Xcloud.id

Negara: Kazakhstan

  • Awas! Malware Ini Sengaja di Tanam di HP Android Palsu, Bisa Curi Data Bahkan Sadap WA

    Awas! Malware Ini Sengaja di Tanam di HP Android Palsu, Bisa Curi Data Bahkan Sadap WA

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan keamanan siber global, Kaspersky menemukan versi baru Trojan Triada yang canggih dan terpasang pada ponsel pintar Android palsu.

    Diketahui, ponsel pintar Android palsu tersebut diduga dijual melalui pengecer yang tidak sah. Dalam ponsel tersebut tertanam Trojan Triada yang ditaruh pada firmware sistem.

    Malware tersebut beroperasi tanpa terdeteksi dan memberikan penyerang kendali penuh atas perangkat yang terinfeksi.

    Lebih dari 2.600 pengguna di seluruh dunia telah terpengaruh. Jumlah pengguna yang diserang tertinggi telah diamati berada di Rusia, Brasil, Kazakhstan, Jerman, dan Indonesia.

    Tidak seperti malware seluler (mobile malware) biasa yang dikirimkan melalui aplikasi berbahaya, varian Triada initerintegrasi ke dalam kerangka sistem, menyusup ke setiapproses yang sedang berjalan.

    Analis malware di Kaspersky Threat Research, Dmitry Kalinin menyebut Trojan Triada telah berkembang menjadi salah satu ancamanpaling canggih dalam ekosistem Android.

    Versi baru ini, kata Kalinin menyusup ke perangkat pada level firmware yang menunjukkan adanya kompromi rantai pasokan. 

    Menurut analisis sumber terbuka, penyerang telah menyalurkan setidaknya US$270.000 atau sekitar Rp4,5 miliar dalam aset kripto curian ke dompet mereka.

    Pertama kali ditemukan pada tahun 2016, Triada terus berkembang, memanfaatkan hak istimewa tingkat sistem untukmelakukan penipuan, membajak autentikasi SMS, dan menghindari deteksi. 

    Kampanye terbaru ini menandai eskalasi yang mengkhawatirkan, karena penyerang berpotensi mengeksploitasi kelemahan rantai pasokan untuk menyebarkan malware tingkat firmware pada perangkat palsu.

    Berikut berbagai macam aktivitas berbahaya yang bisa dilakukan Trojan Triada:

    Mencuri akun aplikasi perpesanan dan media sosial, termasuk Telegram, TikTok, Facebook, dan Instagram
    Mengirim dan menghapus pesan di aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram
    Mengganti alamat dompet aset kripto
    Mengalihkan panggilan telepon dengan memalsukan ID pemanggil
    Memantau aktivitas browser dan menyuntikkan tautan
    Menyadap, mengirim, dan menghapus pesan SMS
    Mengaktifkan biaya SMS premium
    Mengunduh dan menjalankan muatan tambahan
    Memblokir koneksi jaringan untuk berpotensi melewati sistem anti-penipuan

  • 7 Hari Tayang, Film Jumbo Raih 1 Juta Penonton di Bioskop

    7 Hari Tayang, Film Jumbo Raih 1 Juta Penonton di Bioskop

    Jakarta, Beritasatu.com – Film Jumbo sebuah karya animasi anak bangsa mencatat pencapaian luar biasa dengan meraih lebih dari 1 juta penonton hanya dalam waktu tujuh hari, sejak tayang perdana pada 31 Maret 2025 hingga Minggu, 6 April 2025.

    Karya yang digarap oleh Ryan Adriandhy bersama lebih dari 420 kreator Indonesia selama lima tahun ini, berhasil memecahkan rekor film animasi nasional yang sebelumnya dipegang oleh Si Juki The Movie: Panitia Hari Akhir (2017) dengan total 642.312 penonton.

    “Pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan Jumbo untuk menyentuh lebih banyak hati di lebih banyak tempat, termasuk di pasar internasional,” ujar Anggia Kharisma, produser dari Visinema Studios dalam keterangan di Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Anggia menyebutkan, kesuksesan film ini merupakan bukti kuat atas cinta, harapan, dan kepercayaan masyarakat terhadap karya anak bangsa. Film Jumbo juga mendapat dukungan besar dari publik dan para pelaku industri film, yang turut memunculkan gerakan promosi organik bertajuk “Buzzer Jumbo Gratisan”.

    “Antusiasme penonton Indonesia yang luar biasa membuat setiap tantangan selama lima tahun produksi menjadi sangat berarti,” ujarnya.

    Film ini menampilkan jajaran pengisi suara ternama, seperti Prince Poetiray, Quinn Salman, M Adhiyat, Yusuf Ozkan, Graciella Abigail, Den Bagus Satrio, Angga Yunanda, Ariel Noah, Bunga Citra Lestari, Cinta Laura Kiehl, Ariyo Wahab, Rachel Amanda, Aci Resti, dan Kiki Narendra.

    Tak hanya itu, Prince Poetiray dan Quinn Salman juga membawakan lagu tema film berjudul Selalu Ada di Nadimu yang turut memperkuat sisi emosional dalam cerita.

    Setelah sukses di dalam negeri, Jumbo ditargetkan tayang di berbagai negara, termasuk Rusia, Belarus, Ukraina, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Estonia, Latvia, dan Lithuania.

    Dengan capaian ini, Film Jumbo semakin memperkuat posisi film animasi Indonesia di kancah global dan membuka jalan bagi karya lokal lainnya untuk menembus pasar internasional.

  • Kazakhstan Temukan Deposit Logam Tanah Jarang Terbesar

    Kazakhstan Temukan Deposit Logam Tanah Jarang Terbesar

    Jakarta –

    Kazakhstan menemukan deposit logam tanah jarang terbesarnya, mengandung sekitar satu juta ton unsur yang dipandang penting bagi ekonomi masa depan.

    Negara di Asia Tengah itu mengumumkan penemuan tersebut pada Rabu (2/4). Tanah jarang terdiri dari 17 bahan mentah yang penting untuk transisi energi hijau, dan sangat diminati oleh negara-negara seperti China, Rusia, Amerika Serikat, dan Eropa.

    “Sampai saat ini, ini adalah deposit tanah jarang terbesar di Kazakhstan,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Kazakhstan, dikutip dari AFP, Minggu (6/4/2025).

    Deposit tersebut ditemukan di wilayah Karaganda, Kazakhstan tengah, dan diketahui mengandung cerium, lantanum, neodymium, dan yttrium.

    Pengumuman penemuan ini terjadi pada malam menjelang pertemuan puncak pertama Uni Eropa-Asia Tengah, yang dimulai di Uzbekistan. Uni Eropa, Rusia, China, dan Turki termasuk di antara negara-negara yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh di kawasan yang kaya sumber daya tersebut.

    KTT tersebut mempertemukan para pemimpin lima negara Asia Tengah, yaitu Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa.

    Menurut perkiraan Kementerian Perindustrian Kazakhstan, jumlah sumber daya prospektif di lokasi baru yang dijuluki ‘Kazakhstan Baru’ tersebut, dapat meningkat hingga lebih dari 20 juta ton, tergantung pada verifikasi dan penelitian tambahan.

    “Hal ini dapat menempatkan Kazakhstan di antara negara dengan cadangan tanah jarang teratas di dunia di masa mendatang,” tambah kementerian tersebut.

    Uni Eropa, yang bertujuan mencapai netralitas karbon pada tahun 2050, tertarik pada logam langka dan sumber daya alam di kawasan tersebut.

    Kazakhstan, bekas republik Soviet, tidak memiliki teknologi yang dibutuhkan untuk mengeksploitasi deposit tanah jarangnya. Saat ini mereka juga tengah merayu investor asing untuk berinvestasi.

    (rns/hps)

  • Tarif Impor 32 Persen, Indonesia Diminta Diversifikasi Pasar Ekspor

    Tarif Impor 32 Persen, Indonesia Diminta Diversifikasi Pasar Ekspor

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia diminta untuk segera melakukan diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat (AS). Langkah ini diperlukan sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor 32 persen yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Menurut Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini, Indonesia harus menjajaki peluang dagang baru dengan negara-negara lain untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar.

    “Strategi mitigasi yang harus dilakukan Indonesia adalah segera mendiversifikasi pasar ekspor. Jangan hanya mengandalkan AS, tetapi cari peluang di negara lain dan perkuat kerja sama regional,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).

    Didik menambahkan, Indonesia memiliki potensi untuk menjalin kerja sama perdagangan dengan lebih banyak negara, mengingat hubungan dagang yang terus berkembang. Pada tiga hingga empat dekade lalu, pasar ekspor Indonesia hanya berfokus pada AS, Eropa, dan Jepang.

    “Sekarang, pasarnya sudah lebih luas, mencakup ASEAN, China, India, Timur Tengah, dan Afrika Utara,” ungkapnya terkait penetapan tarif impor 32 persen untuk Indonesia dari AS.

    Sebelumnya, pada Rabu (2/4/2025) waktu AS atau Kamis (3/4/2025) WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menyebut langkah ini sebagai “Hari Pembebasan,” dengan alasan bahwa AS telah dieksploitasi oleh negara-negara lain dalam perdagangan internasional.

    Dalam keterangan persnya Gedung Putih menyebutkan, tarif impor dasar sebesar 10 persen pada semua negara mulai berlaku pada Sabtu (5/4/2025) pukul 00.01 waktu AS. Tarif tersebut diberlakukan kepada semua negara di dunia yang ingin memperdagangkan produknya di AS.

    Sementara itu, tarif timbal balik khusus yang lebih tinggi secara individual diberlakukan kepada negara-negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat, mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025). Tarif timbal balik ini merupakan respons atau balasan AS atas kebijakan tarif impor negara terhadap produk dari AS.

    Itu artinya, jika perusahaan-perusahaan Indonesia ingin mengimpor produk dari AS harus membayar tarif timbal balik sebesar 32 persen.

    Berikut daftar negara yang dikenakan tarif impor baru sebagai timbal balik atas produk dari AS:
    • Thailand: 36 persen 
    • China: 34 persen 
    • Taiwan dan Indonesia: 32 persen
    • Swiss: 31 persen 
    • Afrika Selatan: 30 persen 
    • Pakistan: 29 persen 
    • Tunisia: 28 persen 
    • Kazakhstan: 27 persen 
    • India: 26 persen 
    • Korea Selatan: 25 persen 
    • Jepang, Malaysia, dan Brunei Darussalam: 24 persen 
    • Pantai Gading: 21 persen 
    • Uni Eropa dan Yordania: 20 persen
    • Nikaragua: 18 persen Israel
    • Filipina: 17 persen 
    • Inggris, Brasil, Singapura, Chili, Australia, Turkiye, Kolombia, Peru, Kosta Rika, Republik Dominika, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Argentina, Ekuador, Guatemala, Honduras, Mesir, Arab Saudi, El Salvador, Trinidad dan Tobago, serta Moroko: 10 persen.

    Negara-negara yang tidak masuk dalam daftar tarif impor timbal balik akan dikenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk yang masuk ke AS.

  • Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

    Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

    Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain

    Tayang: Kamis, 3 April 2025 12:41 WIB

    YouTube The White House

    TARIF BARU AS – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS.

    Trump memberlakukan ‘Tarif Timbal Balik’ terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Presiden mengatakan AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk “mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami.”

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami,” ujar Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut.

    Trump kemudian mengangkat bagan besar berjudul ‘Tarif Timbal Balik’. Kolom pertama adalah daftar negara. Kemudian, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS. Kemudian, kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara itu.

    Berikut daftar 160 negara dan wilayah yang dikenakan tarif oleh AS:

    1. China: 34 persen
    2. Uni Eropa:20%
    3. Vietnam: 46%
    4. Taiwan: 32%
    5. Jepang: 24%
    6. India: 26%
    7. Korea Selatan: 25%
    8. Thailand: 36%
    9. Swiss: 31%
    10. Indonesia: 32%
    11. Malaysia: 24%
    12. Komboja: 49%
    13. Inggris: 10%
    14. Afrika Selatan: 30%
    15. Brasil: 10%
    16. Bangladesh: 37%
    17. Singapura: 10%
    18. Israel: 17%
    19. Filipina: 17%
    20. Chile: 10%
    21. Australia: 10%
    22. Pakistan: 29%
    23. Turki: 10%
    24. Sri Langka: 44%
    25. Kolombia: 10%
    26. Peru: 10%
    27. Nikaragua: 18%
    28. Norwegia: 15%
    29. Kosta Rika: 10%
    30. Jordan: 20%
    31. Republik Dominika: 10%
    32. Uni Emirat Arab: 10%
    33. Selandia Baru: 10%
    34. Argentina: 10%
    35. Ekuador: 10%
    36. Guatemala: 10%
    37. Honduras: 10%
    38. Madagaskar: 47%
    39. Myanmar: 44%
    40. Tunisia: 28%
    41. Kazakhstan: 27%
    42. Serbia: 37%
    43. Mesir: 10%
    44. Arab Saudi: 10%
    45. El Savador: 10%
    46. Pantai Gading: 21%
    47. Laos: 48%
    48. Botswana: 37%
    49. Trinidad dan Tabago: 10%
    50. Maroko: 10%
    51. Algeria: 30%
    52. Oman: 10%
    53. Uruguay: 10%
    54. Bahamas: 10%
    55. Lesotho: 50%
    56. Ukraina: 10%
    57.Bahrain: 10%
    58. Qatar: 10%
    59. Mauritius: 40%
    60. Fiji: 32%
    61. Islandia: 10%
    62. Kenya: 10%
    63. Liechtenstein: 37%
    64. Guyana: 38%
    65. Haiti: 10%
    66. Bosnia-Herzegovina: 35%
    67. Nigeria: 14%
    68. Namibia: 21%
    69. Brunei: 24%
    70. Bolivia:  10%
    71. Panama: 10%
    72. Venezuela: 15%
    73. Makedonia Utara: 33%
    74. Ethiopia: 10%
    75. Ghana: 10%
    76. Moldova: 31%
    77. Angola: 32%
    78. Republik Demokratik Kongo: 11%
    79. Jamaika: 10%
    80. Mozambik: 16%
    81. Paraguay: 10%
    82. Zambia: 17%
    83. Lebanon: 10%
    84. Tanzania: 10%
    85. Irak: 39%
    86. Georgia: 10%
    87. Senegal: 10%
    88. Azerbaijan: 10%
    89. Kamerun: 11%
    90. Uganda: 10%
    91. Albania: 10%
    92. Armenia: 10%
    93. Nepal: 10%
    94. Sint Maarten: 10%
    95. Kepulauan Falkland: 41%
    96. Gabon: 10%
    97. Kuwait: 10%
    98. Togo: 10%
    99. Suriname: 10%
    100. Belize: 10%
    101. Papua Nugini: 10%
    102. Malawi: 19%
    103. Liberia: 10%
    104. British Virgin Islands: 10%
    105. Afganistan: 10%
    106. Zimbabwe: 18%
    107. Benin: 10%
    108. Barbados: 10%
    109. Monako: 0%
    110. Suriah: 41%
    111. Uzbekistan: 10%
    112. Republik Kongo: 10%
    113. Jibuti: 10%
    114. Polinesia Prancis: 10%
    115. Kepulauan Cayman: 10%
    116. Kosovo: 10%
    117. Curaçao: 10%
    118. Vanuatu: 22%
    119. Rwanda: 10%
    120. Sierra Leone: 10%
    121. Mongolia: 10%
    122. San Marino: 10%
    123. Antigua dan Barbuda: 10%
    124. Bermuda: 10%
    125. Eswatini: 10%
    126. Kepulauan Marshall: 10%
    127. Saint Pierre dan Miquelon: 50%
    128. Saint Kitts dan Nevis: 10%
    129. Turkmenistan: 10%
    130. Grenada: 10%
    131. Sudan: 10%
    132. Kepulauan Turks dan Caicos: 10%
    133. Aruba: 10%
    134. Montenegro: 10%
    135. Saint Helena: 10%
    136. Kirgistan: 10%
    137. Yaman: 10%
    138. Saint Vincent and Grenadines: 10%
    139. Niger: 10%
    140. Saint Lucia: 10%
    141. Nauru: 30%
    142. Guinea Khatulistiwa: 13%
    143. Iran: 10%
    144. Libya: 31%
    145. Samoa: 10%
    146. Guinea: 10%
    147. Timor Leste: 10%
    148. Monstserrat: 10%
    149. Chad: 13%
    150. Mali: 10%
    151. Sao Tome dan Príncipe: 10%
    152. Pulau Norfolk: 29%
    153. Gibraltar: 10%
    154. Tuvalu: 10%
    155. Teritori Inggris di Samudra Hindia: 10%
    156. Tokelau: 10%
    157. Guinea-Bissau: 10%
    158. Svalbard dan Jan Mayen: 10%
    159. Pulau Heard dan Kepulauan McDonald: 10%
    160. Réunion: 37%

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

    Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang lebih tinggi bagi puluhan negara dalam konferensi pers pada 2 April 2025. Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Dikutip dari Bloomberg, Kamis (3/4/2025), pungutan baru ini bersifat tambahan terhadap tarif yang telah berlaku sebelumnya, termasuk pajak 20% terhadap barang-barang Tiongkok yang terkait dengan fentanil. Selain itu, pengecualian untuk barang-barang jangka pendek juga telah dicabut.

    Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam kebijakan ini. Kanada dan Meksiko tetap dikenakan tarif yang telah diumumkan sebelumnya. Sementara itu, produk dari sektor utama seperti baja, aluminium, mobil, tembaga, farmasi, semikonduktor, dan kayu tidak termasuk dalam tarif baru ini.

    Barang-barang dari sektor tersebut akan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang telah atau akan segera ditetapkan oleh presiden.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Daftar Tarif Impor Amerika per Negara dari Presiden AS Donald Trump, April 2025 

    Country
    Country’s Tariff*
    US Reciprocal Tariffs

    Afghanistan
    49%
    10%

    Albania
    10%
    10%

    Algeria
    59%
    30%

    Andorra
    10%
    10%

    Angola
    63%
    32%

    Anguilla
    10%
    10%

    Antigua and Barbuda
    10%
    10%

    Argentina
    10%
    10%

    Armenia
    10%
    10%

    Aruba
    10%
    10%

    Australia
    10%
    10%

    Azerbaijan
    10%
    10%

    Bahamas
    10%
    10%

    Bahrain
    10%
    10%

    Bangladesh
    74%
    37%

    Barbados
    10%
    10%

    Belize
    10%
    10%

    Benin
    10%
    10%

    Bermuda
    10%
    10%

    Bhutan
    10%
    10%

    Bolivia
    20%
    10%

    Bosnia and Herzegovina
    70%
    35%

    Botswana
    74%
    37%

    Brazil
    10%
    10%

    British Indian Ocean Territory
    10%
    10%

    British Virgin Islands
    10%
    10%

    Brunei
    47%
    24%

    Burma
    88%
    44%

    Burundi
    10%
    10%

    Cabo Verde
    10%
    10%

    Cambodia
    97%
    49%

    Cameroon
    22%
    11%

    Cayman Islands
    10%
    10%

    Central African Republic
    10%
    10%

    Chad
    26%
    13%

    Chile
    10%
    10%

    China
    67%
    34%

    Christmas Island
    10%
    10%

    Cocos (Keeling) Islands
    10%
    10%

    Colombia
    10%
    10%

    Comoros
    10%
    10%

    Congo (Brazzaville)
    10%
    10%

    Congo (Kinshasa)
    22%
    11%

    Cook Islands
    10%
    10%

    Costa Rica
    17%
    10%

    Cote d’Ivoire
    41%
    21%

    Curacao
    10%
    10%

    Djibouti
    10%
    10%

    Dominica
    10%
    10%

    Dominican Republic
    10%
    10%

    Ecuador
    12%
    10%

    Egypt
    10%
    10%

    El Salvador
    10%
    10%

    Equatorial Guinea
    25%
    13%

    Eritrea
    10%
    10%

    Eswatini
    10%
    10%

    Ethiopia
    10%
    10%

    EU
    39%
    20%

    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    82%
    41%

    Fiji
    63%
    32%

    French Guiana
    10%
    10%

    French Polynesia
    10%
    10%

    Gabon
    10%
    10%

    Gambia
    10%
    10%

    Georgia
    10%
    10%

    Ghana
    17%
    10%

    Gibraltar
    10%
    10%

    Grenada
    10%
    10%

    Guadeloupe
    10%
    10%

    Guatemala
    10%
    10%

    Guinea
    10%
    10%

    Guinea-Bissau
    10%
    10%

    Guyana
    76%
    38%

    Haiti
    10%
    10%

    Heard and McDonald Islands
    10%
    10%

    Honduras
    10%
    10%

    Iceland
    10%
    10%

    India
    52%
    26%

    Indonesia
    64%
    32%

    Iran
    10%
    10%

    Iraq
    78%
    39%

    Israel
    33%
    17%

    Jamaica
    10%
    10%

    Japan
    46%
    24%

    Jordan
    40%
    20%

    Kazakhstan
    54%
    27%

    Kenya
    10%
    10%

    Kiribati
    10%
    10%

    Kosovo
    10%
    10%

    Kuwait
    10%
    10%

    Kyrgyzstan
    10%
    10%

    Laos
    95%
    48%

    Lebanon
    10%
    10%

    Lesotho
    99%
    50%

    Liberia
    10%
    10%

    Libya
    61%
    31%

    Liechtenstein
    73%
    37%

    Madagascar
    93%
    47%

    Malawi
    34%
    17%

    Malaysia
    47%
    24%

    Maldives
    10%
    10%

    Mali
    10%
    10%

    Marshall Islands
    10%
    10%

    Martinique
    10%
    10%

    Mauritania
    10%
    10%

    Mauritius
    80%
    40%

    Mayotte
    10%
    10%

    Micronesia
    10%
    10%

    Moldova
    61%
    31%

    Monaco
    10%
    10%

    Mongolia
    10%
    10%

    Montenegro
    10%
    10%

    Montserrat
    10%
    10%

    Morocco
    10%
    10%

    Mozambique
    31%
    16%

    Namibia
    42%
    21%

    Nauru
    59%
    30%

    Nepal
    10%
    10%

    New Zealand
    20%
    10%

    Nicaragua
    36%
    18%

    Niger
    10%
    10%

    Nigeria
    27%
    14%

    Norfolk Island
    58%
    29%

    North Macedonia
    65%
    33%

    Norway
    30%
    15%

    Oman
    10%
    10%

    Pakistan
    58%
    29%

    Panama
    10%
    10%

    Papua New Guinea
    15%
    10%

    Paraguay
    10%
    10%

    Peru
    10%
    10%

    Philippines
    34%
    17%

    Qatar
    10%
    10%

    Reunion
    73%
    37%

    Rwanda
    10%
    10%

    Saint Elena
    15%
    10%

    Saint Kitts and Nevis
    10%
    10%

    Saint Lucia
    10%
    10%

    Saint Pierre and Miquelon
    99%
    50%

    Saint Vincent and the Grenadines
    10%
    10%

    Samoa
    10%
    10%

    San Marino
    10%
    10%

    São Tomé and Príncipe
    10%
    10%

    Saudi Arabia
    10%
    10%

    Senegal
    10%
    10%

    Serbia
    74%
    37%

    Sierra Leone
    10%
    10%

    Singapore
    10%
    10%

    Sint Maarten
    10%
    10%

    Solomon Islands
    10%
    10%

    South Africa
    60%
    30%

    South Sudan
    10%
    10%

    Sri Lanka
    88%
    44%

    Sudan
    10%
    10%

    Suriname
    10%
    10%

    Svalbard and Jan Mayen
    10%
    10%

    Syria
    81%
    41%

    Taiwan
    64%
    32%

    Tajikistan
    10%
    10%

    Tanzania
    10%
    10%

    Thailand
    72%
    36%

    Timor-Leste
    10%
    10%

    Togo
    10%
    10%

    Tokelau
    10%
    10%

    Tonga
    10%
    10%

    Trinidad and Tobago
    12%
    10%

    Tunisia
    55%
    28%

    Turkey
    10%
    10%

    Turkmenistan
    10%
    10%

    Turks and Caicos Islands
    10%
    10%

    Tuvalu
    10%
    10%

    Uganda
    20%
    10%

    Ukraine
    10%
    10%

    United Arab Emirates
    10%
    10%

    United Kingdom
    10%
    10%

    Uruguay
    10%
    10%

    Uzbekistan
    10%
    10%

    Vanuatu
    44%
    22%

    Venezuela
    29%
    15%

    Vietnam
    90%
    46%

    Yemen
    10%
    10%

    Zambia
    33%
    17%

    Zimbabwe
    35%
    18%

    NOTE: * Including currency manipulation and trade barriers, according to White House. 

    SOURCE: White House

  • Starlink Masuk, Kerajaan Bisnis Ambani Terancam Runtuh

    Starlink Masuk, Kerajaan Bisnis Ambani Terancam Runtuh

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan internet berbasis Starlink milik Elon Musk makin dekat untuk mengantongi izin operasi di India. Analis menyebutnya sebagai kemenangan bagi Musk karena membuka jalan untuk meraup pasar yang tengah berkembang pesat dalam penetrasi jaringan internet.

    Masih ada beberapa proses legal yang perlu dilengkapi untuk mengoperasikan Starlink di India. Layanan di bawah SpaceX tersebut juga menghadapi persaingan di sektor internet satelit yang kian masif dari Eutelsat dan SpaceSail.

    Eutelsat merupakan perusahaan internet satelit asal Prancis, sementara SpaceSail berasal dari China. Keduanya makin agresif mengekspansi layanan ke negara-negara berkembang, seperti Brasil, Malaysia, dan Kazakhstan.

    Kendati demikian, jika semuanya lancar, ekspansi Starlink ke India memiliki potensi terhadap pemasukan perusahaan senilai US$25 miliar atau setara Rp414,6 triliun, dikutip dari Reuters, Rabu (26/3/2025).

    “Starlink yang mendapatkan kontrak [di India] merupakan kemenangan strategis dan demonstrasi bahwa mereka telah berhasil mengatasi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi oleh sebagian besar operator lain,” kata spesialis komunikasi satelit independen Davis Mathew Kuriakose.

    “Dari sudut pandang Starlink, India tidak hanya meningkatkan kredibilitas, tetapi juga merupakan ujian penting bagi kelayakan ekonominya di pasar negara berkembang,” ia menambahkan.

    SpaceX telah menanti-nanti sejak 2022 untuk mendapatkan lisensi dalam menggelar internet Starlink di India. Namun, Starlink terhambat oleh regulasi terkait alokasi spektrum di negara tersebut dan dominasi dari raksasa operator seluler lokal Reliance Jio milik orang terkaya India dan Asia Mukesh Ambani.

    Starlink tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Ketegangan Elon Musk dan Crazy Rich India Mukesh Ambani

    Starlink dan Reliance Jio berseteru secara publik terkait apakah pemerintah India harus menggelar lelang untuk spektrum satelit, atau menggunakan skema alokasi spektrum yang menjadi tren di berbagai belahan dunia lain.

    Jika menggunakan skema lelang spektrum, Reliance Jio akan diuntungkan karena investasinya yang besar di sektor telekomunikasi India akan membantu memenangkan lelang tersebut.

    Jika menggunakan skema alokasi spektrum, pemain baru seperti Starlink akan diuntungkan dan menambah kompetisi di India untuk menggelar layanan terbaik bagi masyarakat.

    Pada Oktober 2024, pemerintah India memutuskan untuk melakukan alokasi spektrum, sehingga menjadi lampu hijau bagi Starlink untuk masuk ke India.

    Pada bulan ini, SpaceX juga tiba-tiba mengumumkan kemitraan dengan operator seluler Airtel milik konglomerat Sunil Mittal yang merupakan pesaing Reliance Jio. Kemitraan dengan Airtel itu untuk memboyong layanan Starlink ke India.

    Pakar industri melihat langkah strategis ini untuk memuluskan bisnis Starlink di India dan melawan monopoli Reliance Jio.

    Internet Bakal Makin Murah

    Goldman Sachs memperkirakan bahwa biaya berlangganan orbit Bumi rendah (LEO), yang mencakup layanan pita lebar dan seluler, akan jauh lebih murah dengan harga turun dari US$148 (Rp2,5 jutaan) per bulan pada tahun 2023 menjadi sekitar US$16 (Rp265 ribu) per bulan pada tahun 2035.

    Goldman juga memperkirakan pasar satelit global akan melonjak dari US$15 miliar (Rp248 triliun) menjadi setidaknya US$108 miliar (Rp1.709 triliun) pada tahun 2035.

    Firma keuangan khusus luar angkasa Quilt Space meramalkan Starlink akan menambah 3 juta pelanggan secara global pada 2025. Sebanyak 1 juta di antaranya berasal dari Asia.

    “India akan menjadi kontributor terbesar untuk pertumbuhan pelanggan Starlink di Asia,” kata director peneliti Quilt Space Caleb Henry.

    Cara Starlink Bisa Lawan Reliance Jio

    Sebanyak 6 pakar industri yang diwawancara Reuters mengatakan pertumbuhan pendapatan SpaceX di India akan sangat bergantung pada strategi harga untuk Starlink.

    Sebanyak 3 pakar mengatakan Starlink harus menetapkan harga langganan yang kompetitif, sekitar US$15 per bulan (Rp248 ribu). Patokan harga itu bisa menantang pemain lokal di India saat ini yang mayoritas mematok US$12 (Rp198 ribu) untuk langganan internet standar.

    “Akan selalu ada sebagian kecil pasar yang bersedia membayar lebih untuk kenyamanan. India adalah pasar yang penuh aspirasi, dan nilai merek dari koneksi Starlink juga merupakan keunggulan tambahan,” kata Vivek Prasad, analis utama untuk ruang angkasa dan satelit di firma konsultan Analysys Mason.

    Starlink saat ini beroperasi di lebih dari 120 negara, termasuk Indonesia. Starlink telah menghadapi beragam tantangan regulasi yang berbeda di setiap negara, termasuk syarat untuk koordinasi spektrum.

    Persetujuan India untuk operasi Starlink akan memberikan keuntungan bagi layanan milik Musk tersebut dibandingkan layanan satelit asing lainnya yang berencana masuk ke India, menurut tiga eksekutif industri yang identitasnya dirahasiakan.

    “Pasar internet satelit India baru saja berkembang, dengan potensi pasar sekitar 700 juta pelanggan. Starlink mendapat kesempatan untuk memengaruhi bagaimana pasar tersebut berkembang,” kata seorang eksekutif senior.

    Asosiasi Industri Komunikasi Satelit India mengatakan masuknya Starlink akan menggenjot pertumbuhan di sektor tersebut.

    “[Masuknya Starlink] ini akan mendorong pertumbuhan lapangan kerja dalam operasi jaringan satelit, stasiun darat, manufaktur peralatan, dan layanan pita lebar pedesaan, sekaligus meningkatkan daya saing global startup luar angkasa India yang berkolaborasi dengan pemain internasional,” kata asosiasi tersebut.

    (fab/fab)

  • Negara ini Mampu Hancurkan Pertahanan AS dan Unggul dalam AI pada 2030

    Negara ini Mampu Hancurkan Pertahanan AS dan Unggul dalam AI pada 2030

    GELORA.CO – Sebuah laporan intelijen menyebutkan bahwa Amerika tak lagi menjadi super power pada 2030. Keterangan lain di dalamnya juga menjelaskan bahwa Militer China mampu menyerang langsung Amerika dan merusak pertahanan dunia maya Paman Sam. Juga akan menjadi unggul dalam hal kecerdasan buatan di masa yang akan datang.

    Hal tersebut menandakan akan ada pergeseran poros kekuatan militer dan teknologi dunia. Hal itu terjadi karena semakin tumbuhnya kekuatan ekonomi dan pertahanan di negara lain, yaitu China. Negara tersebut menjadi tandingan Amerika dalam berbagai hal, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga militer. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China melesat menjadi kekuatan baru dunia yang unggul dalam hal pertahanan militer, teknologi, dan ekonomi. 

    Laporan yang dikeluarkan oleh CIA itu mengungkapkan bahwa China “tetap menjadi ancaman terbesar bagi Amerika Serikat, baik secara militer maupun dunia maya,” lapor Reuters.

    Laporan tersebut, yang merupakan penilaian ancaman tahunan, menunjukkan bahwa China memiliki kemampuan untuk menargetkan Amerika Serikat melalui senjata konvensional dan serangan siber canggih yang menargetkan infrastrukturnya, serta kemampuannya untuk menargetkan aset luar angkasanya. Ditambahkannya bahwa “China bercita-cita untuk menggantikan Amerika Serikat dari posisi teratas dalam kecerdasan buatan pada tahun 2030.”

    Laporan tersebut mencatat bahwa “Rusia, bersama dengan Iran, Korea Utara, dan China, berusaha menantang Amerika Serikat melalui kampanye yang terencana untuk mencapai keunggulan militer,” seraya menambahkan bahwa perang Moskow di Ukraina telah memberinya “pelajaran berharga dalam menghadapi senjata dan intelijen Barat dalam perang berskala besar.”

    Laporan Komunitas Intelijen AS juga menyimpulkan bahwa Rusia memiliki keunggulan dalam konflik di Ukraina, dengan mencatat bahwa Rusia “sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar guna menekan Kyiv dan para pendukung Baratnya agar berunding untuk mengakhiri perang yang akan memberi Moskow konsesi yang diinginkannya.”

    Laporan tersebut memperingatkan bahwa kelanjutan konflik di Ukraina akan memperpanjang risiko strategis bagi Amerika Serikat, dapat menyebabkan penggunaan senjata nuklir, dan dapat memperburuk ketidakamanan di antara negara-negara NATO, khususnya di Eropa Tengah, Timur, dan Utara.

    Ia melanjutkan, “Terlepas dari bagaimana dan kapan perang di Ukraina berakhir, tren geopolitik, ekonomi, militer, dan politik dalam negeri saat ini di Rusia menggarisbawahi kemampuannya untuk menahan dan memperpanjang potensi ancaman terhadap kekuatan, kehadiran, dan kepentingan global AS.”

    China terbuka

    Kementerian Luar Negeri China menyebut negaranya terbuka agar lebih banyak anggota parlemen maupun warga biasa dari Amerika Serikat datang ke Tiongkok.

    “China menyambut lebih banyak anggota parlemen dan warga Amerika Serikat dari berbagai lapisan untuk mengunjungi China agar dapat mempelajari China dengan cara yang lebih objektif serta memainkan peran yang konstruktif untuk pembangunan hubungan China-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (24/3).

    Hal itu disampaikan usai pertemuan Perdana Menteri China Li Qiang dan Senator Partai Republik Amerika Serikat Steve Daines, yang juga pendukung Presiden Donald Trump, pada Ahad (23/3). Daines berada di Beijing untuk menghadiri Forum Pembangunan China 2025.

    “China percaya bahwa perkembangan hubungan China-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan dapat memenuhi kepentingan bersama kedua bangsa maupun masyarakat internasional,” ungkap Guo Jiakun.

    Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri China disebutkan PM Li Qiang mengatakan bahwa saat ini, perkembangan hubungan China-AS memasuki titik kritis baru.

    “Sejarah telah membuktikan bahwa China dan AS sama-sama memperoleh keuntungan dari kerja sama dan mengalami kerugian bila terjadi konfrontasi. Kedua pihak harus memilih dialog dibanding konfrontasi dan kerja sama yang saling menguntungkan dari pada situasi yang tidak menguntungkan,” kata PM Li Qiang.

    PM Li juga menyampaikan harapan agar AS terlibat dalam komunikasi yang jujur, membangun kepercayaan, menghilangkan keraguan sesuai dengan prinsip saling menghormati, memperdalam kerja sama praktis, dan sama-sama berupaya untuk mempromosikan hubungan China-AS yang stabil, sehat dan berkelanjutan.

    Semakin banyak kesulitan yang dihadapi dalam hubungan China-AS, ungkap PM Li, semakin penting untuk menjaga dan mengembangkan kerja sama ekonomi dan perdagangan China-AS, dalam upaya untuk terus memberikan stabilitas ke dalam hubungan bilateral.

    “Perang dagang tidak akan menghasilkan pemenang. Tidak ada negara yang dapat mencapai pembangunan dan kemakmuran melalui penerapan tarif. Masalah seperti ketidakseimbangan perdagangan perlu diselesaikan dengan memperbesar kue kerja sama dan menciptakan lebih banyak manfaat tambahan,” jelas PM Li Qiang.

    China, kata PM Li Qiang, selalu menyambut perusahaan dari seluruh dunia, termasuk AS, untuk berbagi peluang pembangunan di China dan akan memperlakukan perusahaan dalam dan luar negeri secara setara serta terus membina lingkungan bisnis yang sehat.

    Dalam akun media sosialnya di X, Senator Daines mengungkapkan bahwa ia akan berbicara dengan pejabat di China soal pembatasan produksi dan distribusi fentanil dan “perlunya mengurangi defisit perdagangan dan memastikan akses pasar yang adil bagi para petani, peternak, dan produsen Montana”. Montana adalah negara bagian di AS yang diwakili Daines.

    Daines sebelumnya bekerja sebagai pekerja eksekutif di China dan bertindak sebagai perantara selama masa jabatan pertama Trump. Ia adalah anggota Kongres pertama yang mengunjungi Beijing sejak Trump menjabat pada Januari 2025.

    Hubungan AS-China kembali menghangat secara khusus terkait tarif impor setelah Trump mengenakan tarif sebesar 10 persen untuk hampir semua produk impor dari China sejak awal Februari dan menaikkan tarif menjadi 20 persen pada 4 Maret 2025. Ia mengatakan tindakan tersebut dimaksudkan untuk menekan China agar mengurangi distribusi fentanil ke AS.

    Sebagai balasan atas tindakan AS, China mengenakan tarif terhadap produk-produk pertanian asal AS mulai 10 Maret 2025, dengan rincian pungutan sebesar 15 persen untuk produk seperti ayam, gandum dan jagung, serta 10 persen pada produk-produk seperti kacang kedelai, daging babi, daging sapi dan buah-buahan.

    Namun Trump juga mengenakan tarif 25 persen atas semua impor baja dan alumunium ke AS, termasuk asal China, mulai 12 Maret 2025.

    Tak kirim pasukan perdamaian

    China membantah soal pemberitaan yang menyebut negara tersebut mempertimbangkan untuk bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

    “Pemberitaan itu sama sekali tidak benar, sikap China atas krisis di Ukraina selalu konsisten dan jelas,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (24/3).

    Sebelumnya satu media Jerman mengutip sumber diplomatik Uni Eropa mengatakan China sedang mempertimbangkan partisipasinya untuk masuk dalam pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

    Diplomat China diberitakan mendekati pejabat di Brussels untuk menjajaki apakah langkah tersebut diinginkan oleh Eropa.

    Hal tersebut menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatakan pertemuan puncak lanjutan untuk membahas konflik Ukraina akan dilakukan pada 25 Maret 2025 dengan tujuan untuk menentukan komitmen dukungan jangka pendek bagi Ukraina setelah pertemuan antara delegasi Ukraina dan Amerika Serikat di Arab Saudi pada awal Maret.

    Guo Jiakun hanya menyebut “Group of Friends for Peace” (Sahabat untuk Perdamaian) yang dibentuk China dengan negara-negara berkembang lainnya baru saja bertemu di New York, AS.

    “Mereka membahas perkembangan terbaru krisis Ukraina dan prospek untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pertemuan itu berhasil dan menegaskan kembali penyelesaian konflik melalui jalur politik melalui negosiasi,” ungkap Guo Jiakun.

    “Sahabat untuk Perdamaian” dibentuk oleh China dan Brasil pada 27 September 2024 saat Sidang Umum PBB ke-79 di New York dengan tujuan mendukung upaya global untuk perdamaian berkelanjutan melalui jalur negosiasi.

    Anggota kelompok tersebut adalah China, Brasil, Indonesia, Afrika Selatan, Aljazair, Bolivia, Kazakhstan, Kolombia, Mesir, Meksiko, Kenya, Turki dan Zambia.

    “Para anggota menekankan bahwa konflik mungkin mendekati titik balik dan menyambut baik dinamika terkini menuju perundingan damai. Mereka mendesak semua pemangku kepentingan untuk memainkan peran konstruktif, menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan,” tambah Guo Jiakun.

    Kelompok tersebut, menurut Guo Jiakun, juga berkomitmen untuk tetap menjaga komunikasi yang erat dengan semua pihak terkait agar suara-suara dari negara berkembang lebih diperhatikan dan berkontribusi pada penyelesaian konflik secara damai untuk masa depan yang lebih baik bagi semua.

    “Sejak didirikan September lalu, sikap ‘Sahabat untuk Perdamaian’ soal krisis Ukraina konsisten untuk menganjurkan penyelesaian damai dan menggalang kekuatan untuk penyelesaian politik. China akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyampaikan suara-suara yang lebih rasional sehingga aspirasi atas perundingan damai didengar,” jelas Guo Jiakun.

    Perkembangan terakhir dari konflik Ukraina, Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada 11 Maret 2025 menyatakan bahwa Kiev siap menerima proposal Amerika Serikat untuk gencatan senjata selama 30 hari dengan Rusia, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan kesepakatan bersama.

    Selain itu, AS juga akan melanjutkan bantuan ke Ukraina serta mencabut jeda dalam berbagi intelijen.

    Presiden Ukraina dan AS sepakat untuk segera menyelesaikan perjanjian komprehensif secepatnya mengenai sumber daya mineral penting Ukraina guna memperluas ekonomi Ukraina dan menjamin kemakmuran dan keamanan jangka panjang Ukraina.

  • Putin Ucapkan Selamat Nowruz kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan Presiden Pezeshkian – Halaman all

    Putin Ucapkan Selamat Nowruz kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan Presiden Pezeshkian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ucapan selamat kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada perayaan Nowruz.

    Putin juga mengucapkan selamat kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, Kremlin mengumumkan pada Jumat (21/3/2025).

    Mengutip Tehran Times, dalam pesannya, Putin menyatakan, “Iran adalah teman yang dapat diandalkan dan tetangga yang baik bagi Rusia. Kami akan terus mengembangkan hubungan berdasarkan kemitraan strategis yang komprehensif demi kepentingan kedua negara serta untuk mendukung stabilitas dan keamanan regional.”

    Menurut PressTV, Nowruz, yang berarti “Hari Baru,” menandai hari pertama bulan Farvardin dalam kalender Persia.

    Perayaan ini biasanya jatuh pada 20 Maret, namun dalam tahun kabisat bertepatan dengan 21 Maret.

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui Nowruz sebagai Hari Nowruz Internasional pada tahun 2010.

    PBB menggambarkannya sebagai festival musim semi asal Iran yang telah dirayakan selama lebih dari 3.000 tahun.

    Media Rusia juga melaporkan bahwa Putin mengirim pesan ucapan selamat secara terpisah kepada para pemimpin Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, yang turut merayakan Nowruz.

    PEMIMPIN IRAN – Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei menyapa hadirin yang datang dalam acara peringatan dakwah Nabi Muhammad SAW, dengan sekelompok pejabat Iran, perwakilan dan duta besar negara-negara Islam di Teheran, Iran pada Selasa (28/1/2025). (Kantor berita resmi negara Iran, IRNA)

    Hubungan Rusia dan Iran

    Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani perjanjian kerja sama pada 17 Januari 2025.

    Namun, perjanjian tersebut tidak membentuk aliansi militer maupun menciptakan kewajiban langsung bagi kedua negara.

    Sebaliknya, perjanjian ini hanya meresmikan hubungan erat antara Iran dan Rusia yang semakin berkembang sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, menurut analisis dari Carnegie Politika.

    Gagasan perjanjian kemitraan strategis tersebut pertama kali muncul pada tahun 2020.

    Saat itu, Presiden Iran yang akan lengser, Hassan Rouhani, berupaya meraih pencapaian dalam kebijakan luar negeri setelah gagal memperbaiki hubungan dengan Barat.

    Ia kemudian mencari berbagai perjanjian kerja sama besar dengan mitra internasional.

    Perjanjian pertama ditandatangani dengan China pada Maret 2021.

    Perjanjian 25 tahun tersebut sempat menimbulkan spekulasi luas, termasuk rumor mengenai investasi China senilai $400 miliar dan penyewaan pulau-pulau di Teluk Persia oleh China.

    Namun, kenyataannya perjanjian itu tidak membawa perubahan signifikan, bahkan perdagangan antara kedua negara justru mengalami penurunan dalam beberapa tahun berikutnya.

    Setelah Iran menandatangani perjanjian serupa dengan Venezuela dan Suriah, Rusia menjadi mitra logis berikutnya.

    Sebelum invasi besar-besaran ke Ukraina, hubungan Rusia dengan Iran masih terbatas.

    Namun, ketika tentara Rusia sangat membutuhkan dukungan militer Iran—terutama pesawat nirawak—pada tahun pertama pertempuran, hubungan kedua negara berkembang pesat.

    Akibatnya, perjanjian yang ditandatangani oleh Putin dan Pezeshkian pada akhirnya tidak lebih dari sekadar formalitas birokrasi yang merangkum keadaan hubungan yang telah terjalin.

    Jika perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2021, mungkin perjanjian itu bisa berfungsi sebagai dasar untuk mempererat hubungan Rusia-Iran.

    Namun, saat ini perjanjian tersebut lebih sekadar meresmikan hal yang sudah ada tanpa menambahkan kewajiban baru.

    Hampir semua bidang kerja sama—termasuk energi, transportasi, dan organisasi regional—yang disebut dalam perjanjian ini sudah menjadi subjek kesepakatan baru antara Iran dan Rusia dalam tiga tahun terakhir.

    Padahal, salah satu aspek yang paling banyak dispekulasikan dalam perjanjian itu adalah kemungkinan adanya soal keamanan.

    Pakta yang ditandatangani tahun lalu antara Korea Utara dan Rusia, yang mencakup klausul bantuan timbal balik jika salah satu negara diserang, sempat menimbulkan harapan bahwa perjanjian Rusia-Iran akan memiliki ketentuan serupa.

    Namun, hal itu tidak terwujud.

    Sebaliknya, kedua negara hanya sepakat untuk tidak membantu negara mana pun yang menyerang pihak lain.

    Ini menegaskan bahwa Moskow dan Teheran tidak berniat membentuk aliansi militer.

    Hal ini juga dinilai bahwa Kremlin tetap enggan membantu Iran jika diserang oleh Amerika Serikat atau Israel.

    Hubungan antara Iran dan Rusia saat ini berada di titik tertinggi, bukan karena adanya perjanjian terobosan, melainkan karena Rusia semakin terisolasi dari Barat akibat perang di Ukraina.

    Kerja sama antara kedua negara semakin dalam, tetapi dengan kecepatan yang lambat dan dalam batasan tertentu.

    Tujuan utama dari perjanjian 2025 ini adalah untuk meresmikan pencapaian dalam beberapa tahun terakhir serta mengirimkan pesan kepada dunia—terutama kepada elite Rusia dan Iran—bahwa Moskow dan Teheran berkomitmen untuk kerja sama jangka panjang.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Usai Tepis Kabar Mundur, Airlangga Lapor 4 Hal Ini ke Prabowo

    Usai Tepis Kabar Mundur, Airlangga Lapor 4 Hal Ini ke Prabowo

    Jakarta –

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu miring soal mundurnya dia dari Kabinet Merah Putih. Dia menegaskan dirinya masih berkonsentrasi bekerja dengan Prabowo dan Kabinet Merah Putih dan tak memiliki rencana untuk mundur.

    Hal ini diungkapkan Airlangga saat mau melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia melakukan pertemuan sendiri dan Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Pertama, saya tetap bekerja konsentrasi bekerja dan tidak ada rencana mundur,” tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

    Airlangga sendiri mengakui dirinya melaporkan beberapa hal ke Prabowo dalam pertemuannya sore kemarin. Laporan-laporan itu diungkapkan Airlangga di akun Instagram resmi @airlanggahartarto_official. Berikut ini ulasannya:

    1. Perkembangan Ekonomi Terkini
    Saat melakukan pertemuan dengan Prabowo, Airlangga memaparkan pertumbuhan ekonomi secara spasial relatif baik bagi Indonesia. Tingkat inflasi sampai Februari juga masih rendah di mana core inflation-nya positif.

    “Indeks keyakinan konsumen PMI pada Februari tercatat tinggi di angka 53,6, pertumbuhan kredit Januari sebesar 10,3 persen, dan cadangan devisa akhir Februari juga berada pada level tinggi,” beber Airlangga dikutip dari Instagramnya, Rabu (19/3/2025).

    “Terkait kondisi perekonomian nasional, saya sampaikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat,” tegasnya.

    Selain itu, neraca perdagangan Indonesia hingga Februari 2025 juga tercatat surplus sebesar US$ 6,61 miliar, dengan nilai ekspor tertinggi mencapai US$ 14 miliar pada Februari.

    2. Lapor Pengembangan KEK
    Dia juga melaporkan perkembangan terkini terkait rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Prabowo, kata Airlangga, telah memberi atensi khusus terhadap kerja sama Two Countries Twin Parks antara Indonesia dengan otoritas Fujian, China.

    “Kerja sama tersebut akan mendorong investasi industri di KEK Batang dengan rencana investasi sebesar Rp 16 triliun,” papar Airlangga.

    Dirinya juga melaporkan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, Batam, dan Singhasari, Jawa Timur.

    3. Rencana Perluasan KUR
    Airlangga juga mendapatkan tugas dari Prabowo untuk melakukan optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendorong pembiayaan sektor produktif di tengah masyarakat.

    Dia menjelaskan akan ada revisi Keputusan Presiden sebagai beleid KUR untuk mengakomodir beberapa perbaikan.

    “Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan dan tentunya nanti akan ada revisi mengenai Kepres, mengenai KUR di mana komitenya akan membunyikan itu,” sebut Airlangga.

    4. Kerja Sama Internasional
    Terakhir, Airlangga melaporkan progres sejumlah kerja sama perdagangan internasional. Di antaranya, persiapan finalisasi perjanjian kerja sama dengan Eurasian Economic Union (EAEU) yang melibatkan Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.

    Selain itu pemerintah juga sedang memulai proses aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

    “Dengan menindaklanjuti akses CPTPP diharapkan kita dapat membuka pasar untuk Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris,” pungkas Airlangga.

    (hal/rrd)