Xcloud.id

Negara: Kanada

  • IPC Nyatakan Gaza Resmi Dilanda Bencana Kelaparan

    IPC Nyatakan Gaza Resmi Dilanda Bencana Kelaparan

    GELORA.CO -Lembaga pemantau kelaparan global Integrated Food Security Phase Classification (IPC) menyatakan Kota Gaza dan sekitarnya secara resmi mengalami kelaparan. Jumlah warga yang terdampak diperkirakan akan terus meningkat.

    Dalam laporan yang dirilis Jumat, 22 Agustus 2025, IPC menyebutkan 514.000 orang, atau hampir seperempat penduduk Gaza, sudah mengalami kelaparan. Angka ini diperkirakan naik menjadi 641.000 pada akhir September.

    Dari jumlah itu, sekitar 280.000 orang berada di wilayah utara Gaza, termasuk Kota Gaza, yang disebut paling parah terdampak setelah hampir dua tahun perang antara Israel dan Hamas.

    Ini menjadi pertama kalinya IPC menetapkan status kelaparan di luar benua Afrika. Menurut IPC, kondisi kelaparan berpotensi menyebar ke wilayah tengah dan selatan, termasuk Deir al-Balah dan Khan Younis, pada akhir bulan depan.

    “Ini adalah bencana kelaparan yang sebenarnya bisa dicegah, seandainya bantuan diizinkan masuk,” kata Tom Fletcher, Kepala Kemanusiaan PBB, dikutip Reuters, Sabtu 23 Agustus 2025.

    Fletcher menegaskan makanan menumpuk di perbatasan Gaza akibat hambatan sistematis dari Israel.

    Namun, pemerintah Israel membantah laporan IPC. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut temuan itu “kebohongan nyata” dan menuding laporan tersebut bias karena datanya banyak bersumber dari Hamas. 

    Menurut Netanyahu, Israel tidak memiliki kebijakan kelaparan dan justru sejak awal perang sudah mengizinkan 2 juta ton bantuan masuk ke Jalur Gaza, atau setara lebih dari satu ton per orang.

    Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menilai Hamas sengaja memanfaatkan isu kelaparan untuk menekan Israel secara politik. Meski begitu, AS menegaskan tetap fokus menyalurkan bantuan kepada warga Gaza.

    IPC sendiri merupakan inisiatif gabungan 21 organisasi bantuan internasional, termasuk badan PBB dan lembaga regional yang didukung pendanaan dari Uni Eropa, Jerman, Inggris, dan Kanada. Sejak berdiri, IPC baru empat kali menetapkan status kelaparan: di Somalia pada 2011, Sudan Selatan pada 2017 dan 2020, serta Sudan pada 2024.

    Menurut IPC, suatu wilayah hanya bisa dikategorikan mengalami kelaparan jika setidaknya 20 persen penduduknya mengalami kekurangan pangan ekstrem, sepertiga anak-anak menderita gizi buruk akut, dan dua dari setiap 10.000 orang meninggal setiap hari akibat kelaparan atau penyakit terkait. 

  • Kecelakaan Bus Wisata di New York, 5 Orang Tewas

    Kecelakaan Bus Wisata di New York, 5 Orang Tewas

    Jakarta –

    Kecelakaan bus wisata terjadi di New York, Amerika Serikat. Lima penumpang bus wisata tewas pada hari Jumat (22/8) waktu setempat ketika pengemudi bus lengah dan mengalami kecelakaan di jalan raya negara bagian New York.

    Kecelakaan itu terjadi sekitar 40 kilometer di sebelah timur Buffalo saat para turis kembali ke New York City setelah mengunjungi tempat wisata populer, Air Terjun Niagara.

    Para penumpang berasal dari India, China, dan Filipina, kata pihak berwenang, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (23/8/2025).

    “Diduga pengemudi lengah, kehilangan kendali, melakukan koreksi berlebihan, dan berakhir… di sana,” kata komandan polisi negara bagian New York, Mayor Andre Ray, di lokasi kejadian, Jumat malam waktu setempat, saat mengumumkan jumlah korban untuk pertama kalinya.

    Tidak ada orang lain yang berada dalam kondisi yang mengancam jiwa, kata Ray. Beberapa penumpang menerima perawatan medis dan telah dipulangkan.

    Media AS melaporkan bahwa 54 orang berada di dalam bus ketika kecelakaan terjadi dan tidak ada anak-anak yang tewas.

    Bus tersebut telah melakukan perjalanan ke Air Terjun Niagara, di perbatasan dengan Kanada, dan sedang dalam perjalanan pulang ketika kecelakaan terjadi di jalan raya dekat Pembroke.

    Delapan helikopter terlibat dalam upaya penyelamatan, kata Margaret Ferrentino, presiden Mercy Flight, penyedia layanan nirlaba ambulans udara, kepada AFP.

    “Pengemudinya selamat dan sehat — kami sedang bekerja dengannya. Kami yakin kami memiliki gambaran yang baik tentang apa yang terjadi, mengapa bus kehilangan kendali. Kami hanya ingin memastikan semua detail diselidiki secara menyeluruh,” kata seorang juru bicara kepolisian.

    Gubernur Negara Bagian New York, Kathy Hochul mengatakan timnya sedang berkoordinasi dengan kepolisian negara bagian dan para pejabat setempat “yang sedang berupaya menyelamatkan dan memberikan bantuan kepada semua orang yang terlibat.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Polda Jabar Bongkar Jasa SEO Promosi Situs Judi Online

    Polda Jabar Bongkar Jasa SEO Promosi Situs Judi Online

    BANDUNG – Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Jawa Barat mengungkap jasa jaringan layanan search engine optimization (SEO) yang digunakan untuk mengoptimalkan situs judi online. 

    Plt Kabid Humas Polda Jabar Kombes Irfan Nurmansyah mengatakan pihaknya berhasil meringkus enam orang tersangka yang ditangkap di sejumlah wilayah, termasuk di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang.

    “Modus operandi mereka adalah menggunakan SEO untuk menaikkan peringkat situs judi online di mesin pencari sehingga muncul di halaman pertama pencarian,” kata Irfan dilansir ANTARA, Jumat, 22 Agustus.

    Irfan mengatakan sindikat tersebut beroperasi sejak 2023 hingga 2025 dengan modus menaikkan peringkat situs judi online di mesin pencari agar mudah ditemukan masyarakat.

    Ia mengungkapkan para tersangka mengelola situs bernama Garuda Website yang mengiklankan lima situs judi online. 

    “Setiap situs menghasilkan keuntungan Rp10 hingga 15 juta per bulan dengan total keuntungan mencapai sekitar Rp500 juta selama dua tahun,” kata dia.

    Sementara itu, Kasubdit 2 Ditresiber Polda Jabar AKBP Afrito Marbaro menegaskan pihaknya masih mengembangkan penyelidikan untuk menelusuri jaringan internasional, termasuk yang beroperasi di Kamboja dan Kanada.

    Arfito mengatakan penyidik juga mengamankan barang bukti seperti 11 unit laptop, delapan unit handphone, 59 kartu visa, satu rekening BCA, uang tunai senilai Rp7 juta, serta dua kendaraan roda empat. 

    “Beberapa rekening tampungan juga telah diajukan untuk diblokir. Polda Jabar berkomitmen untuk terus mengusut tuntas jaringan perjudian online ini demi melindungi masyarakat dari dampak negatifnya,” katanya.

     

  • Picu Kontroversi, ADB Danai Tambang Emas dan Tembaga Rp6,7 Triliun

    Picu Kontroversi, ADB Danai Tambang Emas dan Tembaga Rp6,7 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Pembangunan Asia (ADB) resmi menyetujui paket pendanaan senilai US$410 juta atau sekitar Rp6,7 triliun untuk pengembangan tambang tembaga dan emas Reko Diq di Provinsi Balochistan, Pakistan, Jumat (21/8/2025).

    Keputusan ini menandai langkah besar dalam pengembangan salah satu cadangan mineral terbesar di dunia, sekaligus memicu sorotan tajam terkait risiko pelanggaran hak asasi manusia dan dampak lingkungan.

    Reko Diq, yang terletak di wilayah selatan Pakistan, selama puluhan tahun disebut-sebut sebagai salah satu potensi tambang terbuka terbesar yang belum tergarap. Proyek ini ditargetkan memulai produksi pada 2028 dan digadang-gadang akan menjadi tambang tembaga terbesar kelima di dunia.

    Presiden ADB Masato Kanda menyebut dukungan ini sebagai terobosan penting bagi perekonomian Pakistan.

    “Reko Diq akan membantu rantai pasokan mineral penting, sekaligus mendorong transisi energi bersih dan menggerakkan inovasi digital,” kata Kanda dalam pernyataan resminya, sebagaimana dikutip AFP.

    “Paket ini adalah game-changer bagi Pakistan… menjadi landasan transisi negara menuju ekonomi yang lebih tangguh dan terdiversifikasi.”

    Dari total paket US$410 juta tersebut, US$300 juta diberikan dalam bentuk pinjaman kepada perusahaan asal Kanada, Barrick, yang mengelola proyek ini, sementara US$110 juta lainnya dialokasikan sebagai jaminan kredit bagi pemerintah lokal.

    Meski menjanjikan keuntungan besar, proyek ini berjalan di wilayah yang sarat konflik. Balochistan telah lama diguncang pemberontakan separatis, dengan latar belakang ketidakpuasan terhadap pembagian hasil sumber daya alam.

    Selama bertahun-tahun, proyek-proyek energi dan infrastruktur di provinsi tersebut, terutama yang didukung China, kerap menjadi sasaran serangan bersenjata.

    Fakta bahwa Balochistan kaya akan hidrokarbon dan mineral tak otomatis membuat masyarakatnya sejahtera. Sekitar 70% dari 15 juta penduduk provinsi itu hidup di bawah garis kemiskinan, sebuah ironi yang semakin menyulut ketidakpuasan sosial.

    Kritik keras pun bermunculan dari kelompok masyarakat sipil. Sedikitnya tiga lusin organisasi, termasuk MiningWatch Canada dan Asia-Pacific Network of Environmental Defenders, menuntut ADB dan International Finance Corporation menunda investasinya.

    Dalam surat terbuka yang dipublikasikan Selasa lalu, mereka menegaskan: “Proyek ini berisiko memperburuk ketidakamanan bagi pembela HAM serta berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan sosial.”

    Di sisi lain, militer Pakistan justru makin gencar menggaungkan potensi negara itu sebagai pusat mineral dan logam tanah jarang. Kepala militer Pakistan bahkan tengah memanfaatkan momentum ini dalam negosiasi tarif perdagangan dengan Presiden AS Donald Trump.

    Bagi pemerintah Pakistan, Reko Diq sejak lama dipromosikan sebagai pilar utama strategi kebangkitan ekonomi nasional. Namun, perjalanan proyek ini penuh hambatan, mulai dari sengketa hukum, birokrasi yang rumit, hingga perdebatan antara pemerintah pusat dan daerah.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemasan BPA Mengancam Kesehatan, Forum PBB Usulkan Pelarangan Total

    Kemasan BPA Mengancam Kesehatan, Forum PBB Usulkan Pelarangan Total

    Jakarta: Zat kimia Bisfenol A (BPA) yang banyak digunakan pada kemasan plastik polikarbonat terbukti membahayakan kesehatan. Penelitian menunjukkan 93 persen populasi dunia memiliki jejak BPA di tubuh mereka, yang berisiko memicu gangguan hormon, kerusakan otak anak, hingga kanker.

    Kekhawatiran ini menjadi sorotan 85 negara dalam pertemuan Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5) – forum resmi PBB untuk mengatasi polusi plastik. Selain polusi plastik, forum ini juga membahas bahan kimia berbahaya pada kemasan plastik untuk manusia dan lingkungan. Salah satu agenda utama adalah finalisasi larangan total BPA secara global.

    BPA telah digunakan sejak 1950-an untuk membuat plastik keras seperti galon guna ulang, botol minum, dan wadah makanan. Zat ini mudah berpindah ke makanan atau minuman, apalagi jika terkena panas, sinar matahari, pH asam, atau digunakan berulang. Galon yang dipakai lebih dari setahun tercatat mengalami migrasi BPA dalam jumlah berbahaya.

    “BPA akan luruh saat bersentuhan dengan air, dan prosesnya semakin cepat jika terkena panas atau dicuci berulang,” ujar Profesor Mochamad Chalid, pakar polimer Universitas Indonesia.

    BPA meniru hormon estrogen, memicu ketidakseimbangan hormon yang berdampak pada kesuburan, metabolisme, dan fungsi otak. Anak-anak serta ibu hamil menjadi kelompok paling rentan. Studi juga mengaitkan BPA dengan penurunan kecerdasan, gangguan perilaku, diabetes, penyakit jantung, dan kanker.
     

    Pada pertemuan INC-5.1 di Busan, Korea Selatan, 85 negara sepakat memasukkan BPA ke “Daftar 1 Bahan Kimia Berbahaya” dan mendorong larangan total. Proposal yang dipimpin Norwegia ini didukung Uni Eropa, Australia, Kanada, dan negara-negara Afrika. Naskah negosiasi juga mengatur kewajiban pelabelan kandungan BPA untuk memberi konsumen informasi jelas.

    Indonesia sudah mengatur kewajiban label peringatan pada galon polikarbonat melalui Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024. Namun aturan itu baru berlaku 2028, memberi masa transisi empat tahun bagi produsen.

    Pertemuan INC-5.2 yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada bulan Agustus menjadi momen penentu untuk menetapkan jadwal penghapusan bertahap, dukungan teknis bagi negara berkembang, serta sistem pemantauan.

    Upaya ini diharapkan membuka jalan menuju era kemasan plastik yang lebih aman, melindungi kesehatan masyarakat, dan mengurangi paparan bahan kimia berbahaya di seluruh dunia.

    Jakarta: Zat kimia Bisfenol A (BPA) yang banyak digunakan pada kemasan plastik polikarbonat terbukti membahayakan kesehatan. Penelitian menunjukkan 93 persen populasi dunia memiliki jejak BPA di tubuh mereka, yang berisiko memicu gangguan hormon, kerusakan otak anak, hingga kanker.
     
    Kekhawatiran ini menjadi sorotan 85 negara dalam pertemuan Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5) – forum resmi PBB untuk mengatasi polusi plastik. Selain polusi plastik, forum ini juga membahas bahan kimia berbahaya pada kemasan plastik untuk manusia dan lingkungan. Salah satu agenda utama adalah finalisasi larangan total BPA secara global.
     
    BPA telah digunakan sejak 1950-an untuk membuat plastik keras seperti galon guna ulang, botol minum, dan wadah makanan. Zat ini mudah berpindah ke makanan atau minuman, apalagi jika terkena panas, sinar matahari, pH asam, atau digunakan berulang. Galon yang dipakai lebih dari setahun tercatat mengalami migrasi BPA dalam jumlah berbahaya.

    “BPA akan luruh saat bersentuhan dengan air, dan prosesnya semakin cepat jika terkena panas atau dicuci berulang,” ujar Profesor Mochamad Chalid, pakar polimer Universitas Indonesia.
     
    BPA meniru hormon estrogen, memicu ketidakseimbangan hormon yang berdampak pada kesuburan, metabolisme, dan fungsi otak. Anak-anak serta ibu hamil menjadi kelompok paling rentan. Studi juga mengaitkan BPA dengan penurunan kecerdasan, gangguan perilaku, diabetes, penyakit jantung, dan kanker.
     

     
    Pada pertemuan INC-5.1 di Busan, Korea Selatan, 85 negara sepakat memasukkan BPA ke “Daftar 1 Bahan Kimia Berbahaya” dan mendorong larangan total. Proposal yang dipimpin Norwegia ini didukung Uni Eropa, Australia, Kanada, dan negara-negara Afrika. Naskah negosiasi juga mengatur kewajiban pelabelan kandungan BPA untuk memberi konsumen informasi jelas.
     
    Indonesia sudah mengatur kewajiban label peringatan pada galon polikarbonat melalui Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024. Namun aturan itu baru berlaku 2028, memberi masa transisi empat tahun bagi produsen.
     
    Pertemuan INC-5.2 yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada bulan Agustus menjadi momen penentu untuk menetapkan jadwal penghapusan bertahap, dukungan teknis bagi negara berkembang, serta sistem pemantauan.
     
    Upaya ini diharapkan membuka jalan menuju era kemasan plastik yang lebih aman, melindungi kesehatan masyarakat, dan mengurangi paparan bahan kimia berbahaya di seluruh dunia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Ramai Negara Barat Kecam Israel soal Rencana Ini, Sebut Bawa Kekacauan

    Ramai Negara Barat Kecam Israel soal Rencana Ini, Sebut Bawa Kekacauan

    Jakarta, CNBC Indonesia – 21 Negara menandatangani Pernyataan Bersama yang Mengutuk Proyek Pemukiman Israel di Tepi Barat, Kamis (21/8/2025). Ini termasuk dua negara Barat yang saat ini berencana untuk mengakui Palestina, yaitu Prancis dan Inggris.

    Dalam sebuah pernyataan bersama, London dan Paris, ditambah Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, Australia, Kanada, Italia, yang diikuti juga oleh lembaga multilateral Uni Eropa menyebut persetujuan Israel atas proyek pemukiman besar di Tepi Barat tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional.

    “Kami mengutuk keputusan ini dan menyerukan pembatalannya segera dengan tegas,” kata pernyataan para Menteri Luar Negeri itu

    Pernyataan tersebut mencatat bahwa rencana, yang digaungkan Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, hanya akan membuat solusi dua negara menjadi tidak mungkin dengan membagi negara Palestina dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem.

    “Ini tidak membawa manfaat bagi rakyat Israel,” tegas 22 Menteri Luar Negeri itu. “Sebaliknya, ini berisiko merusak keamanan dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut, membawa kita semakin jauh dari perdamaian.”

    “Pemerintah Israel masih memiliki kesempatan untuk menghentikan rencana E1 agar tidak berlanjut. Kami mendorong mereka untuk segera menarik kembali rencana ini,” tambah mereka.

    Israel menyetujui rencana untuk sebidang tanah seluas sekitar 12 kilometer persegi (lima mil persegi) yang dikenal sebagai E1, tepat di sebelah timur Yerusalem, pada hari Rabu. Rencana itu bertujuan untuk membangun sekitar 3.400 rumah di lahan yang sangat sensitif tersebut, yang terletak di antara Yerusalem dan pemukiman Israel Ma’ale Adumim.

    Semua pemukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan Israel.

    Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah telah mengecam langkah terbaru ini. Kecaman juga datang dari Kepala PBB Antonio Guterres dan Kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina, Philippe Lazzarini.

    “Proyek ini akan sepenuhnya memutus Tepi Barat bagian utara dan tengah dari Tepi Barat bagian selatan – yang berarti tidak akan ada lagi kesinambungan teritorial,” kata Lazzarini.

    Pada hari Kamis, Inggris memanggil duta besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, ke Kementerian Luar Negeri untuk memprotes keputusan tersebut.

    “Jika diterapkan, rencana pemukiman ini akan menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan akan membagi negara Palestina di masa depan menjadi dua, secara kritis merusak solusi dua negara,” kata Kantor Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • HP Buatan RI Sudah Mendunia, Tak Banyak Orang yang Tahu

    HP Buatan RI Sudah Mendunia, Tak Banyak Orang yang Tahu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia ternyata sudah bisa memproduksi HP untuk dijual di pasar global. Merek HP itu tak lain adalah Unplugged, yakni startup asal Limassol, Siprus. 

    Unplugged menghadirkan ponsel bernama ‘UP Phone’ yang fokus pada keamanan privasi pengguna. Dilihat sepintas, UP Phone mengusung desain mirip iPhone dengan panel kamera bergaya ‘boba’. Sisiannya juga melengkung dengan bezel layar tipis, hanya saja tak memiliki Dynamic Island seperti iPhone.

    Dikutip di laman resminya, Unplugged mengklaim UP Phone jauh lebih aman ketimbang iPhone 16 Pro dan Galaxy S25. UP Phone disebut tak memiliki permintaan DNS pihak ketiga. Sementara iPhone 16 Pro dan Galaxy S25 masing-masing disebut memiliki 3.181 dan 1.368 permintaan DNS pihak ketiga.

    Ponsel ini ditenagai chip MediaTek Dimensity 1200. Ukuran layarnya cukup besar 6,67-inci berjenis AMOLED. RAM-nya berkapasitas standar 8GB dengan kapasitas penyimpanan 256GB yang bisa diperluas hingga 1TB.

    Sektor fotografi juga diperhatikan. Kamera utamanya memiliki lensa beresolusi 108MP, ditemani kamera makro 5MP dan wide 8MP. Kebutuhan selfie dan video call mengandalkan kamera depan 32MP.

    UP Phone mengandalkan baterai berkapasitas 4.300 mAh dengan pengisian daya 33W (kabel) dan 15W (tanpa kabel). Fitur lainnya meliputi sertifikasi IP53, koneksi Wi-Fi 6, NFC, eSIM dan SIM Nano, jaringan 5G, slot USB Type-C 2.0, serta speaker ganda.

    Sejauh ini, berdasarkan informasi yang beredar, UP Phone dipasarkan di negara-negara seperti AS dan Kanada.

    Informasi soal UP Phone yang diproduksi di Indonesia diketahui dari laporan Reuters pada Agustus 2025 lalu, berdasarkan keterangan CEO Unplugged Joe Well.

    Foto: Smartphone Unplugged. (Gallery Unplugged)
    Smartphone Unplugged. (Gallery Unplugged)

    Ditekan Trump Bikin Pabrik di AS

    Reuters memuat laporan yang menyebut Unplugged berencana memproduksi UP Phone di Nevada, Amerika Serikat (AS), setelah selama ini mengandalkan manufaktur di Indonesia.

    Meskipun produksi di AS akan menambah biaya tenaga kerja, Unplugged berupaya merakit di Nevada dan bertujuan mempertahankan harga jualnya di bawah US$1.000 (Rp16,2 jutaan). Sebagai perbandingan, ponsel hasil produksi di Indonesia dijual US$989 (Rp16 juta).

    Tak hanya memproduksi ponsel saja di Nevada, CEO Unplugged Joe Weil mengungkapkan langkah berikut perusahaan adalah melakukan pengadaan komponen perangkat.

    “Langkah pertama yang dilakukan adalah perakitan, bertahap melakukan pengadaan komponen,” jelasnya dikutip dari Reuters.

    Sayang, ia tak berbicara banyak soal informasi lain terkait jumlah perangkat yang dirakit dan mitra kerjanya di Nevada. Begitu juga jumlah dana yang dikumpulkan untuk bisa memulai upaya barunya.

    Biaya perakitan smartphone di AS sangat mahal. Ada beberapa alasannya, seperti rantai pasok yang masih berada di Asia dan harga tenaga kerja dalam negerinya yang tinggi.

    Unplugged nampaknya telah memikirkan tantangan ini. Perusahaan berencana melakukan perakitan dengan jumlah yang lebih kecil dan stabil, bukan dengan merilis model baru setiap tahunnya.

    Sementara itu, presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus berupaya agar lebih banyak produsen smartphone bisa merakit langsung perangkatnya di negaranya. Salah satu yang jadi sasaran adalah raksasa asal AS, Apple.

    Trump mendorong inisiatif itu dengan menerapkan beberapa langkah, termasuk dengan ancaman tarif tinggi bagi perusahaan yang menjual barang di AS dan memproduksinya di negara lain.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 21 Negara Ramai-ramai Serukan Israel Batalkan Permukiman di Tepi Barat!

    21 Negara Ramai-ramai Serukan Israel Batalkan Permukiman di Tepi Barat!

    Jakarta –

    Sebanyak 21 negara, termasuk Inggris dan Prancis menandatangani pernyataan bersama yang mengutuk persetujuan Israel atas proyek permukiman besar di Tepi Barat sebagai “tidak dapat diterima dan pelanggaran hukum internasional”.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/8/2025), Israel menyetujui rencana pembangunan sebidang tanah seluas kurang lebih 12 kilometer persegi (lima mil persegi) yang dikenal sebagai E1 di sebelah timur Yerusalem pada hari Rabu lalu.

    “Kami mengutuk keputusan ini dan menyerukan dengan keras pembatalannya segera,” demikian pernyataan para menteri luar negeri, yang juga ditandatangani oleh Australia, Kanada, dan Italia pada Kamis (21/8) waktu setempat.

    Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, dan Swedia juga menandatangani pernyataan tersebut, demikian pula kepala urusan luar negeri Komisi Eropa.

    Pernyataan tersebut menekankan bahwa Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan rencana tersebut “akan membuat solusi dua negara menjadi mustahil dengan memecah belah negara Palestina dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem.”

    “Ini tidak membawa manfaat apa pun bagi rakyat Israel,” kata para menteri luar negeri.

    “Sebaliknya, ini berisiko merusak keamanan dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut, yang semakin menjauhkan kita dari perdamaian,” imbuh mereka dalam pernyataan bersama tersebut.

    “Pemerintah Israel masih memiliki kesempatan untuk menghentikan rencana E1 lebih jauh lagi. Kami mendesak mereka untuk segera mencabut rencana ini,” tambah mereka.

    Rencana tersebut bertujuan untuk membangun sekitar 3.400 rumah di lahan yang sangat sensitif, yang terletak di antara Yerusalem dan permukiman Israel di Maale Adumim.

    Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan dari Israel.

    Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah juga mengecam langkah terbaru tersebut, yang juga dikritik oleh Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Pemerintah Inggris pada hari Kamis memanggil Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely ke Kementerian Luar Negeri untuk memprotes keputusan tersebut.

    “Jika dilaksanakan, rencana permukiman ini akan menjadi pelanggaran berat hukum internasional dan akan memecah belah negara Palestina di masa depan, yang secara kritis merusak solusi dua negara,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan.

    Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Mencapai 62.192 Jiwa’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Pertamina NRE Siap Masuk ke Proyek Pembangkit Nuklir

    Pertamina NRE Siap Masuk ke Proyek Pembangkit Nuklir

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) mengungkapkan kesiapannya untuk ikut terlibat dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

    CEO Pertamina New and Renewable Energy (PNRE), John Anis menyampaikan bahwa nuklir bisa menjadi salah satu sumber energi baru jangka panjang dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional. Namun, ia menekankan aspek regulasi, keamanan, dan penerimaan masyarakat sebagai faktor yang tak boleh diabaikan.

    “Nuklir pun kami siap kalau dibutuhkan. Sebagai energi baru di Indonesia. Kelihatan menarik sebetulnya nuklir, yang penting adalah regulasi dan juga safety dan acceptability dari masyarakat, ini sangat penting. Tapi kalau kita melihat long term, saya rasa kita memang perlu masuk ke nuklir juga,” ujar John dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Kamis (21/8/2025).

    Selain nuklir, PNRE juga menyiapkan rencana pengembangan sumber energi baru seperti hidrogen. Hal ini dapat terwujud dengan kesiapan teknologi dan kolaborasi internasional.

    “Termasuk kami mencari terobosan teknologi dengan berkolaborasi dengan Schlumberger,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sejumlah negara termasuk perusahaan asal Rusia dan Kanada menyampaikan minatnya untuk berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

    Menurut dia, ketertarikan perusahaan-perusahaan tersebut sejalan dengan roadmap atau peta jalan transisi energi yang telah disusun Kementerian ESDM, yang menargetkan operasionalisasi PLTN pertama pada 2034.

    “Kanada, saya udah ketemu sama Menterinya, Rusia, ada beberapa negara lain yang saya tidak bisa ngomongin, karena mereka tidak ingin untuk kita umpan. Tapi kalau Kanada, Rusia, karena sudah terbuka jadi oke. Boleh dong ya,” ujar Bahlil usai acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-9 Selasa (24/6/2025).

    Adapun, rencana RI untuk merealisasikan pembangunan PLTN pertama ini juga diperkuat dengan masuknya proyek PLTN berkapasitas 500 MW di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    “Pada 2034 maksimal, kita itu sudah harus punya nuklir di sektor energi. Bangun power plant. Memang yang model yang kita bangun itu adalah small medium, yang mungkin di angka 300 MW sampai 500 MW. Ini dulu yang kita dorong. Dan itu dulu ya Sumatera sama Kalimantan, di dua tempat, yang sudah kita setujui di RUPTL,” kata Bahlil.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terungkap! Perjanjian ICA-CEPA RI & Kanada Segera Rampung

    Terungkap! Perjanjian ICA-CEPA RI & Kanada Segera Rampung

    Jakarta, CNBCIndonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste Jess Dutton di Jakarta, beberapa waktu lalu, Selasa (19/8).

    Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama ekonomi bilateral antara lain perkembangan perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), potensi kerja sama perdagangan, dan perkembangan negosiasi tarif resiprokal kedua negara dengan Amerika Serikat.

    “Perjanjian ICA-CEPA ini diharapkan mampu membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan perdagangan barang, jasa, serta investasi antara Indonesia dan Kanada,” ujar Menko Airlangga, dalam rilis dikutip, Kamis (22/8/2025).

    Dutton menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas selesainya seluruh proses akhir penyusunan dokumen perjanjian ICA-CEPA. Perjanjian tersebut diharapkan dapat menjadi momentum sekaligus membahas agenda kerja sama di bidang perdagangan, energi, dan keamanan kedua negara.

    Selain itu, Dutton juga mengapresiasi pencapaian Indonesia dalam negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat berupa pengurangan tarif dari 32% menjadi 19%. Selanjutnya, mendiskusikan terkait potensi kerja sama untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Kanada.

    “Pentingnya kolaborasi Pemerintah Indonesia dengan Kanada sebagai landasan kuat dalam meningkatkan hubungan ekonomi bilateral yang saling menguntungkan, sekaligus mendorong diversifikasi kerja sama di berbagai bidang,” pungkas Airlangga.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]