Negara: Kenya

  • Meta Umumkan Instagram Akan Batasi Konten untuk Remaja

    Meta Umumkan Instagram Akan Batasi Konten untuk Remaja

    Anda sedang membaca rangkuman berita-berita pilihan dari berbagai negara sepanjang 24 terakhir.

    Dunia Hari Ini, edisi Rabu, 15 Oktober 2025, kita awali dengan peraturan baru di Instagram.

    Konten untuk remaja akan dibatasi

    Konten di Instagram untuk remaja akan secara default menjadi format PG-13 (pengaturan untuk penonton berusia minimal 13 tahun) dan tidak akan dapat diubah tanpa izin orangtua.

    Artinya, anak-anak yang menggunakan akun khusus remaja akan secara otomatis melihat foto dan video di Instagram yang mirip dengan yang mereka lihat dengan film berlabel PG-13: tidak ada seks, narkoba, atau adegan berbahaya.

    “Ini termasuk menyembunyikan atau tidak merekomendasikan unggahan dengan bahasa kasar, aksi berisiko tertentu, dan konten yang dapat mendorong [perilaku] yang berpotensi membahayakan,” demikian pernyataan Meta, hari ini.

    Meta menyebut pembatasan ini sebagai langkah yang paling signifikan sejak Instagram memperkenalkan akun remaja tahun lalu.

    Siapa pun berusia di bawah 18 tahun yang mendaftar sebagai pengguna Instagram secara otomatis dimasukkan ke dalam akun remaja yang dibatasi, kecuali orangtua atau wali memberi mereka izin.

    Tahanan Palestina pulang ke rumah

    Tahanan Palestina yang kembali ke Gaza dan Tepi Barat menuduh adanya perlakuan buruk di tangan otoritas Israel, dengan mengatakan mereka dipukuli, disiksa, dan diberi “makanan busuk.”

    Hampir 2.000 tahanan, sebagian besar ditahan tanpa dakwaan, sudah dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran sandera Israel yang ditahan oleh Hamas.

    Tuduhan perlakuan buruk itu sejalan dengan laporan warga Palestina lainnya yang mengatakan mereka telah dianiaya dan disiksa di tahanan Israel, serta temuan dari lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Sampai hari pertukaran sandera, warga Palestina telah diperingatkan oleh saluran militer resmi Israel untuk tidak merayakan kepulangan keluarga mereka, bahkan militer Israel atau IDF menyebarkan selebaran larangan dari udara di atas permukiman Ramallah.

    Militer Madagaskar mengambil alih kekuasaan

    Seorang pejabat militer di Madagaskar menyebut angkatan bersenjata negara tersebut akan mengambil alih kekuasaan di negara kepulauan di Afrika itu.

    Hal ini dilakukan menyusul protes yang dipimpin oleh anak-anak muda terhadap pemerintah, yang terinspirasi dengan aksi serupa di Kenya dan Nepal.

    Para pengunjuk rasa mengangkat berbagai isu, termasuk kemiskinan dan biaya hidup, akses ke pendidikan tinggi, dan dugaan korupsi oleh pejabat pemerintah beserta keluarga dan rekan mereka.

    Presiden Madagaskar, Andry Rajoelina, sebelumnya dikabarkan sudah melarikan diri dari negaranya di tengah gelombang protes dalam negeri.

    Kebakaran pabrik garmen mematikan

    Setidaknya 16 orang tewas setelah kebakaran di sebuah pabrik garmen dan gudang bahan kimia yang ada di dekatnya di kota Dhaka, Bangladesh.

    “Enam belas jenazah telah ditemukan dari lantai dua dan tiga pabrik garmen tersebut,” kata direktur pemadam kebakaran Tajul Islam Chowdhury.

    Ia menambahkan jumlah korban tewas dapat bertambah seiring berlanjutnya operasi evakuasi, namun masih belum diketahui apa penyebabnya.

    Kebakaran terjadi sekitar tengah hari di lantai tiga bangunan pabrik berlantai tujuh, kemudian menyebar ke gudang bahan kimia yang menyimpan bubuk pemutih, plastik, dan hidrogen peroksida, kata Talha Bin Jashim, pejabat pemadam kebakaran.

    Korban tewas akibat banjir di Meksiko

    Meksiko sedang dilanda dampak banjir yang meluas, setelah curah hujan tinggi melanda lima negara bagian di wilayah tengah.

    Setidaknya 64 orang telah dipastikan tewas, sebagian besar di negara bagian Veracruz dan Hidalgo, sementara 65 orang masih hilang.

    Pihak berwenang mengatakan sekitar 100.000 rumah rusak akibat hujan deras dan banjir susulan di kedua negara bagian tersebut.

    Pemerintah Meksiko kini berfokus pada upaya pembangunan kembali dan penanggulangan penyebaran penyakit akibat genangan air.

  • Hamas Serahkan Tawanan, Trump ke Tel Aviv

    Hamas Serahkan Tawanan, Trump ke Tel Aviv

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman berita-berita dunia yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Perkembangan dari Gaza menjadi pembuka edisi Senin, 13 Oktober 2025.

    Tawanan perang dibebaskan

    Media Israel melaporkan Hamas sudah menyerahkan tujuh sandera kepada Palang Merah di Kota Gaza.

    Atas nama seluruh rakyat Israel, selamat datang kembali!

    “Kami telah menunggu kalian, kami memeluk kalian.

    “Sara dan Benjamin Netanyahu,” demikian tulisan yang ditulis PM Netanyahu bagi para tawanan

    Hari ini Presiden Donald Trump diperkirakan akan mendarat di Israel untuk berpidato di hadapan parlemen Israel, kemudian ia akan bertolak ke Mesir untuk menghadiri pertemuan soal Gaza bersama para pemimpin dunia lainnya.

    Selain 20 orang Israel yang ditawan Hamas, hampir 2.000 warga Palestina ditahan Israel, yang rencananya juga akan dibebaskan sebagai bagian dari fase pertama rencana perdamaian.

    Mahasiswa Madagaskar dituduh lakukan kudeta

    Tuduhan mahasiswa hendak merebut kekuasaan dengan kekerasan disampaikan Kantor kepresidenan Madagaskar, setelah semakin banyak tentara yang mendukung gerakan protes yang dipimpin oleh pemuda.

    Presiden Magadaskar, Andry Rajoelina mendesak melakukan “dialog untuk menyelesaikan krisis”, sebut pernyataan itu.

    Namun, keberadaan Rajoelina tidak diketahui, sehingga banyak warga yakin ia sudah meninggalkan negara itu.

    Protes yang terinspirasi oleh gerakan yang dipimpin Generasi Z di Kenya dan Nepal ini dimulai pada 25 September, dipicu kekurangan air dan listrik, sebelum bergulir lebih besar dan menjadi ancaman bagi pemerintahan Rajoelina sejak terpilih kembali pada tahun 2023.

    Setidaknya 41 orang tewas di Meksiko

    Penyebabnya adalah tanah longsor dan banjir yang dipicu oleh hujan lebat yang terus-menerus di Meksiko bagian tengah dan tenggara.

    Di Veracruz, curah hujan tercatat lebih dari 50 cm sepanjang 6-9 Oktober.

    Di Poza Rica, sebuah kota penghasil minyak yang terletak 275 kilometer di timur laut Mexico City, hampir tidak ada peringatan sebelum air datang.

    Pihak berwenang mengatakan hingga saat ini mereka sedang mencari 27 orang hilang di seluruh negeri.

    Sementara itu, lebih dari 320.000 orang terkena dampak pemadaman listrik yang disebabkan oleh hujan lebat.

    Pemerintah Australia bersikukuh tidak bernegosiasi dengan peretas

    Pemerintah federal Australia tetap pada pendiriannya untuk tidak bernegosiasi dengan penjahat siber atau membayar tebusan, setelah ada ancaman untuk merilis data Qantas yang dicuri.

    Perusahaan penerbangan Australia ini adalah salah satu dari 40 perusahaan global pengguna cloud Salesforce yang datanya dicuri.

    Setelah batas waktu pembayaran tebusan yang ditetapkan berakhir akhir pekan lalu, peretas merilis data yang melibatkan data pribadi 5,7 juta pelanggan Qantas tersebut di web gelap.

    Bagi sebagian besar pelanggannya, data yang dicuri terbatas pada nama, alamat email, dan detail frequent flyer, sementara beberapa lainnya mencakup alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan jenis kelamin, tetapi Qantas mengatakan tidak ada detail kartu kredit yang terdampak.

    Jaksa Agung Federal Michelle Rowland mengatakan pemerintah telah mengalami kemajuan setelah berkomitmen untuk menegakkan hukum privasi, dibuktikan dengan kewenangan baru Komisioner Informasi Australia dan peningkatan sanksi bagi perusahaan yang gagal melindungi data pelanggan.

  • Harga Langganan Internet Rumah RI Termahal di Asean 2025, Filipina-Malaysia Kalah

    Harga Langganan Internet Rumah RI Termahal di Asean 2025, Filipina-Malaysia Kalah

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga langganan internet tetap atau fixed broadband di Indonesia mencapai US$0,41 megabit per detik (Mbps), paling mahal dibandingkan dengan biaya internet di negara Asia Tenggara lainnya.

    Dilansir dari laman Visual Capitalist mengacu data We Are Social, harga yang dibayarkan orang untuk mengakses internet bervariasi di seluruh dunia. 

    Di Filipina, biaya rata-rata yang dihabiskan untuk berlangganan internet rumah mencapai US$0,14. Sementara itu Malaysia dan Vietnam masing-masing sekitar US$0,09 dan US$0,04. Singapura terendah di Asia Tenggara dengan tarif US$0,03 per Mbps. 

    Data dari We Are Social membandingkan biaya langganan internet dari lebih dari 60 negara pada 2025. Data tersebut membandingkan biaya internet fixed broadband per Mbps.

    Hasilnya, biaya internet termahal di dunia berasal dari negara-negara teluk dan Afrika sub-Sahara. Di puncak daftar, terdapat negara Uni Emirat Arab yang mencatatkan biaya rata-rata internet sebesar US$,31 per Mbps. 

    Biaya internet di Uni Emirat Arab jomplang dibandingkan negara dengan biaya internet paling mahal di posisi kedua yakni Ghana. Negara di Afrika itu memiliki biaya internet sebesar US$2,58.

    “Harga tinggi ini sering kali disebabkan oleh terbatasnya persaingan, tantangan infrastruktur, dan faktor regulasi,” tulis Visual Capitalist dalam laporannya dikutip Bisnis pada Sabtu (4/10/2025). 

    Swiss, Kenya, dan Maroko juga menempati peringkat tinggi dalam daftar negara dengan biaya internet tinggi. Kesemua negara itu memiliki biaya internet melebihi US$1 per Mbps.

    Sementara, sejumlah negara mencatatkan biaya internet paling murah. Negara-negara seperti Rumania misalnya memiliki  biaya internet US$0,01 per Mbps, Rusia US$0,02 per Mbps, dan Polandia US$0,03 per Mbps.

    Negara-negara Eropa Timur secara konsisten unggul dalam hal keterjangkauan, kemungkinan karena persaingan yang ketat dan investasi pemerintah dalam infrastruktur digital. 

    Adapun, negara-negara Asia seperti Vietnam, China, dan Korea Selatan menyediakan internet cepat dengan harga rendah, beberapa di antaranya hanya US$0,05 per Mbps.

    Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan biaya internet paling mahal. Indonesia memiliki biaya internet sebesar US$0,41 per Mbps.

    Sementara, negara-negara di Asia Tenggara lainnya memiliki biaya internet masing-masing Filipina sebesar US$0,14 per Mbps, Malaysia sebesar US$0,09 per Mbps, Vietnam sebesar US$0,04 per Mbps, Singapura sebesar US$0,03 per Mbps, serta Thailand sebesar US$0,02 per Mbps.

  • Pakar sebut pemanfaatan energi panas bumi pacu ekonomi di daerah

    Pakar sebut pemanfaatan energi panas bumi pacu ekonomi di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Pakar energi dari ITB Ali Ashat menyatakan pemanfaatan energi panas bumi tak hanya mendukung penurunan emisi karbon dan memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi turut memacu ekonomi daerah dan menyerap ribuan tenaga kerja.

    Menurut dia, dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, Indonesia berada di titik strategis dalam peta energi global, karena menyimpan cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia dengan potensi mencapai 23,7 gigawatt (GW).

    Kapasitas sebesar itu bukan hanya menopang ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam transisi menuju energi bersih.

    Dirinya menyampaikan pemanfaatan energi panas bumi tak terlalu berdampak pada lingkungan, seperti pencemaran air tanah.

    Menurutnya, sumber energi tersebut berada jauh di bawah permukaan bumi sehingga tidak mengganggu kebutuhan air warga.

    Manfaat nyata terlihat dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Jawa Barat, yang telah beroperasi sejak 1983.

    Selama lebih dari 40 tahun, warga dan industri sekitar hidup harmonis berdampingan dengan energi hijau itu.

    Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Gunung Kamojang Sudarman menyampaikan selain mendukung sektor pertanian, PLTP membuka lapangan kerja dan melahirkan inovasi lokal seperti olahan kulit kopi yang dikembangkan menjadi teh, tepung, hingga produk kecantikan.

    “Banyak warga yang dulu menganggur kini punya pekerjaan. Ekonomi masyarakat pun tumbuh,” ujar Sudarman.

    Dampak ekonomi dari pemanfaatan panas bumi juga signifikan. Proyek-proyek di berbagai daerah telah membuka ribuan lapangan kerja baru, mendorong tumbuhnya UMKM, serta memperbaiki infrastruktur publik.

    PLTP Kamojang dan juga PLTP Patuha, Jawa Barat, menjadi contoh pemasok energi bersih, dengan keduanya menciptakan 1.500 lapangan kerja langsung maupun tidak langsung, sekaligus menjalankan program pemberdayaan masyarakat mulai dari pelatihan UMKM, koperasi desa, hingga dukungan pertanian organik.

    Sementara itu, pengamat energi Komaidi Notonegoro menilai pemerintah sudah menunjukkan keseriusan mendorong pemanfaatan energi panas bumi.

    Ia menyoroti langkah-langkah terbaru seperti penandatanganan nota kesepahaman antara Pertamina dan PLN, serta keterlibatan Danantara.

    “Sekarang ada upaya pemerintah ingin mengakselerasi perkembangan geothermal di aspek pengembangan dan pengusahaan,” ujarnya.

    Keunggulan panas bumi adalah sifatnya yang stabil dan tersedia 24 jam sehari.

    Berbeda dengan energi surya atau angin yang bergantung pada cuaca, panas bumi bisa menjadi sumber energi baseload yang konsisten.

    Hal ini menjadikannya tulang punggung ideal bagi sistem energi bersih Indonesia.

    Sedangkan, pengamat ekonomi energi Universitas Padjajaran Yayan Satyaki menilai kunci sukses pengembangan geothermal ada pada kesiapan regulasi yang mendukung kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

    Ia mencontohkan Kenya yang berhasil mengembangkan geothermal sejak 1982 dengan model kemitraan inklusif.

    Pemerintah Indonesia kini tengah merevisi PP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi, yang mencakup skema pelelangan yang lebih sederhana, insentif fiskal, jaminan pemulihan lingkungan, hingga penguatan aspek sosial agar proyek diterima masyarakat secara inklusif dan transparan.

    Dari sisi swasta, sinergi juga semakin terlihat, seperti yang dilakukan antara PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dan PT FirstGen Geothermal Indonesia.

    Kedua perusahaan itu menunjukkan komitmen sektor bisnis untuk mempercepat transisi energi sekaligus membuka peluang kerja hijau.

    Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan transisi energi bersih akan menciptakan 24 juta lapangan kerja global pada 2030. Dengan potensi 24 ribu MW (24 GW), Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi hijau di Asia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Chaos! Demo Gen Z Memanas, Presiden Minta Maaf & Bubarkan Pemerintahan

    Chaos! Demo Gen Z Memanas, Presiden Minta Maaf & Bubarkan Pemerintahan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Demonstrasi besar-besaran yang melanda kota-kota di Madagaskar memaksa Presiden Andry Rajoelina mengambil langkah drastis dengan membubarkan pemerintahannya.

    Adapun gelombang protes tersebut dipelopori anak muda atau “Gen Z” yang dipicu oleh krisis air dan listrik. Demonstrasi yang berlangsung selama 3 hari itu pecah menjadi bentrokan berdarah antara massa dan aparat.

    Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kericuhan telah menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya.

    Demonstrasi ini disebut sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di pulau Samudra Hindia tersebut, sekaligus tantangan paling serius bagi Rajoelina sejak terpilih kembali pada 2023. Aksi para pemuda itu terinspirasi dari gelombang protes “Gen Z” di Kenya dan Nepal yang berhasil memaksa perubahan politik di kedua negara tersebut.

    Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, Televiziona Malagasy, Rajoelina menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat.

    “Kami mengakui dan meminta maaf jika anggota pemerintahan tidak melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada mereka,” ujarnya, dilansir The Guardian.

    “Saya memahami kemarahan, kesedihan, dan kesulitan yang ditimbulkan oleh pemadaman listrik serta gangguan pasokan air. Saya mendengar seruan itu, saya merasakan penderitaan itu, dan saya memahami dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari,” imbuhnya.

    Rajoelina mengatakan bahwa pendaftaran calon perdana menteri baru akan dibuka dalam tiga hari ke depan sebelum kabinet baru dibentuk. Ia juga berjanji membuka ruang dialog dengan kaum muda serta menyiapkan langkah-langkah untuk membantu pelaku usaha yang terkena dampak penjarahan selama kerusuhan.

    Sejak awal pekan lalu, ribuan orang berpakaian hitam berbaris di ibu kota Antananarivo dengan meneriakkan tuntutan agar Rajoelina mundur. Kepolisian merespons dengan tembakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa, menyebabkan lebih dari seratus orang terluka.

    Kantor HAM PBB menyalahkan “tindakan represif” aparat keamanan atas sebagian besar korban jiwa. Namun, mereka juga mencatat bahwa sejumlah kematian disebabkan oleh kekerasan serta penjarahan yang dilakukan kelompok kriminal yang tidak terkait dengan demonstran.

    Kementerian Luar Negeri Madagaskar menolak data korban yang dilaporkan PBB. Menurut pemerintah, angka-angka itu tidak bersumber dari otoritas nasional yang sah dan hanya “berdasarkan rumor atau informasi keliru.”

    Pada Senin, kerumunan massa kembali berkumpul di sebuah universitas di Antananarivo. Para demonstran melambaikan poster, menyanyikan lagu kebangsaan, dan mencoba bergerak menuju pusat kota.

    Namun, polisi kembali menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka. Pemerintah telah memberlakukan jam malam sejak pekan lalu, berlaku dari senja hingga fajar.

    Para demonstran juga mengadopsi simbol dan taktik gerakan di negara lain seperti bendera bajak laut Jolly Roger dari serial anime Jepang One Piece sebagai lambang perlawanan.

    Mereka mengibarkan bendera yang digunakan dalam protes di Nepal itu, di mana perdana menteri akhirnya mundur awal bulan ini. Selain itu, para pemuda Madagaskar meniru strategi mobilisasi daring ala protes Kenya tahun lalu yang sukses menggagalkan rancangan undang-undang pajak pemerintah.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Berikut daftar negara yang sudah mengakui Palestina:

    Pengakuan Terhadap Palestina Mulai 2024-2025

     

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Prancis 22 September 2025

    Luksemburg 22 September 2025

    Malta 22 September 2025

    Monako 22 September 2025

    Belgia 22 September 2025

    Andorra 22 September 2025

    Inggris 21 September 2025

    Australia 21 September 2025

    Kanada 21 September 2025

    Portugal 21 September 2025

    Meksiko 20 Maret 2025

     

    2010-2019

     

    Ekuador 27 Desember 2010

    Bolivia 17 Desember 2010

    Argentina 6 Desember 2010

    Islandia 15 Desember 2011

    Brasil 3 Desember 2011

    Grenada 25 September 2011

    Antigua dan Barbuda 22 September 2011

    Dominika 19 September 2011

    Belize 9 September 2011

    St. Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011

    Honduras 26 Agustus 2011

    El Salvador 25 Agustus 2011

    Suriah 18 Juli 2011

    Sudan Selatan 14 Juli 2011

    Liberia 1 Juli 2011

    Lesotho 3 Mei 2011

    Uruguay 16 Maret 2011

    Paraguay 29 Januari 2011

    Suriname 26 Januari 2011

    Peru 24 Januari 2011

    Guyana 13 Januari 2011

    Chili 7 Januari 2011

    Thailand 18 Januari 2012

    Haiti 27 September 2013

    Guatemala 9 April 2013

    Swedia 30 Oktober 2014

    St. Lucia 14 September 2015

    Tahta Suci 26 Juni 2015

    Kolombia 3 Agustus 2018

    St. Kitts dan Nevis 29 Juli 2019

     

    1991-2009

     

    Eswatini 1 Juli 1991

    Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992

    Georgia 25 April 1992

    Turkmenistan 17 April 1992

    Azerbaijan 15 April 1992

    Kazakstan 6 April 1992

    Uzbekistan 25 September 1994

    Tajikistan 2 April 1994

    Kirgistan 1 November 1995

    Afrika Selatan 15 Februari 1995

    Papua Nugini 13 Januari 1995

    Malawi 23 Oktober 1998

    Timor Leste 1 Maret 2004

    Montenegro 24 Juli 2006

    Pantai Gading 1 Desember 2008

    Lebanon 30 November 2008

    Kosta Rika 5 Februari 2008

    Republik Dominika 15 Juli 2009

    Venezuela 27 April 2009

     

     1988-1989

     

    Bhutan 25 Desember 1988

    Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988

    Burundi 22 Desember 1988

    Botswana 19 Desember 1988

    Nepal 19 Desember 1988

    Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988

    Polandia 14 Desember 1988

    Oman 13 Desember 1988

    Gabon 12 Desember 1988

    Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988

    Mozambik 8 Desember 1988

    Angola 6 Desember 1988

    Republik Kongo 5 Desember 1988

    Sierra Leone 3 Desember 1988

    Uganda Desember 3, 1988

    Laos 2 Desember 1988

    Chad 1 Desember 1988

    Ghana 29 November 1988

    Togo 29 November 1988

    Zimbabwe 29 November 1988

    Maladewa 28 November 1988

    Bulgaria 25 November 1988

    Tanjung Verde 24 November 1988

    Korea Utara 24 November 1988

    Niger 24 November 1988

    Rumania 24 November 1988

    Tanzania 24 November 1988

    Hongaria 23 November 1988

    Mongolia 22 November 1988

    Senegal 22 November 1988

    Burkina Faso 21 November 1988

    Kamboja 21 November 1988

    Komoro 21 November 1988

    Guinea 21 November 1988

    Guinea-Bissau 21 November 1988

    Mali 21 November 1988

    Tiongkok 20 November 1988

    Belarus 19 November 1988

    Namibia 19 November 1988

    Rusia 19 November 1988

    Ukraina 19 November 1988

    Vietnam 19 November 1988

    Siprus 18 November 1988

    Republik Ceko 18 November 1988

    Mesir 18 November 1988

    Gambia 18 November 1988

    India 18 November 19881

    Nigeria 18 November 1988

    Seychelles Slowakia 18 November 1988

    Sri Lanka 18 November 1988

    Albania 17 November 1988

    Brunei Darussalam 17 November 1988

    Djibouti 17 November 1988

    Mauritius 17 November 1988

    Sudan 17 November 1988

    Afganistan 16 November 1988

    Bangladesh 16 November 1988

    Kuba 16 November 1988

    Yordania 16 November 1988

    Madagaskar 16 November 1988

    Nikaragua 16 November 1988

    Pakistan 16 November 1988

    Qatar 16 November, 1988

    Arab Saudi 16 November 1988

    Serbia 16 November 1988

    Uni Emirat Arab 16 November 1988

    Zambia 16 November 1988

    Aljazair 15 November 1988

    Bahrain 15 November 1988

    Indonesia 15 November 1988

    Irak 15 November 1988

    Kuwait 15 November 1988

    Libya Malaysia 15 November 1988

    Mauritania 15 November 1988

    Maroko 15 November 1988

    Somalia 15 November 1988

    Tunisia 15 November 1988

    Turki 15 November 1988

    Yaman 15 November 1988

    Iran 4 Februari 1988

    Filipina 1 September 1989

    Vanuatu 21 Agustus 1989

    Benin 1 Mei 1989

    Guinea Khatulistiwa 1 Mei 1989

    Kenya 1 Mei 1989

    Etiopia 4 Februari 1989

    Rwanda 2 Januari 1989

  • Jerman Pangkas Bantuan, Apa Imbasnya Bagi Negara Berkembang?

    Jerman Pangkas Bantuan, Apa Imbasnya Bagi Negara Berkembang?

    Jakarta

    Koalisi pemerintahan Jerman yang terdiri dari konservatif (CDU/CSU) dan Sosial Demokrat (SPD) telah memangkas anggaran Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) sebesar 8% menjadi sedikit di bawah €10 miliar (sekitar Rp191,39 triliun).

    Menteri Pembangunan Reen Alabali Radovan (SPD) jelas tentang dampak pemotongan ini: “Anggaran saya turun sekitar €910 juta (sekitar Rp17,41 triliun) dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat meningkatnya krisis, Jerman berinvestasi jauh lebih sedikit dalam kerja sama internasional dibandingkan yang sebenarnya sangat mendesak dibutuhkan.”

    Namun demikian, ia mengatakan kepada parlemen Bundestag bahwa langkah-langkah tersebut tidak akan melumpuhkan kebijakan pembangunan Jerman.

    “Kita masih jauh dari kondisi Amerika, dan memang sudah seharusnya begitu,” tegas menteri yang ditunjuk pada Mei 2025 itu.

    Ia berusaha menepis perbandingan dengan pemangkasan bantuan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump.

    Peningkatan dramatis kelaparan dan malnutrisi

    Alabali Radovan memberi salah satu contoh dampak dari kebijakan Trump: “Di Kenya, lebih dari 700.000 pengungsi, banyak di antaranya dari Somalia, secara langsung terdampak oleh pemangkasan bantuan AS terhadap Program Pangan Dunia.”

    Menteri berusia 35 tahun itu mengatakan bahwa mereka hanya menerima sepertiga dari jatah makanan yang diperlukan, yang menyebabkan peningkatan dramatis kelaparan dan malnutrisi.

    “Ketegangan semakin meningkat, banyak orang harus mengungsi, kawasan ini semakin tidak stabil,” ia memperingatkan. “Hal ini tidak dapat diterima secara kemanusiaan dan juga bukan merupakan kepentingan keamanan Jerman.”

    Namun, organisasi bantuan mengatakan bahwa pemangkasan oleh Jerman juga akan membawa konsekuensi drastis.

    Dibandingkan dengan tahun 2024, bantuan darurat akut yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri berkurang lebih dari setengahnya: €1,05 miliar (sekitar Rp20,10 triliun) dibandingkan €2,23 miliar (sekitar Rp42,67 triliun). Dan bantuan tersebut telah turun dua pertiga sejak 2022.

    Thorsten Klose-Zuber, Sekretaris Jenderal LSM Help, membunyikan alarm. Ia mengatakan bahwa pemangkasan 50% terhadap bantuan darurat akan membuat lebih dari 4 juta orang di seluruh dunia tidak lagi menerima bantuan pangan.

    “Penghentian bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat dan pemotongan setengah anggaran Jerman bukanlah awal dari masalah keuangan kita. Selama bertahun-tahun ini, hampir tidak mungkin menjangkau setengah dari orang-orang yang terdampak,” tambah Klose-Zuber.

    Ia memperkirakan jumlah total orang yang membutuhkan mencapai lebih dari 320 juta.

    Konsekuensi bagi layanan kesehatan dan air minum

    Pengurangan drastis dana bantuan juga memiliki dampak nyata di bidang lain.

    “Lebih dari satu setengah juta orang akan kehilangan layanan kesehatan dasar mereka akibat pemangkasan Jerman,” kata sekretaris jenderal Help.

    Situasi serupa juga terjadi terkait akses ke air minum bersih, menurut Klose-Zuber.

    Menurut pandangannya, hampir semuanya kekurangan di wilayah-wilayah krisis besar.

    Dan ia tidak hanya merujuk pada negara-negara yang dilanda konflik, tetapi juga bencana alam seperti gempa bumi, misalnya di Myanmar atau Afghanistan.

    Di kedua negara tersebut, ribuan orang meninggal dunia dan terjadi kehancuran besar, terutama terhadap bangunan.

    Kesimpulannya terdengar hampir putus asa: “Hal ini semakin membuat saya berpikir tentang seorang dokter darurat yang datang ke lokasi kecelakaan lalu lintas dengan lima korban luka parah, dan dokter itu harus memprioritaskan siapa yang mati dan siapa yang dirawat.”

    Menurut Klose-Zuber, organisasi bantuannya berada dalam posisi serupa. Mereka hanya bisa berkonsentrasi pada negara-negara dengan kebutuhan terbesar.

    Kepala LSM itu tidak berpikir bahwa negara lain akan turun tangan menutup kesenjangan yang ditimbulkan oleh pemangkasan anggaran Jerman: “Kami menyaksikan adanya pergerakan fundamental secara global, khususnya dari negara-negara donor Barat tradisional, untuk menarik diri secara finansial dari sistem multilateral yang disepakati.”

    Ini adalah tren global yang ia pandang secara kritis.

    Partai Hijau anggap pemangkasan tidak bertanggung jawab

    Menurut pandangan Partai Hijau yang berhaluan lingkungan, pemangkasan besar terhadap pembangunan dan bantuan darurat adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.

    “Tidak ada yang mengklaim bahwa kita sendirian bisa menutup kesenjangan yang ditinggalkan oleh AS dengan penarikannya,” kata anggota Bundestag Jamila Schäfer.

    “Namun kenyataan bahwa kita bahkan tidak berusaha sedikit pun untuk menutup kesenjangan itu benar-benar menyakitkan, terutama bagi orang-orang yang terdampak langsung.”

    Sementara itu, partai konservatif Demokrat Kristen dan partai saudara Bavariannya, Uni Sosial Kristen, memiliki pandangan yang sepenuhnya berbeda tentang efektivitas bantuan pembangunan Jerman dan internasional.

    “Saya pikir menebar ketakutan global itu salah,” kata anggota CDU Inge Grässle dalam debat Bundestag.

    Kaum konservatif ingin menunjukkan bahwa hasil yang baik tetap bisa dicapai dalam kerja sama pembangunan dengan dana €10 miliar (sekitar Rp191,39 triliun).

    AfD ingin memangkas bantuan pembangunan lebih parah lagi

    Jika partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) yang menentukan, anggaran Kementerian Pembangunan akan dipangkas menjadi €2,5 miliar (Rp47,85 triliun).

    Kenyataannya, anggaran tersebut sekitar empat kali lipat lebih tinggi meski ada pemangkasan. Mirco Hanker menganggapnya sebagai “pemborosan uang pembayar pajak.”

    Sebagai contoh, ia menyinggung konsep elektromobilitas yang didukung Jerman di India.

    “Seseorang setidaknya bisa mempertanyakan apakah India, sebagai bangsa besar dan kekuatan yang sedang bangkit yang berhasil mendaratkan probe di bulan, tidak bisa membiayai sendiri konsep dan infrastrukturnya?” tanya Hanker.

    Menteri Pembangunan, Reem Alabali Radovan, sebagian besar tidak terpengaruh oleh pandangan AfD dan suara-suara kritis lainnya.

    “Setiap euro yang diinvestasikan secara bijak di seluruh dunia mempromosikan keamanan dan perdamaian, termasuk bagi kita di Eropa dan Jerman,” katanya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Garuda Indonesia hingga Juni tahun ini operasikan 70 rute penerbangan

    Garuda Indonesia hingga Juni tahun ini operasikan 70 rute penerbangan

    kami juga mengkaji perluasan jaringan domestik dan internasional dengan tetap mengedepankan profitabilitas dan seiring dengan kesiapan armada

    Jakarta (ANTARA) – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk hingga Juni tahun ini mengoperasikan 70 rute penerbangan yakni 50 rute domestik dan 20 rute internasional.

    “Dapat kami sampaikan, hingga Juni 2025 kami mengoperasikan 70 rute yaitu 50 rute domestik dan 20 internasional, dengan 52 destinasi (37 destinasi domestik dan 15 destinasi internasional),” ujar Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Kemudian, lanjutnya, kondisi armada yang siap untuk beroperasi (serviceable armada) sebanyak 58 pesawat yang terdiri dari 40 pesawat berbadan ramping (narrow body) dan juga 18 pesawat berbadan lebar (wide body) dengan tingkat keterisian 78 persen untuk penumpang dan 43 persen untuk kargo.

    Di samping itu, Garuda juga berhasil menambah frekuensi penerbangan sebesar 2.809 frekuensi menjadi 37.880 frekuensi.

    Garuda Indonesia akan semakin memaksimalkan pengembangan jaringan penerbangan, rute-rute menguntungkan (profitable), optimalisasi kanal (channel) yang dimiliki perusahaan, optimalisasi penggunaan digitalisasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Kemudian digitalisasi pasar yang cukup besar yaitu umroh dan haji, serta terus membangun kemitraan global, dan memperkuat lini bisnis kargo dan ancillary (tambahan).

    Dari sisi pengelolaan rute hingga Agustus 2025, Garuda membuka dua rute baru yaitu Jakarta-Samarinda dan Halim-Denpasar, serta melakukan knock-off beberapa rute kurang menguntungkan (non-profitable).

    Sampai akhir tahun direncanakan ada beberapa rute tambahan yang akan Garuda hentikan operasionalnya, dan kemudian juga melakukan restrukturisasi rute intra-Papua, serta pembukaan rute baru, kemungkinan ini market-nya cukup besar yaitu Halim-Palembang.

    “Selain itu kami juga mengkaji perluasan jaringan domestik dan internasional dengan tetap mengedepankan profitabilitas dan seiring dengan kesiapan armada,” kata Reza Aulia Hakim.

    Dari sisi kemitraan maskapai (airline partnership), Garuda Indonesia memiliki banyak mitra sekitar 70-an mitra, dan kemudian Garuda memperluas konektivitas internasional dengan berbagai maskapai global seperti Starlux, Japan Airlines, IndiGo, Kenya Airways. Kolaborasi ini menambah akses ke puluhan rute baru, (8:00) baik di Asia, Eropa, India, Afrika dan domestik Indonesia.

    “Ke depan penambahan (airline partnership) dengan beberapa maskapai global, kerja samanya kita dengan JetBlue, Riyadh Air, dan Virgin Atlantic pada tahun depan untuk memperkuat ekosistem kami di global,” ujar Reza Aulia Hakim.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Badan Penerimaan Negara, Kunci Solusi Fiskal Pemerintah

    Badan Penerimaan Negara, Kunci Solusi Fiskal Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kini memasuki fase krusial. Setelah bertahun-tahun menjadi wacana sejak era Presiden Joko Widodo, pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dalam Perpres No. 79/2025 secara eksplisit memasukkan agenda pendirian BPN.

    Momentum ini menjadi titik eksekusi nyata reformasi perpajakan dari sekadar optimalisasi teknis menjadi langkah kelembagaan yang lebih radikal. BPN diproyeksikan sebagai lembaga yang memisahkan fungsi penghimpunan penerimaan negara dari Kementerian Keuangan, memberi keleluasaan manajerial untuk merespons dinamika ekonomi dengan cepat.

    Namun, langkah ini memantik perdebatan internal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo terkait pembentukan BPN.

    “Itu [Badan Penerimaan Negara] belum, itu belum saya sentuh.” (Bisnis.com, 16 September 2025). Ia bahkan menekankan bahwa di banyak negara, otoritas penerimaan tetap berada dalam struktur kementerian. “Kalau kita buat kita sendirian, nanti aneh lagi. Jadi kita akan optimalkan sistem yang ada.” (Kontan.co.id, 8 September 2025).

    Meskipun demikian, argumen ini tidak sepenuhnya tepat. Beberapa negara, seperti Peru dengan lembaga SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), berhasil meningkatkan tax ratio setelah membentuk otoritas yang relatif independen.

    Konteks di balik urgensi BPN adalah krisis penerimaan negara yang nyata. Data awal 2025 menunjukkan penerimaan pajak turun hingga 30,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Penurunan ini menegaskan rapuhnya sistem perpajakan Indonesia, yang terlalu bergantung pada sektor komoditas unggulan seperti batu bara dan minyak sawit. Begitu harga global turun, fiskal negara langsung terguncang.

    Selain itu, basis pajak yang sempit, kepatuhan yang rendah, dan digitalisasi yang gagal melalui Core Tax System menambah beban. Alih-alih menjadi solusi, sistem ini menghadapi masalah integrasi data, gangguan teknis, dan minimnya kesiapan infrastruktur sehingga sebagian proses justru kembali ke mekanisme lama.

    Sejumlah analisis sebelumnya menyinggung akar persoalan ini. Perluasan basis pajak memang menjadi agenda utama, tetapi keterbatasan struktural dari dominasi sektor informal hingga lemahnya kepatuhan membatasi efektivitas reformasi.

    Strategi yang sama terus dipertahankan, namun data menegaskan bahwa ketergantungan pada model lama semakin mem-perlebar kesenjangan fiskal dan ekonomi.

    Salah satu akar masalah adalah kelembagaan. Selama ini, otoritas pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) di bawah Kementerian Keuangan.

    Struktur ini mengekang fleksibilitas birokrasi. DJP sulit merancang organisasi, merekrut SDM, atau mengatur anggaran sendiri.

    BPN ditawarkan sebagai solusi. Lembaga ini bukan sekadar struktur tambahan, tetapi memberi keleluasaan manajerial agar sistem perpajakan bisa beradaptasi cepat dengan dinamika ekonomi. Namun, otonomi tidak otomatis menjamin efektivitas.

    Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme check and balance, BPN berisiko hanya menjadi birokrasi baru dengan biaya tinggi.

    NEGARA LAIN

    Pengalaman internasio-nal menunjukkan variasi model yang patut dicermati. Australia tetap mempertahankan Australian Taxation Office (ATO) di bawah Kementerian Keuangan, tetapi dengan keleluasaan penuh dalam anggaran dan manaje-men.

    Korea Selatan melalui National Tax Service (NTS) juga relatif independen, dengan fleksibilitas tinggi dalam SDM dan kebijakan. Kenya bahkan membentuk Semi Autonomous Revenue Authority (SARA) yang lebih otonom.

    India sebaliknya masih menempatkan lembaga pajaknya dalam struktur birokrasi, sehingga kurang responsif terhadap perubahan. Tidak ada satu model yang sempurna. Peru dengan SUNAT-nya berhasil memperbaiki tax ratio, tetapi beberapa negara lain justru menemukan tantangan koordinasi setelah pemisahan.

    Jika Indonesia ingin mengubah krisis penerimaan menjadi momentum reformasi, langkahnya tidak bisa setengah hati. Reformasi pajak hanya akan nyata jika Indonesia mampu mengubah krisis penerimaan menja-di momentum perbaikan menyeluruh.

    Upaya perlu dimulai dengan memperluas basis pajak dan mengurangi ketergantungan pada komoditas, sekaligus menggarap potensi dari sektor digital, UMKM, hingga kepemilikan aset besar.

    Di sisi lain, digitalisasi harus diperkuat dengan memastikan Core Tax System berjalan stabil, ditopang oleh infrastruktur yang mumpuni, integrasi data lintas lembaga, serta edukasi wajib pajak yang berkesinambungan.

    Reformasi juga menuntut otonomi kelembagaan yang lebih memadai melalui BPN, agar manajemen perpajakan lebih lincah tanpa terjebak birokrasi yang berbelit. Penyederhanaan sistem pajak menjadi langkah berikutnya, karena kompleksitas hanya membuka celah bagi praktik penghindaran.

    Seluruh proses ini perlu ditu-tup dengan pembangunan transparansi dan akuntabilitas, melalui mekanisme pengawasan kolektif yang melibatkan DPR dan masyarakat sipil, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan dapat terus diperkuat.

    Pembentukan BPN bisa menjadi tonggak sejarah reformasi perpajakan Indonesia. Namun, jika hanya menambah lapisan birokrasi tanpa menyelesaikan akar masalah, risiko kegagalan tetap tinggi.

    Reformasi pajak adalah mimpi besar yang menuntut keseriusan politik, keberanian kelembagaan, dan kesiapan teknis. Tanpa kombinasi ketiganya, BPN hanyalah nama baru dari masalah lama.

  • Bikin Merinding saat Puluhan Mayat Korban Geng Haiti Dimakan Anjing

    Bikin Merinding saat Puluhan Mayat Korban Geng Haiti Dimakan Anjing

    Jakarta

    Serangan geng berdarah di Haiti menyebabkan puluhan orang tewas. Jasad korban masih tergeletak di semak-semak sampai dimakan anjing.

    Dikutip kantor berita AFP, Selasa (16/9/2025), peristiwa ini terjadi pada 11 dan 12 September di wilayah utara Ibu Kota Haiti, Port-au-Prince. Serangan ini merupakan pembunuhan massal terbaru yang mengerikan di negara Karibia yang dilanda krisis.

    Jaringan Pertahanan Hak Asasi Manusia Nasional (RNDDH) dalam sebuah laporan pada Senin (15/9) waktu setempat menyampaikan ada sejumlah korban yang belum ditemukan. Bahkan mayat-mayat masih belum dievakuasi.

    “Hingga 14 September 2025, beberapa korban masih belum ditemukan, sementara mayat-mayat masih tergeletak di semak-semak, dimakan oleh anjing,” kata RNDDH dalam laporannya.

    Kasus Kekerasan Melonjak

    Haiti, negara termiskin di belahan bumi Barat, telah dilanda kekerasan yang melonjak. Sebagian besar wilayah negara tersebut dan sebagian besar ibu kota Haiti hingga saat ini berada di bawah kendali geng-geng bersenjata.

    Situasi semakin memburuk pada awal 2024. Pada saat itu sebuah koalisi geng melancarkan gelombang serangan yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry dan penyerahan kekuasaan kepada dewan transisi presidensial.

    Ariel Henry, mengajukan pengunduran diri resminya ketika badan pemerintahan baru yang beranggotakan sembilan orang itu ditugaskan untuk memulihkan ketertiban. Salah satu tugas pertama dewan adalah menunjuk perdana menteri baru.

    Haiti tidak memiliki parlemen yang berfungsi dan belum memiliki presiden sejak pembunuhan Jovenel Moise pada tahun 2021. Pemilu terakhir diadakan pada tahun 2016.

    Badan transisi baru ini dijadwalkan memimpin negara ini hingga pemilu baru, dan pemerintahan terpilih akan mengambil alih pada 6 Februari 2026.

    Pembantaian Kejam terhadap Sipil

    Pengerahan pasukan multinasional yang dipimpin Kenya untuk mendukung polisi Haiti, gagal meredam kekerasan. Menurut RNDDH, koalisi geng ‘Viv Ansanm’ yang telah menguasai kota Cabaret sejak Maret 2024, “melakukan pembantaian yang sangat kejam terhadap penduduk sipil” di kota terdekat, Laboderie.

    Wilayah tersebut terletak sekitar 25 kilometer (15,5 mil) di utara Port-au-Prince.

    “Mereka membunuh lebih dari 50 orang dan membakar puluhan rumah,” kata kelompok itu.

    “Beberapa korban selamat berhasil melarikan diri ke daerah tetangga, sementara yang lain turun ke laut dengan perahu untuk mencoba melarikan diri dari para penyerang,” tambahnya.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bulan lalu bahwa “otoritas negara sedang runtuh” di Haiti. Dia memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa kekerasan menyebar ke luar ibu kota Haiti, tempat geng-geng menguasai lebih dari 90 persen wilayah tersebut.

    Pada hari Minggu lalu, Guterres mengutuk serangan di kawasan Cabaret, dan menyerukan negara-negara untuk “mempercepat upaya penguatan misi Dukungan Keamanan Multinasional dengan logistik, personel, & pendanaan.”

    Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, setidaknya 3.141 orang tewas di Haiti pada paruh pertama tahun ini.

    Puluhan Ribu Orang Eksodus pada 2024

    Lebih dari 40.000 orang telah meninggalkan rumah-rumah mereka di area Port-au-Prince hanya dalam waktu 10 hari pada akhir 2024 lalu. Badan migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), seperti dilansir AFP, Selasa (26/11/2024), menggambarkan gelombang pengungsian ini sebagai gelombang pengungsian terburuk dalam dua tahun terakhir di negara tersebut.

    Disebutkan IOM bahwa total 40.965 orang di Port-au-Prince telah mengungsi dalam periode 10 hari, yakni antara 11 November hingga 20 November. Beberapa orang di antaranya disebut telah melakukan pengungsian kedua atau ketiga kalinya.

    “Skala pengungsian ini belum pernah terjadi sebelumnya, sejak kami mulai merespons krisis kemanusiaan pada tahun 2022,” sebut Kepala IOM di Haiti, Gregoire Goodstein, dalam pernyataan terbarunya.

    Secara total, menurut laporan IOM, lebih dari 700.000 orang telah mengungsi akibat maraknya kekerasan geng kriminal bersenjata di Haiti.

    “Krisis ini bukan hanya tantangan kemanusiaan. Ini menjadi ujian atas tanggung jawab kita bersama,” ucap Goodstein dalam pernyataannya.

    Lihat juga Video: Gangster Haiti ‘Menggila’ Bantai 184 Lansia

    Halaman 2 dari 3

    (idn/idn)