Xcloud.id

Negara: Kanada

  • Rencana Prancis Akui Palestina Bikin Geram Timur Tengah, Eropa dan AS

    Rencana Prancis Akui Palestina Bikin Geram Timur Tengah, Eropa dan AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengumuman Presiden Emmanuel Macron bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang, telah memicu pertikaian diplomatik dari Timur Tengah, Eropa, hingga Washington. Keputusan itu akan membuat Prancis menjadi anggota Barat pertama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui Palestina.

    Namun, hal ini tidak terjadi begitu saja. Mengutip Reuters, ketika Macron mengunjungi kota Al-Arish di Mesir yang berbatasan dengan Gaza pada bulan April, ia dikejutkan oleh krisis kemanusiaan yang semakin meningkat. Sekembalinya ke Prancis, ia menegaskan bahwa Paris akan segera memilih pengakuan terhadap Palestina.

    Bekerja sama dengan Arab Saudi, Macron mengajukan rencana agar Prancis beserta sekutu G7, Inggris dan Kanada, mengakui kenegaraan Palestina, sekaligus mendorong negara-negara Arab untuk mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Israel melalui konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, meskipun telah berminggu-minggu berunding, ia gagal mengajak negara lain untuk bergabung.

    Tiga diplomat mengatakan London tidak ingin menghadapi kemarahan Amerika Serikat, dan Ottawa mengambil sikap serupa, sehingga Macron harus bertindak sendiri.

    “Semakin jelas bahwa kami tidak sabar untuk mendapatkan mitra,” kata seorang diplomat Prancis kepada Reuters, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Ia menambahkan bahwa Prancis akan berupaya untuk menggandeng lebih banyak negara sebelum konferensi mengenai solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina pada bulan September.

    Di dalam negeri, Macron berada di bawah tekanan yang meningkat untuk bertindak di tengah kemarahan yang meluas atas gambar-gambar mengerikan yang muncul dari Gaza. Meskipun Prancis adalah negara dengan komunitas Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa dan lanskap politik yang terpolarisasi, tidak ada tindakan yang jelas yang akan memuaskan semua pihak.

    Sementara itu, Israel dan pendukung setianya, Amerika Serikat (AS), mengecam langkah Prancis, menyebutnya sebagai hadiah bagi kelompok militan Palestina, Hamas, yang menguasai Gaza dan yang serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang saat ini.

    Macron telah membahas masalah ini secara ekstensif dengan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya.

    Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa keputusan Prancis tidak “berpengaruh” tetapi menambahkan Macron adalah “orang baik”.

    Rencana Konferensi

    Para pejabat Prancis sebelumnya mempertimbangkan pengumuman pada konferensi yang dijadwalkan pada bulan Juni di PBB, yang diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, untuk menyusun peta jalan menuju negara Palestina yang layak sekaligus memastikan keamanan Israel.

    Namun, konferensi tersebut ditunda di tengah tekanan diplomatik AS yang intens dan setelah serangan udara Israel terhadap Iran.

    Pengumuman Macron pada hari Kamis terkait dengan versi konferensi PBB yang dijadwal ulang dan diubah, yang sekarang direncanakan berlangsung pada hari Senin dan Selasa.

    Pertemuan tersebut akan berada di tingkat menteri, tetapi Paris memutuskan untuk mengadakan acara kedua dengan para kepala negara dan pemerintahan di sela-sela Sidang Umum PBB pada bulan September, di mana Macron akan mengumumkan pengakuan resmi.

    Beberapa analis mengatakan Macron telah menggunakan iming-iming pengakuan untuk mendapatkan konsesi dari Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina yang merupakan pesaing moderat Hamas, dan para pemain regional lainnya.

    “Macron di sini bertindak sebagai katalisator untuk mendorong Palestina mewujudkan reformasi yang dibutuhkan, untuk mendorong negara-negara Arab mewujudkan pasukan stabilisasi dan pelucutan senjata Hamas,” kata Rym Momtaz, pemimpin redaksi blog Strategic Europe yang dikelola oleh lembaga kajian Carnegie Europe.

    Yang lain mengatakan meskipun pengakuan memiliki nilai simbolis, tetap tidak akan ada negara Palestina yang berfungsi ketika perang di Gaza berakhir.

    “Pengakuan oleh negara adidaya Eropa seperti Prancis menunjukkan meningkatnya rasa frustrasi terhadap kebijakan Israel yang keras kepala,” kata Amjad Iraqi, analis senior di International Crisis Group.

    “Apa gunanya mengakui sebuah negara jika mereka tidak berbuat banyak untuk mencegahnya berubah menjadi reruntuhan?”

    Para pejabat Prancis menunjukkan lobi Israel yang intens selama berbulan-bulan untuk mencoba mencegah langkah Macron-dan kritik keras Netanyahu terhadapnya-sebagai bukti bahwa hal itu sangat berarti bagi para pemimpin Israel. Sumber-sumber yang memahami masalah ini mengatakan peringatan Israel kepada Prancis berkisar dari pengurangan pembagian intelijen hingga mempersulit inisiatif regional Paris-bahkan mengisyaratkan kemungkinan aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat.

    Namun, para pejabat Prancis menyimpulkan bahwa Netanyahu akan tetap melakukan apa pun yang menurutnya sesuai kepentingannya di Tepi Barat, terlepas dari apa pun yang dilakukan Prancis terkait pengakuan tersebut.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prancis Akan Akui Negara Palestina, Kanada Menyusul?

    Prancis Akan Akui Negara Palestina, Kanada Menyusul?

    Ottawa –

    Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, terang-terangan mengkritik Israel setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana mengakui negara Palestina. Carney juga menegaskan dukungan untuk “solusi dua negara” bagi konflik Israel-Palestina. Apakah ini pertanda Kanada akan mengikuti langkah Prancis?

    Kritikan Carney terhadap Israel itu disampaikan hanya beberapa jam setelah Macron mengumumkan rencana Prancis untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    Dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir CBC, Sabtu (26/7/2025), Carney secara terang-terangan mengkritik Israel terkait “penolakan bantuan kemanusiaan” untuk warga sipil Gaza, yang disebutnya sebagai “pelanggaran hukum internasional”.

    Dia mencetuskan agar “kendali Israel atas distribusi bantuan harus digantikan dengan penyediaan bantuan kemanusiaan yang komprehensif yang dipimpin oleh organisasi-organisasi internasional”.

    Carney juga menegaskan dukungan Kanada untuk solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina.

    “Kanada mendukung solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina,” tegas Carney dalam pernyataannya.

    Carney tidak secara eksplisit menyinggung pengumuman Macron dalam pernyataannya itu.

    Namun, dia menekankan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada, Anita Anand, akan berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi PBB pekan depan, yang diselenggarakan bersama oleh Prancis, untuk membahas penerapan solusi dua negara.

    “Kanada akan bekerja secara intensif di semua forum untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk melalui partisipasi Menteri Luar Negeri pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Solusi Dua Negara di New York pekan depan,” ucap Carney.

    Sementara itu, laporan media Middle East Monitor, yang mengutip pernyataan Carney tersebut, menyebut Kanada berencana untuk mengakui negara Palestina di forum PBB. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi pemerintah Kanada soal rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina di PBB.

    Pemerintah Kanada, menurut laporan CBC, sebelumnya pernah mengatakan akan mengakui negara Palestina hanya setelah tercapainya perjanjian damai yang dinegosiasikan antara pimpinan Israel dan Palestina.

    Macron Umumkan Prancis Akan Akui Negara Palestina di PBB

    Macron, pada Kamis (24/7) waktu setempat, mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” kata Macron dalam pernyataan via media sosial X dan Instagram.

    Termasuk Prancis, status kenegaraan Palestina kini telah diakui oleh 142 negara, meskipun Israel dan AS sangat menentang pengakuan tersebut. Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina.

    Hamas menyambut baik pengumuman Macron tersebut, dengan menyebutnya sebagai “langkah positif ke arah yang benar untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina kami yang tertindas”.

    Sementara Israel memberikan reaksi dan kecaman keras, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut keputusan Prancis itu sama saja “memberikan imbalan kepada teror” dan menimbulkan ancaman eksistensial, serta menyediakan “landasan peluncuran untuk memusnahkan” Israel.

    Reaksi keras juga disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) yang menolak keras rencana Macron untuk mengakui negara Palestina. Menlu AS, Marco Rubio, mengkritik rencana Macron itu sebagai “keputusan sembrono” dan akan menguntungkan Hamas.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Sudah Lewat Batas, Planet Bumi Tak Lagi Mencukupi Kita

    Sudah Lewat Batas, Planet Bumi Tak Lagi Mencukupi Kita

    Jakarta –

    Pada tanggal 24 Juli, umat manusia telah menghabiskan sumber daya ekologis planet ini untuk sepanjang tahun. Hal ini dihitung oleh organisasi internasional untuk keberlanjutan, Global Footprint Network, bekerja sama dengan Universitas York di Toronto, Kanada.

    Hari yang disebut sebagai Hari Kelebihan Mengonsumsi Sumber Daya Bumi atau Hari Kelebihan Bumi tahun ini, terjadi sekitar satu minggu lebih awal dibandingkan tahun lalu. Hal ini terutama disebabkan oleh data baru yang menunjukkan, lautan dunia menyerap CO2 lebih sedikit dari yang sebelumnya diperkirakan.

    Kita mengonsumsi terlalu banyak, dan menggunakan lebih banyak sumberdaya alam daripada yang bisa diperbaharui dalam setahun. Hal ini terlihat misalnya pada penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer. Tren ini dimulai pada awal tahun 1970-an.

    Mathis Wackernagel, salah seorang pendiri Global Footprint Network mengatakan, penggunaan sumber daya yang berlebihan adalah penyebab banyaknya masalah lingkungan.

    Secara konsisten mengonsumsi sumber daya lebih banyak dari yang bisa direproduksi secara alami oleh planet ini, memiliki efek kumulatif. “Meski kita tetap pada tingkat yang sama, kita meningkatkan beban utang ekologis dunia,” kata Wackernagel dalam wawancara dengan DW. “Beban ini bisa diukur.”

    Konsumsi berlebih sebagai masalah global

    Qatar, Luksemburg, dan Singapura adalah negara-negara pertama yang mencapai Hari Kelebihan Bumi masing-masing, pada bulan Februari. AS menyusul dekat di belakangnya.

    Jika semua orang di planet ini mengonsumsi seperti orang Amerika Serikat, sumber daya akan habis pada 13 Maret. Bagi Jerman dan Polandia, tanggal jatuh temponya adalah 3 Mei; bagi Cina dan Spanyol, ini adalah 23 Mei; dan Afrika Selatan, kehabisan sumber daya tahunan pada 2 Juli.

    Qatar, dengan iklim gurun dan curah hujan tahunan yang rendah, serta musim panas yang sangat panas dan lembap, misalnya, sangat bergantung pada sistem pendingin udara yang ditenagai oleh energi dari bahan bakar fosil. “Mereka memiliki akses mudah ke bahan bakar fosil, sehingga penggunaannya murah dan mereka memiliki jejak ekologis yang besar,” jelas Wackernagel.

    Selain itu, negara ini juga membutuhkan banyak energi untuk membuat air asin dapat diminum melalui pabrik desalinasi.

    Uruguay diperkirakan akan mencapai batas sumber dayanya pada 17 Desember – negara Amerika Selatan ini telah berhasil bertransisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, terutama mengandalkan tenaga air, tenaga angin, dan biomassa.

    Ambil saja apa yang bisa tergantikan

    Dan kemudian ada negara-negara yang tetap berada dalam batas anggaran planet ini, seperti misalnya India, Kenya, dan Nigeria.

    Agar tetap berada dalam batas tersebut, jejak ekologi global harus sesuai dengan biokapasitas yang tersedia per orang di planet kita, yang saat ini mencapai sekitar 1,5 hektare global.

    Biokapasitas didefinisikan sebagai wilayah daratan dan lautan yang menyediakan sumber daya seperti makanan dan kayu, menampung infrastruktur perkotaan, dan menyerap kelebihan CO2.

    Apa pun yang melebihi hal itu, yaitu, apa pun di atas biokapasitas yang tersedia secara global, berarti kita mengonsumsi terlalu banyak sumber daya.

    “Jerman memiliki jumlah biokapasitas per kapita yang kurang lebih sama dengan rata-rata global, tetapi mengonsumsi tiga kali lipatnya,” kata Wackernagel.

    Meskipun India, negara terpadat di dunia, mengonsumsi lebih banyak sumber daya per tahun daripada yang dapat digantikannya, secara global, “tingkat konsumsinya masih di bawah planet,” kata Wackernagel. Namun, planet seharusnya bukan tujuan utama, ia memperingatkan. Konsumsi harus lebih rendah untuk memberi ruang bagi spesies lain.

    Konsumsi berlebihan selama beberapa dekade menunjukkan kerusakan yang ditimbulkannya.

    “Meskipun kita mengonsumsi sumber daya jauh melampaui apa yang dapat diregenerasi Bumi, kita memiliki pemahaman kolektif bahwa hal ini tidak masalah,” kata Wackernagel. “Namun, kita menipu diri sendiri.”

    Paul Shrivastava, salah satu presiden lembaga kajian Club of Rome, mengatakan sudah waktunya untuk memikirkan kembali pemahaman kita tentang ekonomi. “Kita perlu beralih dari pola pikir ekonomi eksploitatif ke pola pikir regeneratif,” ujar Shrivastava kepada DW.

    Pertambangan dan ekstraksi minyak adalah bentuk-bentuk dari hal ini, karena “setelah kita mengambilnya dari dalam tanah, kita tidak memberikan apa pun kembali.”

    Wackernagel mengatakan, persoalan ini bukan tentang apa yang harus kita korbankan, tetapi bagaimana kita dapat mempersiapkan masa depan dan apa yang akan bernilai bagi kita.

    Alih-alih mengadaptasi ekonomi untuk mengurangi kemacetan, kita justru mencoba memeras setiap tetes terakhir dari tabung pasta gigi, demikian analoginya. “Di AS, tempat saya tinggal, saya melihat banyak isu pemilu tahun lalu justru berkisar pada hal itu, misalnya, ketakutan akan kekurangan energi.”

    Namun, mereka gagal mengatasi masalah kemacetan yang sebenarnya, malah mendorong peningkatan penambangan bahan bakar fosil dari perut Bumi.

    Bagaimana kita bisa membalikkan Hari Kelebihan Bumi?

    Global Footprint Network atau Jaringan Jejak Global telah mengidentifikasi berbagai solusi di lima bidang utama, yang dapat memundurkan Hari Kelebihan Bumi.

    Sektor energi sejauh ini merupakan faktor terbesar: Menetapkan harga emisi karbon yang mencerminkan biaya sebenarnya dari pencemaran planet, dapat membantu memundurkan tanggal tersebut hingga 63 hari.

    Kota pintar dengan sistem transportasi terintegrasi, manajemen energi canggih, dan penginderaan prediktif untuk mengatur penggunaan energi di gedung, dapat memundurkan tanggal tersebut hingga 29 hari.

    Mengganti pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas, dengan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, yang menghasilkan 75 persen listrik dari sumber rendah karbon, dapat menambah 26 hari lagi.

    Mengurangi separuh sampah makanan, akan menambah 13 hari dari tanggal saat ini; Mengganti separuh konsumsi daging global dengan alternatif nabati, akan menambah tujuh hari dalam penghematan karbon dan penggunaan lahan saja.

    Hanya satu hari tanpa daging per minggu akan memundurkan tanggal tersebut sekitar dua hari.

    Kepentingan dalam mempertahankan sistem saat ini

    “Ada kepentingan pribadi dalam mempertahankan sistem yang berlangsung saat ini,” misalnya, terkait bahan bakar fosil, kata Shrivastava. Dan meskipun keputusan individu, seperti mengurangi konsumsi daging, bersepeda alih-alih mobil, dan mengurangi jarak tempuh, berada di peringkat yang relatif rendah dalam daftar Kekuatan Kemungkinan, para pemilih memiliki kekuatan untuk menuntut perubahan sistem.

    “Meskipun kita tidak mengendalikan semua ini secara individu, kita dapat bersuara dan berbicara dengan orang-orang yang mampu,” kata Shrivastava, dan, misalnya, berpartisipasi dalam protes damai, atau mendukung politisi lokal yang memiliki visi ekologis. Perubahan semacam itu akan terjadi melalui kekuatan rakyat, tambah Shrivastava.

    “Masalah kemacetan adalah risiko terbesar kedua bagi umat manusia dekade ini,” pungkas Wackernagel. “Risiko terbesarnya adalah tidak merespons.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Kutub Utara Bumi Ternyata Perlahan Bergeser, Kok Bisa?” di sini:

    (ita/ita)

  • Cerita Dokter Tak Sadar Kena Serangan Jantung, Baru Tahu Saat Tangani Pasien

    Cerita Dokter Tak Sadar Kena Serangan Jantung, Baru Tahu Saat Tangani Pasien

    Jakarta –

    Seorang dokter gawat darurat menceritakan pengalamannya yang mengalami serangan jantung saat menangani pasien dengan keluhan serupa.

    Diberitakan Medical Daily, Dr Chris Loreto, dokter gawat darurat di Kanada mengeluh sakit dada yang dikiranya gejala GERD atau refluks asam lambung. Dia merasakan gejala itu selama berbulan-bulan, terutama ketika berolahraga.

    Meskipun gejalanya memburuk, ia tetap menjalani rutinitas hariannya, termasuk berlari dan bermain hoki. Pada 12 November 2024, setelah pertandingan hoki, nyeri di bahunya masih terasa, tetapi ia menepisnya dan kembali bekerja seperti biasa keesokan paginya.

    Saat bertugas, Dr Loreto merawat seorang pasien yang mengalami serangan jantung hebat. Kala itu, ia berbicara dengan istri pasien, dan mengetahui bahwa gejala pasiennya mirip dengan gejalanya sendiri.

    Keduanya telah mengonsumsi obat asam lambung, yang gagal meredakan nyeri dada mereka. Saat itu, Dr Loreto menyadari adanya kesamaan yang mengkhawatirkan dan menceritakannya kepada rekan-rekannya.

    Pemeriksaan buktikan serangan jantung

    Tim medis segera melakukan tes, termasuk EKG dan tes darah, yang memastikan bahwa Dr Loreto mengalami serangan jantung. Ia segera dipindahkan ke Health Sciences North di Sudbury untuk perawatan.

    Di rumah sakit, Loreto dan pasiennya menginap di kamar yang berseberangan. Istri pasien mengunjungi Loreto untuk berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan nyawa suaminya, yang dijawab Loreto, “Tidak, terima kasih telah menyelamatkan hidupku.”

    Ia kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit St. Michael di Toronto, tempat para dokter memasang stent di arterinya. Kini, tiga bulan kemudian, ia masih menjalani cuti medis dan menjalani rehabilitasi jantung.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)

  • Raja Mafia Streaming Ilegal Dipenjara, Segini Kerugiannya

    Raja Mafia Streaming Ilegal Dipenjara, Segini Kerugiannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan streaming ilegal yang memuat konten-konten bajakan menjadi momok di tengah masyarakat. Di satu sisi, platform bajakan kerap memberikan akses yang lebih murah untuk menikmati hiburan.

    Namun, ada banyak mudaratnya. Layanan streaming ilegal bisa membunuh industri streaming resmi yang harus mengeluarkan uang untuk lisensi atau produksi konten orisinil.

    Selain itu, layanan streaming ilegal juga kerap disisipi malware berbahaya yang bisa menguras rekening pengguna.

    Baru-baru ini, operator Jetflicks yang merupakan salah satu layanan streaming ilegal terbesar akhirnya ditangkap. Hakim federal menjatuhkan hukuman beragam bagi 5 pria asal Nevada yang menjalankan Jetflicks.

    Kelima pelaku sudah menjalani persidangan selama 14 hari pada Juni 2024 silam. Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengatakan Jetflicks merupakan kasus pembajakan internet terbesar.

    “Ini juga merupakan persidangan pertama untuk kasus streaming ilegal,” kata perwakilan DOJ, dikutip dari The Record, Kamis (24/7/2025).

    Pada Selasa (22/7), DOJ mengatakan hakim federal menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara bagi Kristopher Lee Dallmann (42) yang merupakan salah satu pelaku. Ia dituduh melakukan konspirasi pelanggaran hak cipta, pencucian uang, dan pelanggaran lainnya.

    Keempat pelaku lainnya juga dikenakan hukuman atas konspirasi pelanggaran hak cipta. Namun, waktu penjara yang ditetapkan berbeda-beda.

    Peter H. Huber (67) akan menghabiskan 18 bulan di penjara, Jared Edward Jaurequi (44) menjadi tahanan rumah 180 hari, Felipe Garcia (43) mendapat masa percobaan 3 tahun dengan 48 hari di penjara. Semua pelaku berbasis di Las Vegas.

    Penjabat Asisten Jaksa Agung Matthew Galeotti mengatakan Jetflicks menghasilkan jutaan dolar keuntungan kriminal, dan merugikan ribuan perusahaan dan individu AS yang memiliki hak cipta atas konten-konten yang ditayangkan tanpa menerima kompensasi sepeser pun.

    Jaksa mengatakan Dallmann meraup keuntungan jutaan dolar dan memperkirakan nilai pelanggaran hak cipta dalam kasus ini mencapai US$37,5 juta (Rp610 miliar).

    “Dengan membangun dan menjalankan salah satu layanan streaming ilegal terbesar di AS, orang-orang ini tidak hanya mencuri dari kreator konten dan layanan streaming yang sah, tetapi juga merusak integritas ekonomi dan supremasi hukum kita,” kata Asisten Direktur FBI Jose Perez.

    Kelima pria tersebut menggunakan software otomatis untuk terus-menerus menjelajahi internet dan mencari konten yang dapat mereka hosting. Sistem itu akan mengunduh, memproses, dan menyimpan konten tersebut sebelum menyediakannya bagi ribuan pelanggan berbayar Jetflicks di AS dan Kanada.

    Dalam banyak kasus, episode-episode ditayangkan hanya satu hari setelah ditayangkan atau tersedia di situs streaming resmi.

    Para terpidana menjalankan berbagai peran, mulai dari membuat kode, memprogram, serta mendesain situs, sekaligus memberikan bantuan teknis dan dukungan pelanggan.

    DOJ awalnya mendakwa delapan pria atas kasus Jetflicks, tetapi berhasil mencapai kesepakatan pembelaan dengan Darryl Polo, sosok yang juga mengelola situs streaming ilegal bernama iStreamItAll dan mendapat hukuman hampir 5 tahun penjara. Luis Villarino juga sebelumnya mengaku bersalah dan menjalani hukuman 12 bulan.

    Keduanya dijatuhi hukuman pada tahun 2021 sebelum kasusnya dipindahkan ke Nevada. Seorang pria lainnya, Yoany Vaillant, diadili secara terpisah dari kelima pria Las Vegas tersebut dan dinyatakan bersalah November lalu. Ia akan divonis pada 4 September 2025 mendatang.

    DOJ dan lembaga penegak hukum Eropa telah meningkatkan upaya mereka dalam menindak situs-situs pembajakan di internet. Pekan lalu, FBI menutup beberapa situs web yang digunakan para gamer untuk mengunduh game-game populer secara ilegal untuk platform seperti Nintendo Switch dan PlayStation 4.

    Pada November lalu, dua bersaudara didakwa karena menjalankan situs streaming olahraga ilegal 247TVStream. Operator di balik situs streaming olahraga ilegal lainnya, HeHeStreams, didakwa pada tahun 2021, sementara pejabat Jerman menutup salah satu situs streaming film ilegal terpopuler tahun lalu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Beri Profit ke AS, Anak Terancam Kelaparan

    Beri Profit ke AS, Anak Terancam Kelaparan

    Phnom Penh –

    Jutaan pekerja industri tekstil di seluruh Asia, yang selama ini sudah hidup pas-pasan, cemas bakal kehilangan pekerjaan mereka. Pasalnya, implementasi tarif ekspor yang diterapkan Amerika Serikat (AS) tinggal menghitung hari.

    Tarif ekspor yang harus dibayar berbagai negara jika hendak menjual barang ke AS akan berlaku pada 1 Agustus mendatang.

    Dua dari sekian banyak negara yang bakal terdampak adalah episentrum produksi pakaian, yaitu Kamboja dan Sri Lanka. Dua negara ini sangat bergantung pada AS, yang merupakan pasar ekspor barang tekstil mereka.

    Kamboja dan Sri Lanka masing-masing harus membayar tarif sebesar 36% dan 30%. Dua negara itu memproduksi sebagian besar produk pakaian merek global yang berbasis di AS, seperti Nike, Levi’s, dan Lululemon.

    “Bisakah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika kami kehilangan pekerjaan? Saya sangat cemas, terutama tentang nasib anak-anak saya,” kata Nao Soklin, yang bekerja di sebuah pabrik garmen di Kamboja.

    “Mereka butuh makan,” ujarnya.

    Soklin dan suaminya, Kok Taok, mencari nafkah dengan menjahit tas dalam durasi kerja 10 jam sehari.

    Nominal itu hampir tidak cukup untuk membayar sewa tempat tinggal dan menghidupi kedua putra mereka yang masih kecil dan orang tua mereka yang sudah lanjut usia.

    “Saya ingin bicara kepada [Presiden AS] Donald Trump, untuk memintanya mencabut tarif ekspor Kamboja. Kami membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga kami,” ujar Soklin kepada BBC.

    Kamboja, dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi sumber produksi alternatif bagi perusahaan ritel asal China karena tenaga kerja bergaji rendah.

    Di sisi lain, Kamboja mengekspor pakaian jadi senilai lebih dari US$3 miliar (sekitar Rp48,8 triliun) ke AS tahun 2024, menurut Divisi Statistik ASEAN.

    Industri tekstil di Kamboja, yang mempekerjakan lebih dari 900.000 orang, menyumbang lebih dari sepersepuluh dari total ekspor negara tersebut.

    Sementara bagi Sri Lanka, ekspor industri tekstil ke AS menghasilkan US$1,9 miliar (Rp30,9 triliun) tahun 2024.

    Industri ini menghasilkan devisa terbesar ketiga untuk Kamboja, selain membuka lapangan pekerjaan untuk 350.000 orang.

    “Jika 30% adalah angka akhir, Sri Lanka berada dalam masalah karena pesaing kami, seperti Vietnam, mendapat tarif ekspor yang lebih rendah,” ujar Yohan Lawrence, sekretaris jenderal asosiasi pakaian jadi di Srilanka, kepada kantor berita Reuters.

    Negosiasi Terakhir

    Otoritas Sri Lanka berharap dapat menegosiasikan penurunan tarif ekspor lebih lanjut dengan AS. Namun mereka belum batas tarif yang mereka harapkan.

    Sejumlah petinggi Sri Lanka menyebut negara mereka menerima penurunan tarif tertinggi, sebesar 14 persen, sebagai hasil dari negosiasi sebelumnya.

    “Kami melihat ini sebagai awal dari situasi yang sangat baik,” ujar Sekretaris Menteri Keuangan Sri Lanka, Harshana Suriyapperuma.

    Kamboja, yang mendapatkan penurunan tarif sebesar 13 persen, juga mengupayakan perundingan lebih lanjut.

    “Kami melakukan segala yang kami bisa untuk melindungi kepentingan investor dan pekerja,” kata Wakil Perdana Menteri Kamboja, Sun Chanthol.

    “Kami ingin tarifnya nol… Namun kami menghormati keputusan AS dan akan terus berupaya menegosiasikan tarif yang lebih rendah,” ujarnya.

    Nike, Levi’s dan Lululemon adalah merek-merek besar yang sebagian besar pakaiannya dibuat di negara seperti Sri Lanka dan Kamboja (Getty Images)

    Presiden AS, Donald Trump, mengatakan tarif ekspor vital untuk mengurangi kesenjangan antara nilai barang yang dibeli AS dari negara lain dan barang yang dijualnya kepada mereka.

    “Sayangnya, hubungan yang terjadi jauh dari timbal balik,” tulis Trump dalam suratnya kepada berbagai negara minggu lalu.

    Namun, para analis tidak sependapat. Tarif Trump justru mengabaikan manfaat yang dinikmati AS dari perjanjian perdagangan yang ada, kata Mark Anner, dekan di Sekolah Manajemen dan Hubungan Perburuhan Rutgers.

    Menurut Anner, tarif ekspor itu mengabaikan fakta bahwa pakaian dengan harga rendah dipasok negara seperti Sri Lanka atau Kamboja. Ongkos rendah itu telah memberi keuntungan besar bagi berbagai perusahaan AS.

    Selama beberapa dekade terakhir, AS, Uni Eropa, dan Kanada menerapkan sistem kuota yang mengalokasikan sebagian pangsa pasar mereka untuk negara-negara berkembang seperti Sri Lanka.

    Sistem ini, yang dihapuskan secara bertahap pada tahun 2005, membantu sektor garmen Sri Lanka berkembang pesat meskipun persaingannya ketat.

    “Tindakan AS yang sekarang mengenakan tarif tinggi yang secara efektif menutup negara-negara ini dari pasar, bertentangan dengan jalur pembangunan yang pernah ditetapkannya,” kata Anner.

    Potret para pekerja tekstil di Phnom Penh, Kamboja (Getty Images)

    Tidak realistis mengharapkan negara dengan perekonomian berkembang tak mengalami defisit perdagangan dengan AS pada tahun-tahun ke depan, kata Sheng Lu, profesor di Departemen Studi Mode dan Pakaian, Universitas Delaware.

    “Berapa banyak pesawat Boeing yang dibutuhkan dan mampu dibeli Kamboja atau Sri Lanka setiap tahun?” ujarnya.

    Lu yakin persaingan antara AS dan China juga menjadi faktor dalam perundingan perdagangan, mengingat negara-negara pengekspor garmen terintegrasi ke dalam rantai pasokan yang sangat bergantung pada China.

    Menurut Lu, negara produsen tekstil itu sekarang harus “menemukan keseimbangan yang rumit” antara mempertahankan hubungan ekonomi dengan China sekaligus memenuhi tuntutan baru AS.

    Perempuan menanggung beban terberat

    Tarif eskpor AS menambah tekanan baru pada realitas di industri tekstil, yakni kemiskinan dan lemahnya hak-hak buruh di Kamboja, serta krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Sri Lanka.

    Tujuh dari 10 pekerja tekstil di dua negara ini adalah perempuan. Merekalah yang akan menanggung beban tarif ekspor AS.

    Tekanan yang besar itu merujuk potensi pengurangan atau pemotongan upah yang sudah sangat rendah.

    Artinya, anak-anak mereka bisa kelaparan. Potensi PHK juga akan semakin mengintai mereka.

    May TittharaAn Sopheak, seorang pekerja tekstil, mengenakan blus lengan panjang dan celana panjang berwarna mustard, meletakkan sesendok nasi ke piring. Ia duduk di lantai di area memasak kamar sewaannya.

    Surangi Sandya, yang bekerja di sebuah pabrik di kota Nawalapitiya, Sri Lanka, merasa tertekan.

    “Perusahaan tidak bekerja dalam keadaan merugi… Jika pesanan menurun, jika terjadi kerugian, ada kemungkinan perusahaan akan tutup,” ujarnya.

    Sandya mulai bekerja sebagai penjahit pada tahun 2011. Dia lalu meniti karier hingga menjadi supervisor yang memimpin 70 pekerja perempuan.

    Jika keadaan semakin mendesak, beberapa pekerja Kamboja mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk pindah ke Thailand. Alasannya, mereka harus mencari pekerjaan, meskipun harus melakukannya secara ilegal.

    “Mata pencaharian kami bergantung pada pabrik tekstil. Kami tidak akan bertahan jika bos kami menutupnya,” ujar An Sopheak kepada BBC, dari kamarnya yang kecil seluas 16 meter persegi di ibu kota Kamboja, Phnom Penh.

    “Pendidikan kami terbatas. Kami tidak dapat menemukan pekerjaan lain.

    “Kami berdoa setiap hari agar Presiden Trump membatalkan kebijakan tarifnya. Mohon pikirkan kami dan negara kami yang miskin,” kata Sopheak.

    (nvc/nvc)

  • Kemenkomdigi Tegaskan Transfer Data RI-AS Tak Dilakukan Sembarangan

    Kemenkomdigi Tegaskan Transfer Data RI-AS Tak Dilakukan Sembarangan

    Jakarta, Beritasatu.com- Indonesia tengah menjalin kerja sama pertukaran data pribadi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Kerja sama tersebut disebut sebagai bagian dari kesepakatan dagang terkait tarif impor. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan, kesepakatan ini bukan berbentuk penyerahan data pribadi secara bebas.

    “Finalisasi kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS yang diumumkan pada 22 Juli 2025 oleh Gedung Putih bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara,” bunyi pernyataan resmi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kamis (24/7/2025).

    Kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia,  ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat. Contoh nyata aktivitas pemindahan data yang sah, misalnya penggunaan mesin pencari seperti Google dan Bing, penyimpanan data melalui layanan cloud computing, komunikasi digital melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, pemrosesan transaksi melalui platform e-commerce, serta keperluan riset dan inovasi digital.

    Pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan, aliran data antarnegara tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan hukum nasional dengan menggunakan landasan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan prasyarat pengiriman data pribadi ke luar yurisdiksi Indonesia.

    “Pemerintah memastikan, transfer data ke AS tidak dilakukan sembarangan. Sebaliknya, seluruh proses dilakukan dalam kerangka tata kelola data yang aman dan andal tanpa mengorbankan hak-hak warga negara,” tegas Kemenkomdigi.

    Dengan  tata kelola yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, Indonesia tidak tertinggal dalam dinamika ekonomi digital global, namun pada saat yang bersamaan tetap menjaga kedaulatan penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum atas data pribadi warganya.

    Sebagai tambahan, pengaliran data antarnegara merupakan praktik global yang lazim diterapkan, terutama dalam konteks tata kelola data digital. Negara-negara anggota G7 seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Britania Raya telah lama mengadopsi mekanisme transfer data lintas batas secara aman dan andal.

  • Komdigi Tegaskan Kesepakatan Transfer Data Pribadi ke AS Aman dan Sah

    Komdigi Tegaskan Kesepakatan Transfer Data Pribadi ke AS Aman dan Sah

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah Indonesia menegaskan finalisasi kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Gedung Putih pada 22 Juli 2025 bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas. 

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa kesepakatan tersebut justru menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pengaliran data ke luar negeri harus berada dalam kerangka hukum yang jelas dan melindungi hak-hak warga negara.

    “Finalisasi kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diumumkan pada 22 Juli 2025 oleh Gedung Putih bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara,” kata Meutya dalam keterangannya pada Kamis (24/7/2024).

    Meutya mengatakan, kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce.

    Dia juga menegaskan prinsip utama yang dijunjung dalam kesepakatan ini adalah tata kelola data yang baik, perlindungan hak individu, dan kedaulatan hukum nasional.

    “Mengutip pernyataan Gedung Putih bahwa hal ini dilakukan dengan kondisi ‘…adequate data protection under Indonesia’s law,’” ujar Meutya.

    Pengaliran data pribadi lintas negara, kata Meutya, diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum. Aktivitas seperti penggunaan mesin pencari (Google, Bing), penyimpanan cloud computing, komunikasi digital melalui WhatsApp atau Instagram hingga pemrosesan transaksi e-commerce adalah beberapa contoh yang masuk dalam kategori sah.

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan, seluruh proses pengiriman data antarnegara akan tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan tetap mengacu pada hukum nasional yang berlaku, seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

    “Pengaliran data antarnegara tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan hukum nasional,” katanya.

    Dia menegaskan, pemerintah memastikan bahwa transfer data ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan. Sebaliknya, seluruh proses dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara. 

    Meutya menambahkan, Indonesia ingin tetap relevan dalam dinamika ekonomi digital global. Namun, tanpa mengorbankan kedaulatan atas data warganya.

    “Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Indonesia tidak tertinggal dalam dinamika ekonomi digital global. Namun, tetap menjaga kedaulatan penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum atas data pribadi warganya,” tutur Meutya.

    Meutya juga menekankan praktik pengaliran data lintas negara adalah hal yang lazim secara global. Negara-negara G7 seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Britania Raya telah menerapkannya secara aman dan andal.

    “Transfer data pribadi lintas negara pada prinsipnya kedepan adalah keniscayaan. Indonesia mengambil posisi sejajar dalam praktik tersebut, dengan tetap menempatkan pelindungan hukum nasional sebagai fondasi utama,” pungkas Meutya.

    Sebelumnya, Gedung Putih dalam pernyataan resminya menyebut bahwa kesepakatan bilateral Indonesia-AS mencakup sejumlah komitmen penghapusan hambatan non-tarif, termasuk kebebasan transfer data lintas batas. 

    “Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi ke luar wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan terhadap Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai sesuai dengan hukum Indonesia,” jelas penggalan pernyataan bersama itu.

    Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan bahwa negosiasi masih terus berlangsung. Hal ini ditegaskan dalam dokumen Removing Barriers for Digital Trade yang dirilis oleh Gedung Putih, di mana disebutkan bahwa kesepakatan perdagangan digital masih dalam tahap finalisasi.

  • Baja Lapis Indonesis Tembus Pasar Amerika Serikat   – Page 3

    Baja Lapis Indonesis Tembus Pasar Amerika Serikat   – Page 3

    Agus menekankan ekspor merupakan salah satu mesin utama penggerak ekonomi nasional. Selain dari sisi nilai, peningkatan volume ekspor juga mencerminkan aktivitas produksi dan distribusi yang terus bergulir.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga pasar dalam negeri dari serbuan produk impor. Sebab, sekitar 80 persen output industri manufaktur Indonesia masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

    Di sisi lain, pemerintah akan terus mendorong kebijakan hilirisasi untuk mendorong penciptaan produk bernilai tambah tinggi. Produk-produk ini diharapkan bisa bersaing di pasar ekspor seperti Amerika Serikat.

    Menperin memberikan apresiasi kepada PT Tata Metal Lestari atas keberhasilannya menembus pasar AS, apalagi dalam situasi kebijakan dagang internasional yang cenderung proteksionis.

    “Capaian ini sekaligus membantah pendapat bahwa Indonesia sedang dalam fase deindustrialisasi, karena aktivitas industri masih berjalan baik hingga mereka aktif untuk memperluas pasarnya,” ujarnya.

    Agus juga menyampaikan bahwa PT TML sudah melakukan ekspor secara berkelanjutan ke AS dan Kanada sejak Oktober 2024.

    “Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa ekspor PT TML ke Amerika Serikat dan Kanada, telah dilakukan secara berkelanjutan sejak Oktober 2024. Ini membuktikan bahwa produk baja Indonesia dipercaya dan diterima di pasar global, bahkan di tengah dinamika kebijakan perdagangan yang terus berubah. Kami juga mengapresiasi PT TML sebagai salah satu perusahaan yang patuh terhadap upaya pemberlakukan SNI,” tambah Menperin.

     

  • 10 Ribu Ton Baja RI Tembus Pasar AS

    10 Ribu Ton Baja RI Tembus Pasar AS

    Jakarta –

    Indonesia melalui PT Tata Metal Lestari mengirimkan ekspor baja lapis sebanyak 10.000 ton ke Amerika Serikat (AS). Total nilai ekspor tersebut mencapai US$ 12,6 juta atau setara Rp 205,38 miliar (kurs Rp 16.300).

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, meskipun tarif impor baja di AS mencapai 50%, lebih tinggi dibandingkan tarif produk lainnya yang terkena 19%, AS tetap bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan baja lapisnya.

    “Untuk meningkatkan daya saing, para pelaku industri nasional harus bisa lebih efisien dalam proses produksinya sehingga nilai tambah produk yang dihasilkan menjadi lebih tinggi,” kata Agus Gumiwang ikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).

    Agus mengatakan, ekspor PT TML ke Amerika Serikat dan Kanada, telah dilakukan secara berkelanjutan sejak Oktober 2024. Sepanjang tahun 2025, perusahaan telah mengapalkan empat kali dengan target ekspor mencapai 69.000 ton, naik 133% dibandingkan realisasi tahun 2024.

    Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa produk baja Indonesia dipercaya dan diterima di pasar global, bahkan di tengah dinamika kebijakan perdagangan yang terus berubah. Hal ini juga sebagai wujud nyata kemampuan industri manufaktur Indonesia dalam menghasilkan produk berstandar global.

    “Capaian ini sekaligus membantah pendapat bahwa Indonesia sedang dalam fase deindustrialisasi, karena aktivitas industri masih berjalan baik hingga mereka aktif untuk memperluas pasarnya,” ujarnya.

    Di samping itu, Agus mengapresiasi kepiawaian Presiden Prabowo Subianto dalam bernegosiasi dengan Presiden AS Donald Trump, karena Indonesia berhasil memperoleh tarif yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Hal ini menjadi modal penting bagi peningkatan daya saing industri nasional.

    “Oleh karena itu, industri nasional perlu mengoptimalkan ekspor produknya ke pasar Amerika guna memanfaatkan tarif bea masuk yang rendah bagi Indonesia dibanding negara lain,” kata dia.

    Agus mengatakan, saat ini ekspor menjadi satu mesin ekonomi yang diandalakan dalam memacu perekonomian nasional. Tidak hanya dari capaian nilai, tetapi juga volume barang yang diekspor terus meningkat. Artinya, produksi dan logistik benar-benar bergerak.

    “Ada empat mesin utama yang menggerakkan ekonomi Indonesia, yaitu konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan net ekspor. Dari keempat mesin tersebut, saat ini kinerja ekspor yang masih melaju kencang,” kata dia.

    Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi industri perlu terus dijalankan secara konsisten dalam menciptakan produk turunan yang bernilai tambah tinggi. Ini juga menjadi peluang bagi pelaku industri untuk mengisi produk hilir ke pasar ekspor, termasuk ke AS.

    Namun demikian, Agus juga mengingatkan, potensi pasar dalam negeri masih sangat besar. Sebesar 80% output dari industri manufaktur RI untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Kondisi ini yang perlu dijaga dari serbuan produk impor.

    (shc/hns)