Warga Gaza memiliki harapan besar terhadap keselamatan dan stabilitas kehidupan mereka setelah negara-negara Eropa mengakui Palestina pada Minggu, (21/9).
Beberapa negara tersebut adalah Inggris, Kanada, Australia dan Portugal. Kemudian Prancis dan lima negara lainnya juga diperkirakan akan menyusul.
/data/photo/2025/09/21/68cf4a7179d83.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Prabowo Akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG Sepulang dari New York
Nasional
22 September 2025")
Prabowo Akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG Sepulang dari New York
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana bertemu dengan seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG) atau pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sepulangnya dari lawatan luar negeri.
Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk perhatian Kepala Negara sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergulir.
“Ini termasuk yang berita baru bahwa sepulang dari New York (kunjungan luar negeri), Pak Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Dadan menuturkan, Presiden Prabowo ingin berbicara dan memberikan arahan kepada seluruh mitra agar mengimplementasikan program MBG dengan baik, memanfaatkan dana yang ada, dan meminimalkan kejadian tak diinginkan termasuk keracunan.
“Tidak membuat hal-hal yang menurut beliau tidak sepatutnya dilakukan,” ucap Dadan.
Dadan lantas mencontohkan perhatian Prabowo terhadap menu telur dalam MBG.
Kepala Negara ingin telur dalam menu tidak boleh kurang dari satu butir per orang.
Artinya, kata Dadan, SPPG hanya menyediakan dua menu telur, seperti telur mata sapi dan telur bulat.
“Karena beliau ingin lihat telur itu betul-betul satu per anak. Jadi beliau sangat tidak ingin telur itu diorek-orek atau didadar, karena kalau didadar kan untuk tujuh orang bisa cuma lima telur, untuk sepuluh orang bisa lima telur. Kalau diceplok dengan dibulat itu sudah pasti kelihatan telurnya,” jelas Dadan.
Terkait rencana pertemuan itu, Dadan mengaku sudah mendapatkan informasi. “Itu perhatian-perhatian sampai seperti itu yang diberikan Pak Presiden. Dan tadi kami mendapat informasi bahwa sepulang dari New York, beliau ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional,” tandas Dadan.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo tengah berada di AS untuk menghadiri dan berpidato di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025.
Selepas dari New York, Presiden akan melakukan lawatan ke Kanada dan Belanda.
Selama berada di Ottawa, Kanada, ia akan menyaksikan penandatanganan CEPA antara Indonesia dan Kanada.
“Kemudian dari Ottawa, beliau akan ke Belanda, rencananya akan diterima oleh Raja dan Perdana Menteri Belanda, dan setelah itu akan kembali ke Tanah Air,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat pekan lalu.
Seturut rencana, Prabowo dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Jumat-Sabtu, 26-27 September 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Moskow –
Rusia menegaskan pihaknya masih meyakini bahwa solusi dua negara menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, saat ditanya soal keputusan Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal memberikan pengakuan resmi kepada negara Palestina.
Pengakuan oleh keempat negara itu, seperti dilansir Reuters, Senin (22/9/2025), diumumkan oleh para pemimpin dan pejabat tinggi masing-masing negara pada Minggu (21/9) waktu setempat. Langkah itu didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.
“Kami tetap berkomitmen pada resolusi fundamental Dewan Keamanan PBB dan tetap berkomitmen pada posisi internasional tentang kemungkinan penyelesaian masalah Palestina-Israel berdasarkan pendekatan dua negara,” tegas juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan ketika ditanya soal pengakuan untuk negara Palestina yang diberikan keempat negara Barat tersebut.
“Ini tetap menjadi pendekatan kami, dan kami meyakini bahwa ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk menemukan solusi bagi konflik yang sangat kompleks dan telah berlangsung lama ini, yang kini mungkin berada dalam tahap paling akut dan tragis dalam sejarahnya,” sebutnya.
Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.
Rusia sendiri telah sejak lama mengakui negara Palestina.
Reaksi kemarahan diberikan oleh Israel terhadap langkah keempat negara Barat tersebut, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan itu sebagai “hadiah besar bagi terorisme”. Dia juga menegaskan bahwa “Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan”.
Sementara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik pengakuan tersebut, yang disebutnya akan membantu membuka jalan bagi “negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik”.
Selain keempat negara tersebut, Prancis juga akan memberikan pengakuan serupa kepada negara Palestina pekan ini dalam forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pekan ini di New York, Amerika Serikat (AS).
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
Jakarta, CNBC Indonesia – Industri teknologi sedang terancam karena visa yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Lebih spesifik, industri teknologi India yang bergantung ke Amerika Serikat (AS)
Sektor teknologi India senilai US$283 miliar (Rp4.695 triliun) disebut tengah menghadapi guncangan besar setelah Trump menetapkan biaya US$100.000 (Rp1,6 miliar) untuk setiap visa kerja H-1B baru mulai Minggu (21/9).
Kebijakan ini dinilai bisa melumpuhkan strategi lama industri teknologi India yang selama puluhan tahun mengandalkan rotasi talenta ke proyek-proyek di AS.
Industri teknologi India mendapatkan sekitar 57% pendapatannya dari pasar AS dan selama ini sangat bergantung pada program visa H-1B untuk mendukung outsourcing layanan perangkat lunak dan bisnis. India sendiri menjadi penerima terbesar program tersebut tahun lalu dengan porsi 71% dari total penerima, jauh melampaui China yang hanya 11,7%.
Langkah Trump akan memaksa raksasa teknologi India seperti Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, HCLTech, Wipro, hingga Tech Mahindra, serta klien global mereka termasuk Apple, JPMorgan Chase, Walmart, Microsoft, Meta, dan Google untuk menghentikan rotasi tenaga kerja onshore, mempercepat pengiriman layanan dari luar negeri, serta meningkatkan perekrutan warga AS dan pemegang green card.
Asosiasi industri TI India, Nasscom, menyebut kebijakan ini berpotensi mengganggu ekosistem inovasi di AS sekaligus merusak kelangsungan bisnis proyek onshore.
Ekonom Emkay Global, Madhavi Arora, bahkan menilai ekspor jasa India telah terseret ke dalam perang dagang dan teknologi global.
“Ekspor jasa akhirnya terseret ke dalam perang dagang dan teknologi global yang sedang berlangsung,” kata Arora, dikutip dari Reuters, Senin (22/9/2025). Ia menilai langkah ini bisa merusak model onsite-offshore sektor IT, menekan margin, dan mengganggu rantai pasok.
Pengacara imigrasi menyebut biaya visa baru tersebut sangat tinggi dan membuat perusahaan lebih selektif dalam memilih kandidat. Hanya posisi yang benar-benar kritis bagi bisnis yang akan dipertahankan untuk sponsor H-1B.
“Ini akan sangat mengurangi akses pekerja asing terampil dan bisa mengubah permintaan perusahaan,” kata Vic Goel, Managing Partner di Goel & Anderson.
Kebijakan ini muncul di tengah ketidakpastian lain yang membayangi sektor TI India, termasuk rencana pajak 25% untuk pembayaran outsourcing dan lemahnya belanja teknologi non-esensial di AS akibat inflasi dan ketidakpastian tarif.
Meski begitu, sejumlah analis menilai langkah Trump justru akan mempercepat pertumbuhan global capability centres (GCC) milik perusahaan AS, terutama di India, Kanada, Meksiko, dan Amerika Latin.
India saat ini sudah menampung lebih dari separuh GCC dunia dan diperkirakan menjadi basis 2.200 perusahaan pada 2030, dengan pasar mendekati US$100 miliar dan menciptakan 2,8 juta lapangan kerja.
“Kita sedang menyaksikan tatanan baru dalam ekonomi jasa,” kata Ray Wang, pendiri Constellation Research di Silicon Valley.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah.
Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin sore melemah sebesar 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp16.611 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.601 per dolar AS.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.607 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.578 per dolar AS.
“Hari ini rupiah melemah di Rp16.611 yang mengakibatkan harga mata uang rupiah mengalami pelemahan, baik secara eksternal maupun internal semua mendukung. Secara eksternal sendiri, kita melihat bahwa geopolitik di Timur Tengah (dan) di Eropa terus menjadi-jadi, di mana Rusia terus melakukan penyerangan terhadap wilayah Ukraina secara sporadis,” katanya dikonfirmasi melalui rekaman suara di Jakarta, Senin.
Sentimen negatif terhadap kurs rupiah juga berasal dari Timur Tengah, mengingat banyak negara yang sudah secara resmi mengakui negara Palestina, seperti Inggris, Australia, hingga Kanada.
“Di Timur Tengah sekarang sudah memanas, apalagi memasuki sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dimana banyak negara yang akan melakukan, mengakui, Palestina sebagai negara,” kata Ibrahim.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy lewat unggahan akun X resminya pada Minggu (21/9), mengatakan bahwa terdapat lebih dari 1.500 serangan pesawat tanpa awak, 1.280 bom udara berpemandu, hingga 50 rudal dari berbagai tipe. Ribuan komponen asing ditemukan dari persenjataan tersebut, lebih dari 132.000 komponen, dari banyak negara antara lain Eropa, AS, China, Jepang dan puluhan negara lainnya.
Menurut Zelenskyy, seluruh teknologi tersebut membantu Rusia menciptakan senjata dalam skala besar. Dirinya menganggap apabila Rusia tidak dihentikan, itu pasti akan menjadi ancaman bagi negara-negara Eropa dan kawasan Indo-Pasifik.
Karena itu, dirinya mendorong pemberian paket sanksi ke-19 dari Uni Eropa terhadap Rusia dengan melakukan blokir seluruh rute pasokan persenjataan, hingga menekan berbagai negara dan perusahaan yang membantu mereka.
Seperti dilaporkan Anadolu, pada hari ini para pemimpin dari berbagai dunia akan berkumpul di New York, AS, dalam Sidang Majelis Umum, yang akan berpartisipasi dalam konferensi internasional mengenai penyelesaian masalah Palestina. Sesi kali ini diperkirakan akan menyaksikan pengakuan Negara Palestina oleh Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino.
Adapun rezim Zionis Israel menegaskan pesan bahwa mereka dapat membalas dengan pencaplokan untuk mencegah negara-negara tersebut mengakui Palestina. Untuk pemerintah AS, tak secara terbuka menentang rencana Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa mereka telah “memperingatkan” Eropa dan negara-negara lain tentang langkah pengakuan apapun yang mungkin mereka ambil dengan mengatakan negara-negara itu bisa menghadapi respons keras dari otoritas Netanyahu.
Pernyataan Rubio menunjukkan AS takkan mengambil tindakan langsung untuk mencegah potensi pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Menlu AS mengklaim bahwa pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Eropa akan mempersulit tercapainya kesepakatan damai di Gaza.
Pelemahan nilai tukar rupiah, menurut Ibrahim, berasal pula dari ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) sebesar 25 basis points (bps) sebesar 80 persen di bulan Oktober 2025.
“Para ekonom mengatakan bahwa kemungkinan besar (suku bunga) itu akan diturunkan. Kashkari (Pejabat The Fed Neel Kaskhari) pun juga mengatakan bahwa ini saat yang tepat untuk menurunkan suku bunga yang kita tahu sebelumnya (Kashkari) begitu kuat untuk mempertahankan suku bunga,” ujar dia.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kami sudah merangkum berita-berita utama yang terjadi dalam beberapa 24 jam terakhir.
Dunia Hari Ini, edisi edisi Senin, 22 September 2025 kami hadirkan dari perkembangan konflik di Palestina.
Australia mengakui negara Palestina
Australia resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan kini bergabung dengan lebih dari 150 negara yang sudah melakukannya.
Keinginan Australia untuk mengakui Palestina sudah diumumkan bulan Agustus, tetapi baru direalisasikan dalam pernyataan bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong, Minggu kemarin.
Kanada dan Inggris juga sudah membuat pengumuman resmi yang mengakui negara Palestina, sementara tujuh negara Barat lainnya memberi sinyal mereka akan melakukan hal yang sama.
“Inilah cara dunia mengatakan siklus kekerasan harus dihentikan,” kata PM Albanese di New York, yang akan memimpin delegasi Australia pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB.
“Sekaranglah waktunya. Kita tidak bisa hanya menyaksikan apa yang terjadi di sana dan tidak mengatakan apa-apa.”
Unjuk rasa di Filipina berujung ricuh
Ribuan warga Filipina berunjuk rasa untuk melampiaskan kemarahan mereka atas skandal terkait proyek pengendalian banjir palsu, yang diyakini sudah merugikan pembayar pajak miliaran dolar.
Protes kemarin awalnya berlangsung damai, tetapi berujung ricuh ketika polisi mengerahkan meriam air ke arah pengunjuk rasa yang kebanyakan masih berusia muda hingga menimbulkan bentrokan.
Polisi menangkap 72 orang, termasuk 20 anak di bawah umur. Sementara, setidaknya 39 petugas terluka dan sebuah trailer yang digunakan sebagai barikade dibakar.
Mayor Hazel Asilo mengatakan tidak jelas apakah mereka yang ditangkap adalah “pengunjuk rasa atau hanya orang-orang yang membuat onar.”
Hukuman tambahan ‘whistleblower’ China
Seorang warga China, yang dipenjara empat tahun setelah mendokumentasikan fase awal wabah COVID-19 dari episentrum pandemi, dijatuhi hukuman tambahan empat tahun penjara.
Zhang Zhan, 42 tahun, dijatuhi hukuman atas tuduhan “memicu pertengkaran dan memprovokasi masalah” di China.
Sebelumnya tuduhan yang sama menyebabkan ia dipenjara pada Desember 2020 setelah mengunggah laporan langsung dari Wuhan tentang penyebaran awal virus corona.
Kantor berita Reuters tidak dapat memastikan apakah ‘citizen journalist’ tersebut memiliki perwakilan hukum.
“Ia seharusnya dirayakan secara global sebagai ‘pahlawan informasi’, bukan terjebak dalam kondisi penjara yang brutal,” kata manajer advokasi RSF Asia-Pasifik Aleksandra Bielakowska.
Dakwaan tertuduh penembak bintang TikTok
Seorang pria, yang dituduh menembak mati bintang TikTok berusia 17 tahun di Pakistan, sudah didakwa secara resmi.
Juni lalu, pembunuhan Sana Yousaf menuai kecaman secara nasional dan memicu kembali perdebatan tentang keamanan di kalangan perempuan.
Terdakwa yang berusia 22 tahun, Umar Hayat, mengaku tidak bersalah di pengadilan distrik Islamabad Sabtu lalu.
“Semua tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak berdasar dan salah,” ujar terdakwa di hadapan Hakim Muhammad Afzal Majoka.
Polisi menggambarkan aksi itu sebagai “pembunuhan yang mengerikan dan berdarah dingin” dan menuduh Umar membunuh Sana yang berulang kali menolak lamarannya.
Negara-negara Arab harus sadar Palestina adalah benteng mereka. Jika Palestina ditaklukkan, target selanjutnya adalah negara-negara Arab karena Zionis berambisi mendirikan Israel Raya
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta Presiden Prabowo Subianto mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah konkret dan tegas menghentikan agresi Israel di Gaza saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB (23/9).
“Dukungan terhadap Palestina terus menguat setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal resmi mendukung kemerdekaan Palestina. Jangan sampai dukungan ini berhenti di forum diplomasi, tapi harus berimplikasi nyata di lapangan,” kata Sukamta saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan PBB harus bergerak lebih cepat, taktis, dan strategis. Meski lembaga internasional itu sudah menetapkan Israel melakukan genosida dan menyebabkan kelaparan di Gaza, ia menilai keputusan tersebut tidak cukup kuat menekan Israel yang masih melanjutkan operasi militer.
Dukungan internasional bagi Palestina kini mencapai 147 negara, namun ia mengingatkan dukungan besar itu akan sia-sia bila tidak diikuti langkah nyata untuk menghentikan kejahatan perang Israel.
Selain menyoroti sikap dunia internasional, Sukamta juga meminta negara-negara Arab mengambil langkah lebih konkret. Ia menilai Palestina adalah benteng pertama dunia Arab, sehingga jika Palestina jatuh maka negara-negara sekitarnya akan menjadi target berikutnya.
“Negara-negara Arab harus sadar Palestina adalah benteng mereka. Jika Palestina ditaklukkan, target selanjutnya adalah negara-negara Arab karena Zionis berambisi mendirikan Israel Raya,” ujarnya.
Ia menyarankan negara-negara Arab mempertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel, bahkan bila perlu membentuk pakta pertahanan bersama sebagaimana pernah diwacanakan Arab Saudi, Iran, dan Pakistan. Menurutnya, isolasi politik dan tekanan ekonomi dapat membuat Israel semakin terkucil di dunia internasional.
Sukamta menegaskan kejahatan Israel di Gaza telah melampaui batas dan memerlukan langkah luar biasa untuk menghentikannya. “Kejahatan Israel sudah extraordinary, maka untuk menghentikannya juga diperlukan langkah extraordinary pula. Jangan sampai dunia terus kalah langkah,” tegas Sukamta.
Sejak 20 Agustus 2025, Israel melancarkan operasi militer di Gaza dengan mengerahkan 60 ribu tentara cadangan dan robot peledak. Operasi tersebut telah menimbulkan ribuan korban jiwa di pihak Palestina serta memperparah kondisi kemanusiaan di wilayah itu.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta –
Pemerintah Jerman menegaskan kembali posisinya bahwa mereka tidak akan mengakui negara Palestina sampai Israel dan Palestina merundingkan solusi dua negara.
Komentar tersebut muncul menjelang sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana Prancis diperkirakan akan menjadi negara terbaru yang mengakui negara Palestina, setelah Australia, Inggris, Kanada, dan Portugal, yang melakukannya pada hari Minggu (21/9) kemarin.
Dilansir kantor berita AFP, Senin (22/9/2025), pengakuan ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel atas kampanyenya di Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut.
Pemerintah Israel mengatakan bahwa mengakui negara Palestina merupakan penghargaan bagi kelompok Hamas dan serangannya ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.
Saat bertolak menuju gedung PBB di New York, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan bahwa “solusi dua negara yang dinegosiasikan adalah jalan yang memungkinkan warga Israel dan Palestina hidup dalam damai, aman, dan bermartabat.”
“Bagi Jerman, pengakuan negara Palestina lebih penting di akhir proses. Namun proses ini harus dimulai sekarang,” ujarnya.
Mengingat tanggung jawab historisnya atas Holocaust, Jerman telah menjadikan dukungan bagi Negara Israel sebagai landasan kebijakan luar negerinya.
Namun, pemerintah Jerman semakin kritis terhadap kampanye Israel di Gaza dan dampaknya terhadap warga sipil Palestina dalam beberapa bulan terakhir, seiring memburuknya situasi kemanusiaan. Terlebih PBB telah mendeklarasikan bencana kelaparan di beberapa wilayah pesisir tersebut.
Lebih dari 140 pemimpin dunia akan hadir di New York minggu ini untuk menghadiri KTT tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan didominasi oleh bahasan tentang masa depan Palestina.
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
Tel Aviv –
Dua menteri kontroversial Israel mendesak aneksasi atau pencaplokan Tepi Barat setelah empat negara Barat, yang terdiri atas Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal, memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina.
Pengakuan oleh keempat negara itu, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025), diumumkan oleh para pemimpin dan pejabat tinggi masing-masing negara pada Minggu (21/9). Langkah itu didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.
Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.
“Pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina… membutuhkan tindakan balasan segera: penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria, dan pembubaran sepenuhnya Otoritas Palestina,” cetus Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, menggunakan nama sebutan Israel untuk Tepi Barat.
“Saya bermaksud untuk mengajukan proposal penerapan kedaulatan pada rapat kabinet mendatang,” imbuh Ben Gvir yang dikenal kontroversial.
Senada dengan Ben Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mencetuskan aneksasi terhadap Tepi Barat. Sosok Smotrich sudah berulang kali menyerukan pencaplokan wilayah Palestina yang diduduki tersebut.
“Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lainnya menentukan masa depan kita telah berakhir. Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria, dan menghapus secara permanen kebodohan negara Palestina dari agenda,” kata Smotrich dalam pernyataannya.
“Bapak Perdana Menteri, waktunya sekarang dan ada di tangan Anda,” ujarnya, dalam pernyataan yang ditujukan untuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.
Netanyahu menyebut pengakuan yang diberikan keempat negara itu sebagai “hadiah besar bagi terorisme”. Dia juga menegaskan bahwa “Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan”.
Dalam pidato di hadapan kabinetnya, Netanyahu menegaskan Israel akan menentang langkah itu dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan depan.
“Kita juga perlu berjuang, baik di PBB maupun di semua arena lainnya, melawan propaganda palsu yang ditujukan kepada kita dan melawan seruan untuk negara Palestina, yang akan membahayakan keberadaan kita dan menjadi imbalan yang absurd bagi teroris,” tegasnya.
“Komunitas internasional akan mendengar dari kita tentang masalah ini dalam beberapa hari mendatang,” imbuh Netanyahu.
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
GELORA.CO -Pengakuan resmi atas kenegaraan Palestina oleh sejumlah negara Eropa pada Minggu, 21 September 2025, menuai kecaman dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Netanyahu bahkan menuduh Australia, Inggris, dan Prancis telah memberikan “hadiah” kepada Hamas.
“Itu tidak akan terjadi. Negara Palestina tidak akan berdiri di sebelah barat Sungai Yordan,” ujarnya, dikutip dari Associated Press, Senin 22 September 2025.
Netanyahu dijadwalkan menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB pada Jumat mendatang sebelum bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Ia mengatakan, tanggapan resmi Israel akan diumumkan setelah kunjungan tersebut.
Sebagai respons, Netanyahu juga mengancam akan mengambil langkah sepihak, termasuk kemungkinan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.
Sebelumnya, Australia, Inggris dan Kanada secara resmi mengakui kenegaraan Palestina. Sebuah langkah yang kemudian disusul oleh Portugal