Xcloud.id

Negara: Kanada

  • Para Kepala Negara Absen di KTT Iklim COP29, Ada yang Undur Diri

    Para Kepala Negara Absen di KTT Iklim COP29, Ada yang Undur Diri

    Jakarta –

    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terkait perubahan iklim COP29 sedang berlangsung di Baku, Azerbaijan. Para pemimpin dunia, negosiator, pelobi dan LSM bertemu di sini, membahas perubahan iklim dan lingkungan hidup.

    Lebih dari 100 kepala negara dan pemerintahan telah mengonfirmasi kehadiran mereka di COP29, menurut sumber PBB. Namun, sejumlah pemimpin dunia dan pejabat pemerintah telah menyatakan tidak akan menghadiri acara yang berlangsung 11-22 November 2024 ini. Siapa saja? Berikut daftar negara yang tidak hadir beserta alasannya, dikutip dari Euro News.

    Presiden Komisi Eropa

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tidak hadir. Alasannya, Komisi Eropa sedang dalam fase transisi. “Presiden akan fokus pada tugas kelembagaannya. Von der Leyen saat ini tengah mempersiapkan masa jabatan keduanya yang akan dimulai pada 1 Desember,” kata juru bicara Komisi Eropa.

    Sementara itu, Uni Eropa diwakili oleh Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Kepala Kebijakan Iklim Wopke Hoekstra, dan Komisaris Bidang Energi Kadri Simson.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Presiden Prancis Emmanuel Macron juga absen dari KTT ini. Kabarnya, alasannya karena pertemuan tersebut diadakan di Azerbaijan dan Prancis menolak menginjakkan kaki di negara itu.

    Hubungan antara kedua negara menegang sejak tahun lalu ketika Paris mengutuk serangan militer Azerbaijan terhadap separatis Armenia di wilayah Karabakh yang memisahkan diri.

    Kanselir Jerman Ola Scholz

    Pemimpin negara adikuasa Eropa lainnya juga tidak hadir, yakni Kanselir Jerman Olaf Scholz. Jauh hari sebelumnya, ia telah mengumumkan tidak akan menghadiri COP29 setelah koalisi yang berkuasa bubar.

    Semula, ia berencana menghadiri COP29, tetapi kemudian membatalkan keputusan itu setelah runtuhnya pemerintahan koalisi tiga partai Jerman.

    Presiden AS ke-46 Joe Biden

    COP29 digelar beberapa hari setelah pemilihan umum di Amerika Serikat (AS), sehingga Joe Biden tidak hadir. Ini adalah tahun kedua berturut-turut ia tidak hadir dalam perundingan iklim global. Sebagai gantinya, delegasi AS dipimpin oleh John Podesta, penasihat senior presiden AS untuk kebijakan iklim internasional.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva

    Setelah mengalami cedera kepala bulan lalu, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membatalkan perjalanannya ke Baku. Negaranya akan menjadi tuan rumah COP30 di Belem tahun depan.

    Raja Charles III

    Raja Charles juga tidak menghadiri COP29 dikarenakan pemerintah Inggris memutuskan untuk tidak mengutusnya mewakili rakyat mengingat ia masih dalam masa pemulihan dari kanker. Namun Raja Charles III memiliki sejarah panjang dalam advokasi perubahan iklim dan telah menghadiri konferensi-konferensi PBB sebelumnya.

    Presiden Rusia Vladimir Putin

    Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak hadir, dan delegasi negaranya di COP29 akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mikhail Mishustin. Ironisnya, Oktober lalu, duta besar Ukraina untuk Uni Eropa, Vsevolod Chentsov mengatakan bahwa masyarakat internasional harus menghindari perundingan tersebut jika Putin hadir.

    Pemimpin Kanada, India, China, Afrika Selatan, dan Australia

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden China Xi Jinping, Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga melewatkan konferensi iklim tahun ini. Namun alasan mereka absen tidak diketahui.

    Papua Nugini Protes dan Menarik Diri

    Pada Agustus tahun ini, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengumumkan bahwa negara tersebut tidak akan menghadiri COP29 sebagai protes terhadap negara-negara besar karena kurangnya dukungan cepat bagi para korban perubahan iklim.

    Marape mengatakan, hal ini dilakukan demi kepentingan semua negara kepulauan kecil. Dikelilingi oleh lautan dan merupakan rumah bagi hamparan hutan hujan terbesar ketiga di planet ini, Papua Nugini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah ini dirusak oleh berbagai dampak seperti naiknya permukaan air laut dan bencana alam.

    (rns/fay)

  • Pintu Tak Bisa Dibuka, Empat Orang Tewas

    Pintu Tak Bisa Dibuka, Empat Orang Tewas

    Jakarta –

    Sebuah mobil listrik Tesla mengalami kecelakaan di Toronto, Kanada. Empat orang dinyatakan meninggal dunia di tempat, bersamaan dengan mobil yang terbakar.

    Dikutip dari The Sun, Kamis (14/11/2024) mobil Tesla Model Y itu bermuatan lima orang penumpang. Hanya satu wanita yang selamat dari peristiwa mengerikan tersebut. Dia diselamatkan pekerja Canada Post, Rick Harper (73).

    Rick Harper menyelamatkan wanita berusia 25 tahun yang terjebak di dalam mobil Tesla. Dia memecahkan kaca mobil dengan batang besi.

    Harper bilang bagian depan mobil sudah hancur dan terbakar. Apinya belum mencapai bagian belakang kendaraan.

    “Anda tidak bisa membuka pintu,” katanya dikutip dari Toronto News.

    “Wanita muda itu mencoba membuka pintu dari dalam, dia sangat putus asa untuk keluar,” ujar Harper.

    Dia menambahkan tidak menyadari ada orang lain yang terjebak di dalam karena asapnya sangat tebal.

    Harper mengatakan dia mengambil batang besi dari truknya dan mengayunkannya ke jendela belakang mobil tersebut.

    Pengemudi lain turut membantunya dan berhasil memecahkan kaca. Mereka lalu menarik seorang wanita dari kursi belakang.

    “Kamu bisa melihat ketakutan di matanya. Kamu bisa melihat penderitaannya,” kata Harper.

    “Dan pada saat itu tidak ada yang mengira ada orang lain di dalam mobil,” kata dia.

    Polisi mengatakan mobil itu menabrak rail guard di Lake Shore Boulevard dalam kecepatan tinggi. Penyebab kecelakaan dan kebakaran itu sedang diselidiki.

    Tesla memiliki pintu elektronik yang membutuhkan daya untuk dibuka. Namun jika terjadi kecelakaan berpotensi terjadinya malfungsi.

    Meskipun Tesla dilengkapi dengan fitur manual berupa kait pelepas darurat, para ahli berpendapat bahwa fitur ini belum dikenal secara luas dan tidak mudah ditemukan dalam situasi stres tinggi.

    Pihak berwenang menyelidiki kecelakaan tersebut dan mencari tahu mengapa empat orang lain yang terjebak di dalam mobil tidak dapat menyelamatkan diri dari kendaraan yang terbakar itu.

    (riar/rgr)

  • Target Kuartal I/2025, Perundingan IEU-CEPA Terganjal Hilirisasi

    Target Kuartal I/2025, Perundingan IEU-CEPA Terganjal Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) hingga saat ini masih dalam pembahasan. Salah satu isu yang masih dibahas adalah terkait hilirisasi.

    Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Kemendag, Wijayanto mengatakan bahwa perundingan IEU-CEPA sudah memasuki perundingan ke-19 dan tengah dalam pembahasan secara intensif.

    “Yang saya ketahui sedang dibahas saat ini, kan kemarin terakhir sudah perundingan ke 19. Sekarang masih terus kok intensif dibahas, karena kemarin sudah ada perubahan kabinet,” kata Wijayanto saat ditemui Bisnis, Rabu (13/11/2024).

    Wijayanto menyampaikan bahwa Kemendag mencoba untuk merampungkan perundingan IEU-CEPA sesegera mungkin, sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada kuartal I/2025.

    Di sisi lain, dia juga mengakui dalam mencapai kesepakatan IEU-CEPA ada beberapa isu yang harus diselesaikan bersama, salah satunya terkait hilirisasi. Namun, isu tersebut masih dalam proses untuk dibahas bersama.

    “Intinya kami optimis mudah-mudahan bisa segera dicapai kesepakatan IEU-CEPA ini,” imbuhnya.

    Pada kesempatan yang sama, lembaga think tank Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) memandang, jika Indonesia dan Uni Eropa menyelesaikan perundingan IEU-CEPA maka bisa meningkatkan perdagangan.

    “Jika itu bisa dicapai, kesepakatan IEU-CEPA itu salah satu hal yang bagus untuk kita bisa meningkatkan perdagangan kita dengan Uni Eropa,” ujar CEO CIPS Anton Rizki Sulaiman saat ditemui Bisnis.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku bahwa dalam merampungkan perjanjian perundingan IEU-CEPA ada beberapa hal yang belum selesai. Namun, dia berharap perundingan ini bisa segera rampung sesuai jadwal yang ditentukan.

    “IEU-CEPA kuartal I/2025 mudah-mudahan selesai. Jadi kita kerja terus perunding-perundingannya karena ada beberapa yang pending, mudah-mudahan cepat selesai. Kita negosiasikan lagi,” kata Budi saat ditemui seusai acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

    Budi menjelaskan bahwa dalam hal perundingan, termasuk IEU-CEPA, biasanya masing-masing pihak akan saling meminta sesuatu untuk kepentingan masing-masing. Hanya saja, permintaan itu tidak bisa langsung disepakati oleh pihak lain atau masih adanya perbedaan kepentingan yang belum mencapai kesepakatan.

    Meski demikian, Budi menyatakan bahwa perundingan IEU-CEPA ini tidak mengalami kendala secara teknis, sebab keduanya telah menemukan permasalahan.

    “Beberapa memang sudah bisa diidentifikasi permasalahan yang mudah-mudahan bisa terselesaikan, karena itu sifatnya dari sana,” ungkapnya.

    Terlebih, dia menambahkan dalam tiga bulan terakhir, Kemendag juga ingin mempercepat perundingan dengan Peru, Kanada, dan Eurasia.

    “Kalau ada beberapa perundingan yang tinggal ratifikasi, secepatnya akan kita proses,” ungkapnya.

    Namun, lanjut dia, hasil dari suatu perundingan perdagangan adalah saling mengantongi keuntungan. “Kalau kita berunding tetapi ternyata tidak menguntungkan ya jangan, harus menguntungkan. Jadi output-nya adalah outcome dari hasil perjanjian nanti,” pungkasnya.

  • Ngeri Banget, Ilmuwan Perkirakan Ada 800 Juta Orang di Dunia Idap Diabetes

    Ngeri Banget, Ilmuwan Perkirakan Ada 800 Juta Orang di Dunia Idap Diabetes

    Jakarta –

    Sebuah studi mengungkapkan persentase orang dewasa yang mengidap diabetes di seluruh dunia meningkat dua kali lipat selama tiga dekade atau 30 tahun terakhir. Peningkatan terbesar terjadi di negara-negara berkembang.

    Menurut analisis baru dalam jurnal The Lancet, kondisi kesehatan serius itu mempengaruhi sekitar 14 persen dari semua orang dewasa di seluruh dunia pada tahun 2022. Jumlah ini naik dua kali lipat dari tahun 1990.

    Dengan mempertimbangkan populasi global yang terus bertambah, tim peneliti memperkirakan bahwa lebih dari 800 juta orang saat ini mengalami diabetes. Angka ini mencakup kedua jenis diabetes utama, yakni tipe 1 dan tipe 2.

    Tipe 1 mempengaruhi pasien sejak usia muda dan lebih sulit diobati karena disebabkan oleh kekurangan insulin. Sementara tipe 2, lebih sering dialami orang yang lebih tua yang telah kehilangan sensitivitasnya terhadap insulin.

    Di balik angka global, angka nasional di setiap wilayah atau negara sangat bervariasi.

    “Angka diabetes tetap sama atau bahkan menurun di beberapa negara kaya, seperti Jepang, Kanada, atau negara-negara Eropa Barat seperti Prancis dan Denmark,” tulis penelitian tersebut yang dikutip dari The Straits News.

    “Beban diabetes dan diabetes yang tidak diobati semakin ditanggung oleh negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah,” imbuhnya.

    Misalnya seperti yang terjadi di Pakistan. Hampir sepertiga wanita di sana saat ini mengidap diabetes, yang jumlahnya lebih besar dibandingkan pada tahun 1990.

    Kemungkinan Pemicu Naiknya Kasus Diabetes Global

    Para peneliti menekankan bahwa obesitas adalah pendorong penting atau salah satu pemicu diabetes tipe 2. Sama halnya seperti pola makan yang tidak sehat.

    Selain itu, kesenjangan pengobatan diabetes di negara-negara kaya dan miskin juga semakin melebar.

    Dari hasil studi ini, para peneliti memperkirakan tiga dari lima orang dengan diabetes yang berusia di atas 30 tahun tidak menerima pengobatan untuk diabetes pada tahun 2022. Sekitar hampir sepertiga dari kasus tersebut terjadi di India.

    Di Afrika sub-Sahara, hanya lima hingga 10 persen orang dewasa dengan diabetes yang menerima pengobatan pada tahun 2022. Beberapa negara berkembang seperti Meksiko berhasil dalam mengobati populasi mereka, tetapi secara keseluruhan kesenjangan global semakin melebar.

    “Hal ini terutama memprihatinkan karena orang dengan diabetes cenderung lebih muda di negara-negara berpenghasilan rendah dan, jika tidak ada pengobatan yang efektif, berisiko mengalami komplikasi seumur hidup,” kata penulis studi senior Majid Ezzati dari Imperial College London.

    Komplikasi tersebut termasuk amputasi, penyakit jantung, kerusakan ginjal atau kehilangan penglihatan. Bahkan, dalam beberapa kasus bisa memicu kematian dini, ” pungkasnya.

    (sao/suc)

  • Prabowo Ungkap Isi Perbincangan dengan Menhan AS Llyod Austin – Page 3

    Prabowo Ungkap Isi Perbincangan dengan Menhan AS Llyod Austin – Page 3

    Mengutip keterangan Fact Sheet yang diunggah di situs Gedung Putih, Super Garuda Shield telah berkembang dari yang awalnya landasan hubungan militer AS dan Republik Indonesia (RI) kini turut mencakup pasukan dari negara lain seperti Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Republik Korea, Singapura, dan Inggris.

    “Pada tahun ini cakupan mencapai hingga latihan siber bersama untuk pertama kalinya,” tulis lembar Fact Sheet Gedung Putih, seperti dikutip Rabu (13/11/2024).

    “Pada latihan bersama tersebut, total ada lebih dari 4.000 personel dari 23 negara yang mengamati — atau berlatih berdampingan — dalam salah satu latihan multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik,” tambah informasi tersebut.

    Selain itu, Prabowo-Biden juga bersepakat untuk memperluas hubungan militer yang saat ini antara RI dan AS sudah melaksanakan lebih dari 200 jenis aktivitas di bidang militer setiap tahun. 

  • Donald Trump Jadi Presiden, TikTok Batal Diblokir di Amerika Serikat? – Page 3

    Donald Trump Jadi Presiden, TikTok Batal Diblokir di Amerika Serikat? – Page 3

    Sebelumnya,  TikTok, aplikasi berbagi video terpopuler di dunia saat ini diminta untuk setop beroperasi di Kanada. Apa yang terjadi?

    Mengutip Engadget, Kamis (7/11/2024), alasan TikTok diminta setop beroperasi karena pemerintah Kanada menganggap aplikasi dan induk perusahaannya, ByteDance, berisiko terhadap keamanan nasional.

    Meski demikian, Kanada masih mengizinkan aplikasi TikTok tetap dapat diakses, sementara tindakan hukum lebih lanjut tengah dipertimbangkan.

    Menteri Inovasi, Sains, dan Industri Kanada, François-Philippe, mengungkap, “keputusan ini didasarkan pada bukti dikumpulkan selama proses peninjauan serta rekomendasi dari komunitas keamanan dan intelijen Kanada.”

     

     

  • China-AS Kompak Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo – Page 3

    China-AS Kompak Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo – Page 3

    Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sepakat untuk memperluas cakupan latihan militer bersama kedua negara, Super Garuda Shield dan memperkuat keamanan maritim.

    Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan Prabowo dan Biden di Gedung Putih atau White House, Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa (12/11/2024) waktu setempat.

    Mengutip keterangan Fact Sheet yang diunggah di situs Gedung Putih, Super Garuda Shield telah berkembang dari landasan hubungan militer AS-RI hingga mencakup pasukan dari Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Republik Korea, Singapura, dan Inggris.

    Pada tahun ini cakupan mencapai hingga latihan siber bersama untuk pertama kalinya,” tulis lembar Fact Sheet Gedung Putih, seperti dikutip Rabu (13/11/2024).

    “Pada latihan bersama tersebut, total ada lebih dari 4.000 personel dari 23 negara yang mengamati — atau berlatih berdampingan — dalam salah satu latihan multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik,” tambah informasi tersebut.

  • Poin Penting Pertemuan Prabowo dan Joe Biden: Makan Bergizi, Palestina, hingga Nuklir Nasional 14 November 2024

    Poin Penting Pertemuan Prabowo dan Joe Biden: Makan Bergizi, Palestina, hingga Nuklir Nasional 14 November 2024

    Poin Penting Pertemuan Prabowo dan Joe Biden: Makan Bergizi, Palestina, hingga Nuklir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (
    AS
    ) Joe Biden di Gedung Putih (White House), Washington DC, AS, Selasa (12/11/2024) waktu setempat.
    Pada kesempatan tersebut, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Joe Biden yang sebelumnya telah memberi selamat atas kemenangan di Pilpres 2024 lalu.
    Adapun pertemuan ini juga bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS.
    Bahkan, AS mengklaim bahwa kemitraan Indonesia-AS saat ini lebih kuat dari sebelumnya.
    Prabowo pun tidak ragu menyebut Amerika Serikat sebagai teman baik Indonesia.
    “Amerika Serikat bagi kami adalah teman yang sangat baik. Amerika Serikat mendukung kami dalam perjuangan kemerdekaan dan membantu kami berkali-kali saat kami membutuhkannya. Oleh karena itu, saya akan bekerja keras untuk memperkuat hubungan Indonesia-Amerika Serikat,” ujar Prabowo, dikutip dari Setpres, Rabu (13/11/2024).
    Selain itu, Prabowo dan Biden turut menyoroti berbagai macam hal, mulai dari situasi di Palestina, pengembangan teknologi reaktor nuklir kecil, hingga program makan bergizi gratis.
    Berikut sejumlah poin penting dari pertemuan Prabowo dan Biden.

    1. Biden dukung program makan bergizi gratis Prabowo
    Presiden AS Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Dukungan itu tertuang dalam keterangan dari laman resmi Gedung Putih, Rabu (13/11/2024).
    “Presiden Biden juga menyatakan dukungannya terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil,” demikian tertulis dalam keterangan Gedung Putih.
    Gedung Putih menyampaikan, Indonesia dan AS berkomitmen untuk memajukan kerja sama kesehatan guna memajukan penelitian klinis, kesehatan masyarakat, dan sistem kesehatan.
    Kerja sama itu diperlukan dalam rangka mengatasi kondisi kesehatan yang baru muncul dan kronis serta penyakit menular, termasuk tuberkulosis.
    Lalu, Prabowo dan Biden juga menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman tentang kesehatan antara Indonesia dan Amerika Serikat di masa mendatang.
    “Upaya ini menggarisbawahi komitmen teguh kedua negara untuk berkolaborasi guna mewujudkan tujuan transformasi kesehatan Indonesia,” imbuhnya.

    2. AS dukung pengembangan teknologi reaktor nuklir kecil
    Kemudian, Biden menegaskan komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam mempercepat pengembangan teknologi reaktor nuklir kecil atau Small Modular Reactor (SMR). 
    Dengan demikian, AS siap mempercepat studi kelayakan SMR sebagai bagian dari transisi energi bersih yang sedang digalakkan di Indonesia.
    “Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam pengembangan teknologi SMR, termasuk mempercepat studi kelayakan yang sedang berlangsung,” bunyi pernyataan Gedung Putih.
    Selain membantu mempercepat studi SMR, AS juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dalam mencetak tenaga ahli nuklir Indonesia melalui program sertifikasi khusus di bidang penelitian reaktor nuklir.
    Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan generasi pakar nuklir baru yang berkontribusi terhadap sektor energi Indonesia.
    Bukan tanpa sebab, kemitraan strategis antara AS dan Indonesia memiliki peran penting di kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
    “Sebagai dua negara demokrasi terbesar di dunia, kita punya tanggung jawab khusus untuk menjaga stabilitas kawasan,” ujarnya.

    3. Desak gencatan senjata di Palestina
    Prabowo dan Biden menyerukan dan mendesak gencatan senjata segera dilakukan di Gaza, Palestina.
    Gencatan senjata bisa dilakukan melalui diakhirinya konflik hingga pembebasan sandera.
    “Presiden Biden dan Presiden Subianto menegaskan kembali seruan mendesak untuk gencatan senjata segera di Gaza melalui pembebasan sandera, pertukaran tahanan, aliran bantuan kemanusiaan yang bebas, dan diakhirinya konflik,” demikian tertulis dalam keterangan Gedung Putih.
    Prabowo dan Biden sama-sama menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza..
    Mereka juga mengutuk semua serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur di Gaza.
    Biden dan Prabowo berpandangan bahwa pemulihan dan rekonstruksi Gaza di masa mendatang akan bergantung pada keterlibatan berkelanjutan dari komunitas internasional.
    Kedua kepala negara ini pun tetap berkomitmen pada negara Palestina yang layak merdeka serta keamanan Israel sebagai bagian dari solusi dua negara yang memungkinkan warga Israel dan Palestina untuk hidup dalam perdamaian yang adil, langgeng, dan aman.
    “Setiap tindakan sepihak yang merusak prospek solusi dua negara, termasuk perluasan permukiman Israel dan ekstremisme kekerasan di semua pihak, harus diakhiri,” tegas Gedung Putih.
    “Para pemimpin menggarisbawahi perlunya mencegah konflik meningkat dan menyebar lebih jauh ke wilayah tersebut. Kedua pemimpin menegaskan kembali bahwa sangat penting untuk mencapai resolusi diplomatik di Lebanon,” imbuhnya.

    4. Perluas cakupan latihan militer
    Prabowo dan Biden sepakat untuk memperluas cakupan latihan militer bersama kedua negara, yaitu Super Garuda Shield, hingga memperkuat keamanan maritim.
    Di dalam laman resmi Gedung Putih, Super Garuda Shield disebut telah berkembang dari landasan hubungan militer AS-Indonesia, hingga mencakup pasukan dari Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Republik Korea, Singapura, dan Inggris.
    Bahkan, pada tahun ini, latihan itu juga mencakup latihan siber untuk pertama kalinya.
    “Latihan ini melibatkan lebih dari 4.000 personel dari 23 negara yang mengamati,atau berlatih berdampingan, dalam salah satu latihan multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik,” demikian tertulis dalam laman Gedung Putih.
    Lalu, Prabowo dan Biden juga sepakat untuk memperluas hubungan militer.
    Saat ini, Indonesia dan AS melaksanakan lebih dari 200 jenis aktivitas di bidang militer setiap tahun.
    Selain itu, AS juga mencatat bahwa program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional dengan Indonesia merupakan program pendidikan pelatihan AS terbesar di wilayah USINDOPACOM.
    5. Kerja sama pendidikan sains dan kewirausahaan
    Prabowo dan Joe Biden sepakat untuk memperdalam kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
    “Kedua pemimpin juga menyambut baik kerja sama lebih lanjut untuk memajukan bidang sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM), pendidikan bahasa, dan kolaborasi kewirausahaan,” tulis Gedung Putih dalam siaran pers yang dikutip oleh Tim Media Prabowo Subianto.
    Dalam upaya ini, kedua negara akan fokus pada perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
    Adapun sebagai bagian dari upaya ini, kedua pemimpin menekankan pentingnya memperluas pelatihan vokasi dan keterampilan, pendidikan dan sertifikasi teknis dengan fokus pada teknologi, manufaktur, kesehatan, perhotelan, konstruksi, dan industri kreatif.
    Selain itu, dalam rilis lainnya yang diunggah oleh Gedung Putih, Indonesia dan AS berencana untuk memperluas program beasiswa pendidikan Fulbright.
    “Indonesia dan AS berencana untuk memperluas program Fulbright guna menyambut para penerima beasiswa Fulbright dari Amerika dan Asisten Pengajar Bahasa Inggris ke lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama,” demikian keterangan dari Gedung Putih.

    6. RI didukung jadi anggota penuh OECD
    Joe Biden mendukung upaya Indonesia untuk bergabung menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
    “Presiden Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia untuk mempercepat upaya bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD),” tulis Gedung Putih.
    AS beranggapan, OECD mampu menyediakan jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkualitas bagi negara anggota, melalui kebijakan yang lebih kuat dan lebih akuntabel.
    Seiring dengan berjalannya proses ini, pihaknya berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk menyelaraskan ketentuan yang ada, termasuk mereformasi tata kelola perdagangan maupun ketenagakerjaan yang diperlukan untuk mempercepat upaya Indonesia bergabung dengan OECD.
    “AS berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan keberhasilannya dalam menyelaraskan dengan standar dan praktik terbaik OECD, termasuk dengan mendukung Indonesia dalam melakukan semua reformasi ekonomi, tata kelola, perdagangan, dan ketenagakerjaan yang diperlukan,” ucapnya.
    Tak hanya itu, kedua pemimpin juga menyatakan komitmen pada sistem perdagangan internasional yang berbasis aturan, sekaligus mengakui pentingnya lembaga dan norma multilateral yang mendorong perdagangan bebas dan adil.
    “Kedua pemimpin berjanji untuk memajukan dialog dan konsultasi dalam menyelesaikan perselisihan WTO,” jelasnya.

    7. AS mau bantu tingkatkan ketahanan pangan RI
    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan siap membantu Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan.
    “Pemerintah Amerika Serikat siap membantu Pemerintah Indonesia dalam upayanya meningkatkan ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan,” demikian bunyi keterangan Gedung Putih.
    Untuk memajukan upaya ini, para pemimpin kedua negara menyoroti komitmen dalam mendorong kolaborasi penelitian terkait kecerdasan buatan (AI) dan praktik pertanian berkelanjutan, termasuk melalui dialog teknologi digital Indonesia-AS yang ke-2 tentang pertanian.
    Tak hanya itu, kedua belah pihak berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia melalui promosi praktik pengelolaan perikanan dan budi daya perairan yang berkelanjutan.
    “Dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan perlindungan perairan Indonesia, sejalan dengan undang-undang nasional masing-masing,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo-Biden Sepakat Perluas Cakupan Latihan Militer Bersama dan Perkuat Keamanan Maritim Nasional 13 November 2024

    Prabowo-Biden Sepakat Perluas Cakupan Latihan Militer Bersama dan Perkuat Keamanan Maritim Nasional 13 November 2024

    Prabowo-Biden Sepakat Perluas Cakupan Latihan Militer Bersama dan Perkuat Keamanan Maritim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Presiden Amerika Serikat (AS)
    Joe Biden
    sepakat untuk memperluas cakupan
    latihan militer
    bersama, yaitu Super Garuda Shield, serta memperkuat
    keamanan maritim
    .
    Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan kedua kepala negara di Gedung Putih, Washington DC, pada Selasa (12/11/2024) waktu setempat.
    Menurut keterangan Fact Sheet yang diunggah di situs Gedung Putih, Super Garuda Shield telah berkembang dari landasan hubungan militer AS-Indonesia hingga melibatkan pasukan dari negara-negara lain seperti Australia, Kanada, Perancis, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan, Singapura, dan Inggris.
    Tahun ini, latihan ini juga mencakup latihan siber untuk pertama kalinya.
    “Latihan ini melibatkan lebih dari 4.000 personel dari 23 negara yang mengamati — atau berlatih berdampingan — dalam salah satu latihan multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik,” tulis keterangan tersebut yang dikutip dari siaran pers Tim Media Prabowo Subianto, Rabu (13/11/2024).
    Kedua pemimpin juga sepakat untuk memperluas hubungan militer, di mana saat ini Indonesia dan AS melaksanakan lebih dari 200 jenis aktivitas di bidang militer setiap tahun.
    AS mencatat bahwa program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional dengan Indonesia merupakan program pendidikan pelatihan AS terbesar di wilayah USINDOPACOM.
    Dalam keterangan yang sama, Prabowo dan Biden berkomitmen untuk memperkuat kerja sama pertahanan bilateral, menegaskan kembali komitmen terhadap keamanan dan stabilitas regional, serta menekankan pentingnya Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang disepakati pada 2023.
    Kerja sama antara Indonesia dan AS juga akan fokus pada memperkuat kemampuan keamanan maritim, memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, serta menangani penangkapan ikan yang terkait dengan kejahatan terorganisasi transnasional
    “Kedua pemimpin juga menyambut baik kerja sama berkelanjutan dalam pertahanan dan modernisasi militer yang konsisten dengan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional,” sebut keterangan tersebut.
    Selain itu, Prabowo dan Biden menegaskan kembali niat mereka untuk menyelenggarakan beberapa dialog strategis sebelum akhir kuartal pertama 2025, termasuk Dialog Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Pejabat Senior AS-Indonesia ke-2, Dialog Keamanan AS-Indonesia ke-21 (IUSSD), serta Diskusi Pertahanan Bilateral AS dan Indonesia (USIBDD).
    Di bidang kerja sama maritim, kedua pemimpin menyambut baik pendirian Pusat Pelatihan Maritim BAKAMLA ‘Anambas’ yang didanai AS di Batam tahun ini.
    Mereka juga menegaskan kembali komitmen untuk mengadakan dialog maritim dan akan mengeksplorasi bidang-bidang baru.
    “Ttermasuk kerja sama ekonomi maritim yang berkelanjutan dan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi kelautan,” jelas Gedung Putih.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PLN galang investasi hijau di COP29 Azerbaijan

    PLN galang investasi hijau di COP29 Azerbaijan

    Untuk memperoleh pembiayaan transisi energi, salah satu yang paling utama menurut perspektif PLN adalah menyiapkan proyek yang tepatJakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) memaparkan strategi pembiayaan transisi energi guna mendukung visi swasembada energi di tanah air, dengan menggalang dana investasi hijau dari lembaga publik, bilateral, multilateral hingga swasta.

    Dalam Indonesian Pavilion Talkshow “Fostering and Enabling Innovative Climate Finance Mechanism” di COP29, Baku, Azerbaijan, Selasa (12/11), Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly memaparkan berbagai inisiatif pendanaan hijau untuk mendukung proyek yang berkaitan dengan transisi energi di tanah air.

    “Untuk memperoleh pembiayaan transisi energi, salah satu yang paling utama menurut perspektif PLN adalah menyiapkan proyek yang tepat. Kami punya ratusan daftar proyek mulai dari pembangkitan, transmisi dan distribusi, termasuk juga smart grid,” ujar Sinthya melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dalam konteks ini, PLN telah merancang beberapa inisiatif pembiayaan hijau, salah satunya melalui penyusunan Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF).

    PLN menargetkan pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan sebesar 75 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan pendanaan yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar dolar AS hingga 2033.

    Sinthya juga menambahkan bahwa PLN akan terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional maupun sumber daya lokal untuk memastikan transisi energi berjalan sesuai rencana.

    Beberapa partner institusi keuangan yang memberikan dukungan untuk transisi energi PLN di antaranya World Bank, Asian Development Bank (ADB) hingga Just Energy Transition Partnership (JETP).

    “Dalam dua tahun terakhir, kami telah mendapatkan sekitar 2,9 miliar dolar AS, dan saat ini kami sedang berdiskusi dengan ADB untuk pembiayaan sekitar 4,8 miliar dolar AS. Kami juga tengah berbicara dengan beberapa investor lain dan total potensi pendanaan yang sudah kami miliki saat ini sebesar 46,9 miliar dolar AS,” kata Sinthya.

    Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) guna merangkul berbagai negara berkembang untuk berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi. Sejak diluncurkan di KTT G20, GBFA telah diikuti oleh beberapa negara seperti Perancis, Kanada dan Kenya.

    “GBFA bertujuan untuk membantu pembiayaan sebagai upaya mengurangi perubahan iklim dan SDGs. Perkiraan (pembiayaan) untuk aksi iklim saja berkisar antara 1-2 triliun dolar AS. Jika ditambahkan upaya SDGs ke dalamnya, jumlahnya akan mencapai sekitar 6 triliun dolar AS,” ujar Mari.

    Dalam hal ini, lanjut Mari, negara berkembang termasuk Indonesia harus merancang strategi untuk menyiasati gap pendanaan tersebut.

    Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, dibutuhkan sekitar 280 miliar dolar AS untuk seluruh aksi iklim Indonesia hingga tahun 2030 yang hanya sekitar 30 persen bisa didanai anggaran negara, sehingga sisanya akan bersumber dari swasta dan sumber lainnya.

    “Sebagaimana yang disampaikan Pak Hashim (Hashim Djojohadikusumo) dalam sambutannya kemarin, beliau menegaskan bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan komitmen pemerintahan sebelumnya. Dan ini (GBFA), adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat dilanjutkan,” ucap Mari.

    Baca juga: Emisi karbon global capai rekor tertinggi, RI tunjukkan tren penurunan
    Baca juga: Indonesia tegaskan akan lanjutkan semua komitmen tingkatkan aksi iklim

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024