Xcloud.id

Negara: Kanada

  • Tak Seharusnya Batasi Akses Pejabat Palestina ke PBB

    Tak Seharusnya Batasi Akses Pejabat Palestina ke PBB

    Paris –

    Prancis melontarkan kritikan terhadap Amerika Serikat (AS) yang baru saja mengumumkan akan menolak visa untuk para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, yang dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan depan.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot dalam tanggapannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (30/8/2025), mengatakan bahwa seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September mendatang di markas besar PBB di Manhattan, New York.

    “Pertemuan Sidang Umum PBB… seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark.

    Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis, yakni agar AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

    Langkah luar biasa Washington itu muncul saat Prancis bersama beberapa negara sekutu AS lainnya, seperti Inggris, Kanada, dan Australia, berencana memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB yang menggelar pertemuan tahunan di New York pada September mendatang.

    Langkah semacam ini juga menyelaraskan pemerintahan Presiden Donald Trump dengan pemerintah Israel, yang terus melancarkan perang di Jalur Gaza.

    Dalam pengumuman pada Jumat (29/8), pemerintahan Trump menyatakan akan menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh langkah tersebut.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu, dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme, sambil mendorong “pengakuan sepihak” atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.

    Kantor PM Palestina mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS tersebut, yang disebutnya bertentangan dengan “hukum internasional” dan telah melanggar “perjanjian markas besar” PBB.

    Berdasarkan “perjanjian markas besar” PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Otoritas Palestina, dalam tanggapannya, menyerukan AS untuk membatalkan keputusan tersebut.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, pertemuan tingkat tinggi yang digelar secara tahunan, di New York.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Lihat juga Video: Prancis Akan Akui Negara Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Ibu Kota Darurat Dikuasai Geng Bersenjata, DK PBB Turun Tangan

    Ibu Kota Darurat Dikuasai Geng Bersenjata, DK PBB Turun Tangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Jumat (29/8/2025) waktu setempat mulai membahas rancangan resolusi terkait Haiti yang bertujuan memperkuat serta memperluas pasukan internasional yang selama ini kesulitan menekan dominasi geng bersenjata. Namun, sejumlah pakar keamanan Haiti memperingatkan bahwa usulan tersebut masih kabur dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

    Konflik berkepanjangan telah membuat hampir seluruh wilayah Port-au-Prince, ibu kota Haiti, jatuh ke tangan geng bersenjata. Situasi ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang parah: sekitar 1,3 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, ribuan jiwa terbunuh, dan krisis pangan mencapai level kelaparan.

    Rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan Panama itu bertujuan mengubah misi Multinational Security Support (MSS) yang kini terbatas sumber daya menjadi pasukan baru bernama Gang Suppression Force. Sama seperti misi saat ini, pasukan tersebut akan dibiayai melalui kontribusi sukarela internasional, dengan mayoritas personel berasal dari Kenya.

    Namun, terdapat perbedaan penting dalam struktur kepemimpinan. Pasukan baru akan dipimpin oleh Standing Group yang terdiri dari negara-negara penyumbang personel, ditambah Amerika Serikat dan Kanada. Seorang komandan baru juga akan ditunjuk oleh kelompok tersebut, dan sebuah kantor lapangan PBB baru akan dibuka di Port-au-Prince untuk mendukung operasional.

    Resolusi juga meminta Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) menindaklanjuti janji dukungannya melalui bantuan khusus berupa logistik makanan, komunikasi, hingga perlengkapan pertahanan.

    Meski demikian, sejumlah analis Haiti menilai rencana tersebut belum menyentuh masalah mendasar. Ricardo Germain, pakar keamanan independen, menyebut ketidakjelasan soal pendanaan dan mekanisme pergantian kepemimpinan bisa menjadi persoalan serius.

    “Pengalaman sulit Kenya di lapangan mungkin justru membuat calon pengganti enggan mengambil alih,” ujarnya.

    Sementara itu, juru bicara MSS, Jack Ombaka, menyampaikan pihaknya masih mengkaji usulan model baru. “Yang terpenting adalah misi ini mampu menjawab ancaman dan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Haiti,” katanya kepada Reuters.

    Kritik keras datang dari James Boyard, pakar keamanan di Universitas Negeri Haiti. Ia menilai model baru terlalu kabur soal koordinasi dengan aparat lokal, dan menyingkirkan Haiti dari struktur Standing Group dapat mengancam kedaulatan negara.

    “Kita bisa saja berpindah dari rezim demokratis menuju tirani internasional,” ujarnya.

    Boyard juga menekankan perlunya badan pengawas untuk mengantisipasi potensi pelanggaran oleh personel keamanan asing.

    Isu intervensi asing memang sensitif di Haiti. Misi-misi PBB sebelumnya meninggalkan catatan kelam, termasuk pembunuhan warga sipil, skandal pelecehan seksual, hingga manajemen limbah buruk yang memicu epidemi kolera menewaskan lebih dari 9.000 orang.

    Pemerintah Haiti mengatakan akan memberikan tanggapan resmi setelah resolusi diumumkan secara terbuka. Sementara itu, misi AS untuk PBB belum merespons permintaan komentar.

    Saat ini, jumlah personel MSS yang dikerahkan di Haiti masih di bawah 1.000 orang – sebagian besar polisi asal Kenya – jauh lebih sedikit dari target 2.500 personel. Dalam rancangan resolusi, pasukan baru diizinkan menurunkan hingga 5.500 personel, meski belum jelas bagaimana target itu akan dicapai.

    Misi MSS pertama kali disahkan DK PBB pada Oktober 2023, dan polisi Kenya tiba di Haiti pada Juni 2024. Mandat selama 12 bulan misi tersebut sudah diperpanjang, tetapi akan berakhir pada 2 Oktober mendatang.

    Sementara krisis kian memburuk, pemerintah Haiti pada Maret lalu mulai bekerja sama dengan perusahaan militer swasta milik Erik Prince untuk menggunakan drone bermuatan bahan peledak menyerang markas geng. Perusahaan itu kini berencana memperluas operasinya.

    Awal pekan ini, pemimpin geng terkenal Jimmy “Barbecue” Cherizier mengumumkan penarikan pasukannya dari sejumlah wilayah di timur laut Port-au-Prince. Dalam pesan video di media sosial, ia bahkan meminta warga yang dulu mengungsi untuk kembali ke rumah mereka.

    Namun, Boyard menilai langkah itu bermotif ekonomi. “Ia ingin menghidupkan kembali aktivitas di wilayah yang sudah hancur supaya bisa kembali memeras warga, sekaligus menggunakan mereka sebagai tameng manusia untuk menghalangi serangan drone,” ujarnya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden Palestina Dilarang Masuk AS Jelang Sidang Umum PBB

    Presiden Palestina Dilarang Masuk AS Jelang Sidang Umum PBB

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, bulan depan, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8/2025), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB tingkat tinggi yang digelar secara tahunan di markas besar PBB di Manhattan, New York, AS. Tahun ini, Sidang Umum PBB akan digelar pada September mendatang.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Ditegaskan bahwa keputusan semacam itu melanggar “perjanjian markas besar” PBB.

    Berdasarkan “perjanjian markas besar” PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York.

    Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu, dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstrmisme, sambil mendorong “pengakuan sepihak” atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Dikatakan Departemen Luar Negeri AS bahwa mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk “secara konsisten menolak terorisme”, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan bahwa mereka terbuka untuk kembali terlibat “jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel”.

    Lebih lanjut, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut.

    Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS “sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Tok! Pengadilan AS Nyatakan Tarif Global Trump ‘Ilegal’

    Tok! Pengadilan AS Nyatakan Tarif Global Trump ‘Ilegal’

    Washington DC –

    Pengadilan banding federal Amerika Serikat (AS) pada Jumat (29/8) waktu setempat memutuskan bahwa sebagian besar tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump, yang telah menjungkirbalikkan perdagangan global, adalah ilegal.

    Namun demikian, pengadilan AS mengizinkan tarif Trump untuk tetap berlaku saat ini, memberikannya waktu untuk melanjutkan kasus ini ke Mahkamah Agung.

    Dari total 11 panel hakim pengadilan banding AS untuk Sirkuit Federal, seperti dilansir AFP, Sabtu (30/8/2025), sebanyak tujuh hakim menyatakan tarif Trump itu ilegal, sedangkan empat hakim lainnya menyatakan sebaliknya.

    Putusan pengadilan banding AS tersebut memperkuat putusan pengadilan lebih rendah, yang sebelumnya menyatakan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dalam memanfaatkan kekuatan ekonomi darurat untuk mengenakan bea masuk yang luas.

    Namun, para hakim banding AS mengizinkan tarif Trump untuk tetap berlaku hingga pertengahan Oktober, sehingga para pihak dapat membawa kasus ini lebih lanjut ke Mahkamah Agung.

    Putusan pengadilan banding ini menjadi pukulan bagi sang Presiden AS, yang telah menggunakan bea masuk sebagai alat kebijakan ekonomi yang luas.

    Hal ini dapat menimbulkan keraguan atas kesepakatan yang telah dicapai Trump dengan mitra-mitra dagang utama, seperti Uni Eropa.

    Sejak kembali menjabat Presiden AS pada Januari lalu, Trump telah menggunakan Undang-undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk mengenakan tarif kepada hampir semua mitra dagang AS, dengan tarif dasar sebesar 10 persen dan tarif yang lebih tinggi untuk puluhan negara.

    Dia menggunakan wewenang serupa untuk mengenakan tarif terpisah terhadap Meksiko, Kanada, dan China terkait aliran obat-obatan terlarang yang mematikan ke wilayah AS.

    Putusan pengadilan banding AS pada Jumat (29/8) menekankan bahwa “undang-undang tersebut memberikan wewenang yang signifikan kepada Presiden untuk mengambil sejumlah tindakan sebagai respons terhadap keadaan darurat nasional yang ditetapkan, tetapi tidak satu pun dari tindakan ini secara eksplisit mencakup wewenang untuk mengenakan tarif, bea masuk, atau sejenisnya, atau wewenang untuk memungut pajak”.

    Pengadilan Perdagangan Internasional AS, pada Mei lalu, memutuskan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dengan mengenakan pungutan global secara menyeluruh.

    Tarif yang diberlakukan Trump dengan alasan keadaan darurat telah menuai sejumlah gugatan hukum. Putusan pengadilan banding AS itu masih bisa digugat lebih lanjut ke Mahkamah Agung, namun jika akhirnya tarif tersebut dinyatakan ilegal, maka perusahaan-perusahaan kemungkinan akan menuntut ganti rugi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket

    AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat resmi menghapus aturan bebas bea masuk untuk paket di bawah US$800, langkah yang diperkirakan akan menaikkan harga barang e-commerce dan menekan pelaku usaha kecil.

    Melansir Reuters pada Jumat (29/8/2025), berdasarkan aturan baru, U.S. Customs and Border Protection (CBP) mulai memungut tarif normal untuk seluruh impor paket global tanpa memandang nilai, asal negara, maupun moda transportasi sejak Jumat pukul 12:01 waktu setempat. 

    Otoritas hanya menawarkan tarif flat duty antara US$80 hingga US$200 per paket dari kantor pos asing untuk masa transisi enam bulan.

    Kebijakan ini memperluas langkah pemerintahan Presiden Donald Trump yang pada Mei lalu membatalkan fasilitas de minimis khusus untuk paket dari China dan Hong Kong. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membendung masuknya fentanyl dan bahan prekursor narkotika ke AS.

    “Penghapusan celah berbahaya de minimis oleh Presiden Trump akan menyelamatkan ribuan nyawa warga Amerika dengan membatasi arus narkotika dan barang terlarang lain, sekaligus menambah hingga US$10 miliar per tahun pada penerimaan tarif,” ujar Penasihat Perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, Kamis (28/8/2025).

    Seorang pejabat senior pemerintahan menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat permanen dan tidak akan ada pengecualian baru, meski untuk mitra dagang utama AS.

    Aturan de minimis pertama kali diberlakukan pada 1938 dengan batas awal US$5 untuk impor hadiah. Angkanya kemudian dinaikkan menjadi US$200 dan terakhir ke US$800 pada 2015 guna mendorong pertumbuhan bisnis kecil di pasar e-commerce.

    Namun, setelah Trump mengenakan tarif tinggi pada produk asal China di periode pertamanya, model bisnis pengiriman langsung dari pabrik ke konsumen (direct-to-consumer) justru berkembang pesat, terutama oleh perusahaan seperti Shein dan Temu.

    Koalisi industri tekstil AS menyebut penghapusan aturan ini sebagai “kemenangan bersejarah” karena menutup celah yang kerap dimanfaatkan perusahaan fast fashion asing untuk menghindari tarif impor, bahkan dengan produk yang diduga berasal dari praktik kerja paksa.

    CBP mencatat lonjakan signifikan penggunaan fasilitas de minimis, dari 139 juta paket pada tahun fiskal 2015 menjadi 1,36 miliar paket pada tahun fiskal 2024, atau rata-rata hampir 4 juta paket per hari.

    Biaya Lebih Tinggi, Administrasi Bertambah

    Analis ritel memperkirakan akhir dari de minimis akan membuat harga barang di e-commerce meningkat karena beban tarif yang sebelumnya dihindari kini harus dibayar. Kondisi ini bisa menyejajarkan biaya operasional e-commerce dengan peritel besar seperti Walmart yang umumnya mengimpor barang dalam kontainer besar dan sudah dikenakan bea masuk.

    Sejak pembatalan de minimis untuk China dan Hong Kong pada 2 Mei lalu, CBP telah mengumpulkan tambahan bea masuk lebih dari US$492 juta.

    Adapun seluruh paket yang dikirim melalui ekspedisi besar seperti FedEx, UPS, dan DHL akan dikenai tarif penuh. Otoritas menegaskan perusahaan ekspedisi memiliki sistem lebih baik untuk memproses pungutan dibanding kantor pos tradisional.

    Mengacu pada panduan CBP, paket akan dikenai tarif flat US$80 dari negara dengan bea masuk di bawah 16%, seperti Inggris dan Uni Eropa, US$160 untuk paket dari negara dengan tarif 16–25%, seperti Indonesia dan Vietnam.

    Kemudian, tarif sebesar US$200 akan dikenakan untuk paket dari negara dengan tarif di atas 25% termasuk China, Brasil, India, dan Kanada. Namun, mulai 28 Februari 2026 seluruh kantor pos asing wajib beralih ke sistem pungutan berdasarkan nilai (ad valorem).

    Meski ada laporan sejumlah layanan pos asing menangguhkan pengiriman ke AS, pejabat terkait menegaskan pihaknya tengah bekerja sama dengan mitra dagang luar negeri dan US Postal Service untuk meminimalkan gangguan.

    “Memang akan ada masa transisi yang penuh tantangan, tetapi ini sudah menjadi hukum AS,” kata Kelly Ann Shaw, mantan pejabat perdagangan Gedung Putih era Trump yang kini bergabung dengan firma hukum Akin Gump.

  • Diusir dari Australia, Dubes Iran Sebut Tudingan PM Albanese Kebohongan

    Diusir dari Australia, Dubes Iran Sebut Tudingan PM Albanese Kebohongan

    JAKARTA – Duta Besar Iran Ahmad Sadeghi yang diusir dari Australia membantah tuduhan Teheran di balik serangan anti Yahudi (antisemit). Sadeghi menyebut tudingan Ausrralia terkait serangan pembakaran properti di kota Sydney dan Melbourne sebagai kebohongan.

    Australia memberi Sadeghi waktu 72 jam sejak Selasa untuk meninggalkan negara itu. Tiga pejabat kedutaan Iran lainnya diberi waktu tujuh hari untuk pergi.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menerima pengarahan dari Organisasi Intelijen Keamanan Australia (SAIA) pada Senin mengenai bukti pembayaran kepada para penjahat yang menurutnya terkait dengan dua serangan, di sinagoge dan restoran kosher, kepada individu-individu di luar negeri dan Korps Garda Revolusi Islam Teheran.

    “Ini semua tuduhan dan kebohongan yang tidak berdasar,” ujar Sadeghi kepada wartawan dari jaringan televisi lokal Nine and Seven di Bandara Sydney pada Kamis, 28 Agustus malam dilansir Reuters.

    Sebelumnya di Canberra, Sadeghi keluar dari kediamannya untuk mengucapkan selamat tinggal.

    “Saya cinta rakyat Australia, selamat tinggal,” katanya sambil melambaikan tangan ke arah kamera televisi.

    Australia menyatakan akan memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Teheran sebagai organisasi teroris, bergabung dengan Amerika Serikat dan Kanada, yang telah memasukkan IRGC ke dalam daftar hitam.

  • Spotify Kini Punya Fitur DM, Makin Mirip Medsos

    Spotify Kini Punya Fitur DM, Makin Mirip Medsos

    Jakarta –

    Spotify merilis fitur baru yang membuat pengalaman mendengarkan lagu di platform-nya jadi lebih interaktif. Kini pengguna Spotify bisa saling berkirim pesan menggunakan fitur Messages.

    Layaknya fitur direct messages (DM) di platform media sosial seperti Instagram dan X, fitur Messages di Spotify memungkinkan pengguna berkirim pesan tapi dengan tujuan utama untuk berbagi lagu, podcast, dan audiobook rekomendasi dengan teman dan keluarga.

    Pengguna Spotify selama ini sudah sering merekomendasikan lagu favoritnya dengan keluarga dan teman dengan cara membagikan link di media sosial atau aplikasi messaging. Spotify mengatakan fitur Messages diluncurkan untuk melengkapi interaksi tersebut.

    Fitur Messages bisa diakses dengan mengetuk ikon ‘Share’ saat mendengarkan lagu, podcast, atau audiobook di halaman Now Playing. Setelah itu pilih profil teman untuk mengirimkan konten yang direkomendasikan.

    Saat ini fitur berkirim pesan di Spotify hanya mendukung percakapan one-on-one dan pengguna hanya bisa mulai chatting dengan orang yang pernah diajak berbagi konten sebelumnya. Artinya pengguna pernah berinteraksi dengan orang tersebut via playlist kolaborasi, Jam atau Blend sebelum bisa mulai bercakap-cakap di DM.

    Semua konten audio yang dibagikan oleh atau untuk pengguna akan dikumpulkan di inbox Messages yang dapat diakses dengan mengetuk foto profil di sudut kiri atas. Selain pesan dalam bentuk teks, pengguna Spotify juga bisa meninggalkan reaksi emoji ke pesan tertentu.

    Fitur Messages di Spotify Foto: Spotify

    Pengguna bisa memilih untuk menerima atau menolak permintaan pesan yang masuk, memblokir pengguna lain, atau bahkan keluar dari fitur Messages. Pengguna juga bisa melaporkan konten atau pesan yang tidak pantas, seperti dikutip dari The Verge, Rabu (27/8/2025).

    Spotify mengatakan semua pesan yang dikirim akan dilindungi enkripsi standar industri, tapi tidak end-to-end. Platform streaming musik ini juga akan memonitor semua pesan secara proaktif untuk mencegah konten yang berbahaya atau melanggar aturan, serta meninjau pesan yang dilaporkan oleh pengguna.

    Fitur Messages di Spotify tersedia untuk pengguna tier gratis dan Premium. Perlu diingat, fitur ini hanya bisa diakses oleh pengguna berusia 16 tahun ke atas, aturan yang sepertinya diterapkan untuk melindungi pengguna di bawah umur.

    Untuk peluncuran awal, fitur Messages akan digulirkan secara bertahap di negara-negara tertentu di Amerika Selatan dan Amerika Latin. Setelah itu fitur ini akan diperluas ke Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Uni Eropa, Inggris, Australia, dan Selandia Baru dalam beberapa pekan ke depan.

    (vmp/vmp)

  • Negara-negara Besar Dunia Bersatu Melawan China, Ini Penyebabnya

    Negara-negara Besar Dunia Bersatu Melawan China, Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa negara di dunia bersatu melawan China. Koalisi yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), sekutu-sekutunya yang merupakan negara berbahasa Inggris, Jerman, italia, dan Jepang, kompak mengecam 3 perusahaan China atas dugaan peretasan berskala masif.

    Dalam sebuah dokumen setebal 37 halaman yang diterbitkan pada Rabu (27/8), negara-negara tersebut menuduh 3 perusahaan China menyediakan produk dan layanan siber kepada intelijen China, termasuk beberapa unit di bawah Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan Kementerian Keamanan Negara.

    Adapun 3 perusahaan China yang dimaksud adalah Sichuan Juxinhe Network Technology, Beijing Huanyu Tianqiong Information Technology, dan Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology.

    Sichuan Juxinhe telah dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS atas dugaan hubungannya dengan kelompok peretas yang dijuluki “Salt Typhoon”. Kelompok kawakan itu dituduh mencuri sejumlah besar rekaman panggilan telepon warga AS, termasuk komunikasi dari para petinggi di Washington.

    Beijing Huanyu Tianqiong dan Sichuan Zhixin Ruijie diduga terkait dengan insiden kebocoran data baru-baru ini yang belum dapat dijelaskan lebih perinci, dikutip dari Reuters, Kamis (28/8/2025).

    Reuters sebelumnya telah berupaya menghubungi Sichuan Juxinhe, namun tidak berhasil. Reuters juga belum menemukan informasi kontak kedua perusahaan lainnya.

    Menurut rekam jejak sebelumnya, Beijing biasanya menyangkal memberikan sanksi atas aktivitas spionase siber.

    Meskipun para pejabat AS telah mengeluhkan aktivitas peretasan yang terkait dengan China selama beberapa dekade, pelanggaran yang dikaitkan dengan Salt Typhoon tampak sangat luas.

    Seorang senator tahun lalu menggambarkan cakupannya “luar biasa.” Senator lain mengatakan peretasan Salt Typhoon merupakan serangan telekomunikasi terbesar dalam sejarah AS.

    Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal pada Rabu (27/8), pejabat tinggi siber FBI Brett Leatherman mengatakan Salt Typhoon bertanggung jawab atas salah satu pelanggaran spionase siber paling berpengaruh yang pernah dialami AS.

    The Wall Street Journal mengatakan para peretas menargetkan lebih dari 80 negara dan telah menunjukkan berbagai tingkat minat terhadap lebih dari 600 perusahaan.

    AS secara teratur mengecam entitas China dan entitas asing lainnya atas dugaan keterlibatan mereka dalam spionase siber. Kecaman AS kerap dilakukan secara ‘rombongan’ dengan anggota lain dari aliansi intelijen “Five Eyes”.

    Masing-masing adlaah Australia, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru. Pernyataan pada Rabu (27/8) ditandatangani oleh negara-negara tersebut, ditambah dengan Republik Ceko, Finlandia, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Polandia, dan Spanyol.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anjuran Jumlah Minum Air Putih Biar Ginjal Nggak Rusak Menurut Riset

    Anjuran Jumlah Minum Air Putih Biar Ginjal Nggak Rusak Menurut Riset

    Jakarta –

    Air merupakan salah satu kebutuhan paling penting untuk tubuh, terutama ginjal. Dengan minum 1,5-2 liter air per hari untuk mendukung fungsi ginjal.

    Ginjal dapat menyaring sekitar 50 galon atau sekitar 189 liter darah setiap hari, membuang limbah, dan kelebihan cairan melalui urine. Jika tubuh tetap terhidrasi, dapat membantu mengencerkan zat-zat seperti urie dan natrium.

    Bahkan, mengonsumsi air dengan cukup dapat menurunkan risiko seseorang mengalami batu ginjal, infeksi saluran kemih, dan kerusakan ginjal jangka panjang.

    Peneliti dari Australia dan Kanada menunjukkan bahwa asupan cairan yang cukup dapat membantu ginjal membuang limbah lebih efektif dan mengurangi risiko penyakit ginjal kronis. Air menjadi salah satu pilihan paling bermanfaat untuk menjaga kesehatan ginjal.

    Pada orang dengan penyakit ginjal, terutama yang menjalani dialisis atau cuci darah, harus memantau asupan cairan dengan baik. Sebab, ginjal sudah tidak bisa lagi mengatur cairan dengan baik.

    Namun, terlalu banyak minum air putih atau overhidrasi dapat mengencerkan natrium dalam darah dan menyebabkan hiponatremia. Itu merupakan kondisi yang berpotensi berbahaya.

    Berapa Banyak Air yang Dibutuhkan Setiap Hari?

    Umumnya, direkomendasikan minum delapan gelas air putih dalam sehari. Namun, kebutuhan air yang sebenarnya bergantung pada usia, tingkat aktivitas, iklim, dan status kesehatan orang.

    Dikutip dari VNExpress, total asupan cairan harian, termasuk air putih, minuman semacam teh, kopi, sup, atau buah sebaiknya sekitar 3,7 liter atau 15,5 gelas air untuk pria. Sementara untuk wanita, sebanyak 2,7 liter.

    Kebanyakan dokter menyarankan 1,5 hingga 2 liter air putih per hari untuk orang dewasa yang sehat. Mereka yang tinggal di iklim panas atau melakukan aktivitas fisik yang intens, mungkin membutuhkan lebih banyak air.

    Sementara, bagi orang dengan penyakit ginjal stadium akhir mungkin membutuhkan lebih sedikit air. Orang yang rentan terhadap batu ginjal biasanya disarankan untuk menghasilkan setidaknya 2,5 liter urine setiap hari, yang biasanya membutuhkan sekitar 3 liter air.

    Tanda Kebutuhan Air Tercukupi dengan Baik

    Salah satu cara untuk menilai hidrasi sudah terpenuhi adalah dengan mengamati warna urine, biasanya berwarna kuning pucat atau hampir bening. Tanda-tanda lainnya, seperti:

    Buang air kecil enam hingga delapan kali sehari.Tidak merasa haus.Tidak merasa lelah atau pusing.

  • Ikan Nila Cs Asal RI Bisa Kuasai AS-Eropa, Tapi Negara Ini Mengancam

    Ikan Nila Cs Asal RI Bisa Kuasai AS-Eropa, Tapi Negara Ini Mengancam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dinilai punya peluang besar untuk memperluas pasar ekspor ikan tilapia seperti nila dan mujair, khususnya di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Namun, tantangan tetap mengintai, terutama dari Brasil yang pertumbuhan ekspornya tengah melesat.

    Katimja Analis Pasar Luar Negeri, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Helwijaya Marpaung menjelaskan, AS merupakan pasar utama tilapia dunia dengan tingkat serapan yang tinggi. Saat ini, China masih mendominasi dengan pangsa pasar 51,7%, disusul Kolombia, dan Indonesia di posisi ketiga.

    “Karena Amerika Serikat sudah menerapkan (tarif). Jadi kalau kita lihat dari impor tilapia Amerika Serikat, China itu sudah menguasai 51,7% dari pasar AS, diikuti oleh Kolombia, dan Indonesia nomor 3. Tapi ini kan ada pengenaan tarif resiprokal dan sudah berlaku, Indonesia itu dikenakan sekitar 19%, lalu China itu 34% dan saat ini terancam menjadi 200%,” jelas Helwijaya dalam Outlook Tilapia Indonesia tahun 2025 di kantor KKP, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Menurutnya, kondisi ini bisa saja membuka ruang bagi Indonesia untuk mengisi celah pasar AS yang ditinggalkan China.

    “Nah ini mungkin.. kami gak tau nih apakah ini bisa dijadikan peluang, karena China kan sudah menguasai 51%, kira-kira apakah Indonesia bisa mengambil pasar China di Amerika Serikat, mungkin ini juga salah satu yang mungkin bisa didiskusikan,” ujarnya.

    Foto: Presiden Prabowo Subianto meninjau Tambak Budidaya Ikan Nila di BLUPPB, Karawang bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Instagram @prabowo)
    Presiden Prabowo Subianto meninjau Tambak Budidaya Ikan Nila di BLUPPB, Karawang bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Instagram @prabowo)

    Namun, peluang itu juga dibayangi oleh ancaman pesaing baru, yakni Brasil.”Tapi memang ada juga yang menjadi ancaman kita, salah satunya adalah Brasil,” sambungnya.

    Helwi menuturkan, peningkatan ekspor tilapia Brasil di AS lumayan besar, mencapai 123,6% ekspor di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

    “Dan mereka juga dikenakan tarif resiprokalnya hanya 10%. Jadi ini juga mungkin menjadi salah satu kompetitor utama untuk kita merebut pasar China nantinya,” kata Helwijaya.

    Peluang di Eropa dan Kanada

    Selain AS, Helwijaya menyebut Uni Eropa juga bisa menjadi pasar strategis. Indonesia kini menempati posisi kedua sebagai pemasok fillet tilapia beku dengan pangsa 12,6%, jauh di bawah China yang menguasai 82,1%.

    “Presiden Prabowo kan akhirnya mempercepat untuk penyelesaian perundingan IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement). Jadi saat ini sudah finalisasi,” ujarnya.

    “Sebelumnya itu untuk fillet beku Indonesia kita supplier nomor 2 ke Uni Eropa, kita share-nya hanya 12,6%, sedangkan China itu 82,1%. Kalau misalkan nanti ada finalisasi untuk tarif yang Tilapia setelah adanya penyelesaian perundingan IEU-CEPA, tarif kita memang sudah disepakati oleh Uni Eropa untuk Tilapia menjadi 0%,” imbuh dia.

    Saat ini, ekspor tilapia Indonesia ke Eropa masih dikenai tarif 8%-9% (MFN) atau 4,5%-5,5% (GSP).

    “Jadi kalau misalkan nanti perundingan IEU-CEPA sudah selesai, tarifnya akan menjadi 0%. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang bagi tilapia Indonesia untuk masuk terus ke pasar Uni Eropa,” lanjut Helwijaya.

    Pasar Kanada pun disebut sangat potensial. Indonesia bahkan sudah menjadi pemasok nomor satu dengan pangsa 54,1%, mengungguli China yang 41,3%. Namun, Helwijaya mengingatkan agar tetap waspada.

    “Dan untuk pasar Kanada ini mungkin juga kami menyampaikan agar hati-hati juga. Walaupun kita nomor satu, karena China-nya mungkin tarifnya sudah besar ke Amerika, bisa jadi dia akan switching ke pasar lain. Bisa jadi dia akan mengambil pasar-pasar seperti pasar Kanada yang sebenarnya kita sudah menguasai. Jadi mungkin ini menjadi satu warning juga bagi kita,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]