Xcloud.id

Negara: Kanada

  • Mendag Pede IEU-CEPA dan ICA-CEPA Perkuat Perdagangan Indonesia di Global

    Mendag Pede IEU-CEPA dan ICA-CEPA Perkuat Perdagangan Indonesia di Global

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa dan Kanada, yakni Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), akan memperkuat posisi perdagangan Indonesia di kancah internasional.

    “Penyelesaian IEU-CEPA dan penandatangan ICA-CEPA adalah titik tolak perjalanan kita untuk memperkuat posisi perdagangan Indonesia di kancah global, terutama dalam kondisi geopolitik dan perdagangan dunia saat ini,” kata Budi dalam acara Strategic Forum Indonesia—Canada CEPA dan Indonesia European Union CEPA di Auditorium Kemendag, Senin (29/9/2025).

    Budi menjelaskan total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa tahun lalu mencapai sekitar US$30 miliar. Dengan adanya IEU-CEPA, dia berharap perjanjian tersebut bisa segera ditandatangani akhir tahun ini atau awal tahun depan, kemudian diimplementasikan. 

    “Paling tidak, komitmen kita dengan pelaku usaha adalah bagaimana meningkatkan total trade, meningkatkan ekspor kita ke Uni Eropa,” ujarnya.

    Sementara, total perdagangan Indonesia dengan Kanada tercatat sebesar US$3,5 miliar. “Harapan kita bisa dua kali lipat ya setelah implementasi ini berjalan,” kata Budi.

    Sebelumnya, pada Rabu (24/9/2025, Mendag Budi Santoso menandatangani ICA-CEPA di Ottawa, Kanada, bersama Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sidhu. 

    Penandatanganan ini disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu deliverables utama kunjungan resmi Presiden RI ke Kanada. Kala itu, Budi menyebut ICA-CEPA merupakan tonggak sejarah karena menjadi kerja sama dagang komprehensif pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara, sekaligus perjanjian perdagangan pertama Kanada dengan negara di Asia Tenggara. 

    “Indonesia-Canada CEPA menandai babak baru hubungan ekonomi kedua negara. Perjanjian ini membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat daya saing produk dan jasa Indonesia di Kanada,” katanya.

    Melalui ICA-CEPA, lebih dari 90% atau sekitar 6.573 pos tarif Indonesia mendapat preferensi di pasar Kanada. Produk potensial seperti tekstil, alas kaki, furnitur, makanan olahan, elektronik ringan dan otomotif, hingga sarang burung walet, diprediksi semakin kompetitif. Beberapa produk bahkan akan langsung menikmati tarif 0% saat perjanjian mulai berlaku (entry into force), misalnya makanan olahan, hasil laut, produk kerajinan berbahan serat alam, peralatan rumah tangga, serta granit dan marmer.

    Sementara itu, IEU-CEPA resmi ditandatangani pada 23 September 2025 setelah proses perundingan selama hampir satu dekade. Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk-produk Uni Eropa ke Indonesia. 

    Komisaris Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic menyatakan bahwa perjanjian tersebut juga mencabut berbagai pembatasan transaksi untuk sejumlah komoditas utama. Menurutnya, kesepakatan ini berpotensi menghemat tarif sekitar €600 juta (US$700 juta) bagi eksportir Eropa. 

    “Kami benar-benar membuka babak baru dengan skala yang sangat besar,” ujar Sefcovic, dikutip dari Bloomberg, Selasa (23/9/2025).

  • Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    London –

    Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, terlibat dalam diskusi tentang kepemimpinan otoritas transisi pascaperang di Gaza, Palestina. Proposal yang berisi tentang pemerintahan sementara di Gaza itu disebut mendapat dukungan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir BBC, Minggu (28/9/2025), proposal yang kabarnya mendapat dukungan dari Gedung Putih itu disebut akan menempatkan Blair sebagai pemimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB dan negara-negara Teluk sebelum menyerahkan kendali Gaza kembali kepada Palestina.

    Kantor Blair menyatakan tidak akan mendukung proposal apa pun yang menggusur penduduk Gaza dari Gaza. Blair, yang membawa Inggris ke dalam Perang Irak pada tahun 2003, telah menjadi bagian dari pembicaraan perencanaan tingkat tinggi dengan AS dan pihak-pihak lain tentang masa depan Gaza.

    Pada bulan Agustus 2025, dia juga bergabung dalam pertemuan di Gedung Putih dengan Trump untuk membahas rencana yang digambarkan oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sebagai ‘sangat komprehensif’. Namun, hanya sedikit informasi lain yang diungkapkan tentang pertemuan tersebut.

    Rencana tersebut dapat menempatkan Blair sebagai kepala badan bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza (Gita). Media Economist dan media Israel melaporkan rencana ini akan mengupayakan mandat PBB untuk menjadi ‘otoritas politik dan hukum tertinggi’ Gaza selama 5 tahun.

    Rencana ini akan dimodelkan berdasarkan pemerintahan internasional yang mengawasi transisi Timor Timur dan Kosovo menuju status negara. Awalnya, rencana ini akan berpusat di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum memasuki Gaza setelah Jalur Gaza stabil bersama pasukan multinasional.

    Sebagai PM, Blair telah mengambil keputusan mengerahkan pasukan Inggris dalam Perang Irak 2003 yang dikritik keras dalam penyelidikan resmi atas konflik tersebut. Dia disebut telah bertindak berdasarkan intelijen yang cacat tanpa kepastian tentang produksi senjata pemusnah massal yang disebut-sebut ada di Irak.

    Setelah meninggalkan jabatannya pada tahun 2007, Blair menjabat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet kekuatan internasional (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB). Dia berfokus pada upaya membawa pembangunan ekonomi ke Palestina dan menciptakan kondisi untuk solusi dua negara.

    Laporan mengenai diskusi tentang keterlibatannya dalam otoritas transisi untuk Gaza muncul setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dia siap bekerja sama dengan Trump dan para pemimpin dunia lainnya untuk mengimplementasikan rencana perdamaian dua negara. Abbas menekankan penolakannya terhadap peran pemerintahan Hamas di Gaza dan menuntut pelucutan senjatanya.

    Sepanjang konflik, berbagai proposal untuk masa depan Gaza telah diajukan oleh berbagai pihak. Misalnya, Donald Trump melontarkan rencana AS mengambil ‘posisi kepemilikan jangka panjang’ atas Gaza dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut dapat menjadi ‘Riviera Timur Tengah’.

    Ide tersebut termasuk pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza yang melanggar hukum internasional. AS dan Israel mengatakan hal itu akan melibatkan emigrasi ‘sukarela’.

    Pada bulan Maret, AS dan Israel menolak rencana Arab untuk rekonstruksi pascaperang Jalur Gaza yang akan memungkinkan 2,1 juta warga Palestina yang tinggal di sana untuk tetap tinggal. Otoritas Palestina dan Hamas menyambut baik rencana Arab tersebut, yang menyerukan agar Gaza diperintah sementara oleh komite ahli independen dan pasukan penjaga perdamaian internasional dikerahkan di sana.

    Pada Juli, sebuah konferensi internasional yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi di New York mengusulkan ‘komite administratif transisi’ untuk Gaza yang akan beroperasi ‘di bawah payung Otoritas Palestina’. AS maupun Israel tidak hadir dalam konferensi itu.

    Deklarasi New York yang dihasilkan oleh konferensi tersebut kemudian didukung oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB dalam sebuah resolusi awal bulan ini. Awal pekan ini, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina, bersama Prancis, Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya.

    Sebagai informasi, situasi kemanusiaan di Gaza semakin parah sejak militer Israel melancarkan perang di Gaza dengan dalih tanggapan atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.

    Sementara, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 65.502 orang Gaza sejak Oktober 2023. Sebuah komisi penyelidikan PBB juga menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, yang dibantah Israel.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Negara-negara Lain Akui Palestina, Selandia Baru Enggan karena Hal Ini

    Negara-negara Lain Akui Palestina, Selandia Baru Enggan karena Hal Ini

    New York –

    Selandia Baru tidak akan mengakui negara Palestina saat ini. Namun, Selandia Baru mengaku berkomitmen pada solusi dua negara.

    “Dengan perang yang berkecamuk, Hamas tetap menjadi pemerintah de facto Gaza, dan belum ada kejelasan tentang langkah selanjutnya, masih terlalu banyak pertanyaan tentang masa depan negara Palestina sehingga Selandia Baru tidak bijaksana untuk mengumumkan pengakuan saat ini,” kata Menteri Luar Negeri Winston Peters dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dilansir Reuters, Minggu (28/9/2025).

    Peters mengaku khawatir jika negara-negara fokus pada pengakuan terhadap Palestina. Dia mengatakan hal itu akan mempersulit gencatan senjata.

    “Kami juga khawatir bahwa fokus pada pengakuan, dalam situasi saat ini, dapat mempersulit upaya untuk mengamankan gencatan senjata dengan mendorong Israel dan Hamas ke posisi yang lebih keras kepala,” ujar Peters.

    Dalam pernyataan terpisah, Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengatakan ‘pengakuan negara Palestina adalah pertanyaan tentang kapan, bukan apakah’. Posisi Selandia Baru ini tidak sejalan dengan mitra tradisional mereka, Australia, Kanada, dan Inggris.

    Semuanya telah mengakui negara Palestina. Langkah ini sejalan dengan lebih dari 140 negara lain yang juga mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk tanah air yang merdeka dari wilayah pendudukan.

    “Tidak ada solusi dua negara atau perdamaian abadi di Timur Tengah tanpa pengakuan Palestina sebagai sebuah negara,” kata Juru bicara urusan luar negeri Partai Buruh, Peeni Henare.

    (haf/imk)

  • Tambah Lagi, San Marino Akui Negara Palestina Saat Sidang PBB

    Tambah Lagi, San Marino Akui Negara Palestina Saat Sidang PBB

    Jakarta –

    San Marino mengumumkan secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengumuman itu disampaikan Menteri Luar Negeri San Marino, Luca Beccari, saat berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dilansir Al Jazeera, Minggu (28/9/2025), Beccari menyampaikan pidato di markas PBB pada Sabtu (27/9) waktu New York, Amerika Serikat. Beccari menyatakan San Marino mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    “Kami secara resmi mengakui Negara Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka dengan batas-batas yang aman dan diakui secara internasional, sejalan dengan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.

    Dia mengatakan memiliki negara yang merdeka merupakan hak dari warga Palestina. “Memiliki negara adalah hak rakyat Palestina,” tambahnya.

    Dengan lebih dari 80 persen komunitas internasional kini mengakui Negara Palestina, tekanan diplomatik terhadap Israel semakin meningkat seiring dengan berlanjutnya perang di Gaza. Sejauh ini lebih dari 65.500 warga Palestina telah tewas dan wilayah Gaza telah berubah menjadi puing-puing.

    Sejumlah negara saat ini telah secara resmi mengakui negara Palestina. Beberapa negara Barat yang mengambil sikap tersebut mulai dari Inggris, Prancis, Kanada, Portugal, hingga Australia.

    12 Negara Dukungan Finansial untuk Palestina

    Sebanyak 12 negara, termasuk Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi dan Spanyol, saat ini juga telah mengumumkan koalisi baru untuk mendukung Otoritas Palestina secara finansial. Dukungan ini diberikan saat Otoritas Palestina sedang kekurangan pendanaan karena Israel menahan pendapatan pajak mereka.

    Kementerian Luar Negeri Spanyol dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9), menyebut koalisi baru itu bernama “Koalisi Darurat untuk Keberlanjutan Keuangan Otoritas Palestina”.

    “Dibentuk sebagai respons terhadap krisis keuangan yang mendesak dan belum pernah terjadi sebelumnya (yang dihadapi Otoritas Palestina),” sebut Kementerian Luar Negeri Spanyol menjelaskan alasan pembentukan koalisi tersebut.

    Koalisi tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri Spanyol, bertujuan untuk menstabilkan keuangan badan yang berbasis di Ramallah tersebut, mempertahankan kemampuannya untuk memerintah, menyediakan layanan-layanan penting, dan menjaga keamanan.

    “Semuanya sangat diperlukan bagi stabilitas regional dan untuk menjaga solusi dua negara,” sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Spanyol itu.

    Pernyataan itu juga menyebutkan “kontribusi keuangan yang signifikan” di masa lalu dan janji “dukungan berkelanjutan” dari koalisi tersebut.

    Koalisi 12 negara itu terdiri atas Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, Spanyol, Belgia, Denmark, Islandia, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swiss.

    (ygs/imk)

  • CEPA Indonesia–Kanada Resmi Ditandatangani, Prabowo Sebut Langkah Strategis Perkuat Ekonomi

    CEPA Indonesia–Kanada Resmi Ditandatangani, Prabowo Sebut Langkah Strategis Perkuat Ekonomi

    JAKARTA – Tercapainya penandatanganan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Kanada dinilai Presiden RI Prabowo Subianto merupakan sebuah terobosan besar dalam hubungan ekonomi kedua negara.

    “Di Kanada kami juga dapat suatu terobosan, kita berhasil tanda-tangan CEPA ya Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga berapa tahun terobos,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 27 September.

    Presiden menegaskan kesepakatan tersebut akan memperkuat kerja sama dagang, membuka akses pasar baru, dan menurunkan hambatan tarif bagi produk unggulan Indonesia. CEPA dengan Kanada melengkapi capaian serupa dengan Uni Eropa yang telah diperjuangkan sejak satu dekade lalu.

    Penandatanganan dan Pengumuman Bersama tentang Kesepakatan Substansial CEPA antara Indonesia dan Eropa dilaksanakan di Bali, Selasa (23/9) lalu antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič.

    Prabowo menilai rangkaian kunjungan ke PBB, Kanada, dan Belanda membawa hasil yang konkret baik di bidang diplomasi maupun kerja sama ekonomi.

    “Saya kira alhamdulillah kunjungan saya membawa manfaat,” ujarnya.

    Selain kerja sama ekonomi, Presiden juga menyebut kunjungannya ke Belanda menghasilkan komitmen pengembalian 30 ribu artefak bersejarah milik Indonesia serta kerja sama edukasi keuangan masyarakat oleh Ratu Máxima pada kunjungannya ke Jakarta mendatang.

    Diketahui, Presiden Prabowo tiba di tanah air usai merampungkan lawatan ke empat negara mitra strategis, yakni Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda.

    Tampak menyambut kedatangan Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

  • Indonesia Tegaskan Posisi di Kancah Global Lewat Kesepakatan IEU–CEPA dan ICA–CEPA Nasional 27 September 2025

    Indonesia Tegaskan Posisi di Kancah Global Lewat Kesepakatan IEU–CEPA dan ICA–CEPA Nasional 27 September 2025

    Indonesia Tegaskan Posisi di Kancah Global Lewat Kesepakatan IEU–CEPA dan ICA–CEPA
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com – 
    Selepas perundingan panjang selama beberapa tahun, Indonesia akhirnya menandatangani dua perjanjian strategis, yakni Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA) dan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA).
    Kedua kesepakatan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat diplomasi ekonomi sekaligus membuka jalan bagi peningkatan akses pasar, investasi, serta kerja sama yang lebih luas dengan mitra utama di Eropa dan Amerika Utara.
    Adapun penandatanganan ICA CEPA disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Ottawa, Kanada, Rabu (24/9/2025).
    Sementara itu, penandatanganan dan pengumuman bersama Kesepakatan Substantif IEU-CEPA dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefrovic di Bali, Selasa (23/9/2025).
    “Kedua kesepakatan ini menjadi bukti konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika perdagangan global,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/9/2025).
    Dengan kesepakatan itu, lanjutnya, Indonesia tidak hanya memperoleh posisi tawar yang lebih kuat, tetapi juga memastikan manfaat nyata dapat dirasakan langsung oleh dunia usaha dan masyarakat.
    Pengamat ekonomi Sunarsip menuturkan bahwa Uni Eropa merupakan mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa sekitar 10 persen dari total ekspor nasional.
    Sebagian besar ekspor Indonesia ke Eropa berupa komoditas strategis untuk menunjang industrialisasi serta kebutuhan pangan di kawasan tersebut, seperti mineral logam untuk industri otomotif, besi dan baja, serta produk elektronik.
    Ada pula produk minyak sawit mentah atau
    crude palm oil
    (CPO) serta minyak nabati lain yang digunakan dalam industri biofuel, pangan, dan kosmetik.
    Melalui IEU–CEPA, ekspor produk unggulan tersebut diproyeksikan akan semakin meningkat dan memiliki akses pasar yang lebih luas.
    Sunarsip menjelaskan Kesepakatan IEU–CEPA juga diperkirakan akan memperbesar pangsa ekspor Indonesia ke Eropa sekaligus menjadi pasar alternatif yang strategis di tengah kebijakan tarif dagang global yang tidak seimbang, termasuk dari Amerika Serikat.
    Kesepakatan itu diharapkan mampu menjadi penopang penting di saat permintaan ekspor dari negara mitra utama lain, seperti Tiongkok dan India, mengalami pelemahan. Dengan demikian, hal ini juga dapat menjaga ketahanan dan daya saing ekspor Indonesia dalam jangka panjang.
    “Kebijakan IEU-CEPA ini pada akhirnya akan menjadi sumber penguatan
    surplus
    bagi neraca perdagangan kita, yang tentunya akan memperkuat posisi cadangan devisa kita,” ucap Sunarsip.
    Sebagai langkah lanjutan, katanya, diperlukan kebijakan turunan yang mendorong kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM agar manfaat ekonomi dari perjanjian ini dapat dirasakan secara luas.
    Guna mendorong penyebaran informasi mengenai kesepakatan tersebut kepada masyarakat, Pengajar Universitas Indonesia Firman Kurniawan menyebutkan bahwa pemerintah juga perlu menekankan pentingnya komunikasi multijenjang yang mampu menjembatani substansi perjanjian yang kompleks menjadi bahasa yang lebih praktis dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM.
    Firman menyoroti, di tengah derasnya arus informasi publik, perhatian masyarakat akan lebih tertuju pada substansi yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan pribadi.
    Dalam konteks Kesepakatan IEU–CEPA yang merupakan momentum bersejarah setelah perundingan panjang hampir satu dekade, pemerintah diharapkan dapat mengemas pesan komunikasi yang menonjolkan manfaat nyata bagi publik, bahkan hingga pada level sektoral agar peluang ekonomi dari perjanjian tersebut dapat dipahami dan dimanfaatkan secara maksimal.
    “Agar tidak mengalami misinformasi, media konvensional ataupun digital perlu dilibatkan dalam dialog untuk memahami secara utuh makna perjanjian maupun keuntungan dan kesempatan yang diperoleh masyarakat Indonesia,” ujar Firman
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Rampungkan CEPA dengan Kanada, Prabowo: Ini suatu terobosan 

    RI Rampungkan CEPA dengan Kanada, Prabowo: Ini suatu terobosan 

    “Di Kanada kami juga dapat suatu terobosan, kita berhasil tanda-tangan CEPA ya Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga berapa t

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan penandatanganan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Kanada merupakan sebuah terobosan besar dalam hubungan ekonomi kedua negara.

    “Di Kanada kami juga dapat suatu terobosan, kita berhasil tanda-tangan CEPA ya Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga berapa tahun terobos,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.

    Presiden menegaskan kesepakatan tersebut akan memperkuat kerja sama dagang, membuka akses pasar baru, dan menurunkan hambatan tarif bagi produk unggulan Indonesia. CEPA dengan Kanada melengkapi capaian serupa dengan Uni Eropa yang telah diperjuangkan sejak satu dekade lalu.

    Penandatanganan dan Pengumuman Bersama tentang Kesepakatan Substansial CEPA antara Indonesia dan Eropa dilaksanakan di Bali, Selasa (23/9) lalu antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič.

    Prabowo menilai rangkaian kunjungan ke PBB, Kanada, dan Belanda membawa hasil yang konkret baik di bidang diplomasi maupun kerja sama ekonomi.

    “Saya kira alhamdulillah kunjungan saya membawa manfaat,” ujarnya.

    Selain kerja sama ekonomi, Presiden juga menyebut kunjungannya ke Belanda menghasilkan komitmen pengembalian 30 ribu artefak bersejarah milik Indonesia serta kerja sama edukasi keuangan masyarakat oleh Ratu Máxima pada kunjungannya ke Jakarta mendatang.

    Diketahui, Presiden Prabowo tiba di tanah air usai merampungkan lawatan ke empat negara mitra strategis, yakni Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda.

    Tampak menyambut kedatangan Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai Kunjungan Luar Negeri, Prabowo Harap Ada Terobosan untuk Gaza – Page 3

    Usai Kunjungan Luar Negeri, Prabowo Harap Ada Terobosan untuk Gaza – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengatakan pertemuan selama Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat berlangsung sangat produktif.

    Dia menuturkan, banyak pemimpin negara yang menerima dengan positif pesan-pesan dalam pidatonya di Sidang Umum PBB.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Sabtu (27/9/2025), usai menyelesaikan kunjungan luar negeri. Dalam rangkaian kali ini, Prabowo mengunjungi Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda.

    “Perjalanan cukup lama, tapi saya kira bermanfaat, produktif. Kita dapat sambutan yang baik di mana-mana dan Alhamdulillah pertemuan-pertemuan di PBB sangat produktif. Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin,” kata Prabowo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Sabtu.

    Dia berharap adanya terobosan terkait penyelesaian konflik di Gaza, Palestina. Prabowo melihat banyak negara yang juga memiliki itikad baik tersebut.

    “Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan ya khususnya di persoalan Palestina-Gaza, mudah-mudahan ada terobosann. Ya kita berdoa, saya lihat ada itikad baik dari banyak pihak,” ujarnya.

     

  • Prabowo: Belanda Kembalikan 30 Ribu ‘Harta Karun’ yang Dibawa dari RI

    Prabowo: Belanda Kembalikan 30 Ribu ‘Harta Karun’ yang Dibawa dari RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Belanda akan mengembalikan sebanyak 30 ribu artefak yang diambil dari Indonesia. Hal ini disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto usai tiba ke Indonesia setelah kunjungan dari beberapa negara.

    “Di Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja dan Belanda mengembalikan 30.000 item artefak yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita,” kata Prabowo, Sabtu (27/9/2025).

    “Saya kira itikad dari Belanda ingin pelihara hubungan baik dengan kita,” dia menambahkan.

    Selain itu, Prabowo mengabarkan Ratu Maxima akan berkunjung ke Indonesia pada 25 November 2025 mendatang. Kunjungan itu untuk mendiskusikan terkait sektor keuangan.

    Dia menjelaskan jika Ratu merupakan ahli keuangan. Kedatangannya nanti untuk berdiskusi dengan ahli keuangan Indonesia serta membantu keuangan rakyat.

    “Bagaimana membantu keuangan rakyat yang belum mahir belum pandai soal keuangan akan dibantu oleh PBB dan sebagainya ya,” jelasnya.

    Prabowo melakukan lawatannya ke Belanda setelah Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Saat berkunjung di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Belanda, Jumat (26/9/2025), Prabowo diterima langsung oleh Raja Belanda Willem dan Ratu Maxima.

    Kunjungan itu begitu istimewa. Mengutip siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, penyambutan raja dan ratu bersamaan adalah hal yang jarang terjadi dan menjadi bentuk penghormatan tertinggi Kerajaan Belanda kepada Presiden Prabowo.

    Dalam pertemuan itu, mereka berdiskusi mengenai berbagai isu penting. Termasuk hubungan bilateral dua negara dalam berbagai bidang strategis.

    Di sela-sela kunjungannya itu, Prabowo juga menyempatkan diri berziarah ke makam nenek dan kakek dari sisi ibunya. Dia terlihat mengunjungi makam keduanya yang berada di pemakaman umum Oud Eik en Duinen di Den Haag, Belanda.

    “Di sela-sela kunjungan resmi kenegaraan ke Kerajaan Belanda, saya menyempatkan diri berziarah ke pemakaman umum Oud Eik en Duinen di Den Haag,” ungkap Prabowo melalui akun Instagram resminya @prabowo.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Ungkap Ratu Belanda Ahli Keuangan, Mau ke Indonesia 25 November

    Prabowo Ungkap Ratu Belanda Ahli Keuangan, Mau ke Indonesia 25 November

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Ratu Belanda Máxima akan berkunjung ke Indonesia pada 25 November mendatang. Kunjungan itu dalam rangka berdiskusi dengan para ahli keuangan Indonesia.

    Kabar ini disampaikan oleh Prabowo setibanya di Jakarta usai lawatan ke sejumlah negara dalam seminggu terakhir. Salah satunya Belanda.

    Prabowo mengatakan, dirinya disambut dengan sangat baik oleh Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Belanda, pada Jumat (26/9). Ia juga mengaku baru mengetahui bahwa Ratu Máxima merupakan seorang ahli keuangan.

    “Ratu juga seorang, ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk diskusi sama ahli-ahli keuangan kita,” kata Prabowo, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, dikutip dari siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (27/9/2025).

    Selain itu, Prabowo juga menyampaikan, pada kesempatan tersebut Belanda mengembalikan 30.000 item artefak yang mereka bawa dari Indonesia. Kini, semuanya telah kembali ke tangan Indonesia.

    “Saya kira etika baik dari Belanda ingin periharaan keuangan baik kita,” ujarnya.

    Di samping itu, Prabowo sebelumnya juga sempat berkunjung ke Ottawa, Kanada. Dalam kesempatan itu, ia resmi meneken Nota Kesepahaman Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA).

    Perjanjian dagang akan menghadirkan kepastian hukum sekaligus memperluas akses pasar bagi kedua negara. Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif.

    “Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia, ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa. Dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga beberapa tahun terobos,” kata dia.

    (hns/hns)