Xcloud.id

Negara: Kenya

  • Barantin fasilitasi ekspor santan kelapa beku Gorontalo ke China

    Barantin fasilitasi ekspor santan kelapa beku Gorontalo ke China

    Momentum ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing produk-produk Indonesia,

    Kabupaten Gorontalo (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Gorontalo memfasilitasi ekspor santan kelapa beku milik PT Millenium Agroindo Selebes seberat 52 ton dengan nilai Rp1,6 miliar ke China.

    Direktur Standar Karantina Tumbuhan Barantin Andi M. Adnan di Gorontalo, Kamis mengatakan, pelepasan ekspor tersebut adalah langkah awal yang sangat penting untuk membuka gerbang bagi produk-produk pertanian Gorontalo lainnya untuk juga bisa menembus pasar internasional.

    “Momentum ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing produk-produk Indonesia,” ucap dia.

    Andi M Adnan menjelaskan, Badan Karantina Indonesia berkomitmen penuh untuk terus mendukung dan memfasilitasi para pelaku usaha untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar dapat memenuhi permintaan pasar global yang semakin kompetitif.

    Ia mengatakan, produk ekspor dari Gorontalo harus bebas dari organisme pengganggu tumbuhan

    karantina (OPTK), hama penyakit hewan karantina (HPHK), dan hama penyakit ikan karantina (HPIK).

    Untuk itu Badan Karantina Indonesia berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga mutu dan keamanan ekspor.

    “Kenapa kami berani mengatakan Badan Karantina bisa memberikan jaminan, Karena pertama kali yang mengetahui syarat ekspor ke luar negeri itu selalu melalui karantina. Mutu ekspor itu adalah dokumen karantinanya. Seluruh dunia mengakui itu,” ucap Andi.

    Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Gorontalo Ende Dezeanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan proses pemeriksaan dan sertifikasi untuk komoditas yang diekspor tersebut.

    “Proses ini meliputi pengujian laboratorium untuk memastikan santan kelapa bebas dari cemaran mikroorganisme berbahaya dan telah memenuhi standar kualitas dan persyaratan ekspor negara tujuan,” katanya.

    Selain itu, aspek pengemasan juga menjadi perhatian utama untuk menjamin produk tiba di negara tujuan dalam kondisi prima, tambahnya.

    Ende mengatakan bahwa eksportir santan harus terdaftar pada General Administration of Custom of the Peoples’s Republic of China (GACC) terlebih dahulu agar dapat melakukan ekspor ke China. Hal itu wajib bagi eksportir bahan pangan utama yang akan ekspor ke sana.

    Berdasarkan data Best-Trust periode Januari hingga Juni 2025, Karantina Gorontalo telah melakukan fasilitasi ekspor santan kelapa sebanyak 27 kali dengan volume 745 ton tujuan China, Malaysia, Selandia Baru, Kenya, Sri Lanka, dan Tanzania dengan nilai ekonomi mencapai Rp329 miliar.

    Alat berat mengangkat kontainer berisi komoditas santan kelapa beku di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Kamis (19/6/2025). PT Millenium Agrindo Selebes melakukan ekspor 52 ton komoditas santan kelapa beku Gorontalo dengan nilai Rp1,6 miliar ke negara China. ANTARA/Adiwinata Solihin

    Pewarta: Adiwinata Solihin
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pendaftaran Ditutup, Peserta Riau Bhayangkara Run 2025 Tembus 13 Ribu!

    Pendaftaran Ditutup, Peserta Riau Bhayangkara Run 2025 Tembus 13 Ribu!

    Pekanbaru –

    Pendaftaran Riau Bhayangkara Run 2025 telah resmi ditutup. Sejak pendaftaran dibuka 11 Mei lalu, total peserta yang mendaftar sebanyak 13 ribu lebih.

    “Untuk pendaftaran sudah kita tutup, karena pendaftar sudah mencapai 13.079 peserta,” kata Direktur Polairud Polda Riau sekaligus Ketua Panitia Riau Bhayangkara Run 2025, Kombes Tri Setyadi Artono, dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).

    Pendaftaran resmi ditutup pada 15 Juni 2025. Panitia menutup pendaftaran karena peserta yang mendaftar untuk kategori 5K sudah melebihi target.

    Khusus untuk peserta lari kategori 21K Internasional saat ini sudah tercatat ada 12 peserta yang mendaftar. Beberapa peserta berasal dari mancanegara, seperti Kenya, New York, dan Prancis.

    Event Riau Bhayangkara Run 2025 telah mengantongi sertifikat dari Badan Atletik Dunia (World Athletics), dengan nomor sertifikat INA2025/156, INA2025/157, dan INA2025/158, yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2025. Ini artinya, Riau Bhayangkara Run 2025 telah memenuhi standar internasional dan diakui secara global.

    Riau Bhayangkara Run 2025 tahun ini adalah yang ketiga kalinya digelar di jantung kota Provinsi Riau. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Riau Bhayangkara Run tahun ini punya makna tersendiri.

    Bukan hanya sekadar lari, Riau Bhayangkara Run 2025 adalah sebuah gerakan untuk melindungi kelestarian alam, khususnya di Riau. Satu langkah peserta lari menyumbangkan satu langkah untuk menghijaukan Bumi Lancang Kuning.

    (mei/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gustiwiw Meninggal di Umur 25 Tahun, Hipertensi Juga Bisa Serang Usia Muda

    Gustiwiw Meninggal di Umur 25 Tahun, Hipertensi Juga Bisa Serang Usia Muda

    Jakarta –

    Musisi dan komedian Gustiwiw meninggal dunia di usia 25 tahun. Ia disebut mengalami masalah tekanan darah tinggi atau hipertensi yang memicu gangguan jantung.

    Sebelum meninggal, pria bernama asli Gusti Irawan Wibowo sempat mengeluh pusing pada temannya. Gusti juga sempat jatuh di kamar mandi dan tidak ditemukan denyut nadi lagi.

    Pemicu Tekanan Darah Tinggi di Usia Muda

    Dikutip dari Healthline, tekanan darah tinggi atau hipertensi terjadi ketika aliran darah melalui arteri tetap tinggi secara terus-menerus. Kondisi ini sering disebabkan oleh penyempitan arteri yang menghambat aliran darah.

    Seiring bertambahnya usia, tekanan darah cenderung meningkat, sehingga usia lanjut menjadi salah satu faktor risiko utama hipertensi. Namun, orang dewasa yang lebih muda juga bisa mengalami tekanan darah tinggi akibat sejumlah faktor.

    Jika tidak dikendalikan melalui perubahan gaya hidup atau pengobatan, tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah, jantung, otak, dan organ tubuh lainnya. Kondisi ini juga meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke.

    Selain itu, beberapa faktor lain yang memengaruhi hipertensi di usia muda sebagai berikut.

    Obesitas: Indeks massa tubuh (BMI) lebih besar dari 25 atau rasio pinggang-pinggul lebih besar dari 0,85 mungkin merupakan faktor risiko.Konsumsi alkohol: Hasil penelitian kecil terhadap 80 orang dewasa muda di Kenya menunjukkan, menghindari alkohol mengurangi risiko hipertensi hingga 70 persen.Merokok: Studi tahun 2020 yang melibatkan 322 orang dewasa muda di Bangladesh menunjukkan, merokok tembakau merupakan faktor risiko utama yang dapat diubah untuk tekanan darah tinggi.Obat-obatan tertentu: Pil KB yang mengandung estrogen, beberapa antidepresan, dan obat antiinflamasi nonsteroid tertentu termasuk di antara obat-obatan yang dapat meningkatkan tekanan darah.Asupan garam tinggi: Mengonsumsi lebih dari 10 gram garam setiap hari dapat meningkatkan tekanan darah.Kurangnya aktivitas fisik: Untuk mengurangi risiko tekanan darah tinggi, American Heart Association (AHA) menyarankan untuk melakukan aktivitas aerobik sedang selama 150 menit setiap minggu dan melakukan latihan kekuatan setidaknya 2 hari per minggu.Beberapa kondisi kesehatan: Penyakit ginjal, hipotiroidisme, dan sleep apnea termasuk di antara kondisi yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi.Mengonsumsi daging merah: Hasil penelitian yang disebutkan sebelumnya di Kenya juga menunjukkan, orang dewasa muda yang mengonsumsi daging merah sekali atau dua kali seminggu, 77 persen lebih mungkin mengidap tekanan darah tinggi dibandingkan mereka yang tidak pernah mengonsumsi daging merah.Genetik: Menurut Centers for Disease Control and Prevention AS(CDC), seseorang juga berisiko terkena hipertensi jika ada anggota keluarga dekat mengidap kondisi tersebut sebelum usia 60 tahun.

    (suc/kna)

  • Negara Ini Terbelit Utang, Warganya Sampai Tak Punya Uang

    Negara Ini Terbelit Utang, Warganya Sampai Tak Punya Uang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kenya, negara di Afrika Timur yang dulu dijuluki sebagai pusat pertumbuhan regional, kini tenggelam dalam krisis ekonomi yang makin parah. Inflasi tinggi, melonjaknya pajak, pengangguran, dan korupsi merajalela membuat jutaan warga hidup dalam keputusasaan.

    Sekitar 40% penduduk Kenya kini hidup di bawah garis kemiskinan. Di jalanan ibu kota Nairobi, penderitaan itu terasa nyata.

    “Ekonomi sangat buruk. Tak ada uang di Kenya,” kata Christine Naswa, seorang ibu lima anak yang berjualan sayur di pinggir jalan, kepada AFP, dikutip Sabtu (14/6/2025).

    “Ada hari-hari ketika saya pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Anak-anak saya menangis karena lapar, tapi saya hanya bisa diam,” lanjutnya lirih.

    Kondisi makin berat meski pemerintah Presiden William Ruto telah mencabut beberapa pajak lewat RUU keuangan. Namun, warga menilai perubahan itu tak berdampak nyata.

    “Tahun ini adalah tahun terburuk dalam 36 tahun saya berdagang,” kata seorang pemilik toko di pusat bisnis Nairobi, yang enggan disebutkan namanya karena tokonya sempat dijarah dalam unjuk rasa.

    “Begitu pemerintahan baru terpilih, pajak langsung dinaikkan. Tapi kami tidak pernah merasakan manfaat apa pun dari itu,” tambahnya.

    Pemerintah berdalih pajak dibutuhkan untuk membayar utang luar negeri dan menjaga stabilitas fiskal. Namun, menurut Kwame Owino dari Institute for Economic Affairs, pendekatan ini sudah menabrak batas kesabaran publik.

    “Kita sudah mencapai titik di mana rakyat tidak sanggup lagi menanggung beban pajak,” ujarnya. “Masyarakat lelah membayar pajak hanya untuk menutupi borosnya belanja pemerintah dan utang yang tidak transparan penggunaannya.”

    Analis dari Control Risks, Patricia Rodrigues, menyebut Presiden Ruto kehilangan kepercayaan publik karena gagal memenuhi janji kampanyenya untuk “mewakili rakyat kecil”.

    “Ia berjanji akan memperjuangkan warga biasa, tapi malah menaikkan pajak secara drastis. Ini dirasakan banyak orang sebagai bentuk pengkhianatan,” katanya.

    Ironisnya, saat rakyat menjerit, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga utang kini melebihi anggaran kesehatan dan pendidikan. Kenya juga menghadapi tekanan dari lembaga seperti IMF, yang mendesak reformasi fiskal sebagai syarat bantuan.

    Parlemen dijadwalkan membahas rancangan anggaran baru pada Kamis, namun pemerintah berusaha menghindari pajak langsung yang bisa memicu gelombang unjuk rasa baru.

    “Kita perlu bicara soal akuntabilitas, bukan hanya pajak,” kata seorang warga Nairobi. “Jika korupsi tidak diberantas, tidak peduli siapa yang memimpin – rakyat tetap akan sengsara.”

    Harapan tersisa pada pemilu 2027. Namun sebagian warga sudah skeptis.

    “Warga Kenya akan selalu memilih pencuri,” ujar pemilik toko tadi, dengan senyum getir.

    (fys/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pendaftaran Ditutup, Peserta Riau Bhayangkara Run 2025 Tembus 13 Ribu!

    Animo Peserta Meningkat, Pendaftar Riau Bhayangkara Run 2025 Capai 11.825

    Pekanbaru –

    Animo peserta Riau Bhayangkara Run 2025 terus meningkat. Hingga malam ini, sudah 11 ribu lebih peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti half marathon terbesar se-Sumatera.

    “Sampai dengan pukul 20.25 WIB malam ini sudah ada 11.824 peserta yang mendaftar Riau Bhayangkara Run 2025. Animonya luar biasa,” kata Direktur Polairud Polda Riau sekaligus Ketua Panitia Riau Bhayangkara Run 2025, Kombes Tri Setyadi Artono, dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025) malam.

    Khusus untuk peserta lari kategori 21K Internasional saat ini sudah tercatat ada 9 peserta yang mendaftar. Beberapa peserta berasal dari mancanegara, seperti Kenya dan Prancis.

    “Untuk peserta personel dari Polda Riau dah jajaran polres ada 3.318 orang yang sudah daftar,” kata Tri.

    Tri mengatakan pendaftaran masih dibuka sampai dengan tanggal 14 Juni 2025 nanti. Peserta bisa mendaftarkan diri melalui situs resmi riaubhayangkararun.com.

    Tersertifikasi World Athletics

    Event Riau Bhayangkara Run 2025 telah mengantongi sertifikat dari Badan Atletik Dunia (World Athletics), dengan nomor sertifikat INA2025/156, INA2025/157, dan INA2025/158, yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2025. Ini artinya, Riau Bhayangkara Run 2025 telah memenuhi standar internasional dan diakui secara global.

    Ada hadiah mencapai ratusan juta rupiah baik peserta Riau Bhayangkara Run 2025, dengan berbagai kategori penghargaan untuk pemenang di setiap kategori lomba.

    Riau Bhayangkara Run 2025 tahun ini adalah yang ketiga kalinya digelar di jantung kota Provinsi Riau. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Riau Bhayangkara Run tahun ini punya makna tersendiri.

    (mea/mea)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • WHO Perpanjang Status Darurat Global Mpox! Ini Alasannya

    WHO Perpanjang Status Darurat Global Mpox! Ini Alasannya

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi memperpanjang status darurat kesehatan masyarakat atau public health emergency international concern (PHEIC) untuk wabah Mpox (semula dikenal sebagai cacar monyet), menyusul rekomendasi dari Komite Darurat Peraturan Kesehatan Internasional atau International Health Regulation (IHR 2005), dalam keputusan pertemuan keempat pada 5 Juni 2025.

    Pertemuan yang berlangsung selama lima jam ini menilai lonjakan kasus Mpox sepanjang 2024 dan awal 2025 yang menunjukkan transmisi berkelanjutan di berbagai wilayah dunia.

    Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyetujui rekomendasi komite terkait situasi mpox masih memenuhi kriteria darurat global, dan merilis serangkaian rekomendasi sementara yang direvisi untuk memperkuat respons negara-negara.negara pihak dalam beberapa hari mendatang,” kata Dr. Tedros.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota dan penasihat Komite atas kontribusi mereka. Hasil lengkap pertemuan ini akan dibagikan kepada negara-negara,” terang dia dalam keterangan tertulis di situs resmi WHO, dikutip Selasa (10/6/2025).

    Rekomendasi ini ditujukan kepada negara-negara yang mengalami transmisi komunitas atau memiliki kasus mpox yang berkaitan dengan perjalanan. Mereka diminta mengimplementasikan langkah-langkah tambahan di samping pedoman tetap yang telah berlaku. Rekomendasi ini berada dalam kerangka Strategis WHO 2024-2027 untuk pencegahan dan pengendalian mpox.

    “Dengan keputusan ini, WHO menegaskan bahwa meskipun dunia telah membuat kemajuan dalam pengendalian mpox, tantangan global masih nyata. Status darurat yang diperpanjang ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan dan respons kolektif dalam menghadapi penyakit yang masih terus mengancam populasi rentan di berbagai belahan dunia,” lanjut WHO.

    Sebagai catatan, wabah global mpox klade II yang sedang berlangsung telah menyebabkan lebih dari 100.000 kasus di 122 negara, termasuk 115 negara tempat Mpox sebelumnya tidak dilaporkan. Wabah ini disebabkan oleh subklade IIb.

    Terdapat wabah mpox klade I di Afrika Tengah dan Timur. Klade I memiliki dua subklade, klade Ia dan klade Ib.
    Di Afrika Tengah, orang-orang tertular Mpox klade Ib melalui kontak dengan hewan liar yang terinfeksi, baik yang mati maupun hidup, penularan di rumah tangga, atau perawatan pasien, sebagian besar kasus telah dilaporkan pada anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun.

    Subklade Ib baru-baru ini diidentifikasi di Republik Demokratik Kongo timur dan telah menyebar melalui kontak seksual intim dan dewasa antara berbagai demografi, termasuk penyebaran heteroseksual dengan pekerja perdagangan seks. Sejauh ini, klade Ib memiliki tingkat kematian kasus yang lebih rendah daripada mpox klade Ia. Penyebaran lokal dan berkelanjutan dari orang ke orang dari mpox klade I telah terjadi di beberapa negara non-endemik melalui hubungan seksual, kontak rumah tangga sehari-hari, dan di lingkungan layanan kesehatan tanpa adanya alat pelindung diri.

    NEXT: Negara yang Masih Catat Kasus di Juni 2025

    Pada tanggal 2 Juni 2025, negara-negara Burundi, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Malawi, Rwanda, Sudan Selatan, Tanzania, Uganda, dan Zambia mengalami penularan virus dari manusia ke manusia yang berkelanjutan, ada juga bukti penularan berkelanjutan di Republik Afrika Tengah dan Republik Kongo.

    Negara-negara yang melaporkan kasus mpox klade I terkait perjalanan sejak tanggal 1 Januari 2024, meliputi Angola, Australia, Belgia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Irlandia, Oman, Pakistan, Qatar, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Thailand, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Zimbabwe.

    Simak Video “Mpox Mewabah di Kongo, WHO Pastikan Vaksin akan Tiba dalam Beberapa Hari”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Ramai Penolakan Vaksin TBC M72, DPRD Jatim Siap Kawal Aspirasi Ulama dan Tokoh Masyarakat

    Ramai Penolakan Vaksin TBC M72, DPRD Jatim Siap Kawal Aspirasi Ulama dan Tokoh Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas menanggapi aspirasi puluhan ulama, habaib, dan tokoh masyarakat Jawa Timur terkait penolakan terhadap rencana uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) di Indonesia.

    Dia sepakat bahwa kebijakan publik, terlebih yang menyentuh ranah kesehatan massal, harus berbasis bukti ilmiah dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

    “Para kiai dan alim ulama merespons dari beberapa hal tadi itu. Saya sepakat bahwa segala sesuatu kebijakan yang sebelum itu menjadi evidence based jelas secara kajian ilmiah ataupun kajian secara agama karena kita ini mayoritas beragama islam agar pemerintah ini tidak mengeluarkan statement yang meresahkan masyarakat,” ujar Puguh di hadapan peserta audiensi di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Timur, Senin (2/6/2025).

    Puguh menguraikan, keresahan masyarakat salah satunya dipicu oleh pernyataan Presiden RI setelah kunjungan tokoh internasional, Bill Gates, ke Indonesia. Saat itu, muncul pernyataan bahwa Indonesia akan menjadi lokasi uji coba vaksin TBC jenis M72, karena vaksin lama dianggap tidak lagi efektif menekan kematian akibat TBC yang mencapai 100 ribu kasus per tahun.

    “Kalau dibagi, kira-kira setiap 5-10 menit ada orang yang meninggal karena TBC. Maka menurut versi pemerintah, vaksin baru M72 dibutuhkan untuk menanggulangi hal ini,” jelasnya.

    Untuk memastikan keakuratan informasi, Puguh mengaku langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Jatim yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof Erwin Astha Triyono. Dia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada penunjukan resmi Jawa Timur sebagai wilayah uji coba vaksin tersebut.

    “Beliau share satu statement pemerintah bahwa sampai saat ini tidak ada info daerah Jawa Timur yang ditunjuk sebagai uji coba vaksin TBC,” ungkap Puguh.

    Politisi PKS ini juga menjelaskan, uji coba vaksin M72 sudah dilakukan di beberapa negara dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Afrika Selatan, Kenya, Zambia, dan Malawi. Di Indonesia, fase ketiga uji klinis dilakukan dengan melibatkan sekitar 2.000 sukarelawan dari rumah sakit mitra seperti FK UI, RSHS Bandung, dan Unpad.

    “Saya dulu juga kedokteran, jadi tahu bahwa uji coba klinis itu ada tiga fase. Sekarang ini kita berada di fase ketiga, yakni yang melibatkan ribuan partisipan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Puguh menyatakan siap membawa aspirasi para ulama dan tokoh masyarakat Jatim ke DPR RI dan lembaga terkait. Dia juga berjanji akan menyampaikan langsung kekhawatiran ini kepada Gubernur Jatim, pimpinan DPRD, dan Dinas Kesehatan.

    “Saya akan meneruskan aspirasi jenengan ini secara resmi. Selain nanti kita akan bersurat resmi, kita juga akan menyampaikan hasil kunjungan ini ke gubernur, pimpinan DPRD, dan Kepala Dinas Kesehatan supaya ini menjadi awareness alarm kepada pemerintah,” tegasnya.

    Puguh memperingatkan bahwa jika pemerintah pusat tetap memaksakan uji coba tanpa persetujuan masyarakat, maka potensi konflik sosial bisa muncul. Dia berharap semua pihak mengedepankan kehati-hatian dan menghormati suara masyarakat.

    “Kalau memaksakan kehendak, otomatis gubernur harus melaksanakan. Tapi paling tidak, gubernur sudah punya warning bahwa ada penolakan dari masyarakat, kiai, dan alim ulama. Supaya ini menjadi kehati-hatian,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Penggunaan Anggaran Bondowoso Night Run 2025 Disoal, Ini Jawaban Pemkab

    Penggunaan Anggaran Bondowoso Night Run 2025 Disoal, Ini Jawaban Pemkab

    Bondowoso (beritajatim.com) – Penyelenggaraan Bondowoso Night Run 2025 pada Sabtu malam (31/5/2025) di Alun-Alun Raden Bagus Asra menuai sorotan publik. Meski didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), panitia tetap memungut biaya pendaftaran dari peserta sebesar Rp 100 ribu per orang.

    Kegiatan lari malam yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) ini berhasil menarik 2.500 peserta. Dengan tarif pendaftaran tersebut, panitia diperkirakan mengantongi dana hingga Rp 250 juta. Peserta mendapatkan jersey official, dan untuk 200 pendaftar pertama disediakan tambahan string bag. Selain itu, event ini juga didukung sponsor dari produk minuman isotonik dan air mineral.

    Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran. Menanggapi hal itu, Kepala Disparbudpora Bondowoso, Mulyadi, menyatakan bahwa pungutan dilakukan untuk menutupi kebutuhan yang tidak tercakup dalam anggaran APBD.

    “Dengan efisiensi anggaran tahun ini, maka biaya pendaftaran digunakan untuk pembelian kaos dan asuransi. Semua peserta kami asuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Mulyadi, Minggu (1/6/2025).

    Ia menjelaskan, anggaran yang tersedia dari APBD hanya sekitar Rp 170 juta setelah dipotong pajak. Adapun biaya teknis penyelenggaraan tetap ditanggung oleh pemerintah daerah. Mulyadi menegaskan bahwa secara regulasi tidak ada pelanggaran karena pungutan tersebut tidak masuk dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

    Animo peserta disebut melebihi ekspektasi panitia, bahkan memecahkan rekor keikutsertaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Tahun ini hanya 5K, sesuai permintaan atlet lokal karena sifatnya fun run. Tapi tahun depan, insya Allah akan kami tambah dengan rute 10K,” tambahnya.

    Menariknya, ajang ini turut diikuti oleh peserta dari luar negeri. “Salah satu peserta dari Kenya, dia mendaftar secara online,” ungkapnya.

    Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, menyatakan kegiatan ini berdampak positif terhadap perekonomian lokal, terutama pelaku UMKM. Ia memastikan event ini akan terus digelar secara rutin sebagai agenda tahunan Pemkab Bondowoso.

    “Insya Allah event ini akan menjadi agenda tahunan. Kita tetap akan berupaya menggelar kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, walaupun dengan keterbatasan anggaran,” kata As’ad.

    Ia juga menambahkan bahwa Pemkab akan mendorong event-event serupa yang mampu menggerakkan pariwisata dan ekonomi kreatif lokal, seperti Ijen Trail Running yang kini telah beralih menjadi ajang internasional di Banyuwangi. [awi/beq]

  • Pakar Fiskal UI: Badan Penerimaan Negara Tak Akan Berhasil Tanpa Perbaikan Mendasar

    Pakar Fiskal UI: Badan Penerimaan Negara Tak Akan Berhasil Tanpa Perbaikan Mendasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Ning Rahayu menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak akan cukup mendorong peningkatan rasio pajak tanpa disertai perbaikan mendasar dalam sistem perpajakan nasional.

    Ning menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki rasio pajak terendah di kawasan Asia Tenggara (Asean), meskipun tren penerimaan negara terus meningkat sejak 2021.

    “Praktik aggressive tax avoidance makin canggih. Aturan kita belum cukup untuk melawan strategi perusahaan multinasional, bahkan ada PMA yang 10 tahun tidak bayar pajak,” ungkap Ning dalam diskusi Masa Depan Fiskal Indonesia: Apakah BPN Solusinya? di Gedung IKPI, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Perempuan peraih Satya Lencana Karyasatya itu mencontohkan Korea Selatan yang berhasil membentuk Korean National Tax Service (KNTS) pada 2000. Dia menilai reformasi kelembagaan di Korea Selatan itu berhasil karena dilakukan seluruh menyeluruh dengan konsolidasi lembaga pajak, penguatan hukum, dan modernisasi sistem berbasis digital.

    “KNTS dibentuk bukan hanya untuk mengumpulkan pajak, tapi juga untuk melayani, membimbing, dan mengedukasi wajib pajak,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia meyakini reformasi kelembagaan untuk meningkatkan rasio pajak di Indonesia harus dibarengi dengan perbaikan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan keadilan dan transparansi fiskal.

    Ning mencatat, hasil studi OECD dan berbagai literatur internasional menunjukkan bahwa banyak reformasi perpajakan di dunia yang gagal karena tidak diikuti restrukturisasi administrasi pajak yang permanen dan manajemen SDM yang mumpuni.

    Dia menekankan prinsip-prinsip dasar bagi pembentukan lembaga pengelola pajak adalah struktur yang jelas, spesialisasi dan koordinasi yang baik, komitmen terhadap pelayanan publik, fleksibilitas, pengawasan internal, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan.

    “Kalau kita mau bentuk BPN [Badan Penerimaan Negara], pastikan bukan hanya tukar nama. Pastikan manusianya siap, sistemnya kokoh, dan masyarakat ikut dilibatkan,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara bisa menjadi solusi dari fragmentasi fiskal di Tanah Air.

    Vaudy menyoroti kelemahan struktur fiskal nasional dengan banyak instansi yang memiliki kewenangan mengumpulkan penerimaan negara baik dari sisi perpajakan maupun non-pajak seperti adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta kementerian/lembaga lain yang mengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Dia mencatat bahwa saat ini terdapat lebih dari 20 instansi negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengumpulan penerimaan negara, termasuk sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik.

    “Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara. Badan Penerimaan Negara dapat menjadi solusi institusional untuk menyederhanakan struktur,” ujar Vaudy pada kesempatan yang sama.

    Dia memaparkan empat model institusional yang umum digunakan negara-negara di dunia dalam mengelola penerimaan negara. Pertama, Government Department seperti yang dianut Indonesia saat ini, yang mana unit-unit penerimaan berada langsung di bawah kementerian namun kurang memiliki otonomi manajerial dan strategis.

    Kedua, Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA) seperti di Kenya dan Tanzania, dengan otonomi terbatas namun lebih fokus dalam tata kelola. Ketiga, Autonomous Revenue Authority (ARA) seperti Malaysia dan Afrika Selatan, dengan keleluasaan tinggi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

    Keempat, Integrated Revenue Authority (Model Gabungan dan Digitalisasi Tinggi) yang diadopsi oleh negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Australia. Model ini menggabungkan seluruh jenis penerimaan negara termasuk pajak, bea cukai, dan PNBP ke dalam satu institusi.

    Vaudy pun menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan dan mengadopsi model-model yang sudah ada dan menambahkan model sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia.

    Adapun, pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pembentukan BPN telah masuk dalam Program Prioritas RPJMN 2025–2029 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. 

    PNBP diyakini bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23%.

  • China Bentuk IOMed, Lembaga Mediasi Internasional yang Diteken 32 Negara – Page 3

    China Bentuk IOMed, Lembaga Mediasi Internasional yang Diteken 32 Negara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Luar (Menlu) Negeri China, Wang Yi, menghadiri upacara penandatanganan konvensi tentang Pendirian Organisasi Internasional untuk Mediasi (IOMed) di Hong Kong, Jumat (30/5/2025).

    IOMed menjadi organisasi antar-pemerintah pertama di dunia yang secara khusus didirikan untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui mediasi. Adapun inisiatif ini diusulkan oleh China bersama dengan total 18 negara lainnya sejak 2022.

    Diterima Liputan6.com, tercatat ada perwakilan dari 32 negara yang ikut serta menandatangani konvensi tersebut. Negara-negara ini otomatis menjadi anggota pendiri IOMed.

    Rinciannya, 14 negara di Afrika seperti Aljazair, Benin, Kamerun, Republik Kongo, Djibouti, Guinea Khatulistiwa, Etiopia, Gabon, Guinea-Bissau, Kenya, Mauritania, Sudan, Uganda, dan Zimbabwe.

    Lalu, enam negara di Asia yang terdiri dari China, Kamboja, Indonesia, Laos, Pakistan, dan Timor-Leste. Ada pula lima negara dari Amerika Latin & Karibia, yakni Kuba, Dominika, Jamaika, Nikaragua, dan Venezuela.

    Kemudian dua negara di Eropa yaitu Belarus dan Serbia. Serta lima negara di Oseania/Pasifik, yakni Kiribati, Nauru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

    Tak hanya itu, perwakilan tingkat tinggi dari lebih dari 50 negara lainnya dan hampir 20 organisasi internasional juga turut hadir dalam acara tersebut.

    “IOMed merupakan langkah inovatif dalam supremasi hukum internasional dan memiliki makna penting dalam sejarah hubungan antarnegara,” kata Menlu China Wang Yi dalam sambutannya.