Negara: Korea Selatan

  • Harga Smartphone Samsung Galaxy A55 hingga S25 April 2025, A16 Makin Murah!

    Harga Smartphone Samsung Galaxy A55 hingga S25 April 2025, A16 Makin Murah!

    Bisnis.com, JAKARTA — Smartphone menjadi buruan bagi masyarakat yang ingin memiliki gawai atau menggantinya handphone yang telah rusak. Berikut daftar smartphone Samsung terbaru April 2025. 

    Produsen Smartphone asal Korea Selatan, Samsung, menawarkan berbagai macam produk smartphone untuk beragam kelas mulai dari kelas bawah, menengah hingga kelas atas. Seluruh smartphone mulai dari Samsung Galaxy A06 hingga Samsung Galaxy S25 memiliki keunggulan yang berbeda. Tentu, makin mahal smartphone, fitur yang diberikan makin mumpuni. 

    Tidak hanya itu, pada bulan ini, beberapa model smartphone dibandrol dengan harga yang lebih murah, salah satunya Samsung Galaxy A16. 

    Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar harga smartphone Samsung terbaru April 2025:

    1. Samsung Galaxy A06 (4GB/128GB): Rp 1.649.000

    2. Samsung Galaxy A06 (6GB/128GB): Rp 1.949.000

    3. Samsung Galaxy M15 5G (6GB/128GB): Rp 2.499.000 

    4. Samsung Galaxy A16 (8GB/128GB): Rp 2.799.000, turun dari Rp2.999.000 (Maret 2025)

    5. Samsung Galaxy A16 (8GB/256GB): Rp 3.199.000, turun dari Rp3.399.000 (Maret 2025)

    6. Samsung Galaxy A16 5G (8GB/256GB): Rp 3.629.000, turun dari Rp3.799.000 (Maret 2025)

    7. Samsung Galaxy A25 5G (8GB/256GB): Rp 3.949.000, turun dari Rp4.099.000 (Maret 2025)

    8. Samsung Galaxy A55 5G (8GB/256GB): Rp 5.699.000, 

    9. Samsung Galaxy A55 5G (12GB/256GB): Rp 6.199.000, turun dari Rp6.499.000 (Maret 2025)

    10. Samsung Galaxy S24 FE (8GB/128GB): Rp 8.579.000, turun dari Rp8.999.000 (Maret 2025)

    11. Samsung Galaxy S24 FE (8GB/256GB): Rp 9.549.000, naik dari Rp9.481.000 (Maret 2025)

    12. Samsung Galaxy S24 FE (8GB/512GB): Rp 10.499.000

    13. Samsung Galaxy S24 (8GB/256GB): Rp 11.599.000

    14. Samsung Galaxy S25 (12GB/256GB): Rp 14.999.000

    15. Samsung Galaxy S25 (12GB/512GB): Rp 16.999.000

    16. Samsung Galaxy S25+ (12GB/512GB): Rp 19.999.000

    17. Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB/512GB): Rp 21.419.000

    18. Samsung Galaxy S24 Ultra (12GB/256GB): Rp 17.499.000

    19. Samsung Galaxy S25 Ultra (12GB/256GB): Rp 22.999.000

    20. Samsung Galaxy S25 Ultra (12GB/512GB): Rp 24.999.000

  • Deretan Skandal Presiden Korsel: Dipenjara, Diasingkan, hingga Dimakzulkan

    Deretan Skandal Presiden Korsel: Dipenjara, Diasingkan, hingga Dimakzulkan

    Jakarta

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dengan suara bulat menyetujui pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, pada Jumat (04/04). Nasib Yoon mengikuti jejak sejumlah mantan pemimpin Korea Selatan yang menghadapi dakwaan, pengasingan, dan pemenjaraan.

    Yoon, yang merupakan jaksa penuntut umum Korea Selatan, sebenarnya memimpin penyelidikan yang menjebloskan mantan Presiden Park Geun-hye ke penjara.

    Tapi sekarang, selain dimakzulkan, Yoon juga tengah diselidiki atas tuduhan pengkhianatan atas tindakannya menerapkan darurat militer yang gagal pada Desember lalu.

    Ironisnya, beberapa pengamat percaya bahwa tindakan tersebut didorong oleh rasa takutnya terhadap upaya penuntutan.

    Berikut adalah daftar mantan presiden Korea Selatan yang karier politiknya berakhir secara dramatis.

    Dipaksa mengasingkan diri

    Sebelum menjadi presiden pertama Korea Selatan, Syngman Rhee, menghabiskan sekitar tiga dekade sebagai aktivis pro-kemerdekaan melawan kekuasaan Jepang.

    Namun, masa jabatannya sebagai presiden mengundang kontroversi.

    Getty ImagesSyngman Rhee (1875-1965) adalah pemimpin gerakan kemerdekaan Korea dan presiden pertama Republik Korea dari tahun 1948-1960.

    Tak lama setelah pelantikannya pada 1948, dia menerapkan undang-undang untuk membatasi perbedaan pandangan politik. Dia juga disalahkan atas pembunuhan sejumlah warga sipil selama Perang Korea.

    Pihak oposisi menolak pemilihan kembali Rhee pada 1960 dan menudingnya melakukan kecurangan dalam pemungutan suara.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Penolakan itu bergulir menjadi aksi protes keras yang dipimpin mahasiswa dan mengakibatkan beberapa demonstran ditembak mati oleh polisi sampai akhirnya memaksa Rhee mengundurkan diri.

    Rhee meninggalkan Korsel menuju Hawaii pada Mei 1960 dan mengembuskan napas terakhirnya pada 1965.

    Dibunuh oleh orang terdekatnya

    Lahir dari keluarga miskin pada tahun-tahun awal pendudukan Jepang, Park Chung-hee bergabung dengan militer dan ditugaskan ke Manchuria (wilayah bersejarah di timur laut China). Di sana dia bertugas sampai akhirnya Jepang menyerah pada Perang Dunia II.

    Park memimpin kudeta pada 1961 untuk menggulingkan penerus Syngman Rhee, Chang Myon, dan kemudian menjadi presiden.

    Park menduduki jabatan sebagai presiden selama 18 tahun melalui periode pembangunan ekonomi pesat yang dikenal dengan istilah “keajaiban di sungai Han”.

    Getty ImagesPark Chung-hee memimpin kudeta pada tahun 1961 dan kemudian menjadi presiden.

    Selama masa inilah pemerintah Korsel membuka pintu bagi investasi asing, sekaligus membantu membangun konglomerat besar yang kini terkenal seperti Hyundai, LG, dan Samsung.

    Namun, dia bergerak ke arah otoritarianisme pada akhir masa jabatannya.

    Pada 1972, dia menangguhkan konstitusi, membubarkan Majelis Nasional, dan mengangkat dirinya sendiri sebagai “presiden seumur hidup”.

    Meskipun Park meraih prestasi dalam hal ekonomi pada 1970-an, Korea Selatan diguncang oleh protes besar terhadap pemerintahannya. Saat itu, orang-orang yang dianggap membangkang dihukum secara brutal.

    Dalam sebuah acara pesta makan malam pada Oktober 1979, Park dibunuh oleh kepala mata-matanya sendiri yang juga sahabat seumur hidupnya, Kim Jae-kyu.

    Dipenjara karena pengkhianatan, kudeta, dan pembantaian

    Panglima militer Chun Doo-hwan memperoleh kekuasaan pada 1980 setelah melakukan kudeta. Ia memimpin aksi militer yang brutal di Kota Gwangju.

    Pada waktu itu, wilayah tersebut merupakan pusat pemberontakan terhadap darurat militer di Korea Selatan.

    Lebih dari 200 demonstran pro-demokrasi dibunuh atau hilang.

    Getty ImagesRatusan orang di Gwangju terbunuh, dan banyak lagi yang terluka, disiksa dan dipenjara setelah gerakan pro-demokrasi pada tahun 1980.

    Selama masa jabatan Chun, Korsel mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 10% setiap tahun. Namun, ia lebih dikenang sebagai seorang diktator yang tidak pernah menyesali perbuatannya hingga akhir hayatnya.

    Pada 1983, Chun selamat dari upaya pembunuhan oleh pasukan Korea Utara dengan mengebom sebuah acara yang dihadiri Chun saat kunjungan kenegaraan ke Myanmar.

    Serangan tersebut menewaskan 21 orang dan melukai puluhan orang.

    Pada 1988, Chun memilih rekan kudetanya, Roh Tae-woo, yang juga mantan jenderal, sebagai penggantinya.

    Keduanya dihukum pada 1996 atas tuduhan korupsi, kudeta, dan pembantaian di Gwangju.

    Saat diadili, Chun mengatakan dia “akan mengambil tindakan yang sama jika situasi serupa terjadi”.

    Bunuh diri saat penyelidikan suap

    Lahir dari keluarga miskin, Roh Moo-hyun belajar secara otodidak dan lulus ujian pengacara untuk menjadi advokat tanpa pernah mengenyam pendidikan hukum.

    Ia diangkat menjadi hakim pada 1977, tapi kemudian meninggalkan jabatan tersebut untuk menjadi pengacara hak asasi manusia demi mengadvokasi para aktivis mahasiswa yang dituduh pro-komunis.

    Pada 2002, Roh mulanya dianggap sebagai underdog karena jajak pendapat memprediksi ia hanya akan memperoleh 2% suara. Namun, dia justru memenangkan pemilihan presiden.

    Getty ImagesOpini publik terhadap Roh Moo-hyun membaik secara signifikan setelah kematiannya.

    Dia lantas mencoba membentuk Korea Selatan menjadi “kekuatan menengah” di kawasan Asia Timur dan membuat kebijakan keterbukaan untuk melibatkan Korea Utara dalam perdagangan.

    Setelah meninggalkan jabatan sebagai presiden pada 2007, ia kembali ke kampung halamannya dan mengelola peternakan bebek.

    Namun, dia bunuh diri 14 bulan kemudian saat penyidik korupsi menyelidiki tuduhan penerimaan suap sebesar US$ 6 juta.

    Opini publik tentang Roh membaik secara signifikan setelah kematiannya.

    Jajak pendapat oleh Gallup Korea menempatkannya sebagai presiden yang paling dicintai dalam sejarah negara tersebut.

    Dipenjara karena korupsi

    Mantan CEO Hyundai, Lee Myung-bak, terjun ke dunia politik pada 1992 dan terpilih sebagai wali kota Seoul satu dekade kemudian.

    Ia memenangkan pemilihan dengan suara telak pada 2007, meskipun skandal bisnis pada masa kepemimpinannya kembali muncul pada hari-hari menjelang pemungutan suara.

    Lee memimpin negara itu melewati krisis keuangan global dan memenangkan tawaran untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2018.

    Getty ImagesPark Geun-hye adalah presiden perempuan pertama Korea Selatan, dan juga pemimpin pertama yang dipilih secara demokratis, yang dipaksa turun dari kekuasaan.

    Masa jabatannya berakhir pada 2013 dan digantikan oleh presiden perempuan pertama negara itu, Park Geun-hye, yang merupakan putri Park Chung-hee.

    Park muda memanfaatkan reputasi ayahnya sebagai orang yang berhasil menarik Korea Selatan keluar dari kemiskinan.

    Namun, skandal korupsi yang melibatkan orang kepercayaannya, Choi Soon-sil putri seorang pemimpin sekte perdukunan menyebabkan dia dimakzulkan pada 2016 dan ditangkap setahun kemudian.

    Sementara itu, lima tahun setelah meninggalkan jabatannya, Lee Myung-bak juga didakwa melakukan penyuapan dan dinyatakan bersalah karena menggelapkan uang senilai puluhan juta dolar serta menerima suap dari berbagai sumber termasuk Samsung.

    Park Geun-hye dijatuhi hukuman 22 tahun dan Lee Myung-bak 15 tahun, tetapi keduanya telah diampuni.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kim Jong Un Uji Coba Senapan Sniper Baru Saat Kunjungi Pasukan Korut

    Kim Jong Un Uji Coba Senapan Sniper Baru Saat Kunjungi Pasukan Korut

    Pyongyang

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un menguji coba senapan sniper yang baru dikembangkan. Uji coba dilakukan saat dia memeriksa pasukan khusus untuk memperkuat kemampuan perang untuk menjamin kemenangan.

    Dilansir AFP, Sabtu (5/4/2025), unit-unit militer itu tersebut termasuk di antara ribuan pasukan yang menurut badan mata-mata Korea Selatan telah dikerahkan Pyongyang ke Rusia untuk mendukung perang Moskow melawan Ukraina.

    Kantor berita Korut, KCNA, melaporkan kunjungan itu dilakukan pada Jumat (4/4). Kim mengatakan kemampuan perang yang sebenarnya diperlukan untuk menjamin kemenangan di medan perang.

    “Ekspresi patriotisme dan kesetiaan yang paling jelas kepada negara,” menurut Kim.

    Gambar-gambar yang dirilis oleh media pemerintah Korut menunjukkan Kim mengintip melalui teropong senapan sniper yang menurut KCNA baru-baru ini dipasok ke unit operasi khusus. Gambar-gambar lain menunjukkan dia menunjuk ke sasaran, berjongkok di samping tentara yang mengenakan kamuflase tebal, dan tersenyum serta melambaikan tangan kepada pasukan.

    Kim mengawasi latihan menembak senapan otomatis dan latihan menembak senapan runduk. Kim juga secara pribadi menguji coba senjata tersebut.

    “Sangat puas atas kinerja dan kekuatan senapan runduk yang dikembangkan dengan cara kami sendiri,” demikian ucapan Kim dalam laporan KCNA.

    Lihat juga Video: Kim Jong Un Pantau Uji Coba Peluncuran Rudal Jelajah Strategis

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Yoon Suk Yeol Dimakzulkan: Kehilangan Uang Pensiun dan Hak Dimakamkan di Pemakaman Nasional – Halaman all

    Yoon Suk Yeol Dimakzulkan: Kehilangan Uang Pensiun dan Hak Dimakamkan di Pemakaman Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara resmi memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat (4/4/2025).

    Putusan pemakzulan Yoon Suk Yeol dibacakan langsung oleh Penjabat Ketua MK, Moon Hyung-bae.

    Delapan hakim MK dengan suara bulat mengesahkan pemakzulan yang sebelumnya telah disetujui Majelis Nasional pada Desember 2024.

    Putusan ini langsung berlaku dan memaksa Korea Selatan mengadakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

    Dilansir Yonhap dan AFP, Yoon Suk Yeol dimakzulkan karena dianggap melanggar Konstitusi dan hukum, setelah ia mengumumkan status darurat militer pada 3 Desember 2024.

    Tak hanya itu, Yoon juga mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional guna menghentikan penolakan terhadap kebijakannya waktu itu.

    Ia juga memerintahkan penangkapan terhadap sejumlah politisi.

    Mahkamah Konstitusi menyatakan tindakan Yoon sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

    Keputusan tersebut dinilai sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.”

    “Mengingat dampak negatif yang serius dan konsekuensi luas dari pelanggaran konstitusional terdakwa, kami memberhentikan Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya,” kata Moon Hyung-bae.

    MK menilai Yoon menggunakan kekuatan militer untuk tujuan politik, merusak kenetralan angkatan bersenjata, dan menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas nasional.

    Buntut dari pemakzulan ini, Yoon kehilangan berbagai hak istimewa sebagai mantan presiden.

    Ia tidak lagi berhak atas uang pensiun yang besarannya mencapai 95 persen dari gaji presiden.

    Yoon pun tidak mendapat staf atau asisten resmi.

    Bahkan Yoon Suk Yeol kehilangan hak untuk dimakamkan di Pemakaman Nasional Seoul.

    Yoon juga harus mengosongkan kediaman resmi di Hannam-dong, meski belum ada batas waktu pasti kapan ia akan pindah.

    Ia diperkirakan akan kembali ke rumah pribadinya di Distrik Seocho, Seoul.

    Meski begitu, Yoon masih akan mendapat pengamanan dari negara berdasarkan Undang-undang tentang Perlakuan Terhormat kepada Mantan Presiden.

    Perlindungan ini juga berlaku bagi istrinya, Kim Keon Hee, selama lima tahun dan dapat diperpanjang hingga 10 tahun jika diperlukan, The Korea Herald melaporkan.

    Namun, jika Yoon ditangkap atas kasus kriminal, hak ini bisa dicabut.

    Yoon kemungkinan akan menghadapi penyelidikan pidana, termasuk tuduhan pengkhianatan serta dugaan keterlibatan dalam skandal yang melibatkan ibu negara dan sejumlah pejabat lain.

    Pasca putusan MK, reaksi masyarakat Korea Selatan terbelah.

    Para pendemo anti-Yoon bersorak dan berpelukan, sementara para pendukungnya menangis dan mengumpat.

    Dua pendukung bahkan dilaporkan tewas akibat membakar diri sebagai bentuk protes.

    Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Rusia, dan China telah mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk menghindari lokasi demonstrasi di Korea Selatan.

    Melalui pengacaranya, Yoon menyampaikan permintaan maaf beberapa jam setelah putusan dibacakan.

    “Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda,” ujar Yoon.

    “Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita,” lanjutnya.

    “Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika saya gagal,” klaimnya.

    Situasi Normal Pascapemakzulan

    Pemerintah Korea Selatan memastikan pemerintahan tetap berjalan normal pasca pemakzulan.

    Juru Bicara Pemerintah, Yu In Chon, menyatakan seluruh fungsi negara tetap berjalan sesuai konstitusi.

    “Kami berkomitmen untuk administrasi urusan negara yang stabil,” ujar Yu, yang juga menjabat Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, dikutip dari CNBC.

    Pemerintah juga akan memperkuat keamanan nasional, sistem tanggap bencana, dan menanggapi masalah perdagangan serta diplomasi yang sempat tertunda.

    Tujuannya, untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap ekonomi nasional.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Terpopuler, usulan soal Hari NKRI hingga Indonesia kalahkan Korsel

    Terpopuler, usulan soal Hari NKRI hingga Indonesia kalahkan Korsel

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita populer yang menarik disimak pada Sabtu pagi, ada usulan terkait Hari NKRI oleh Pimpinan MPR hingga Indonesia kalahkan Korsel pada laga perdana Piala Asia U-17. Berikut rangkuman beritanya:

    1. Pimpinan MPR usul Presiden Prabowo tetapkan 3 April sebagai Hari NKRI

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar menerbitkan keputusan Presiden (keppres) yang menetapkan tanggal 3 April sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Apa alasannya? Baca di sini.

    2. Indonesia kalahkan Korsel 1-0 pada laga perdana Piala Asia U-17

    Timnas U-17 Indonesia mengawali laga perdana Piala Asia U-17 2025 dengan meraih tiga poin setelah menang 1-0 atas Korea Selatan (Korsel) U-17 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (4/4). Baca di sini.

    3. Rusia dan Korut tak kena tarif Trump, Gedung Putih membela diri

    Gedung Putih membela keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengecualikan empat negara, termasuk Rusia dan Korea Utara, dari kebijakan tarif impor yang baru. Selengkapnya di sini.

    4. KPU RI: PSU Pilkada dilaksanakan di 6 wilayah pada 5 dan 9 April 2025

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa jajarannya di daerah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di enam wilayah pada tanggal 5 dan 9 April 2025. Penjelasannya di sini.

    5. Trump tunda pemblokiran TikTok, beri perpanjangan waktu 75 hari

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memperpanjang tenggat waktu pemblokiran TikTok selama 75 hari. Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5 Hal Diketahui Usai Pemakzulan Presiden Korsel Disahkan MK

    5 Hal Diketahui Usai Pemakzulan Presiden Korsel Disahkan MK

    Jakarta

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menguatkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Dengan demikian, Yoon Suk Yeol sudah resmi dicopot sebagai Presiden Korsel.

    Yoon Suk Yeol Resmi Dicopot dari Presiden Korsel

    Dilansir Yonhap dan AFP, Jumat (4/4/2025), putusan tersebut dibacakan oleh kepala pengadilan sementara Moon Hyung-bae. Putusan Moon Hyung-bae disiarkan langsung di televisi.

    Usai dibacakan, putusan itu pun langsung berlaku segera. Dengan demikian, Korsel diharuskan mengadakan pemilihan presiden dadakan untuk memilih pengganti Yoon dalam waktu 60 hari.

    Sebagai informasi, Yoon dimakzulkan oleh Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi pada pertengahan Desember 2024 atas tuduhan melanggar Konstitusi dan hukum dengan mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024 lalu, mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen menolak keputusan tersebut dan memerintahkan penangkapan politisi. Yoon telah membantah semua tuduhan.

    Proses pemakzulan sendiri berlangsung lebih dari 3 bulan. Pemakzulan yang diputuskan Majelis Nasional Korsel hanya membuat Yoon diskors atau dinonaktifkan dari jabatannya.

    Keputusan pemakzulan itu dibawa ke MK Korsel. Yoon diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan sebelum akhirnya majelis hakim MK Korsel memutuskan menguatkan pemakzulan itu.

    “Dengan ini kami mengumumkan putusan berikut, dengan persetujuan bulat dari semua Hakim. (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” kata penjabat kepala hakim Moon Hyung-bae.

    Perbuatan Yoon Suk Yeol Rusak Konstitusi

    Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

    MK Korsel bulat memutuskan mencopot Yoon Suk Yeol. Kedelapan hakim MK Korsel memberikan keputusan yang sama.

    Dalam pertimbangannya, MK Korsel menganggap tindakan Yoon memiliki dampak negatif yang serius terhadap tatanan konstitusional. Putusan ini diambil saat situasi Korsel semakin panas dan demonstrasi pecah di mana-mana. Para hakim MK Korsel juga telah mendapat perlindungan tambahan selama proses sidang pemakzulan Yoon.

    “Mengingat dampak negatif yang serius dan konsekuensi yang luas dari pelanggaran konstitusional terdakwa, (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” kata penjabat Ketua MK Moon Hyung-bae.

    Tindakan Yoon dianggap melanggar prinsip-prinsip inti dari supremasi hukum dan pemerintahan yang demokratis. Perbuatan Yoon juga menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas Korsel

    “Merusak tatanan konstitusional itu sendiri dan menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas republik yang demokratis,” kata para hakim dalam putusan mereka.

    Keputusan Yoon untuk mengirim tentara bersenjata ke parlemen dalam upaya untuk mencegah anggota parlemen menolak keputusannya dinyatakan melanggar kenetralan politik angkatan bersenjata dan tugas komando tertinggi. MK menyatakan Yoon mengerahkan pasukan untuk tujuan politik dan menyebabkan tentara yang telah mengabdi kepada negara dengan misi keamanan nasional berhadapan dengan warga sipil.

    “Pada akhirnya, tindakan yang tidak konstitusional dan ilegal dari terdakwa merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan merupakan pelanggaran hukum serius yang tidak dapat ditoleransi dari perspektif melindungi Konstitusi,” ujar para hakim.

    Pendemo Bersorak, Pendukung Menangis

    Foto: Pendukung Yoon bersedih usai Presiden Korsel dimakzulkan (AFP/ANTHONY WALLACE)

    Keputusan MK Korsel mencopot Yoon Suk Yeol ternyata menuai beragam reaksi dari masyarakat Korsel. Para pendemo Yoon Suk Yeol bersorak gembira, sedangkan pendukungnya menangisi keputusan tersebut.

    Para pengunjuk rasa anti-Yoon bersorak dan menjerit gembira saat putusan diumumkan. Beberapa orang melompat dan berjabat tangan dengan gembira hingga saling berpelukan.

    Sementara di luar kediaman Yoon, para berteriak mengumpat dan menangis saat putusan diumumkan. Yoon selama ini masih mendapat dukungan dari para pendukung ekstrem.

    Setidaknya dua pendukung setia Yoon, satu berusia 70-an dan yang lainnya berusia 50-an, tewas setelah membakar diri sebagai protes atas pemakzulan pemimpin yang kontroversial itu. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Rusia, dan China telah memperingatkan warga negara mereka untuk menghindari demonstrasi sehubungan dengan putusan pemakzulan Yoon.

    Yoon Suk Yeol Minta Maaf ke Pendukung

    Foto: Reuters

    Usai dimakzulkan, Yoon Suk Yeol pun langsung buka suara. Yoon menyampaikan permintaan maaf melalui pengacaranya beberapa jam setelah seluruh hakim MK dengan suara bulat mencopotnya dari jabatannya.

    “Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita,” ujar Yoon

    Yoon berterima kasih kepada para pendukungnya selama menjabat sebagai Presiden Korsel. Dia mengapresiasi dukungan tersebut bahkan ketika dirinya gagal.

    “Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan dorongan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika saya gagal,” ujar Yoon.

    Korsel Gelar Pilpres Dalam 60 Hari

    Foto: Yoon Suk Yeol (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Korea Selatan harus langsung menggelar pemilihan presiden usai Yoon Suk Yeol dicopot. Korsel harus menggelar pilpres dalam 60 hari.

    Dilansir Yonhap dan The Korea Herald, Jumat (4/4/2025), tanggal pasti pemilihan tersebut belum diputuskan hingga saat ini. Penjabat Presiden Han Duck-soo wajib mengumumkannya dalam 10 hari ke depan.

    Hal itu sesuai dengan hukum negara tentang penggantian presiden yang kewenangannya telah dicabut oleh pengadilan. Pasal 68-2 Konstitusi menyatakan ‘Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden atau Presiden terpilih meninggal dunia, atau didiskualifikasi oleh putusan pengadilan atau karena alasan lain, seorang penggantinya akan dipilih dalam waktu 60 hari’.

    Pasal 35-2 Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik menyatakan dalam hal pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan presiden ‘harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari sejak alasan penyelenggaraan pemilihan menjadi pasti, tetapi hari pemilihan harus diumumkan secara terbuka oleh Presiden atau penjabat Presiden paling lambat 50 hari sebelum hari pemilihan’.

    Ini berarti pemilihan presiden tidak boleh diselenggarakan lebih lambat dari tanggal 3 Juni 2025. Sementara, pengumuman tanggal Pilpres tidak boleh dilakukan lebih lambat dari tanggal 14 April 2025.

    Terakhir kali Korea Selatan memberhentikan pemimpinnya dari jabatan melalui pemakzulan terjadi pada 2017. Saat itu, Presiden Park Geun-hye dimakzulkan 10 Maret 2017 dan pemilihan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei tahun itu atau tepat 60 hari setelah putusan pengadilan.

    Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik menyatakan dalam Pasal 34 bahwa pemilihan presiden harus diselenggarakan pada hari Rabu, tetapi klausul ini diterapkan jika seorang presiden telah menjalani masa jabatan penuh dan bukan ketika seseorang telah dimakzulkan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional sebelum pemilihan presiden 2017, yang sebenarnya berlangsung pada hari Selasa.

    Partai politik diperkirakan akan mengadakan pemilihan pendahuluan pada akhir April, karena para kandidat untuk pemilihan presiden harus mendaftarkan diri selama 2 hari sejak 24 hari sebelum pemilihan. Kampanye pemilihan dimulai sehari setelah pendaftaran kandidat selesai atau 22 hari sebelum pemilihan hingga satu hari sebelum pemilihan.

    Halaman 2 dari 5

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Nasib Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan, Terancam Bui Seumur Hidup?

    Nasib Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan, Terancam Bui Seumur Hidup?

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol masih menghadapi tuduhan kriminal usai memimpin sebuah pemberontakan dengan cara memberlakukan darurat militer. Jika terbukti bersalah, Yoon terancam hukuman penjara seumur hidup.

    Karier politik Yoon Suk Yeol mungkin sudah berakhir, tetapi permasalahannya belum selesai.

    Mantan Presiden Yoon, yang juga seorang eks jaksa, dipecat dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Jumat, 4 April 2025. Namun, ia masih menghadapi tuduhan kriminal terkait dengan memimpin pemberontakan buntut penerapan darurat militer 3 Desember 2024.

    Proses persidangan terpisah terkait tuduhan tersebut dimulai pada bulan Februari dan masih berlangsung hingga kini.

    “Yoon melakukan pemberontakan ketika ia melarang semua kegiatan politik dan memerintahkan para komandan militer untuk membobol pintu-pintu Majelis Nasional ‘dengan kapak’ atau ‘dengan menembak, jika perlu’ dan ‘menarik keluar’ para legislator,” demikian pernyatan Jaksa.

    Yoon telah berulang kali membantah klaim dirinya mengatur pemberontakan. Menurutnya ia hanya memberlakukan darurat militer demi melindungi Korea Selatan dari “kekuatan anti-negara” yang telah menyusup ke dalam pemerintahan.

    Jika pengadilan memutuskan Yoon bersalah, ia bisa menghadapi hukuman penjara yang lama. Namun, banyak mantan presiden Korea Selatan yang pernah dipenjara, termasuk Park Geun-hye yang dihukum karena suap, akhirnya dibebaskan lebih awal. Park diampuni pada tahun 2021 oleh Presiden Moon Jae-in, kurang dari lima tahun setelah menjalani hukuman penjara 20 tahun.

    Kasus kriminal ini tidak akan langsung dipengaruhi oleh keputusan MK yang menguatkan pemecatannya.

    Masa jabatan Yoon penuh dengan masalah dan skandal. Setelah kemenangannya yang tipis dalam pemilihan 2022, ia segera menjadi pemimpin yang sangat tak disukai dan memecah belah masyarakat.

    Sebagai presiden, Yoon menggunakan gugatan hukum, regulator negara, dan penyelidikan kriminal untuk menanggulangi pidato yang ia sebut sebagai disinformasi, yang sebagian besar ditujukan pada organisasi berita. Polisi dan jaksa berkali-kali menggerebek rumah dan ruang redaksi jurnalis yang kantor presidennya tuduh menyebarkan “berita palsu.”

    Yoon juga dituduh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Ia dituduh menekan Kementerian Pertahanan untuk membersihkan penyelidikan atas kematian seorang marinir Korea Selatan pada 2023, dan memveto sebuah undang-undang yang didorong oleh oposisi di Parlemen yang menyerukan seorang jaksa khusus untuk menyelidiki klaim tersebut.

    Istri Yoon dan Huru-hara Korea Utara

    Istri Yoon, Kim Keon Hee, juga terlibat dalam skandal setelah terlihat menerima tas Dior senilai 2.200 dolar AS, yang mengguncang partai politiknya menjelang pemilu.

    Hubungan dengan Korea Utara memburuk setelah Yoon menjabat, dengan Korea Utara semakin agresif dan memutuskan dialog.

    Yoon mengadopsi pendekatan konfrontatif terhadap Korea Utara, memperluas latihan militer dengan AS dan Jepang.

    Yoon meninggalkan pemerintahan tanpa pemimpin terpilih dan menghadapi pemilu dalam 60 hari.

    Setelah dipecat, Yoon mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya dan meminta maaf atas kekurangannya, tanpa mengomentari keputusan Mahkamah Konstitusi.

    Yoon dan istrinya harus meninggalkan kediaman resmi dan kembali ke rumah pribadi mereka, namun tetap mendapatkan perlindungan dari keamanan presiden.

    Pada intinya, ada lima hal yang akan terjadi pada Yoon di masa mendatang:

    1. Yoon masih menghadapi persidangan terkait tuduhan pemberontakan yang bisa berujung pada hukuman penjara seumur hidup.

    2. Jika terbukti bersalah, Yoon bisa dipenjara, meskipun ada kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan lebih awal seperti mantan presiden lainnya.

    3. Yoon dan istrinya akan kembali ke rumah pribadi mereka, namun tetap mendapatkan perlindungan dari layanan keamanan presiden.

    4. Meskipun masa jabatannya selesai, Yoon masih bisa mempengaruhi politik Korea Selatan melalui pernyataan dan tindakannya.

    5. Skandal selama masa jabatan dapat mempengaruhi partai Yoon dalam pemilihan presiden yang akan datang. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perjuangan Dita Karang: Gadis Bali yang Bersinar Jadi Idola K-Pop

    Perjuangan Dita Karang: Gadis Bali yang Bersinar Jadi Idola K-Pop

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar Dita Karang memutuskan keluar dari grup idola K-Pop Secret Number dan berhenti bekerja sama dengan agensi Vine Entertainment cukup mengejutkan publik. 

    Hal tersebut membuat penggemar mengenang kembali perjalanan karier Dita yang merupakan satu-satunya idola dalam grup yang berasal dari Indonesia.

    Penyanyi dan dancer berbakat yang lahir pada 25 Desember 1996 di Yogyakarta itu  pertama kali menarik perhatian publik setelah menjadi anggota grup K-pop Secret Number yang dibentuk oleh Vine Entertainment pada 2020.

    Pemilik nama asli Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang itu merupakan satu-satunya anggota yang berasal dari luar Korea Selatan sehingga membuatnya mendapatkan banyak perhatian, berkat kemampuannya yang luar biasa dalam berbahasa Korea dan menari.

    Awal Karier Dita Karang

    Dita Karang sudah tertarik dengan dunia hiburan sejak kecil, terutama dalam hal musik dan tari. Ia mengenyam pendidikan di Indonesia, tetapi setelah menonton banyak penampilan idola K-Pop, Dita merasa terinspirasi dan memutuskan untuk mengejar karier di industri musik Korea Selatan.

    Pada 2020, Dita berhasil terpilih sebagai anggota grup Secret Number, grup yang debut pada 19 Mei 2020 dengan single Who Dis?”. Debut Secret Number langsung mencuri perhatian berkat konsep yang segar dan anggota yang multinasional, dengan Dita sebagai satu-satunya anggota asal Indonesia. 

    Karier Dita bersama Secret Number menunjukkan kualitas vokal dan tari yang luar biasa, menjadikannya sebagai salah satu wajah utama grup tersebut.

    Perjalanan Bersama Secret Number

    Selama berkarier bersama Secret Number, Dita Karang dikenal karena sikap profesionalisme dan dedikasinya dalam berlatih serta tampil di panggung. Meskipun ia berasal dari Indonesia, Dita sangat fasih berbahasa Korea dan sering mendapat pujian dari penggemar serta rekan-rekannya. 

    Selain itu, penampilan Dita yang memikat dalam setiap musik video dan penampilannya di berbagai acara K-pop juga mengundang banyak perhatian.

    Keputusan Dita Karang Keluar dari Secret Number

    Namun, pada 4 April awal 2025, muncul kabar yang mengejutkan bagi para penggemar Secret Number dan Dita Karang. Setelah hampir lima tahun bersama grup, ia memutuskan untuk keluar dari grup Secret Number. 

    Diketahui, keputusannya ini terkait dengan masalah kontrak dengan Vine Entertainment, agensi yang menaungi grup tersebut. Dita memutuskan tidak menyelesaikan kontrak yang sudah disepakati sehingga harus keluar dari Secret Number.

    “Kolaborasi luar biasa dengan Vine Entertainment akan berakhir, dan aktivitas resmi saya dengan Secret Number juga selesai,” kata Dita Karang dalam unggahannya di media sosial, dikutip pada Jumat (4/4/2025).

    Bagi Dita sendiri, keputusan ini membuka peluang baru untuk mengejar karier solo atau proyek baru di industri hiburan, baik di Korea Selatan maupun Indonesia. 

    Meskipun perjalanan kariernya bersama Secret Number berakhir lebih cepat dari yang diharapkan banyak orang, Dita Karang masih memiliki potensi besar di dunia hiburan.

  • Perang Dagang Makin Panas, Ancaman Resesi Global di Depan Mata

    Perang Dagang Makin Panas, Ancaman Resesi Global di Depan Mata

    Jakarta

    Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor baru kepada sejumlah negara dinilai menjadi ancaman resesi global. Hal ini seiring dengan sejumlah negara yang menyiapkan aksi balas dendam tarif impor kepada AS, seperti China, Kanada, hingga Uni Eropa.

    Terbaru, China menerapkan tarif impor sebesar 34% kepada seluruh barang AS yang masuk ke China. Imbasnya, saham global terkoreksi pada hari kedua usai Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal. Selain itu, harga minyak turun karena para investor khawatir mengenai pertumbuhan global dan beralih ke aset yang aman, seperti obligasi pemerintah.

    “Pasar memperkirakan satu hal, resesi global,” kata Kepala Penelitian Valuta Asing Global di Deutsche Bank, George Saravelos, dikutip dari Reuters, Jumat (4/4/2025).

    Kebijakan tarif Trump dapat menurunkan kepercayaan bisnis ke AS hingga anjloknya pasar global. Di Bursa Eropa misalnya, STOXX 600 Europe turun 4,2% setelah melemah pada hari Kamis. Pelemahan ini merupakan level pelemahan terendah harian sejak sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

    Sementara, di Bursa Asia, Nikkei 225 Jepang turun 2,8% untuk sesi kedua berturut-turut. Indeks S&P 500 AS minus 2,5% setelah anjlok 4,8% pada hari Kamis dan Nasdaq turun 2,6%.

    “Jika kita mulai melihat negosiasi berlangsung, atau Trump mengurangi beberapa tarif ini, itulah satu-satunya cara yang memungkinkan untuk meredakan aksi jual. Namun untuk saat ini, hal itu tampaknya sangat tidak mungkin,” kata Ekonom dan Ahli Strategi Ekuitas di WisdomTree, Aneeka Gupta.

    Sebelumnya, pasar saham di seluruh Asia-Pasifik dan Eropa jatuh sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif pada mitra dagangnya. Pengumuman tarif tersebut menyebabkan saham AS anjlok dalam perdagangan setelah jam kerja hari Rabu dan menyebabkan pasar Asia jatuh tak lama setelah dibuka pada hari Kamis.

    Indeks acuan Nikkei 225 Jepang anjlok lebih dari 4% setelah pembukaan, dan ditutup turun 2,8%. Indeks Kospi Korea Selatan turun 2,7% dan ditutup minus 1%. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 1,5%. Di Australia, yang menghadapi tarif 10%, indeks acuan ASX 200 ditutup turun 0,9%.

    (acd/acd)

  • Suara Bulat MK Korsel Sahkan Pemakzulan Presiden karena Rusak Konstitusi

    Suara Bulat MK Korsel Sahkan Pemakzulan Presiden karena Rusak Konstitusi

    Seoul

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (MK Korsel) dengan suara bulat menguatkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Yoon dinyatakan merusak tatanan konstitusi gara-gara menerapkan darurat militer kontroversial pada Desember 2024.

    Dilansir Yonhap dan AFP, Jumat (4/4/2025), putusan tersebut, yang dibacakan oleh kepala pengadilan sementara Moon Hyung-bae dan disiarkan langsung di televisi, berlaku segera.

    Yoon telah dimakzulkan oleh Majelis Nasional yang dimotori oposisi pada pertengahan Desember 2024 atas tuduhan melanggar Konstitusi dan hukum dengan mengumumkan darurat militer pada 3 Desember, mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen menolak keputusan tersebut dan memerintahkan penangkapan politisi.

    Yoon telah membantah semua tuduhan itu. Proses pemakzulan Yoon telah berlangsung lebih dari 3 bulan. Pemakzulan yang diputuskan Majelis Nasional Korsel pada Desember 2024 hanya membuat Yoon diskors atau dinonaktifkan dari jabatannya.

    Keputusan pemakzulan dari parlemen kemudian dibawa ke MK Korsel untuk mendapat pengesahan. Yoon diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan sebelum akhirnya majelis hakim MK Korsel memutuskan menguatkan pemakzulan itu.

    “Dengan ini kami mengumumkan putusan berikut, dengan persetujuan bulat dari semua Hakim. (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” kata penjabat kepala hakim Moon Hyung-bae.

    Yoon Merusak Konstitusi

    Sidang MK Korsel (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Dilansir AFP, delapan hakim MK Korsel membuat keputusan untuk mencopot Yoon dari jabatannya karena melanggar konstitusi dengan suara bulat. Pemecatan Yoon mengharuskan Korsel menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

    Dalam pertimbangannya, MK Korsel menganggap tindakan Yoon memiliki dampak negatif serius terhadap tatanan konstitusional. Putusan ini diambil saat situasi Korsel semakin panas dan demonstrasi pecah di mana-mana. Para hakim MK Korsel telah mendapat perlindungan tambahan selama proses sidang pemakzulan Yoon.

    “Mengingat dampak negatif yang serius dan konsekuensi yang luas dari pelanggaran konstitusional terdakwa, (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” kata penjabat Ketua MK Moon Hyung-bae.

    MK menyatakan tindakan Yoon melanggar prinsip-prinsip inti dari supremasi hukum dan pemerintahan yang demokratis. Perbuatan Yoon juga menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas Korsel

    “Merusak tatanan konstitusional itu sendiri dan menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas republik yang demokratis,” kata para hakim dalam putusan mereka.

    MK menyatakan tindakan Yoon mengirim tentara bersenjata ke parlemen dalam upaya untuk mencegah anggota parlemen menolak keputusannya melanggar kenetralan politik angkatan bersenjata dan tugas komando tertinggi. MK menyatakan Yoon mengerahkan pasukan bersenjata untuk tujuan politik hingga menyebabkan tentara, yang telah mengabdi kepada negara dengan misi keamanan nasional, berhadapan dengan warga sipil.

    “Pada akhirnya, tindakan yang tidak konstitusional dan ilegal dari terdakwa merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan merupakan pelanggaran hukum serius yang tidak dapat ditoleransi dari perspektif melindungi Konstitusi,” ujar para hakim.

    Yoon merupakan pemimpin Korea Selatan kedua yang dimakzulkan oleh pengadilan setelah Park Geun-hye pada tahun 2017. Setelah berminggu-minggu sidang yang menegangkan, para hakim MK menghabiskan lebih dari sebulan untuk mempertimbangkan kasus tersebut, sementara keresahan publik meningkat.

    Yoon Minta Maaf ke Pendukung

    Yoon Suk Yeol (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Sidang pemakzulan Yoon telah membuat polisi menaikkan status siaga ke tingkat tertinggi hingga memungkinkan pengerahan seluruh pasukan untuk mengamankan lokasi sidang. Polisi pun membuat barikade mengelilingi gedung pengadilan dengan kendaraan dan menempatkan tim operasi khusus di sekitarnya.

    Para pengunjuk rasa anti-Yoon menangis, bersorak, dan menjerit saat putusan diumumkan. Beberapa orang melompat dan berjabat tangan dengan gembira, sementara yang lain memeluk orang-orang dan menangis.

    Di luar kediaman Yoon, para pendukungnya berteriak dan mengumpat, beberapa menangis saat putusan diumumkan. Yoon, yang membela upayanya untuk menumbangkan pemerintahan sipil sebagai hal yang diperlukan untuk membasmi ‘kekuatan anti-negara’, masih mendapat dukungan dari para pendukung ekstrem.

    Yoon kini menghadapi persidangan pidana terpisah atas tuduhan pemberontakan atas upaya darurat militer. Yoon pun telah menyampaikan permintaan maaf kepada pendukungnya.

    “Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita. Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan dorongan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika saya gagal,” ujar Yoon dalam pernyataan yang disampaikan pengacaranya.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini