Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Jepang Kian Terpuruk, Pertumbuhan Jumlah Anak pada 2025 Pecahkan Rekor Terburuk di Tahun 1950 – Halaman all

    Jepang Kian Terpuruk, Pertumbuhan Jumlah Anak pada 2025 Pecahkan Rekor Terburuk di Tahun 1950 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pertumbuhan penduduk di Jepang kian terpuruk, tahun 2025 catatkan rekor terburuk dalam hal jumlah anak di bawah 15 tahun.

    Tahun 2024 lalu, bisa dibilang meneruskan masa kelam pertumbuhan penduduk di Jepang dalam selang beberapa periode belakangan ini.

    Hal ini terjadi setelah pemerintah Jepang merilis data kependudukan sepanjang tahun 2024 lalu pada Minggu (4/5/2025).

    Seperti yang dikutip dari Asahi Shimbun, Kementerian Dalam Negeri Jepang melaporkan bahwa jumlah anak di bawah 15 tahun per 4 Mei 2025 hanya mencapai 13,66 juta jiwa.

    Di dalam laporan yang dirilis menjelang Hari Anak di Jepang yang diperingati setiap 5 Mei tersebut, jumlah anak berusia di bawah 15 tahun tercatat menurun 350.000 jiwa lebih rendah dibanding tahun 2024.

    Pada 1 April 2025, jumlah anak laki-laki mencapai 6,99 juta (turun 180.000 dari tahun sebelumnya), sementara anak perempuan mencapai 6,66 juta (menurun 170.000).

    Data tersebut juga meneruskan tren penurunan jumlah anak di bawah 15 tahun di Jepang selama 44 tahun berturut-turut sejak 1980.

    Angka yang dicatatkan pada 2024 ini sekaligus memecahkan rekor terendah jumlah anak di bawah 15 tahun sepanjang masa.

    Terakhir kali Jepang menyentuh angka di bawah 14 juta jiwa seperti pada tahun 2024 ini adalah pada tahun 1950.

    Meski demikian, data di tahun 1950 tersebut bisa dimaklumi karena terjadi beberapa tahun setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia II yang menewaskan banyak warganya.

    Hal tersebut dikuatkan dengan data dari Kemendagri Jepang, yang menunjukkan jumlah anak-anak pada tahun 1950 memiliki rasio 46 persen dari total 29,43 juta jiwa warga Jepang kala itu.

    Sementara itu, rasio anak di bawah 15 tahun pada 2025 tercatat pada angka 11,1 persen dari total populasi yang ada.

    Data tersebut juga menandai angka penurunan rasio selama 51 tahun berturut-turut.

    Kelompok usia terbesar berada pada rentang 12–14 tahun dengan jumlah 3,14 juta jiwa.

    Jumlahnya semakin menurun seiring usia yang lebih muda, dengan hanya 2,22 juta anak berusia 0–2 tahun. 

    Data per 1 Oktober 2024 menunjukkan, semua prefektur di Jepang mengalami penurunan jumlah anak dari tahun sebelumnya.

    Wilayah Ibukota Tokyo dan Prefektur Kanagawa masing-masing memiliki lebih dari 1 juta anak.

    Prefektur Akita mencatat, rasio terendah (8,8 persen), diikuti Aomori (9,8 persen) dan Hokkaido (9,9 persen). 

    Sementara itu, Prefektur Okinawa memiliki rasio tertinggi, yaitu 15,8%.

    Berdasarkan analisis kementerian terhadap data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk 37 negara dengan populasi lebih dari 40 juta, Korea Selatan memiliki rasio anak terendah (10,6%), disusul Jepang (11,1%), Italia (11,9%), dan Spanyol (12,9%)

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Supermarket GS Asal Korea Selatan Dikabarkan Gulung Tikar, Operasional hingga Akhir Mei  – Halaman all

    Supermarket GS Asal Korea Selatan Dikabarkan Gulung Tikar, Operasional hingga Akhir Mei  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Supermarket asal Korea Selatan, GS, dikabarkan akan gulung tikar pada Mei 2025. Operasionalnya hanya akan sampai akhir Mei ini.

    Kabar tersebut diunggah melalui media sosial X oleh akun @MurtadhaOne1, pada Minggu (4/5/2025). Menurut pengunggah dirinya mendapat info saat berbelanja di pasar swalayan tersebut.

    “Tadi belanja di Kemang dapat info, akhir Mei semua GS Suparmarket gulung tikar di semua cabang mereka. Kebayang ratusan karyawan bakal jadi pengangguran baru lagi. Padahal pas covid mereka dapat bertahan, eh sama wowo mereka gulung tikar,” tulis postingan akun @MurtadhaOne1.

    Unggahan tersebut banyak mendapat respon dari warganet. Banyak yang berpendapat bahwa supermarket tersebut kalah saing dengan kompetitor lain.

    Komentar akun X @rebo_kliwon menyampaikan bahwa di daerah Jatiasih Supermarket GS kalah saing dengan pasar swalayan Naga.

    “Di Jatiasih GS Supermarket kalah saing dengan Naga. Harga jual barang-barangnya mahal. Sekarang, setiap hari hanya dua atau tiga mobil terparkir, padahal sekitar 2022 -2024 selalu penuh parkirnya [bisa 25 mobil], apalagi setelah jam pulang kerja [jam 5 sore ke atas],” ungkap pengunggah.

    Warganet bernama S Bagyo dengan akun @cingkirtugel12 menyebut bahwa tren bisnis supermarket tengah mengalami penurunan.

    “Konsep supermarket memang trend-nya menurun. Konsumen sekarang lebih mencari kemudahan berbelanja di toko-toko terdekat, bisa di Alfa Indo dll. Kalau mau tetap ramai harus ganti konsep grosir, harga bersaing dan bisa buat kulakan para retailer. Pekerja distribusi pasti paham,” tulisnya.

    Akun X dengan nama @agent_pin menambahkan komentar bahwa bukan hanya supermarket GS yang mengalami masa sulit.

    “Hampir semua supermarket besar gulung tikar. Tadi sempat mampir ke Transmart CCM Bogor barang sudah hampir kosong cold storage juga sudah kosong padahal Transmart sempat berkibar setelah akuisisi Carrefour. Sebentar lagi tinggal kenangan. Tragis !!,” ungkapnya.

  • iPhone Berubah Total Mulai Tahun Ini, Ada Apa?

    iPhone Berubah Total Mulai Tahun Ini, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah cobaan perang tarif, Apple dilaporkan berencana membawa perubahan besar pada iPhone. Salah satunya tampak pada varian yang dirilis.

    Mulai tahun ini, Apple dikabarkan akan membawa model baru ke dalam ‘keluarga’ iPhone 17. Bukan cuma iPhone 17 reguler, Plus, Pro, dan Pro Max, tetapi ada tambahan produk dengan embel-embel ‘Slim’.

    Hal ini seakan mengikuti tren pabrikan HP Android yang berbondong-bondong merilis ponsel tipis. Misalnya Samsung yang disebut akan segera merilis Galaxy S25 Edge dalam waktu dekat.

    Selain iPhone 17 Slim, Apple juga dikatakan akan menghadirkan iPhone 17e pada awal 2026 sebagai penerus iPhone 16e. Strategi ini untuk memperluas pasar iPhone di segmen menengah (mid-range).

    Analis kawakan Ming-Chi Kuo memprediksi dalam 2 tahun ke depan, siklus peluncuran Apple akan berubah. Apple yang selama ini meluncurkan iPhone setahun sekali, kini menjadi 2 kali.

    Pada 2026 mendatang, Kuo mengatakan Apple akan meluncurkan iPhone lipat, beserta iPhone 18 Pro/Pro Max dan iPhone 18 Air, pada semester kedua. Selanjutnya, iPhone 18 reguler dan iPhone 18e akan menyusil pada semester pertama 2027, menurut laporan Kuo, dikutip dari GSMArena, Selasa (6/5/2025).

    Lantas, pada semester kedua 2027, Apple akan merilis ponsel lipat iPhone generasi ke-2, iPhone 19 Pro/Pro Max, dan iPhone 19 Air.

    Kuo mengatakan siklus peluncuran iPhone 2 kali setahun akan diteruskan ke tahun-tahun berikutnya setelah 2026. Alasannya, menurut Kuo, untuk menggenjot daya saing iPhone di tengah gempuran kompetisi dengan HP Android, terutama di China.

    Strategi peluncuran tersebut mirip dengan Samsung. Raksasa Korea Selatan tersebut biasanya merilis seri flagship Galaxy S pada awal tahun, lalu disusul seri flagship lipat Galaxy Z Flip/Fold pada semester kedua.

    Kuo mengatakan Apple membutuhkan lebih banyak model iPhone yang dirilis untuk meningkatkan daya saing. Jika semuanya diluncurkan pada waktu bersamaan, strategi pemasarannya tak akan efektif ketimbang menyorot lebih sedikit model dalam satu waktu.

    Namun, prediksi Kuo ini belum bisa dipercaya 100% karena belum ada konfirmasi langsung dari Apple. Kita tunggu saja perubahan peluncuran iPhone beserta model-model barunya!

    (fab/fab)

  • 4 Masukan PISPI di DPR soal Transformasi Pangan, Koperasi Merah Putih Garda Terdepan – Halaman all

    4 Masukan PISPI di DPR soal Transformasi Pangan, Koperasi Merah Putih Garda Terdepan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) mengapresiasi capaian pengadaan cadangan pangan pemerintah yang saat ini mencapai 3,5 juta ton beras.

    Ini adalah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tertinggi sejak Bulog dibentuk pada 1969.

    “Keberhasilan ini menunjukan keberpihakan nyata Presiden Prabowo dan efektifitas kepemimpinan yang mewujud dalam kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen pemerintah, utamanya Kementerian Pertanian dan Bulog,” ujar Sekjen PISPI di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (6/5/2025) usai rapat.

    Kamhar dimintai tanggapannya setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  dengan Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV  DPR.

    Seperti diketahui pengurus dan dewan pakar PISPI termasuk badan independen yang diundang pada pada RDPU ini.

    Kamhar mengatakan capaian yang diperoleh pemerintah in tentu saja diharapkan  bisa berkelanjutan, tak sekedar menjadi capaian sesaat. 

    “Oleh karena itu, PISPI berpandangan mesti ada transformasi tata kelola pengadaan beras,” ujar Kamhar yang juga Deputi Bidang Pangan DPP Partai Demokrat ini.

    Kamhar mengatakan dalam RDPU itu Dewan Pakar PISPI Prof Dr Edi Santosa menyampaikan empat permasalahan utama soal pangan nasional.

    Pertama, sistem data pangan bersifat fragmentaris dan sering berbeda antar institusi.

    Kedua, petani rugi dan tidak ada kepastian saat panen.

    Ketiga, pemerintah mengeluarkan biaya besar untuk intervensi pangan.

    Dan, keempat belum terbentuknya sistem ketahanan pangan yang resilien.

    Atas empat masalah itu, PISPI memiliki pandangan solutif yakni:

    Pertama, menata sistem data pangan. 

    Menurut  Prof Dr Edi Santosa, di negara maju sistem data pangan nasional berbasis data real time dan teknologi digital.

    “Bahkan di Korea Selatan telah terintegrasi sistem logistik pangan dari petani ke pasar dengan aplikasi berbasis blockchain dan pelacakan kualitas,” ujar Guru Besar IPB ini.

    kedua, dia mengatakan peran strategis Bulog dan koperasi dalam ekosistem baru.

    “Kami mengusulkan Koperasi Merah Putih nantinya (KMP) menjadi mitra utama penyerap hasil petani secara langsung di tingkat desa,” ujarnya.

    Selanjutnya Bulog atau swasta menjadi off taker nasional dari KMP.

    Konsekwensinya, harga pembelian Bulog perlu direformulasi.

    Ketiga, menata desa sebagai kekuatan pangan.

    “Kita bisa belajar dari China yang berhasil menjadikan desa sebagai pusat produksi dan manajemen berbasis kolektif yang fleksibel dan produktif,” ujarnya.

    Model ini berhasil menurunkan kemiskinan desa secara drastis, meningkatkan produktivitas pertanian dan menciptakan ekosistem pangan yang resilien.

    Keempat, transformasi sistem pangan memerlukan dukungan teknokratik yang kuat dan konsisten.

    Sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi dari para pihak, termasuk PISPI untuk berperan.

  • Apa Itu World App? Aplikasi Scan Retina Mata yang Dibekukan Komdigi

    Apa Itu World App? Aplikasi Scan Retina Mata yang Dibekukan Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA – World App, aplikasi scan atau pemindai retina mata kini sedang viral dibicarakan publik.

    Aplikasi tersebut meminta para penggunanya untuk memindai retina mata dengan nantinya akan mendapat imbalan uang mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000.

    Setelah aplikasi ini viral karena bisa mendapat uang dengan cepat, muncul banyak pertanyaan apakah pemindaian retina mata berkaitan dengan pencurian data.

    World App mengklaim bahwa layanan mereka dirancang untuk memverifikasi sebuah pengguna adalah manusia asli dan bukan bot.

    Layanan tersebut diklaim menjadi sebuah solusi di era kecerdasan buatan (AI) yang kian berkembang. Pihaknya pun membantah bahwa data yang dikumpulkan sudah dienkripsi dan tidak disimpan di database.

    Namun banyak orang kemudian mempertanyakan apakah layanan tersebut benar hanya melakukan pemindaian atau memiliki tujuan lain.

    World App sendiri merupakan bagian dari ekosistem layanan yang disediakan oleh World, yang terdiri dari empat komponen Utama yakni World ID, World App, World Coin, dan World Chain.

    Aplikasi World App menjadi aplikasi utama yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan World ID, yang merupakan sistem identifikasi digital pengguna.

    Nantinya, pengguna tidak hanya bisa menyimpan data, namun bisa menggunakan World App sebagai tempat untuk mengelola aset digital seperti mata uang kripto yang bisa disimpan dalam World Coin.

    Diblokir Komdigi

    Kementerian Komdigi telah membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID tersebut.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, mengatakan pembekuan ini menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan terkait layanan Worldcoin dan WorldID.

    “Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat. Kami juga akan memanggil PT. Terang Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat,” tegas Alexander dalam keterangan tertulis di situs Komdigi.go.id.

    Adapun berdasarkan penelusuran awal aktivitas transaksi rekaman retina itu berkaitan dengan PT Terang Bulan Abadi (TBA) dan PT Sandina Abadi Nusantara (SAN).

    Hanya saja, PT TBA belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sementara, TPDSE Worldcoin terdaftar badan hukum lain, yaitu PT SAN. Oleh sebab itu, Komdigi bakal memanggil dua perusahaan tersebut untuk klarifikasi.

    “Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius,” pungkas Alexander.

    Diblokir Sejumlah Negara

    World App saat ini juga diblokir untuk digunakan di sejumlah negara karena alasan keamanan data pribadi pengguna.

    Beberapa negara yang menolak adanya aktivitas World App yakni Korea Selatan, Afrika, dan Spanyol.

    Pada 2024, media lokal Korea Selatan, Yonhap, melaporkan bahwa negaranya di bulan September lalu menjatuhkan denda senilai USD827 ribu atau sekitar Rp13,6 miliar kepada Worldcoin.

    Hukuman tersebut dilakukan karena Worldcoin melakukan perekaman retina mata 30.000 penduduk Korea dan diduga mengirimkan data ke luar negeri.

    Kemudian ada juga Hong Kong yang melarang penggunaan aplikasi World Coin pada Mei 2024. Disebutkan bahwa Worldcoin tidak bisa memberikan penjelasan data yang telah dikumpulkan.

  • Kim Jong Un Kirim 15.000 Pekerja ke Rusia, Hadiah Terbaru Korea Utara untuk Putin – Halaman all

    Kim Jong Un Kirim 15.000 Pekerja ke Rusia, Hadiah Terbaru Korea Utara untuk Putin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dikabarkan mengirim sekitar 15.000 tenaga kerja ke Rusia untuk menutupi kekurangan pasar tenaga kerja di negara itu.

    Intelijen Korea Selatan mengatakan mereka memiliki informasi mengenai kerja sama tersebut antara Korea Utara dan Rusia.

    Wall Street Journal (WSJ) mengatakan bahwa pengiriman pekerja ke Rusia menjadi hadiah terbaru Kim Jong Un untuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Kerja sama ini terjadi setelah pada Juni tahun lalu, kedua pemimpin tersebut menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif.

    “Tindakan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan setelah uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) Korea Utara,” lapor WSJ pada hari Senin (5/5/2025), mengutip Intelijen Korea Selatan.

    Korea Utara menjadi salah satu pendukung Rusia yang paling setia sejak dimulainya perang skala penuh di Ukraina pada 24 Februari 2022. 

    Ketika kerja sama ekonomi dan militer semakin erat, Korea Utara dan Rusia menandatangani perjanjian pertahanan bersama pada bulan November tahun lalu.

    Pada Oktober 2024, Intelijen Korea Selatan mengungkap informasi rahasia bahwa Korea Utara telah mengirim pasukan ke Rusia, tuduhan yang saat itu diabaikan oleh Rusia dan Korea Utara.

    Pada 28 April 2025, Korea Utara mengakui untuk pertama kalinya bahwa mereka mengirim pasukan ke Rusia untuk membantu pasukan Putin merebut kembali Kursk, wilayah Rusia yang sebagian diduduki Ukraina setelah penyerbuan pada Agustus tahun lalu.

    “Pasukan Korea Utara, yang bergabung dalam operasi pembebasan wilayah Kursk sesuai perintah (Pemimpin Korea Utara) Kim Jong Un, memberikan kontribusi penting dalam memusnahkan pasukan neo-Nazi Ukraina,” kata Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), mengutip Komisi Militer Pusat Partai Pekerja Korea.

    Korea Utara tidak menyebut jumlah tentara yang dikirim, tetapi pejabat Ukraina dan intelijen Korea Selatan memperkirakan ada 14.000 tentara termasuk 3.000 bala bantuan untuk menggantikan pasukan yang gugur.

    Rusia Kekurangan Tenaga Kerja

    Kementerian Tenaga Kerja Rusia memperkirakan negaranya akan kekurangan tenaga kerja hingga 2,4 juta orang pada tahun 2030, jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan 1,5 juta saat ini.

    “Kurangnya pekerja di Rusia disebabkan oleh kerugian besar dalam perang negara itu melawan Ukraina, angka kelahiran yang rendah, dan banyaknya warga negara yang melarikan diri ke luar negeri,” menurut laporan WSJ, mengutip perkiraan Barat.

    Sebagai kompensasinya, Rusia mulai menarik pekerja dari negara sekutunya, yang kini sebagian besar bekerja di Rusia Timur Jauh, menurut laporan WSJ. 

    Sementara itu, otoritas Rusia berharap pekerja Korea Utara akan segera muncul di kota-kota besar di wilayah lain.

    Pengusaha Rusia menghargai pekerja Korea Utara karena mereka bersedia bekerja 12 jam dengan upah rendah dan tidak mengeluh tentang kondisi kerja, seperti diberitakan media Ukraina, Kyiv Independent.

    Datang ke Rusia dengan Visa Pelajar

    Media Ukraina melaporkan bahwa banyak pekerja Korea Utara datang ke Rusia dengan visa pelajar. 

    Pada 4 Februari 2025, media lokal Rusia, Mediazona melaporkan setidaknya ada 7.887 kasus warga Korea Utara melintasi perbatasan untuk belajar ke Rusia.

    Laporan tersebut mengutip Dinas Perbatasan Rusia dan mengatakan itu adalah jumlah terbesar sejak tahun 2019.

    Jumlah mahasiswa dari Korea Utara mulai meningkat pada kuartal ketiga tahun 2024, menurut laporan tersebut.

    Sementara itu, pada April 2024, Kementerian Pendidikan Rusia melaporkan hampir 130 mahasiswa dari Korea Utara sedang belajar di Rusia saat itu.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Daftar HP Samsung Dapat Update Software 7 Tahun, Galaxy S25 Termasuk?

    Daftar HP Samsung Dapat Update Software 7 Tahun, Galaxy S25 Termasuk?

    Jakarta –

    Kabar gembira bagi pengguna setia Samsung! Pabrikan asal Korea Selatan ini membuat gebrakan dengan memperpanjang durasi dukungan pembaruan perangkat lunak (software update) hingga 7 tahun untuk sejumlah perangkat kelas atasnya. Kebijakan ini tak hanya bikin HP jadi lebih awet, tapi juga bikin tenang pengguna.

    Komitmen ambisius ini pertama kali diumumkan Samsung pada Januari 2024 lalu, berbarengan dengan momen peluncuran seri flagship Galaxy S24. Sejak saat itu, trio Galaxy S24 (S24 reguler, S24+, dan S24 Ultra) dipastikan menjadi yang pertama mencicipi ‘umur panjang’ software ini.

    Apa artinya dukungan 7 tahun ini? Perangkat yang masuk dalam daftar akan menerima pembaruan besar sistem operasi Android (major OS updates), pembaruan antarmuka khas Samsung One UI, serta pembaruan keamanan (security patch) secara berkala (bulanan atau triwulanan) selama tujuh tahun penuh sejak perangkat tersebut pertama kali diluncurkan global.

    Tak berhenti di seri S24, Samsung bahkan sudah memberikan sinyal kuat bahwa generasi penerusnya, yakni seri Galaxy S25 yang diperkirakan meluncur awal tahun depan, juga akan mendapatkan perlakuan serupa. Meskipun wujudnya belum terlihat, Samsung sudah menjamin komitmen dukungan 7 tahun ini.

    Komitmen ini tidak eksklusif untuk lini smartphone S series saja. Samsung juga membawanya ke lini ponsel lipat (foldable) dan tablet premium mereka. Duo Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 yang dinanti-nanti, serta Galaxy Z Fold Special Edition yang kabarnya akan hadir, dipastikan masuk dalam daftar penerima update 7 tahun. Pengguna tablet juga tak ketinggalan, dengan Galaxy Tab S10 Ultra dan Tab S10+ dijanjikan dukungan jangka panjang yang sama.

    Daftar Ponsel dan Tablet Samsung dengan Dukungan Update 7 Tahun

    Berikut adalah daftar lengkap perangkat Samsung yang telah dikonfirmasi atau diisyaratkan kuat akan menerima pembaruan software selama 7 tahun, berdasarkan informasi yang ada hingga saat ini:

    Seri Galaxy S:

    Galaxy S25 UltraGalaxy S25 PlusGalaxy S25Galaxy S24 UltraGalaxy S24+Galaxy S24Galaxy S24 FE

    Seri Galaxy Z :

    Galaxy Z Fold 6Galaxy Z Flip 6Galaxy Z Fold Special Edition

    Seri Galaxy Tab:

    Galaxy Tab S10 UltraGalaxy Tab S10+

    (afr/afr)

  • Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Terendah Sejak 2021

    Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Terendah Sejak 2021

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 melambat ke 4,87%. Pertumbuhan itu menjadi yang terendah sejak tahun kedua pandemi COVID-19 atau kuartal III-2021 yang mencapai 3,51%.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi itu patut dihargai meski alami perlambatan. Pasalnya hal itu terjadi di tengah ketidakpastian global hingga tekanan dari kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh 4,87% ini merupakan sesuatu yang perlu kita hargai karena di tengah ketidakpastian global, di tengah tekanan dari kebijakan Trump, faktor geoekonomi dan geopolitik, Indonesia masih bisa tumbuh 4,87%,” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Berdasarkan catatan detikcom, ekonomi Indonesia lebih banyak tumbuh di atas 5% setelah kuartal III-2021. Pertumbuhan di bawah 5% setelah kuartal III-2021 terjadi pada kuartal III-2023 sebesar 4,94%, kuartal III-2024 sebesar 4,95% dan kuartal I-2025 4,87%.

    Jika dibandingkan dengan beberapa negara mitra dagang utama Indonesia juga mengalami tekanan pada kuartal I-2025. Seperti ekonomi Malaysia 4,4%, Singapura 3,8%, bahkan Korea Selatan alami kontraksi 0,1% dan AS 0,3%.

    Konsumsi Rumah Tangga Melambat Meski Ada Lebaran

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,53% dan tumbuh 4,89%.

    Amalia mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu melambat jika dibandingkan dengan kuartal I-2024 yang tumbuh 4,91%. Meski ada momen Lebaran, di tahun ini tidak ada momen Pemilu yang mendorong belanja seperti di tahun lalu.

    “Kalau kita bandingkan ke kondisi tanpa Pemilu, sebenarnya di kuartal I-2025 ini relatif bagus dibandingkan dengan kuartal I tahun-tahun sebelumnya yang tanpa Pemilu,” ucap Amalia.

    Berdasarkan catatan BPS, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I-2025 memang lebih baik dibandingkan kuartal I-2022 yang tumbuh 4,35% dan kuartal I-2023 4,53%. Pertumbuhan itu didorong oleh momen Ramadan dan Idul Fitri, di mana subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah transportasi dan komunikasi, serta restoran dan hotel.

    Alasan lain yang membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I-2025 melambat dikarenakan momen Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan demikian libur panjang Lebaran tidak terekam dalam kuartal yang sama, melainkan pada April atau kuartal II-2025.

    “Momen hari pertama Idul Fitri-nya jatuh di triwulan I, tetapi H+1 Lebaran, H+2 Lebaran, liburan selanjutnya itu tidak terekam dalam momen triwulan I, yang libur panjangnya itu nanti terekam di triwulan II-2025,” jelas Amalia.

    Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53% dan tumbuh 4,89%. Kemudian disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang kontribusinya 28,03%, namun tumbuh melambat 2,12%.

    Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor yakni tumbuh 6,78% didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Di sisi lain, konsumsi pemerintah yang kontribusinya 5,88% mengalami kontraksi -1,38%.

    Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir yaitu sebesar 10,52%. Capaian ini berbanding terbalik dibandingkan kondisi triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, ketika sektor pertanian mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 3,54%.

    “Kinerja positif sektor pertanian tahun ini didorong oleh adanya peningkatan produksi padi dan jagung sebesar 51,45% dan 39,02% sepanjang triwulan 1-2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, serta meningkatnya permintaan domestik,” imbuhnya.

    (aid/kil)

  • Kasus Suap Proyek PLTU 2 Cirebon Terseret hingga Korea Selatan, Kantor Pusat Hyundai E&C Digeledah – Halaman all

    Kasus Suap Proyek PLTU 2 Cirebon Terseret hingga Korea Selatan, Kantor Pusat Hyundai E&C Digeledah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Cirebon, Jawa Barat, yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi perhatian internasional.

    Penanganannya bahkan melibatkan aparat penegak hukum Korea Selatan setelah seorang pejabat Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) asal Korsel, Herry Jung, diduga terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    Herry Jung merupakan General Manager Hyundai E&C.

    KPK pun menggandeng aparat penegak hukum Korea Selatan untuk pengusutan kasus korupsi yang melibatkan Harry Jung ini.

    Dan Kejaksaan Distrik Pusat Seoul melakukan penggeledahan di kantor pusat Hyundai E&C pada 6 November 2024. 

    Dari kantor tersebut, diamankan dokumen dan data komputer yang terkait dengan kasus dugaan penyuapan.

    Selain menggeledah kantor pusat Hyundai E&C, jaksa Distrik Pusat Seoul memeriksa warga negara Korsel. Pemeriksaan tersebut didampingi penyidik KPK.

    “Pemeriksaannya dilakukan di Kantor Kejaksaan Seoul Central dan dilakukan oleh jaksa Korea Selatan dengan didampingi penyidik KPK. Hal ini menjadi praktik kolaborasi yang baik antarkedua pihak tentunya,” kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

    Namun, Budi enggan membeberkan identitas yang diperiksa di Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Dia mengatakan pemeriksaan terjadi pada Februari 2025.

    Budi menyebut proses penanganan kasus korupsi lintas yurisdiksi ini bisa terjadi berkat kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan.

    “Tentunya kerja sama melalui Kementerian Hukum dan Ham RI serta pemerintah Korea Selatan dengan mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA),” kata Budi.

    Di sisi lain, KPK juga terus menggali keterangan saksi dalam negeri.

    Pada Senin hari ini, penyidik memanggil Sono Suprapto, mantan Kepala Dinas DPPKBP3 Kabupaten Cirebon tahun 2017–2018, untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih di Jakarta. 

    Pemeriksaannya bertujuan melengkapi berkas perkara Herry Jung, meski belum ada rincian materi pemeriksaan yang diungkap ke publik.

    Awal Mula dan Duduk Perkara Suap di PLTU 2 Cirebon Seret Bupati Sunjaya dan Pejabat Hyundai E&C

    Terdakwa Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra menjawab pertanyaan majelis hakim saat menjadi saksi dengan terdakwa Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto dalam persidangan kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (23/1/2019). Dalam persidangan tersebut, Sunjaya menyanggah banyak keterangan yang tertuang di berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik KPK soal kesaksiannya untuk Gatot Rachmanto?. (TRIBUN JABAR/GANI KIRNIAWAN) (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

    Kasus ini bermula saat PT Cirebon Energi Prasarana (PT CEP) ditunjuk menjadi owner proyek pembangunan PLTU 2 Cirebon yang berlokasi di Kecamatan Mundu, Pangenan, dan Astanajapura. 

    PT CEP kemudian menggandeng Hyundai E&C sebagai main contractor dari proyek itu pada 2015.

    Para petinggi PT Cirebon Energi Prasarana itu, baik Teguh maupun Heru menemui Sunjaya di Pendopo Bupati Cirebon pada 2016. 

    Keduanya secara terang-terangan meminta kepada Sunjaya untuk memuluskan proyek PLTU 2 Cirebon, sekaligus menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Sunjaya untuk menangani demo warga.

    Akhir 2016, kedua petinggi PT CEP itu kemudian mengajak Herry Jung dan beberapa petinggi Hyundai E&C seperti Kim Tae Hwa dan Am Huh selaku Project Manager Cirebon 2 CFPP Project Site pada Hyundai Engineering & Construction menemui Sunjaya di rumah dinasnya. Mereka kemudian meminta lagi Sunjaya untuk bisa memuluskan proyek PLTU yang sedang digarapnya.

    Pada 4 Oktober 2019, KPK menetapkan Bupati Cirebon 2013-2018 Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka penerima suap Rp 6,04 miliar dari janji total Rp10 miliar pejabat Hyundai E&C terkait perizinan proyek PLTU 2 Cirebon.

    Hyundai E&C adalah salah satu dari tiga kontraktor utama penggarap peroyek PLTU 2 Cirebon.

    PLTU 2 CIREBON – Foto udara progres pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2 Cirebon di Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Kamis (13/4/2023). (Tribun Jabar/Dok. Cirebon Power)

    Dan pada 15 November 2019, akhirnya Herry Jung selaku General Manager Hyundai E&C turut ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap oleh KPK. Direktur Utama PT Kings Property Indonesia, Sutikno, saat itu juga turut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas sangkaan memberi suap Rp4 miliar kepada Sunjaya terkait perizinan PT Kings Property Indonesia.

    Dalam pengungkapan KPK, Herry Jung diduga menyamarkan suap tersebut melalui penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif antara Hyundai E&C dan PT Milades Indah Mandiri (MIM), dengan nilai kontrak jasa konsultasi proyek PLTU 2 Cirebon sebesar Rp10 miliar. Padahal, pekerjaan yang dimaksud tidak pernah ada.

    Setelah bertahun-tahun, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra menjalani sidang atas kasus korupsi tersebut pada 20 Maret 2023 di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. 

    Ia didakwa menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp 64,2 miliar serta melakukan menyamarkan hasil tindak pidana korupsi dengan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 37 miliar.

    Fakta-fakta mengenai aliran suap dari Hyundai E&C kepada Sunjaya ini telah mencuat dalam proses persidangan perkara suap perizinan yang menjerat Sunjaya sebelumnya. 

    Dalam persidangan Sunjaya Purwadisastra terungkap uang itu dikucurkan oleh Herry Jung yang diserahkan secara bertahap kepada Camat Beber Kabupaten Cirebon, Rita Susana yang juga istri Camat Astanajapura, Mahmud Iing Tajudin, atas perintah Sunjaya.

    Atas dua kasus korupsi dan TPPU tersebut, pada 18 Agustus 2023, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 1 milair kepada Sunjaya Purwadisastra. 

    Setelah pihak KPK mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Jawa Barat memperberat hukuman Sunjaya menjadi 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

    Bupati Sunjaya Purwadisastra telah menjalani proses hukum hingga diadili di pengadilan.

    Namun, setelah enam tahun berlalu, pejabat Hyuandai E&C Herry Jung yang telah berstatus tersangka tak kunjung bisa dihadirkan dan diproses hukum oleh KPK di Indonesia.

  • Kasus PLTU Cirebon Belum Selesai, KPK Kejar Petinggi Hyundai Hingga ke Korea Selatan

    Kasus PLTU Cirebon Belum Selesai, KPK Kejar Petinggi Hyundai Hingga ke Korea Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan penyidikan perkara suap mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang berkaitan dengan izin pembangunan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2. 

    Lembaga antirasuah mengejar tersangka asal Korea Selatan, Herry Jung, yang merupakan General Manager (GM) Hyundai Engineering Construction (HDEC). Herry saat ini masih belum dibawa ke proses hukum di Indonesia. 

    Pada Jumat (2/5/2025), KPK memanggil dua orang saksi terkait dengan kasus tersebut. Mereka adalah mantan Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana Heru Dewanto dan mantan Direktur Corporate Affair PT Cirebon Energi Prasarana Teguh Haryono. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Herry Jung (HJ). 

    Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, lembaganya masih mengusut peran Herry sebagai tersangka lantaran yang bersangkutan berada di Korea Selatan. Keberadaannya serta sejumlah saksi terkait yang berada di luar wilayah yurisdiksi KPK membuat lembaga antirasuah harus bekerja ekstra. 

    “Karena KPK juga tentu harus menunggu izin untuk bisa melakukan pemeriksaan kepada para saksi dari warga negara Korea, di mana pemeriksaan itu juga dilakukan di wilayah yuridiksi Korea,” jelas Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Oleh sebab itu, Budi menyebut tim penyidik KPK membutuhkan waktu untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pihak-pihak bersangkutan. Namun, demikian, dia menyatakan lembaganya berkomitmen dalam menuntaskan perkara yang sudah diusut sejak pimpinan era Agus Rahardjo dkk. 

    Di sisi lain, Budi tidak menutup kemungkinan masih ada pihak lain yang bakal dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Baik dari sisi penyelenggara negara, maupun swasta di Indonesia maupun Korea Selatan. 

    Adapun untuk memeriksa pihak-pihak yang berada di Korea Selatan, KPK telah memiliki mutual legal assistance (MLA) bersama dengan pihak penegak hukum di Negeri Ginseng tersebut. Kerja sama dilakukan juga melalui Kementerian Hukum. 

    “KPK intens berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum di Korea Selatan ya melalui Kemenkum, Ministry of Justice di Korea Selatan, ini sebagai bentuk komitmen internasional, untuk sama-sama dalam upaya pemerantasan korupsi,” terang Budi. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Herry Jung diduga menyuap Sunjaya sebesar Rp6,04 miliar dari janji awal Rp10 miliar. Suap ini terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana yang menggarap PLTU 2 di Kabupaten Cirebon. Diduga sumber uang suap itu bukan berasal dari kantong pribadi Herry Jung selaku GM HDEC.

    “Tersangka SUN [Sunjaya] menerima hadiah atau janji terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon sebesar Rp6,04 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dalam konferensi pers, sebagaimana dilaporkan Bisnis pada Jumat (4/10/2019).