Xcloud.id

Negara: Kazakhstan

  • OPEC+ Sepakat Genjot Produksi Minyak Mentah Mulai Agustus

    OPEC+ Sepakat Genjot Produksi Minyak Mentah Mulai Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelompok produsen minyak OPEC+ menyepakati kenaikan produksi minyak mentah sebesar 548.000 barel per hari (bph) mulai Agustus 2025, dalam langkah percepatan kenaikan pasokan di tengah fluktuasi harga minyak akibat serangan Israel dan AS terhadap Iran.

    Melansir Reuters pada Senin (7/7/2025), tambahan produksi ini berasal dari delapan negara anggota, yaitu Arab Saudi, Rusia, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Oman, Irak, Kazakhstan, dan Aljazair. Mereka mulai mengembalikan pasokan sejak April lalu dengan memangkas pengurangan sebelumnya sebesar 2,2 juta bph.

    Kenaikan pada Agustus tersebut lebih tinggi dibandingkan penambahan bulanan yang telah disetujui OPEC+ untuk Mei, Juni, dan Juli, yakni masing-masing sebesar 411.000 bph. Adapun pada April, peningkatannya hanya 138.000 bph.

    OPEC+ menyatakan keputusan menaikkan produksi didasari oleh prospek ekonomi global yang stabil dan fundamental pasar yang sehat, termasuk rendahnya tingkat persediaan minyak global.

    Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan pertama OPEC+ sejak lonjakan harga minyak global yang kemudian mereda. OPEC+, yang memasok sekitar setengah dari kebutuhan minyak dunia, sebelumnya memangkas produksi sejak 2022 guna menopang harga pasar. 

    Namun, tahun ini kebijakan itu dibalik untuk merebut kembali pangsa pasar, menyusul desakan Presiden AS Donald Trump agar kelompok tersebut menambah pasokan demi meredam harga bensin domestik.

    Langkah percepatan ini juga dipicu oleh ketidakpuasan sejumlah anggota, setelah beberapa negara seperti Kazakhstan dan Irak memproduksi melebihi kuota yang disepakati. Produksi minyak Kazakhstan bahkan kembali tumbuh dan mencetak rekor tertinggi bulan lalu.

    OPEC+, yang merupakan gabungan dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya yang dipimpin Rusia, tengah berupaya memperbesar pangsa pasar di tengah peningkatan pasokan dari produsen pesaing seperti Amerika Serikat.

    Dengan penambahan pada Agustus, OPEC+ telah mengembalikan total 1,918 juta bph sejak April, menyisakan hanya 280.000 bph dari total pemangkasan 2,2 juta bph yang akan dipulihkan. Di luar itu, OPEC+ juga memberikan izin khusus kepada UEA untuk menambah produksi sebesar 300.000 bph.

    Meski demikian, kelompok ini masih memberlakukan lapisan pemangkasan produksi lain sebesar 3,66 juta bph. Delapan negara anggota OPEC+ yang tergabung dalam pemulihan pasokan tersebut dijadwalkan akan kembali bertemu pada 3 Agustus 2025.

  • OPEC+ Sepakat Dongkrak Produksi Minyak pada Agustus 2025 – Page 3

    OPEC+ Sepakat Dongkrak Produksi Minyak pada Agustus 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Delapan negara penghasil minyak dari aliansi OPEC+ sepakat pada Sabtu, 5 Juli 2025 untuk meningkatkan produksi minyak mentah kolektif sebesar 548.000 barel per hari. Hal ini seiring OPEC+ terus mengakhiri serangkaian pemotongan pasokan sukarela.

    Mengutip CNBC, Sabtu (5/7/2025), subkelompok aliansi ini, yang terdiri dari produsen besar Rusia dan Arab Saudi, bersama Aljazair, Irak, Kazakhstan, Kuwait, Oman dan Uni Emirat Arab bertemu secara digital pada hari sebelumnya. OPEC+ diharapkan meningkatkan produksi sebesar 411.000 barel per hari.

    Dalam sebuah pernyataan, Sekretariat OPEC mengaitkan keputusan negara-negara tersebut untuk meningkatkan produksi harian pada Agustus sebesar 548.000 barel dengan “prospek ekonomi global yang stabil dan fundamental pasar yang sehat saat ini, sebagaimana tercermin dalam persediaan minyak yang rendah.”

    Delapan produsen tersebut telah menerapkan dua rangkaian pemotongan produksi sukarela di luar kebijakan formal koalisi OPEC+ yang lebih luas.Pertama, dengan total 1,66 juta barel per hari, tetap berlaku hingga akhir tahun depan.

    Berdasarkan strategi kedua, negara-negara tersebut mengurangi produksi mereka sebanyak 2,2 juta barel per hari hingga akhir kuartal pertama.

    OPEC+ awalnya bermaksud meningkatkan produksi yasebanyak 137.000 barel per hari setiap bulan hingga September 2026, tetapi baru mempertahankan laju tersebut pada April. Kelompok tersebut kemudian melipatgandakan kenaikan tersebut menjadi 411.000 barel per hari pada Mei, Juni, dan Juli — dan selanjutnya mempercepat laju peningkatan mereka pada Agustus.

    Harga minyak sempat terdongkrak dalam beberapa minggu terakhir oleh lonjakan permintaan musim panas dan perang 12 hari antara Israel dan Iran, yang mengancam pasokan Teheran dan menimbulkan kekhawatiran atas potensi gangguan pasokan yang diangkut melalui Selat Hormuz.

    Pada akhir sesi Jumat, harga minyak berjangka ditutup pada USD 68,30 per barel untuk kontrak Ice Brent dengan masa kedaluwarsa September dan pada USD 66,50 per barel untuk minyak mentah Nymex U.S. West Texas Intermediate (WTI) pada Agustus.

  • Turki Gunakan Masjid Demi Pengaruh Politik di Balkan Barat

    Turki Gunakan Masjid Demi Pengaruh Politik di Balkan Barat

    Jakarta –

    Dengan menara setinggi 50 meter dan kapasitas 8.000 jamaah, Masjid Namazgah di ibu kota Albania, Tirana, termasuk bangunan Islam paling megah di Balkan Barat. Kompleks itu dibangun dengan anggaran 30 juta Euro atau sekitar setengah triliun Rupiah, dan sepenuhnya dibiayai Diyanet, lembaga dakwah Islam asal Turki.

    Tidak heran, jika desain Masjid Namazgah dibuat mirip dengan Masjid Biru di Istabul.

    Adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sendiri yang datang meresmikan sepuluh tahun silam. Di Tirana, dia saat itu menandatangani perjanjian kerja sama pertanian dan pendidikan, serta menghibahkan sejumlah drone tempur kepada pemerintah Albania.

    Diyanet tidak hanya membiayai konstruksi, tapi juga ikut menentukan pembentukan dewan pengelola masjid. Ketika Masjid Namazgah beberapa tahun silam secara resmi menunjuk imam asal Turki, skeptisme dan penolakan sontak datang dari masyarakat Albania.

    Masjid sebagai instrumen politik

    Sebelum pembangunan Masjid Namazgah dimulai, dua bangunan keagamaan besar sudah lebih dulu berdiri di ibu kota Albania, Tirana, yakni sebuah katedral Katolik yang diresmikan tahun 2001 dan katedral Ortodoks pada 2014.

    Pada masa rezim komunis di bawah Enver Hoxha, Albania mendeklarasikan diri sebagai negara ateis pertama di dunia. Sejak 1967, segala bentuk agama dilarang dan institusi keagamaan ditutup secara total, hingga akhirnya runtuhnya Uni Sovyet 1990.

    Kini, Masjid Namazgah berdiri sebagai simbol kebangkitan Islam sekaligus alat diplomasi. “Masjid ini menunjukkan bagaimana Turki memainkan peran sebagai kekuatan regional di Balkan Barat dengan memperluas pengaruhnya lewat pembangunan masjid,” ujar Natalie Clayer, peneliti sosial dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris.

    Pembangunan masjid sempat dihentikan

    Kepentingan Ankara dalam proyek ini tampak jelas. Pembangunan Masjid Namazgah sempat dihentikan selama dua tahun, dari 2017 hingga 2019, karena pemerintah Turki meminta Albania mengekstradisi beberapa orang yang dituduh memiliki keterkaitan dengan gerakan Gülen, yang dianggap bertanggung jawab atas kudeta gagal di Turki pada 2016.

    Presiden Recep Tayyip Erdoan, yang menyalahkan tokoh agama Fethullah Gülen atas upaya kudeta tersebut, mengejar para pengikutnya baik di dalam maupun luar negeri. Pekerjaan konstruksi baru dilanjutkan setelah ekstradisi dilakukan.

    Turki geser duit Saudi

    Meskipun pendanaan pembangunan masjid sering berasal dari luar negeri, inisiatif awal biasanya datang dari komunitas lokal yang turut menyumbang dana. Namun dalam proyek-proyek besar di ibu kota, seperti Masjid Namazgah, Clayer menyebut bahwa biasanya ada kepentingan dari aktor nasional dan asing.

    “Prestise negara, kebutuhan komunitas Muslim, pencarian jati diri nasional, hingga dinamika antaragama semua berperan dalam proses pembangunan serta pemilihan gaya arsitektur rumah ibadah,” jelasnya.

    Kini, Turki menjadi pemain utama dalam pembiayaan masjid di Balkan Barat – posisi yang dulunya ditempati Arab Saudi. Saat perang Bosnia (1992–1995), sekitar 600 masjid hancur dan ratusan lainnya rusak. Setelah perang berakhir pada 1995, Saudi menjadi sponsor utama dalam upaya rekonstruksi.

    Tapi, sejak serangan 11 September 2001 dan naiknya Erdoan ke tampuk kekuasaan pada 2002, Turki mulai mengambil alih peran tersebut secara bertahap.

    Arab Saudi bergeser ke arah nasionalisme

    Di bawah kepemimpinan de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi kini lebih memprioritaskan pelestarian masjid bersejarah di dalam negeri. Melalui visi “Vision 2030”, Riyadh mengarahkan fokus pada warisan budaya nasional ketimbang ekspor ideologi keagamaan.

    “Wahhabisme kini bukan lagi titik pusat kebijakan luar negeri Arab Saudi,” ujar Kristin Smith Diwan dari Arab Gulf States Institute, Washington D.C. Bahkan, Bin Salman dalam pidato TV tahun 2021 menyebut Wahhabisme sebagai ajaran yang “telah usang”.

    Dari masjid ke mega proyek

    Turki tak sekadar mengekspor pengaruh lewat pembangunan masjid, kata Rebecca Bryant, antropolog budaya dari Universitas Utrecht. Dia menyebut strategi pembiayaan proyek di luar negeri sebagai “imperialisme infrastruktur”. Masjid hanya satu bagian dari proyek ambisius Turki yang mencakup rel kereta api, pelabuhan, hotel, pusat perbelanjaan, hingga kawasan pemerintahan.

    “Investasi Turki menjangkau dari Sarajevo hingga Batumi, dari Astana di Kazakhstan hingga Senegal,” terang Bryant. Bahkan, skyline futuristik Astana sebagian besar dibangun oleh kontraktor Turki. Banyak proyek, lanjutnya, diberikan kepada perusahaan yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan Erdoan.

    Bryant mencontohkan mega proyek yang diresmikan Erdoan pada Mei 2024 di bagian Turki dari Nikosia, ibu kota Siprus Utara. Kompleks itu terdiri dari istana presiden, gedung parlemen, hotel mewah, dan masjid—yang pada saat peresmian belum sepenuhnya selesai.

    “Bangunan-bangunan ini bukan sekadar infrastruktur, tapi ruang geopolitik di mana Turki mengekspresikan visinya tentang masa depan,” kata Bryant.

    Retorika ‘takdir bersama’

    Erdogan kerap mengaitkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dengan ikatan etnis, agama, atau sejarah. Dia menggunakan narasi “persaudaraan” dan “takdir bersama” sebagai keturunan bangsa Türk untuk memperkuat legitimasi keterlibatan Turki di luar negeri.

    Lewat proyek-proyek monumental ini, pesan yang ingin disampaikan jelas, “Kami adalah masa depan. Kami lebih modern daripada Barat,” kata antropolog Bryant.

    Dengan demikian, pembangunan masjid tak lagi sekadar urusan ibadah. Ia menjadi simbol visi masa depan Turki—di mana orientasi kemajuan tidak lagi berpusat pada Barat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kapal Tanker Raksasa Meledak Misterius Usai Singgah di Rusia, Ada Apa?

    Kapal Tanker Raksasa Meledak Misterius Usai Singgah di Rusia, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah kapal tanker minyak raksasa yang mengangkut sekitar satu juta barel minyak mentah meledak di lepas pantai Libya, menambah daftar panjang insiden misterius yang melibatkan kapal-kapal yang sebelumnya bersandar di pelabuhan Rusia.

    Ledakan yang terjadi pada 27 Juni itu diikuti oleh banjir di ruang mesin dan menyebabkan kapal terombang-ambing di laut sebelum akhirnya ditarik ke perairan timur Mediterania.

    Kapal tanker bernama Vilamoura, berbendera Kepulauan Marshall, diketahui berangkat dari pelabuhan Zuetina, Libya, dan tengah berlayar menuju Gibraltar ketika insiden terjadi. Operator kapal, TMS Tankers, mengonfirmasi kejadian tersebut pada Senin (30/6/2025) sekaligus menyatakan bahwa tidak ada korban luka maupun pencemaran lingkungan yang dilaporkan.

    “Penyebab ledakan masih belum diketahui dan sedang diselidiki,” ujar juru bicara TMS Tankers.

    Vilamoura adalah kapal tanker raksasa yang dibangun pada 2011, dengan kapasitas angkut 158.622 ton. Menurut situs pelacakan kapal VesselFinder, kapal tersebut kini sedang dalam proses penarikan menuju Yunani, di mana kerusakan akan dianalisis lebih lanjut.

    Menurut laporan Bloomberg sebagaimana dikutip dari RT, insiden ini menambah jumlah kejadian serupa yang mencurigakan pada kapal-kapal tanker yang sebelumnya sempat bersandar di pelabuhan minyak Rusia.

    Data pelacakan kapal menunjukkan bahwa Vilamoura sempat singgah di terminal minyak Ust-Luga di Rusia pada awal April, serta di fasilitas Caspian Pipeline Consortium (CPC) dekat Novorossiysk pada Mei lalu, dua lokasi yang dikenal sebagai pengolah utama minyak mentah asal Kazakhstan.

    Sejak awal 2025, empat kapal tanker lainnya telah mengalami insiden serupa setelah melakukan kunjungan ke pelabuhan-pelabuhan Rusia, menurut konsultan risiko maritim Vanguard Tech.

    Insiden-insiden ini terjadi di tengah meningkatnya pengawasan terhadap lalu lintas kapal yang berhubungan dengan Rusia, menyusul pemberlakuan sanksi dari Barat terhadap ekspor minyak Moskow. AS dan Uni Eropa menuduh Rusia menggunakan “armada bayangan” – kapal-kapal tanker yang beroperasi di luar aturan asuransi Barat – untuk menghindari sanksi tersebut.

    Rusia secara konsisten menolak tuduhan ini, dan menyebut pembatasan terhadap sektor pelayaran mereka sebagai tindakan ilegal yang melanggar hukum internasional.

    Adapun sebagai respons terhadap insiden-insiden ini, sejumlah pemilik kapal dilaporkan mulai melakukan pemeriksaan lambung menggunakan penyelam profesional dan kendaraan bawah laut untuk mendeteksi kemungkinan keberadaan ranjau atau bahan peledak lainnya.

    Hingga kini, belum ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan negara atau kelompok tertentu dalam serangkaian ledakan kapal tanker tersebut. Namun, pola dan lokasi kejadian menimbulkan kekhawatiran bahwa jalur-jalur pengiriman minyak global dapat menjadi target konflik asimetris.

    Meski belum berdampak langsung pada harga minyak global, para analis memperingatkan bahwa jika tren ini berlanjut, maka gangguan terhadap rantai pasokan energi dunia bisa makin parah.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sidang DPR, Puan Soroti Isu Ojol hingga Dampak Konflik Perang – Page 3

    Sidang DPR, Puan Soroti Isu Ojol hingga Dampak Konflik Perang – Page 3

    “Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” papar Puan.

    Puan mengingatkan agar kerangka ekonomi 2026 berisi sejumlah langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi nasional dan global.

    “KEM-PPKF Tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis,” jelasnya.

    Sementara dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan menyebut DPR akan menerima kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat, serta melakukan lawatan kerja ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.

    Puan lantas mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” tutup Puan.

  • Kembali Sidang, Puan Ungkap DPR Sorot Isu Ojol Sampai Dampak Konflik Perang

    Kembali Sidang, Puan Ungkap DPR Sorot Isu Ojol Sampai Dampak Konflik Perang

    Jakarta: Mulai dari permasalahan ojek online (ojol), angka pengangguran, hingga dampak konflik perang terhadap perekonomian nasional, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus perhatian dewan di masa sidang IV tahun 2024-2025.

    Hal itu disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Ia pun mengatakan isu yang menyangkut masyarakat akan selalu menjadi perhatian DPR.

    “Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan antara lain tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja, permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025,” kata Puan.

    “Penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, permasalahan ojek online, pengoplosan gas bersubsidi, pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik, dan posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi,” tambahnya.

    Dalam masa sidang ini, Puan menjelaskan DPR juga akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. RUU tersebut terdiri dari tiga usulan DPR, tiga usulan pemerintah, dan dua RUU dari daftar kumulatif terbuka.

    Tujuh di antaranya merupakan RUU carry over dari periode keanggotaan DPR sebelumnya. Puan memastikan pembahasan RUU di DPR akan berjalan transparan.

    “Pembentukan suatu undang-undang, tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam Undang Undang. Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan Undang Undang,” tuturnya.

    Tak hanya itu, DPR juga akan memulai Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. 

    Puan pun menyoroti kondisi ekonomi global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan geo-ekonomi yang perlu diperhatikan.

    “Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” papar Puan.

    Puan mengingatkan agar kerangka ekonomi 2026 berisi sejumlah langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi nasional dan global.

    “KEM-PPKF Tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Sementara dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan menyebut DPR akan menerima kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat, serta melakukan lawatan kerja ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.

    Puan mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” tutup Puan.

    Jakarta: Mulai dari permasalahan ojek online (ojol), angka pengangguran, hingga dampak konflik perang terhadap perekonomian nasional, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus perhatian dewan di masa sidang IV tahun 2024-2025.
     
    Hal itu disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Ia pun mengatakan isu yang menyangkut masyarakat akan selalu menjadi perhatian DPR.
     
    “Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan antara lain tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja, permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025,” kata Puan.

    “Penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, permasalahan ojek online, pengoplosan gas bersubsidi, pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik, dan posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi,” tambahnya.
     
    Dalam masa sidang ini, Puan menjelaskan DPR juga akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. RUU tersebut terdiri dari tiga usulan DPR, tiga usulan pemerintah, dan dua RUU dari daftar kumulatif terbuka.
     
    Tujuh di antaranya merupakan RUU carry over dari periode keanggotaan DPR sebelumnya. Puan memastikan pembahasan RUU di DPR akan berjalan transparan.
     
    “Pembentukan suatu undang-undang, tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam Undang Undang. Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan Undang Undang,” tuturnya.
     
    Tak hanya itu, DPR juga akan memulai Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. 
     
    Puan pun menyoroti kondisi ekonomi global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan geo-ekonomi yang perlu diperhatikan.
     
    “Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” papar Puan.
     
    Puan mengingatkan agar kerangka ekonomi 2026 berisi sejumlah langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi nasional dan global.
     
    “KEM-PPKF Tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
     
    Sementara dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan menyebut DPR akan menerima kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat, serta melakukan lawatan kerja ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.
     
    Puan mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR sesuai ketentuan yang berlaku.
     
    “Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” tutup Puan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Pasar Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia Diteken Desember

    Pasar Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia Diteken Desember

    JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan dokumen perjanjian pasar bebas (FTA) antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) akan diteken oleh dua negara saat Konferensi Tingkat Tinggi EAEU pada Desember 2025.

    Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, Airlangga melanjutkan, telah merampungkan perundingan perjanjian pasar bebas, sebagaimana diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    “Perjanjian (FTA) dengan (Uni Ekonomi) Eurasia sudah selesai, conclusion, sudah selesai materi (perundingan disepakati oleh dua belah pihak.),” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di lobi hotel tempat Presiden Prabowo menginap di St. Petersburg, Rusia, dikutip Antara, Sabtu, 21 Juni.

    Airlangga kembali menekankan seluruh materi yang dirundingkan telah disepakati, sehingga tahapan selanjutnya ialah penandatanganan dokumen perjanjian pasar bebas, yang nantinya membuka hambatan pasar antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia.

    “Kemarin sudah dilaporkan, sudah disampaikan oleh Presiden Putin dan Presiden Bapak Prabowo mengenai EAEU,” kata Airlangga.

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sesi pernyataan pers bersama di Istana Konstantinovskiy, St. Petersburg, Kamis (19/6), mengumumkan rampungnya perundingan perjanjian pasar bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia. Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada 18 Juni sampai dengan 20 Juni untuk kunjungan resmi dan memenuhi undangan Presiden Putin untuk hadir sebagai pembicara utama di Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat.

    Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia memulai negosiasi perjanjian pasar bebas sejak bulan Desember 2022. Dalam rentang waktu hingga Juni 2025, ada lima putaran perundingan, dan sejumlah pertemuan intersesi. Uni Ekonomi Eurasia terdiri atas Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.

    Tim perunding dari Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.

    Perjanjian pasar bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, fosfat, batu bara, dan bahan baku pupuk kimia serta besi setengah jadi.

    Dengan jumlah populasi total mencapai lebih dari 460 juta jiwa antara Indonesia dan EAEU, perjanjian pasar bebas itu dipercaya dapat memperluas akses pasar, memperlancar logistik, serta meningkatkan arus investasi dua arah antara Indonesia dan EAEU.

    Nilai perdagangan antara Indonesia dan EAEU pada periode Januari sampai dengan Maret 2025 mencapai 1,57 miliar dolar AS, meningkat tajam sebesar 84,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Di luar perdagangan, Indonesia juga membuka peluang investasi dari negara-negara EAEU di sektor-sektor prioritas seperti industri pengolahan, transportasi, logistik, pertambangan, dan pertanian.

    Realisasi investasi dari kawasan EAEU ke Indonesia juga menunjukkan tren positif, yaitu mencapai 273,7 juta dolar AS pada 2024.

  • FTA RI-Eurasian Rampung, Indonesia Siap Ekspor CPO hingga Kopi

    FTA RI-Eurasian Rampung, Indonesia Siap Ekspor CPO hingga Kopi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan secara resmi penyelesaian Perundingan Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement atau I–EAEU FTA. 

    Penyelesaian secara substantif yang dilakukan dalam sela-sela kegiatan the 28 th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025) tersebut, menandai babak baru dalam kerja sama ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota EAEU, yakni Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia.  

    Melalui perjanjian dagang tersebut, membuka pasar baru bagi komoditas ekspor unggulan Indonesia maupun pasar impor dari lima negara tersebut ke Indonesia.  

    “Perjanjian ini membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah [CPO] dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (21/6/2025). 

    Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, fosfat, batu bara, dan bahan baku pupuk kimia serta besi setengah jadi. 

    Untuk diketahui, sejak diluncurkan pada bulan Desember 2022, telah dilakukan sebanyak lima kali putaran perundingan dan berbagai pertemuan intersesi. 

    Kedua pihak telah mencapai kesepakatan substantif pada seluruh area negosiasi. Proses ratifikasi dan finalisasi teknis akan segera dilakukan guna mempercepat pemberlakuan perjanjian.

    “Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada tahun ini,” jelas Airlangga.

    Dirinya menuturkan bahwa perjanjian ini dipercaya akan memperluas akses pasar—sejalan dengan langkah diversifikasi pasar ekspor—mengingat jumlah populasi total mencapai lebih dari 460 juta jiwa antara Indonesia dan EAEU. 

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev mengucapkan terima kasih atas pencapaian hari ini yang sangat baik bagi kedua pihak untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan yang modern dan people-to-people contact. 

    “Komisi Ekonomi Eurasia siap untuk menandatangani perjanjian tahun ini dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik guna menyelesaikan persyaratan teknis yang diperlukan,” ungkap Slepnev. 

  • Lawatan Prabowo ke Rusia Tegaskan Sikap Non-Blok dan Peran Mediasi Indonesia

    Lawatan Prabowo ke Rusia Tegaskan Sikap Non-Blok dan Peran Mediasi Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengapresiasi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, melihatnya sebagai penegas posisi non-blok dan kedaulatan politik Indonesia.

    “Saya merasa senang dan bangga, karena selain fokus pada kedaulatan pangan, kita juga menunjukkan dengan jelas posisi non-blok dan kedaulatan kita dalam berpolitik,” ujar Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, dari lobi Hotel Taleon, St. Petersburg, Rusia, dikutip PikiranRakyat.com dari Antara, Jumat, 20 Juni 2025.

    Zulhas lalu menjelaskan, meskipun menerima dua undangan bersamaan, Presiden Prabowo memilih untuk memenuhi undangan dari Rusia.

    “Fakta bahwa Bapak Presiden kita memiliki dua pilihan undangan, namun beliau memilih datang ke Rusia, itu sangat membanggakan dan menegaskan bahwa kita benar-benar non-blok,” kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo juga diundang sebagai tamu kehormatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 ke-51 di Alberta, Kanada, pada 16-17 Juni, namun tidak menghadirinya. G7 adalah forum internasional yang beranggotakan tujuh negara ekonomi terbesar dunia: Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa.

    Tambahnya, Menko Perdagangan itu lalu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Rusia atas sambutan hangat dan penuh kehormatan kepada Presiden Prabowo beserta rombongan.

    “Jelas terlihat bahwa Presiden Putin dan seluruh jajarannya sangat antusias dan gembira menyambut kedatangan kita dengan penuh kehormatan. Mereka senang Bapak Presiden datang ke sini,” tuturnya.

    Presiden Prabowo melakukan lawatan ke St. Petersburg, Rusia, pada 18-20 Juni untuk dua agenda utama: kunjungan resmi ke Istana Konstantinovsky dan pertemuan bilateral dengan Presiden Putin pada Kamis siang waktu setempat, serta memenuhi undangan St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 pada Jumat, 20 Juni 2025.

    Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR, Andina Thresia Narang, menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dan pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin membuka ruang bagi Indonesia untuk berperan dalam mediasi perdamaian global.

    “Saya memandang kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia sebagai langkah yang tepat dan strategis, tidak hanya untuk mempererat hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara, tetapi juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam mediasi perdamaian global,” kata Andina dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia juga menyambut positif lawatan Presiden Prabowo ke Rusia, yang dinilainya dapat membantu meredakan eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang sedang berlangsung.

    Ia meyakini bahwa Presiden Prabowo melihat Rusia mampu menjadi penengah konflik antara Iran dan Israel, sebagai upaya untuk menurunkan eskalasi dan mencegah risiko terjadinya perang dunia ketiga atau ancaman perang nuklir yang lebih luas.

    Selain itu, Andina berharap kunjungan Presiden Prabowo dapat mempercepat penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), yang meliputi negara-negara seperti Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan.

    Menurutnya, FTA ini berpotensi membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produk unggulan di Tanah Air, seperti pertanian, kelapa sawit, dan produk manufaktur bernilai tambah tinggi.

    Meskipun demikian, ia menekankan bahwa setiap kerja sama yang terjalin harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

    “Kami di DPR RI, melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, akan memastikan bahwa setiap langkah diplomasi ekonomi dan politik memberikan dampak positif dan nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegasnya.***

  • RI Incar Ekspor CPO hingga Kopi ke Rusia Pasca Perjanjian I–EAEU FTA Disepakati

    RI Incar Ekspor CPO hingga Kopi ke Rusia Pasca Perjanjian I–EAEU FTA Disepakati

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas secara substantif antara Indonesia-Eurasia.

    Kesepakatan itu bertajuk Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I–EAEU FTA). Perundingan I-EAEU FTA rampung di sela-sela kegiatan the 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025).

    Berdasarkan keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, Jumat (20/6/2025), I-EAEU FTA menandai babak baru dalam kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara anggota EAEU yaitu Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia.

    Sejak diluncurkan pada Desember 2022, telah dilakukan sebanyak lima kali putaran perundingan dan berbagai pertemuan intersesi. Tim Perunding Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.

    Kedua pihak telah mencapai kesepakatan substantif pada seluruh area negosiasi. Nantinya, perjanjian berlaku usai dilakukan proses ratifikasi dan finalisasi teknis.

    Kemenko Perekonomian meyakini bahwa perjanjian itu membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, fosfat, batu bara, dan bahan baku pupuk kimia serta besi setengah jadi.