Xcloud.id

Negara: Kazakhstan

  • Jual Ginjal, Mengungkap Jaringan Perdagangan Organ Global

    Jual Ginjal, Mengungkap Jaringan Perdagangan Organ Global

    Jakarta –

    Amon Kipruto Mely, 20, berpikir bahwa dengan menjual ginjalnya, ia akan memulai hidup baru yang lebih baik. Kehidupannya di sebuah desa di Kenya bagian barat sangat sulit, apalagi setelah pandemi COVID. Ia kesulitan mendapatkan penghasilan tetap, bergonta-ganti pekerjaan, dari dealer mobil, lokasi konstruksi, dan tempat lainnya.

    Lalu suatu hari, seorang teman memberi tahu tentang cara cepat dan mudah untuk mendapatkan 6.000 dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp100 juta.

    “Katanya, kalau jual ginjal, saya akan untung,” ujar Amon. Kedengarannya menggiurkan, tetapi semua itu berujung eksploitasi, keputusasaan, dan penyesalan.

    Laporan ini adalah hasil investigasi kolaboratif selama berbulan-bulan oleh media Jerman Der Spiegel, ZDF, dan DW, yang menelusuri jejak penjual dan pembeli organ.

    Media tersebut menganalisis sejumlah dokumen, berbicara dengan para whistleblower dari dunia medis, dan mengungkap bagaimana jaringan internasional, mulai dari rumah sakit di Kenya hingga lembaga bayangan, mencari calon penerima organ dari Jerman.

    Jaringan ini diduga mengeksploitasi orang-orang yang rentan: Yang muda, sangat membutuhkan uang, dan yang tua, sangat membutuhkan organ untuk tetap hidup.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Sindikat penjual ginjal incar kaum muda miskin

    Amon mengaku tidak diberi tahu tentang risiko kesehatan apa pun dari tindakan itu. “Mereka tidak menjelaskan apa pun kepada saya. Orang yang membawa saya menunjuk orang-orang di sekitar kami dan berkata: Lihat, mereka semua pendonor, dan mereka bahkan langsung kembali bekerja.”

    Setelah operasi, dia hanya diberi uang $4.000, bukannya $6.000 seperti yang dijanjikan. Dari uang itu, dia membeli telepon seluler dan sebuah mobil yang dengan cepat rusak. Tak lama kemudian, kesehatannya memburuk. Dia menjadi sering pusing dan lemah, lalu pingsan.

    Ketika dibawa ke rumah sakit, ibunya, Leah Metto, terkejut dan baru mengetahui putranya telah menjual ginjal. “Mereka mengambil keuntungan lewat anak-anak muda seperti Amon,” katanya.

    Amon ternyata bukan korban satu-satunya. Willis Okumu, peneliti kejahatan terorganisasi yang berbasis di Nairobi di Institute of Security Studies in Africa, berbicara dengan beberapa pemuda yang juga mengatakan telah menjual ginjal mereka di Kota Oyugis, 180 kilometer di barat daya Eldoret. “Faktanya, ini adalah kejahatan terorganisasi,” ujar Willis Okumu.

    Ia memperkirakan di Oyugis saja sekitar 100 orang pemuda telah menjual ginjal mereka. Banyak di antaranya kemudian menderita masalah kesehatan, serta depresi dan trauma psikologis.

    Rantai eksploitasi: donor ginjal jadi perekrut

    DW berbicara kepada empat pemuda di Oyugis yang mengatakan telah menjual ginjal dengan harga hanya $2.000 atau sekitar Rp33,6 juta. Mereka menceritakan bahwa, setelah operasi di Rumah Sakit Mediheal di Eldoret, mereka diminta merekrut donor baru dengan komisi masing-masing sebesar $400 (Rp6,7 juta).

    “Ada area abu-abu dalam hukum yang dieksploitasi oleh sindikat ini,” jelas Okumu. “Tidak ada hukum yang melarang Anda untuk menyumbangkan ginjal demi uang dan Anda tidak dapat dituntut atas hal itu,” katanya, mengacu pada informasi yang ia terima dari unit kejahatan terorganisasi transnasional di kepolisian Kenya.

    Namun yang diizinkan menurut hukum Kenya adalah donasi organ kepada kerabat atau untuk alasan altruistik.

    Berbicara kepada DW secara anonim, mantan karyawan Rumah Sakit Mediheal mengungkapkan, jual beli organ transplantasi sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

    Awalnya, penerima berasal dari Somalia dan donor dari Kenya. Namun kemudian, pada tahun 2022, penerima mulai datang dari Israel dan, sejak tahun 2024, dari Jerman. Untuk mereka, para donor pun diterbangkan dari negara-negara seperti Azerbaijan, Kazakhstan, atau Pakistan.

    Sumber tersebut lebih lanjut mengatakan, para donor diminta menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa mereka adalah kerabat dari penerima yang tidak pernah mereka temui, dan menyetujui pengangkatan ginjal tanpa diberi tahu tentang potensi risiko kesehatan, sementara beberapa dari mereka bahkan belum cukup umur. “Karena kendala bahasa, mereka hanya menandatangani,” kata mantan karyawan tersebut.

    Sindikat mencari pasien dari Jerman, Israel

    Sejak meningkatnya jumlah penerima organ dari Jerman dan Israel, bisnis pun berkembang pesat. Setiap penerima organ diberitakan berani membayar hingga $200.000 untuk sebuah ginjal.

    Mantan karyawan rumah sakit tersebut mengatakan kepada DW, sebuah badan bernama MedLead bertugas untuk mendapatkan donor dan penerima dari berbagai negara.

    Di situs webnya, MedLead mengklaim menyediakan donasi ginjal dalam waktu 30 hari yang “sesuai dengan undang-undang donasi organ” dan bahwa para donor dijanjikan akan “100% altruistik.”

    Di laman Facebook-nya, terdapat video testimoni orang-orang yang berterima kasih kepada MedLead atas bantuannya dalam mendapatkan ginjal baru di Eldoret, Kenya.

    Video terbaru di situs tersebut memperlihatkan Sabine Fischer-Kugler, perempuan berusia 57 tahun dari Gunzenhausen, Jerman, yang telah menderita penyakit ginjal selama 40 tahun.

    Setelah ginjal pengganti pertama berhenti berfungsi, ia sangat ingin mencari ginjal kedua. Namun, daftar tunggu untuk mendapatkan ginjal baru di Jerman panjang; bisa memakan waktu delapan hingga sepuluh tahun.

    Sabine Fischer-Kugler mengatakan hanya bertemu sebentar dengan pendonornya, seorang pria berusia 24 tahun dari Azerbaijan. Kontraknya menyatakan bahwa pendonor tersebut tidak dibayar, meskipun Fischer-Kugler mengatakan bahwa dia membayar antara $100.000 dan $200.000 kepada MedLead.

    “Mungkin saya agak egois karena saya menginginkan ginjal ini, dan yang terpenting, kontraknya tampak baik-baik saja. Namun, jelas. Operasinya tidak sebersih yang terlihat.”

    Berdasarkan hukum Jerman, membayar untuk memperoleh organ adalah ilegal, dan pelanggarnya dapat menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun.

    Pria di balik MedLead adalah warga negara Israel bernama Robert Shpolanski. Menurut dakwaan tahun 2016 oleh Pengadilan Magistrat Tel Aviv, ia dituduh melakukan “sejumlah besar transplantasi ginjal ilegal” di Sri Lanka, Turki, Filipina, dan Thailand, bersama seorang pria bernama Boris Wolfman yang diduga memimpin jaringan kriminal. Wolfman juga dituduh terlibat dalam kegiatan transplantasi ilegal di tempat lain.

    “Agak mencurigakan, seharusnya tidak bayar”

    Shpolanski membantah adanya hubungan dengan Wolfman. Dalam email kepada Der Spiegel, ZDF, dan DW, MedLead menyatakan tidak terlibat dalam mencari donor, bahwa semua donor bersifat 100% altruistik, dan bahwa MedLead beroperasi secara transparan dan sepenuhnya mematuhi hukum sejak didirikan.

    Tim investigasi menyamar di Eka Hotel di Eldoret, hanya satu kilometer dari Rumah Sakit Mediheal, untuk berbicara dengan pasien asing yang tengah menunggu transplantasi. Beberapa tampak lemah, dan ditemani anggota keluarga mereka.

    Seorang perempuan dari Rusia, yang sedang menunggu operasi ginjal untuk suaminya, berkata, “Tidak ada yang mau memberikan ginjal secara cuma-cuma.”

    Sementara seorang pria dari Israel berusia 72 tahun yang menjalani dialisis di rumah sakit Mediheal mengatakan: “Ini agak mencurigakan. Anda tidak seharusnya membayar tetapi harus membayar,” katanya.

    Kembali di Nairobi, Dr. Jonathan Wala, kepala Asosiasi Ginjal Kenya, telah merawat beberapa pasien yang kembali dengan komplikasi pascaoperasi. “Kami mendapat laporan dari pasien Israel yang kembali dengan infeksi parah, beberapa dengan ginjal yang pada dasarnya sudah mati.”

    Sementara itu, Amon dan para pendonor lainnya masih terus bertahan hidup hanya dengan satu ginjal. Kesehatan mereka terganggu dan harapan mereka hancur. “Jika saya bisa kembali ke masa lalu, saya tidak akan mau ginjal saya diangkat. Saya membenci diri saya sendiri karenanya.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Arti Ekawati
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rusia Dorong Percepatan Perundingan IEAEU FTA

    Rusia Dorong Percepatan Perundingan IEAEU FTA

    Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pengusaha Rusia mendorong percepatan perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia/Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU FTA).

    Direktur Jenderal Pusat Ekspor Rusia Veronica Nikishina menyampaikan, rampungnya perundingan perjanjian dagang itu dapat mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan antar kedua negara. Perjanjian dagang ini juga dinilai penting, utamanya ditengah kondisi perang tarif.

    “Ini sangat penting, terutama ketika seluruh dunia diwarnai peperangan tarif,” kata Veronica kepada wartawan di sela-sela agenda The Russia-Indonesia Business Forum, Senin (14/4/2025).

    Lebih lanjut, Veronica melihat bahwa pasar Indonesia sangat penting bagi Rusia. Pasalnya, kata dia, pasar Indonesia tumbuh pesat dan merupakan pasar yang sangat besar bagi produk-produk Negara Beruang Merah.

    Apalagi, kata Veronica, pihaknya memiliki program yakni mempromosikan produk Rusia di bawah merek Made in Russia untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat di Indonesia.

    Ditemui terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa perundingan IEAEU FTA sudah memasuki putaran terakhir.

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menargetkan perundingan perjanjian dagang ini dapat rampung pada Semester I/2025.

    “Arah Pak Presiden minta Semester I/2025 bisa conclude seluruh term, tetapi tentu sesudah itu namanya legal scrubbing. Nah legal scrubbing lebih detail dan panjang,” tutur Airlangga. 

    Sebagai informasi, EAEU terdiri atas Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,  Armenia, dan  Belarus. EAEU merupakan  mitra dagang penting Indonesia, bukan hanya sebagai pasar ekspor nontradisional tetapi juga sebagai hub perdagangan internasional di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah.

    Adapun dalam perundingan putaran ke-5 yang digelar pada Juli 2024, sebanyak 11 isu runding dari total 15 isu telah diselesaikan. Melansir laman Kementerian Perdagangan (Kemendag), isu runding yang disepakati teks Bab Perdagangan Barang, Sanitasi dan Fitosanitasi, Ketentuan Akhir, Ketentuan Asal Barang, Kerja Sama Ekonomi, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Penyelesaian Sengketa. 

  • Wakil PM Rusia: Tarif Trump Bisa Percepat Penyelesaian Perjanjian Indonesia-Eurasia

    Wakil PM Rusia: Tarif Trump Bisa Percepat Penyelesaian Perjanjian Indonesia-Eurasia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif Trump dapat menjadi momentum positif bagi Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia dalam merampungkan perjanjian perdagangan bebas antara kedua pihak.

    Wakil Perdana Menteri Pertama Rusia Denis Manturov menyebut proses perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/I-EAEU FTA) masih berjalan dengan positif hingga saat ini. 

    Sebagai informasi, Uni Ekonomi Eurasia adalah blok perdagangan yang beranggotakan lima negara, yakni Rusia, Kirgiztan, Kazakhstan, Belarusia, dan Armenia. 

    Manturov berharap, kesepakatan perdagangan bebas itu sudah dapat ditandatangani pada akhir 2025 mendatang. Dia menyebut, kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dapat menjadi pemantik bagi kedua pihak untuk segera merampungkan perjanjian ini.

    “Dengan kebijakan tarif AS yang sangat tinggi diharapkan bisa menjadi dorongan untuk menyelesaikan perjanjian dengan Uni Ekonomi Eurasia,” kata Manturov saat ditemui di agenda The Russia-Indonesia Business Forum di Jakarta pada Senin (14/4/2025). 

    Ditemui pada acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah menargetkan perundingan poin-poin perjanjian I-EAEU FTA sudah rampung pada paruh pertama tahun 2025. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Airlangga menuturkan, setelah isi perjanjian disepakati, kedua pihak masih harus melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

    “Arahan Pak Presiden minta semester I/2025 bisa conclude seluruh term. Tetapi, tentu sesudah itu ada namanya legal scrubbing. Nah, itu [legal scrubbing] lebih detail dan panjang prosesnya,” kata Airlangga.

    Dia menuturkan, poin-poin dari I-EAEU FTA pada dasarnya berkaitan dengan upaya penurunan hambatan tarif dan non-tarif antara kedua pihak. Meski demikian, Airlangga tidak memperinci besaran penurunan yang dimaksud.

    Sementara itu, Wakil Komite Bilateral Rusia dan Belarusia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Didit Ratam menyebut, di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi, Indonesia perlu melihat pasar-pasar non tradisional guna meningkatkan perdagangannya.

    “Pasar-pasar ini seperti Rusia, Eropa Timur, Dan Amerika Selatan. Khusus Rusia, ini baru dibuka Kembali Karena menghangatnya hubungan Indonesia-Rusia dibawah Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

  • Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Jakarta: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengambil langkah tegas soal perdagangan internasional. Kali ini, ia mengumumkan jeda tarif selama 90 hari bagi sebagian besar negara kecuali kepada Tiongkok, yang justru mengalami kenaikan tarif signifikan.
     
    Melansir The Guardian, Kamis, 10 April 2025, kemarin Trump menaikkan tarif impor untuk produk dari Tiongkok dari 34 persen menjadi 125 persen.
     
    Sementara untuk negara lain yang belum menerapkan balasan terhadap tarif dari AS, akan diberikan penangguhan dan hanya dikenakan tarif sebesar 10 persen hingga bulan Juli.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa kenaikan tarif terhadap Tiongkok diambil karena “Saat Amerika Serikat diserang, Presiden Trump akan membalas dengan lebih keras,”
     

    Tarif awal vs tarif baru sementara
    Berikut daftar lengkap tarif yang awalnya diancamkan Trump dan tarif terbaru yang diperbarui per negara:

    Tiongkok: dari 34% menjadi 125%
    Uni Eropa: dari 20% menjadi 10%
    Vietnam: dari 46% menjadi 10%
    Taiwan: dari 32% menjadi 10%
    Jepang: dari 24% menjadi 10%
    India: dari 26% menjadi 10%
    Korea Selatan: dari 25% menjadi 10%
    Thailand: dari 36% menjadi 10%
    Swiss: dari 31% menjadi 10%
    Indonesia: dari 32% menjadi 10%
    Malaysia: dari 24% menjadi 10%
    Kamboja: dari 49% menjadi 10%
    Inggris Raya: tetap 10%
    Afrika Selatan: dari 30% menjadi 10%
    Brasil: tetap 10%
    Bangladesh: dari 37% menjadi 10%
    Singapura: tetap 10%
    Israel: dari 17% menjadi 10%
    Filipina: dari 17% menjadi 10%
    Chile: tetap 10%
    Australia: tetap 10%
    Pakistan: dari 29% menjadi 10%
    Turki: tetap 10%
    Sri Lanka: dari 44% menjadi 10%
    Kolombia: tetap 10%
    Peru: tetap 10%
    Nicaragua: dari 18% menjadi 10%
    Norwegia: dari 15% menjadi 10%
    Kosta Rika: tetap 10%
    Yordania: dari 20% menjadi 10%
    Republik Dominika: tetap 10%
    Uni Emirat Arab: tetap 10%
    Selandia Baru: tetap 10%
    Argentina: tetap 10%
    Ekuador: tetap 10%
    Guatemala: tetap 10%
    Honduras: tetap 10%
    Madagaskar: dari 47% menjadi 10%
    Myanmar: dari 44% menjadi 10%
    Tunisia: dari 28% menjadi 10%
    Kazakhstan: dari 27% menjadi 10%
    Serbia: dari 37% menjadi 10%
    Mesir: tetap 10%
    Arab Saudi: tetap 10%
    El Salvador: tetap 10%
    Pantai Gading: dari 21% menjadi 10%
    Laos: dari 48% menjadi 10%
    Botswana: dari 37% menjadi 10%
    Trinidad dan Tobago: tetap 10%
    Maroko: tetap 10%
    Aljazair: dari 30% menjadi 10%
    Oman: tetap 10%
    Uruguay: tetap 10%
    Bahamas: tetap 10%
    Lesotho: dari 50% menjadi 10%
    Ukraina: tetap 10%
    Bahrain: tetap 10%
    Qatar: tetap 10%
    Mauritius: dari 40% menjadi 10%
    Fiji: dari 32% menjadi 10%
    Islandia: tetap 10%
    Kenya: tetap 10%
    Liechtenstein: dari 37% menjadi 10%
    Guyana: dari 38% menjadi 10%
    Haiti: tetap 10%
    Bosnia dan Herzegovina: dari 35% menjadi 10%
    Nigeria: dari 14% menjadi 10%
    Namibia: dari 21% menjadi 10%
    Brunei: dari 24% menjadi 10%
    Bolivia: tetap 10%
    Panama: tetap 10%
    Venezuela: dari 15% menjadi 10%
    Makedonia Utara: dari 33% menjadi 10%
    Ethiopia: tetap 10%
    Ghana: tetap 10%
    Moldova: dari 31% menjadi 10%
    Angola: dari 32% menjadi 10%
    Republik Demokratik Kongo: dari 11% menjadi 10%
    Jamaika: tetap 10%
    Mozambik: dari 16% menjadi 10%
    Paraguay: tetap 10%
    Zambia: dari 17% menjadi 10%
    Libanon: tetap 10%
    Tanzania: tetap 10%
    Irak: dari 39% menjadi 10%
    Georgia: tetap 10%
    Senegal: tetap 10%
    Azerbaijan: tetap 10%
    Kamerun: dari 11% menjadi 10%
    Uganda: tetap 10%
    Albania: tetap 10%
    Armenia: tetap 10%
    Nepal: tetap 10%
    Sint Maarten: tetap 10%
    Pulau Falkland: dari 41% menjadi 10%
    Gabon: tetap 10%
    Kuwait: tetap 10%
    Togo: tetap 10%
    Suriname: tetap 10%
    Belize: tetap 10%
    Papua Nugini: tetap 10%
    Malawi: dari 17% menjadi 10%
    Liberia: tetap 10%
    British Virgin Islands: tetap 10%
    Afghanistan: tetap 10%
    Zimbabwe: dari 18% menjadi 10%
    Benin: tetap 10%
    Barbados: tetap 10%
    Monako: tetap 10%
    Suriah: dari 41% menjadi 10%
    Uzbekistan: tetap 10%
    Republik Kongo: tetap 10%
    Jibouti: tetap 10%
    French Polynesia: tetap 10%
    Cayman Islands: tetap 10%
    Kosovo: tetap 10%
    Curaçao: tetap 10%
    Vanuatu: dari 22% menjadi 10%
    Rwanda: tetap 10%
    Sierra Leone: tetap 10%
    Mongolia: tetap 10%
    San Marino: tetap 10%
    Antigua and Barbuda: tetap 10%
    Bermuda: tetap 10%
    Eswatini: tetap 10%
    Marshall Islands: tetap 10%
    Saint Pierre and Miquelon: tetap 10%
    Saint Kitts and Nevis: tetap 10%
    Turkmenistan: tetap 10%
    Grenada: tetap 10%
    Sudan: tetap 10%
    Turks and Caicos Islands: tetap 10%
    Aruba: tetap 10%
    Montenegro: tetap 10%
    Saint Helena: tetap 10%
    Kirgistan: tetap 10%
    Yaman: tetap 10%
    Saint Vincent and the Grenadines: tetap 10%
    Niger: tetap 10%
    Saint Lucia: tetap 10%
    Nauru: dari 30% menjadi 10%
    Equatorial Guinea: dari 13% menjadi 10%
    Iran: tetap 10%
    Libya: dari 31% menjadi 10%
    Samoa: tetap 10%
    Guinea: tetap 10%
    Timor Leste: tetap 10%
    Montserrat: tetap 10%
    Chad: dari 13% menjadi 10%
    Mali: tetap 10%
    Maladewa: tetap 10%
    Tajikistan: tetap 10%
    Cabo Verde: tetap 10%
    Burundi: tetap 10%
    Guadalaraja: tetap 10%
    Bhutan: tetap 10%
    Martinique: tetap 10%
    Tonga: tetap 10%
    Mauritania: tetap 10%
    Dominica: tetap 10%
    Micronesia: tetap 10%
    Gambia: tetap 10%
    Guyana Prancis: tetap 10%
    Christmas Island: tetap 10%
    Andora: tetap 10%
    Republik Afrika Tengah: tetap 10%
    Kepulauan Solomon: tetap 10%
    Mayotte: tetap 10%
    Anguilla: tetap 10%
    Cocos (Keeling) Islands: tetap 10%
    Eritrea: tetap 10%
    Cook Islands: tetap 10%
    Sudan Selatan: tetap 10%
    Comoros: tetap 10%
    Kiribati: tetap 10%
    São Tomé and Príncipe: tetap 10%
    Norfolk Island: tetap 10%
    Gibraltar: tetap 10%
    Tuvalu: tetap 10%
    British Indian Ocean Territory: tetap 10%
    Tokelau: tetap 10%
    Guinea-Bissau: tetap 10%
    Svalbard and Jan Mayen: tetap 10%
    Heard and McDonald Islands: tetap 10%
    Réunion: tetap 10%

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • 11 Fakta Baru Trump Tunda Tarif Dagang, AS-China Saling Balas Dendam

    11 Fakta Baru Trump Tunda Tarif Dagang, AS-China Saling Balas Dendam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali meluncurkan gebrakan baru terkait tarif timbal balik (resiprokal) yang ia gaungkan. Pada Rabu waktu setempat, Trump mengumumkan penundaan pemberian tarif tinggi terhadap puluhan negara selama 90 hari, persis beberapa jam setelah tarif diberlakukan.

    Namun ada satu negara yang tak ditunda. Ya, China malah dikenakan tarif makin tinggi hingga 125%.

     

    Lalu apa saja fakta-faktanya? Bagaimana AS dan China saling dekat?

    Berikut update CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Kamis (10/4/2025).

    1.China Kena Tarif Tambahan hingga 125%

    Berbeda dengan negara lain, Trump justru menaikkan tarif China hingga 125%. Hal ini terjadi setelah Beijing bereaksi, akan membalas tarif Trump dengan mengenakan tarif sebesar 84% pada impor AS, Rabu malam.

    “Berdasarkan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan China kepada Pasar Dunia, dengan ini saya menaikkan Tarif yang dikenakan Amerika Serikat kepada China menjadi 125%, yang berlaku segera,” tulisnya di akun media sosial (medsos) Truth Social.

    “Pada suatu saat, mudah-mudahan dalam waktu dekat, China akan menyadari bahwa hari-hari menipu AS dan negara-negara lain tidak lagi berkelanjutan atau dapat diterima,” tambahnya.

    “Sebaliknya, dan berdasarkan fakta bahwa lebih dari 75 negara telah memanggil perwakilan Amerika Serikat, termasuk Departemen Perdagangan, Keuangan, dan USTR, untuk merundingkan solusi terkait Perdagangan, Hambatan Perdagangan, Tarif, Manipulasi Mata Uang, dan Tarif Non Moneter… atas saran saya yang kuat, membalas dengan cara, bentuk, atau cara apa pun terhadap Amerika Serikat, saya telah mengesahkan PENGHENTIAN selama 90 hari.”

    2.75 Negara Resmi Dapat Penundaan Tarif Balasan Trump

    Trump secara resmi mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif balasan atau resiprokal selama 90 hari untuk semua negara terdampak, kecuali China yang justru dinaikkan menjadi 125%. Dalam pernyataan terbarunya, kebijakan tarif baru tersebut akan langsung berlaku.

    Trump menyatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memberi ruang bagi puluhan negara yang ingin bernegosiasi dengan AS. Menurutnya, lebih dari 75 negara mitra dagang AS telah antre untuk menegosiasikan tarif.

    Gedung Putih menegaskan bahwa penundaan ini tidak mencakup seluruh tarif. Tarif umum sebesar 10% atas hampir seluruh barang impor ke AS masih tetap berlaku. Selain itu, tarif yang sudah lebih dahulu diterapkan terhadap mobil, baja, dan aluminium tidak akan diubah.

    Meski menurut Trump ada 75 negara, berdasarkan data Gedung Putih, CNBC Indonesia baru melihat penundaan ke 57 negara. Antara lain: 

    Aljazair 30%
    Angola 32%
    Bangladesh 37%
    Bosnia dan Herzegovina 35%
    Botswana 37%
    Brunei Darussalam 24%
    Kamboja 49%
    Kamerun 11%
    Chad 13%
    China 125% (dikecualikan)
    Pantai Gading (Ivory Coast) 21%
    Republik Demokratik Kongo 11%
    Equatorial Guinea 13%
    Uni Eropa 20%
    Kepulauan Falkland 41%
    Fiji 32%
    Guyana 38%
    India 26%
    Indonesia 32%
    Irak 39%
    Israel 17%
    Jepang 24%
    Yordania 20%
    Kazakhstan 27%
    Laos 48%
    Lesotho 50%
    Libya 31%
    Liechtenstein 37%
    Madagaskar 47%
    Malawi 17%
    Malaysia 24%
    Mauritius 40%
    Moldova 31%
    Mozambik 16%
    Myanmar 44%
    Namibia 21%
    Nauru 30%
    Nikaragua 18%
    Nigeria 14%
    Makedonia Utara 33%
    Norwegia 15%
    Pakistan 29%
    Filipina 17%
    Serbia 37%
    Afrika Selatan 30%
    Korea Selatan 25%
    Sri Lanka 44%
    Swiss 31%
    Suriah 41%
    Taiwan 32%
    Thailand 36%
    Tunisia 28%
    Vanuatu 22%
    Venezuela 15%
    Vietnam 46%
    Zambia 17%
    Zimbabwe 18%

    3.China Beri Tarif 84% ke Barang AS

    Tindakan balasan China terhadap AS mulai berlaku kini. Negeri itu menaikkan tarif pada semua impor AS menjadi 84% sebagai balasan terhadap kenaikan tarif Trump pada impor China hingga ratusan persen.

    Beijing telah berjanji untuk “berjuang sampai akhir” melawan Trump. Negeri Presiden Xi Jinping menolak untuk mundur dalam menghadapi upaya Trump untuk membawa pemerintah dunia ke meja perundingan.

    Angka tarif 84% ini, terjadi setelah sebelumnya China mengumumkan tarif timbal balik sebesar 34% sebagai balasan terhadap tarif resiprokal AS, yang diumumkan 2 April. Trump memperingatkan China untuk menariknya atau dia akan menaikkan tarif mereka lagi.

    Sebelumnya, Beijing juga telah menempatkan 18 perusahaan AS dalam daftar pembatasan perdagangan. Sebuah editorial China Daily yang diterbitkan tadi malam mengatakan “menyerah pada tekanan AS adalah hal yang mustahil bagi Beijing”.

    “Bukan berarti China tidak mengerti apa arti tarif yang sangat tinggi bagi ekspornya dan ekonomi secara umum. Keuntungan industri berorientasi ekspor akan terpukul dan penurunan investasi manufaktur serta sentimen konsumen yang diakibatkannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” demikian laporan tersebut.

    “Tetapi China juga tahu bahwa tunduk pada intimidasi tarif AS tidak akan menguntungkannya, mengingat bukan rahasia lagi bahwa AS sekarang berniat menyingkirkan China dari pasar konsumennya dan membentuk kembali rantai pasokan global untuk melayani kepentingan sempitnya sendiri,” ujarnya.

    4.Wall Street Cetak Rekor

    Bursa saham Amerika Serikat (AS) melonjak tajam pada Rabu (9/4/2025) setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penundaan tarif impor selama 90 hari untuk sebagian besar negara. Langkah ini memberi kejutan bagi investor yang khawatir karena ketegangan perang dagang.

    Melansir The Wall Street Journal, Indeks Nasdaq melesat 12%, ini menjadi rekor terbaiknya sejak Januari 2001. Sementara itu, S&P 500 naik 9,5%, pencapaian tertinggi sejak krisis keuangan 2008.

    Indeks Dow Jones juga tak kalah mencetak rekor, dengan kenaikan 7,9% atau 2.963 poin dalam sehari. Menurut data Dow Jones Market Data, kenaikan ini menjadi lonjakan poin terbesar dalam sejarah indeks tersebut. 

    5.Minyak Dunia Melonjak

    Harga minyak dunia melanjutkan reli kenaikan tajamnya pada perdagangan Rabu waktu AS atau Kamis waktu Indonesia. Ini didorong oleh kabar positif dari sisi kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan penurunan stok bahan bakar di Negeri Paman Sam.

    Mengutip Refinitiv, harga minyak mentah acuan Brent ditutup di posisi US$64,96 per barel, menguat dibandingkan penutupan sebelumnya di US$65,48. Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di US$61,95 per barel, sedikit melemah dibandingkan sehari sebelumnya yang sempat ditutup tinggi di US$62,35.

    Namun secara mingguan, reli yang terjadi sejak awal bulan masih tergolong signifikan. Sejak 1 April, harga Brent sempat menyentuh US$74,49 dan terus berfluktuasi tajam hingga menyentuh titik terendah dalam empat tahun terakhir di kisaran US$58-64 pada awal pekan ini.

    Lonjakan harga minyak terjadi usai Trump mengumumkan kebijakan jeda tarif timbal balik selama 90 hari terhadap mayoritas negara mitra dagang. Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal deeskalasi tensi dagang dan memberikan ruang bagi perbaikan prospek ekonomi global, terutama dari sisi permintaan energi.

    6.Pasar Asia Menguat

    Kenaikan juga terjadi dengan pasar Asia. Indeks Nikkei Jepang naik sekitar 8% pada pukul 11 pagi hari Kamis setelah Trump membatalkan sebagian besar tarif global.

    Indeks Kospi di Korea Selatan (Korsel) naik 5,5% sementara bursa Hang Seng Hong Kong naik lebih dari 4%. Komposit SSE Shanghai naik sekitar 1,6% sedangkan ASX 200 Australia naik 4% sesaat setelah pukul 12 siang waktu setempat.

    7.Trump “Kuasai” Pasar Modal

    Sebenarnya Trump sudah memberi tanda-tanda kenaikan bursa saham. Pada Rabu pagi waktu AS, beberapa menit sebelum pembukaan Wall Street, ia memosting sejumlah tanda di Truth Social.

    Pertama, ia menyebut slogannya “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”. Lalu setelahnya ia menyinggung JPMorgan dengan postingan “Memperbaiki Perdagangan dan Tarif adalah hal yang baik!” Jamie Dimon, JPMorgan Chase, Chairman & CEO, di Maria B Show!”.

    Setelahnya, ia juga mengatakan “BE COOL! Semuanya akan berjalan dengan baik. AS akan menjadi lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya!”. Lalu ia mengatakan “THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!” alias “INI WAKTU YANG TEPAT UNTUK MEMBELI”.

    Postingan saatnya membeli bursa juga diberi tanda “DTJ”. Itu merupakan inisial presiden dan ticker untuk Trump Media & Technology, perusahaan induk Truth Social yang saham mayoritasnya dipegangnya.

    Secara teori, bagi siapa pun yang membeli saham di pasar pada menit itu atas desakan Trump, mereka memperoleh keuntungan besar. Saham melonjak dalam pembalikan historis dalam perdagangan sore setelah Trump mengumumkan penarikan kembali beberapa tarif, perubahan tajam setelah pengungkapan rencananya untuk mengenakan pajak impor minggu lalu menghancurkan pasar.

    David Wagner, manajer portofolio di Aptus Capital Advisors LLC, melihat unggahan Trump pada hari Rabu. Awalnya ia tidak percaya bahwa unggahan itu asli.

    “Apakah itu melanggar aturan? Saya tidak tahu, bukan berarti Trump mematuhi serangkaian aturan apa pun,” kata Wagner, seraya menambahkan bahwa hal itu mengubah aturan keterlibatan di pasar.

    “Jelas sekarang Anda akan melihat Trump untuk mendapatkan tanda apa pun,” tegasnya memberi sinyal ke investor untuk mulai mendengarkan Trump.

    “Hal serupa pada masa jabatan pertamanya adalah sesuatu yang mungkin tidak seharusnya kita lupakan. Dia melakukan hal-hal seperti itu,” jelasnya lagi.

    “Aturan telah berubah terkait pasar dan presiden yang secara langsung ikut campur.”

    8. Korsel Nego Tarif ke Trump

    Penjabat Presiden Korsel Han Duck-soo mengatakan negara itu harus bernegosiasi segera dengan AS. Ini dilakukan agar Seoul lepas dari tarif setelah Trump menghentikan sebagian besar pungutan pada hari Rabu.

    “Selama 90 hari ke depan, kita harus membuat kemajuan dalam semua negosiasi untuk terbebas dari beban tarif, dan kita harus berupaya lebih keras lagi,” kata Han dalam rapat Kabinet pada hari Kamis waktu setempat.

    “Sebagai negara seperti Korea Selatan, yang sangat bergantung pada perdagangan untuk pertumbuhan dan pembangunannya, saya mendesak semua menteri untuk melakukan upaya khusus dan menunjukkan tekad,” kata Han.

    9.Jepang Segera Tinjau Lebih Lanjut Penundaan Tarif Trump

    Kepala sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan pada hari Kamis bahwa pemerintah senang Trump menangguhkan tarif. Namun negeri itu mendesak peninjauan lanjutan.

    “Pertama-tama kami ingin memeriksa dengan saksama rincian tentang apa yang akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang,” kata Hayashi, seperti dikutip NBC News.

    “Kami telah menjelaskan kekhawatiran kami di berbagai tingkatan dan telah mendesak agar langkah-langkah ini dipertimbangkan kembali, dan oleh karena itu kami menanggapi pengumuman terbaru oleh pemerintah AS ini secara positif,” katanya kepada wartawan dalam sebuah pengarahan.

    “Kami akan terus mendesak Amerika Serikat untuk meninjau kembali tarif timbal balik dan pungutannya terhadap produk baja dan aluminium, serta mobil dan suku cadang mobil.”

    10.Apple Sewa 5 Pesawat Borong Produk India-China karena Tarif Trump

    Perusahaan Apple dikabarkan menerbangkan lima pesawat. Ini untuk memboyong iPhone dari India dan China menuju AS untuk menghindari tarif Trump.

    Sebagian besar iPhone diketahui diproduksi di pabrik yang ada di India dan China. Kedua negara dikenakan tarif baru oleh AS, yang artinya bisa menaikkan harga jual lebih tinggi nantinya.

    Lima pesawat itu penuh dengan iPhone dan produk Apple lainnya diterbangkan ke AS dalam tiga hari selama minggu terakhir bulan Maret. Seorang pejabat senior India mengonfirmasi laporan tersebut.

    “Pabrik-pabrik di India dan China serta lokasi lainnya telah mengirimkan produk ke AS untuk mengantisipasi tarif yang lebih tinggi,” kata seorang sumber dikutip dari Times of India, Kamis.

    Menurut laporan, langkah ini dilakukan untuk mempertahankan harga produk untuk sementara. Apple mengangkut iPhone tersebut sebelum harga dengan tarif baru ditetapkan.

    Apple telah menganalisa struktur tarif yang berbeda pada tiap pabrik akan berdampak pada rantai pasoknya. Sumber itu juga mengatakan tiap kenaikan harga tidak hanya berdampak pada pasar AS, namun berlaku juga pada seluruh kawasan global.

    “Setiap kenaikan harga mengimbangi dampak tidak bisa terbatas hanya pada pasar AS, namun harus dilakukan untuk seluruh kawasan global termasuk India,” kata sumber itu.

    Sejak pengumuman tarif Trump, spekulasi bermunculan akan adanya kenaikan harga iPhone di AS. Salah satunya diungkapkan dari hasil perhitungan analis UBS, yakni harga iPhone produksi China akan naik 30% untuk ritel.

    11.Orang Dekat Prabowo

    Ray Dalio, pendiri dana lindung nilai terbesar di dunia, menyerukan kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dengan China terkait tarif. Hal ini terjadi di tengah makin panasnya perang dagang keduanya, di mana Washington menerapkan tarif 125% ke Beijing dan Beijing menaikkan tarif 84% ke Washington.

    Pesannya diberikan melalui akun media sosial X-nya, @RayDalio. Penasehat Danantara RI itu menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua pihak yang terlibat, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, untuk mempertimbangkan kembali pendekatan yang dipakai.

    “Ada cara yang lebih baik dan lebih buruk untuk menangani masalah kita (AS) dengan utang dan ketidakseimbangan (neraca perdagangan)…,” ujarnya, dilihat CNBC Indonesia.

    “Dan keputusan Presiden Trump untuk mundur dari cara yang lebih buruk (penundaan tarif) dan bernegosiasi tentang cara menangani ketidakseimbangan ini adalah cara yang jauh lebih baik,” ujarnya.

    “Saya berharap dan mengharapkan bahwa ia akan melakukan hal yang sama dengan China,” katanya lagi.

    “Ini akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.”

    Negosiasi keduanya bisa terkait kesepakatan yang menghargai RMB (yuan) terhadap dolar, yang dicapai dengan penjualan aset dolar China sekaligus melonggarkan kebijakan fiskal dan moneter mereka untuk merangsang permintaan. China kemudian bisa merestrukturisasi dan memonetisasi utang pemerintah daerah mereka yang berlebihan untuk mengatasi beban utang mereka.

    “Dengan satu atau lain cara, harus ada perubahan besar pada utang/perintah moneter untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan utang, perdagangan, dan modal,” ujarnya.

    “Langkah pemerintahan Trump berikutnya adalah menangani defisit dengan baik dengan memangkas defisit menjadi 3% dari PDB,” jelasnya lagi.

    Khusus untuk investor, ia mengatakan ini menjadi waktu yang tepat untuk mempertimbangkan kembali pendekatan dalam menyusun portofolio. Sehingga mereka tidak menghadapi risiko yang tidak dapat ditoleransi.

    “Saya dapat menjamin bahwa kasus terburuk lain dari pergerakan pasar yang membuat mereka takut akan terjadi pada akhirnya,” tambahnya.

    “Meskipun saya tidak dapat menjelaskan cara menyusun portofolio di sini, saya dapat mengarahkan mereka yang tertarik,” ujarnya.

    (sef/sef)

  • Daftar 56 Negara Dapat Penundaan Tarif Trump 90 Hari, Ada Indonesia?

    Daftar 56 Negara Dapat Penundaan Tarif Trump 90 Hari, Ada Indonesia?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan menunda sementara selama 90 hari atas kebijakan tarif impor “balasan” terhadap puluhan negara mitra dagang. 

    Dikutip melalui Bloomberg, keputusan yang telah berjalan sejak diumumkan pada Rabu (9/5/2025) waktu setempat ini terjadi hanya kurang dari 24 jam setelah tarif tersebut diberlakukan.

    Dalam pernyataan resminya, Trump menyebut penundaan ini sebagai strategi untuk memberikan ruang negosiasi bagi negara-negara yang terkena dampak. 

    Dari total 75 negara mitra dagang AS yang disebutnya mengajukan permintaan pembicaraan ulang, sebanyak 56 negara secara spesifik tercantum dalam daftar Gedung Putih sebagai pihak yang dikenai tarif balasan atau tarif resiprokal dengan besaran bervariasi.

    Indonesia termasuk salah satu negara yang menerima tarif resiprokal sebesar 32%. Namun, selama masa penundaan, tarif yang berlaku sementara turun ke level tarif dasar, yakni 10% 

    Berbeda dengan negara-negara lain, China justru mengalami peningkatan tarif secara signifikan hingga 125%. Kenaikan tarif untuk China diumumkan langsung oleh Trump yang kesal dengan sikap Beijing. Kenaikan tajam ini memperkuat indikasi memburuknya hubungan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. 

    Kebijakan dadakan ini langsung disambut positif oleh pelaku pasar. Bursa saham utama AS melonjak tajam, menandai pemulihan dari ketegangan pasar yang sebelumnya diwarnai volatilitas tinggi—terburuk sejak awal pandemi Covid-19.

    Kendati memberikan kelonggaran sementara, Gedung Putih menegaskan bahwa tidak semua kebijakan tarif terdampak oleh penundaan ini. Tarif dasar sebesar 10% terhadap sebagian besar produk impor tetap diberlakukan. Selain itu, tarif khusus yang telah lebih dahulu dikenakan terhadap mobil, baja, dan aluminium tidak mengalami perubahan.

    Langkah Trump ini dinilai sebagai bagian dari manuver diplomasi ekonomi yang tengah ia bangun, di tengah tekanan global dan domestik terkait arah kebijakan perdagangannya.

    Berikut daftar 56 negara dan kawasan yang dapat penundaan tarif resiprokal oleh AS

    Aljazair 30%
    Angola 32%
    Bangladesh 37%
    Bosnia dan Herzegovina 35%
    Botswana 37%
    Brunei Darussalam 24%
    Kamboja 49%
    Kamerun 11%
    Chad 13%
    Pantai Gading 21%
    Republik Demokratik Kongo 11%
    Equatorial Guinea 13%
    Uni Eropa 20%
    Kepulauan Falkland 41%
    Fiji 32%
    Guyana 38%
    India 26%
    Indonesia 32%
    Irak 39%
    Israel 17%
    Jepang 24%
    Yordania 20%
    Kazakhstan 27%
    Laos 48%
    Lesotho 50%
    Libya 31%
    Liechtenstein 37%
    Madagaskar 47%
    Malawi 17%
    Malaysia 24%
    Mauritius 40%
    Moldova 31%
    Mozambik 16%
    Myanmar 44%
    Namibia 21%
    Nauru 30%
    Nikaragua 18%
    Nigeria 14%
    Makedonia Utara 33%
    Norwegia 15%
    Pakistan 29%
    Filipina 17%
    Serbia 37%
    Afrika Selatan 30%
    Korea Selatan 25%
    Sri Lanka 44%
    Swiss 31%
    Suriah 41%
    Taiwan 32%
    Thailand 36%
    Tunisia 28%
    Vanuatu 22%
    Venezuela 15%
    Vietnam 46%
    Zambia 17%
    Zimbabwe 18%

  • Melindungi kepentingan geostrategis RI melalui forum multilateral

    Melindungi kepentingan geostrategis RI melalui forum multilateral

    Bergabungnya Indonesia dalam organisasi internasional akan memberi kesempatan untuk melindungi, mempromosikan, dan memproyeksikan kepentingan geostrategis dan geoekonomi .

    Jakarta (ANTARA) – Berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet sekitar tahun 1990-an ditandai dengan runtuhnya paham ideologi komunis di negara-negara Eropa Timur dan bersatunya kembali negara Jerman.

    Fenomena itu semakin menunjukkan kedigdayaan pihak Barat dalam memimpin hegemoni global yang sampai saat ini tetap mempertahankan North Atlantic Treaty Organization (NATO) sebagai organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara.

    Hal ini menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan negara-negara non-Barat, yang dapat dirasakan dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah dan ketegangan di kawasan Asia.

    Menghadapi ketimpangan kekuatan hegemoni global pada era pasca-Perang Dingin, beberapa negara non-Barat membentuk suatu kerja sama multilateral yang berfungsi sebagai penyeimbang kedigdayaan unipolar yang dipimpin AS, seperti Shanghai Cooperation Organisation (SCO) yang dibentuk sekitar tahun 1996 dan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia yaitu BRICS yang dicetuskan pertama kali tahun 2001.

    Indonesia pun ikut dalam keanggotaan BRICS pada 6 Januari 2025 dengan pertimbangan untuk memperkuat kerja sama ekonomi di antara para anggotanya termasuk sebagai upaya mempromosikan perdagangan bebas yang tidak diskriminatif. Selain itu juga sebagai pertimbangan strategi penguatan diplomasi multilateral Indonesia untuk menciptakan sistem yang lebih adil bagi negara-negara berkembang.

    Meski SCO lebih dulu dibentuk dibanding BRICS, namun banyak kalangan di Indonesia belum mengenal lebih dalam organisasi ini, karena awal pembentukannya diprakarsai oleh negara-negara yang dulunya diasosiasikan sebagai negara komunis yaitu China dan Rusia serta beberapa negara bekas pecahan Uni Soviet, yaitu Kazakhstan, Republik Kirgistan, dan Tajikistan, sehingga awalnya dikenal dengan Shanghai Five.

    Tujuan dibentuknya kerja sama multilateral ini adalah untuk menjadikan kolaborasi terukur di Eurasia dalam menghadapi tantangan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis regional. Pada tahun 2001, setelah masuknya Uzbekistan, organisasi internasional tersebut berganti nama menjadi Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

    Tahun 2017, India dan Pakistan menjadi anggota penuh, lalu disusul Iran pada tahun 2023. Sejak tahun 2008, SCO telah memasukkan beberapa negara yang ikut serta sebagai mitra dialog, yaitu Azerbaijan, Armenia, Kamboja, Sri Lanka, Nepal, Mesir, Arab Saudi, Qatar, Maladewa, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Myanmar.

    Saat ini, SCO memiliki tiga negara pengamat, yaitu Belarus, Mongolia, dan Afghanistan yang juga berkeinginan untuk diterima sebagai keanggotaan penuh. Dengan demikian saat ini SCO menjadi organisasi regional terbesar di dunia dengan sepuluh negara anggota, yang mencakup 60 persen wilayah Eurasia, yang merupakan naungan bagi lebih dari tiga miliar orang, dan menyumbang seperempat dari ekonomi global.

    Meskipun secara umum cakupan kerja sama SCO meliputi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis regional, namun SCO juga memiliki aktivitas dalam menjalin konektivitas kerja sama global dan regional seperti PBB, negara-negara Persemakmuran, ASEAN, UNODC, dan badan internasional lainnya.

    Di samping itu, SCO juga aktif dalam memerangi masalah ekstremisme dan narkoterorisme demi perdamaian dan kesejahteraan. Dalam struktur organisasinya, SCO memiliki Komite Eksekutif Struktur Antiteroris Regional (RATS) yang berkantor pusat di Tashkent, Uzbekistan, dan bertugas untuk mempromosikan kerja sama negara-negara anggota melawan tiga kejahatan: terorisme, separatisme, dan ekstremisme.

    RATS juga menangani secara khusus pada terorisme siber, forensik digital, dan ransomware. Selain itu SCO juga melakukan upaya untuk mengatasi masalah wilayah sengketa perbatasan dan mengatasi ancaman keamanan negara para anggotanya.

    Bagi Indonesia, organisasi multilateral ini sepertinya sangat cocok terlebih bila ditinjau dari semangat yang dibangun dalam organisasi tersebut yang ditunjukkan pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SCO di Dushanbe, Tajikistan.

    Para anggotanya sepakat untuk menentang intervensi dalam urusan internal negara lain dengan alasan kemanusiaan dan melindungi hak asasi manusia; dan mendukung upaya satu sama lain dalam menjaga kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas teritorial, dan stabilitas sosial masing-masing negara anggotanya.

    Hal ini selaras dengan tujuan nasional Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyerukan penghapusan penjajahan di dunia. Pembukaan konstitusi tersebut juga mengarahkan bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, terlebih saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan separatisme, kerawanan wilayah perbatasan yang begitu luas, terorisme, serta penyelundupan narkoba yang ditengarai sebagai suatu “pembiaran” oleh otoritas negara lain.

    Oleh karena itu, SCO sangat penting bagi Indonesia bila dilihat posisi geografis Indonesia yang di antaranya dikelilingi negara-negara yang berafiliasi poros tertentu.

    Kita tidak ingin terulang peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, termasuk lepasnya Timor Timur dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi beberapa wilayah Indonesia masih memiliki potensi separatisme yang ditunggangi oleh negara-negara lain, ditambahnya adanya penempatan pasukan di kawasan negara lain yang berbatasan dengan Indonesia.

    Maka Indonesia perlu bersinergi dengan kekuatan yang sama-sama mengutuk manuver yang mengancam kedaulatan Indonesia.

    Di samping ancaman kedaulatan, Indonesia selama ini juga sering mendapatkan serangan terorisme yang aktor intelektualnya justru berasal dari negara tetangga, oleh karena itu SCO sangat penting, karena juga bergerak dalam hal kerja sama counterterrorism.

    Sebagai kekuatan yang sedang berkembang dalam tatanan global multipolar saat ini, Indonesia sebagai negara bebas aktif dalam konstitusinya memerlukan akses ke berbagai forum multilateral.

    Langkah Indonesia bergabung dalam BRICS perlu diapresiasi meskipun hal tersebut mendapatkan berbagai tantangan dari negara-negara yang mensinyalir bahwa organisasi multilateral tersebut sebagai reaksi dari adanya ketegangan perang ekonomi global.

    Namun Indonesia perlu berhati-hati juga dalam menentukan bergabung atau tidaknya pada platform kerja sama internasional, seperti Belt and Road Initiative (BRI) yang dulunya dikenal juga dengan nama One Belt One Road (OBOR), yang cenderung tidak bersifat konsultatif maupun transparan.

    Bahkan perjanjian multilateral tersebut terkesan merupakan ambisi China untuk mencapai kepentingan hegemoniknya di Eurasia. Semua perjanjian BRI di kawasan tersebut mengamanatkan bahwa negara penerima harus mengalihkan kendali yang lebih besar atas aset tersebut ke Beijing jika mereka gagal membayar pinjaman. Kondisi pinjaman yang ketat telah menyebabkan banyak negara, termasuk Tajikistan, Republik Kirgistan, Iran, Rusia, dan Pakistan, masuk ke dalam “perangkap utang” China dalam BRI.

    Keterlibatan Indonesia dengan SCO dan platform multilateral lainnya harus dilihat berdasarkan kebijakan luar negeri proaktif pemerintah saat ini untuk menjaga ruang strategis Indonesia dalam konteks dan pertimbangan geopolitik dan geoekonomi yang berubah dengan cepat.

    Bergabungnya Indonesia dalam organisasi internasional akan memberi kesempatan untuk melindungi, mempromosikan, dan memproyeksikan kepentingan geostrategis dan geoekonomi Indonesia serta menjadikan platform untuk menegaskan kembali komitmen untuk menghidupkan kembali dan memperdalam ikatan peradaban, spiritual, dan budaya yang telah berusia berabad-abad dengan anggota kelompok negara lain.

    *) Irjen Pol Chaidir MSi MPP MHan adalah Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI

    Copyright © ANTARA 2025

  • Alasan di Balik Lolosnya Rusia dan Belarusia dari Tarif Trump, Tak Semata karena Sanksi

    Alasan di Balik Lolosnya Rusia dan Belarusia dari Tarif Trump, Tak Semata karena Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengguncang perdagangan global dengan mengumumkan tarif timbal balik atau reciprocal tariffs terhadap impor dari 185 negara.

    Namun ada yang mencolok dari tarif ini. Rusia dan sekutunya, Belarus, justru lolos dari daftar impor tersebut. Sebaliknya, Ukraina malah masuk daftar sasaran.

    Melansir DW, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan bahwa sanksi-sanksi yang sudah berjalan membuat perdagangan dengan Rusia praktis tak lagi ada. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, AS dan sekutunya di Eropa memang memperketat sanksi terhadap Moskow.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan, kombinasi antara sanksi dan perang seharusnya menutup celah perdagangan. Namun, benarkah demikian?

    Klaim Bessent bahwa perdagangan benar-benar berhenti tak sepenuhnya benar. Data Biro Sensus AS menunjukkan bahwa nilai perdagangan dengan Rusia memang anjlok tajam sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dari sekitar US$36 miliar menjadi hanya US$3,5 miliar pada 2024.

    Dari jumlah tersebut, AS masih mencatatkan defisit perdagangan US$2,5 miliar. Ekspor barang AS ke Rusia pada tahun 2024 tercatat sebesar US$526,1 juta, turun 12,3% dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, nilai impor AS dari Rusia mencapai US$3 miliar, turun 34,2% dibandingkan 2023.

    Melansir Kyivpost, Kantor Perwakilan Dagang AS mencatat Rusia mengekspor sejumlah komoditas strategis ke AS seperti pupuk, bahan bakar nuklir, dan logam-logam tertentu.

    Data dari pelacak perdagangan global OEC World menunjukkan bahwa pada 2023, ekspor Rusia ke AS mencapai US$4,87 miliar. Komoditas terbesar adalah bahan kimia radioaktif senilai US$1,21 miliar dan pupuk berbasis nitrogen senilai US$1,04 miliar—dua sektor yang krusial namun sulit digantikan dalam waktu singkat.

    Dengan perdagangan yang tetap menyentuh angka miliaran dolar, alasan pengecualian Rusia dari tarif balasan Trump jelas tak cukup dijelaskan hanya dengan penurunan volume dan sanksi.

    Sebagai pembanding, Kazakhstan dikenai tarif hingga 27%, meski nilai perdagangannya mencapai sekitar US$3,4 miliar, hampir setara dengan Rusia. Dari jumlah tersebut, US$2,3 miliar berupa impor. Ukraina yang total perdagangannya bahkan lebih kecil atau hanya sekitar US$2,9 miliar, tetap terkena tarif 10%.

    Isyarat Politik

    Sejumlah negara yang juga berada di bawah sanksi seperti Venezuela masih dikenai tarif oleh Trump. Tapi negara lain yang juga dijatuhi sanksi seperti Rusia, Korea Utara, Kuba, dan Belarus justru dikecualikan.

    Pengamat politik dan spesialis studi Amerika Alexandra Filippenko menyebutnya sebagai bentuk kelonggaran simbolis, sebuah isyarat politik yang sarat makna.

    Meski data perdagangan dengan Korea Utara, Kuba, dan Belarus tidak dipublikasikan oleh pemerintah AS, estimasi PBB mencatat bahwa impor AS dari Belarus mencapai US$21 juta pada 2024.

    Fakta ini menegaskan bahwa daftar tarif baru Trump tidak murni didasarkan pada volume perdagangan. Bahkan wilayah terpencil seperti Kepulauan Heard dan McDonald yang nyaris tak berpenghuni dan tidak punya nilai ekonomi bagi AS tetap terkena imbas.

    Sementara itu, Kanada dan Meksiko luput dari daftar baru ini. Namun sebagian besar produk mereka memang sudah lebih dulu dikenai tarif 25%.

  • Waspada, Trojan Triada Serang Ponsel Android Palsu di Indonesia – Page 3

    Waspada, Trojan Triada Serang Ponsel Android Palsu di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kaspersky, perusahaan keamanan siber terkemuka, baru-baru ini mengungkapkan adanya serangan Trojan Triada yang menginfeksi smartphone Android palsu yang dijual melalui pengecer. 

    Serangan ini telah menargetkan ribuan pengguna di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Trojan Triada yang canggih ini tertanam dalam firmware, memberikan penyerang kendali penuh atas perangkat yang terinfeksi.

    Mengutip keterangan resmi Kaspersky, Selasa (8/4/2025), malware berbahaya ini menyusup ke sistem sebelum sampai ke tangan pengguna, menunjukkan adanya kompromi rantai pasokan.

    Ada lebih dari 2.600 pengguna di seluruh dunia telah menjadi korban, dengan jumlah kasus tertinggi tercatat di Rusia, Brasil, Kazakhstan, Jerman, dan Indonesia.

    Tidak seperti malware biasa yang disebarkan melalui aplikasi berbahaya, Trojan Triada ini terintegrasi ke dalam sistem operasi di smartphone palsu. 

    Hal ini memungkinkan berbagai aktivitas berbahaya, mulai dari pencurian data hingga pengalihan dana kripto, dan telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi para korbannya.

    Kemampuan tersebut membuat malware dapat melakukan aktivitas berikut ini:

    Mencuri akun aplikasi perpesanan dan media sosial, termasuk Telegram, TikTok, Facebook,dan Instagram
    Mengirim dan menghapus pesan di aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram
    Mengganti alamat dompet aset kripto
    Mengalihkan panggilan telepon dengan memalsukan ID pemanggil
    Memantau aktivitas browser dan menyuntikkan tautan
    Menyadap, mengirim, dan menghapus pesan SMS
    Mengaktifkan biaya SMS premium
    Mengunduh dan menjalankan muatan tambahan
    Memblokir koneksi jaringan untuk berpotensi melewati sistem anti-penipuan

  • Mengapa Rusia dan Belarusia Luput dari Tarif Baru Trump?

    Mengapa Rusia dan Belarusia Luput dari Tarif Baru Trump?

    Jakarta –

    Kamis lalu (3/4), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru terhadap impor dari 185 negara . Rusia dan sekutunya Belarus termasuk di antara beberapa negara yang dikecualikan dari daftar tarif presiden AS, tapi tidak dengan Ukraina.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada Fox News bahwa karena adanya sanksi yang diberlakukan terhadap Rusia, berarti tidak ada perdagangan AS dengan Rusia. Sanksi-sanksi tersebut diterapkan setelah Rusia menginvasi Ukraina. AS dan negara-negara lain, terutama negara-negara di Eropa, kian memperberat sanksi terhadap Rusia. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menekankan bahwa sanksi-sanksi AS terkait perang Rusia-Ukraina turut menjauhkan AS dari “perdagangan penting” dengan Rusia.

    Namun, apa benar klaim yang disebutkan Menkeu AS dan jubir Gedung Putih tersebut?

    Barang-barang yang bersifat strategis dari Rusia

    Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, perdagangan dengan Rusia telah merosot dramatis sejak Rusia memulai invasi besar-besaran ke Ukraina. Perdagangan yang awalnya berkisar sekitar US$36 miliar (610 triliun rupiah) pada tahun 2021 menjadi sekitar US$3,5 miliar (59,5 triliun rupiah) pada tahun 2024.

    Klaim Bessent bahwa tidak ada perdagangan dengan Rusia tidak mencerminkan kenyataan bahwa impor dari negara itu, betapapun kecilnya, tetap penting bagi Amerika Serikat, terutama karena impor tersebut melibatkan barang-barang strategis seperti pupuk dan bahan kimia anorganik.

    Meskipun perdagangan dengan Rusia kini hanya mencapai sepersepuluh dari jumlah sebelumnya, sanksi yang ada dan penurunan angka impor sepertinya bukan alasan mengapa Rusia dikecualikan dari tarif baru Trump.

    Sebagai perbandingan, Washington memberlakukan tarif 27% untuk impor dari Kazakhstan, meskipun volume perdagangan Kazakhstan-AS setara dengan Rusia-AS: sekitar US$3,4 miliar (57,5 triliun rupiah), di mana US$2,3 miliar (39 triliun rupiah) dari angka tersebut adalah jumlah impor AS. Volume perdagangan AS-Ukraina bahkan lebih rendah, yaitu US$2,9 miliar (48 triliun rupiah) di mana US$1,2 miliar (20 triliun rupiah) di antaranya adalah impor AS. Namun, Ukraina tetap masuk dalam daftar tarif baru Trump dikenakan tarif sebesar 10%.

    ‘Kelonggaran simbolis’

    “Ini terlihat seperti kelonggaran simbolis,” menurut ilmuwan politik dan pakar studi Amerika, Alexandra Filippenko, kepada DW.

    AS belum mempublikasikan angka-angka perdagangan dengan Korea Utara, Kuba dan Belarus. Namun menurut perkiraan PBB, perdagangan bilateral antara AS dan Belarus, misalnya, mencapai puluhan juta dolar per tahun. Pada tahun 2024, misalnya, barang-barang Belarusia yang diimpor ke AS bernilai US$21 juta (355 miliar rupiah).

    Daftar tarif nampaknya tidak hanya didasarkan pada volume perdagangan suatu negara. Bahkan kepulauan kecil tak berpenghuni seperti Kepulauan Heard dan McDonald, yang merupakan wilayah teritorial Australia di Samudra Hindia yang secara praktis tidak memiliki relevansi dengan perdagangan AS, turut terdampak dari kebijakan Trump.

    Kanada dan Meksiko juga tidak termasuk dalam daftar tarif baru Trump, dikarenakan sebagian besar barang yang diimpor dari kedua negara tersebut sudah dikenakan tarif sebesar 25 persen.

    Mengapa Rusia dikecualikan?

    Ilmuwan politik, Alexandra Filippenko, melihat keputusan Trump yang mengecualikan Rusia dari daftar tarif sebagai indikasi untuk meningkatkan hubungan AS dengan Moskow.

    “Otoritas Rusia memahami sinyal politik tersebut,” katanya sembari turut merujuk unggahan Telegram dari utusan khusus presiden Rusia, Kirill Dmitriev, yang saat ini sedang berada di Washington. Dalam unggahan tersebut, Dmitriev mengatakan bahwa pemulihan dialog antara Rusia dan AS adalah “proses yang sulit dan bertahap” tetapi “setiap pertemuan, setiap percakapan yang jujur memungkinkan proses pemulihan terus berjalan.”

    Nina Khrushcheva, profesor hubungan internasional di New School – New York, juga melihat diplomasi antara kedua negara sebagai alasan yang memungkinkan bagi Trump ‘menahan diri’ memberlakukan tarif baru pada Rusia. “Menurut saya, tekanan politik akan diberikan kepada Rusia dengan cara lain, tetapi selama kunjungan Dmitriev, tarif sepertinya bersifat kontraproduktif,” jelasnya kepada DW. Pemerintahan Trump dapat memberlakukan tarif pada Rusia nanti, jika mereka menginginkannya, tambah Khrushcheva

    Di sisi lain, Oleg Buklemishev, Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi di Universitas Negeri Moskow menilai keputusan Trump terhadap Rusia dan Ukraina “tidak berdasarkan logika ekonomi.”

    Ia melihat keputusan untuk tidak mengenakan tarif tambahan pada Rusia adalah murni politis, terlepas dari Washington yang mengklaim tidak signifikannya perdagangan kedua negara. Bahan bakar nuklir, pupuk, dan logam platinum Rusia terus dipasok ke AS, dan jika tarif yang tinggi diterapkan untuk barang-barang tersebut, biaya energi akan semakin meroket, hal yang tidak diinginkan Trump, kata Buklemishev.

    Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa volume perdagangan saat ini dengan Rusia, yang telah jauh berkurang dari level sebelumnya, tidak dapat dibandingkan dengan volume perdagangan AS dengan Eropa atau Cina.

    Pemikiran akan hubungan perdagangan yang kuat antara Rusia dan AS juga tidak realistis, kata Buklemishev. “Bahkan jika hubungan kedua negara menjadi lebih erat, tidak mungkin bagi keduanya untuk kembali seperti dulu Pembatasan keuangan, logistik, dan sanksi akan tetap berlaku, dan Cina telah mengambil alih sebagian pasar Rusia.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Rusia.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini