Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Ponsel Canggih Ini Diramal Tak Laku Sepanjang 2025

    Ponsel Canggih Ini Diramal Tak Laku Sepanjang 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tren ponsel pintar lipat atau foldable phone memang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan menjamurnya pilihan ponsel lipat yang dijual di pasaran saat ini.

    Namun, firma riset Counterpoint meramalkan tren ponsel lipat akan terpuruk pada 2025. Menurut analisa peneliti, pasar ponsel lipat akan mencatat pertumbuhan negatif single-digit sepanjang tahun ini, yakni 4% dibandingkan 2024.

    “Saya tak melihat banyak hal positif tahun ini. Kami bahkan memprediksi pertumbuhan negatif untuk segmen [ponsel lipat], yang akan terjadi untuk pertama kalinya,” kata analis Jene Park, dikutip dari laman resmi Counterpoint, Selasa (8/4/2025).

    Kendati demikian, Park mengatakan pertumbuhan segmen ponsel lipat akan kembali bergairah pada 2026 mendatang. Hal ini dipicu oleh kabar Apple dan beberapa vendor lain akan masuk ke pasar ponsel lipat.

    Laporan Counterpoint yang spesifik melihat pengapalan panel lipat mendukung prediksi tersebut. Agaknya, 2026 akan menjadi tahun yang baik bagi ponsel lipat.

    “Rantai pasokan mengatakan kepada kami bahwa orderan sudah menumpuk [untuk 2026],” kata Direktur Peneliti Calvin Lee.

    “Saat ini, situasi tidak tampak seperti pasar yang sedang mencapai titik jenuh. Situasi ini tampak seperti pasar yang akan segera bertransformasi. Hal ini memerlukan banyak perencanaan, sehingga terjadi sedikit kemunduran tahun ini,” tambahnya.

    Sebagai informasi, sepanjang 2024 pasar ponsel lipat mencatat pertumbuhan kecil 2,9% secara tahun-ke-tahun (YoY), menurut laporan Counterpoint. Meskipun beberapa vendor mencatat pertumbuhan double-digit dan triple-digit, tetapi kinerja Samsung yang menurun 33% YoY memicu tren negatif untuk pasar ponsel lipat.

    Selain itu, Oppo juga memangkas produksi untuk lini ponsel lipat terjangkau dan membuat pertumbuhannya tercatat anjlok 72% YoY sepanjang 2024.

    Meski kinerja Samsung menurun, tetapi pabrikan asal Korea Selatan itu masih mendominasi pasar ponsel lipat. Di posisi kedua ada Huawei yang mencatat pertumbuhan positif 54% YoY.

    Kemudian Motorola tumbuh 253% YoY, Honor 106% YoY, Xiaomi 108% YoY, dan Vivo 23% YoY. Oppo berada di bawah Vivo dengan kinerja penjualan ambles 72% YoY.

     

    (hsy/hsy)

  • Pakar Fiskal UI: Badan Penerimaan Negara Tak Akan Berhasil Tanpa Perbaikan Mendasar

    Pakar Fiskal UI: Badan Penerimaan Negara Tak Akan Berhasil Tanpa Perbaikan Mendasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Ning Rahayu menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak akan cukup mendorong peningkatan rasio pajak tanpa disertai perbaikan mendasar dalam sistem perpajakan nasional.

    Ning menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki rasio pajak terendah di kawasan Asia Tenggara (Asean), meskipun tren penerimaan negara terus meningkat sejak 2021.

    “Praktik aggressive tax avoidance makin canggih. Aturan kita belum cukup untuk melawan strategi perusahaan multinasional, bahkan ada PMA yang 10 tahun tidak bayar pajak,” ungkap Ning dalam diskusi Masa Depan Fiskal Indonesia: Apakah BPN Solusinya? di Gedung IKPI, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Perempuan peraih Satya Lencana Karyasatya itu mencontohkan Korea Selatan yang berhasil membentuk Korean National Tax Service (KNTS) pada 2000. Dia menilai reformasi kelembagaan di Korea Selatan itu berhasil karena dilakukan seluruh menyeluruh dengan konsolidasi lembaga pajak, penguatan hukum, dan modernisasi sistem berbasis digital.

    “KNTS dibentuk bukan hanya untuk mengumpulkan pajak, tapi juga untuk melayani, membimbing, dan mengedukasi wajib pajak,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia meyakini reformasi kelembagaan untuk meningkatkan rasio pajak di Indonesia harus dibarengi dengan perbaikan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan keadilan dan transparansi fiskal.

    Ning mencatat, hasil studi OECD dan berbagai literatur internasional menunjukkan bahwa banyak reformasi perpajakan di dunia yang gagal karena tidak diikuti restrukturisasi administrasi pajak yang permanen dan manajemen SDM yang mumpuni.

    Dia menekankan prinsip-prinsip dasar bagi pembentukan lembaga pengelola pajak adalah struktur yang jelas, spesialisasi dan koordinasi yang baik, komitmen terhadap pelayanan publik, fleksibilitas, pengawasan internal, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan.

    “Kalau kita mau bentuk BPN [Badan Penerimaan Negara], pastikan bukan hanya tukar nama. Pastikan manusianya siap, sistemnya kokoh, dan masyarakat ikut dilibatkan,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara bisa menjadi solusi dari fragmentasi fiskal di Tanah Air.

    Vaudy menyoroti kelemahan struktur fiskal nasional dengan banyak instansi yang memiliki kewenangan mengumpulkan penerimaan negara baik dari sisi perpajakan maupun non-pajak seperti adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta kementerian/lembaga lain yang mengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Dia mencatat bahwa saat ini terdapat lebih dari 20 instansi negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengumpulan penerimaan negara, termasuk sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik.

    “Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara. Badan Penerimaan Negara dapat menjadi solusi institusional untuk menyederhanakan struktur,” ujar Vaudy pada kesempatan yang sama.

    Dia memaparkan empat model institusional yang umum digunakan negara-negara di dunia dalam mengelola penerimaan negara. Pertama, Government Department seperti yang dianut Indonesia saat ini, yang mana unit-unit penerimaan berada langsung di bawah kementerian namun kurang memiliki otonomi manajerial dan strategis.

    Kedua, Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA) seperti di Kenya dan Tanzania, dengan otonomi terbatas namun lebih fokus dalam tata kelola. Ketiga, Autonomous Revenue Authority (ARA) seperti Malaysia dan Afrika Selatan, dengan keleluasaan tinggi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

    Keempat, Integrated Revenue Authority (Model Gabungan dan Digitalisasi Tinggi) yang diadopsi oleh negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Australia. Model ini menggabungkan seluruh jenis penerimaan negara termasuk pajak, bea cukai, dan PNBP ke dalam satu institusi.

    Vaudy pun menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan dan mengadopsi model-model yang sudah ada dan menambahkan model sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia.

    Adapun, pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pembentukan BPN telah masuk dalam Program Prioritas RPJMN 2025–2029 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. 

    PNBP diyakini bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23%.

  • Ubud Diserbu Wisatawan, Turis Asing hingga Lokal Padati Pasar Seni

    Ubud Diserbu Wisatawan, Turis Asing hingga Lokal Padati Pasar Seni

    Ubud, Beritasatu.com – Kawasan Ubud, Gianyar, Bali kembali menjadi primadona wisata di masa libur panjang. Sejak Kamis (29/5/2025), arus kendaraan roda dua dan empat memadati jalanan menuju pusat Ubud, terutama area Pasar Seni Tradisional yang berada di jantung kawasan.

    Kemacetan tampak mulai dari gerbang Monkey Forest hingga Puri Ubud. Wisatawan dari dalam dan luar negeri berbondong-bondong menikmati waktu libur bersama keluarga, sekaligus berburu oleh-oleh khas Bali di pasar seni yang selesai direnovasi pada 2023 lalu.

    Beragam cendera mata seperti kaos bermotif Bali, sarung pantai, tas rajut, gelang, hingga kerajinan kayu menjadi buruan utama para pelancong. Menurut para pedagang, pengunjung berasal dari berbagai daerah di Indonesia, serta dari luar negeri, terutama turis asal Korea Selatan dan India.

    Nurul Hidayat, wisatawan asal Semarang yang datang bersama keluarga kecilnya, mengaku Bali sudah lama menjadi impiannya.

    “Kami sudah lama ingin ke Bali. Kami menabung agar bisa liburan sekeluarga. Suka dengan budaya Bali, dan juga senang lihat banyak turis asing di sini,” ujarnya saat ditemui Beritasatu.com Minggu (1/6/2025).

    Para pedagang pasar seni Ubud pun menyambut momen ini dengan antusias. Dewa Gede Dharmawan, salah satu penjual suvenir, menyebut bahwa liburan ini membawa berkah.

    “Sejak Kamis pasar sudah ramai. Pembeli ada dari India, Korea, dan wisatawan domestik, seperti dari Jakarta dan Surabaya. Mereka banyak beli gelang, dompet, dan suvenir lainnya,” ujarnya.

    Tak hanya ramai di siang hari, Ubud tetap hidup hingga malam. Wisatawan juga menikmati pertunjukan seni budaya yang rutin digelar di wantilan sebelah barat Puri Ubud, menambah daya tarik kawasan tersebut sebagai destinasi yang memadukan seni, budaya, dan belanja dalam satu tempat.

  • Ramai-Ramai Warga China Borong Rumah di Korea Selatan, Amerika Ngekor

    Ramai-Ramai Warga China Borong Rumah di Korea Selatan, Amerika Ngekor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga negara asing semakin ramai menempati Korea Selatan. Ternyata, Seoul merupakan tujuan populer tidak hanya untuk pariwisata tetapi juga pertumbuhan aset.

    Hal itu terungkap dari cerita seorang makelar properti bermarga Kim yang tinggal di Distrik Seodaemun, Seoul barat laut. Kata dia, rekan kerjanya baru-baru ini menandatangani perjanjian pembelian rumah dengan seorang warga negara China.

    Disebutkan warga China tersebut ingin membeli beberapa rumah di kota itu dan memiliki teman yang tertarik untuk melakukan hal yang sama.

    “Banyak orang China yang ingin membeli apartemen untuk tujuan investasi,” kata Kim, dikutip dari The Korea Times, Sabtu (30/5/2025).

    Adapun data Kementerian Pertanahan Korea Selatan menunjukkan jumlah rumah yang dimiliki oleh warga negara China melampaui 56.000 pada akhir tahun lalu, di antara 100.216 rumah milik asing di Korea.

    Angka pemilik China itu naik 5.158 atau 5,4% dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya. Non-warga negara merupakan 0,52% dari total pemilik rumah di negeri ginseng itu.

    Jumlah warga negara asing yang memiliki rumah mencapai 98.581, yang berarti beberapa memiliki beberapa properti. Warga negara China memiliki 56.301 rumah, atau 56,2%, diikuti oleh warga Amerika Serikat (AS) dengan 22.031 rumah, atau 22%. Warga Kanada memiliki 6.315 rumah, atau 6,3%.

    Hampir tiga perempat, atau 72,7% dari rumah milik orang asing, berada di wilayah metropolitan Seoul, dengan 39.144 rumah, atau 39%, di Provinsi Gyeonggi, diikuti oleh 23.741 rumah, atau 23,7 persen, di Seoul. Sekitar 10% atau 9.983 rumah berada di Incheon.

    Lebih dari 93% pemilik rumah asing memiliki satu rumah, diikuti oleh 5.182 orang, atau 5,3%, yang memiliki dua rumah. Sebanyak 640 orang memiliki tiga rumah, sementara 209 orang memiliki empat rumah. Sebanyak 461 orang memiliki lima rumah atau lebih.

    Sementara itu, seruan untuk peraturan yang lebih ketat semakin meningkat untuk mengekang pembelian rumah yang bersifat spekulatif.

    Beberapa pihak juga menyuarakan kekhawatiran atas penggelapan pajak, yang dipicu oleh laporan berita tentang tuan tanah asing yang menarik uang sewa bulanan dari delapan apartemen yang mereka beli saat tinggal di sana dengan visa pelajar.

    Pembeli asing tunduk pada peraturan pinjaman rasio pinjaman terhadap nilai (LTV), pajak keuntungan modal, dan pajak kepemilikan properti, sama seperti warga negara Korea. Namun, otoritas Korea kurang mampu melacak sumber modal bagi warga negara asing yang membeli rumah.

    Pada tahun 2023, otoritas mengidentifikasi 433 kasus pembelian properti ilegal oleh warga negara asing. Lebih dari 44%, atau 192, melibatkan warga negara Tiongkok. Menurut data dari Mahkamah Agung, jumlah properti milik warga negara China dari semua jenis melonjak menjadi 96.955 pada bulan April, naik 78,5% dari 54.320 pada tahun 2020. Angka tersebut mencakup bangunan komersial dan tanah serta properti perumahan.

    Seruan untuk “timbal balik” pun semakin menguat. Di China sendiri, orang asing tidak dapat membeli tanah, meskipun mereka dapat membeli properti perumahan untuk digunakan sendiri dengan beberapa batasan.

    Sebaliknya, warga negara China menghadapi sedikit regulasi saat membeli properti di Korea. Hal ini menyebabkan usulan RUU untuk meningkatkan pembatasan bagi warga nonresiden yang membeli properti di Seoul dan wilayah Provinsi Gyeonggi di sekitarnya, serupa dengan yang diadopsi oleh Australia dan Kanada. Kedua negara telah memberlakukan peraturan yang lebih ketat menyusul kenaikan harga perumahan dan peningkatan properti milik asing.

    (dce)

  • QRIS, Inovasi Pembayaran yang Bikin Happy UMKM

    QRIS, Inovasi Pembayaran yang Bikin Happy UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA – QRIS saat ini telah menjadi metode pembayaran unggulan bagi masyarakat Indonesia. Sejak diluncurkan Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019 hingga akhir Maret 2025, pengguna QRIS sudah mencapai 56,3 juta. Sementara volume transaksi tumbuh 169,15% (YoY) pada Maret 2025.

    Tingginya jumlah pengguna dan pertumbuhan volume transaksi QRIS tidak lepas dari kemudahan, keandalan, kecepatan dan keamanan dalam proses pembayaran. Sebelum adanya standardisasi universal untuk pembayaran berbasis QR, meja kasir di merchant-merchant dipenuhi papan QR code statis yang diterbitkan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP).

    Namun, dompet digital (e-wallet) hingga aplikasi mobile banking konsumen tidak bisa memindai QR code di luar penerbitnya. Misalnya, pengguna aplikasi Go-Pay, hanya dapat memindai QR code yang dikeluarkan oleh Go-Pay. Sebaliknya, pengguna Go-Pay tidak bisa memindai QR code yang dikeluarkan oleh dompet digital lainnya.

    Setelah adanya standardisasi QR code yang bernama Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS), terjadi proses interoperabilitas pada sistem, perangkat dan aplikasi dalam berkomunikasi, bertukar data, dan bekerja sama secara efektif untuk layanan pembayaran berbasis QR code milik PJP bank maupun non-bank.

    Merujuk laporan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, QRIS yang dikembangkan oleh BI bersama industri mengadopsi standar European MasterVisa Co (EMV Co) yang memungkinkan interoperabilitas transaksi pembayaran berbasis QR di dalam hingga luar negeri.

    Implikasi dari QRIS, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan skema on us maupun off us. Skema on us di sini, aplikasi pembayaran milik pembeli dan QR code milik pedagang, berasal dari penyelenggara yang sama. Misalnya, pengguna aplikasi MyBCA dapat memindai QR code dari pedagang yang diterbitkan oleh BCA.

    Sedangkan skema off us, aplikasi pembayaran digital yang digunakan pembeli dan QR code yang dimiliki pedagang, berasal dari penyelenggara (PJP) yang berbeda. Contohnya, aplikasi MyBCA dapat memindai QR code yang dikeluarkan GoPay.

    Implikasi sederhana di lapangan, kasir di warung hingga pedagang kaki lima hanya cukup menampilkan 1 QR code (QRIS statis) untuk dapat dipindai oleh berbagai aplikasi pembayaran milik bank dan non-bank.

    KEMUDAHAN

    Dengan cukup memindai QR code dari aplikasi e-wallet maupun mobile banking, berbelanja dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, konsumen maupun pedagang tidak perlu cemas perihal uang kembalian. Dari sisi pedagang, pengelolaan transaksi dan uang tunai (cash handling) juga lebih mudah.

    Kemudahan tersebut, mendorong tingginya angka pelaku usaha dalam mengadopsi QRIS sebagai kanal pembayaran. Per Maret 2025, sebanyak 38,1 juta pedagang telah menggunakan QRIS. Dari angka tersebut, sebanyak 93,01% merupakan UMKM dan 57,2% di antaranya berasal dari usaha mikro.

    Bagi pelaku UMKM, sistem pembayaran non-tunai ini relatif sederhana, karena konsumen cukup memindai QR code dari aplikasi e-wallet ataupun mobile banking miliknya. Percepatan akuisisi QRIS oleh pedagang juga didorong oleh insentif biaya transaksi yang dibebankan ke mereka.

    Untuk transaksi hingga Rp 500.000, pelaku usaha mikro (UMI) seperti pedagang kaki lima, toko kelontong hingga warung makan digratiskan biaya transaksinya atau merchant discount rate (MDR) 0%.

    INOVASI QRIS

    Dengan adopsi standar EMV Co, QRIS dapat dikoneksikan dengan teknologi sistem pembayaran berbasis QR secara global. Mengutip data BI, transaksi QRIS dapat dilakukan di Thailand, Malaysia dan Singapura.

    Cakupan penerimaan dan kerja sama penggunaan QRIS sebagai pembayaran non-tunai juga akan diperluas ke Jepang, Saudi Arabia, China, India, dan Korea Selatan. Di dalam negeri, Bank Indonesia bersama industri pada 15 Maret 2025 lalu telah melakukan uji coba QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) berbasis Near Field Communication (NFC). Implementasi QRIS TAP akan diterapkan secara bertahap.

    Pada tahap awal, layanan QRIS TAP bisa digunakan di lokasi layanan transportasi, parkir, rumah sakit, serta toko ritel dan UMKM. Sejak diluncurkan hingga 16 April 2025, total merchant yang telah melayani QRIS TAP sebanyak 1,44 juta dengan volume transaksi 42,9 juta.

    Harapannya, inovasi hingga perluasan cakupan penggunaan QRIS di luar negeri terus berlanjut dan dapat menjadi insentif bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakannya sebagai metode pembayaran digital utama di mana pun berada.

  • KB Bank Raih Penghargaan Excellence in Administration and Reporting

    KB Bank Raih Penghargaan Excellence in Administration and Reporting

    Jakarta, CNBC Indonesia – KB Bank meraih penghargaan “Excellence in Administration and Reporting” atas kontribusinya dalam menjaga ketepatan, akurasi, dan integritas dalam seluruh proses administrasi dan pelaporan selama 2025. Penghargaan ini diserahkan dalam ajang Rapat Koordinasi dan Penghargaan Mitra Bayar yang diselenggarakan oleh PT ASABRI (Persero).

    Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, didampingi oleh Retail Product Division Head, Zico Hernawan, dan Non-Branch Channel Department Head, Santi Widya Sartika H. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Direksi ASABRI, termasuk Direktur Utama Jeffrey Haryadi Manulang, Direktur SDM dan Hukum Sri Ainin Muktirizka, dan Direktur Hubungan Kelembagaan Khaidir Abdurrahman

    Penghargaan ini merupakan pengakuan atas performa KB Bank yang menonjol sepanjang awal tahun 2025, di antaranya dalam Penyelesaian Surat Usulan Pembayaran secara tepat waktu, akurasi pelaporan program manfaat seperti THT, JKK, JKM, dan NTIP, dan pengelolaan data autentikasi digital dan kredit dengan standar integritas tinggi.

    Sebanyak lebih dari 20.000 lebih pensiunan telah menerima manfaat dengan proses layanan yang cepat dan tepat dari KB Bank. Ini mencerminkan efektivitas kolaborasi dan pengelolaan operasional yang solid.

    Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong menjelaskan penghargaan ini menjadi penghormatan kedua secara berturut-turut, setelah sebelumnya KB Bank meraih penghargaan “Punctual Claim Payment Excellent” pada 2024. Ini membuktikan bahwa konsistensi dan komitmen jangka panjang KB Bank diakui oleh mitra-mitra strategis.

    “Kami mengapresiasi kepercayaan ASABRI. Penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus memperkuat layanan dengan presisi, transparansi, dan integritas yang lebih tinggi,” ujar dia dikutip Sabtu (30/5/2025).

    Robby menambahkan sebagai bagian dari KB Financial Group, institusi keuangan terbesar di Korea Selatan, KB Bank akan berperan aktif dalam mengembangkan kolaborasi dengan institusi strategis nasional lainnya seperti Taspen dan BPJS.

    Selain itu menjadi pusat layanan pensiun dan benefit publik dengan standar global dan meningkatkan digitalisasi proses layanan untuk kenyamanan penerima manfaat.

    (dpu/dpu)

  • Guncang Timur Tengah, Sekutu AS Mau Beli Jet Tempur Canggih China

    Guncang Timur Tengah, Sekutu AS Mau Beli Jet Tempur Canggih China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam perkembangan yang berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan militer di Timur Tengah, Mesir dilaporkan tengah mempertimbangkan pembelian jet tempur siluman generasi kelima J-35 buatan China.

    Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Kairo mulai membuka diri terhadap pengaruh Beijing, di tengah ketegangan dengan sekutu lamanya, Amerika Serikat.

    Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh Army Recognition Group, lembaga berbasis di Belgia yang fokus pada analisis militer. Mereka menyebut bahwa Panglima Angkatan Udara Mesir, Letnan JenderalMahmoudAbdelGawad, telah menunjukkan ketertarikan terhadap jet tempur siluman J-35.

    Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang Mesir maupun China, laporan ini menyita perhatian luas karena J-35 dirancang sebagai pesaing langsung F-35 buatan AS yang selama ini mendominasi pasar alutsista global.

    Sebuah indikasi nyata dari ketertarikan Mesir terhadap J-35 terlihat dalam peringatan 45 tahun hubungan militer Mesir-China yang digelar awal bulan ini. Dalam acara tersebut, model jet tempur J-35 dipamerkan secara terbuka, sebuah langkah yang disebut analis sebagai sinyal simbolik namun signifikan.

    Jenderal (Purn) Sayed Ghoneim, Ketua Institute for Global Security and Defense Affairs (IGSDA) yang berbasis di Abu Dhabi, menyatakan kepada Newsweek bahwa langkah ini bisa menjadi bentuk tekanan terhadap Amerika Serikat yang selama ini dinilai menghambat peningkatan dan pemeliharaan armada jet tempur Mesir.

    “Langkah ini bisa menjadi upaya untuk menekan AS agar lebih fleksibel terhadap permintaan Mesir akan jet tempur canggih-terutama setelah Washington mengabaikan kekhawatiran keamanan Mesir dalam konflik terbaru Israel di Gaza, dan tetap bersikukuh agar senjatanya tidak digunakan oleh negara manapun terhadap sekutu-sekutu AS,” ujar Ghoneim, dikutip Sabtu (31/5/2025).

    Saat ini, Mesir berupaya memodernisasi armada F-16 yang mulai menua, namun menghadapi kendala besar dalam hal pembiayaan, ditambah lagi dengan berbagai persyaratan ketat yang melekat pada sistem senjata dari negara-negara Barat.

    Hambatan serupa juga dihadapi Pakistan, yang akhirnya beralih ke China sebagai mitra militer utama. Dalam konflik udara dengan India, Islamabad dilaporkan telah menggunakan jet tempur J-10C buatan China. Jet yang sama juga ikut serta dalam latihan militer gabungan pertama antara Angkatan Udara China dan Mesir baru-baru ini.

    Jika Mesir benar-benar merealisasikan pembelian J-35, ini bisa menjadi perubahan strategis yang besar.

    “Langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan militer Mesir terhadap persenjataan AS-pergeseran yang bisa berdampak ke pasar senjata negara lain, karena Mesir kerap menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas sistem persenjataan global,” jelas Ghoneim.

    Ia juga menyinggung bahwa hal ini sejalan dengan pola diversifikasi senjata yang telah dilakukan Mesir dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembelian jet tempur Rafale dari Prancis, kerja sama militer dengan Korea Selatan dan Jerman, serta akuisisi komponen persenjataan dari berbagai negara.

    Namun di sisi lain, analis mempertanyakan sejauh mana China bersedia mengekspor teknologi sensitif seperti J-35 kepada negara seperti Mesir, yang secara historis memiliki hubungan erat dengan NATO.

    “Meskipun jet ini secara resmi ditujukan untuk pasar ekspor, pengiriman jet tempur siluman generasi kelima ke militer yang selama ini selaras dengan AS akan menjadi pergeseran strategis yang signifikan. Bagi Beijing, ini bisa menjadi pintu masuk ke kawasan yang selama ini didominasi Barat. Tapi hal ini juga membawa risiko politik dan teknologi yang tidak kecil,” catat Army Recognition Group.

    Sementara itu, media pemerintah Mesir mengabarkan bahwa Presiden China Xi Jinping dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Mesir dalam waktu dekat. Perdana Menteri Mesir menyebut kunjungan tersebut sebagai “titik balik” dalam penguatan kerja sama bilateral di tengah ketidakstabilan global dan regional.

     

    (luc/luc)

  • Canggih! Malaysia Akan Pakai AI untuk Atur Lalu Lintas

    Canggih! Malaysia Akan Pakai AI untuk Atur Lalu Lintas

    Jakarta –

    Malaysia akan melakukan inovasi untuk sistem transportasinya. Negara tetangga ini melirik teknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) untuk mengatur lalu lintas hingga memantau infrastruktur jalan.

    Dilansir dari Bernama, rencana ambisius Malaysia itu disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Malaysia, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, dalam forum Intelligent Transport Systems Asia Pacific 2025 yang digelar di Korea Selatan.

    “Melalui teknologi pemantauan cerdas seperti drone, sensor, dan Internet of Things (IoT), kami bisa mendeteksi kerusakan jalan secara real-time. AI membantu menganalisis data ini untuk menentukan lokasi yang butuh penanganan segera dan memprediksi potensi kerusakan di masa depan,” ujarnya, dikutip dari Bernama.

    Nanta menyebut, sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transport System (ITS) saat ini menjadi kebutuhan dasar dalam membangun kota masa depan yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan.

    Malaysia sendiri sedang menyusun ITS Roadmap 2030, peta jalan yang akan jadi panduan utama dalam transformasi sistem transportasi negara tersebut.

    Diklaim, roadmap itu terdiri dari lima pilar utama. Mulai dari mobilitas cerdas yang saling terhubung, transisi ke transportasi hijau dan berkelanjutan, digitalisasi layanan publik, ekosistem transportasi yang aman, hingga pemanfaatan data untuk perencanaan mobilitas.

    “Semua rencana ini bukan cuma wacana. Malaysia akan terus berinovasi, berinvestasi, dan berkolaborasi untuk membangun negara yang hiper-terhubung,” tegas Nanta.

    Ia juga menyebut sejumlah inisiatif yang sedang berjalan, termasuk pengembangan kendaraan otonom, penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi umum, penerapan sistem pembayaran tol tanpa henti alias Multi-Lane Free Flow (MLFF), serta pembentukan National Intelligent Traffic Management Centre (NITMC).

    “Transformasi ini menunjukkan komitmen kuat Malaysia untuk membangun ekosistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi besar menuju kota hiper-terhubung,” pungkasnya.

    Kalau rencana ke depan Indonesia apa ya detikers?

    (mhg/lth)

  • Investor China Nikmati Tax Holiday, Pemerintah: Strategi Tarik Investasi Asing

    Investor China Nikmati Tax Holiday, Pemerintah: Strategi Tarik Investasi Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan daur ulang asal China, GEM Co.Ltd. melalui anak perusahannya PT QMB New Energy Material, menjadi salah satu investor di Morowali yang menikmati fasilitas tax holiday dari pemerintah.

    Departemen Keuangan QMB menyampaikan melalui penanaman modal di Morowali tersebut, perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) Badan.

    ⁠”Ada pembebasan pajak penghasilan selama 10 tahun dan tambahan pengurangan [PPh] sebesar 50% selama 2 tahun,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (30/5/2025).

    Melansir dari halaman resmi QMB, perusahaan di Sulawesi Tengah ini merupakan perusahaan patungan antara GEM Co.,Ltd., Tsingshan Holding Group, Brunp (anggota Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.), Ecopro BM dari Korea Selatan, dan Hanwa Co. Ltd. dari Jepang.

    Bukan hanya membangun pabrik, GEM bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) turut bekerja sama membangun China-Indonesia Joint Laboratory untuk R&D nikel senilai US$30 juta.

    Meski demikian, GEM menyampaikan bahwa pihaknya tidak memanfaatkan fasilitas super deduction tax karena telah menerima tax holiday.

    Bahkan, perusahaan asal China tersebut menambah investasinya dengan membangun International Green Industrial Park/IGIP di Morowali, yang diestimasi senilai US$8 miliar atau Rp129,74 triliun (kurs Rp16.217 per dolar AS).

    Pendiri GEM Xu Kaihua menyampaikan bahwa saat sejumlah pemain nikel membangun industri baterai untuk kendaraan listrik atau electronic vehicle (EV), perusahaannya fokus membangun IGIP yang mengarah pada daur ulang baterai yang nol emisi.

    “Pembangunan IGIP tahap awal US$2 miliar. Total estimasi US$8 miliar,” ujarnya kepada wartawan usai kunjungannya di ITB, Sabtu (24/5/2025).

    Pemerintah Terus Tawarkan Insentif

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa pemerintah memang terus menawarkan sejumlah insentif dan fasilitas seperti tax holiday maupun tax allowance untuk menarik investasi asing.

    Todotua menuturkan di depan para investor asal China, bahwa indonesia akan memberikan insentif dan fasilitas investasi yang kompetitif bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Ini merupakan strategi kami untuk meningkatkan daya saing di negara kami, seperti tax holiday, serta untuk mendorong investasi dalam pelatihan dan R&D,” ujarnya dalam giat Tri Hita Kirana: Inaugural Global Business Summit on Belt and Road Infrastructure di kantor BKPM, Minggu (25/5/2025).

    Libur pajak atau tax holiday berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau Corporate Income Tax (CIT), yakni pengurangan sebesar 100% dari jumlah PPh badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp500 miliar (setara US$33,5 juta) atau lebih untuk jangka waktu 5—20 tahun.

    Investor juga memungkinkan untuk mendapatkan tambahan pengurangan PPh Badan sebesar 50%.

    Bagi investor yang melakukan investasi kurang dari ketentuan tersebut, pemerintah juga memberikan mini tax holiday berupa pengurangan PPh Badan sebesar 50% untuk investasi senilai Rp100 miliar (US$6,7 juta) atau paling banyak Rp500 miliar untuk periode 5 tahun. Pengurangan PPB tambahan sebesar 25% selama 2 tahun.

    Bukan hanya itu, terdapat pula tax allowance berupa pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan PPh sebesar 30% dari nilai aset tetap awal (5% per tahun selama 6 tahun) untuk bidang usaha tertentu dan/atau di wilayah tertentu.

    Selain itu, pengurangan depresiasi dan amortisasi yang dipercepat atas aset berwujud atau aset tidak berwujud. Lalu, PPh atas dividen sebesar 10% atau tarif pajak yang lebih rendah sesuai perjanjian pajak yang berlaku serta perpanjangan periode pengalihan kerugian selama 5—10 tahun.

    Dalam rangka kemudahan investasi juga, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk untuk impor mesin, barang, dan bahan baku untuk industri dan sektor jasa selama 2 tahun atau lebih bagi perusahaan yang menggunakan mesin buatan lokal (minimal 30%).

    Sementara bagi investor yang memberikan edukasi, pemerintah memberikan super deduction tax berupa pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan PPh hingga 200% dari biaya kegiatan pendidikan.

    Kebijakan tersebut juga termasuk pengurangan penghasilan bersih yang dikenakan pajak penghasilan sebesar 60% dari total investasi (usaha baru atau perluasan) dalam aset tetap untuk industri padat karya serta pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan pajak penghasilan hingga 300% dari biaya kegiatan R&D.

    Terakhir, Todotua mempromosikan keberadaan 25 kawasan ekonomi khusus dengan insentif tambahan dan fasilitas bagi investor berupa kawasan perdagangan bebas dengan pembebasan bea dan pajak untuk impor, pengolahan, dan ekspor barang.

    “Negara ini merupakan gerbang menuju pasar tunggal regional dengan 680 juta penduduk. Indonesia juga terhubung dengan pasar global utama, termasuk China, India, dan Eropa melalui European Free Trade Association,” ungkapnya.

    Adapun, menurut Laporan Perpajakan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan 2023, pemerintah telah memberikan tax allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu terkait hilirisasi senilai Rp21 miliar.

    Sementara pemanfaatan tax holiday untuk industri pionir terkait hilirisasi senilai Rp3,84 triliun.

  • Ribuan Warga Nepal Tuntut Kembalinya Monarki

    Ribuan Warga Nepal Tuntut Kembalinya Monarki

    Jakarta –

    Ribuan demonstran memadati ibu kota Nepal, Kathmandu, menyerukan agar sistem monarki dikembalikan ke negara Himalaya itu setelah dihapuskan pada 2008. Aksi demonstrasi ini berlangsung pada Kamis (29/05).

    Sejak berakhirnya monarki, Nepal telah menjadi negara yang menganut sistem republik yang dipimpin oleh presiden, namun sejumlah masyarakat kini menyerukan agar sistem kerajaan dikembalikan dan menetapkan Hindu sebagai agama resmi negara, di tengah kekecewaan terhadap pemerintahan terpilih saat ini.

    ‘Kami mencintai Raja kami lebih dari nyawa Kami’

    Gyanedra Shah, mantan raja yang kaya raya dan masih menetap di Kathmandu, kini berusia 77 tahun. Sistem Monarki telah berlangsung selama 239 tahun di Nepal sebelum Shah digulingkan.

    “Kembalikan raja ke tahtanya dan selamatkan negara. Kami mencintai raja kami lebih daripada nyawa kami” seru para demonstran.

    Para demonstran tidak hanya merasa frustrasi terhadap para elit politik Nepal, tetapi juga terhadap kondisi ekonomi negara tersebut.

    Banyak masyarakat Nepal mencari peluang lapangan pekerjaan lebih baik ke luar negeri, seperti Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Malaysia, dan mereka mengirimkan uang hasil kerja mereka kembali ke kampung halaman dalam bentuk remitansi.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Monarki tak mungkin kembali

    Ada juga yang mendukung status Nepal saat ini sebagai Negara Republik dan Perdana Menteri Khadga Prasad Oli di Kathmandu, hanya beberapa meter dari demonstrasi pro-monarki.

    Ratusan polisi pengendali massa dikerahkan untuk memisahkan massa pro-monarki dan pro-republik di ibu kota Nepal. Unjuk rasa serupa yang berlangsung pada Maret kemudian berujung pada kematian beberapa orang.

    Meskipun sebagian masyarakat Nepal menginginkan kembalinya sistem monarki, namun 3 partai politik utama di Nepal yang menguasai sebagian besar kursi di parlemen, menolak ide tersebut.

    Selain itu, Partai Rastriya Prajatantra yang mendukung monarki hanya memiliki 13 kursi dari 275 kursi di parlemen, sehingga memiliki pengaruh yang sangat terbatas dalam arah politik nasional.

    Artikel in pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini