Xcloud.id

Negara: Kanada

  • Anggota DPR yakini travel warning tak berdampak ke industri pariwisata

    Anggota DPR yakini travel warning tak berdampak ke industri pariwisata

    “Travel warning merupakan imbauan yang sifatnya agar warga negara asing yang bersangkutan berhati-hati. Berbeda dengan travel banned yang melarang perjalanan pada wilayah tertentu,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah meyakini bahwa travel warning atau peringatan perjalanan ke Indonesia oleh beberapa negara tidak akan berpengaruh pada industri pariwisata tanah air.

    Menurutnya, hal tersebut dibuktikan dengan normalnya kegiatan pariwisata di beberapa lokasi wisata, antara lain di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Travel warning merupakan imbauan yang sifatnya agar warga negara asing yang bersangkutan berhati-hati. Berbeda dengan travel banned yang melarang perjalanan pada wilayah tertentu,” kata Erma, panggilan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Sebagai informasi, sejumlah negara, mulai dari Australia, Prancis, hingga Singapura mengeluarkan peringatan perjalanan ke Indonesia di tengah situasi maraknya demonstrasi besar di Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia.

    Erma mengatakan saat ini kondisi Indonesia berangsur pulih dan membaik sehingga dirinya meyakini keempat negara tersebut pasti akan segera mencabut peringatan perjalanan.

    Jika peringatan perjalanan dicabut, kata dia, maka juga akan berpengaruh pada pergerakan industri pariwisata yang memberikan efek domino terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta industri kreatif.

    “Meningkatnya angka pengangguran membuat kedua sektor tersebut bisa menjadi jalan keluar bagi masyarakat dalam membangun ekonomi keluarga,” ujarnya.

    Diketahui, sejumlah negara mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang tinggal di Indonesia atau hendak berkunjung ke Indonesia, mulai dari Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Prancis, Jepang, Filipina, Inggris, hingga Kanada.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Spesifikasi Mobil Antipeluru Buatan VinFast: Tahan Tembakan dan Ledakan

    Spesifikasi Mobil Antipeluru Buatan VinFast: Tahan Tembakan dan Ledakan

    Jakarta –

    VinFast secara resmi memperkenalkan mobil antipeluru terbarunya, Lac Hong 900 LX. Mobil ini langsung jadi kendaraan dinas para kepala negara pada acara peringatan 80 tahun Hari Nasional Vietnam, tanggal 2 September 2025. Ini spesifikasi benteng berjalan tersebut.

    Desain

    Lac Hong 900 LX dijual terbatas dan tersedia dalam dua varian, termasuk edisi lapis baja yang memiliki sertifikat standar VPAM VR7, level perlindungan paling ketat sedunia untuk kendaraan para kepala negara. Mobil ini memiliki jarak sumbu roda 3.349 mm.

    Terinspirasi legenda Vietnam ‘Con Lạc cháu Hồng’ (keturunan Naga dan Peri), Lac Hong 900 LX tampil berwibawa dengan detail eksterior yang sarat warisan budaya Vietnam: logo burung mitos Lac berlapis emas, grill yang terinspirasi motif genderang perunggu Dong Son, serta jajaran grill depan yang melambangkan hutan bambu ikonik Vietnam.

    VinFast Lac Hong 900 LX Foto: Dok. VinFast

    Interior

    Interior kendaraan dipahat dengan menggunakan bahan kelas premium seperti kayu Golden Nanmu, kulit Nappa, juga sentuhan emas asli. Setiap elemen berlapis emas, baik di dalam maupun luar kabin, merupakan seni kerajinan tangan yang dibuat dengan ketelitian tinggi.

    Bagian dalam kabin menawarkan kenyamanan kelas dunia melalui kursi eksekutif ekstra lebar, sandaran kaki premium, sekat kaca kedap suara, tirai elektrik, hingga sistem interkom canggih antara kabin depan dan belakang.

    VinFast Lac Hong 900 LX Foto: Dok. VinFast

    Safety

    Sebagai benteng berjalan, VinFast Lac Hong 900 LX mempunyai varian lapis baja yang dikembangkan bersama INKAS Armored Vehicle Manufacturing asal Kanada, produsen kendaraan lapis baja terkemuka dunia.

    Mobil ini dilengkapi bodi berlapis baja penuh, kaca antipeluru, serta sekat lapis baja di bagian belakang dan telah melalui pengujian ketat yang dilakukan di Beschussamt Ulm, Jerman, menahan 440 tembakan peluru tajam serta 11 ledakan dari atas maupun bawah kendaraan. Dengan sertifikasi VPAM VR7, mobil ini mampu menahan peluru NATO Ball M80 dan granat DM51.

    Fitur keselamatan tambahan mencakup ban run-flat yang masih bisa melaju sejauh 80-100 km setelah tertusuk, opsi suplai oksigen darurat, sistem pemadam api terintegrasi, telepon satelit, lampu peringatan, hingga sirene, yang disesuaikan dengan kebutuhan misi.

    VinFast Lac Hong 900 LX Foto: Dok. VinFast

    Ketersediaan

    Belum diketahui apakah VinFast akan menjual Lac Hong 900 LX ini buat umum. Untuk sementara, sebanyak dua unit varian lapis baja dan sepuluh unit standar Lac Hong 900 LX pertama sudah diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Vietnam.

    Lac Hong 900 LX bukan hanya mobil semata. Peluncuran perdana kendaraan flagship bernuansa budaya pada perayaan bersejarah HUT Vietnam yang ke-80 ini menjadi simbol pencapaian teknologi dan industri Vietnam sekaligus deklarasi kebanggaan serta jati diri bangsa. Lac Hong 900 LX tidak hanya jadi bukti pencapaian industri dan teknologi setelah 80 tahun merdeka, tetapi juga hadir sebagai simbol nasional yang turut membentuk posisi baru Vietnam di kancah dunia.

    VinFast Lac Hong 900 LX Foto: Dok. VinFast

    (lua/din)

  • Bukan Main! VinFast Luncurkan Mobil Antipeluru Lac Hong 900 LX buat Kepala Negara

    Bukan Main! VinFast Luncurkan Mobil Antipeluru Lac Hong 900 LX buat Kepala Negara

    Jakarta –

    Industri otomotif Vietnam terus berkembang pesat. Bahkan Negeri Naga Biru ini sekarang sudah bisa membuat mobil flagship dengan spesifikasi antipeluru yang cocok dipakai pejabat setingkat kepala negara. Mobil tersebut adalah VinFast Lac Hong 900 LX.

    VinFast secara resmi menyerahkan armada khusus Lac Hong 900 LX, yang dirancang secara istimewa untuk mengantar para kepala negara sedunia, kepada Kementerian Luar Negeri Vietnam, pada acara peringatan 80 tahun Hari Nasional Vietnam yang jatuh pada tanggal 2 September 2025.

    Lac Hong 900 LX merupakan model kendaraan flagship edisi terbatas yang merepresentasikan warisan budaya dan kebanggaan nasional Vietnam sekaligus menjadi simbol dari ‘Semangat Tangguh Bangsa Vietnam’. Model ini tersedia dalam dua varian, termasuk edisi lapis baja yang memiliki sertifikat standar VPAM VR7, level perlindungan paling ketat sedunia untuk kendaraan para kepala negara.

    VinFast Lac Hong 900 LX Foto: Dok. VinFast

    Terinspirasi dari legenda Vietnam ‘Con Lạc cháu Hồng’ (keturunan Naga dan Peri), Lac Hong 900 LX mencerminkan kemampuan, kecerdasan, juga aspirasi bangsa Vietnam di era baru. Setiap detail desainnya memadukan nilai budaya dengan standar global.

    Kedua varian, standar dan lapis baja, tampil berwibawa dengan dimensi jarak sumbu roda 3.349 mm, dipadu dengan detail eksterior yang sarat warisan budaya Vietnam: logo burung mitos Lac berlapis emas, grill yang terinspirasi motif genderang perunggu Dong Son, serta jajaran grill depan yang melambangkan hutan bambu ikonik Vietnam.

    Interior kendaraan dipahat dengan menggunakan bahan kelas premium seperti kayu Golden Nanmu, kulit Nappa, dan sentuhan emas asli. Setiap elemen berlapis emas, baik di dalam maupun luar kabin, merupakan seni kerajinan tangan yang dibuat dengan ketelitian tinggi.

    Bagian dalam kabin menawarkan kenyamanan kelas dunia melalui kursi eksekutif ekstra lebar, sandaran kaki premium, sekat kaca kedap suara, tirai elektrik, hingga sistem interkom canggih antara kabin depan dan belakang.

    VinFast Lac Hong 900 LX Foto: Dok. VinFast

    Varian lapis baja dikembangkan bersama INKAS Armored Vehicle Manufacturing asal Kanada, produsen kendaraan lapis baja terkemuka dunia. Mobil dilengkapi bodi berlapis baja penuh, kaca antipeluru, serta sekat lapis baja di bagian belakang dan telah melalui pengujian ketat yang dilakukan di Beschussamt Ulm, Jerman, menahan 440 tembakan peluru tajam serta 11 ledakan dari atas maupun bawah kendaraan. Dengan sertifikasi VPAM VR7, kendaraan ini mampu menahan peluru NATO Ball M80 dan granat DM51.

    Fitur keselamatan tambahan mencakup ban run-flat yang masih bisa melaju sejauh 80-100 km setelah tertusuk, opsi suplai oksigen darurat, sistem pemadam api terintegrasi, telepon satelit, lampu peringatan, hingga sirene, yang disesuaikan dengan kebutuhan misi. Dua unit lapis baja dan sepuluh unit standar Lac Hong 900 LX perdana diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Vietnam.

    “Setelah delapan tahun berkarya di industri otomotif, VinFast bangga menjadi merek pionir Vietnam yang menghadirkan keterampilan, kecerdasan, dan teknologi ke panggung dunia, yang berhasil meraih kepercayaan dan pengakuan dari konsumen di berbagai negara. Melalui peluncuran Lac Hong 900 LX, kami menegaskan peran VinFast sebagai merek nasional yang membawa Vietnam di kancah global. Kami berharap, melalui model ini, dunia akan melihat wajah Vietnam yang modern dan maju setelah perjalanan luar biasa selama 80 tahun terakhir,” bilang Nguyễn Việt Quang selaku Vice Chairman dan CEO Vingroup, dalam keterangan resminya.

    VinFast Lac Hong 900 LX Foto: Dok. VinFast

    Lac Hong 900 LX bukan hanya mobil semata. Peluncuran perdana kendaraan flagship bernuansa budaya pada perayaan bersejarah HUT Vietnam yang ke-80 ini menjadi simbol pencapaian teknologi dan industri Vietnam sekaligus deklarasi kebanggaan serta jati diri bangsa. Kehadiran lini kendaraan istimewa yang kaya akan identitas nasional ini pada perayaan bersejarah Vietnam menandakan pernyataan kuat tentang semangat, kecerdasan, dan kelas bangsa Vietnam. Setiap gerakan Lac Hong 900 LX tidak hanya menjadi bukti pencapaian industri dan teknologi setelah 80 tahun merdeka, tetapi juga hadir sebagai simbol nasional yang turut membentuk posisi baru Vietnam di kancah dunia.

    Unit Lac Hong 900 LX ditampilkan dalam pameran ’80 Tahun Kemerdekaan – Kebebasan – Kebahagiaan’ yang diselenggarakan dari tanggal 28 Agustus hingga 5 September 2025 di National Exhibition Fair Center, Đông Anh, Hanoi. Pengunjung dapat melihat langsung unit lapis baja yang telah diuji di area luar ruangan (West Square), sementara varian standar dipamerkan di dalam ruang pameran hall H3, Paviliun Kim Quy.

    VinFast Lac Hong 900 LX Foto: Dok. VinFast

    (lua/din)

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mempersulit masuknya warga Palestina, bahkan Presiden Palestina, ke negaranya. Hampir seluruh pengajuan visa dari warga negara Palestina ditolak AS.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena dianggap ‘merusak prospek perdamaian’.

    Kebijakan itu membuat Presiden Palestina Mahmoud Abbas tak bisa masuk ke AS jelang sidang umum PBB di New York. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebut namanya mengatakan Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB yang digelar secara tahunan. Tahun ini, Sidang Umum PBB digelar pada bulan September ini.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji secara resmi mengakui negara Palestina. Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Palestina menyebut keputusan Trump melanggar ‘perjanjian markas besar’ PBB.

    Berdasarkan ‘perjanjian markas besar’ PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme dan menuding ada upaya mendorong ‘pengakuan sepihak’ atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Tonton juga video “Liam Cunningham: Jika Benarkan Israel, Masa Depan Manusia Terancam” di sini:

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Departemen Luar Negeri AS kembali membalas dan menyatakan mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk ‘secara konsisten menolak terorisme’, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan mereka terbuka untuk kembali terlibat ‘jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel’.

    Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut. Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS.

    Prancis Kritik AS

    Prancis pun melontarkan kritik terhadap AS yang menolak visa para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Abbas, jelang Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September ini di markas besar PBB di Manhattan, New York.

    “Pertemuan Sidang Umum PBB seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark seperti dilansir AFP.

    Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis. Mereka meminta AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

    AS Tangguhkan Visa bagi Hampir Semua WN Palestina

    AS pun menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah itu memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Trump.

    Tonton juga video “Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol” di sini:

    Dilansir Reuters dan Anadolu Agency, media terkemuka AS, New York Times, melaporkan kebijakan terbaru itu akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, kuliah, ataupun perjalanan bisnis. Hal itu setidaknya berlaku untuk sementara.

    Pembatasan besar-besaran yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu disebut akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran. Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan ‘sepenuhnya dan menyeluruh’.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina. Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2, yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS, kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina. Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    AS Tangguhkan Persetujuan Visa Bagi Hampir Semua Warga Palestina

    Washington DC –

    Otoritas Amerika Serikat (AS) telah menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah ini memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Kebijakan terbaru Washington tersebut, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, New York Times, dalam laporan terbarunya, yang mengutip sejumlah pejabat, pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Kebijakan terbaru ini akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, untuk kuliah, dan untuk perjalanan bisnis, setidaknya untuk sementara.

    Pembatasan ekstensif yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS yang dikirimkan ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu, menurut empat sumber AS, juga akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran.

    Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan “sepenuhnya dan menyeluruh”.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina.

    Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2 — yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS — kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina.

    Tonton juga video “Gebrakan Baru Trump! Pemohon Visa AS Wajib Setor Rp 245 Juta” di sini:

    Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Kebijakan terbaru pemerintahan Trump ini diambil menyusul penolakan dan pencabutan visa para pejabat Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, yang dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pada September ini.

    Langkah Washington itu dilakukan setelah Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB. Keempat negara itu akan bergabung dengan 147 negara lainnya yang telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Viral Netizen Asing Ramai Pesan Makanan Dukung Driver Ojol

    Viral Netizen Asing Ramai Pesan Makanan Dukung Driver Ojol

    Jakarta –

    Media sosial Twitter/X diramaikan aksi warga negara asing yang memberikan dukungan terhadap pengemudi ojek online di Indonesia dengan mengirimkan makanan lewat aplikasi ride hailing. Gerakan sosial ini terjadi di tengah aksi demonstrasi yang memanas dalam sepekan terakhir.

    Gerakan ini diinisiasi oleh pengguna X @sighyam atau yang dikenal dengan nama Yammi. Dalam cuitannya pada tanggal 30 Agustus kemarin, Yammi memberi tahu orang dari luar Indonesia bisa memesan makanan lewat aplikasi Grab untuk mendukung pengemudi ojek online di tengah demonstrasi.

    Ia menjelaskan semua cara memesan makanan, mulai dari memilih lokasi pengantaran sampai memberikan contoh instruksi dalam bahasa Indonesia agar pengemudi membagikan makanan ke rekan-rekannya dan tidak perlu diantarkan ke lokasi.

    “Pilihan makanan dan minuman yang mudah dibagi-bagikan. Sebelum klik tombol pesan, kalian harus masukkan instruksi ini, “Tolong bagikan makanannya ke driver-driver di jalan”,” tulis Yammi dalam cuitannya, seperti dikutip detikINET, (1/9/2025).

    Menurut pantauan detikINET, cuitan Yammi saat ini sudah dilihat lebih dari 25 juta kali dan di-repost lebih dari 52.000 kali. Selain makanan dan minuman, Yammi juga mengatakan netizen dari luar negeri bisa mengirimkan bantuan perlengkapan medis seperti tabung oksigen, kain kasa, plester, dan lain-lain ke kantor YLBHI Jakarta.

    Ajakan Yammi langsung disambut oleh warganet di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang memesan makanan untuk pengemudi di Jakarta, Bandung, dan kota-kota lainnya yang diwarnai aksi demonstrasi. Tidak hanya dari sekitar Asia Tenggara, dukungan juga datang dari warga Korea Selatan, Inggris, Kanada, dan Australia.

    Aksi ini juga diikuti oleh beberapa netizen Indonesia yang turut memesan makanan untuk mendukung pengemudi ojek online dari jauh.

    Cuitan Yammi juga dihujani ribuan balasan, yang sebagian besar datang dari netizen Indonesia untuk mengucapkan terima kasih. Sebagian besar netizen Indonesia merasa terharu karena melihat banyak warga asing yang mau membantu.

    “nangis baca rep nya, Thank you for being a good person😭🫶🏻,” kata seorang netizen di X.

    “Yang bikin heart warning tuh selain kaka2 baik dari luar negeri dan dalam negeri yg menyisihkan rezekinya, dari respon bapak2 ojolnya juga pada baik banget selalu menghargai pemberian oranglain dan selalu balik mendoakan 💞💞,” ucap pengguna X lainnya.

    “Thank so much temen temen for doing this. Nangis banget sumpah sampe dibantuin temen temen dari Malaysia 😭🫶❤️,” ujar netizen di X.

    “it’s so heartwarming ngeliat a lot of ppl helping para ojol driver. semoga rejeki kalian semakin lancar ya kakak yg sudah membantu!,” kata netizen lainnya.

    (vmp/vmp)

  • Israel Akan Caplok Tepi Barat Jika Prancis Cs Akui Negara Palestina

    Israel Akan Caplok Tepi Barat Jika Prancis Cs Akui Negara Palestina

    Tepi Barat –

    Pemerintah Israel sedang mengkaji aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat. Langkah itu disebut sebagai kemungkinan respons pemerintah Israel atas pengakuan resmi yang diberikan Prancis dan beberapa negara Barat lainnya terhadap negara Palestina.

    Pertimbangan otoritas Tel Aviv untuk pencaplokan Tepi Barat itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh tiga pejabat Israel, yang enggan disebut namanya. Disebutkan juga bahwa gagasan tersebut dibahas lebih lanjut oleh otoritas Israel pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Israel yang menghadapi kritikan internasional yang semakin meningkat atas perang Gaza, marah dengan janji-janji Prancis, Inggris, Kanada dan Australia untuk secara resmi mengakui negara Palestina dalam pertemuan puncak Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September ini.

    Perluasan kedaulatan Israel ke Tepi Barat — aneksasi de-facto atas wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah tahun 1967 silam — disebut masuk dalam agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, pada Minggu (31/8) malam, yang fokus membahas perang Gaza.

    Tidak diketahui secara jelas di mana tepatnya langkah semacam itu akan diterapkan dan kapan, apakah hanya di area permukiman Israel atau beberapa di antaranya, atau di wilayah-wilayah tertentu di Tepi Barat seperti Lembah Yordan, dan apakah akan ada langkah konkret, yang kemungkinan memerlukan proses legislatif yang panjang, menyusul pembahasan tersebut.

    Setiap langkah menuju aneksasi di Tepi Barat kemungkinan akan menuai kecaman luas dari Palestina, yang menginginkan wilayah tersebut untuk negara mereka di masa depan. Kecaman juga mungkin datang dari negara-negara Arab dan Barat.

    Belum diketahui secara jelas di mana posisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam masalah ini.

    Juru bicara Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, tidak merespons permintaan komentar mengenai apakah sang menteri membahas langkah tersebut dengan Menlu AS Marco Rubio selama kunjungannya ke Washington DC pekan lalu.

    Tonton juga video “PM dan Sejumlah Menteri Houthi Yaman Tewas Akibat Serangan Israel” di sini:

    Kantor Netanyahu juga tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai apakah sang PM Israel mendukung aneksasi Tepi Barat, dan jika iya, di mana area yang akan dianeksasi.

    Janji Netanyahu sebelumnya untuk mencaplok area permukiman Yahudi dan Lembah Yordan dibatalkan pada tahun 2020 demi normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, melalui Perjanjian Abraham yang dimediasi Trump pada masa jabatan pertamanya.

    Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas belum menanggapi laporan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Lanjutkan Negosiasi Dagang Meski Tarif Dinyatakan Ilegal

    Trump Lanjutkan Negosiasi Dagang Meski Tarif Dinyatakan Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap melanjutkan negosiasi dagang dengan sejumlah mitra meskipun pengadilan banding AS memutuskan sebagian besar tarif yang diberlakukan Trump ilegal. 

    Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan mitra dagang AS terus bekerja sama erat dalam negosiasi. 

    “Kesepakatan terus berjalan terlepas dari apa pun yang diputuskan pengadilan sementara ini,” ujar Greer dikutip dari Reuters, Senin (1/9/2025).

    Greer tidak menyebutkan negara mana saja yang masih bernegosiasi dengan AS, namun mengatakan telah berbicara dengan seorang menteri perdagangan pada Sabtu pagi.

    Putusan pengadilan ini menjadi ancaman terhadap salah satu pilar kebijakan luar negeri Trump sejak memasuki masa jabatan keduanya pada Januari lalu. Trump menggunakan tarif impor sebagai instrumen tekanan politik sekaligus alat renegosiasi perjanjian dagang, meski langkah itu meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

    Pengadilan Banding Federal Circuit di Washington pekan lalu menyatakan Kongres memang memberi wewenang luas kepada presiden untuk bertindak dalam keadaan darurat nasional, tetapi tidak secara eksplisit memasukkan kewenangan menetapkan tarif atau pungutan pajak.

    Putusan tersebut menyoal legalitas tarif timbal balik yang ditetapkan April lalu serta tarif terhadap China, Kanada, dan Meksiko pada Februari. Namun, keputusan ini tidak berdampak pada tarif lain yang diberlakukan di bawah dasar hukum berbeda.

    Trump mengecam putusan itu dan berjanji mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS. Pengadilan banding tetap mengizinkan tarif berlaku hingga 14 Oktober untuk memberi ruang proses banding.

    Opsi Alternatif

    Sejumlah pakar menilai pemerintahan Trump sudah mengantisipasi putusan ini dengan menyiapkan berbagai opsi cadangan agar tarif tetap berjalan.

    “Kalau negara lain berpikir mereka akan mendapat keringanan tarif, mereka akan kecewa. Ada banyak opsi cadangan, bahkan jika Mahkamah Agung akhirnya sependapat dengan pengadilan banding,” ujar Josh Lipsky, Ketua Ekonomi Internasional di Atlantic Council.

    Salah satu opsi adalah menggunakan Section 338 dari Undang-Undang Perdagangan 1930 yang memberi presiden kewenangan mengenakan bea masuk hingga 50% terhadap negara yang terbukti mendiskriminasi perdagangan AS.

    Trump kembali menegaskan sikapnya pada Sabtu (30/8/2025) melalui media sosial.

    “Tahun besar menanti AS, mungkin yang terbaik, jika tarif akhirnya disetujui pengadilan!!!” katanya

    Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan pihaknya optimistis Mahkamah Agung yang didominasi konservatif, yaitu 6 hakim berbanding 3, akan mendukung kebijakan tarif Trump.

    Senator Partai Republik James Lankford menambahkan, para pelaku usaha ingin persoalan ini segera tuntas.

    “Setiap kali ada sidang baru atau perubahan keputusan, hal itu membuat bisnis tidak stabil. Jadi mari kita selesaikan semua ini secepat mungkin,” ujarnya kepada NBC News.

  • Sejumlah Negara Ini Beri Warning Warganya yang Berada di RI

    Sejumlah Negara Ini Beri Warning Warganya yang Berada di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa negara meminta warganya yang tinggal maupun sedang ada di Indonesia untuk lebih berhati-hati serta menghindari lokasi demonstrasi yang tengah berlangsung di berbagai wilayah.

    Misalnya saja, pemerintah Malaysia yang mengimbau warganya di Indonesia agar selalu memantau perkembangan situasi sebelum bepergian. Mereka diminta untuk menjauhi area yang menjadi titik aksi unjuk rasa.

    “Kedutaan Besar Malaysia menasihatkan agar warga negara Malaysia yang bermastautin di Jakarta dan warga negara Malaysia yang berkunjung untuk urusan pelancongan, perniagaan, dan sebagainya supaya senantiasa memantau perkembangan terkini lokasi aktiviti demonstrasi melalui pengumuman pihak berkuasa dan media tempatan,” bunyi pemberitahuan Kedutaan Besar Malaysia dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (31/8/2025).

    Pemerintah Singapura juga mengimbau kepada warganya untuk menghindari lokasi-lokasi yang menjadi titik aksi demonstrasi. Khususnya yang masih berlangsung dan meluas sejak beberapa hari terakhir di Indonesia.

    “Warga Singapura di Indonesia diimbau untuk menghindari lokasi demonstrasi maupun kerumunan besar. Tetaplah waspada, ikuti perkembangan melalui berita lokal, serta patuhi arahan otoritas setempat,” tulis pernyataan Kedubes Singapura melalui unggahan Facebook pada Sabtu (30/8).

    Adapun, warga Singapura yang ada di Indonesia maupun yang berencana berkunjung ke Indonesia didorong untuk melakukan e-Registrasi melalui Kementerian Luar Negeri Singapura.

    “Anda juga disarankan tetap berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat agar mereka mengetahui kondisi Anda dalam keadaan aman,” tambah pernyataan tersebut.

    Selain itu, pemerintah Prancis dan Jepang juga turut mengimbau bagi warganya untuk berhati-hati, menyusul demonstrasi yang meluas di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.

    Kedutaan Besar Prancis di Jakarta menyampaikan himbauan tersebut di akun media sosial Instagram @franceinindonesia pada hari ini, Sabtu (30/8).

    “Pesan untuk warga Prancis yang berada di Indonesia. Mengingat aksi protes yang sedang berlangsung di berbagai kota di Indonesia, warga negara Prancis yang berada di wilayah Indonesia diimbau tetap waspada dan berhati-hati dalam perjalanan, mengikuti instruksi yang diberikan oleh otoritas setempat, dan menghindari area berisiko serta yang dibatasi,” tulis pernyataan Kedubes Prancis.

    Pemerintah Jepang juga mengeluarkan imbauan yang sama, dalam rilis resmi yang diunggah di akun Facebook Kedubes Jepang, mereka meminta agar warganya menahan diri dan menjauhi lokasi-lokasi yang menjadi titik aksi demonstrasi.

    “Harap menahan diri, menjauhi fasilitas polisi dan sekitar gedung DPR dan DPRD. Jika anda berada di dekat area demonstrasi, harap untuk segera meninggalkan lokasi itu,” demikian pernyataan Kedubes Jepang.

    Sementara itu, Filipina sudah lebih dulu mengeluarkan imbauan kepada warganya. Amerika Serikat dan Kanada juga meminta warganya yang ada di Indonesia untuk menjauhi kerumunan dan lokasi-lokasi yang jadi titik demonstrasi.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengadilan AS Sebut Kebijakan Tarif Tindakan Ilegal Bikin Trump Marah

    Pengadilan AS Sebut Kebijakan Tarif Tindakan Ilegal Bikin Trump Marah

    Jakarta –

    Kebijakan tarif impor resiprokal atau balasan yang dirilis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dicap sebagai tindakan ilegal. Hal ini menjadi salah satu isi putusan Pengadilan banding Federal AS.

    Dalam putusan pengadilan tersebut disebutkan Trump sebenarnya tak punya wewenang untuk mengenakan tarif kepada berbagai negara.

    Dilansir dari CNBC, Sabtu (30/8/2025), pengadilan banding menunda berlakunya kebijakan tarif resiprokal hingga 14 Oktober. Pengadilan juga memberi waktu bagi eksekutif Trump untuk meminta Mahkamah Agung membatalkan keputusan tersebut.

    Putusan pada Jumat (29/8) ini merupakan kekalahan kedua berturut-turut bagi Trump dalam rangkaian gugatan terhadap kebijakan tarif.

    Kasus yang diputuskan pengadilan merupakan dua gugatan terpisah. Satu gugatan diajukan oleh belasan negara bagian dan satu lagi oleh lima pengusaha di AS.

    Trump menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) sebagai dasar kebijakan tarif. Nah hal tersebut lah yang banyak digugat oleh sebagian pemerintahan negara bagian dan juga kalangan pebisnis.

    “Untuk kedua kalinya dalam kasus ini, pengadilan federal telah memutuskan bahwa tarif yang disebut ‘Hari Pembebasan’ oleh Presiden Trump adalah melanggar hukum,” kata pengacara Jeffrey Schwab dari Liberty Justice Center, yang mewakili para penggugat usaha kecil dalam kasus ini.

    “Keputusan ini melindungi bisnis dan konsumen Amerika dari ketidakpastian dan kerugian yang disebabkan oleh tarif yang melanggar hukum ini,” kata Schwab dalam sebuah pernyataan.

    Respons Keras Trump

    Trump merespons keras putusan tersebut. Dia menyatakan bila kebijakan tarif agresifnya dihapus akan menjadi bencana besar bagi negara.

    “Jika Tarif ini dihapuskan, itu akan menjadi bencana total bagi Negara. Jika dibiarkan, Keputusan ini benar-benar akan menghancurkan Amerika Serikat,” tegas Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social, dikutip dari CNBC.

    “Tarif (resiprokal) Presiden Trump akan tetap berlaku, dan kami menantikan kemenangan mutlak dalam masalah ini,” kata juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, dalam pernyataan terpisah.

    Pemerintah Trump sendiri sudah mengajukan banding kepada Pengadilan Federal. Namun, beberapa hakim banding nampak sangat skeptis terhadap argumen pemerintahan Trump ketika mereka mendengarkan argumen lisan pada akhir Juli.

    Eksekutif Trump berargumen bahwa IEEPA memberi wewenang kepada presiden untuk secara efektif mengenakan tarif khusus negara di tingkat mana pun jika dianggap perlu untuk mengatasi keadaan darurat nasional.

    Sebelumnya, Pengadilan Perdagangan Internasional AS (U.S. Court of International Trade) pada akhir Mei menolak kebijakan tarif dan menuntut pembatalan kebijakan tarif yang diberlakukan Trump. Putusan itu juga meminta Trump membatalkan tarif untuk Kanada, Meksiko, dan China, yang diberlakukan untuk mengatasi dugaan perdagangan fentanil ke AS.

    (hal/hns)