Xcloud.id

Negara: Kanada

  • Tak Seorang Pun dengan Hati Nurani Tetap Diam Atas Genosida Israel

    Tak Seorang Pun dengan Hati Nurani Tetap Diam Atas Genosida Israel

    New York –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam perang yang terus dikobarkan Israel di Jalur Gaza, dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki hati nurani dapat menerima atau tetap diam menyaksikan genosida yang dilakukan Tel Aviv terhadap Palestina.

    Erdogan juga memuji keputusan sejumlah negara, termasuk negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk secara resmi mengakui negara Palestina baru-baru ini.

    Pernyataan itu, seperti dilansir media Turki, Daily Sabah dan TRT World, Selasa (23/9/2025), disampaikan Erdogan saat berpidato dalam konferensi internasional tingkat tinggi membahas Palestina dan implementasi solusi dua negara di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

    “Pembantaian di Gaza terus berlanjut dengan kekuatan penuh. Tidak seorang pun yang mendengarkan hati nuraninya dapat menerima apa yang terjadi, apalagi tetap diam dalam menghadapi genosida semacam itu,” kata Erdogan dalam pidatonya pada Senin (22/9) waktu AS.

    Menggarisbawahi meningkatnya resonansi global terhadap isu ini, Erdogan menambahkan: “Kenyataannya adalah bahwa saat ini perjuangan Palestina telah menjadi perjuangan bagi seluruh dunia.”

    Erdogan Puji Negara yang Akui Negara Palestina: Keputusan Bersejarah!

    Erdogan, dalam pidatonya, juga memuji negara-negara yang telah secara resmi mengakui negara Palestina. Baru-baru ini, sejumlah negara Barat seperti Inggris, Kanada, Australia, Portugal, dan Prancis memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina.

    Dia menyebut keputusan untuk memberikan pengakuan resmi bagi negara Palestina itu sebagai “tonggak penting” bagi solusi dua negara, dan merupakan “keputusan yang cukup penting, keputusan bersejarah”.

    “Saya mengucapkan selamat kepada negara-negara yang telah memutuskan untuk mengakui negara Palestina. Saya berharap langkah ini dan inisiatif serupa akan mempercepat terwujudnya solusi dua negara,” kata Erdogan.

    Dalam pidatonya, Erdogan menuduh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berupaya menghalangi pembentukan negara Palestina.

    “Tujuan pemerintahan Netanyahu adalah menghalangi pembentukan negara Palestina, untuk menggusur paksa sebanyak mungkin warga Palestina,” sebutnya.

    Mengacu pada sejarah negara Yahudi itu, Erdogan juga menyebut Israel yang dulunya korban Holocaust, kini justru melakukan genosida terhadap negara tetangganya sendiri.

    “Pemerintahan Netanyahu, dari masyarakat yang pernah menjadi korban Holocaust, kini melakukan genosida terhadap negara-negara tetangga yang telah berbagi tanah dan air dengannya selama ribuan tahun,” ucapnya.

    Pidato Erdogan di forum PBB ini sempat diwarnai insiden ketika mikrofon tiba-tiba mati saat pidato belum selesai. Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki mengklarifikasi bahwa pidato Erdogan terkadang mengundang tepuk tangan, yang membuatnya melebih durasi lima menit sesuai aturan prosedural, dan mikrofon mati otomatis usai waktu habis.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • RI Harap Pengakuan Negara Palestina Percepat Realisasi Solusi Dua Negara

    RI Harap Pengakuan Negara Palestina Percepat Realisasi Solusi Dua Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengakuan sejumlah pihak terhadap negara Palestina diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam mencapai solusi dua negara (two state solution) di tengah konflik di Gaza.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, Indonesia mengapresiasi pengakuan terhadap Palestina yang dilakukan dalam forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Selasa (22/9/2025) waktu AS. Dia menuturkan, beberapa negara baru yang mengakui Palestina diantaranya adalah Inggris, Australia, Portugal, Kanada, dan Prancis. 

    Menurutnya, pengakuan dari negara-negara tersebut merupakan langkah yang benar di mata sejarah. Dia mengatakan, konflik Palestina-Israel di Gaza bukan hanya masalah politik, tetapi juga merupakan isu kemanusiaan.

    Sugiono berharap, bertambahnya pihak-pihak yang mengakui Palestina dapat semakin meningkatkan upaya dalam mencapai solusi dua negara.

    “Kita berharap dari pengakuan ini ada satu langkah konkret yang terbuka yang bakal mencapai solusi dua negara,”  kata Sugiono dalam Press Briefing yang disiapkan oleh kanal YouTube Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (23/9/2025).

    Adapun, Sugiono menyampaikan bahwa konferensi terkait isu Palestina diprakarsai oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud.

    Dalam konferensi tersebut, Sugiono menuturkan, Presiden Prabowo Subianto yang mendapat kesempatan berbicara dan membahas situasi yang memprihatinkan atas kekerasan serta kelaparan yang disebabkan oleh pendudukan di Gaza.

    “Apresiasi Indonesia, khususnya pada negara-negara yang memutuskan untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendesak negara lain untuk segera mengakui negara Palestina sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah.

    “Hanya solusi dua negara ini yang akan mengarah pada perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan bagi Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel,” tegas Prabowo. 

    Prabowo juga menegaskan pentingnya kredibilitas PBB dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Dia mengatakan bahwa pengakuan kenegaraan harus diiringi dengan peluang nyata menuju perdamaian yang adil dan abadi.

  • Akui Negara Palestina, Macron Desak Israel Setop Perang Gaza Segera

    Akui Negara Palestina, Macron Desak Israel Setop Perang Gaza Segera

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Senin (22/9) waktu setempat secara resmi mengakui Negara Palestina. Dia pun mendesak diakhirinya segera perang di Gaza, dengan menyatakan bahwa “waktunya untuk perdamaian telah tiba.”

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (23/9/2025), berbicara pada pembukaan konferensi internasional tingkat tinggi tentang penerapan solusi dua negara, Macron mengatakan saatnya telah tiba bagi Israel dan Palestina “untuk hidup berdampingan dalam damai dan aman.”

    “Namun, saat ini, Israel terus memperluas operasi militernya di Gaza, dengan tujuan yang dinyatakan untuk menghancurkan Hamas,” kata Macron, mengecam serangan yang sedang berlangsung.

    Ia menekankan korban jiwa akibat konflik tersebut: “Ratusan ribu orang telah mengungsi, terluka, kelaparan, dan trauma. Kehidupan mereka masih terus dihancurkan. Tidak ada yang membenarkan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Tidak ada.”

    Macron juga mengumumkan bahwa Prancis akan membuka kedutaan besar untuk Negara Palestina setelah semua sandera di Gaza dibebaskan dan gencatan senjata tercapai.

    Portugal, Monako, Kanada, Belgia, Luksemburg, dan Malta kemudian juga turut mengakui Negara Palestina.

    Mesir akan menjadi tuan rumah konferensi rekonstruksi Gaza

    Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly mengatakan bahwa negaranya akan menjadi tuan rumah konferensi rekonstruksi Gaza segera setelah gencatan senjata tercapai di Gaza.

    “Mesir akan, segera setelah kita mencapai gencatan senjata, menjadi tuan rumah konferensi rekonstruksi internasional di Jalur Gaza untuk memobilisasi dana yang diperlukan bagi rencana rekonstruksi Arab-Islam,” ujarnya di konferensi tersebut.

    Sementara itu, Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump akan mengadakan pertemuan multilateral dengan Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

    Trump juga akan mengadakan serangkaian pertemuan penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa minggu ini, dimulai dengan pembicaraan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan para pemimpin dari Ukraina, Argentina, dan Uni Eropa.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Prabowo Nyatakan Siap Akui Israel Jika Palestina Diakui

    Prabowo Nyatakan Siap Akui Israel Jika Palestina Diakui

    GELORA.CO -Pidato Presiden RI Prabowo Subianto di KTT Two State Solution di Markas Besar PBB, New York, Senin waktu setempat, 22 September 2025 menjadi sorotan. 

    Pasalnya, Kepala Negara kembali menyampaikan peluang RI mengakui Israel setelah Palestina diakui sebagai negara. 

    “Kita harus menjamin status kenegaraan Palestina, tapi Indonesia juga menyatakan bahwa jika Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan langsung mengakui negara Israel, dan kita akan menjamin keamanan Israel,” tegas Prabowo.

    Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah. 

    “Indonesia sekali lagi menekankan komitmennya terhadap solusi dua negara untuk mengakhiri masalah Palestina. Hanya solusi dua negara yang akan mengarah ke perdamaian,” ujarnya.

    Prabowo juga memberikan apresiasi kepada sejumlah negara besar yang telah mengambil langkah mengakui Palestina. 

    “Kami memuji negara-negara terkemuka dunia yang telah mengambil langkah prinsipil ini. Prancis, Kanada, Australia, Inggris, Portugal, dan banyak negara besar lainnya di dunia telah melangkah ke sisi yang benar dalam sejarah,” katanya.

    Ia sekaligus mendorong negara-negara lain untuk tidak menunda pengakuan terhadap Palestina. 

    “Kepada mereka yang belum bertindak, kami katakan sejarah tidak akan menunggu. Kita harus mengakui Palestina sekarang,” seru Prabowo

  • Menlu Arab Saudi Ajak Semua Negara Akui Palestina

    Menlu Arab Saudi Ajak Semua Negara Akui Palestina

    New York –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengajak semua negara untuk mengakui negara Palestina. Hal ini disampaikan setelah pengumuman resmi Prancis mengakui negara Palestina dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pengakuan oleh Prancis itu disampaikan dalam konferensi internasional tingkat tinggi tentang implementasi solusi dua negara, yang digelar menjelang dimulainya Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Konferensi internasional itu diketuai bersama oleh Saudi dan Prancis.

    “Kami mengajak semua negara lainnya untuk mengambil langkah bersejarah serupa yang akan berdampak besar dalam mendukung upaya implementasi solusi dua negara,” kata Pangeran Faisal dalam forum tersebut, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (23/9/2025).

    Pangeran Faisal mengatakan bahwa posisi bersejarah Prancis untuk mengakui negara Palestina, serta banyak negara lainnya, “mencerminkan keinginan masyarakat internasional untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina”.

    Dia menambahkan bahwa Saudi ingin menindaklanjuti untuk memastikan implementasi hasil konferensi tersebut, termasuk mengakhiri perang Gaza.

    Pangeran Faisal menegaskan kembali sikap Saudi yang menuntut solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota untuk negara Palestina.

    Macron Umumkan Prancis Akui Negara Palestina, Desak Perang Gaza Diakhiri

    Presiden Emmanuel Macron, yang hadir dalam konferensi tersebut, menyampaikan pengakuan resmi Prancis untuk negara Palestina. Dia mendesak diakhirinya segera perang Gaza, dan menyatakan bahwa “waktunya untuk perdamaian telah tiba”.

    “Saya menyatakan bahwa hari ini, Prancis mengakui negara Palestina,” kata Macron dalam pernyataannya dalam konferensi tersebut pada Senin (22/9) waktu setempat.

    Macron menekankan bahwa pengakuan tersebut merupakan “satu-satunya solusi yang akan memungkinkan Israel hidup dalam damai”.

    Macron, seperti dilansir Anadolu Agency, juga mengatakan bahwa pengakuan oleh Prancis untuk negara Palestina “merupakan kekalahan bagi Hamas, sama seperti bagi semua pihak yang mengobarkan antisemitisme, memelihara obsesi anti-Zionis, dan yang menginginkan penghancuran negara Palestina”.

    “(Pengakuan) Ini membuka jalan bagi negosiasi yang bermanfaat, bermanfaat bagi Israel dan Palestina yang berupaya mewujudkan rencana perdamaian dan keamanan untuk semua,” imbuhnya.

    Macron juga mengumumkan bahwa Prancis akan membuka Kedutaan Besar untuk Negara Palestina setelah semua sandera di Gaza dibebaskan dan gencatan senjata terwujud.

    Sebelum Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal, juga secara resmi mengakui negara Palestina.

    Lihat Video ‘Israel: Perang di Gaza Bisa Berakhir Besok, Jika…’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • ICA-CEPA sebagai jalan ganda diplomasi ekonomi Indonesia

    ICA-CEPA sebagai jalan ganda diplomasi ekonomi Indonesia

    Melalui ICA-CEPA, Indonesia berkesempatan tidak lagi berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi naik kelas menjadi negara pengolah dengan nilai tambah lebih tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) menandai babak baru dalam sejarah hubungan dagang Indonesia. Perjanjian ini bukan sekadar soal tarif, tetapi juga bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang lebih luas.

    Sebagai CEPA pertama Indonesia di kawasan Amerika Utara, ICA-CEPA menempati posisi strategis. Perjanjian ini bisa dibilang bukan hanya simbol keberhasilan diplomasi, tetapi juga membuka peluang praktis seperti perluasan pasar ekspor, investasi, dan kerja sama teknologi.

    Selama ini, ekspor Indonesia bertumpu pada Asia Timur, ASEAN, dan sebagian Eropa. Amerika Utara hanya menempati porsi kecil dalam peta perdagangan kita. Dengan adanya ICA-CEPA, peta itu mulai bergeser. Indonesia kini memiliki pintu masuk yang lebih ramah tarif untuk menembus pasar Kanada — sebuah pasar yang kerap dianggap sulit dijangkau.

    Kanada bukanlah pemain kecil dalam percaturan ekonomi global. Ekonominya relatif stabil, konsumennya memiliki daya beli tinggi, dan regulasi pasarnya ketat. Bagi eksportir Indonesia, kondisi ini adalah tantangan dan sekaligus peluang. Jika produk kita mampu menembus rak-rak Kanada, kredibilitasnya di mata pasar dunia otomatis meningkat.

    Kanada berkepentingan menancapkan kaki lebih kuat di Asia Tenggara. Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di kawasan, dipandang sebagai mitra kunci. Situasi geopolitik dunia membuat rantai pasok harus lebih beragam. Dari sanalah, Kanada menilai Indonesia sebagai simpul strategis.

    Sebaliknya, Indonesia berkepentingan memperluas basis ekspornya. Ketergantungan berlebihan pada sejumlah negara tertentu membuat risiko tinggi ketika terjadi guncangan. Maka, diversifikasi pasar menjadi keharusan agar ekonomi Indonesia tidak mudah terombang-ambing. Nah, ICA-CEPA menjadi salah satu jawaban untuk masalah tersebut.

    Menuntut standar mutu

    Secara teori, kehadiran ICA-CEPA dapat dijelaskan melalui konsep keunggulan komparatif David Ricardo.

    Indonesia diuntungkan bila mengekspor barang yang relatif efisien diproduksi di dalam negeri, seperti tekstil, alas kaki, atau makanan olahan. Di sisi lain, Kanada lebih unggul menghasilkan gandum dan teknologi mutakhir sehingga lebih masuk akal bila Indonesia mengimpornya. Pola inilah yang melahirkan potensi saling menguntungkan.

    Namun, tantangan tak kalah besar menghadang. Kanada dikenal dengan standar pasar yang ketat, mulai dari isu keberlanjutan hingga sertifikasi lingkungan. Industri dalam negeri dituntut bukan hanya efisien, tetapi juga mampu menembus persyaratan kualitas global. Jika tidak, keunggulan komparatif bisa berhenti pada potensi belaka, tanpa berubah menjadi keuntungan nyata.

    Pertanyaan krusialnya, apakah industri nasional siap menjawab peluang ini? Ataukah Indonesia hanya akan menjadi pasar yang lebih terbuka bagi produk Kanada tanpa berhasil memperluas pijakan di pasar negara maju?

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gelombang Baru Pengakuan Palestina, Sekadar Simbol atau Titik Balik?

    Gelombang Baru Pengakuan Palestina, Sekadar Simbol atau Titik Balik?

    Jakarta –

    Inggris, Kanada, dan Australia masuk ke dalam daftar negara Barat yang telah mengakui negara Palestina, disusul Portugal pada Minggu (21/09) malam. Perdana Menteri Keir Starmer dan Mark Carney mengumumkan langkah tersebut tak lama sebelum dimulainya debat Majelis Umum PBB di New York. Negara-negara Barat lain, seperti Prancis dan Belgia juga berencana mengikuti langkah itu, meskipun telah diperingatkan oleh Israel.

    Pada Senin (22/09), Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan puncak khusus mengenai perang di Jalur Gaza. Ini merupakan kelanjutan dari proyek diplomatik yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi untuk mendorong kebangkitan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan, sebagai satu-satunya jawaban atas konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

    Dalam pertemuan pada Senin itu, beberapa negara menyatakan bergabung dengan lebih dari 145 anggota PBB yang telah mengakui negara Palestina. Negara-negara tersebut termasuk Prancis, Belgia, Luksemburg, dan Malta.

    Sebagian besar deklarasi pengakuan kedaulatan Palestina baru-baru ini oleh negara-negara Eropa muncul sebagai respons terhadap kampanye militer Israel yang terus berlangsung di Gaza. Hingga kini, perang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, meskipun peneliti internasional memperkirakan jumlah korban jauh lebih tinggi. Pekan lalu, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina menerbitkan laporan yang menyimpulkan bahwa Israel sedang melakukan genosida di Gaza.

    Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat, menolak laporan tersebut, termasuk laporan lain yang kritis terhadap Israel, serta mengecam rencana untuk mengakui Palestina sebagai negara, dengan menyatakan bahwa tindakan itu merupakan sebuah “hadiah untuk teror”, merujuk pada serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang dipimpin kelompok militan Hamas, yang menewaskan hampir 1.200 orang dan memicu kampanye militer Israel di Gaza.

    Sekadar “teater politik”

    Bahkan, para pendukung Palestina mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina bisa jadi tidak cukup jika tidak disertai tindakan.

    “Negara-negara Barat memeluk gestur simbolis, sementara rakyat Palestina tetap tanpa keadilan ataupun kenegaraan, hanya kesenjangan yang semakin melebar antara realitas yang dijalani dan pertunjukan internasional,” ujar Ines Abdel Razek, Direktur Advokasi untuk Palestine Institute for Public Diplomacy, yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, dalam tulisan bulan Agustus untuk lembaga pemikir Palestina, Al Shabaka.

    Ada juga kekhawatiran mengenai bagaimana Israel akan bereaksi terhadap gelombang baru pengakuan ini, tulis Richard Gowan, Direktur PBB untuk lembaga think tank International Crisis Group, minggu ini dalam jurnal kebijakan Just Security yang berbasis di AS.

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu… memiliki rekam jejak panjang dalam menentang anggota PBB lainnya,” tulis Gowan. “Salah satu skenario yang mengkhawatirkan para diplomat adalah bahwa Netanyahu, yang pekan lalu menyatakan bahwa ‘tidak akan ada negara Palestina’, dapat merespons proses pengakuan ini dengan mengumumkan rencana untuk secara resmi mencaplok bagian-bagian wilayah Palestina dalam pidatonya.”

    Apakah pengakuan bisa membawa perdamaian?

    Sudah jelas bahwa pengakuan negara Palestina saja tidak akan menghentikan perang Israel di Gaza.

    “Pengakuan adalah pengganti keliru untuk boikot dan langkah-langkah hukuman yang seharusnya diambil terhadap negara yang melakukan genosida,” tulis kolumnis Gideon Levy di surat kabar Israel, Haaretz, pada bulan Agustus. “Pengakuan adalah basa-basi kosong. … Ini tidak akan menghentikan genosida, yang tidak akan berhenti tanpa langkah nyata dari komunitas internasional.”

    Faktanya, seperti yang ditunjukkan oleh para ahli hukum, isu ini sebenarnya terpisah. Apakah Palestina merupakan negara atau bukan, hukum internasional sudah mewajibkan negara lain untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikan genosida yang dicurigai sedang berlangsung.

    Peningkatan status diplomatik

    Apa yang bisa dilakukan oleh pengakuan negara Palestina adalah memperkuat seruan untuk gencatan senjata dalam struktur diplomatik, birokratis, dan hukum internasional yang sudah ada.

    Dalam edisi musim gugur 2025 jurnal akademik The Cairo Review of Global Affairs, analis politik Mesir Omar Auf menunjukkan bahwa pejabat Palestina sebelumnya telah mencoba untuk mengaksesi Konvensi Jenewa pada 1989, tetapi ditolak oleh Swiss karena, menurut Swiss, ada “ketidakpastian” mengenai eksistensi negara Palestina.

    Pada Agustus, Nomi Bar-Yaacov, seorang negosiator perdamaian dari Geneva Centre for Security Policy, mengatakan kepada DW bahwa pengakuan “tidak mengubah apa pun secara langsung, tetapi itu memberi Palestina posisi tawar yang jauh lebih tinggi dalam negosiasi, karena ketika Anda bernegosiasi antarnegara, itu tidak sama dengan negosiasi antara negara dan negara yang tidak diakui (atau) entitas.”

    Pengakuan bilateral dapat dianggap sebagai bentuk peningkatan status diplomatik. Negara-negara yang mengakui, katakanlah Prancis atau Belgia, harus meninjau kembali hubungan mereka dengan Palestina, serta menilai kewajiban hukum mereka terhadapnya. Oleh karena itu, hal ini juga dapat menyebabkan peninjauan kembali hubungan mereka dengan Israel, menurut mereka.

    Namun, pengakuan tersebut harus disertai langkah nyata, kata Hugh Lovatt, peneliti kebijakan senior untuk program Timur Tengah dan Afrika Utara di European Council on Foreign Relations (ECFR), kepada DW.

    “Pengakuan bukanlah sebuah kebijakan, itu adalah sebuah pembuka. Pekerjaan sebenarnya dimulai pada hari berikutnya,” ujar Anas Iqtait, dosen ekonomi politik Timur Tengah di Australian National University, pada bulan Agustus dalam Akfar, yang diterbitkan oleh Middle East Council on Global Affairs yang berbasis di Doha.

    “Sebuah penegasan penting”

    Memang benar bahwa pengakuan sangat simbolis, Lovatt mengakui. “Namun, simbolisme tidak selalu buruk. Mengingat negara-negara yang melakukan pengakuan, khususnya Prancis dan Inggris, ini merupakan penegasan penting atas hak-hak Palestina dan penentuan nasib sendiri, hak untuk hidup bebas dari pendudukan, hak atas kenegaraan, dan sebagainya.”

    Namun, tindakan simbolis harus disertai langkah nyata, tambahnya.

    Dalam konferensi pers di Brussels, Belgia pada Rabu (17/09), Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan tarif atas beberapa barang Israel dan menjatuhkan sanksi terhadap pemukim serta dua politisi senior Israel. Ini adalah langkah-langkah yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh para ahli ECFR. Sumber di Brussels mengatakan kepada DW bahwa Italia, yang sebelumnya menentang penghentian pendanaan ilmiah UE untuk Israel, mungkin akan segera mencabut penolakannya.

    “Bahkan tiga tahun yang lalu, pengakuan mungkin sudah cukup,” kata Lovatt. “Namun, saya pikir karena semuanya telah berubah begitu drastis dalam hal opini publik dan politik sejak 2023, sekarang bukan lagi pertanyaan antara pengakuan (Palestina) atau tindakan lain.”

    Saat ini, berbagai langkah sedang dijalankan secara bersamaan, ujar Lovatt, dan itu mencerminkan bagaimana opini publik di seluruh spektrum politik telah berubah sejak 2023.

    “Pengakuan seharusnya dilihat sebagai arah perjalanan,” kata Lovatt. “Mungkin kita tidak sampai ke sana besok, tetapi arah jalannya sudah jelas.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat Video ‘Presiden Abbas: Hamas Harus Serahkan Senjata ke Otoritas Palestina’:

    (ita/ita)

  • Presiden sampaikan sikap Indonesia jika Israel akui Palestina

    Presiden sampaikan sikap Indonesia jika Israel akui Palestina

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto mendesak berbagai negara untuk turut mengakui kedaulatan Palestina, sebagaimana telah dilakukan sejumlah negara baru-baru ini seperti Prancis, Inggris, dan Kanada. Dalam pidatonya di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Presiden menegaskan bahwa Indonesia siap mengambil sikapnya sendiri demi perdamaian abadi.
    (Aria Cindyara/Fathur Rochman/Satrio Giri Marwanto/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • China Sebut Two State Solution Palestina Masih Butuh Kesepakatan Global

    China Sebut Two State Solution Palestina Masih Butuh Kesepakatan Global

    Jakarta –

    Pemerintah China menyampaikan solusi dua negara demi mencapai perdamaian di Palestina masih membutuhkan konsensus global. Hal ini menyusul pengakuan oleh Inggris, Kanada dan Australia terhadap status Palestina.

    “Solusi dua negara harus tetap menjadi penyelesaian, yang membutuhkan lebih banyak konsensus global dan tidak ada tindakan sepihak yang mengikis fondasi solusi dua negara tersebut,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing dilansir Antara, Selasa (23/9/2025).

    “Mengakhiri konflik lebih awal dan mencapai perdamaian abadi merupakan hal yang diinginkan rakyat Palestina, Israel dan publik di seluruh Timur Tengah. Ini juga merupakan tugas mendesak bagi komunitas internasional,” tambah Guo Jiakun.

    Gaza, menurut Guo Jiakun, adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina.

    “China percaya bahwa menghadapi situasi saat ini, gencatan senjata komprehensif di Gaza harus diupayakan dan bencana kemanusiaan harus diatasi dengan urgensi yang maksimal,” kata Guo Jiakun.

    Negara yang memiliki pengaruh khusus terhadap Israel perlu mengambil tanggung jawab, lanjut Guo Jiakun tanpa menyebut negara tertentu.

    “Prinsip ‘Palestina memerintah Palestina’ harus dipatuhi dan hak-hak nasional Palestina yang sah dijamin dalam pengaturan tata kelola dan rekonstruksi pascakonflik. China siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk tetap berkomitmen pada gencatan senjata di Gaza, dengan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali hak-hak nasional mereka yang sah,” tegas Guo Jiakun.

    Diketahui, pada Minggu (21/9) lalu, tiga negara mengakui Palestina sebagai negara. Pertama ialah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang mengumumkan negara tersebut secara resmi mengakui negara Palestina menjelang Sidang Umum PBB.

    “Menghadapi kengerian yang semakin meningkat di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara,” kata Starmer dalam sebuah pernyataan video.

    Kedua, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, mengumumkan bahwa Kanada secara resmi mengakui negara Palestina, dan berjanji untuk bermitra dalam membangun perdamaian antara Palestina dan Israel.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” tulis Carney di akun X, menjelang Sidang Umum PBB.

    Ketiga, Australia juga secara resmi mengakui kenegaraan Palestina berdasarkan pernyataan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

    “Terhitung hari ini, Minggu, 21 September 2025, Persemakmuran Australia secara resmi mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Albanese dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di akun X.

    Albanese mengatakan bahwa dengan langkah tersebut, Australia “mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri.”

    Sebelumnya, Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino mengumumkan rencana serupa untuk mengakui Palestina di Sidang Umum PBB. Hingga kini, sekitar 150 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)

  • Prabowo Desak Semua Negara Akui Palestina Saat di PBB: Damai Sekarang, Damai Segera

    Prabowo Desak Semua Negara Akui Palestina Saat di PBB: Damai Sekarang, Damai Segera

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mendesak negara lain untuk segera mengakui negara Palestina sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah.

    Hal ini disampaikan dalam pidato di High-level International Conference on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of Two-State Solution di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Selasa (23/9/2025) dini hari WIB.

    “Hanya solusi dua negara ini yang akan mengarah pada perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan bagi Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel,” tegas Prabowo.

    Prabowo juga menegaskan pentingnya kredibilitas PBB dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Ia mengatakan bahwa pengakuan kenegaraan harus diiringi dengan peluang nyata menuju perdamaian yang adil dan abadi.

    “Pengakuan harus berarti peluang nyata menuju perdamaian abadi. Ini harus menjadi perdamaian nyata untuk semua pihak, untuk semua pihak yang terlibat. Yang Mulia, kami memuji negara-negara terkemuka di dunia yang telah mengambil langkah berprinsip ini. Prancis, Kanada, Australia, Inggris, Portugal, dan banyak negara terkemuka lainnya di dunia telah mengambil langkah di sisi yang benar dari sejarah,” lanjutnya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengajak negara-negara lain untuk ikut melakukan hal yang sama, mengakui negara Palestina sebagai langkah yang benar di sisi sejarah.

    “Pengakuan Negara Palestina adalah langkah yang benar di sisi sejarah yang benar. Kepada mereka yang belum bertindak, kami katakan sejarah tidak menunggu,” tegas Prabowo.

    Sebagai bentuk komitmen nyata, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk turut serta menjaga perdamaian dengan menyediakan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB.

    “Kami siap mengambil bagian kami dalam perjalanan menuju perdamaian ini. Kami bersedia menyediakan pasukan penjaga perdamaian,” ujarnya.

    Pidato tersebut ditutup dengan seruan penuh harapan agar dunia segera menghentikan kekerasan dan membuka jalan bagi perdamaian yang abadi.

    “Damai. Perdamaian sekarang. Perdamaian segera. Kita butuh perdamaian,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, Konferensi yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini menjadi salah satu forum penting bagi komunitas internasional untuk meneguhkan kembali komitmen global terhadap solusi dua negara, sekaligus menggalang dukungan nyata bagi implementasinya. Indonesia hadir dengan peran sentral sebagai salah satu anggota core group yang mengawal proses perdamaian tersebut.

    Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam forum ini bukan sekadar kehadiran formal. Kehadiran Presiden Prabowo di ruang sidang Majelis Umum PBB menegaskan posisi Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan terhadap Negara Palestina.

    Palestina Butuh Dukungan Internasional

    Prabowo mengatakan dengan dukungan internasional yang luas, posisi Palestina diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan perdamaian yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.

    Konferensi dibuka dengan pidato dari lima tokoh, yakni Presiden Prancis Emmanuel Macron, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Presiden SMU PBB ke-80 Annalena Baerbock, serta Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menyampaikan pidato secara langsung dari Palestina melalui video.

    Presiden Prabowo mendapat kesempatan berbicara pada urutan ke-5 dari total 33 negara dan organisasi internasional yang diundang memberikan pandangan. Kepala Negara menyampaikan pernyataannya setelah Yordania, Turkiye, Brasil, dan Portugal.

    Jumlah pembicara dalam forum ini dibatasi hingga 33, dengan prioritas diberikan kepada negara-negara core group yang memiliki peran krusial dalam mengawal proses implementasi solusi dua negara, termasuk Indonesia.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di antara para pemimpin dunia mencerminkan tekad Indonesia untuk terus mengawal isu Palestina hingga terwujud solusi yang damai, permanen, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Palestina. 

    Para Pemimpin Dunia juga menegaskan dukungan bagi implementasi penuh New York Declaration menuju terwujudnya Two-State Solution. Sebagai anggota Core Group, Indonesia berperan penting dalam penyusunan dokumen yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB ini