Xcloud.id

Negara: Kanada

  • Prabowo Blak-blakan Soal Proses Negosiasi dengan Trump: Beliau Cukup Keras Juga

    Prabowo Blak-blakan Soal Proses Negosiasi dengan Trump: Beliau Cukup Keras Juga

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menceritakan perbincangannya via telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam menegosiasi tarif impor sebesar 19%. 

    Untuk diketahui, Presiden Trump memutuskan tarif impor bagi Indonesia turun ke 19% dari keputusan awal yakni 32%. Hal itu diperbincangkan olehnya dan Prabowo saat berbicara lewat sambungan telepon. 

    Menurut Prabowo, dia tetap bernegosiasi dengan Trump atas tarif impor maupun kesepakatan yang ada. Dia mengakui Trump adalah negosiator yang cukup keras. 

    “Ya saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga,” ungkapnya kepada wartawan setibanya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (16/7/2025). 

    Di samping itu, Presiden berlatar belakang Jenderal TNI itu mengakui negosiasi dengan pihak AS sempat alot. Tim negosiator Indonesia, yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun sudah beberapa kali bertemu Menteri Perdagangan maupun Perwakilan Dagang AS. 

    “Ya alhamdulillah juga, perundingan alot akhirnya ada kesepakatan,” tuturnya.

    Prabowo lalu menuturkan, Indonesia memahami latar belakang AS menerapkan tarif impor resiprokal kepada berbagai negara termasuk Indonesia. 

    Sebagaimana diketahui, AS mengeluhkan di antaranya defisit neraca dagang dengan berbagai mitra dagangnya. 

    “Kita juga kan istilahnya kita memahami kepentingan-kepnetingan mereka. Mereka memahami kepentingan kita. Kita sepakati kalau enggak salah tarifnya dari 32% turun jadi 19%,” terang Presiden ke-8 RI itu. 

    Untuk diketahui, Trump sebelumnya memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif impor 32% terhadap produk dan barang dari Indonesia. Hal itu disampaikan olehnya melalui surat kepada Prabowo yang diunggahnya ke Truth Social. 

    Indonesia bukan satu-satunya negara yang dikirimi surat tersebut. Negara-negara seperti Meksiko, Kanada dan lain-lain juga tetap diganjar tarif impor. 

    Namun demikian, Trump membuka kesempatan sampai dengan awal Agustus. Tarif itu berlaku apabila tidak ada negosiasi yang disepakati antara AS dan negara-negara tersebut.

  • DPR Pertanyakan Transparansi Algoritma TikTok

    DPR Pertanyakan Transparansi Algoritma TikTok

    Bisnis.com, JAKARTA— Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Desy Ratnasari mempertanyakan transparansi algoritma pada platform digital global seperti TikTok, Facebook (Meta), dan YouTube. 

    Menurut Desy, layanan tersebut selama ini memanfaatkan algoritma tanpa pengawasan yang jelas, tidak seperti lembaga penyiaran konvensional yang diawasi secara ketat.

    “Jadi tidak ada standar konten layak tayang. Bahkan konten-konten penipuan itu banyak masuk di situ,” kata Desy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyiaran bersama perwakilan dari platform digital: Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komisi I  DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025). 

    Dia membandingkan kondisi itu dengan lembaga penyiaran konvensional yang memiliki pengaturan dan pengawasan yang sangat ketat. 

    Di sisi lain, platform digital justru belum menjamin perlindungan privasi dan keamanan data pengguna. Padahal, dalam model bisnis mereka, data menjadi komoditas utama.

    Desy juga menyinggung soal ketimpangan kewajiban antara penyedia layanan digital dan lembaga penyiaran konvensional. Menurutnya, karena tidak menggunakan spektrum frekuensi publik, platform  layanan jadi tidak terikat pada Undang-Undang Penyiaran.

    “OTT karena sifatnya entitas lintas batas, dia tidak menggunakan spektrum frekuensi publik, tidak terikat pada kewajiban Undang-Undang Penyiaran,” katanya.

    Hal tersebut , lanjutnya, dapat merugikan penyiaran lokal yang selama ini diwajibkan memenuhi berbagai standar isi, etika, dan kontribusi budaya. Dia menilai tidak adanya level playing field menyebabkan ketimpangan yang nyata, tidak hanya dalam aspek regulasi, tetapi juga dalam kontribusi fiskal.

    “Platform digital global meraih pendapatan besar dari iklan dan langganan, sementara proporsi kontribusi kepada sistem penyiaran nasional atau fiskal negara ini tidak kita ketahui, berapa sih?” ungkapnya.

    Desy juga mempertanyakan besaran pajak yang telah dibayarkan oleh para platform global tersebut. Menurutnya, dominasi algoritma platform seperti TikTok, Meta, dan YouTube telah menciptakan kekuatan gatekeeping digital tanpa akuntabilitas hukum.

    Selain itu, dia menilai dominasi konten asing juga berpotensi melemahkan budaya dan identitas nasional. Desy juga menanyakan komitmen Meta dalam mendukung literasi digital dan upaya melawan disinformasi. Dia juga meminta penjelasan terkait mekanisme transparansi algoritma yang digunakan dalam menampilkan konten berita dan politik.

    Desy juga mempertanyakan persentase konten trending yang berasal dari kreator lokal dan kemungkinan penerapan kuota konten lokal seperti di Kanada. Untuk TikTok, Desy meminta penjelasan terkait kebijakan moderasi konten dan transparansi distribusi algoritma.

    “Mengapa TikTok belum membuka akses kepada pemerintah terkait moderasi konten dan distribusi algoritmanya?” katanya.

    Dia juga menagih komitmen TikTok dalam mempromosikan budaya lokal Indonesia di platformnya. Desy pun menyimpulkan bahwa tantangan utama saat ini terletak pada ketidakseimbangan regulasi akibat pergeseran dari teknologi analog ke digital. 

    Menurutnya, regulasi saat ini belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi, meskipun fungsi komunikasi dan distribusi informasi antara platform  digital dan lembaga penyiaran konvensional sejatinya serupa.

    “Ketidakseimbangan regulasi karena pergeseran teknologi dari analog lalu sekarang digital. Ini tentu membuat regulasi yang ada itu memang belum bisa catch up dengan teknologi yang baru,” tuturnya.

    Saat ini, DPR tengah melalukan pembahasan Revisi UU Penyiaran untuk menyesuaikan regulasi penyiaran dengan perkembangan zaman, termasuk tantangan dari media baru dan platform digital. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan revisi UU Penyiaran sudah dimulai sejak 2012. Namun sampai dengan hari ini belum juga kunjung selesai. Pihaknya pun menargetkan supaya revisi tersebut rampung pada periode tahun ini. 

    “Kami memang menargetkan diperiode ini akan segera rampung,” katanya. 

    Namun demikian, Dave mengatakan pihaknya belum membuat rangkaian jadwal yang ditetapkan untuk proses penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan revisi undang-undang tersebut. Dave menjelaskan draf RUU Penyiaran belum dibagikan ke publik karena masih mengalami sejumlah perubahan. 

    Dia menyebut, draf tersebut telah berubah tiga kali, salah satunya karena adanya aturan induk yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa ketentuan yang sebelumnya dimuat dalam RUU Penyiaran, seperti soal multiflexing, akhirnya diatur dalam UU Cipta Kerja.

    “Masih ada substansi yang juga tak kalah pentingnya yang kita putuskan di RUU Penyiaran ini,” katanya. 

  • Ungkap Isi Pembicaraan dengan Trump, Prabowo: Perundingan Alot Akhirnya Ada Kesepakatan

    Ungkap Isi Pembicaraan dengan Trump, Prabowo: Perundingan Alot Akhirnya Ada Kesepakatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap isi perbincangannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terkait dengan tercapainya kesepakatan dagang antara kedua negara.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Trump memutuskan untuk menurunkan tarif impor barang dan produk dari Indonesia dari awalnya 32% menjadi 19%. Prabowo diketahui telah berbincang dengan Trump mengenai hal tersebut sebelum pulang ke Indonesia.

    Sesampainya di Tanah Air, Prabowo mengaku bahwa negosiasi dengan AS memang sempat alot meski akhirnya Indonesia kini diganjar tarif impor terendah sekawasan Asean.

    “Saya bicara dengan Presiden Donald Trump. Ya alhamdulillah juga, perundingan alot akhirnya ada kesepakatan,” terangnya kepada wartawan seusai mendarat di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Prabowo lalu menuturkan, Indonesia memahami latar belakang AS menerapkan tarif impor resiprokal kepada berbagai negara termasuk Indonesia.

    Sebagaimana diketahui, AS mengeluhkan di antaranya defisit neraca dagang dengan berbagai mitra dagangnya.

    “Kita juga kan istilahnya kita memahami kepentingan-kepnetingan mereka. Mereka memahami kepentingan kita. Kita sepakati kalau tidak salah tarifnya dari 32% turun jadi 19%,” terang Presiden ke-8 RI itu.

    Untuk diketahui, Trump sebelumnya memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif impor 32% terhadap produk dan barang dari Indonesia. Hal itu disampaikan olehnya melalui surat kepada Prabowo yang diunggahnya ke Truth Social.

    Indonesia bukan satu-satunya negara yang dikirimi surat tersebut. Negara-negara seperti Meksiko, Kanada dan lain-lain juga tetap diganjar tarif impor.

    Namun demikian, Trump membuka kesempatan sampai dengan awal Agustus. Tarif itu berlaku apabila tidak ada negosiasi yang disepakati antara AS dan negara-negara tersebut.

  • Ketegangan Dagang Uni Eropa-China Mencuat Jelang KTT Beijing

    Ketegangan Dagang Uni Eropa-China Mencuat Jelang KTT Beijing

    Jakarta –

    Peluang tercapainya terobosan untuk meredakan gesekan dagang pada Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa-Cina pekan depan di Beijing tampak kecil, setelah Cina memangkas jadwal pertemuan dari dua hari menjadi satu hari.

    KTT ini awalnya dimaksudkan untuk menandai 50 tahun hubungan diplomatik Uni Eropa-Cina, dan semula dijadwalkan berlangsung di Brussel, Belgia. Namun, Presiden Cina Xi Jinping menolak undangan untuk hadir.

    Kini, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dijadwalkan menemui Xi atau Perdana Menteri Cina Li Qiang di Beijing.

    “Ini menjadi tanda lain terbatasnya kemauan dan ambisi Beijing untuk terlibat dengan Eropa,” kata Alicja Bachulska, peneliti kebijakan Asia di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (ECFR), kepada DW. Ia menambahkan, elite Cina kerap memandang Uni Eropa (UE) sebagai kekuatan menengah dengan pengaruh terbatas dalam negosiasi dagang.

    Keluhan Uni Eropa tidak digubris

    Defisit dagang UE dengan Cina, yang saat ini mencapai €400 miliar atau sekitar Rp6.900 triliun per tahun, merupakan sumber prahara terbesar. Jumlah defisit diperparah oleh terbatasnya akses produsen Eropa ke pasar Cina.

    Perkaranya, kebijakan industri Cina cenderung menguntungkan produsen domestik lewat subsidi besar-besaran, kontrak pemerintah, dan regulasi yang memihak.

    Pejabat UE menyebut kebijakan ini menyebabkan kelebihan kapasitas produksi, yang berujung pada “dumping” kendaraan listrik (EV) murah Cina ke pasar Eropa dan merugikan industri otomotif lokal.

    UE telah memberlakukan tarif hingga 45% pada EV asal Cina, serta menuntut pembatasan produksi dan pembukaan akses pasar yang setara bagi impor dari UE.

    Sebaliknya, Cina mengusulkan penggantian tarif dengan komitmen harga minimum serta konsesi lainnya.

    Pada April lalu, kekhawatiran atas praktik dagang Cina ini mendorong UE membentuk Satuan Tugas Pengawasan Impor untuk melindungi pasar dalam negeri. Gugus tugas ini bisa memicu diberlakukannya bea anti-dumping atau langkah perlindungan lain dari UE.

    Satuan tugas itu mencatat adanya lonjakan ekspor Cina ke UE sebesar 8,2% pada April dibandingkan tahun 2024, yang diduga akibat pengalihan ekspor Cina dari Amerika Serikat (AS) ke UE untuk menghindari tarif Donald Trump.

    Cina membantah telah memberi keuntungan khusus kepada produsen domestik dan sebaliknya menuduh UE melakukan proteksionisme. Beijing membenarkan kebijakannya dengan dalih keamanan nasional dan pembangunan ekonomi.

    Perusahaan Eropa frustrasi atas pembatasan logam tanah jarang Cina

    Saat negosiator UE gagal membuka akses signifikan ke pasar Cina, dominasi Beijing atas pasokan logam tanah jarang, yang merupakan bahan penting untuk teknologi bersih, cip, dan peralatan medis, menjadi sumber konflik besar lainnya.

    Menurut Komisi Eropa, 98% pasokan logam tanah jarang dan magnet tanah jarang UE berasal dari Cina.

    Pembatasan ekspor logam tanah jarang yang diberlakukan Cina tahun lalu itu menyebabkan gangguan rantai pasok dan penghentian produksi di berbagai perusahaan Eropa. Nilai ekspor logam tanah jarang dari Cina ke UE pun anjlok 84% menjadi hanya $15,1 juta (sekitar Rp246 miliar) dalam lima bulan pertama 2025, menurut data bea cukai Cina.

    Pada KTT G7 bulan Juni di Kanada lalu, von der Leyen menuduh Cina melakukan “pemaksaan” dan “pemerasan” terkait pembatasan tersebut. Ia menegaskan, “tidak seharusnya satu negara menguasai 80–90% pasar bahan mentah penting dan produk turunannya, seperti magnet.”

    Pemerintah Cina menolak kritik itu. Pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa “pola pikir” Uni Eropa perlu “diseimbangkan kembali.”

    Meski Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic berhasil menegosiasikan pelonggaran ekspor logam tanah jarang lewat “jalur hijau” bagi beberapa produsen UE, banyak perusahaan tetap mengeluh karena proses persetujuannya terlalu lambat dan menyebabkan gangguan rantai pasok.

    Uni Eropa sendiri telah memiliki anti-koersi untuk memantau pemaksaan ekonomi seperti yang dilakukan Cina. Kini, semakin banyak suara yang mendesak pengambil kebijakan UE untuk bersikap lebih tegas terhadap Beijing, termasuk dengan tarif tambahan, larangan pengadaan, atau langkah lainnya.

    “Kita perlu menyampaikan pesan bahwa Eropa akan bersikap tegas dan memiliki alat seperti ajti-koersi itu, jika situasi memaksa,” kata Bachulska. “Namun, semua itu butuh kemauan politik untuk dijalankan.”

    Masalah Trump, peluang atau jebakan bagi Cina?

    Beberapa pengamat UE melihat aturan tarif Presiden AS Donald Trump, yang mengguncang hubungan trans-Atlantik, sebagai peluang bagi UE untuk mengatur ulang relasi dengan Cina. Karena mengalami hambatan besar dalam perdagangannya dengan AS, kini Cina makin membutuhkan Eropa dan bisa didorong untuk memberi konsesi pada KTT pekan depan.

    “Saya rasa pandangan seperti itu sangat naif,” ujar Bachulska. “Cina sudah memenangkan babak pertama perang dagang dengan AS, dan ada keyakinan kuat bahwa waktu berpihak pada mereka, dalam negosiasinya dengan Uni Eropa.”

    Presiden Xi sedang menggeser arah perekonomian Cina dari pertumbuhan kuantitas menuju “pembangunan berkualitas tinggi” yang mengutamakan teknologi baru, permintaan domestik, keamanan, dan lingkungan.

    Cina juga sudah mulai menantang dominasi teknologi Barat, termasuk di bidang kecerdasan buatan, superkomputer, dan produksi kendaraan listrik. Dalam beberapa bidang seperti teknologi komunikasi 6G, Cina bahkan telah melampaui negara-negara Barat.

    Beberapa analis menilai UE masih meremehkan ancaman ekonomi Cina dan belum mengadopsi pendekatan yang lebih keras untuk melawan praktik dagang yang tidak adil.

    “Ada kecenderungan mengesampingkan isu Cina di Eropa karena terlalu banyak masalah lain,” ujar Bachulska, merujuk pada perang di Ukraina dan sengketa dagang UE dengan Trump. “Cina tampak seperti tantangan yang jauh secara geografis, [tapi] dampak dari kebijakan Cina akan segera dirasakan Eropa.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Khoirul Pertiwi

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tarif Impor Trump untuk Indonesia jadi 19%, Ini Imbalannya – Page 3

    Tarif Impor Trump untuk Indonesia jadi 19%, Ini Imbalannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa, 15 Juli 2025 mengatakan, AS telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia. Hal ini setelah berbicara dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

    Beberapa jam setelah mengumumkan kesepakatan tersebut di Truth Social, Trump menuturkan kepada wartawan kalau kesepakatan itu meminta Indonesia untuk tidak mengenakan tarif apapun atas ekspor AS. Sementara itu, AS akan mengenakan tarif 19% atas produk Indonesia ke AS. Demikian mengutip dari CNN, Rabu (16/7/2025).

    Dalam unggahan berikutnya di Truth Social, ia menuturkan, kesepakatan itu telah diselesaikan. Namun, pemerintah Indonesia belum membuat pengumuman resmi hingga Selasa sore.

    Trump juga mengatakan Indonesia berkomitmen untuk membeli energi AS senilai USD 15 miliar atau sekitar Rp 244,29 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.286). Selain itu pembelian produk pertanian AS senilai USD 4,5 miliar atau sekitar Rp 73,29 triliun, dan 50 pesawat Boeing, banyak di antaranya adalah Boeing 777.

    Sebelum meninggalkan Gedung Putih untuk berbicara di sebuah pertemuan puncak di Pittsburgh, Presiden Trump menuturkan, Indonesia dikenal dengan tembaga berkualitas tinggi yang akan digunakan.

    Hal ini dapat berarti tembaga dari Indonesia dapat dikenakan tarif lebih rendah atau bahkan tanpa tarif sama sekali, jika Trump melanjutkan ancamannya untuk mengenakan pajak 50% atas seluruh impor tembaga pada 1 Agustus 2025.

    Indonesia meski mengirimkan tembaga senilai USD 20 juta atau sekitar Rp 325,75 miliar, menurut data Departemen Perdagangan AS, jumlah itu jauh tertinggal dari pemasok utama Chili dan Kanada yang memasok logam masing-masing senilai USD 6 miliar atau sekitar Rp 97,72 triliun dan USD 4 miliar atau Rp 65,15 triliun ke AS tahun lalu.

    “Tidak ada tarif di sana, mereka membayar tarif di sini. Mengubah asimetri ke arah kita,” ujar Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dalam wawancara CNBC pada Selasa pekan ini.

     

     

  • DPR Minta Indonesia Tiru Kanada, Atur Transparansi Algoritma Meta–TikTok Cs

    DPR Minta Indonesia Tiru Kanada, Atur Transparansi Algoritma Meta–TikTok Cs

    Bisnis.com, JAKARTA— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap Indonesia bisa meniru sejumlah negara yang telah lebih dahulu menerapkan regulasi ketat terhadap platform digital seperti Meta, YouTube, dan TikTok. Khususnya dalam pengawasan algoritma.

    Hal tersebut seiring dengan pembahasan Revisi UU Penyiaran untuk menyesuaikan regulasi penyiaran dengan perkembangan zaman, termasuk tantangan dari media baru dan platform digital. 

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mencontohkan pendekatan beberapa negara yang telah memiliki regulasi tegas.

    “Seperti di Kanada itu melalui Kebijakan Online Streaming Act, mewajibkan semua platform seperti Meta, dan TikTok, dan YouTube juga tunduk pada regulasi nasional. Termasuk transparansi, algoritma, dan kontribusi pada ekosistem media lokal,” kata Amelia Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyiaran bersama perwakilan dari platform digital seperti Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komisi I  DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025). 

    Dia juga menyinggung regulasi yang diterapkan oleh Perancis dan Singapura. 

    Perancis melalui Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) mewajibkan platform digital mendaftarkan diri dan membuka sistem rekomendasi untuk diaudit. 

    Sementara Singapura menggunakan UU Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menangani disinformasi digital.

    Amelia lantas meminta penjelasan langsung dari Meta terkait kesiapan platform tersebut terhadap rencana pengawasan yang tengah dirumuskan dalam pembahasan revisi UU Penyiaran. Termasuk transparansi, algoritma,  penghapusan konten yang melanggar pedoman perilaku penyiaran,  serta kewajiban untuk pendaftaran platform ke lembaga pengawas penyiaran.

    “Bagaimana pandangan Meta Group ini terhadap rencana pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan platform digital penyiaran dalam beberapa hal,” katanya. 

    Dalam RUU Penyiaran yang tengah dibahas, DPR mengusulkan agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberikan wewenang untuk mengakses algoritma rekomendasi konten. Tujuannya untuk mencegah penyebaran konten ekstrem, hoaks, paham radikal, hingga konten yang tidak layak bagi anak.

    Amelia juga menyoroti kecenderungan algoritma yang tidak transparan dan dikhawatirkan mematikan keragaman budaya lokal. Dia pun kembali menegaskan urgensi revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika media saat ini.

    “Undang-undang ini dari tahun 2002 sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Maka itu direvisi. Karena konten itu juga kan definisinya sama dengan siar. Sesuatu yang dipublis, sesuatu yang disiar,” katanya.

    Logo TikTok di Smartphone

    Sebelumnya, Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Adrianto menyampaikan keberatan jika platform user-generated content (UGC) seperti TikTok disamakan dengan lembaga penyiaran tradisional dalam hal pengawasan dan regulasi.

    “Kami melihat perbedaannya sangat signifikan dengan lembaga penyiaran tradisional, terutama dari sisi pembuatan isi konten. Platform UGC seperti TikTok memuat konten yang dibuat oleh pengguna individu, lembaga penyiaran tradisional, maupun layanan OTT,” ujar Hilmi.

    Menurutnya, TikTok sudah menerapkan sistem moderasi konten berbasis teknologi dan manusia di bawah kerangka Kominfo dan Komdigi, sehingga pengawasan tak perlu disamakan dengan media siaran.

    “Kami merekomendasikan agar platform UGC tidak diatur di bawah aturan yang sama dengan penyiaran konvensional guna menghindari ketidakpastian hukum. Kami menyarankan agar platform UGC tetap berada di bawah moderasi Komdigi,” tegasnya.

    Hilmi juga menolak pendekatan one-size-fits-all terhadap platform digital dan media konvensional karena perbedaan model bisnis dan tata kelola konten yang mendasar.

    Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nico Siahaan, menyatakan revisi UU Penyiaran penting untuk mengisi kekosongan aturan terhadap konten digital.

    “Kalau konten terestrial sudah jelas ada aturan, tapi konten digital belum. Bagaimana pengaturannya? Ini tetap harus kita atur,” kata Nico ditemui usai RDPU, pada Senin (14/7/2025).

    Dia menyebut definisi “siaran” tidak bisa diubah sembarangan. Jika seseorang membantu menyebarluaskan konten, bisa saja tetap dikenai ketentuan penyiaran, meski bukan pembuat konten langsung. Nico pun membuka opsi pemisahan pengaturan antara media digital dan konvensional dalam dua UU terpisah. 

    “Kalau memisahkan ya bisa saja. Artinya kita bisa pisahkan dengan judul yang lain. UU yang lain nanti kita bikin,” katanya.

  • Produk AS Bebas Bea Usai Trump Beri Tarif 19% untuk RI

    Produk AS Bebas Bea Usai Trump Beri Tarif 19% untuk RI

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (15/7) menyatakan bahwa AS akan mengenakan tarif sebesar 19 persen atas barang-barang asal Indonesia dalam kesepakatan baru antara kedua negara. Trump juga menyebut akan ada lebih banyak perjanjian menyusul, sembari mengumumkan rencana tarif untuk produk farmasi yang diimpor ke AS.

    Kesepakatan dengan Indonesia diumumkan ketika Trump terus berupaya menekan mitra dagang untuk mencapai kesepakatan yang menurutnya lebih menguntungkan, sambil menekan defisit perdagangan besar AS. Ia menambahkan bahwa surat penetapan tarif untuk puluhan negara kecil lainnya juga akan segera dikirim.

    Perjanjian ini termasuk dalam deretan kesepakatan yang telah dicapai pemerintahan Trump menjelang tenggat 1 Agustus, saat tarif terhadap sebagian besar impor AS dijadwalkan akan kembali meningkat. Kesepakatan tersebut muncul saat Uni Eropa, mitra dagang utama AS, tengah menyiapkan langkah balasan jika pembicaraan dengan Washington gagal.

    Negosiasi juga masih berlangsung dengan sejumlah negara lain yang ingin menghindari kenaikan tarif tambahan di atas tarif dasar 10 persen yang telah diterapkan sejak April.

    Namun, implementasi kebijakan tarif Trump kerap berlangsung secara tidak konsisten. Kebijakan ini telah membatalkan upaya puluhan tahun dalam menurunkan hambatan perdagangan global, mengguncang pasar keuangan internasional, dan memicu kekhawatiran akan kenaikan inflasi yang baru.

    Namun, kebijakan tarif Trump sering diterapkan secara tidak konsisten. Kebijakan ini menghapus upaya puluhan tahun untuk menurunkan hambatan perdagangan global, mengguncang pasar keuangan dunia, dan menimbulkan kekhawatiran baru soal potensi lonjakan inflasi.

    Menurut Yale Budget Lab, sebuah pusat riset kebijakan fiskal yang berbasis di Yale University, tarif rata-rata efektif di AS diperkirakan naik menjadi 20,6 persen dari sebelumnya 2 hingga 3 persen sebelum Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu. Jika terjadi perubahan pola konsumsi, angka itu bisa turun ke 19,7 persen, meski tetap tertinggi sejak 1933.

    Tarif untuk RI mirip dengan Vietnam

    “Mereka akan membayar tarif 19%, sementara kita tidak membayar apa pun. Kita akan mendapat akses penuh ke Indonesia, dan kita punya beberapa perjanjian lain yang akan segera diumumkan,” ujar Trump di luar Kantor Oval. Dalam unggahannya di platform Truth Social, Trump menambahkan bahwa Indonesia setuju membeli produk energi AS senilai 15 miliar dolar AS (sekitar Rp244 triliun), produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS (sekitar Rp73 triliun), dan 50 pesawat Boeing, meskipun tidak dijelaskan jangka waktunya.

    Saat berbicara kepada wartawan, Trump juga menyebut kesepakatan dengan Vietnam “sudah hampir selesai,” tetapi ia tidak merasa perlu membeberkan rinciannya.

    Ancaman tarif massal dan negosiasi yang belum tuntas

    Total perdagangan Indonesia dan AS pada 2024 tercatat kurang dari 40 miliar dolar AS (sekitar Rp652 triliun), dan belum termasuk dalam 15 mitra dagang terbesar AS. Namun, volumenya terus meningkat. Ekspor AS ke Indonesia naik 3,7 persen tahun lalu, sementara impor dari Indonesia tumbuh 4,8 persen, sehingga defisit perdagangan barang AS terhadap Indonesia mencapai hampir 18 miliar dolar AS (sekitar Rp293 triliun).

    Berdasarkan data Biro Sensus AS yang diolah melalui TradeMap milik International Trade Centre, kategori impor utama dari Indonesia ke AS mencakup minyak kelapa sawit, peralatan elektronik seperti router (alat pengatur koneksi internet) dan switch (alat penghubung antar komputer dalam jaringan), alas kaki, ban kendaraan, karet alam, dan udang beku.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan kepada Reuters melalui pesan teks, “Kami sedang menyiapkan pernyataan bersama antara AS dan Indonesia yang akan menjelaskan besaran tarif timbal balik bagi Indonesia, termasuk pengaturan tarif, non-tarif, dan komersial. Kami akan sampaikan segera kepada publik.”

    Trump sebelumnya telah mengancam akan mengenakan tarif sebesar 32 persen kepada Indonesia mulai 1 Agustus, sebagaimana tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada Presiden RI pekan lalu. Surat serupa juga dikirim kepada sekitar puluhan negara lain, termasuk Kanada, Jepang, dan Brasil. Tarif yang disebutkan dalam surat-surat tersebut berkisar antara 20 persen hingga 50 persen, ditambah tarif 50 persen khusus untuk tembaga.

    Berbicara di Pittsburgh, Trump mengungkap bahwa ia lebih menyukai skema tarif menyeluruh dibandingkan negosiasi rumit, meskipun Menteri Keuangan Scott Bessent dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick terus mendorong tercapainya lebih banyak perjanjian dagang bilateral.

    Setibanya kembali di Washington, Trump menyampaikan kepada wartawan bahwa surat tarif tambahan kepada banyak negara kecil akan segera dikirim. Menurutnya, negara-negara itu akan menghadapi tarif “sedikit di atas 10 persen.”

    Trump juga menyatakan bahwa pemerintahannya akan segera mengumumkan tarif untuk produk farmasi yang diimpor ke AS, kemungkinan pada akhir bulan ini. Ia mengatakan tarif awal akan dibuat rendah agar perusahaan farmasi memiliki waktu untuk memindahkan proses produksi ke dalam negeri, sebelum akhirnya diberlakukan tarif tinggi sekitar satu tahun ke depan.

    Tenggat 1 Agustus menjadi batas waktu bagi negara-negara yang ditargetkan agar bisa merundingkan penurunan tarif. Sejumlah ekonom mencatat bahwa Trump kerap melunak dari ancaman tarif yang sebelumnya ia lontarkan.

    Sejak menerapkan kebijakan tarif ini, Trump baru menandatangani sedikit kesepakatan dalam bentuk “kerangka kerja,” jauh dari janji awalnya untuk menghasilkan “90 kesepakatan dalam 90 hari.”

    Sejauh ini, kesepakatan serupa telah dicapai dengan Inggris dan Vietnam. Sementara itu, dengan Cina, kesepakatan sementara berhasil diraih untuk menunda penerapan tarif tertinggi sambil menunggu kelanjutan negosiasi antara kedua negara.

    Trump menambahkan bahwa pembicaraan dengan India juga sedang berjalan “dengan pola serupa,” dan bahwa kesepakatan tersebut nantinya akan membuka akses bagi perusahaan-perusahaan AS ke pasar domestik India yang sangat besar.

    Uni Eropa bersiap membalas

    Kesepakatan dengan Indonesia muncul bersamaan dengan langkah Komisi Eropa, yang mengurus kebijakan perdagangan bagi Uni Eropa, dalam menyiapkan tarif balasan terhadap produk AS senilai 72 miliar euro (sekitar Rp1.174 triliun). Produk-produk yang masuk daftar tersebut antara lain pesawat Boeing, wiski bourbon, mobil, dan berbagai komoditas lainnya, sebagai respons jika perundingan perdagangan dengan Washington gagal.

    Trump sebelumnya telah mengancam akan mengenakan tarif sebesar 30 persen terhadap produk dari Uni Eropa mulai 1 Agustus. Pejabat-pejabat Eropa menyatakan bahwa tarif di level tersebut tidak dapat diterima dan akan menghentikan hubungan dagang normal antara dua pasar terbesar dunia.

    Daftar produk yang dikenakan tarif balasan, yang telah dikirimkan ke negara-negara anggota Uni Eropa dan dilihat Reuters pada Selasa (15/7), disusun sebelum Trump mengambil langkah baru untuk meningkatkan tekanan terhadap blok beranggotakan 27 negara itu akhir pekan lalu. Kebijakan ini sebagai respons atas tarif AS terhadap mobil dan suku cadangnya, serta tarif dasar sebesar 10 persen.

    Paket tarif balasan itu juga mencakup bahan kimia, alat kesehatan, peralatan listrik dan presisi, serta produk pertanian dan pangan seperti buah-buahan, sayuran, anggur, bir, dan minuman beralkohol lainnya, dengan nilai total 6,35 miliar euro (sekitar Rp103 triliun).

    rvs/pkp (reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Daftar Terbaru 24 Negara yang Kena Tarif Trump, Indonesia Turun Jadi 19%

    Daftar Terbaru 24 Negara yang Kena Tarif Trump, Indonesia Turun Jadi 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menurunkan besaran tarif impor atas produk asal Indonesia menjadi 19%, dari sebelumnya 32%. Tarif untuk Indonesia itu sejauh ini menjadi yang paling rendah dibandingkan negara-negara kawasan Asia lainnya.

    Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump usai mencapai kesepakatan bilateral dengan Indonesia, menyusul negosiasi intensif antara kedua negara.

    Penurunan tarif ini terjadi setelah Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam proses perundingan dengan Trump. Keduanya disebut telah menjalin komunikasi diplomatik untuk meredakan ketegangan dagang yang sempat menguat dalam beberapa pekan terakhir.

    Trump mengatakan, hasil perundingan ini menguntungkan bagi AS, karena barang-barang ekspor dari Negeri Paman Sam tidak dikenai pajak oleh Indonesia. 

    “Mereka membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih mengutip Bloomberg, Rabu (16/7/2025).

    Selain itu, Trump juga menyatakan bahwa Indonesia wajib membeli produk-produk asal AS senilai lebih dari US$19 miliar, termasuk 50 unit pesawat Boeing.

    Melalui unggahan di media sosial, Trump mengatakan dari total nilai pembelian tersebut, sekitar US$15 miliar dialokasikan untuk energi dan US$4,5 miliar untuk produk pertanian AS.

    Dia juga menyebut bahwa sebagian besar dari pesawat Boeing yang dipesan Indonesia merupakan tipe 777, pesawat wide-body andalan pabrikan asal Amerika tersebut.

    Perlu diketahui, pemberlakuan tarif ini dijadwalkan dimulai pada 1 Agustus 2025 dan ditujukan sebagai tekanan agar negara-negara tersebut menyepakati ketentuan baru yang lebih menguntungkan bagi AS.

    Langkah penurunan tarif ini merupakan bagian dari strategi dagang AS yang lebih luas. Dalam sepekan terakhir, Trump telah mengirimkan surat pemberitahuan tarif baru kepada sejumlah negara mitra dagang. 

    Tarif Indonesia Terendah di Asia

    Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang berhasil menyelesaikan negosiasi dan keluar dengan skema tarif yang lebih ringan. Padahal, sebelumnya Indonesia diancam dikenai tarif hingga 32%.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso, mengonfirmasi bahwa Indonesia dan AS tengah menyusun pernyataan bersama terkait kesepakatan ini. Dalam pernyataan tersebut akan dijabarkan pula langkah-langkah non-tarif dan kerangka kerja komersial baru sebagai bagian dari hasil negosiasi.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku ketua tim negosiasi Indonesia, sebelumnya telah melakukan pertemuan maraton dengan sejumlah pejabat tinggi AS. Termasuk di antaranya Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan Scott Bessent.

    Kesepakatan dengan Indonesia menjadi kerangka dagang keempat yang diumumkan oleh Trump sejak kebijakan tarif baru mulai diluncurkan. Sebelumnya, AS telah mengamankan kesepakatan dagang dengan Inggris dan Vietnam, serta membuka kembali jalur perdagangan strategis dengan China.

    Secara regional, tarif 19% terhadap Indonesia menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara Asia lainnya. Produk dari Vietnam, misalnya, kini dikenai tarif 20% setelah sebelumnya mencapai 46%. Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan masing-masing dikenai tarif 25%, sementara Thailand dan Kamboja bahkan harus membayar hingga 36%.

    Trump juga mengumumkan bahwa barang-barang yang diduga sebagai hasil transshipment, yakni produk asal negara ketiga seperti China yang hanya menjalani perakitan ringan di negara lain akan dikenai tarif setinggi 40%. Kebijakan ini secara langsung menyasar Vietnam yang dianggap sebagai negara transit utama dalam rantai pasok global.

    Daftar Negara yang Kena Tarif Terbaru Trump per 1 Agustus 2025:

    1. Indonesia 19%

    2. Vietnam 20%

    3. Filipina 20%

    4. Malaysia 25%

    5. Jepang 25%

    6. Korea Selatan 25%

    7. Brunei 25%

    8. Thailand 36%

    9. Myanmar 40%

    10. Laos 40%

    11. Kamboja 36%

    12. Bangladesh 35%

    13. Moldova 25%

    14. Kazakhstan 25%

    15. Tunisia 25% 

    16. Afrika Selatan 30%

    17. Irak 30%

    18. Sri Lanka 30%

    19. Libya 30%

    20. Boznia & Herzegovina 30%

    21. Uni Eropa 30%

    22. Serbia 35%

    23. Kanada 35%

    24. Brasil 50%

  • Ada Pesawat Dibajak, Penerbangan di Bandara Kanada Disetop

    Ada Pesawat Dibajak, Penerbangan di Bandara Kanada Disetop

    Vancouver –

    Operasional penerbangan di salah satu bandara tersibuk di Kanada sempat dihentikan sementara pada Selasa (15/7) setelah kepolisian federal negara itu menerima laporan soal sebuah pesawat kecil yang sedang mengudara telah “dibajak”.

    Laporan pembajakan pesawat itu, seperti dilansir AFP, Rabu (16/7/2025), melibatkan sebuah pesawat ringan jenis Cessna 172, dan berdampak pada Operasional Bandara Internasional Vancouver.

    Bandara Internasional Vancouver mengatakan sedikitnya sembilan penerbangan yang seharusnya melakukan pendaratan, terpaksa dialihkan selama insiden itu berlangsung, dengan penghentian sementara operasional diperintahkan di seluruh bandara di kota Pantai Barat Kanada tersebut.

    Kepolisian Kanada mengatakan bahwa laporan soal pembajakan pesawat itu diterima di wilayah Provinsi British Columbia pada Selasa (15/7) siang, sekitar pukul 13.10 waktu setempat.

    “Pesawat itu telah dibajak dari wilayah Vancouver Island dan memasuki wilayah udara dekat Bandara Internasional Vancouver,” sebut Kepolisian Kanada dalam pernyataannya.

    “Tersangka merupakan satu-satunya penumpang pesawat tersebut,” tambah pernyataan tersebut.

    Tidak diketahui jelas motif pembajakan pesawat ringan tersebut.

    Namun pesawat yang “dibajak” itu, sebut Kepolisian Kanada, telah melakukan pendaratan di Vancouver pada pukul 13.45 waktu setempat.

    “Tersangka ditangkap tanpa insiden,” sebut Kepolisian Kanada dalam pernyataannya, tanpa memberikan informasi lebih lanjut soal identitas si tersangka.

    Beberapa gambar yang dipublikasikan oleh media lokal CBC menunjukkan sebuah pesawat Cessna berwarna putih sedang dikelilingi oleh beberapa kendaraan keamanan di landasan pacu setelah melakukan pendaratan di Vancouver.

    CBC melaporkan bahwa pesawat Cessna itu dioperasikan oleh sebuah klub terbang di Victoria, ibu kota provinsi yang terletak di Vancouver Island.

    Lihat juga Video ‘4 Orang Tewas Akibat Pesawat Jatuh di Bandara London Southend’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Inflasi AS Juni 2025 Naik Jadi 2,7% Gegara Tarif Trump

    Inflasi AS Juni 2025 Naik Jadi 2,7% Gegara Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi Amerika Serikat (AS) tercatat naik pada Juni 2025 yang dipicu oleh melonjaknya harga beberapa barang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden Donald Trump telah berdampak pada laju inflasi.

    Mengutip Reuters, Selasa (15/7/2025), Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan meskipun Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan peningkatan, tetapi inflasi inti tetap moderat jika dibandingkan bulan lalu.

    Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja AS mencatat IHK naik 0,3% pada Juni 2025 setelah naik tipis 0,1% di bulan Mei. Secara tahunan IHK naik menjadi 2,7% dari 2,4% pada Mei.

    Kenaikan tersebut merupakan yang terbesar sejak Januari, dan juga mencerminkan biaya sewa yang lebih tinggi. Harga bensin naik 1,0% setelah sempat mengalami penurunan.

    Kemudian, harga makanan naik 0,3%, menyamai kenaikan di bulan Mei. Harga di toko swalayan juga naik 0,3%, didorong oleh kenaikan 1,4% pada biaya minuman non-alkohol dan lonjakan 2,2% pada harga kopi.

    Harga buah dan sayur naik 0,9%, sedangkan harga daging sapi melonjak 2,0%. Namun, harga telur 7,4% lebih murah karena wabah flu burung mereda. Biaya makanan yang dikonsumsi di luar rumah naik 0,4%.

    Adapun, layanan seperti tiket pesawat serta kamar hotel dan motel juga lebih murah pada Juni. Hal ini dipicu karena melemahnya permintaan akibat konsumen yang lebih memilih untuk berhemat membatasi kenaikan harga untuk layanan-layanan tersebut.

    “Meskipun rilis IHK hari ini menunjukkan beberapa tanda awal dampak tarif, secara keseluruhan inflasi inti tetap rendah,” kata Kay Haigh, kepala global solusi pendapatan tetap dan likuiditas di Goldman Sachs Asset Management.

    Namun, dia mengatakan tekanan harga diperkirakan akan menguat selama musim panas dan laporan IHK bulan Juli dan Agustus akan menjadi kendala penting yang harus diatasi.

    “Untuk saat ini, The Fed masih dalam mode tunggu dan lihat,” ujarnya.

    The Fed melacak berbagai ukuran inflasi untuk mencapai target 2%. Bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 4,25%-4,50% pada pertemuan kebijakan akhir bulan ini.

    Risalah rapat bank sentral pada 17-18 Juni, yang diterbitkan minggu lalu, menunjukkan hanya “beberapa” pejabat yang mengatakan mereka merasa suku bunga dapat turun segera setelah rapat 29-30 Juli.

    Untuk diketahui, pada pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif yang lebih tinggi akan berlaku mulai 1 Agustus untuk impor dari berbagai negara, termasuk Meksiko, Jepang, Kanada, dan Brasil, serta Uni Eropa, yang akan meningkatkan tarif efektif.

    Para ekonom memperkirakan harga barang yang lebih tinggi akan bertahan sepanjang musim panas. Tanpa memperhitungkan komponen makanan dan energi yang fluktuatif.

    Goldman Sachs memperkirakan inflasi inti IHK bulanan akan meningkat antara 0,3%-0,4% selama beberapa bulan ke depan, yang mencerminkan kenaikan terkait tarif pada harga barang elektronik konsumen, otomotif, dan pakaian jadi. Bank investasi tersebut memperkirakan dampak jangka pendek terhadap inflasi layanan inti akan terbatas.