Xcloud.id

Negara: Kanada

  • Portugal akan Akui Palestina Secepatnya pada September

    Portugal akan Akui Palestina Secepatnya pada September

    JAKARTA – Portugal berencana mengakui negara Palestina secepatnya pada September. Portugal menyusul Prancis, Inggris serta Kanada untuk menekan Israel terkait krisis kelaparan di Gaza.

    Kantor Perdana Menteri Luis Montenegro mengatakan jika persyaratan yang diajukan dan sebagian besar divalidasi oleh negara-negara yang hadir pada konferensi PBB terpenuhi, Portugal dapat mengakui negara Palestina secepatnya pada September, saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80″ di New York, lapor harian Diario De Noticias dan media lainnya.

    Namun, Montenegro mengatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Marcelo Rebelo de Sousa, presiden negara tersebut, dan partai-partai di parlemen.

    Dilansir ANTARA dari Anadoolu, Kamis, 31 Juli, kantor perdana menteri juga mengatakan sebelumnya mereka sudah menjelaskan asumsi atau persyaratan untuk memulai proses pengakuan, yaitu kesepakatan dengan sekelompok negara yang telah menjalin dialog permanen dengan kami dan yang telah berpartisipasi aktif dalam konferensi ini.

  • FBI Buka Kantor di Selandia Baru untuk Antisipasi China hingga Ransomware

    FBI Buka Kantor di Selandia Baru untuk Antisipasi China hingga Ransomware

    JAKARTA – Biro Investigasi Federal (FBI) membuka kantor di Selandia Baru untuk meningkatkan kemampuan bersama Amerika Serikat dalam menghadapi kehadiran China di Kawasan Pasifik, ujar Direktur FBI Kash Patel pada Hari Kamis.

    Patel mengatakan dalam sebuah pernyataan, pembukaan kantor atase penegakan hukum khusus di Wellington akan memperkuat dan meningkatkan kerja sama jangka panjang Washington dengan salah satu mitra utamanya di Pasifik barat daya.

    “Beberapa isu global terpenting di zaman kita adalah isu-isu yang sedang dikerjakan bersama oleh Selandia Baru dan Amerika, melawan PKT (Partai Komunis Tiongkok) di kawasan Indo-Pasifik, melawan perdagangan narkotika, bekerja sama melawan intrusi siber dan operasi ransomware, dan yang terpenting melindungi warga negara kita masing-masing,” tambahnya dalam video yang dirilis oleh Kedutaan Besar AS di Wellington, melansir Reuters 31 Juli.

    FBI sendiri telah memiliki kantor cabang di Selandia Baru sejak 2017 dan kedua negara bekerja sama erat dalam isu-isu kepolisian, termasuk eksploitasi anak dan kejahatan terorganisir.

    Kerja sama Negeri Kiwi dan Negeri Paman Sam menjadi lebih erat di tengah kekhawatiran tentang meningkatnya pengaruh Tiongkok di Pasifik.

    Selain itu, keduanya merupakan anggota kemitraan berbagi intelijen yang dikenal sebagai Five Eyes, yang juga mencakup Australia, Kanada, dan Inggris.

    Terpisah, Menteri Pertahanan Selandia Baru Judith Collins dan Menteri Kepolisian Mark Mitchell mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka menyambut baik kantor FBI yang baru, yang menurut mereka akan meningkatkan keselamatan dan keamanan warga Selandia Baru.

    Patel mengunjungi Selandia Baru untuk meresmikan kantor tersebut, dan pernyataan Kedutaan Besar AS menyebutkan ia juga mengunjungi para menteri penting Pemerintah Selandia Baru.

  • Suara Negara-negara Arab Kecam Hamas untuk Pertama Kalinya

    Suara Negara-negara Arab Kecam Hamas untuk Pertama Kalinya

    Gaza –

    Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab mengecam kelompok militan Palestina, Hamas. Negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

    Negara-negara Arab yang dimaksud sebut saja Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki. Mereka menandatangani deklarasi bersama dan menyerukan Hamas untuk melucuti persenjataannya, membebaskan semua sandera yang ditawan dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.

    Dilansir Newsweek, Kamis (31/7/2025), sebanyak 17 negara, ditambah Liga Arab yang beranggotakan 22 negara dan seluruh Uni Eropa, mendukung deklarasi yang disepakati pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang menghidupkan kembali solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

    “Deklarasi New York” tersebut menetapkan rencana bertahap untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung hampir delapan dekade dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Rencana tersebut akan berpuncak pada Palestina yang merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, dan pada akhirnya integrasi mereka ke dalam kawasan Timur Tengah yang lebih luas.

    Foto: Korban tewas akibat serangan Israel di Gaza (AFP/OMAR AL-QATTAA)

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian isi deklarasi tersebut.

    “Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

    Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan mematikan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, yang memicu perang di Gaza. Ini menandai kecaman pertama oleh hampir semua negara Arab atas serangan Hamas tersebut.

    Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan Israel di Gaza yang menewaskan warga sipil, menyerukan Israel untuk meninggalkan banyak kebijakannya selama perang dan setelahnya, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, pemerintahan militer dan pembangunan permukiman di Tepi Barat, kegagalannya mencegah tindak kekerasan para pemukim terhadap warga Palestina, dan dugaan perubahan status quo di Yerusalem.

    Warga Palestina tinggal di rumah-rumah yang sudah hancur karena serangan Israel. Foto: REUTERS/Ramadan Abed

    Deklarasi tersebut juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya perang.

    Siapa yang mempelopori deklarasi ini? ternyata adalah Prancis dan Arab Saudi. Kedua negara yang menjadi ketua konferensi internasional itu, menyebut deklarasi tersebut “bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.” Prancis pun menyerukan negara-negara anggota PBB untuk mendukung deklarasi yang menguraikan langkah-langkah konkret menuju implementasi solusi dua negara itu.

    “Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengutuk 7 Oktober, menyerukan perlucutan senjata Hamas, menyerukan pengucilannya dari pemerintahan Palestina, dan dengan jelas menyatakan niat mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa mendatang,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

    Namun, meskipun deklarasi tersebut mencakup janji umum untuk “integrasi regional penuh” dan “langkah-langkah konkret dalam mempromosikan pengakuan bersama, koeksistensi damai, dan kerja sama di antara semua negara di kawasan,” deklarasi tersebut tidak memuat niat eksplisit dari para penandatangan untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan Israel.

    Deklarasi yang dipelopori oleh Prancis dan Arab Saudi ini ditandatangani oleh Liga Arab, Uni Eropa, Mesir, Qatar, Yordania, Turki, Indonesia, Inggris, Kanada, Irlandia, Spanyol, Italia, Jepang, Brasil, Meksiko, Norwegia, dan Senegal.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/isa)

  • Ilmuwan Harvard Prediksi Pesawat Alien Bakal Serang Bumi Tahun Ini

    Ilmuwan Harvard Prediksi Pesawat Alien Bakal Serang Bumi Tahun Ini

    GELORA.CO – Isu serangan alien ke Bumi kembali mencuat, kali ini dengan jadwal yang mengejutkan: November 2025. Objek antarbintang misterius bernama 3I/ATLAS diduga kuat sebagai pesawat mata-mata alien yang sedang mengintai, menurut studi kontroversial dari segelintir ilmuwan. Jika terbukti benar, dampaknya bisa mengerikan bagi umat manusia.

    Dilaporkan oleh South West News Service, hipotesis yang bikin geger ini diterbitkan pada 16 Juli 2025 di server pracetak arXiv dan memicu perdebatan sengit di kalangan ilmuwan. Ditemukan 1 Juli 2025, 3I/ATLAS melesat menuju Matahari dengan kecepatan fantastis: lebih dari 130.000 mil per jam.

    Awalnya, objek ini dikira komet biasa berdiameter 15 mil, lebih besar dari Manhattan. Namun, di tangan tiga peneliti, termasuk astrofisikawan Harvard terkemuka Avi Loeb, 3I/ATLAS dicurigai sebagai teknologi mata-mata luar angkasa yang menyamar.

    Bukan Kali Pertama Loeb Bikin Heboh

    Nama Avi Loeb memang tak asing lagi dengan teori-teori kontroversial. Sebelumnya, ia sempat menggemparkan dunia sains dengan dugaan bahwa objek antarbintang ʻOumuamua pada 2017 adalah wahana pengintaian buatan alien, didasari bentuk dan akselerasinya yang tak lazim.

    Dalam studi terbarunya bersama Adam Hibberd dan Adam Crowl dari Initiative for Interstellar Studies di London, Loeb kembali berhipotesis bahwa lintasan 3I/ATLAS juga mengindikasikan asal-usul alien. Kecepatan objek ini jauh melampaui ʻOumuamua dan objek lain yang pernah terdeteksi.

    “Fakta bahwa objek tersebut memasuki tata surya kita dari sudut yang berbeda dari pendahulunya menawarkan berbagai manfaat bagi kecerdasan ekstraterestrial,” tulis Loeb dalam blognya.

    Salah satunya, 3I/ATLAS akan mendekati Jupiter, Mars, dan Venus, membuka peluang bagi alien untuk menanam gadget mata-mata secara diam-diam.

    Ketika UFO yang diduga menyamar itu mencapai titik terdekat dengan Matahari (perihelion) pada akhir November, ia akan tersembunyi dari pandangan Bumi. “Ini mungkin disengaja untuk menghindari pengamatan detail dari teleskop berbasis Bumi,” tegas Loeb.

    Jika 3I/ATLAS memang ‘artefak teknologi’, Loeb mewanti-wanti, ini bisa jadi pertanda serangan alien dan butuh tindakan defensif. Sayangnya, objek ini melaju terlalu cepat untuk dicegat wahana antariksa Bumi.

    Komet Biasa, Bukan Alien!

    Namun, tak semua ilmuwan sepakat dengan Loeb. Banyak yang membantah asal-usul alien dari objek tersebut dan meyakini 3I/ATLAS hanyalah komet biasa.

    “Semua bukti menunjukkan bahwa ini adalah komet biasa yang terlontar dari tata surya lain, sama seperti miliaran komet yang tak terhitung jumlahnya telah terlontar dari tata surya kita sendiri,” kata Samantha Lawler, astronom dari Universitas Regina, Kanada.

    Bahkan, Loeb sendiri mengakui di blognya bahwa teori wahana mata-mata aliennya masih spekulatif. Ia menyatakan, kemungkinan terbesar 3I/ATLAS adalah objek antarbintang alami, kemungkinan besar komet.

    Para peneliti juga mengingatkan publik agar tidak terlalu cepat percaya pada makalah ini, mengingat belum melalui proses peer-review.

    “Hipotesis ini merupakan latihan yang menarik, dan menyenangkan untuk diteliti, terlepas dari kemungkinan validitasnya,” tulis mereka.

    Meski demikian, kritik pedas datang dari berbagai pihak.

    “Anggapan bahwa itu buatan adalah omong kosong belaka, dan merupakan penghinaan terhadap upaya menarik yang sedang dilakukan untuk memahami objek ini,” ujar Chris Lintott, astronom Universitas Oxford, kepada Live Science.

    Jadi, pesawat alien atau sekadar komet biasa? Waktu akan menjawab, tapi yang jelas, 3I/ATLAS sukses bikin heboh jagat sains!

  • Melawan Merkantilisme Ala Donald Trump

    Melawan Merkantilisme Ala Donald Trump

    Jakarta –

    Dany Rodrick seorang guru besar dan ekonom terkenal dari International Political Economy at Harvard Kennedy School, dalam tulisannya di Project Syndicate tanggal 7 Mei 2025, berjudul “Mercantilism Isn’t All Bad, but Trump’s Version Is the Worst”.

    Rodrick barangkali sedang menumpahkan kekesalannya terhadap Trump, dengan lugas ia mengupas tetang buruknya kebijakan perdagangan yang sedang dijalankan oleh Presiden Donald Trump. Merkantilisme yang dijalankannya mengandung semua kelemahan terburuknya.

    Merkantilisme adalah sebuah paham ekonomi yang muncul di benua Eropa pada pada abad ke-16 hingga abad ke-18, sebelum lahirnya teori ekonomi dan perdagangan modern yang dipelopori oleh Adam Smith (1790) dan David Ricardo (1823). Kata “Merkantilisme” sendiri berasal dari kata Merchant yang mempunyai makna penjual atau pedagang. Gagasan awal Merkantilisme dikenalkan oleh seorang filsuf Perancis Jean Bodin (1596). Dengan bertambahnya uang dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang.

    Dalam perkembangannya, para pemikir merkantilisme mengharuskan setiap negara yang ingin maju, harus melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan negara lain. Mereka berkeyakinan, kalau sumber kekayaan suatu negara adalah hasil dari perdagangan luar negeri. Menjadikan uang sebagai surplus perdagangan sekaligus untuk mempertahankan kekuasaan. Pada akhirnya, merkantilisme melahirkan kebijakan proteksionisme untuk mempertahankan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan.

    Senada dengan itu, Trump dalam setiap pidatonya selalu menyatakan bahwa defisit perdagangan telah mendera perekonomian Amerika Serikat selama bertahun-tahun, menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian Amerika, dan harus segera diakhiri. Trump berkeyakinan bahwa, kebijakan tarif adalah jalan keluar untuk membantu Amerika keluar dari permasalahannya, menggunakan tarif sebagai landasan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mengurangi defisit anggaran negara, menurunkan harga makanan.

    Pandangan Trump terhadap defisit perdagangan dalam konteks perekonomian modern bisa dikatakan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi global. Defisit perdagangan yang menunjukkan kerugian ekonomi mencerminkan pemikiran merkantilisme. Walau begitu, kebijakan Tarif Trump tetaplah berjalan sesuai keinginannya. Dimulai pada 1 Februari 2025, Trump menyatakan national emergency terhadap narkoba dan menggunakan alasan tersebut untuk mengimplementasikan 25% tarif ke Kanada dan Meksiko dan 10% tarif ke China.

    Tarif trump terus berlanjut, mulai menyasar banyak negara. Pada tanggal 2 April 2025, atau yang disebut sebagai Liberation Day, Trump mengeluarkan 2 tarif utamanya, Universal dan Reciprocal tariff. Tarif pertama akan memberlakukan bea masuk sebesar 10% untuk seluruh barang impor dari semua negara di dunia. Sementara itu, untuk reciprocal tariff, AS akan mengenakan bea masuk kepada 60 negara yang selama ini telah membuat Amerika mengalami defisit perdagangan.

    Kebijakan tersebut telah menimbulkan ke gaduhan bagi negara yang terkena dampak tarif yang tinggi. China melakukan retaliasi, yaitu melakukan pembalasan dengan mengenakan tarif impor tambahan pada barang-barang dari AS sebagai respons terhadap tarif impor yang dikenakan oleh AS pada barang-barang China. Sedangkan banyak negara termasuk Indonesia, memilih jalan untuk melakukan negoisasi dengan Pemerintah Amerika Serikat.

    Melawan Merkantilisme ala Donald Trump

    Pilihan untuk melakukan negoisasi yang diambil Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif Trump, tentunya bisa dipahami sebagai kebutuhan jangka pendek, untuk menyelamatkan ekspor Indonesia ke Amerika serikat serta surplus neraca perdagangan. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai angka 8% dari total ekspor Indonesia, tapi kontribusinya mencapai 45 persen terhadap total surplus neraca perdagangan. Kebijakan negoisasi menjadi kebijakan paling aman yang bisa ditempuh.

    Setelah negosiasi selama sekitar tiga bulan penuh yang ujungnya melibatkan langsung Presiden Prabowo, akhirnya Presiden Donald Trump sepakat menurunkan besaran tarif impor resiprokal atas produk-produk Indonesia yang masuk ke AS. Tarif dipangkas dari 32 persen menjadi 19 persen. Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia juga diharuskan membeli produk energi dari AS senilai 15 miliar dollar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dollar AS, dan 50 pesawat produk Boeing 777.

    Kebijakan merkantilisme ala Trump yang diterapkan oleh Amerika, merubah tata kelola perdagangan global dari yang bersifat multilateral menjadi unilateral, mengabaikan peran WTO sebagai regulator utama perdagangan internasional. Kondisi ini memunculkan kembagi gagasan paham Autarki ekonomi, sebuah negara harus mampu berkembangan secara mandiri, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Indonesia memiliki modal yang kuat untuk bisa mengantisipasi kebijakan “Koboi” merkantilisme yang sedang dijalankan oleh Trump.

    Pertama, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah sudah sepatutnya memiliki kemampuan untuk menghasilkan kebutuhan hidupnya secara mandiri, tanpa harus bergantung pada negara lain. Dengan kata lain, Kebijakan swasembada pangan selalu menjadi target pembangunan yang hendak dicapai, semenjak Pemerintahan orde baru. Bahkan Presiden Prabowo menargetkan tidak hanya swasembada pangan tapi juga energi. Sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan pangan dan energi dalam negeri secara mandiri.

    Kedua, pilihan kebijakan hilirisasi di Indonesia sudah tepat. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sumber daya alam dengan mengolahnya menjadi produk yang lebih bernilai sebelum diekspor. Hilirisasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, mendorong pertumbuhan industri manufaktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Tumbuhnya industri dalam negari akan memperkuat kebijakan subsitusi impor. memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Ketiga, Pentingnya langkah diversifikasi hubungan perdagangan Indonesia dengan berbagai negara mitra penting untuk dilanjutkan. Starategi ini sebagai upaya untuk memperluas cakupan perdagangan dan investasi internasional jangka panjang di tengah lanskap global yang penuh ketidakpastian. Pemerintah perlu terus mengoptimalkan kerja sama internasional melalui berbagai forum ekonomi besar seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU CEPA). Selain itu, mengoptimalkan peran BRICS sebagai aliansi strategis negara-negara di luar blok ekonomi tradisional, untuk mendorong reformasi tata kelola global yang lebih inklusif.

    Di akhir tulisannya, Rodick menulis, kebijakan tarif Trump yang kacau dan tidak terorganisir tidak banyak membantu meningkatkan investasi penting dan strategis di Amerika Serikat. Merkantilismenya tidak akan bermanfaat karena justru merupakan kelemahan terburuk yang dimilikinya. Jadi sesungguhnya Indonesia memiliki modal yang kuat dan kesempatan untuk mengantisipasi buruknya praktek Merkantilisme yang sedang dijalankan oleh Trump.

    Oleh: Handi Risza
    Wakil Rektor Universitas Paramadina

    Lihat juga Video Trump Ancam Kanada yang Akan Akui Palestina dengan Tarif Dagang

    (hns/hns)

  • Presiden Abbas Puji Deklarasi Bersama Pengakuan Negara Palestina: Langkah Bersejarah

    Presiden Abbas Puji Deklarasi Bersama Pengakuan Negara Palestina: Langkah Bersejarah

    JAKARTA – Presiden Mahmoud Abbas mengapresiasi deklarasi sejumlah negara dalam pernyataan bersama terkait pengakuan negara Palestina, menilai hal tersebut sebagai langkah bersejarah.

    Selain pengakuan Negara Palestina dengan implementasi solusi dua negara, pernyataan bersama tersebut juga menyerukan negara lain yang belum mengakui Negara Palestina untuk mengikuti langkah serupa, mendesak gencatan senjata segara di Gaza.

    Presiden Abbas memuji sikap berani negara-negara sahabat ini yang menegaskan komitmen terhadap visi solusi dua negara dan perdamaian berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

    Presiden Abbas sendiri menegaskan kembali komitmennya terhadap janji-janji yang telah dibuatnya untuk mewujudkan hal tersebut.

    “Pengakuan Negara Palestina oleh negara-negara ini, atau deklarasi kesediaan mereka untuk mengakui Negara Palestina, merupakan langkah bersejarah menuju tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif serta memperkuat upaya internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata Presiden Abbas dikutip dari WAFA 30 Juli.

    Presiden Abbas mengajak negara-negara lain untuk bergabung dalam seruan ini, berkontribusi dalam memajukan proses politik berdasarkan solusi dua negara, guna memastikan keamanan dan stabilitas bagi seluruh rakyat di kawasan.

    Diberitakan sebelumnya, lima belas negara, termasuk Finlandia, Kanada, Australia dan sejumlah negara Eropa menandatangani deklarasi bersama yang dipimpin Prancis, menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditawan Hamas dan dorongan internasional baru untuk solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

    “Kami, Menteri Luar Negeri Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol, menegaskan kembali komitmen teguh kami terhadap visi solusi dua negara,” ujar Kementerian Luar Negeri Prancis, melansir Anadolu.

    Para menteri luar negeri dari 15 negara tersebut pada Selasa malam mengeluarkan pernyataan bersama menyusul konferensi tingkat tinggi mengenai implementasi solusi dua negara di Markas PBB, New York yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

    “Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di media sosial X, dikutip dari Daily Sabah.

    Menurut pernyataan bersama tersebut, para penandatangan menggarisbawahi, dua negara demokratis, Israel dan Palestina, harus hidup berdampingan secara damai di dalam perbatasan yang aman dan diakui secara internasional, sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

    Mereka juga menekankan pentingnya menyatukan Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina.

  • Pertama Kali Negara-negara Arab Kecam Hamas, Dipelopori Prancis-Saudi

    Pertama Kali Negara-negara Arab Kecam Hamas, Dipelopori Prancis-Saudi

    Jakarta –

    Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki, kompak mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Mereka juga menyerukan kelompok militan Palestina tersebut untuk melucuti persenjataannya dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.

    Dilansir The Independent, Kamis (31/7/2025), deklarasi yang dikeluarkan dalam konferensi internasional di Markas PBB di New York pada Selasa (29/7) waktu AS tersebut, menandai kecaman pertama terhadap kelompok Hamas dari negara-negara Arab.

    Prancis, yang bersama Arab Saudi, menjadi ketua konferensi internasional itu, menyebut deklarasi tersebut “bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.” Prancis pun menyerukan negara-negara anggota PBB untuk mendukung deklarasi yang menguraikan langkah-langkah konkret menuju implementasi solusi dua negara itu.

    “Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengutuk 7 Oktober, menyerukan perlucutan senjata Hamas, menyerukan pengucilannya dari pemerintahan Palestina, dan dengan jelas menyatakan niat mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa mendatang,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

    Namun, meskipun deklarasi tersebut mencakup janji umum untuk “integrasi regional penuh” dan “langkah-langkah konkret dalam mempromosikan pengakuan bersama, koeksistensi damai, dan kerja sama di antara semua negara di kawasan,” deklarasi tersebut tidak memuat niat eksplisit dari para penandatangan untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan Israel.

    Deklarasi yang dipelopori oleh Prancis dan Arab Saudi ini ditandatangani oleh Liga Arab, Uni Eropa, Mesir, Qatar, Yordania, Turki, Indonesia, Inggris, Kanada, Irlandia, Spanyol, Italia, Jepang, Brasil, Meksiko, Norwegia, dan Senegal.

    Langkah pertama yang diuraikan dalam deklarasi tersebut adalah mengakhiri perang 22 bulan antara Israel dan Hamas.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian bunyi deklarasi tersebut.

    “Setelah gencatan senjata, sebuah komite administratif transisi harus segera dibentuk untuk beroperasi di Gaza di bawah naungan Otoritas Palestina,” bunyi deklarasi tersebut.

    “Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

    Deklarasi tersebut mendukung pengerahan misi stabilisasi internasional sementara, yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB, dan menyambut baik “kesiapan yang diungkapkan oleh beberapa negara anggota untuk menyumbangkan pasukan.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Provinsi Terpadat di Kanada Batalkan Kontrak Senilai Rp1,4 Triliun dengan Starlink

    Provinsi Terpadat di Kanada Batalkan Kontrak Senilai Rp1,4 Triliun dengan Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA —  Provinsi Ontario, Kanada, resmi membatalkan kontrak senilai US$68,12 juta atau Rp1,4 triliun untuk layanan internet satelit berkecepatan tinggi Starlink milik Elon Musk.

    Langkah tersebut diambil untuk memenuhi janji retaliasi terhadap tarif yang dikenakan Amerika Serikat pada produk-produk Kanada.

    Menteri Energi dan Pertambangan Ontario Stephen Lecce mengkonfirmasi penghentian kesepakatan layanan internet satelit tersebut. Lecce, yang mengawasi konektivitas broadband di provinsi terpadat Kanada ini, tidak mengungkapkan biaya untuk mengakhiri perjanjian tersebut.

    “Kami membatalkan kontrak tersebut karena alasan-alasan yang telah dia sebutkan sebelumnya. Kami membela Kanada,” kata Lecce, Kamis (31/7/2025).

    Sebelumnya, kontrak yang ditandatangani pada November 2024 ini dimaksudkan untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi kepada 15.000 rumah dan bisnis di komunitas terpencil Ontario.

    Kesepakatan ini juga mencakup akses Starlink untuk First Nations terpencil, setelah uji coba yang menjanjikan pada 2020 di Pikangikum First Nation yang menunjukkan internet berkecepatan tinggi berfungsi dalam 15 menit setelah pengiriman perangkat keras menurut laporan Independent

    Premier Doug Ford telah mengancam akan membatalkan kesepakatan tersebut pada Februari, menyusul pengenaan tarif oleh Presiden AS Donald Trump terhadap impor Kanada. Pembatalan kemudian ditunda setelah Trump menyetujui jeda tarif selama 30 hari. 

    Dalam perkembangan lain, NASA menaruh perhatian terhadap Starlink yang disebut mengikis lapisan ozon Bumi saat mereka keluar dari orbit. Hal ini diungkapkan oleh studi yang didanai NASA dan diterbitkan dalam Geophysical Research Letters pada Juni 2024.

    Satelit Starlink yang mencapai akhir masa pakainya terbakar di atmosfer Bumi dan meninggalkan partikel kecil aluminium oksida. Partikel-partikel ini kemudian turun ke lapisan ozon, yang berfungsi menyerap radiasi ultraviolet berbahaya.

    Para peneliti – yang berasal dari University of Southern California – menemukan jumlah oksida ini meningkat delapan kali lipat dari 2016 hingga 2022. Namun, tidak semua dari partikel ini disebabkan oleh Starlink meskipun satelit Elon Musk itu memiliki armada terbesar.

    Menurut data yang dikumpulkan oleh astrofisikawan Jonathan McDowell, dari sekitar 10.000 objek aktif di orbit rendah Bumi, lebih dari 7.750 di antaranya merupakan milik Starlink.

    Laporan Space.com mengatakan perusahaan tersebut saat ini memiliki izin untuk meluncurkan 12.000 satelit lagi dan berencana menambah hingga 42.000 satelit pada masa mendatang.

    Perlu diketahui, satelit-satelit ini dirancang untuk bertahan sekitar 5 tahun. Sebuah satelit seberat 550 pon disebut akan melepaskan sekitar 66 pon partikel nano aluminium oksida saat masuk kembali ke atmosfer.

    Satelit-satelit Starlink juga menjadi semakin berat seiring waktu, dengan versi terbaru memiliki berat sekitar 2.760 pon.

    Aluminium tersebut sebagian besar akan dilepaskan di ketinggian antara 30 hingga 50 mil di atas permukaan Bumi. Namun, kemudian akan melayang turun ke lapisan ozon, yang diperkirakan memakan waktu sekitar 30 tahun.

    Dampaknya dikatakan sudah mulai terlihat — satelit yang terbakar pada tahun 2022 menyebabkan peningkatan kadar aluminium di atmosfer sebesar 29,5% di atas tingkat alami. Para peneliti bahkan menyebut situasinya akan semakin buruk.

    Salah satu penulis studi Geophysical Research Letters Joseph Wang berkomentar kondisi ini menjadi perhatian karena banyaknya satelit yang akan diluncurkan di masa depan.

    “Kami memperkirakan kelebihan tahunan lebih dari 640% dibandingkan tingkat alami. Berdasarkan proyeksi tersebut, kami sangat khawatir,” kata Wang.

  • FBI Buka Kantor di Selandia Baru, China Jadi Alasan

    FBI Buka Kantor di Selandia Baru, China Jadi Alasan

    Jakarta –

    Biro Investigasi Federal Amerika Serikat, atau FBI membuka kantor permanen di Selandia Baru. Direktur FBI Kash Patel membuka resmi kantor tersebut pada hari Kamis (31/7). Pembukaan kantor ini dilatarbelakangi alasan perlunya badan intelijen yang sepaham untuk melawan kebangkitan China.

    Patel telah menghabiskan beberapa hari terakhir di ibu kota Selandia Baru, Wellington untuk bertemu dengan para menteri senior pemerintah serta pimpinan intelijen dan pejabat penegak hukum.

    “Beberapa isu global terpenting di zaman kita adalah isu yang sedang dikerjakan bersama oleh Selandia Baru dan Amerika,” kata Patel dalam sebuah video yang dirilis oleh Kedutaan Besar AS di Wellington.

    Patel secara khusus menekankan “melawan CCP” sebagai prioritas, merujuk pada Chinese Communist Party (CCP) atau Partai Komunis China.

    Selandia Baru adalah anggota aliansi berbagi intelijen “Five Eyes” bersama Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia.

    “FBI tidak dapat melakukannya sendiri,” kata Patel, dilansir kantor berita AFP, Kamis (31/7/2025).

    Kedutaan Besar AS di Wellington mengatakan bahwa kantor FBI tersebut akan menyelidiki “terorisme, kejahatan siber dan penipuan, kejahatan terorganisir dan pencucian uang, eksploitasi anak, dan ancaman intelijen asing”.

    Ini juga akan mencakup kemitraan FBI di Antartika, Samoa, Niue, Kepulauan Cook, dan Tonga.

    Menteri yang bertanggung jawab atas badan intelijen Selandia Baru, Judith Collins, mengatakan bahwa FBI adalah mitra intelijen yang berharga.

    FBI memiliki ratusan agen khusus yang tersebar di seluruh dunia.

    (ita/ita)

  • Kanada Akan Akui Negara Palestina, Israel Meradang

    Kanada Akan Akui Negara Palestina, Israel Meradang

    Jakarta –

    Pemerintah Israel mengecam keras pengumuman Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney bahwa negara itu akan mengakui negara Palestina pada September mendatang.

    “Perubahan dalam posisi pemerintah Kanada saat ini adalah hadiah bagi Hamas dan membahayakan upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan kerangka kerja untuk pelepasan sandera,” tulis Kementerian Luar Negeri Israel dalam unggahan di media sosial X, dilansir media The Times of Israel, Kamis (31/7/2025).

    Iddo Moed, Duta Besar Israel untuk Kanada, mengatakan bahwa Israel “tidak akan tunduk pada kampanye tekanan internasional yang menyimpang terhadapnya.”

    “Kami tidak akan mengorbankan keberadaan kami dengan mengizinkan pengakuan negara jihadis di tanah leluhur kami yang mengupayakan penghancuran kami,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    “Mengakui negara Palestina di tengah tidak adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, lembaga yang berfungsi, atau kepemimpinan yang baik, berarti memberi penghargaan dan melegitimasi kebiadaban Hamas yang mengerikan,” lanjut Moed. “Ini menghukum warga Israel dan Palestina yang menjadi korban Hamas, dan membenarkan Hamas,” ujarnya.

    Sementara itu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyambut pengumuman Carney tersebut. Dalam panggilan telepon dengan Carney, menurut kantor berita resmi Palestina, WAFA, yang mengutip Abbas, pemimpin Palestina tersebut mengatakan langkah itu akan “meningkatkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di wilayah tersebut.”

    Pengumuman Carney ini disampaikan setelah deklarasi serupa oleh sesama negara G7, Prancis dan Inggris, seiring meningkatnya kemarahan di antara sekutu-sekutu Israel atas situasi kemanusiaan di Gaza.

    Carney mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga harapan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina, tujuan lama Kanada yang “terkikis di depan mata kita.”

    “Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney, dilansir kantor berita AFP, Kamis (31/7/2025).

    Hal ini menjadikan Kanada negara ketiga, setelah pengumuman terbaru oleh Prancis dan Inggris, yang akan mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)