Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Demam Babi Afrika Mewabah di Korsel, Status Peringatan Nasional Dikeluarkan!

    Demam Babi Afrika Mewabah di Korsel, Status Peringatan Nasional Dikeluarkan!

    Jakarta –

    Otoritas karantina Korea Selatan mengeluarkan peringatan nasional pada 25 November, menyerukan peningkatan langkah-langkah karantina terhadap African Swine Fever (ASF) atau demam babi Afrika setelah negara tersebut mengonfirmasi kasus keenam pada tahun ini.

    Kasus terbaru dilaporkan di sebuah peternakan babi di Kota Dangjin, Provinsi Chungcheong Selatan. Peternakan tersebut memelihara 463 ekor babi, menurut keterangan pejabat di Markas Besar Penanggulangan Bencana Terpadu.

    Sebagai respons terhadap temuan tersebut, otoritas setempat mengeluarkan peringatan level merah, level tertinggi, secara nasional untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.

    Pejabat setempat melaporkan pemerintah telah memusnahkan 1.423 ekor babi dari peternakan yang terdampak serta peternakan lain di sekitarnya yang dimiliki oleh pemilik yang sama. Pemerintah juga menerbitkan perintah penghentian sementara (standstill) selama 48 jam bagi seluruh peternakan babi dan fasilitas terkait di seluruh negeri.

    Selain itu, otoritas sedang melakukan langkah-langkah penyemprotan disinfektan di wilayah Dangjin dan daerah sekitarnya, serta melakukan inspeksi darurat pada peternakan babi di kawasan tersebut.

    “Lima kasus sebelumnya tahun ini dilaporkan di bagian utara Provinsi Gyeonggi. Namun kasus terbaru muncul di Provinsi Chungcheong Selatan, yang memiliki kapasitas peternakan babi terbesar di Korea Selatan. Hal ini membuat situasinya jauh lebih serius dan meningkatkan risiko penyebaran secara nasional,” ujar pejabat dari Kementerian Pertanian, dikutip dari The Strait Times.

    “Kami akan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mencegah kasus tambahan dan sepenuhnya mengendalikan penyebaran ASF,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/suc)

  • Baleg DPR Terima Usulan Larangan Perdagangan Daging Anjing-Kucing, Dukungan Politik Menguat

    Baleg DPR Terima Usulan Larangan Perdagangan Daging Anjing-Kucing, Dukungan Politik Menguat

    Jakarta: Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) bersama Center for Law and Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Usulan Bab Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI. 

    Penyerahan ini menjadi langkah strategis dalam upaya memperkuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (RUU Linkesrawan) yang diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

    “Tujuan pembentukan peraturan bukan hanya melindungi hewan, tetapi juga mengubah perilaku sosial masyarakat agar lebih beradab dan berkelanjutan,” ujar Ketua CLDS FH UI, Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., dalam sambutannya. 

    Hal senada juga disampaikan oleh pakar hukum pidana Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H yang memaparkan perlindungan hukum hewan dalam KUHP baru serta urgensi delik khusus untuk melarang perdagangan daging anjing dan kucing.

    Sementara itu, Sangkyung Lee, International Coalition Member Dog Meat Free Indonesia, Campaign Manager Humane World for Animals Korea, turut berbagi pengalaman Korea Selatan dalam memperjuangkan legislasi pelarangan perdagangan daging anjing. Ia menekankan pentingnya strategi politik dan legislasi yang matang dalam menghadapi industri besar yang telah mengakar.

    Pembicara lainya, Savitri Nur Setyorini, S.H., M.H., pengajar Hukum Lingkungan FH UI, menjelaskan pentingnya pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing dari perspektif hukum lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
     

    Dukungan politik datang dari berbagai fraksi partai di DPR-RI. Salah satunya, Shanti Shamdasani dari Partai NasDem menyoroti pentingnya keseimbangan antara manusia, hewan, dan lingkungan hidup, serta perlunya pengembangan konsentrasi ilmu kesejahteraan hewan di Fakultas Hukum. 

    Sementara itu, Lirabica dari Partai Golkar juga mendukung penuh pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. “Kepedulian terhadap kesejahteraan hewan merupakan ciri bangsa yang beradab,” tegasnya.
     
    Baleg DPR-RI siap dorong legislasi

    Penyerahan simbolis Naskah Akademik dan RUU diterima langsung oleh Debbra Natassia, S.H., M.Si. (Han), Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Badan Legislasi menyambut baik usulan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan, dan berkomitmen untuk mengedepankan meaningful participation dalam proses legislasi.

    RUU ini telah tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026 Nomor Urut 41, berdasarkan Surat Ketetapan DPR Nomor 24/DPR RI/I/2025–2026.

    “Perjuangan bersama ini belum selesai. Mari kita kawal hingga pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing disahkan menjadi undang-undang,” jelas pernyataan resmi Koalisi Dog Meat Free Indonesia.

    Koalisi DMFI menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi partai pendukung (NasDem, Golkar, PDI-P, PAN), CLDS FH UI, serta seluruh aktivis, komunitas, dan individu yang terus berjuang demi terwujudnya Indonesia yang lebih beradab dan berbelas kasih terhadap hewan.

    Jakarta: Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) bersama Center for Law and Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Usulan Bab Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI. 
     
    Penyerahan ini menjadi langkah strategis dalam upaya memperkuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (RUU Linkesrawan) yang diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.
     
    “Tujuan pembentukan peraturan bukan hanya melindungi hewan, tetapi juga mengubah perilaku sosial masyarakat agar lebih beradab dan berkelanjutan,” ujar Ketua CLDS FH UI, Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., dalam sambutannya. 

    Hal senada juga disampaikan oleh pakar hukum pidana Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H yang memaparkan perlindungan hukum hewan dalam KUHP baru serta urgensi delik khusus untuk melarang perdagangan daging anjing dan kucing.
     
    Sementara itu, Sangkyung Lee, International Coalition Member Dog Meat Free Indonesia, Campaign Manager Humane World for Animals Korea, turut berbagi pengalaman Korea Selatan dalam memperjuangkan legislasi pelarangan perdagangan daging anjing. Ia menekankan pentingnya strategi politik dan legislasi yang matang dalam menghadapi industri besar yang telah mengakar.
     
    Pembicara lainya, Savitri Nur Setyorini, S.H., M.H., pengajar Hukum Lingkungan FH UI, menjelaskan pentingnya pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing dari perspektif hukum lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
     

     
    Dukungan politik datang dari berbagai fraksi partai di DPR-RI. Salah satunya, Shanti Shamdasani dari Partai NasDem menyoroti pentingnya keseimbangan antara manusia, hewan, dan lingkungan hidup, serta perlunya pengembangan konsentrasi ilmu kesejahteraan hewan di Fakultas Hukum. 
     
    Sementara itu, Lirabica dari Partai Golkar juga mendukung penuh pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. “Kepedulian terhadap kesejahteraan hewan merupakan ciri bangsa yang beradab,” tegasnya.
     

    Baleg DPR-RI siap dorong legislasi

    Penyerahan simbolis Naskah Akademik dan RUU diterima langsung oleh Debbra Natassia, S.H., M.Si. (Han), Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Badan Legislasi menyambut baik usulan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan, dan berkomitmen untuk mengedepankan meaningful participation dalam proses legislasi.
     
    RUU ini telah tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026 Nomor Urut 41, berdasarkan Surat Ketetapan DPR Nomor 24/DPR RI/I/2025–2026.
     
    “Perjuangan bersama ini belum selesai. Mari kita kawal hingga pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing disahkan menjadi undang-undang,” jelas pernyataan resmi Koalisi Dog Meat Free Indonesia.
     
    Koalisi DMFI menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi partai pendukung (NasDem, Golkar, PDI-P, PAN), CLDS FH UI, serta seluruh aktivis, komunitas, dan individu yang terus berjuang demi terwujudnya Indonesia yang lebih beradab dan berbelas kasih terhadap hewan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Erick Thohir Gandeng Menperin Genjot Industri Alat Olahraga

    Erick Thohir Gandeng Menperin Genjot Industri Alat Olahraga

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemandirian industri nasional, khususnya pada sektor kepemudaan dan keolahragaan.

    Upaya ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenperin dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengenai Sinergitas Pengembangan Industri Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkokoh struktur industri olahraga dalam negeri, mulai dari alat olahraga, apparel, hingga alas kaki.

    “Industri olahraga Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru. Kinerja ekspor yang terus tumbuh, kualitas produk yang meningkat, serta komitmen standardisasi menunjukkan bahwa industri kita semakin siap bersaing di tingkat global,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (26/11/2025).

    Industri alat olahraga Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif. Pada 2024, ekspor tumbuh 4,6% menjadi US$ 275,3 juta, dan hingga September 2025 nilai ekspor telah mencapai US$ 222,3 juta atau naik 11,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Produk olahraga Indonesia semakin kuat di pasar internasional dengan negara tujuan utama seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan China.

    Menurut data BPS dan SIINas, Indonesia memiliki 128 unit industri alat olahraga yang menyerap lebih dari 15.600 tenaga kerja, tersebar di berbagai provinsi termasuk Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Bali.

    Pulau Jawa tetap menjadi basis produksi utama dengan 14 Sentra IKM alat olahraga yang berfungsi sebagai pusat produksi, pembinaan, dan pengembangan teknologi.

    Di samping alat olahraga, industri olahraga nasional juga mencakup subsektor industri tekstil dan industri pakaian jadi, terutama pakaian olahraga. Selama tiga tahun terakhir, industri pakaian jadi mengalami tantangan besar baik pasar ekspor maupun pasar dalam negeri.

    Sementara itu, subsektor industri sepatu olahraga justru menjadi salah satu komoditi industri pengolahan nonmigas terbesar penyumbang nilai ekspor, yaitu di posisi 9 terbesar. Adapun negara tujuan ekspor terbesar industri ini yaitu ke Amerika Serikat (36,1%).

    Pada subsektor apparel, industri pakaian jadi berkontribusi sekitar 4,3% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, dengan pertumbuhan nilai tambah bruto 5,07% pada periode Januari-September 2025. Industri sepatu olahraga juga tetap menjadi komoditas strategis dengan nilai ekspor mencapai US$ 3,06 miliar pada Januari-Agustus 2025.

    Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

    Kemenperin melalui Ditjen IKMA juga mendorong pelaku industri olahraga untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Melalui program pegembangan industri alat olahraga berbasis SNI, pemerintah telah menyusun mekanisme sertifikasi yang mencakup pendaftaran produk, proses sertifikasi oleh lembaga berwenang, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, hingga penerbitan sertifikat SNI.

    Selain memenuhi pasar ekspor, industri alat olahraga nasional juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara optimal, baik kebutuhan atlet, lembaga pendidikan, komunitas olahraga, maupun konsumsi masyarakat umum.

    Pertumbuhan kegiatan olahraga dan gaya hidup sehat di masyarakat membuka ruang pasar yang sangat besar bagi produk nasional. Dalam konteks pemenuhan permintaan domestik tersebut, Kemenperin mendorong kebijakan izin edar berbasis threshold TKDN dan pemberlakuan SNI wajib untuk berbagai jenis alat olahraga.

    Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia berasal dari pelaku industri yang memproduksi dengan tingkat kandungan dalam negeri yang memadai serta memenuhi standar mutu dan keamanan. Menperin menegaskan bahwa penguatan TKDN dan standardisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan dua instrumen vital dalam membangun kemandirian dan kualitas industri olahraga nasional.

    Saat ini terdapat 37 pelaku industri yang telah menghasilkan produk ber-TKDN hingga lebih dari 65%, meliputi bola, raket, shuttlecock, perlengkapan gymnastik, hingga peraga pendidikan.

    “Melalui TKDN, pemerintah ingin memastikan bahwa belanja produk olahraga nasional dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi industri dalam negeri dan memperkuat ekonomi lokal,” jelas Menperin.

    Sementara itu, penerapan SNI terus diperluas sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus peningkatan daya saing produk. Menperin menyebut penerapan SNI bukan hanya memenuhi ketentuan teknis, tetapi memastikan bahwa setiap produk alat olahraga benar-benar aman, berkualitas, dan kompetitif secara internasional.

    Hingga kini, sudah terdapat enam pelaku industri yang menjadi pionir produk ber-SNI yang mengikuti standar federasi internasional. Sejalan dengan itu, Kemenperin juga mendorong penerapan SNI wajib bagi alat olahraga dan apparel tertentu.

    Standardisasi ini memastikan produk memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketahanan, baik untuk penggunaan harian maupun kebutuhan prestasi. Menperin menekankan bahwa proses sertifikasi pun dibuat lebih selektif.

    “Proses sertifikasi SPPT SNI memang kami buat lebih sulit dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan juga perlindungan konsumen,” tegasnya.

    Penerapan TKDN dan SNI ini memberikan dampak signifikan diantaranya menumbuhkan industri dalam negeri, meningkatkan daya saing, memperluas kesempatan usaha, membangun fondasi yang kuat agar industri alat olahraga dapat menembus pasar ekspor secara berkelanjutan.

    Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memberikan apresiasi terhadap langkah Kemenperin dalam memperkuat kualitas dan kemandirian produk olahraga dalam negeri. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong kemudahan dan keberlanjutan ekosistem industri.

    “Deregulasi ini jangan mengekang, justru mensupport ekosistem industri agar dimudahkan,” tegas Erick yang menambahkan bahwa regulasi yang adaptif akan membuka ruang inovasi dan membantu pelaku industri tumbuh lebih cepat.

    Kemenperin dan Kemenpora menyepakati sejumlah ruang lingkup kerja sama, termasuk penguatan rantai pasok industri olahraga, pengembangan SDM melalui pelatihan dan pemagangan, integrasi data dan teknologi, promosi penggunaan produk lokal, hingga pengembangan kawasan industri tematik olahraga.

    Halaman 2 dari 2

    (ily/hns)

  • Airlangga Sebut Beberapa Merek Mau Bantu Indonesia Bikin Mobnas

    Airlangga Sebut Beberapa Merek Mau Bantu Indonesia Bikin Mobnas

    Jakarta –

    Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa merek mobil berniat membantu Indonesia membuat mobil nasional atau mobnas. Sebelumnya pemerintah Indonesia menargetkan dalam tiga tahun ke depan Indonesia bisa memiliki mobil nasional sendiri.

    “Mobil nasional berjalan dengan Pindad sebagai basis. Beberapa merek menawarkan diri untuk bekerja sama. Nanti biar mereka yang mengumumkan,” bilang Airlangga di arena GJAW 2025, ICE-BSD City, Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Meski tak menyebut merek-merek mobil apa saja yang akan bergabung di proyek mobnas Indonesia, sebelumnya Airlangga sudah pernah menyebut satu merek kendaraan yang bakal bergabung dalam proyek tersebut, yaitu Hyundai asal Korea Selatan.

    Airlangga menyebut, Hyundai menyatakan berminat masuk dalam rencana proyek pengembangan mobil nasional Indonesia. Hal itu disampaikan seusai pertemuan dengan President of Hyundai Motor Group Amb. Sung Kim, di Gyeongju, Korea Selatan, (30/10/2025) lalu.

    Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan otomotif di kawasan Asia Tenggara. Airlangga mengapresiasi minat Hyundai tersebut. Dia menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk membangun industri otomotif yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

    “Kami melihat peluang besar buat kolaborasi dalam pengembangan kendaraan berbasis hidrogen dan energi bersih lainnya, yang menjadi bagian penting dari strategi transisi ekonomi hijau Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya saat itu.

    “Mereka (Hyundai) siap dengan modal tertentu dan itu perlu pembahasan lebih detail dan tentu yang namanya kendaraan ini kan ada desainnya, ada basisnya, tapi basisnya yang dibahas berbasis EV (kendaraan listrik),” ujar Airlangga pada kesempatan yang sama seperti dilansir Antara.

    (lua/rgr)

  • Ramai Debat Kebijakan Nuklir Jepang, Apa Kata Penyintas Bom Atom?

    Ramai Debat Kebijakan Nuklir Jepang, Apa Kata Penyintas Bom Atom?

    Jakarta –

    Partai Liberal Demokrat (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa di Jepang akan membahas kebijakan keamanan nasional negara tersebut, ketika menghadapi tantangan keamanan yang semakin besar di Asia Timur Laut. Hal itu juga menyangkut soal pilihan Jepang harus menghapus tiga prinsip yang telah lama dianut, yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi, atau tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.

    Gagasan bahwa Jepang, satu-satunya yang pernah menjadi target serangan bom atom dalam perang, mungkin akan mengubah pendiriannya dan mengembangkan kemampuan penangkal nuklir sendiri telah memicu penolakan keras di dalam negeri. Terutama pada peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirnya Perang Dunia II.

    “Tiga prinsip non-nuklir merupakan kebijakan nasional dasar yang didasarkan pada konsensus nasional,” kata Akira Kawasaki, anggota komite eksekutif NGO Peace Boat yang berbasis di Jepang, sekaligus koordinator bersama Jaringan untuk Penghapusan Senjata Nuklir.

    Kawasaki mencatat bahwa Parlemen Jepang telah mengesahkan resolusi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut, “padahal mantan perdana menteri telah berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut pada bulan Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hiroshima dan Nagasaki.”

    “Saya sendiri sangat terkejut mendengar laporan bahwa pemerintah mungkin akan meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklir dan kelompok-kelompok perdamaian serta mereka yang mewakili ‘hibakusha’ (korban bom atom) juga merasa terkejut,” katanya kepada DW.

    Tokyo soroti perubahan kebijakan nuklir

    Kontroversi muncul pada 11 November 2025 ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menolak mengonfirmasi kepada komite parlemen bahwa pemerintahnya akan tetap berkomitmen pada tiga prinsip non-nuklir yang secara resmi diadopsi pada tahun 1971.

    Pada 20 November 2025, Kepala Kebijakan Partai LDP Takayuki Kobayashi semakin memicu kekhawatiran, dengan mengatakan bahwa tinjauan strategi keamanan Jepang mendatang akan mencakup di semua bidang.

    Pemerintah juga akan meninjau kembali belanja pertahanan dan akan menyusun proposal yang mencakup seluruh aspek keamanan nasional pada akhir April 2026.

    Penolakan terhadap rencana tersebut sangat tegas.

    Sebuah editorial yang diterbitkan oleh harian The Mainichi pada 19 November 2025 menyatakan, “mengulangi prinsip ini akan menandai langkah mundur dari jalur Jepang sebagai negara damai. Jika Takaichi memaksakan pandangan pribadinya dan bertindak gegabah, hal itu akan meninggalkan bekas luka yang abadi.”

    Editorial tersebut, bagaimanapun, mengakui kalau “tidak diragukan lagi bahwa lingkungan keamanan Jepang telah menjadi lebih serius,” dengan mengutip invasi Rusia ke Ukraina dan percepatan program senjata nuklir Korea Utara.

    “Namun, mengabaikan idealisme Jepang akan menghancurkan puluhan tahun upaya menuju penghapusan senjata nuklir. Hal itu juga akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga,” tambahnya.

    Penyintas pimpin penolakan atas nuklir

    Yoshihiko Noda, mantan perdana menteri dan kini ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang dari kelompok oposisi, menyuarakan pandangan serupa dengan mengatakan bahwa Jepang harus “memimpin” dalam mempromosikan penghapusan senjata nuklir. Dalam sebuah konferensi pers pada pertengahan November 2025, Yoshihiko Noda berjanji bahwa dia akan menentang perubahan terhadap prinsip-prinsip non-nuklir negara tersebut.

    Nihon Hidankyo, atau Organisasi Konfederasi Jepang Korban Bom A- dan H-, juga mengkritik, dengan mengeluarkan pernyataan pada 20 November 2025, menyatakan bahwa mereka “menolak keras” upaya untuk membatalkan prinsip-prinsip tersebut.

    Dia menambahkan bahwa para penyintas Hiroshima dan Nagasaki “tidak boleh membiarkan senjata nuklir dibawa ke Jepang atau membiarkan negara ini menjadi basis perang nuklir atau sasaran serangan nuklir.”

    Terumi Tanaka, seorang anggota kelompok tersebut yang berusia 92 tahun, mengatakan kepada Kyodo News Agency bahwa senjata nuklir adalah “alat setan.”

    Menurut Akira Kawasaki, jajak pendapat berulang selama dekade terakhir menunjukkan bahwa sekitar 70% warga Jepang mendukung pemeliharaan tiga prinsip non-nuklir, meskipun ketegangan geopolitik di kawasan tersebut telah meningkat.

    Ketegangan tersebut meningkat lebih tajam baru-baru ini setelah Takaichi menyatakan bahwa serangan Cina terhadap Taiwan akan menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang dan akan memerlukan pengerahan Pasukan Pertahanan Jepang.

    Ketegangan politik Cina-Jepang meningkat

    Beijing dan Tokyo sejak saat itu saling melontarkan kritik. Cina mulai menyiarkan video propaganda anti-Jepang, meningkatkan sanksi ekonomi, dan menuduh Tokyo memicu ketegangan regional.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum berkomentar secara publik tentang perselisihan antara Cina dan Jepang. Namun, dalam panggilan telepon dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Senin (24/11), Xi mengatakan kepada Trump bahwa “kembalinya Taiwan ke Cina merupakan bagian penting dari visi Beijing terhadap tatanan dunia,” menurut laporan kantor berita resmi Cina, Xinhua.

    Pada Minggu (23/11), Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengunjungi Pulau Yonaguni di barat daya Kepulauan Okinawa dan hanya berjarak 110 kilometer dari Taiwan. Kunjungan itu bertujuan untuk memeriksa lokasi rencana penempatan baterai rudal Surface-to-air missiles (SAM) jarak menengah yang baru.

    Perdebatan nuklir Jepang picu kekhawatiran

    Cina menanggapi dengan menyatakan bahwa penempatan tersebut merupakan upaya untuk “menciptakan ketegangan regional dan memicu konfrontasi militer.”

    Tilman Ruff, seorang profesor di Universitas Melbourne dan co-presiden International Physicians for the Prevention of Nuclear War, mengatakan bahwa Jepang telah lama secara efektif turut serta dalam penerimaan senjata nuklir karena bergantung pada payung nuklir AS dan telah membiarkan AS memiliki senjata nuklir di Jepang, termasuk di atas kapal perang.

    Namun, memiliki kemampuan nuklir sendiri akan menjadi langkah besar melampaui itu.

    “Jika Jepang menempatkan senjata nuklirnya sendiri, itu akan menjadi perkembangan yang sangat signifikan,” jelasnya.

    “Hal itu akan mengganggu stabilitas seluruh Asia Timur Laut dan bisa memicu gelombang proliferasi yang akan membuat Korea Selatan jauh lebih mungkin untuk menempatkan senjata nuklir, semua hal tersebut akan memperburuk perlombaan senjata regional.”

    “Namun, saya rasa ada kekhawatiran yang cukup besar di kalangan masyarakat Jepang,” katanya.

    “Ada sensitivitas yang sangat kuat di Jepang yang didasarkan pada pemahaman dan penolakan terhadap apa yang sebenarnya dilakukan oleh senjata nuklir.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • Ciptakan Nilai Tambah dari Limbah Kayu, UMKM Kerajinan Lokal Cianjur Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI

    Ciptakan Nilai Tambah dari Limbah Kayu, UMKM Kerajinan Lokal Cianjur Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI

    Adapun, keunikan produk menjadi salah satu daya tarik utama Faber Instrument. Dimana, semua speaker diproduksi secara handcrafted, menggunakan kayu jati pilihan, dan menghadirkan karakter suara natural material alami. Reputasi yang terbangun berkat kualitas inilah yang kemudian mengantarkan Faber dipercaya sebagai souvenir resmi G20 dan Mandalika Official Merchandise.

    Alhasil, jangkauan Faber dari hari ke hari pun terus meluas. Di dalam negeri, produk mereka saat ini telah sukses dipasarkan di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar. Sementara di pasar global, Faber Instrument berhasil menembus pasar Korea Selatan dan kini tengah menjajaki permintaan dari potential buyer di Asia dan Eropa. 

    Seiring bertambahnya permintaan, kapasitas produksi Faber juga terus meningkat. Saat ini, perusahaan mampu memproduksi antara 100–200 unit per bulan, dengan total penjualan mencapai 945 unit dan omzet sekitar Rp1,5 miliar sepanjang tahun 2024. 

    Perjalanan Faber sebagai UMKM naik kelas pun semakin solid sejak bergabung dengan ekosistem BRI melalui program Brilianpreneur yang sekarang bernama BRI UMKM EXPO(RT). Program ini memberikan pendampingan komprehensif, mulai dari pelatihan manajemen, kurasi produk, hingga akses terhadap berbagai pameran nasional dan internasional.

    “Selain itu, kami mendapatkan dukungan pembiayaan Rekening Koran (RK), atau kredit modal kerja dari BRI yang kami gunakan untuk pengembangan produksi, pembelian bahan baku, dan peningkatan kapasitas,” kata Helmi. 

  • Menko Pangan: Kebijakan MBG sangat revolusioner

    Menko Pangan: Kebijakan MBG sangat revolusioner

    Makan itu kalau dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab (lainnya) banyak dibahas, karena makan itu sangat penting. Makan itulah yang akan menentukan peradaban manusia. Jadi itu kebijakan yang sangat revolusioner, kebijakan Pak Prabowo…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat revolusioner.

    “Makan itu kalau dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab (lainnya) banyak dibahas, karena makan itu sangat penting. Makan itulah yang akan menentukan peradaban manusia. Jadi itu kebijakan yang sangat revolusioner, kebijakan Pak Prabowo, Pak Presiden, yang mengerti masalah, tapi tau juga solusinya,” ucapnya dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025-2030 di Jakarta, Selasa.

    Dia menerangkan bahwa makanan yang ada di Indonesia merupakan hasil dari perkembangan panjang peradaban. Aspek-aspek politik, ekonomi, budaya, hingga agama mempengaruhi makanan-makanan khas Indonesia.

    Saat masih berumur kecil tinggal di desa daerah Lampung, lanjutnya, Zulhas mengaku suka memakan ubi, buah-buahan dari hutan, daging kerbau, hingga ikan.

    Setelah perkembangan politik hingga agama datang karena pengaruh antara lain dari Vietnam, Filipina, serta Tiongkok, komoditas-komoditas lain muncul seperti beras, kedelai, sapi, mie, hingga ayam broiler.

    Berbagai jenis makanan tersebut dinilai menunjang tingkat Intelligence Quotient (IQ), sehingga Indonesia memiliki rata-rata kecerdasan intelektual serupa seperti Tiongkok dan Korea Selatan selama dekade 1980an.

    Namun, saat ini tingkat IQ masyarakat Indonesia berada di bawah negara-negara tersebut, yang dinilai menandakan kurangnya asupan gizi dan berkonsekuensi terhadap penurunan kapasitas sumber daya manusia dalam hal produktivitas, kecerdasan, kualitas fisik, serta kreativitas.

    “Bapak Presiden yang paham betul soal ini, oleh karena itu makan itu penting karena makan itu akan memberikan dampak terhadap ekonomi, terhadap budaya, peradaban, dan daya produktivitas, kreativitas anak-anak kita,” ungkap dia.

    Berdasarkan alasan tersebut, pemerintah melaksanakan kebijakan MBG di sekolah-sekolah agar tingkat kecerdasan dan fisik para anak semakin baik berkat ditopang asupan gizi berkualitas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Roblox Terapkan Verifikasi Swafoto hingga Fitur Baru ChatGPT

    Roblox Terapkan Verifikasi Swafoto hingga Fitur Baru ChatGPT

    OpenAI mulai melakukan uji coba fitur grup chat untuk ChatGPT di beberapa negara. Pengguna dapat membuat ruang obrolan bersama teman atau rekan kerja, lalu berkolaborasi langsung dengan bantuan ChatGPT dalam percakapan.

    Fitur baru ChatGPT ini masih dalam uji coba untuk pengguna terbatas di Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Taiwan. Perusahaan mengatakan, pengguna gratis, Plus, dan Team versi web dan aplikasi sudah bisa mengakses fitur ini.

    Dikutip Tech Crunch, Senin (24/11/2025), uji coba ini dirancang OpenAI untuk mengeksplorasi bagaimana orang-orang menggunakan percakapan grup di ChatGPT.

    “Kami ingin memahami bagaimana percakapan kelompok dapat membantu orang bekerja sama dan menyelesaikan tugas,” tulis OpenAI di situs mereka.

    Sebelumnya, perusahaan rumornya sedang mengembangkan fitur mirip pesan langsung (Direct message).

    OpenAI menegaskan, privasi tetap dijaga. Obrolan pribadi dan memori ChatGPT pribadi tetap sepenuhnya bersifat privat. Chat grup hanya dapat diakses melalui undangan, dan setiap anggota dapat keluar kapan saja. Sebagian besar peserta dapat mengeluarkan peserta lain, meskipun pembuat grup hanya dapat keluar secara sukarela.

    Untuk pengguna di bawah 18 tahun, OpenAI menerapkan penyaringan konten dengan perlindungan tambahan dan kontrol orang tua.

    Baca selengkapnya di sini  

     

  • Kejagung Lelang Kapal Tanker dengan Muatan LCO, Harganya Rp1,17 Triliun

    Kejagung Lelang Kapal Tanker dengan Muatan LCO, Harganya Rp1,17 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal melelang satu unit kapal Tanker MT Arman 114 dan muatannya berisik minyak mentah ringan atau Light Crude Oil atau LCO. 

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan proses pelelangan itu dilakukan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI pada selasa (2/12/2025) di situs https://lelang.go.id.

    “Satu unit Kapal Tanker MT Arman 114 berbendera Iran dan muatannya, Light Crude Oil, yang akan dilaksanakan pada Selasa 2 Desember 2025 [batas akhir penawaran pukul 14.00 WIB waktu server],” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Senin (24/11/2025).

    Dia menambahkan lelang aset terkait terpidana Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba dilakukan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.

    Adapun, lelang ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm tanggal 10 Juli 2024.

    “Saat ini, kapal tersebut berada di Perairan Batu Ampar, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,” Imbuhnya.

    Berdasarkan spesifikasinya, kapal tanker ini berbendera Iran IMO 9116412 dengan tahun pembuatan 1997 di Korea Selatan. Adapun, kapal ini memuat minyak mentah ringan dengan volume 166.975,36 metrik ton atau 1.245.166,9 barrel.

    “Adapun, nilai limit total objek lelang tersebut senilai Rp1.174.503.193.400 [Rp1,17 triliun] dan uang jaminan lelang senilai Rp 118.000.000.000 [Rp118 miliar],” pungkasnya.

    Sekadar informasi, calon peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi di website https://lelang.go.id.dan diwajibkan memenuhi persyaratan khusus.

    Persyaratan itu yakni, Badan Usaha yang memiliki izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi, atau Badan Usaha yang memiliki izin usaha niaga minyak dan gas bumi.

    Selain itu, calon peserta bisa juga berasal dari Kontraktor dan/atau afiliasi kontraktor sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM terkait prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    Dokumen persyaratan lelang wajib diunggah ke website www.lelang.go.id dan fisik dokumennya harus dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Batam, selambat-lambatnya tanggal 26 November 2025.

  • Situasi dengan Korut Sangat Berbahaya, Bisa Bentrok Kapan Saja!

    Situasi dengan Korut Sangat Berbahaya, Bisa Bentrok Kapan Saja!

    Seoul –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung menyebut negaranya dan Korea Utara (Korut) berada dalam “situasi yang sangat berbahaya”, di mana bentrokan tak disengaja dapat terjadi kapan saja. Lee mengatakan bahwa sangat penting bagi Seoul untuk melibatkan Pyongyang dalam dialog.

    Lee dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita Yonhap News dan dilansir Reuters, Senin (24/11/2025), mengatakan bahwa Korut menolak untuk menjawab seruan Korsel untuk menjalin kontak.

    Dia mengungkapkan bahwa Pyongyang malah memasang pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan militer — sesuatu yang belum dilakukan sejak berakhirnya Perang Korea tahun 1950-1953 silam.

    “Hubungan antar-Korea telah menjadi sangat bermusuhan dan konfrontatif, dan tanpa adanya rasa saling percaya, bahkan yang paling mendasar sekalipun, Korea Utara menunjukkan perilaku yang sangat ekstrem,” kata Lee saat berbicara kepada wartawan dalam penerbangan dari Afrika Selatan, tempat dia menghadiri KTT G20, menuju ke Turki untuk kunjungan kenegaraan.

    Korsel mengusulkan perundingan militer dengan Korut pada 17 November lalu, untuk membahas penetapan batas yang jelas di sepanjang Garis Demarkasi Militer (MDL) guna mencegah bentrokan bersenjata di sepanjang perbatasan, yang berpotensi memicu konflik yang lebih luas.

    Pyongyang sejauh ini belum menanggapi atau memberikan reaksi terhadap usulan Seoul tersebut.

    Sepanjang tahun ini, tercatat telah terjadi lebih dari 10 pelanggaran perbatasan oleh tentara-tentara Korut. Beberapa insiden di antaranya memaksa pasukan Korsel melepaskan tembakan peringatan, sesuai protokol yang telah ditetapkan.

    Lee, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa mencapai perdamaian dengan Korut akan menjadi upaya jangka panjang.

    Namun, lanjut Lee, ketika rezim perdamaian yang kuat telah terbentuk, maka “akan lebih baik” bagi Korsel dan Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan latihan militer gabungan.

    Pyongyang selama ini mengecam keras latihan-latihan militer gabungan yang digelar Seoul dan sekutu-sekutunya, termasuk Washington. Otoritas Korut menuduh latihan gabungan semacam itu sebagai “geladi resik” untuk perang nuklir melawan negaranya.

    Saat ini, sekitar 28.500 tentara dan sistem persenjataan AS ditempatkan di pangkalan militer di Korsel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)