Xcloud.id

Negara: Kanada

  • Siap-Siap! Trump Kirim Sinyal Mau Kenakan Tarif 10% ke China mulai Februari 2025

    Siap-Siap! Trump Kirim Sinyal Mau Kenakan Tarif 10% ke China mulai Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengindikasikan rencana pengenaan tarif 10% pada semua impor di China dapat terjadi pada bulan depan.

    “Kita berbicara tentang tarif 10% pada China, berdasarkan fakta bahwa mereka mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada. Mungkin tanggal 1 Februari adalah tanggal yang kita lihat,” kata Trump dalam sebuah acara di Gedung Putih dikutip dari Bloomberg, Rabu (22/1/2025).

    Komentar Trump yang muncul sehari setelah dia mengeluarkan ekonomi terbesar kedua di dunia dari negara-negara yang ingin segera menjadi sasarannya, menunjukkan bahwa penangguhan hukuman bagi China mungkin tidak akan berlangsung lama.

    Selama kampanye dalam Pemilu, Trump berjanji untuk mengenakan tarif besar-besaran terhadap negara lain, termasuk tarif mengambang sebesar 60% untuk produk-produk China. 

    Setelah memenangkan pemilu, dia juga mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap China. Dia beralasan China membiarkan perdagangan gelap fentanil dan bahan kimia yang digunakan untuk membuat obat yang mematikan itu.

    Selain itu, Trump juga mengancam pengenaan tarif sebesar 25% terhadap Meksiko dan Kanada jika mereka gagal membantu AS mengamankan perbatasannya.

    Adapun, saham-saham China anjlok, dengan indeks acuan dalam negeri CSI 300 menuju penurunan pertamanya dalam lima hari dan indeks Hang Seng China Enterprises menjadi yang berkinerja terburuk di Asia. 

    Perbesar

    Presiden AS Donald Trump berpidato setelah pengambilan sumpah jabatan sebagai Presiden ke-47 AS di US Capitol, Washington, Amerika Serikat pada Senin (20/1/2025). / Pool via Reuters-Kenny Holston

    Meski level tarif 10% lebih rendah daripada potensi tarif sebesar 60% terhadap produk-produk China yang Trump terapkan selama kampanye pemilihannya, para investor bersiap menghadapi lebih banyak volatilitas.

    “Ini akan semakin sulit dari sini. Ini adalah pengingat bahwa Trump akan melakukan sesuatu, karena hari pertama mungkin telah memberikan kesan yang salah kepada sebagian orang bahwa ia mungkin tidak akan melakukannya,” kata Xin-Yao Ng, seorang direktur investasi di abrdn Plc di Singapura.  

    Xin menambahkan, tarif yang lebih bertahap juga dapat menunda atau mengurangi kekuatan stimulus yang diinginkan pasar.

    Pada Senin (20/1/2025) atau hari pertama masa jabatan barunya, Trump menunda perintah tarif khusus China, meskipun dia bermaksud untuk mengenakan pungutan sebesar 25% kepada Kanada dan Meksiko paling lambat tanggal 1 Februari 2025.

    Trump malah memerintahkan pemerintahannya untuk menangani praktik perdagangan yang tidak adil secara global dan menyelidiki apakah Beijing telah mematuhi kesepakatan yangd ia tandatangani selama masa jabatan pertamanya, dengan mengadopsi pendekatan yang tampaknya lebih lambat terhadap China.

    Keeseokan harinya, Trump juga secara khusus menyoroti Uni Eropa, yang menurutnya sangat buruk bagi AS.

    “Negara-negara lain juga merupakan pelaku besar, Anda tahu itu bukan hanya China,” kata Trump. “Kami memiliki defisit $350 miliar dengan Uni Eropa. Mereka memperlakukan kami dengan sangat sangat buruk, jadi mereka akan dikenai tarif.”

    Dia juga menegaskan kembali ancamannya sebelumnya untuk mengenakan tarif kepada Kanada dan Meksiko. Trump mengatakan, kebijakan ini bukanlah upaya untuk memaksakan negosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas ketiga negara tersebut, tetapi karena mereka telah mengizinkan imigran ilegal dan narkoba masuk ke AS.

    Tidak jelas di bawah kewenangan hukum apa Trump dapat memerintahkan penerapan tarif ini. Dalam perintah eksekutif pada hari Senin, dia memerintahkan para pejabat untuk menilai migrasi ilegal dan aliran fentanil dari Kanada, Meksiko, dan China dan melaporkannya paling lambat tanggal 1 April 2025.

  • Trump Tunda Bea Masuk ke China, Pengusaha Ekspor Semringah

    Trump Tunda Bea Masuk ke China, Pengusaha Ekspor Semringah

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) memandang langkah Presiden AS Donald Trump yang menunda pengenaan tarif bea masuk produk China membuka peluang bagi perdagangan Indonesia.

    Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno mengatakan bahwa penundaan tersebut merupakan lampu hijau bagi Indonesia.

    “Trump belum mengenakan kenaikan bea masuk China ke AS, itu sebetulnya ada semacam lampu hijau terhadap kita,” kata Benny saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Dia menjelaskan jika AS tidak mengenakan bea masuk ke China, maka ini menandakan mesin industri berjalan dan membutuhkan energi. Alhasil, ekspor batu bara Indonesia dipastikan bakal terkerek.

    “Kalau China tidak dikenakan oleh Amerika bea masuk naik, berarti engine industry jalan dan itu butuh energi, maka ekspor batu bara kita pasti naik,” ungkapnya.

    Menurut Benny, jika Trump menunda pengenaan tarif bea masuk produk China, maka ekspor Indonesia ke China akan tumbuh. Di mana, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batu bara akan menjadi komoditas penyumbang ekspor.

    Di sisi lain, jika Trump mengenakan tarif bea masuk produk China, maka ada peluang Indonesia untuk masuk ke pasar AS. Di mana, manufaktur, elektronik, pakaian jadi, hingga furnitur dari Indonesia akan membanjiri pasar AS.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pengenaan bea masuk tambahan dari AS terhadap produk di beberapa negara membuka kesempatan bagi Indonesia untuk masuk ke pasar AS.

    “Isunya kan negara-negara lain akan dikenakan bea masuk tambahan, justru ini sebenarnya keputusan buat kita untuk masuk. Kemarin kita juga sudha ketemu pelaku usaha gimana strategi. Jadi justru kita cari kesempatan yang bagus,” ungkapnya.

    Melansir dari Reuters, seorang pejabat pemerintahan Trump menyatakan bahwa Presiden Donald Trump akan mengeluarkan memo perdagangan pada Senin.

    Di sana, tidak ada pengumuman tarif baru dalam memo tersebut, tapi terdapat arahan kepada lembaga-lembaga federal untuk mengevaluasi hubungan dagang AS dengan China, Kanada, dan Meksiko.

    Pejabat tersebut, yang mengonfirmasi laporan Wall Street Journal yang mengutip ringkasan memo Trump, mengatakan bahwa Trump mengarahkan lembaga-lembaga untuk menyelidiki dan memperbaiki defisit perdagangan yang terus-menerus dan mengatasi kebijakan perdagangan dan mata uang yang tidak adil oleh negara-negara lain. 

    Memo tersebut akan menyoroti China, Kanada, dan Meksiko untuk diteliti tetapi tidak akan mengumumkan tarif baru, kata pejabat tersebut. Dia akan mengarahkan lembaga-lembaga untuk menilai kepatuhan Beijing terhadap kesepakatan perdagangan 2020 dengan AS, serta status Perjanjian AS-Meksiko-Kanada.

  • Trump Ancang-ancang ‘Serang’ Ekonomi China 1 Februari

    Trump Ancang-ancang ‘Serang’ Ekonomi China 1 Februari

    Jakarta –

    President Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa dirinya tengah mempertimbangkan rencana pengenaan tarif impor sebesar 10% ke China. Tarif ini rencananya paling cepat diberlakukan pada 1 Februari mendatang.

    Melansir dari CNN, Rabu (22/1/2025), sebelumnya Trump sudah menyampaikan rencananya untuk mengenakan tarif impor sebesar 25% ke Kanada dan Meksiko usai dilantik pada Senin (20/1) kemarin. Namun saat itu dirinya belum memiliki niatan untuk mengenakan tarif impor ke China.

    Hingga saat ini belum jelas apa yang membuat Trump berubah pikiran, meskipun selama kampanye dirinya memang sempat menjanjikan pengenaan tarif hingga 60% atas semua barang yang diimpor dari China.

    Namun Trump berdalih, Negara Tirai Bambu itu sudah mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada. Karena hal inilah ia berencana untuk mengenakan tarif ke China guna menindak obat yang mematikan itu.

    “Saya juga pernah berbicara dengan Presiden Xi tempo hari, tentang Tiongkok. Saya katakan, kita tidak ingin omong kosong itu ada di negara kita. Kita harus menghentikannya,” kata Trump dalam konferensi pers di Ruang Oval, Selasa (21/1) waktu setempat.

    “Kita berbicara tentang tarif sebesar 10% terhadap Tiongkok berdasarkan fakta bahwa mereka mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada,” terangnya lagi.

    Diketahui Fentanil adalah opioid sintetik yang dimaksudkan untuk membantu pasien penderita kanker, dengan mengatasi rasa sakit yang parah. Obat ini disebut 50 kali lebih kuat dari heroin dan 100 kali lebih kuat dari morfin.

    Laporan CDC menunjukkan bahwa hampir 70 ribu orang di AS meninggal karena overdosis obat yang melibatkan fentanil pada 2021. Jumlah ini meningkat hampir empat kali lipat selama lima tahun.

    Atas dasar inilah Trump menaruh perhatian pada peredaran narkoba di AS yang kini ia sebut sebagai kelompok teroris. Bersamaan dengan itu dirinya bahkan mengklaim punya kesepakatan khusus dengan Presiden China Xi Jinping.

    Politikus Partai Republik itu menegaskan bakal menghukum mati pengedar narkoba dari China yang tertangkap basah beroperasi di AS. Trump mengatakan keputusan ini sudah disepakati kedua negara.

    (fdl/fdl)

  • Indonesia Cari Peluang dari Kebijakan Perdagangan Donald Trump Kenai Tarif 10 Persen untuk China – Halaman all

    Indonesia Cari Peluang dari Kebijakan Perdagangan Donald Trump Kenai Tarif 10 Persen untuk China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melihat peluang dari rencana kebijakan penyesuaian tarif impor dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Terutama, kata Budi, untuk mengisi atau melakukan substitusi pasar di negara yang terdampak kebijakan tersebut. 

    Diketahui, Trump mengancam akan menerapkan tarif impor 10 persen produk China mulai 1 Februari 2025.

    “Bisa itu menjadi peluang buat kita. Ya, karena kan kalau kita dengar-dengar banyak negara lain ini yang akan dikenakan biaya masuk tambahan ya,” ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

    Namun, Budi berharap Indonesia tidak dikenakan kenaikan tarif impor dampak dari kebijakan perdagangan Trump. Dengan begitu, Indonesia bisa melihat peluang substitusi barang ekspor.

    “Mudah-mudahan kita nggak, jadi kita justru bisa ada peluang untuk masuk ke sana. Kemarin kami juga sudah banyak ngobrol dengan teman-teman pelaku usaha. Kita lagi nyusun strateginya seperti apa, memanfaatkan peluang itu,” tutur Budi.

    Budi berujar, Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan perdagangan di Amerika Serikat, untuk mengetahui kebijakan-kebijakan perdagangan Trump.

    “Kita ingin memanfaatkan kesempatan ini dengan baik,” ucap Budi.

    “Tapi kan kita juga harus antisipasi. Jadi kita harus mengikuti isu-isunya seperti apa dan kita siap untuk bisa memasukkan pasar di Amerika,” sambungnya.

    Sebelumnya, Trump menyatakan timnya sedang membahas rencana penerapan tarif 10 persen terhadap China. Pungutan ini dapat mulai berlaku pada 1 Februari 2025.

    “Kami berbicara tentang tarif sebesar 10 persen terhadap China berdasarkan fakta bahwa mereka mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada,” ujar Trump, Rabu (22/1/2025).

    “Kemungkinan tanggal 1 Februari adalah tanggal yang kita lihat,” tambahnya.

    Pada saat yang sama, Trump juga mencatat bahwa timnya sedang mempertimbangkan tarif sekitar 25 persen terhadap Meksiko dan Kanada.

  • Simak Pergerakan Harga Emas Usai Trump Resmi Dilantik

    Simak Pergerakan Harga Emas Usai Trump Resmi Dilantik

    Jakarta, FORTUNE – Harga Emas kembali melambung karena didorong sentimen pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. 

    Berdasarkan laporan Reuters, Selasa (21/12), pukul 21.00 WIB, emas dunia diperdagangkan pada level US$2.726 per troy ounce. Harga tersebut menguat 0,69 persen dalam 24 jam terakhir.

    Level harga itu juga menjadi yang tertinggi sejak pengumuman kemenangan Trump pada November lalu. Harga tersebut juga hampir menyentuh level tertinggi yang pernah diraih Oktober lalu pada level US$2.790.

    Di samping itu, Reuters mencatat indeks dolar mengalami penurunan hingga 0,6 persen. Pergerakan keduanya memang bertolak belakang. Ketika dolar melemah, emas batangan dianggap lebih menarik. Hal ini kemudian membuat emas batangan lebih menarik bagi pemegang mata uang selain dolar, yang walhasil mendorong penguatan harga emas.

    Analis Mata Uang dan Komoditas, Lukman Leong, mencermati bahwa lonjakan ini dipengaruhi efek dari pidato Trump terkait kebijakan tarif. 

    “Pernyataan Trump mengenai tarif dianggap lebih soft, yang mana hanya menyebutkan tarif untuk Meksiko dan Kanada, serta sedikit menyinggung Cina,” katanya kepada Fortune Indonesia, Selasa (21/1). 

    Kemudian dampaknya, Lukman mengamati investor mulai berasumsi bahwa Trump kemungkinan akan menunda penerapan kebijakan tersebut dan melaksanakannya secara bertahap. Hal ini pun menjadi katalis yang meredakan kekhawatiran inflasi AS, serta prospek suku bunga Fed.

    Mencermati sentimen tersebut, Lukman memproyeksi pergerakan harga emas berpotensi besar menguat. Ia menargetkan emas menyentuh level US$3.000, setidaknya pada akhir tahun.

    Apalagi logam mulia ini merupakan aset safe haven atau investasi yang aman. Pada periode kedua kepemimpinannya ini, Trump diperkirakan akan menyebabkan volatilitas pasar lebih tinggi, mengingat janji-janji kampanyenya. Dengan demikian, ketidakpastian ekonomi dan geopolitik ke depannya akan mendukung aset safe haven seperti emas untuk diburu dan meningkatkan harganya. 

  • Perintah Eksekutif Donald Trump 2025, Cabut Kebijakan Biden dan Menyerang Deep State – Halaman all

    Perintah Eksekutif Donald Trump 2025, Cabut Kebijakan Biden dan Menyerang Deep State – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat, Senin (20/1/2025).

    Dalam pidatonya pada Senin malam, Trump menyatakan telah mencabut hampir 80 tindakan eksekutif yang dianggapnya mengganggu dan radikal dari pemerintahan sebelumnya.

    Di antara perintah Joe Biden yang dicabut adalah arahan agar pemerintah federal membangun kembali program pengungsi dan secara bertahap mengakhiri penggunaan penjara swasta oleh Departemen Kehakiman.

    Beberapa perintah Trump hampir pasti akan menghadapi tantangan hukum, sementara yang lainnya bersifat simbolis.

    Namun, jika digabungkan, perintah-perintah ini menunjukkan niat Trump untuk benar-benar membedakan dirinya dari kebijakan pemerintahan Biden, menurut para analis dari The New York Times.

    Perintah-perintah eksekutif ini juga bertujuan untuk memenuhi janji kampanyenya guna menghentikan apa yang ia sebut sebagai upaya “deep state” atau “negara dalam bayangan” yang berusaha menggagalkan agendanya.

    Mengutip The New York Times, berikut daftar perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada hari pertama menjabat.

    Perlu diingat bahwa daftar ini bisa saja bertambah karena presiden dapat mengeluarkan perintah eksekutif kapan saja selama masa jabatannya.

    Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif (Instagram @whitehouse @potus)

    Tenaga Kerja Federal

    – Membekukan perekrutan federal, kecuali untuk anggota militer atau jabatan yang terkait dengan penegakan hukum imigrasi, keamanan nasional, atau keselamatan publik.

    – Mengembalikan kategori pekerja federal yang dikenal sebagai Schedule F, yang tidak memiliki perlindungan pekerjaan yang sama seperti pegawai negeri sipil karier.

    – Menghentikan aturan federal baru agar tidak berlaku sebelum pejabat yang ditunjuk oleh pemerintahan Trump dapat meninjaunya.

    – Meninjau tindakan investigasi pemerintahan Biden, untuk mengoreksi pelanggaran masa lalu yang terkait dengan penggunaan senjata oleh lembaga penegak hukum dan komunitas intelijen.

    – Memberikan izin keamanan rahasia tingkat tinggi kepada staf Gedung Putih tanpa melalui prosedur pemeriksaan tradisional.

    – Mengakhiri kebijakan kerja jarak jauh atau work from home dan memerintahkan pekerja federal untuk kembali ke kantor penuh waktu.

    Imigrasi dan Perbatasan

    – Melarang suaka bagi orang-orang yang baru tiba di perbatasan selatan.

    – Berupaya untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang dijamin oleh Amandemen Ke-14, bagi anak-anak yang orang tuanya adalah imigran tanpa dokumen.

    Presiden tidak dapat mengubah Konstitusi sendiri, jadi belum jelas bagaimana Trump berencana menahan manfaat kewarganegaraan bagi sekelompok orang yang lahir di Amerika Serikat.

    Setiap tindakan pasti akan digugat di pengadilan.

    – Menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi sampai saat masuknya pengungsi lebih lanjut ke Amerika Serikat sejalan dengan kepentingan negara.

    – Menyatakan penyeberangan migran di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai keadaan darurat nasional.

    Status ini memungkinkan Trump untuk secara sepihak membuka pendanaan federal untuk pembangunan tembok perbatasan, tanpa persetujuan Kongres.

    – Melanjutkan kebijakan yang mengharuskan orang yang mencari suaka menunggu di Meksiko sementara hakim imigrasi mempertimbangkan kasus mereka.

    – Mempertimbangkan untuk menetapkan kartel sebagai “organisasi teroris asing.”

    Inisiatif Gender dan Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI)

    – Menghentikan program DEI di seluruh pemerintah federal.

    – Mengakui hanya dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan.

    – Menghapus perlindungan bagi orang transgender di penjara federal.

    Tarif dan Perdagangan

    – Memerintahkan badan-badan federal untuk memulai penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan, termasuk defisit perdagangan yang terus-menerus dan praktik mata uang yang tidak adil, serta memeriksa aliran migran dan obat-obatan dari Kanada, Tiongkok, dan Meksiko ke Amerika Serikat.

    – Menilai kepatuhan China terhadap perjanjian perdagangan yang ditandatangani Trump pada 2020, serta Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, yang juga ditandatangani Trump pada tahun 2020 untuk menggantikan NAFTA.

    – Memerintahkan pemerintah untuk menilai kelayakan pembentukan Layanan Pendapatan Eksternal untuk memungut tarif dan bea.

    – Melaksanakan tinjauan menyeluruh terhadap basis industri dan manufaktur AS untuk menilai apakah diperlukan tarif lebih lanjut terkait keamanan nasional.

    Energi dan Lingkungan

    – Menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, sebuah pakta yang menyatukan hampir semua negara untuk melawan perubahan iklim.

    – Mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional, yang pertama dalam sejarah AS, yang dapat membuka kewenangan baru untuk menangguhkan aturan lingkungan tertentu atau mempercepat pemberian izin untuk proyek pertambangan.

    – Berusaha untuk membatalkan larangan pengeboran lepas pantai oleh Biden di perairan federal seluas 625 juta hektare.

    – Memulai pencabutan peraturan era Biden tentang polusi knalpot dari mobil dan truk ringan, yang telah mendorong produsen mobil untuk memproduksi lebih banyak kendaraan listrik.

    – Menghapus peraturan efisiensi energi untuk mesin pencuci piring, kepala pancuran, dan kompor gas.

    – Membuka wilayah terpencil Alaska untuk lebih banyak pengeboran minyak dan gas.

    – Mengulang kembali peninjauan terminal ekspor baru untuk gas alam cair, yang telah ditunda oleh pemerintahan Biden.

    – Menghentikan penyewaan perairan federal untuk ladang angin lepas pantai.

    – Menghapus program keadilan lingkungan di seluruh pemerintahan, yang bertujuan melindungi masyarakat miskin dari polusi berlebihan.

    – Meninjau semua peraturan federal yang dikenakan “beban yang tidak semestinya” pada pengembangan atau penggunaan berbagai sumber energi, seperti batu bara, minyak, gas alam, tenaga nuklir, tenaga air, dan biofuel.

    Larangan TikTok

    Trump berkonsultasi dengan badan federal mengenai risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok, dan berupaya mencapai resolusi yang melindungi keamanan nasional sambil mempertahankan platform yang digunakan oleh 170 juta warga Amerika tersebut.

    Trump memerintahkan jaksa agungnya untuk tidak menegakkan hukum yang melarang situs tersebut selama 75 hari untuk memberi waktu bagi pemerintahannya menentukan tindakan yang tepat.

    Lainnya

    – Mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia.

    – Mengganti nama Gunung Denali dan Teluk Meksiko.

    – Memastikan negara-negara bagian yang melaksanakan hukuman mati memiliki persediaan obat suntik mematikan yang cukup.

    – Mengibarkan bendera Amerika pada tiang penuh setiap Senin dan pada Hari Pelantikan mendatang.

    – Menerapkan Departemen Efisiensi Pemerintah, sebuah inisiatif pemotongan biaya yang dipimpin Elon Musk.

    – Mencabut izin keamanan bagi 51 penanda tangan surat yang menyatakan bahwa isi laptop Hunter Biden bisa jadi merupakan disinformasi Rusia.

    (Tribunnews.com/Tiara Shelavie)

  • Rupiah Tidak Bakal Keok ke Level Rp 17.000 Per Dolar AS akibat Tarif Impor Amerika

    Rupiah Tidak Bakal Keok ke Level Rp 17.000 Per Dolar AS akibat Tarif Impor Amerika

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur PT Purwanto Asset Management, Edwin Sebayang menegaskan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor untuk negara-negara mitra dagang AS tidak akan membuat nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS melemah ke level Rp 17.000.

    “Jadi kalau menurut saya, rupiah tidak akan menuju ke level Rp 17.000. Tidak akan,” tegas Edwin dalam Investor Market Opening (IMO) di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Menurut Edwin, kondisi rupiah saat ini dipengaruhi oleh ekspektasi penurunan suku bunga dan cadangan devisa Indonesia yang masuk ke level tertinggi. Dia tak menampik menguatnya indeks dolar AS juga mempengaruhi pergerakan rupiah.

    “Ini sebetulnya lebih kepada pengaruh dari segi global karena memang kemarin indeks dolar mengalami penguatan sebetulnya,” tambah Edwin.

    Di samping itu, Edwin melihat kondisi kurs rupiah terhadap dolar AS yang sudah menembus ke level Rp 16.300 masih diterima oleh pasar. Hingga Rabu (22/1/2025) pukul 09.53, kurs rupiah menyentuh level Rp 16.321.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump kembali menggaungkan rencana untuk mengenakan tarif 25% atas barang impor dari Kanada dan Meksiko. Sebagai tanda awal dari fokus yang lebih intensif pada perdagangan, Trump mengatakan tarif dapat dikenakan terhadap kedua negara tersebut paling cepat pada awal Februari 2025.

    “Kami berpikir dalam hal (pungutan) 25% pada Meksiko dan Kanada, karena mereka mengizinkan sejumlah besar orang (melintasi perbatasan),” kata Trump, seperti dikutip CNBC internasional pada Selasa (21/1/2025).
     

  • Disinggung Trump, Negara Mana yang Paling Banyak Sumbang Dana ke WHO?

    Disinggung Trump, Negara Mana yang Paling Banyak Sumbang Dana ke WHO?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ikut menyinggung sumbangan dana yang selama ini dikeluarkan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini menjadi salah satu alasan di balik keputusan kontroversial AS keluar dari keanggotaan WHO.

    Mengingat, AS menjadi penyumbang dana terbesar dalam pendanaan WHO. Diikuti organisasi Bill Gates & Melinda Foundation. Dalam pengumumannya, Trump bahkan menyoroti keterlibatan China dalam pendanaan WHO yang 90 persen lebih rendah dari AS.

    Berbicara di Gedung Putih, ia menuding WHO bias terhadap China. “WHO menipu kita,” ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.

    Dikutip dari laman resmi WHO, berikut sumber pendanaan WHO dari sejumlah negara dan organisasi berdasarkan pemantauan di Selasa (21/1):

    Amerika Serikat: 14,53 persen (terbanyak untuk pengendalian atau eradikasi penyakit polio yakni 24,44 persen dari total pendanaan)Bill & Melinda Gates Foundation: 13,67 persen (untuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau disabilitas)Gavi Alliance: 10,49 persen (19,35 persen pendanaan untuk kedaruratan kesehatan akut yang perlu ditanggapi dengan cepat, memanfaatkan kapasitas nasional dan internasional yang relevan, 5,18 persen untuk peningkatan akses obat-obatan, vaksin, diagnostik, dan alat untuk perawatan kesehatan primer)European Commission: 7,82 persen (4,74 persen untuk pencegahan epidemi dan pandemi)World Bank: 4,02 persen (4,03 persen pendanaan untuk menanggapi keadaan darurat kesehatan, respons yang cepat)Jerman: 3,29 persen (pendanaan kesiapan negara untuk kondisi darurat)Kanada: 2,32 persen (1,63 persen sebagai strategi pencegahan untuk penyakit prioritas di wilayah rawan pandemi atau wabah)European Investment Bank 2,27 (beberapa pendanaan diberikan untuk penanganan lingkungan yang sehat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan)United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 2,27% (mendukung dan memberdayakan penanganan faktor risiko kesehatan)Miscellaneous: 2,02% (mengupayakan hal yang aman dan adil melalui penanganan faktor penentu kesehatan)Rotary International: 1,78% (program khusus penelitian, pengembangan, dan pelatihan penelitian dalam reproduksi manusia)India: 1,58% (penguatan kepemimpinan, tata kelola, dan advokasi untuk kesehatan, membantu negara-negara siap secara operasional untuk menilai dan mengelola risiko dan kerentanan wabah).

    China Peringkat Berapa?

    Jauh dari AS, China ‘hanya’ menyumbang 0,35 persen dari total pendanaan WHO di peringkat ke-41.

    Dampak dari keluarnya AS kepada aspek pendanaan juga disoroti Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama. Prof Tjandra menilai WHO perlu melalukan upaya rekayasa finansial. Semata-mata demi menjaga kesehatan global tetap terlaksana dengan baik.

    “Anggaran WHO akan terkena dampak cukup bermakna kalau kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan,” sorotnya.

    (naf/kna)

  • Baru Dilantik, Donald Trump Cabut Mandat Kendaraan Listrik

    Baru Dilantik, Donald Trump Cabut Mandat Kendaraan Listrik

    Jakarta –

    Donald Trump baru saja dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS). Usai dilantik, Trump langsung berjanji akan membatalkan mandat kendaraan listrik yang dicanangkan Joe Biden.

    Mandat kendaraan listrik yang dimaksud Trump adalah peraturan federal yang mengharuskan standar emisi kendaraan semakin ketat selama beberapa tahun mendatang. Trump mencabut perintah eksekutif tahun 2021 yang ditandatangani oleh Joe Biden. Ketika itu, Biden berupaya membuat 50 persen kendaraan baru yang dijual pada tahun 2030 menjadi kendaraan listrik, termasuk mobil listrik penuh dan mobil plug-in hybrid.

    Trump mengklaim perintah eksekutif tersebut akan menyelamatkan industri otomotif AS dan para pekerjanya. “Anda (konsumen) akan dapat membeli mobil pilihan Anda,” kata Trump seperti dikutip The Detroit News.

    Pembatalan peraturan seperti itu dapat berarti produsen mobil akan mengurangi fokus pada produksi kendaraan listrik di masa mendatang. Trump juga menargetkan peraturan Badan Perlindungan Lingkungan yang menetapkan standar emisi gas rumah kaca untuk armada kendaraan model tahun 2027 hingga 2032. Peraturan tersebut tidak mengharuskan pelanggan untuk membeli kendaraan listrik, tetapi merupakan standar kinerja yang memungkinkan produsen mobil menentukan bauran penjualan mereka agar tetap dalam batasan tertentu.

    Badan tersebut memproyeksikan pada tahun 2032 produsen dapat memilih untuk memproduksi kendaraan listrik sepenuhnya untuk sekitar 30% hingga 56% dari penjualan kendaraan ringan baru mereka.

    Trump dalam pidatonya di Gedung Capitol AS juga berjanji bahwa dalam masa jabatan keduanya, industri otomotif Amerika akan berkembang lagi dan memproduksi kendaraan dalam jumlah yang bersejarah. “Terima kasih kepada para pekerja otomotif di negara kita atas suara kepercayaan Anda yang menginspirasi. Kami telah melakukan hal yang luar biasa dengan suara mereka,” ucap Trump.

    Ia menggandakan janji-janji kampanye untuk merombak sistem perdagangan negara, termasuk rencana untuk menaikkan tarif. Ia akan menaikkan tarif barang-barang yang berasal dari China, Meksiko, dan Kanada.

    “Daripada mengenakan pajak kepada warga negara kita untuk memperkaya negara lain, kita akan mengenakan tarif dan pajak kepada negara asing untuk memperkaya warga negara kita. Untuk tujuan ini, kita mendirikan Layanan Pendapatan Eksternal untuk mengumpulkan semua tarif, bea, dan pendapatan. Ini akan menjadi sejumlah besar uang yang mengalir ke kas negara kita, yang berasal dari sumber-sumber asing,” ujarnya.

    (rgr/rgr)

  • AS Tarik Diri dari Perjanjian Iklim Paris, Pendanaan Transisi Energi RI Terancam!

    AS Tarik Diri dari Perjanjian Iklim Paris, Pendanaan Transisi Energi RI Terancam!

    Jakarta –

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian iklim Paris menjadi ancaman serius bagi berjalannya komitmen pendanaan transisi energi Indonesia, salah satunya melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia.

    JETP adalah gabungan pendanaan yang dimobilisasi oleh negara-negara maju dalam rangka mendukung transisi energi di Indonesia. Kerja sama JETP terjalin antara Indonesia dengan International Partners Group (IPG) yang terdiri dari Jepang, AS, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, Britania Raya, dan Irlandia Utara.

    “Dampak dari Donald Trump keluar dari perjanjian Paris ini cukup signifikan karena yang jelas ini menjadi ancaman serius bagi berjalannya komitmen pendanaan transisi energi Indonesia salah satunya melalui JETP,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (21/1/2025).

    Dengan keluarnya AS dari perjanjian Iklim, Bhima menyebut JETP terancam dibubarkan atau tidak akan berjalan mulus. Hal itu membuat Indonesia terancam kehilangan pendonor paling besar dalam membiayai proyek untuk dukung transisi energi.

    “JETP terancam akan dibubarkan atau tidak akan berjalan mulus karena AS sebagai leading dari JETP keluar dari perjanjian Paris. Kalau JETP tidak berjalan, ya bisa jadi Indonesia akan kehilangan salah satu pinjaman atau donor paling besar di bidang transisi energi yang ini juga akan mengancam proyek-proyek yang tengah berjalan atau tengah didanai oleh AS,” ucapnya.

    Menurut Bhima, Indonesia harus mencari partner untuk mendorong kerja sama transisi energi sebagai mitigasi keluarnya AS dari perjanjian Paris. Salah satu yang dinilai potensial adalah dengan negara Timur Tengah.

    “Karena Timur Tengah adalah salah satu partner paling potensial dan Timur Tengah juga telah terbukti membantu pembangunan PLTS di Waduk Cirata yang skalanya juga cukup besar dan akan diekspansi. Jadi mencari partner baru antara AS dengan China itu juga menjadi hal yang mendesak dan Timur Tengah menjadi salah satu opsinya,” imbuhnya.

    Serupa, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menambahkan bahwa keluarnya AS dari perjanjian iklim Paris akan membuat negara-negara lebih susah untuk mencapai target menuju energi bersih. Keputusan AS disebut bisa membuat negara lain ikutan.

    “Negara semaju AS saja tidak mengindahkan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi yang lebih sustainable, yang lebih green, apa lagi negara-negara berkembang yang punya keterbatasan dari sisi anggaran, funding, teknologi. Ini bisa menjadi preseden buruk karena akan diikuti, menjadi contoh karena kalau negara maju saja tidak mengindahkan, kenapa harus negara berkembang menaati perjanjian iklim,” tutur Faisal.

    Menurut Faisal, kapasitas negara berkembang untuk memenuhi target-target penurunan emisi gas rumah kaca tidak sebesar negara-negara maju. Dengan demikian keluarnya AS dari perjanjian iklim Paris akan membuat target transisi energi baru terbarukan menjadi lebih susah dicapai.

    “Secara global tentu saja target penurunan gas rumah kaca dan target untuk meredam peningkatan suhu global itu juga menjadi lebih susah karena AS salah satu penghasil emisi terbesar karena negara besar, di samping negara-negara besar lain seperti China. Dengan demikian upaya transisi ke energi baru terbarukan menjadi lebih susah,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, Perjanjian Paris adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum mengenai perubahan iklim yang disepakati pada COP21 di Paris, Perancis, 12 Desember 2015. Tujuan utamanya untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2,7 derajat Fahrenheit (batas 1,5 derajat Celsius) di atas tingkat pra-industri.

    (kil/kil)