Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • China Lawan Balik Trump, Kenakan Tarif Impor 34% Produk AS

    China Lawan Balik Trump, Kenakan Tarif Impor 34% Produk AS

    Jakarta –

    China mengumumkan tarif tambahan sebesar 34% untuk semua produk dari Amerika Serikat (AS). Langkah ini sebagai upaya untuk membalas kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Melansir dari CNN, Jumat (4/4/2025), tarif impor baru tersebut berlaku mulai 10 April 2025. Diketahui Trump telah menetapkan tarif impor baru sebesar 34% pada semua barang China yang diimpor ke AS.

    Sejak menjabat kembali sebagai presiden, Trump telah mengenakan dua tahap bea masuk tambahan sebesar 10% pada semua impor China. Jika ditambahkan dengan tarif yang sudah ada sebelumnya, hal ini berarti barang-barang China yang tiba di AS akan secara efektif dikenakan bea masuk lebih dari 54%.

    “Praktik AS ini tidak sejalan dengan aturan perdagangan internasional, sangat merugikan hak dan kepentingan sah China, dan merupakan praktik intimidasi unilateral yang khas,” kata Komisi Tarif Dewan Negara China dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan tarif pembalasannya.

    Sebagai bagian dari tindakan balasan yang diumumkan pada hari Jumat, China juga menambahkan setidaknya 11 perusahaan Amerika yang masuk dalam daftar perusahaan yang tidak dapat diandalkan, termasuk produsen pesawat nirawak. Hal ini membuat China mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan asing, termasuk perusahaan yang terkait dengan penjualan senjata ke Taiwan.

    Selain China, negara-negara terkena kebijakan Trump telah mengumumkan tarif balasan, seperti Kanada. Hal ini memicu perang dagang semakin meningkat ke level tertinggi dalam kurun waktu satu abad ini.

    Sebagai informasi, Donald Trump telah resmi mengumumkan tarif impor baru untuk sejumlah negara dengan besaran yang berbeda. Tarif resiprokal atau tarif timbal balik itu menyasar sejumlah negara seperti China, Vietnam, hingga Indonesia.

    Dikutip dari The New York Times, Kamis (3/4), setidaknya ada 100 mitra dagang yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Indonesia sendiri terkena tarif impor sebesar 32%, lebih besar dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura.

    (acd/acd)

  • Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

    Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Korea Selatan memastikan pemerintahan tetap berjalan normal. Kepastian ini diungkapkan juru bicara Yu In Chon usai Yoon Suk Yeol dimakzulkan dari posisinya sebagai presiden negara tersebut.

    “Saat presiden tidak menjabat, pemerintah Korea Selatan terus mengoperasikan seluruh fungsi negara secara normal menurut konstitusi dan hukum kami,” ujar Yu dalam surat kepada awak media, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Salah satu yang disinggung adalah terkait pemilihan presiden berikutnya. Menurutnya pemerintah akan memastikan pemilihan bisa dilakukan agar bisa segera berjalan sesuai rencana.

    “Pada saat bersamaan, kami berkomitmen untuk administrasi urusan negara yang stabil,” kata dia.

    Selain itu, Yu juga menjelaskan beberapa langkah lain yang akan dilakukan pemerintah. Salah satunya memastikan memperkuat postur keamanan, jadi tidak akan ada pertahanan nasional yang dilanggar.

    Di dalam negeri, pemerintah juga akan melindungi kehidupan warganya. Termasuk terkait keamanan dan sistem tanggap bencana.

    “Di saat bersamaan, kami mengupayakan melindungi kehidupan sehari-hari warga negara dengan memperkuat ketertiban umum dan langkah keamanan serta meninjau sistem tanggap bencana kami,” jelasnya.

    Pemerintah juga akan menanggapi masalah perdagangan dan diplomatik yang sempat tertunda sesegera mungkin. Selain itu, Korsel memastikan ekonomi negaranya tetap bertumbuh.

    “Kami segera menanggapi masalah perdagangan dan diplomatik yang tertunda serta mendukung kebijakan penuh membantu memulihkan kepercayaan pada semua lini ekonomi,” kata Yu yang juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata itu.

    Sebelumnya, semua delapan hakim Mahkamah Konsitusi mendukung pemakzulan Yoon Suk Yeol dari kursi presiden Korsel. Putusan tersebut berselang 111 hari setelah mosi pemakzulan diloloskan Majelis Nasional, usai Yoon menyatakan negara tersebut masuk darurat militer pada 3 Desember 2024 lalu.

    (hsy/hsy)

  • Kepala PCO Hasan Nasbi Sebut Pelobi Tingkat Tinggi Berangkat ke Amerika Bahas Tarif Trump

    Kepala PCO Hasan Nasbi Sebut Pelobi Tingkat Tinggi Berangkat ke Amerika Bahas Tarif Trump

    JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan pelobi tingkat tinggi akan berangkat ke Amerika Serikat. Mereka akan melakukan negosiasi terkait tarif resiprokal atau yang lebih dikenal dengan tarif Trump.

    “Pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS,” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 April.

    Selain itu, secara pararel pemerintah juga menghitung dampak penerapan tarif yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump. Hasan juga menyebut perbaikan regulasi juga dilakukan pemerintah.

    “Di dalam negeri sendiri pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” tegas Hasan.

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS pada Kamis, 3 April waktu setempat.

    Dalam pidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS, Trump menerapkan tarif impor tinggi terhadap China dan Uni Eropa. Ia menyebut hari itu sebagai Hari Pembebasan. “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan,” ujar Trump.

    Selain Indonesia, China juga terdampak kebijakan ini dengan tarif 34 persen. Negara Tirai Bambu tersebut menjadi yang pertama disebut oleh Trump saat mengumumkan kebijakan tarif baru.

    Di kawasan ASEAN, beberapa negara juga dikenakan tarif impor yang tinggi, seperti Thailand dengan 36 persen dan Vietnam dengan 46 persen. Tidak hanya negara-negara Asia, sekutu AS pun ikut terkena kebijakan tarif impor Trump ini, di antaranya Uni Eropa 20 persen, Jepang 24 persen, serta Korea Selatan 25 persen.

  • Sembilan Langkah Kritis Korea Selatan Pasca-Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol: Waspadai Korea Utara – Halaman all

    Sembilan Langkah Kritis Korea Selatan Pasca-Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol: Waspadai Korea Utara – Halaman all

    Sembilan Langkah Kritis Korea Selatan Pasca-Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol: Waspada Korea Utara!

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menyatakan pemerintahan mereka akan tetap menjalankan semua fungsi negara secara normal sesuai dengan Konstitusi dan hukum, bahkan saat presiden sedang tidak menjabat.

    Pernyataan ini dilontarkan, Yu In Chon, Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam kapasitasnya sebagai Juru Bicara Pemerintah Republik Korea, Jumat (4/4/2025).

    Pernyataan ini merupakan keterangan resmi Pemerintah Korsel pasca-pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol oleh Mahkamah Konstitusi Korea, hari ini.

    Dalam keterangan pers kepada Tribunnews.com, Yu In Chon menjelaskan arah yang akan diambil Republik Korea dalam menjalankan urusan negara menyusul pemakzulan Yoon Suk Yeol tersebut.

    Dari penjelasannya, Yu In Chon menerangkan setidaknya ada sembilan langkah cepat yang dilaksanakan pemerintah Korsel di periode kekosongan jabatan presiden negara tersebut.

    Langkah utama yang mereka lakukan, kata Yu In Chon, memastikan kalau pertahanan dan keamanan negara tetap terjaga.

    Sebagai informasi, Korsel saat ini berada dalam bidikan negara tetangga mereka, Korea Utara (Korut).

    Konflik kedua negara ini berakar pada pembagian Korea setelah Perang Dunia II. Kedua negara mengklaim sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah di seluruh Korea.

    Kisruh di pemerintahan, membuat Korsel kini meningkatkan sektor pertahanan mereka dalam periode kekosongan jabatan presiden pasca-pemakzulan Yoon Suk Yeol.

    “Pertama dan terutama, kami memperkuat postur keamanan kami untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam pertahanan nasional,” kata Yu In Chon, Jumat. 

    Langkah kedua, kata dia, Pemerintah Korsel pada saat yang sama juga berupaya melindungi kehidupan sehari-hari warga negara mereka dengan memperkuat langkah-langkah keamanan dan ketertiban umum serta meninjau sistem tanggap bencana negara tersebut.

    “Pemerintah juga memantau pasar keuangan secara ketat untuk menjaga stabilitasnya,” kata juru bicara tersebut menjelaskan langkah yang ketiga dari Korsel. 

    Selain itu, Pemerintah Korsel juga segera menanggapi masalah perdagangan dan diplomatik yang tertunda sambil memberikan dukungan kebijakan penuh untuk membantu memulihkan kepercayaan terhadap Korsel di semua lini ekonomi.

    “Melalui upaya ini, kami memastikan dengan kapasitas maksimal bahwa ekonomi Korea mengatasi tantangan saat ini dan bergerak maju di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Yu In Chon menerangkan langkah keempat dari negaranya di situasi saat ini.

    Selanjutnya, imbuhnya, Pemerintah Korsel juga akan berusaha semaksimal mungkin agar pemilihan presiden mendatang dapat berjalan dengan tertib, sehingga pemerintahan selanjutnya dapat berjalan sesuai rencana.

    “Pada saat yang sama, kami akan tetap berkomitmen penuh terhadap penyelenggaraan negara yang stabil,” papar dia soal langkah kelima.

    Adapun langkah keenam yang dilakukan Pemerintahan Korsel adalah memantau pasar keuangan secara ketat untuk menjaga stabilitasnya.

    “Selain itu, kami akan segera menanggapi masalah perdagangan dan diplomatik yang tertunda sambil memberikan dukungan kebijakan penuh untuk membantu memulihkan kepercayaan di semua lini ekonomi. Melalui upaya ini, kami memastikan dengan kapasitas maksimal bahwa ekonomi Korea mengatasi tantangan saat ini dan bergerak maju di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Yu In Chon menjelaskan langkah ketujuh negaranya.

    Langkah kedelapan yang akan dilakukan Pemerintah Korsel adalah berupaya semaksimal mungkin agar pemilihan presiden mendatang dapat terlaksana dengan tertib, sehingga pemerintahan berikutnya dapat berjalan sesuai rencana.

    “Pada saat yang sama, kami akan tetap berkomitmen penuh terhadap penyelenggaraan urusan negara yang stabil,” kata dia memaparkan langkah kesembilan negaranya.

    Yu In Chon juga menjelaskan, selama periode kekosongan presiden, Korsel akan tetap menjalin hubungan luar negeri dengan negara-negara di dunia, termasuk keberlanjutan kerja sama yang sedang berlangsung dengan pihak mana pun.

    “Sebagai anggota terpercaya masyarakat internasional, Republik Korea terus menjaga hubungan kerja samanya di bidang luar negeri dan hubungan luar negeri. Kerja sama dengan masyarakat internasional akan terus berlanjut di berbagai bidang, termasuk ekonomi, keamanan, dan budaya, sementara kolaborasi bilateral dan multilateral dengan berbagai negara akan tetap terjalin erat,” katanya seraya menegaskan kalau negaranya akan menjaga stabilitas politik sambil terus bekerja sama dengan masyarakat internasional.

    Yoon Suk Yeol menjadi presiden Korea Selatan pertama yang menghadapi penangkapan atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan (Yonhap/Korea Herald)

    Seputar Pemakzulan Yoon Suk Yeol dari Kursi Presiden

    Seperti diberitakan, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah dicopot dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi negara itu memberikan suara bulat untuk menguatkan pemakzulannya.

    Yoon Suk Yeol diskors dari tugasnya pada Desember 2024 setelah dimakzulkan oleh parlemen Korea Selatan, menyusul upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

    Dalam situasi darurat militer, semua kekuasaan negara tersebut berada dalam meja eksekutif,

    Yoon dianggap ‘menyalahgunakan kekuasaannya’ untuk menerapkan kondisi darurat militer dengan alasan yang cenderung tidak benar dan dibuat-buat.

    Putusan pada Jumat ini disambut dengan air mata kegembiraan dan kesedihan di kalangan kritikus dan pendukung Yoon, yang berkumpul di berbagai wilayah di Seoul untuk menyaksikan putusan tersebut secara langsung.

    Pemilu cepat untuk memilih pengganti Yoon harus diadakan paling lambat tanggal 3 Juni.

    Apa Selanjutnya Bagi Korea Selatan?

    Setelah berbulan-bulan menunggu cemas, warga Korea Selatan mendapatkan kepastian yang sangat dibutuhkan. 

    Negara tersebut kini dapat mulai memperbaiki diri dan melangkah maju, langkah pertama adalah memilih pemimpin baru.

    Namun krisis yang ditimbulkan Yoon masih jauh dari selesai.

    Meskipun pengambilalihan kekuasaan oleh militer hanya berlangsung selama enam jam, dampak politiknya semakin meningkat setiap bulannya.

    Malam 3 Desember silam, ketika Yoon memerintahkan pasukan dan militer untuk menyerbu parlemen, mengubah sesuatu dalam jiwa Korea Selatan. 

    “Peristiwa itu membangkitkan kembali hantu masa lalu negara yang penuh kekerasan dan kediktatoran, menunjukkan kepada orang-orang kalau  darurat militer tidak seperti yang diasumsikan banyak orang, telah menjadi bagian dari sejarah,” tulis ulasan BBC menjelaskan kontroversi penerapan darurat militer yang berujung pemkzulan presiden negara tersebut.

    Banyak yang masih kesal dengan kejadian malam itu, dan takut bahwa ancaman darurat militer akan dilancarkan lagi oleh politisi di masa mendatang.

    Disambut Sorak-sorai

    Putusan pemakzulan Yoon SUk Yeol ini melegakan banyak orang, yang bersorak di jalan-jalan Seoul saat putusan dibacakan.

    “Ini adalah kemenangan bagi demokrasi Korea Selatan, yang untuk sementara waktu tampak seperti berada di wilayah berbahaya,” kata laporan BBC.

    Mahkamah Konstitusi mengecam keras perebutan kekuasaan otoriter Yoon, karena kedelapan hakim memilih untuk mencopotnya dari jabatan.

    Dalam mendukung pemakzulannya, Moon Hyung-bae, penjabat presiden dari delapan hakim, mengatakan pengambilalihan kekuasaan militer yang dilakukan Yoon dalam jangka pendek tidak dapat dibenarkan, dan bahwa ia telah “[bertindak] melawan orang-orang yang seharusnya ia lindungi”.

    Ia menambahkan kalau  penerapan darurat militer “merusak hak-hak politik dasar rakyat” dan “melanggar prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi”.

    Sudah ada seruan serius untuk mengubah konstitusi Korea Selatan – untuk memperkuat lembaga-lembaganya dan membatasi kekuasaan presiden – untuk mencegah hal ini terjadi lagi.

    “Namun, diperlukan presiden masa depan yang sangat patriotik untuk menandatangani pengurangan kewenangan mereka sendiri,” ujar ulasan BBC.

    Kronologi Pemakzulan dan Penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol (Kolase Tribunnews.com)

    Korea Selatan Kian Terpolarisasi

    Saat Yoon meninggalkan jabatannya, ia meninggalkan negara yang tidak hanya terguncang, tetapi juga terpecah belah.

    “Setelah malam Desember yang mengejutkan itu, sebagian besar warga Korea Selatan bersatu dalam rasa muak mereka terhadap presiden dan apa yang telah pemimpin mereka coba lakukan,” kata laporan BBC.

    Namun Yoon tidak menunjukkan rasa penyesalan. Ia bertahan, melawan persidangannya di setiap langkah, dan terus mengumbar teori konspirasi yang tidak berdasar yang sama yang ia gunakan untuk membenarkan pengambilalihan militernya.

    Ia mengklaim kalau negara dan oposisi politiknya telah disusupi oleh mata-mata Korea Utara dan Cina, dan bahwa “kekuatan anti-negara” ini telah mengatur kecurangan dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

    Lambat laun semakin banyak orang yang mempercayainya.

    Melalui sikap agresifnya, Yoon telah mengubah dirinya menjadi martir politik bagi banyak orang – korban dari sebuah lembaga yang telah dikuasai oleh “komunis”.

    Teori konspirasinya telah mengakar kuat, dan ekstremisme sayap kanan berkembang pesat. Ribuan orang berunjuk rasa setiap minggu di pusat kota Seoul.

    Mereka turun ke jalan pada hari Jumat, dan akan kembali lagi pada hari Sabtu, mengklaim bahwa politisi dan hakim negara itu korup dan pemilu dicurangi.

    Dan ini bukan pandangan pinggiran.

    Lebih dari sepertiga orang kini mengatakan mereka tidak memercayai Mahkamah Konstitusi saat menyampaikan putusan Yoon; lebih dari seperempat tidak memercayai sistem pemungutan suara.

    Di tengah iklim ketidakpercayaan ini, Korea Selatan harus menuju tempat pemungutan suara. Pengganti Yoon harus dipilih dalam 60 hari ke depan.

    Hari-hari ini pasti akan menegangkan dan bahkan lebih memecah belah. Banyak yang mungkin tidak menerima hasil yang akan datang.

    Namun Korea Selatan sangat membutuhkan pemimpin baru yang dapat memperjuangkan kepentingan negara secara keseluruhan, setelah berbulan-bulan tidak ada pemimpin.

    Negara itu harus segera mencari cara untuk menghadapi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang telah memulai dari posisi yang kurang menguntungkan bagi Seoul. 

    Tarif 25 persen impor yang diberlakukan Trump untuk mobil dan baja telah memberikan pukulan awal bagi Seoul di saat ekonominya yang sedang terpuruk.

    Tetapi banyak yang percaya bahwa yang lebih buruk akan terjadi; bahwa hanya tinggal menunggu waktu sampai Trump mengalihkan perhatiannya ke semenanjung Korea, dan ketika ia melakukannya, ia akan mencoba memaksa Korea Selatan untuk membayar lebih banyak untuk pertahanannya dan membuat kesepakatan dengan musuh bebuyutan Seoul, Kim Jong Un, pemimpin Korut,” ulas BBC menggambarkan terjepitnya posisi ekonomi Korsel dalam kondisi geopolitik yang intens di tengah kekisruhan pemerintahan negara tersebut.

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadiri sidang pemakzulan pertamanya didampingi kuasa hukum di Mahkamah Konstitusi di Jongno-gu, Seoul pada Selasa sore (21/1/2025) (Tangkap Layar Yonhap News)

    Yoon Suk Yeol Melawan

    Adapun Tim hukum Yoon menuduh pengadilan mempolitisasi putusan tersebut.

    “Seluruh proses persidangan ini sendiri tidak sah dan tidak adil,” kata salah satu pengacaranya, Yoon Gap-geun.

    “Saya merasa menyesal bahwa ini sepenuhnya merupakan keputusan politik,” katanya.

    Namun politisi menyerukan persatuan, meminta semua orang menerima putusan ini, sehingga Korea Selatan setidaknya dapat mulai bergerak maju.

    Partai politik Yoon, PPP, telah mengakui kekalahannya, tetapi Yoon sendiri belum.

    Dalam sebuah pernyataan, ia meminta maaf kepada para pendukungnya atas “kekurangannya” tanpa menyebutkan putusan tersebut.

    “Saya benar-benar minta maaf dan menyesal karena tidak dapat memenuhi harapan Anda,” katanya.

    “Merupakan kehormatan besar untuk mengabdi kepada Republik Korea. Saya sangat berterima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung dan menyemangati saya, meskipun saya memiliki banyak kekurangan,” katanya.

    Ia tidak dapat mengajukan banding, karena keputusan tersebut dibuat oleh pengadilan tinggi Korea Selatan.

    Namun, setelah berulang kali bersumpah untuk berjuang sampai akhir, ia masih dapat menolak untuk pergi diam-diam.

    Kronologi Singkat Pemakzulan Yoon Suk Yeol

    Bagaimana Yoon Suk Yeol, presiden Korea Selatan dimakzulkan?

    Dalam pengumuman yang disiarkan di televisi pada tanggal 3 Desember, Yoon mengatakan kalau dia menerapkan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan “anti-negara” yang bersimpati dengan Korea Utara.

    Sebagai konteks, Yoon Suk Yeol menebar dalil tersebut dalam situasi sulit atas sejumlah permasalahan, antara lain dia tengah menemui jalan buntu mengenai rancangan undang-undang anggaran, dirundung skandal korupsi, dan beberapa menteri kabinetnya tengah diselidiki.

    Kurang dari dua jam setelah deklarasi Yoon, 190 anggota parlemen yang berkumpul, termasuk beberapa dari partai Yoon, memilih untuk membatalkannya.

    Yoon dimakzulkan oleh parlemen dan diskors dari tugasnya pada tanggal 14 Desember.

    Ia juga menghadapi dakwaan terpisah atas pemberontakan – menjadikannya presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap dan didakwa atas kejahatan – yang akan disidangkan di kemudian hari. Ia kini dibebaskan dengan jaminan.

    Yoon bukan satu-satunya politisi Korea Selatan yang menghadapi pemakzulan dalam beberapa bulan terakhir.

    Perdana Menteri Han Duck-soo diangkat kembali sebagai pemimpin sementara negara itu bulan lalu – peran yang diambilnya saat Yoon diskors – setelah ia sendiri dimakzulkan atas tindakannya menghalangi pengangkatan hakim baru ke mahkamah konstitusi.

    Pada tahun 2017, mantan presiden Park Geun-hye dipaksa lengser dari jabatannya karena perannya dalam skandal korupsi yang melibatkan seorang teman dekatnya.

     

    (oln/tribunnews/bbc/*)

  • Ekonomi Dunia Diramal Makin Suram Imbas Kebijakan Trump

    Ekonomi Dunia Diramal Makin Suram Imbas Kebijakan Trump

    Jakarta –

    Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan tarif imbal balik (resiprokal) yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad, ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini lebih besar dibandingkan dengan era pandemi COVID-19.

    Tauhid menerangkan ketidakpastian ekonomi global sebenarnya sudah terjadi sejak Desember tahun lalu. Bahkan, dia menilai situasinya lebih mencekam daripada saat terjadi perang Rusia-Ukraina.

    “Jadi uncertainty, ketidakpastian ekonomi ini jauh lebih besar karena orang mau investasi dengan kondisi sekarang, siapa yang berani investasi besar-besaran? Orang mau berdagang masih mikir apakah barang saya laku atau tidak. Saya mau berikan utang dan sebagainya juga sama. Ini yang kemudian policy uncertainty itu indeks yang menandakan ini sama besarnya dengan situasi COVID-19,” kata Tauhid dalam acara ‘Waspada Genderang Perang Dagang’ yang disiarkan secara daring, Jumat (4/4/2025).

    Diketahui, setidaknya ada 100 mitra dagang AS yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, Indonesia 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Tauhid menilai akumulasi tarif yang beragam ini tentu saja akan berdampak pada ekonomi dunia. International Monetary Fund (IMF) sempat memperingatkan bahwa ekonomi dunia akan tergerus cukup dalam. Pada 2024-2025, ekonomi China, Amerika, Eropa maupun dunia bisa minus 0,3-0,4%.

    Selain itu, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di dunia hanya 3,3%. Untuk 2025, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1%.

    “Dampaknya bukan hanya GDP, tapi juga inflasi juga akan meningkat di Amerika, Eropa, sedangkan China agak sedikit nurun. Tapi secara umum karena tarif impor naik, kemudian inflasi tinggi, kebijakan suku bunga mereka (The Fed) menahan, bahkan bisa menaikkan suku bunga, ini yang kemudian pengaruh ke kita. Otomatis kita juga terdampak dari sisi perdagangan, dari sisi investasi, aliran modal maupun nanti bisa saja kunjungan wisatawan, mitra dagang kita itu akan sangat berkurang,” terang Tauhid.

    Senada, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus telah memproyeksikan pertumbuhan sejumlah negara yang terdampak pada kebijakan tersebut. Di antaranya, Vietnam yang pertumbuhan ekonominya akan minus 0,85%, China berkurang sebesar 0,61%.

    “Artinya kalau misalnya Vietnam tumbuhnya 5%, gara-gara ada kebijakan ini nggak jadi 5%, hanya 4,16% karena tereduksi 0,82%. Kemudian, China juga cukup besar. Pertumbuhan ekonominya akan tergerus sebesar 0,61 persen. Dan Indonesia berapa? Indonesia ini memang hanya berkurang sebesar minus 0,05 persen,” ujar Ahmad.

    Dia menerangkan perkiraan tersebut terjadi lantaran Indonesia masih mempunyai mitra-mitra dagang yang bervariasi, seperti China, India, hingga ASEAN. Hal ini berbeda dengan Vietnam dan China yang pangsa pasarnya lebih besar ke AS.

    “Sementara bagi Cina dan Vietnam, mungkin peranan AS ini cukup penting bagi AS sendiri. Dan bagi AS sendiri, mereka juga akan mengalami kontraksi dalam pertumbuhan ekonominya sebesar minus 0,09%. Jadi ini juga akan menimbulkan dampak negatif buat pertumbuhan ekonominya di negara,” imbuh dia.

    (acd/acd)

  • Samsung Usung Visi AI Home Baru untuk Perkuat Integrasi Perangkat Rumah Tangga – Page 3

    Samsung Usung Visi AI Home Baru untuk Perkuat Integrasi Perangkat Rumah Tangga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Samsung Electronics memperkenalkan visi terbaru AI Home beserta jajaran produk inovatif dalam acara peluncuran global bertajuk “Welcome to Bespoke AI” di Seoul, Korea Selatan.

    Langkah ini menandai komitmen Samsung dalam menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih aman dan intuitif melalui integrasi kecerdasan buatan (AI) yang canggih ke dalam perangkat rumah tangga.

    EVP dan Head of the R&D Team untuk Digital Appliance Business di Samsung Electronics, Jeong Seung Moon, menyampaikan visi perusahaan untuk menciptakan ekosistem AI Home yang terhubung secara harmonis.

    “Melalui perangkat Bespoke AI, Samsung mewujudkan AI Home yang tidak hanya meningkatkan kenyamanan sehari-hari, tetapi juga memungkinkan penghematan energi dan perawatan yang lebih mudah,” ujar Jeong Seung Moon melalaui keterangan resminya, Jumat (4/4/2025).

    Ia menyebut perusahaan bakal terus memperluas AI Home ke lebih banyak perangkat rumah tangga, dengan memanfaatkan layar pintar, asisten suara Bixby, dan sistem keamanan Knox.”

    Dalam acara ini, Samsung memamerkan perangkat Bespoke AI generasi 2025 yang mengusung fungsionalitas baru dan inovatif.

    Salah satu fitur utama yang menjadi sorotan adalah layar AI Home, sebuah evolusi dari inovasi serupa yang diperkenalkan tahun lalu.

    Kini, layar AI Home hadir dalam berbagai ukuran dan terintegrasi ke dalam produk-produk baru seperti Bespoke AI Refrigerator, Bespoke AI Laundry Vented Combo, Washer, dan Dryer.

  • Obligasi AS Anjlok, Wall Street Terperosok

    Obligasi AS Anjlok, Wall Street Terperosok

    PIKIRAN RAKYAT – Pasar keuangan global kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang lebih besar dan luas terhadap banyak negara.

    Keputusan ini langsung memicu kekhawatiran pasar akan pecahnya perang dagang skala global, yang berdampak pada penurunan signifikan harga obligasi AS serta melonjaknya permintaan aset aman.

    Obligasi AS Anjlok Akibat Kepanikan Pasar

    Imbal hasil obligasi pemerintah AS mengalami penurunan tajam. Obligasi 10 tahun turun sebesar 11 basis poin menjadi 4,085%, sementara obligasi 2 tahun mengalami penurunan 9,5 basis poin ke level 3,809%. Penurunan ini menunjukkan bahwa investor mulai beralih ke aset yang lebih aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Sebagai informasi, satu basis poin setara dengan 0,01%, dan dalam dunia obligasi, harga dan imbal hasil bergerak dalam arah yang berlawanan. Penurunan imbal hasil obligasi menunjukkan bahwa investor lebih memilih untuk mengamankan asetnya daripada mengambil risiko lebih besar di pasar saham yang volatil.

    Trump: “Kami Akan Melawan Kecurangan Dagang”

    Donald Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif dasar 10% untuk impor ke AS, serta tarif lebih tinggi untuk ratusan negara yang dianggap melakukan praktik perdagangan tidak adil.

    “Kami akan mengenakan biaya kepada mereka sekitar setengah dari apa yang mereka kenakan kepada kami,” ujarnya dalam konferensi pers di Rose Garden, Gedung Putih.

    Menurut Donald Trump, kebijakan ini bukan hanya tentang tarif, tetapi juga untuk menangkal hambatan perdagangan non-moneter serta berbagai bentuk kecurangan lainnya yang merugikan AS. Trump juga meyakini kebijakan ini akan memperkuat industri dalam negeri dan mendorong lapangan kerja di AS.

    Namun, para ekonom justru memperingatkan bahwa langkah ini dapat memperlambat perekonomian AS. Kepala investasi UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, mengatakan kebijakan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi AS hingga di bawah 1% pada 2025.

    Dia juga memperkirakan bahwa Federal Reserve (The Fed) akan terpaksa memangkas suku bunga sebesar 75-100 basis poin sepanjang tahun untuk menstabilkan ekonomi.

    Wall Street Terguncang, Kapitalisasi Pasar Hilang Triliunan Dolar

    Pasar saham AS mengalami kejatuhan terbesar sejak krisis COVID-19 pada Maret 2020. Total kerugian di pasar saham AS pada Kamis waktu setempat diperkirakan mencapai lebih dari $3 triliun (sekitar Rp47,5 kuadriliun). Indeks utama Wall Street mencatat penurunan tajam:

    S&P 500 turun 4,8% Dow Jones Industrial Average turun 4% Nasdaq Composite turun 6%

    “Sepertinya AS akan menuju resesi,” kata Gary Hufbauer dari Peterson Institute for International Economics.

    Menurutnya, jika resesi terjadi, nilai saham AS yang sudah tinggi sejak akhir 2024 dapat mengalami koreksi lebih lanjut.

    Sementara itu, Donald Trump tetap optimis dengan kebijakan ini. Dalam unggahan di media sosialnya, ia menulis dengan huruf besar:

    “Operasinya sudah selesai! Pasien hidup, dan sedang sembuh. Prognosisnya adalah bahwa pasien akan jauh lebih kuat, lebih besar, lebih baik, dan lebih tangguh daripada sebelumnya.”

    Namun, pasar tampaknya tidak sejalan dengan optimisme Trump. Indeks Volatilitas CBOE (VIX), yang dikenal sebagai “pengukur ketakutan” di Wall Street, melonjak ke level tertinggi dalam tiga minggu terakhir.

    Reaksi Global: Ancaman Perang Dagang

    Kebijakan tarif Trump telah memicu respons keras dari berbagai negara. Uni Eropa mengancam akan menerapkan langkah balasan dengan menaikkan tarif hingga 20% untuk produk-produk asal AS.

    China, sebagai salah satu mitra dagang terbesar AS, juga berjanji akan mengambil tindakan serupa. Negara lain seperti Korea Selatan, Meksiko, dan India masih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.

    Sebaliknya, Australia yang hanya dikenakan tarif minimum 10% memutuskan untuk tidak menerapkan tarif balasan, melainkan menyiapkan rencana tanggapan ekonomi yang lebih fleksibel.

    “Kami akan memastikan bahwa perdagangan Australia tetap kompetitif di pasar global,” ujar Perdana Menteri Anthony Albanese dalam konferensi persnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari ABC News.

    Nasib Perekonomian AS di Tengah Ketidakpastian

    Sejumlah analis memperkirakan kebijakan tarif baru ini akan berdampak besar pada industri AS sendiri. Saham-saham teknologi seperti Apple, Nvidia, dan Amazon mengalami koreksi tajam karena produksi mereka bergantung pada rantai pasok global.

    Sementara itu, sektor perbankan dan energi juga mengalami penurunan akibat melemahnya sentimen investor.

    Seiring dengan ketidakpastian yang meningkat, pelaku pasar kini menunggu pidato Ketua The Fed Jerome Powell serta laporan ketenagakerjaan nonfarm payrolls pada hari Jumat. Data ini akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai kesehatan ekonomi AS dan kemungkinan langkah selanjutnya dari bank sentral.

    Dengan situasi yang semakin memanas, pasar keuangan global kemungkinan akan terus mengalami volatilitas tinggi dalam beberapa bulan mendatang. Perang dagang yang baru ini bisa menjadi salah satu faktor penentu arah ekonomi global dalam jangka panjang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dominasi China di Sektor TIK RI Berpotensi Menguat Imbas Kebijakan Tarif Trump

    Dominasi China di Sektor TIK RI Berpotensi Menguat Imbas Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Impor perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia yang berasa dari China berpotensi menguat setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan tarif timbal balik atau Reciprocal Tariffs 32% bagi produk dari RI. 

    Direktur eksekutif CORE Indonesia (Center of Reform on Economics/CORE) Mohammad Faisal menduga permasalahan iPhone menjadi salah satu penyebab Indonesia dikenakan kebijakan tarif timbal balik yang tinggi oleh AS. 

    Pemerintah sempat mempersulit iPhone 16 untuk masuk ke Tanah Air dengan alasan belum memenuhi standar TKDN. Selain itu, Apple juga disebut belum memenuhi komitmen investasi mereka di Indonesia, sehingga produk Apple terhambat untuk masuk ke Indonesia. 

    Maka dari itu, Faisal memperkirakan ke depan Indonesia berpotensi menyerap produk-produk dari negara lain, seperti China, ketimbang barang-barang teknologi dari AS.

    Selain karena jawaban atas tarif timbal balik AS, juga mempertimbangkan harga perangkat-perangkat China yang relatif lebih murah. 

    “Impor dari negara alternatif seperti China yang produknya juga makin meningkat kualitasnya sementara harganya jauh lebih rendah dibanding produk AS,” ujar Faisal kepada Bisnis, Jumat (4/4/2025). 

    Faisal menambahkan kebijakan tarif timbal balik menghadirkan peluang dan tantangan bagi ekspor TIK Indonesia ke AS. 

    Indonesia bisa menangkap peluang dengan menyiapkan produk ekspor IT untuk menggantikan pasar China, Kanada, dan Meksiko, di Amerika Serikat. Ketiga negara dikenakan tarif timbal balik yang lebih tinggi dari Indonesia, yang berarti secara harga Indonesia seharusnnya lebih diuntungkan. 

    Di sisi lain, produk ekspor TIK Indonesia juga bisa digantikan oleh negara lain, yang terbebas dari tarif timbal balik AS. 

    “Ada potensi bahwa pangsa pasar Indonesia di Amerika diambil oleh produk-produk serupa dari Amerika,” kata Faisal.

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan kebijakan tarif Trump akan berdampak pada sejumlah produk seperti perangkat lunak, hingga game yang berasal dari Indonesia. 

    “Tentu produk software aplikasi, game dan lainnya akan terdampak (kebijakan ini),” tuturnya.

    Diberitakan sebelummya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia. Kebijakan itu menjadi serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil.

    Trump mengatakan dirinya akan menerapkan tarif minimum 10% pada semua eksportir ke AS dan mengenakan bea masuk tambahan pada sekitar 60 negara dengan ketidakseimbangan perdagangan atau defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS.

    “Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Namun kini giliran kita untuk makmur,” kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat dilansir dari Bloomberg.

    Seperti diketahui, Kanada dan Meksiko sudah menghadapi tarif 25% yang terkait dengan perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Tarif tersebut akan tetap berlaku dan dua mitra dagang terbesar AS tersebut tidak akan terkena rezim tarif baru selama tarif terpisah masih berlaku.

    Pengecualian untuk barang-barang yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara yang ditengahi oleh Trump pada masa jabatan pertamanya akan tetap ada.

    China akan dikenakan tarif sebesar 34%. Sementara Uni Eropa akan dikenakan pungutan 20% dan Vietnam akan dikenakan tarif 46%, menurut dokumen Gedung Putih.

    Negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor Trump yang lebih besar termasuk Jepang sebesar 24%, Korea Selatan sebesar 25%, India sebesar 26%, Kamboja sebesar 49%, dan Taiwan sebesar 32%.

  • Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan Resmi Dipecat dari Jabatannya

    Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan Resmi Dipecat dari Jabatannya

    Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan Resmi Dipecat dari Jabatannya

    TRIBUNJATENG.COM- Sosok Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Seatan dilaporkan telah resmi dipecat dari jabatannya.

    Melalui Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, Yoon Suk Yeol telah resmi dipecat.

    Kabar dipecatnya Yoon Suk Yeol dilansir dari Yonhap pada Jumat (4/4/2025).

    Bukan tanpa alasan, peecatan Yoon Suk Yeol yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Korea Selatan dilatarbelakangi dari mosi pemakzulan yang telah dibuat sejak 14 Desember 2024 lalu.

    Tepatnya 11 hari setelah adanya darurat militer malam yang diumumkan oleh Yoon Suk Yeol pada 23 Desember 2024.

    Kejadian ini menjadi darirat militer pertama kalinya yang terjadi di Korea Selatan sejak tahun 1987 silam.

    Yoon Suk Yeol melalui pidatonya, tampak mengungkap alasan dari tindakan yang ia ambil sebagai bentuk perlindungan terhadap Korea Selatan dari “elemen antinegara”.

    “Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen antinegara, saya dengan ini menyatakan darurat militer,” ujar Yoon Suk Yeol.

    Beberapa jam setelahnya, darurat militer Korea Selatan kemudian dibatalkan setelah dilakukan pemungutan di kabinetnya.

    Selanjutnya pernyataan Yoon Suk Yeol mengenai darurat militer tersebut dianggap konstitusional lantaran tidak sesuai dengan proses formal.

    Tak hanya itu, pernyataan Yoon Suk Yeol sebelumnya memiliki alasan yang tidak dapat dibenarkan sehingga dirinya harus dicopot dari jabatannya.

    Atas pemecatan Yoon Suk Yeol sebagai Presiden Korea Selatan, kini Korea Selatan tengah dalam proses melakukan pemilihan untuk bisa menunju presiden baru yang bisa menggantikannya.

    (*)

  • Dimakzulkan dari Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol Minta Maaf ke Pendukung

    Dimakzulkan dari Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol Minta Maaf ke Pendukung

    Seoul –

    Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menyesal tidak dapat memenuhi harapan pendukungnya usai Mahkamah Konstitusi mencopotnya dari jabatan karena deklarasi darurat militer pada Desember 2024. Dia meminta maaf kepada pendukungnya.

    Dilansir Yonhap, Jumat (4/4/2025), Yoon menyampaikan permintaan maaf melalui pengacaranya beberapa jam setelah seluruh hakim MK dengan suara bulat mencopotnya dari jabatannya.

    “Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita. Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan dorongan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika saya gagal,” ujar Yoon.

    MK Korea Selatan resmi menguatkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang baru menjabat sekitar 2 tahun. Korsel pun akan menyelenggarakan pemilihan Presiden baru yang diprediksi digelar Juni nanti.

    Namun, tanggal pasti pemilihan tersebut belum diputuskan hingga saat ini. Penjabat Presiden Han Duck-soo wajib mengumumkannya dalam 10 hari ke depan.

    Yoon awalnya diskors oleh Parlemen Korsel gara-gara mengumumkan darurat militer kontroversial pada Desember 2024. Dia juga sempat mengerahkan tentara ke gedung Majelis Nasional untuk mencegah anggota parlemen membuat keputusan menggagalkan darurat militernya.

    Namun, upaya Yoon itu mendapat perlawanan keras. Darurat militernya hanya berlangsung dalam hitungan jam setelah parlemen menolak darurat militer.

    “Dengan ini kami mengumumkan putusan berikut, dengan persetujuan bulat dari semua Hakim. (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” kata penjabat kepala hakim Moon Hyung-bae hari ini.

    MK Korsel menganggap perbuatan Yoon telah merusak tatanan konstitusi. MK juga menyatakan Yoon telah mengkhianati rakyat dan mengancam keselamatan negara.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini