Xcloud.id

Negara: Kanada

  • PM Trudeau Sebut Kanada Terhimpit Tantangan Politik Jangka Panjang dengan Pemerintahan Trump

    PM Trudeau Sebut Kanada Terhimpit Tantangan Politik Jangka Panjang dengan Pemerintahan Trump

    JAKARTA – Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan Kanada dapat menghadapi tantangan politik jangka panjang dengan Amerika Serikat bahkan jika Kanada berhasil menghindari ancaman tarif dari Presiden AS Donald Trump

    Trump sebelumnya mengatakan akan menunda penerapan tarif terhadap ekspor Kanada selama 30 hari dengan imbalan konsesi di perbatasan dan penegakan kejahatan, khususnya menindak penyelundupan fentanil.

    Trudeau mengatakan tantangan utama Ottawa adalah meyakinkan Washington, Kanada melakukan semua yang mereka bisa untuk memerangi aliran fentanil.

    Data publik menunjukkan 0,2% dari seluruh pasokan obat yang disita di AS berasal dari perbatasan Kanada.

    Jika tarif diberlakukan, Kanada akan memberikan respons yang sama, namun tujuannya adalah menghapus kebijakan tersebut secepat mungkin.

    “Refleksi strategis yang harus kita miliki saat ini adalah bagaimana kita bisa melewati, berkembang, dan tumbuh lebih kuat dalam empat tahun ke depan dan memasuki situasi politik jangka panjang yang lebih menantang dengan Amerika Serikat?” kata Trudeau dilansir Reuters, Jumat, 7 Februari.

    Trump telah berulang kali menyatakan Kanada akan lebih baik jika setuju menjadi negara bagian AS yang ke-51.

    Peter Navarro, penasihat perdagangan senior Trump, minggu ini mengatakan Kanada telah menjadi sumber utama pengiriman obat-obatan terlarang dalam jumlah kecil dan bebas bea, juga memiliki masalah visa yang “besar” dan membiarkan orang-orang yang termasuk dalam “daftar pengawasan terorisme” memasuki Amerika Serikat.

    Kanada mengirimkan 75 persen dari seluruh ekspor barang dan jasa ke selatan perbatasan, sehingga sangat rentan terhadap sanksi AS.

    Trudeau, yang menyuarakan keluhan lama dari komunitas bisnis, mengatakan hambatan perdagangan internal antara 10 provinsi menghambat perekonomian.

    “Ini adalah salah satu momen dan peluang di mana…ada jendela yang terbuka karena konteks yang kita hadapi. Kita harus melompatinya,” katanya.

    Sebelum Trump mencabut ancaman tarifnya, warga Kanada membatalkan perjalanan ke selatan perbatasan, memboikot alkohol dan produk-produk AS lainnya, dan bahkan mencemooh tim Amerika di acara olahraga.

  • Jabatan Mentereng Isa Rachmatarwata, Pernah Dipuji Sri Mulyani Orang Terkaya RI

    Jabatan Mentereng Isa Rachmatarwata, Pernah Dipuji Sri Mulyani Orang Terkaya RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata sebagai tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

    Perjalanan karier Isa diketahui banyak berada di Kemenkeu, maupun menjadi komisaris di sejumlah BUMN.

    Sekadar informasi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar menyampaikan pihaknya telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Isa sebagai tersangka.

    “Yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kemenkeu RI,” ujarnya di Kejagung, Jumat (7/2/2025).

    Qohar menyampaikan, Isa ditetapkan sebagai tersangka atas kaitannya sebagai Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2006-2012.

    Profile Jabatan Isa Rachmatarwata

    Dilansir dari situs resmi Kemenkeu, pria kelahiran Jombang, 30 Desember 1966 itu pernah mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) serta University of Waterloo, Kanada. 

    Karier Isa di Kemenkeu dimulai di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan di bagian direktorat Dana Pensiun pada 1991. 

    Pada 2006, Isa diangkat sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK/ menjadi Otoritas Jasa Keuangan). Pada masa inilah penyidik Jampidsus Kejagung menduga Isa terlibat korupsi Jiwasraya. 

    Kemudian, pada 2013 Isa sempat diperbantukan di Badan Kebijakan Fiskal. Pada tahun yang sama, dia dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. 

    Selang empat tahun kemudian atau 2017, Isa resmi menjadi eselon I setingkat Dirjen. Pada saat itu, dia diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Jabatan itu dipegangnya sampai 2021. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah berkelakar bahwa Isa merupakan orang terkaya di Indonesia. 

    Sebab, Isa mengelola dan mengawasi aset negara yang nilainya mencapai lebih dari Rp10.000 triliun. Namun, kekayaan tentu aset tersebut bukanlah aset pribadi Isa. Kelakar itu disampaikan ketika memberi arahan calon ASN baru di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (17/2/2021). 

    “Pak Isa, Direktur Jenderal Kekayaan Negara [DJKN]. Nah, ini orang paling kaya di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Rabu (17/2/2021).

    Kini, Isa dipercaya menjadi Direktur Jenderal Anggaran dan dilantik pada 12 Maret 2021. 

    Isa diketahui tidak hanya memiliki jabatan di kementerian tersebut. Dia kini diketahui menjabat salah satu Komisaris di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 

    Sebelumnya, Isa juga diketahui pernah menjabat Komisaris di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

    Riwayat Kasus 

    Kini, Isa resmi menjadi tersangka Kejagung. Namun, Bisnis mencatat bahwa Isa pernah beberapa kali dipanggil untuk diperiksa di sejumlah kasus dugaan korupsi. 

    Di Kejagung, Isa pernah juga diperiksa di kasus korupsi proyek menara pemancar atau base transreceiver station (BTS) 4G pada Juni 2023. Kasus itu diketahui menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. 

    Kemudian, pada 2024, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memeriksa Isa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara per metric tonne dan pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari atau RW. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut, penyidik KPK mendalami keterangan Isa soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batu bara di Kutai Kartanegara. 

    “Saksi dimintakan keterangannya terkait dengan PNBP dari Produksi Batubara di Kab. Kutai Kartanegara,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024). 

  • Jurnalis Israel: Dari Greenland hingga Gaza, Ocehan Trump yang Sakit Mental Tak Usah Diseriusi – Halaman all

    Jurnalis Israel: Dari Greenland hingga Gaza, Ocehan Trump yang Sakit Mental Tak Usah Diseriusi – Halaman all

    Jurnalis Israel: Dari Panama, Greenland hingga Gaza, Ocehan Trump yang Sakit Mental Tak Usah Diseriusi
     
     
    TRIBUNNEWS.COM – Seorang jurnalis dan penulis Israel menggambarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai orang yang sakit mental.

    Karena itu, ide dan seruan Trump tentang pengusiran warga Palestina dari Gaza, dia anggap sebagai omong kosong.

     
    Jurnalis sekaligus penulis Israel itu adalah Uri Masaf.

    Dia menerbitkan analisisnya di surat kabar berbahasa Ibrani, Haaretz tentang ketidakmungkinan melaksanakan deportasi jutaan warga Palestina di Gaza yang hancur seperti yang direncanakan Donald Trump.

    “Kita tidak punya waktu untuk omong kosong Trump yang sakit mental, dan tidak akan ada deportasi dari Gaza,” katanya, dikutip dari Khaberni, Jumat (7/2/2025).

    Dalam analisisnya, Uri menjelaskan kalau, “Tidak ada rencana, tidak ada pekerjaan persiapan, tidak ada gunanya, dan tidak seorang pun (negara mana pun) akan menerima dua juta warga Palestina di tanahnya.”

    “Dunia tidak berada di zaman Perang Dunia II, dan Trump mengoceh tanpa makna. Ini gayanya, mengingat bahwa ia pernah mengusulkan pembangunan hotel di Korea Utara alih-alih rudal nuklir,” kata Uri mengenang sejumlah pernyataan berbau bualan Trump.

    Belakangan, kata Uri, Trump juga menampilkan wacana-wacana ‘gila dan tak masuk akal’ seperti pengambilalihan Terusan Panama, tanah Greenland, dan aneksasi Kanada.  

    “Sejak terpilih, ia (Trump) telah berbicara tentang invasi Panama, mengambil alih Greenland, dan mencaplok Kanada. Kita cukup dewasa untuk mengingat bagaimana ia pernah berkata dalam sebuah pertemuan dengan Netanyahu tentang mencaplok Tepi Barat ke Israel,” penulis tersebut menambahkan.

    Ia menjelaskan, menganggap serius pernyataan Trump yang asal-asalan itu merupakan penghinaan (bagi akal sehat).

    “Karena ia menderita sakit mental, dan kini orang-orang hidup di era kemerosotan yang cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa Perdana Menteri pemerintah pendudukan Israel, Netanyahu, juga menderita sakit mental dan tidak punya hati nurani, tetapi ia tidak bodoh. Ia pun terpaku karena tidak nyaman ketika Trump mulai mengoceh tentang evakuasi Gaza, sementara Netanyahu menumpuk pujian yang memalukan kepadanya,” kata Uri.

    Hanya karena sejalan, Uri juga menyoroti bagaimana media-media Israel seperti bahu-membahu menggaungkan rencana tidak masuk akal untuk mendeportasi jutaan warga Gaza ke luar dari tanahnya ke lokasi yang bahkan belum pasti tanpa perencanaan.

    “Sangat menyedihkan melihat sebagian besar media Israel bekerja sama dengan lelucon ini, dan terlibat dalam diskusi di tingkat pelajaran ilmu sosial kelas tujuh, tentang deportasi – mendukung atau menentang. Bahkan sebelum dimensi moral, ini pada dasarnya mencerminkan kedangkalan dan kemalasan intelektual. Sangat mudah untuk memanipulasi mereka. Dan di sini Trump dan Netanyahu sudah menjadi ahli: pemboman media terus-menerus dengan pembicaraan kosong tentang hal-hal yang tidak akan pernah terjadi – besok, Trump bahkan tidak akan ingat apa yang sedang dibicarakannya,” katanya.

    KONFERENSI PERS TRUMP – Tangkapan Layar YouTube FOX 2 Detroit yang Memperlihatkan Presiden AS Donald Trump Melakukan Konferensi Pers terkait Tabrakan Pesawat Antara Jet American Airlines dengan Helikopter Black Hawk pada Kamis (30/1/2025). Insiden tabrakan pesawat ini dijadikan bahan politik Trump untuk menyalahkan pendahulunya, Joe Biden. (Tangkapan Layar YouTube FOX 2 Detroit)

    Poin-poin Pernyataan Kontroversial Donald Trump Soal Gaza

    Seperti diberitakan, Donald Trump menyodorkan wacana Amerika Serikat (AS) terlibat langsung dalam konflik di Jalur Gaza yang selama 15 bulan terakhir dibombardir Israel tersebut.

    Trump blak-blakan menyatakan, keterlibatan langsung AS itu lewat cara pengambilalihan kendali Gaza, sebuah rencana yang dianggap ‘gila’ dan banjir kecaman oleh banyak negara-negara di dunia.

    Ide Trump agar AS, sekutu abadi Israel, mengambil alih Gaza muncul setelah sebelumnya ia mengusulkan penggusuran permanen warga Palestina di Jalur Gaza.

    Para pemimpin Palestina dan dunia Arab secara terbuka menolak komentar Trump sebelumnya yang mengusulkan kalau warga Palestina harus dipindahkan ke Mesir dan Yordania.

    Para pembela hak asasi manusia juga mengecam komentar Trump tersebut sebagai wacana pembersihan etnis.

    Trump tidak memberikan banyak perincian tentang usulannya, tetapi ia memaparkan ‘fitur’ dasar rencana tersebut, yang telah memicu dan diperkirakan akan memicu reaksi negatif lebih lanjut.

    Berikut ini beberapa pernyataan Trump dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawabnya selama konferensi pers Rabu (5/2/2025) pagi waktu AS, di Gedung Putih, Washington DC, AS, bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu:

    NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Rabu (5/2/2025) dari akun resmi The White House di media sosial X, menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Donald Trump mengatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza setelah mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. (Akun The White House di X (@WhiteHouse))

    Apa yang Dikatakan Trump? AS Siap Jadi ‘Pahlawan’

    Trump menyatakan, AS siap menjadi ‘pahlawan’ dengan membangun ulang Gaza agar ‘aman’ untuk ditempati.

    Harus digarisbawahi, hancur leburnya Gaza di berbagai sektor, sebagian besar terjadi karena agresi militer Israel dengan dalil memberantas Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas.

    Israel memburu Hamas karena Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, titik awal agresi dan bombardemen buta selama 15 bulan terakhir.

    Adapun Hamas, menyatakan, serangan berdarah ke Israel itu adalah akumulasi dari perlawanan atas penindasan Israel di wilayah Palestina. 

    “Amerika Serikat akan mengambil alih kendali Jalur Gaza, dan kami akan melaksanakan tugas kami di sana juga,” kata Trump di awal konferensi pers.

    “Kami akan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi, meratakan lokasi, membersihkan dan meratakan bangunan yang hancur, dan menciptakan pembangunan ekonomi yang akan menyediakan lapangan pekerjaan dan perumahan tanpa batas bagi penduduk di wilayah tersebut.”

    KEADAAN GAZA – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Kamis (6/2/2025) menunjukkan keadaan kota Gaza setelah gencatan senjata diterapkan pada 19 Januari 2025. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

    2. Siapa yang Akan Menerima Warga Gaza?

    Trump mengatakan Washington akan meminta negara tetangga lainnya, seusai muncul respons penolakan dari Mesir dan Yordania, untuk menerima warga Palestina yang mengungsi dari Gaza, meskipun ia tidak mengatakan apakah Palestina bersedia menerima rencana seperti itu.

    Meskipun Trump telah berulang kali meminta Mesir dan Yordania untuk melakukannya sejak 25 Januari, negara-negara tersebut dan negara Arab lainnya telah menolak usulannya.

    “Sebaliknya, kita harus pergi ke negara-negara lain yang tertarik, dan ada banyak yang ingin melakukan ini, dan membangun berbagai wilayah yang pada akhirnya akan menampung 1,8 juta warga Palestina yang tinggal di Gaza, dan mengakhiri kematian dan kehancuran di sana, dan negara-negara tetangga yang memiliki kekayaan besar dapat membiayainya,” imbuh Trump.

    Sebagai gambaran betapa ‘gila’ proposal Trump ini, populasi Gaza sebelum agresi Israel adalah 2,3 juta orang.

    Pemindahan jutaan orang ini jelas akan menimbulkan masalah baru, terlebih Israel terus-terusan menembaki warga sipil Palestina yang mereka anggap sebagai ‘tersangka’ Hamas saat berpindah untuk mengungsi.

    3. Akankah Amerika Mengirimkan Pasukan Saat Mengeksekusi Rencana Trump?

    “Kami akan melakukan apa yang diperlukan. Jika diperlukan, kami akan melakukannya. Kami akan mengambil sebidang tanah itu. Kami akan mengembangkannya, kami akan menciptakan ribuan dan ribuan lapangan kerja, dan itu akan menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” kata Trump ketika ditanya apakah Washington akan mengirim pasukan AS ke Gaza berdasarkan usulannya.

    DONALD TRUMP – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Rabu (5/2/2025) menunjukkan Presiden AS menggelar konferensi pers dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu (5/2/2025) (White House)

    4. Apakah Trump Mendukung Solusi Dua Negara?

    Solusi dua negara (two-state solution) merupakan salah satu opsi solusi konflik Israel–Palestina menyerukan untuk dibuatnya “dua negara untuk dua warga.”

    Solusi dua negara ini menyodorkan model, Palestina berdampingan dengan Israel, di sebelah barat Sungai Yordan.

    Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah mendukung solusi dua negara antara Palestina dan Israel yang akan menciptakan negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki bersama Israel.

    Ketika ditanya apakah Washington di bawah kepemimpinannya tidak lagi mendukung hal itu, Trump berkata, tanpa menjawab pertanyaan secara langsung, “Itu tidak berarti apa pun tentang dua negara atau satu negara atau negara lainnya. Itu (wacana pemindahan warga Gaza untuk kemudian membangun wilayah itu) berarti kami ingin memberi orang kesempatan untuk hidup… karena Gaza adalah lubang neraka bagi orang-orang yang tinggal di sana.”

    5. Siapa yang akan Tinggal di Gaza jika Trump Merencanakan Hal Ini?

    “Saya membayangkan orang-orang di dunia tinggal di sana, orang-orang di dunia,” kata Trump ketika ditanya siapa yang ia bayangkan tinggal di Gaza.

    “Orang Palestina juga, orang Palestina akan tinggal di sana, banyak orang akan tinggal di sana,” tambahnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Pada tanggal 19 Januari, gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada tahap pertamanya, yang berlangsung selama 6 minggu.

    Kesepakatan, yang dicapai melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika, menetapkan dimulainya negosiasi tidak langsung mengenai tahap kedua paling lambat pada hari ke-16, dengan kesepakatan yang akan diselesaikan sebelum akhir minggu kelima tahap pertama.

     

    (oln/khbrn/*)

     
     

  • Sosok Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Kemenkeu Tersangka Korupsi Jiwasraya, Hartanya Rp 38 Miliar – Halaman all

    Sosok Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Kemenkeu Tersangka Korupsi Jiwasraya, Hartanya Rp 38 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata memiliki karir cemerlang selama mengabdi di Kemenkeu.

    Kini, Isa Rachmatarwata tersandung kasus korupsi  PT Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Ia pun kini harus tinggal di balik jeruji besi setelah penyidik Kejagung menetapkannya sebagai tersangka.

    Isa terjerat kasus korupsi PT Jiwasraya saat dirinya menjabat sebagai Kabiro Asuransi pada Bapepam LK periode 2006-2012.

    “Tersangka pada malam ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejagung, dan yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kementerian Keuangan RI,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejagung Abdul Qohar kalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

    Dalam perkara, Isa ketika masih menjabat Kepala Biro (Kabiro) Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) periode 2006-2012 diduga terlibat dalam pembuatan pemasaran program Saving Plan yang dimana mengakibatkan kerugian PT Jiwasraya.

    Akibat perbuatannya Isa diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam kasus korupsi PT Jiwasraya, sejumlah orang sudah dijatuhi vonis dan berkekuatan hukum tetap.

    Seperti Direktur Utama PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro.

    Benny Tjokrosaputro divonis penjara seumur hidup serta membayar uang pengganti sejumlah Rp 6,078 triliun dalam kasus tersebut.

    Selain tindak pidana korupsi, Benny Tjokrosaputro juga dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh pengadilan negeri.

    Selain Benny Tjokrosaputro, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya juga telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terdakwa Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. 

    Dalam hal ini, Heru juga divonis penjara seumur hidup dan membayar uang pengganti sebesar Rp 10,73 triliun. 

    Sementara empat terdakwa lain pada kasus ini yakni, mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan; dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. 

    Mereka juga dijatuhi vonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

    Namun untuk Hary Prasetyo mendapat keringanan vonis dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

    Hary yang semula divonis penjara seumur hidup oleh pengadilan Negeri, permohonan bandingnya dikabulkan oleh pengadilan tinggi. 

    Namun demikian, Hary Prasetyo tetap dinyatakan bersalah dan terbukti korupsi, sehingga Hary Prasetyo dikenakan vonis 20 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan. 

    Profil Isa Rachmatarwata

    Dilansir dari kemenkeu.go.id, Isa Rachmatarwata merupakan pria kelahiran Jombang, Jawa Timur pada 30 Desember 1966. 

    Ia memperoleh gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990. 

    Kemudian ia mendapatkan beasiswa dari Departemen Keuangan untuk melanjutkan studi Pascasarjana di University of Waterloo Kanada dan meraih gelar Master of Mathematics (Ilmu Aktuaria) pada tahun 1994.

    Ia diketahui mengawali karirnya di Kementerian Keuangan pada tahun 1991.

    Saat itu ia menjadi pegawai di bidang pengawasan pensiun pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. 

    Setelah pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2004, ia pun ditunjuk menjadi ketua tim pelaksana Program Penjaminan Pemerintah hingga 2005.

    Pada 2006, ia diangkat menjadi Kepala Biro Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK).

    Setelah badan tersebut bergabung menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Isa Rachmatarwata menjadi pegawai diperbantukan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada 2013. 

    Pada November 2013, ia dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal.

    Karirnya pun kian moncer. Pada 3 Juli 2017, ia diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Selanjutnya, pada 12 Maret 2021, Isa Rachmatarwata dilantik menjadi Direktur Jenderal Anggaran yang membidangi pengelolaan keuangan negara.

    Tugas sebagai Direktur Jenderal Anggaran adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Selama mengabdi di Kementerian Keuangan, ia pernah mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun yang diberikan Presiden Republik Indonesia atas pengabdiannya.

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya ke KPK pada 2023, Isa Rachmatarwata tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 38.967.920.495 atau Rp 38,9 miliar.

    Harta kekayaannya meliputi tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang Selatan Banten dan Kota Tasikmalaya sebesar Rp 8.837.205.000.

    Kemudian tiga kendaraan roda empat senilai Rp 1.500.000.000.

    Harta bergerak lainnya senilai Rp 504.064.000, Surat berharga senilai Rp 19.520.346.454, Kas dan Setara Kas Rp 5.789.149.834, dan harta lainnya Rp 3.120.071.794.

    Isa Rachmatarwata pun tercatat memiliki utang sebesar Rp 302.916.587.

     

    (Tribunnews.com/ fahmi/ adi)

  • Profil Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Kemenkeu Tersangka Kasus Jiwasraya

    Profil Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Kemenkeu Tersangka Kasus Jiwasraya

    Jakarta –

    Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Isa dituding merugikan negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

    Isa diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya saat menjabat sebagai Kabiro Asuransi pada Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) 2006-2012.

    Kementerian Keuangan pun sudah mengeluarkan pernyataan menanggapi peristiwa tersebut.

    “Kita tanggapannya satu kalimat, kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Lalu, seperti apa perjalanan Isa selama ini di Kemenkeu? Berikut profil singkat Isa Rachmatarwata dikutip dari situs Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.

    Isa Rachmatarwata lahir di Jombang, 30 Desember 1966. Memperoleh gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990.

    Ia mendapat beasiswa dari Departemen Keuangan untuk melanjutkan studi Pascasarjana di University of Waterloo Kanada dan meraih gelar Master of Mathematics (Ilmu Aktuaria) pada tahun 1994.

    Isa. engawali karirnya di Kementerian Keuangan pada tahun 1991 di bidang pengawasan pensiun di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Setelah pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada tahun 2004, kemudian ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana Program Penjaminan Pemerintah hingga tahun 2005.

    Pada tahun 2006, ia diangkat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK). Setelah badan tersebut bergabung menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ia menjadi pegawai diperbantukan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 2013.

    Pada November 2013, Isa dilantik sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal.

    Pada 3 Juli 2017 diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Pada 12 Maret 2021, dilantik menjadi Direktur Jenderal Anggaran yang membidangi pengelolaan keuangan negara. Tugas sebagai Direktur Jenderal Anggaran adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Penghargaan yang pernah diterima adalah Satyalancana Karya Satya XXX Tahun yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia atas pengabdiannya.

    (ily/hns)

  • AMAN-25 di Karachi galang kemampuan hadapi terorisme dan bajak laut

    AMAN-25 di Karachi galang kemampuan hadapi terorisme dan bajak laut

    Karachi (ANTARA) – Latihan perang multilateral AMAN Exercise 2025 yang digelar oleh Angkatan Laut Pakistan di Karachi pada 7–11 Februari bertujuan menggalang kemampuan angkatan laut dari berbagai negara untuk menghadapi ancaman terorisme dan bajak laut.

    Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan Laksamana Muda (Laksda) Abdul Munib saat acara pembukaan AMAN Exercise 2025 (AMAN-25) di Pangkalan Angkatan Laut Pakistan (PAK Navy), Karachi, Jumat, menilai ancaman-ancaman itu merupakan tantangan bersama yang dihadapi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia.

    “Ini saatnya untuk menggalang kerja sama dan upaya-upaya bersama untuk menciptakan keamanan maritim daripada harus berusaha sendiri. Cakupan, jangkauan, dan beragamnya jenis ancaman di laut menunjukkan tak ada satu negara pun, sekuat apapun mereka, yang mampu menghadapi ancaman-ancaman itu sendirian,” kata Laksamana Muda Munib.

    Oleh karena itu, Angkatan Laut Pakistan yakin latihan multilateral seperti AMAN dapat meningkatkan kemampuan angkatan laut masing-masing negara, sekaligus menggalang kerja sama dan membangun interoperabilitas antarangkatan laut.

    Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan Laksamana Muda Abdul Munib (dua kiri) menggelar jumpa pers selepas upacara pembukaan AMAN Exercise 2025 di Pangkalan Angkatan Laut Pakistan, Karachi, Pakistan, Jumat (7/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/am.

    Dalam kesempatan yang sama, Abdul Munib secara khusus menyoroti Samudera Hindia sebagai salah satu jalur utama perdagangan, logistik, dan rute pelayaran militer (SLOC) negara-negara dunia. Dia melanjutkan dalam rangkaian AMAN Exercise negara-negara peserta juga akan berdialog berdiskusi membahas ancaman-ancaman dan potensi ancaman non-tradisional yang dapat tumbuh di kawasan.

    “Penting untuk memahami akar ancaman di kawasan Samudera Hindia (IOR), dan bagaimana itu berkembang, juga penting bagi kita untuk memahami kemampuan pasukan yang menjaga perairan internasional ini dalam bekerja sama,” sambung Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan.

    Oleh karena itu, AMAN Exercise pun menjadi salah satu cara untuk mempertemukan berbagai pengalaman, gagasan dan pikiran, sekaligus meminggirkan perbedaan.

    “Terkadang, negara-negara yang berkompetisi pada akhirnya dapat menjadi dekat dan bekerja sama, karena mereka meyakini ada tujuan bersama yaitu menciptakan stabilitas di laut,” kata Laksamana Muda Munib.

    AMAN-25 diikuti oleh kurang lebih 60 negara, termasuk Indonesia. TNI Angkatan Laut yang mewakili Indonesia dalam latihan multilateral itu mengirimkan satu kapal fregat ringan serbaguna-nya (MRLF) KRI Bung Tomo-357 untuk berlatih bersama-sama dengan 30 kapal perang dari Angkatan Laut Pakistan dan negara-negara peserta.

    Dari 60 negara peserta, ada 11 kapal asing yang turut serta, yaitu BNS Somudra Joy (Bangladesh), PLANS Baotou-133 dan PLANS Gaoyouhu-966 (China), KRI Bung Tomo-357 (Indonesia), JS Murasame (Jepang), HMS Jazan dan HMS Hail (Arab Saudi), KD Terengganu-174 (Malaysia), RNOV Sadh (Oman), SLNS Vijayabahu (Sri Lanka), USS Lewis B. Puller (Amerika Serikat), IRIS Jamaran-76 (Iran), dan Abu Dhabi P-191 (Uni Emirat Arab).

    Kolonel Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko, Komandan KRI Bung Tomo sekaligus Komandan Satgas Latma AMAN Exercise 2025 TNI AL (tujuh kiri), berfoto bersama delegasi angkatan laut dari berbagai negara saat acara pembukaan AMAN Exercise 2025 di Pangkalan Angkatan Laut Pakistan, Karachi, Pakistan, Jumat (7/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/am.

    Sementara itu, negara-negara peserta AMAN-25 mencakup Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarusia, Brazil, Brunei, Burundi, Kamboja, Kanada, China, Komoros, Ceko, Djibouti, Mesir, Fiji, Perancis, Jerman, Indonesia, Iran, Irak, Italia, Jepang, dan Yordania.

    Kemudian, ada pula Kazakhstan, Kenya, Arab Saudi, Kuwait, Libya, Malaysia, Maladewa, Maroko, Myanmar, Belanda, Nigeria, Oman, Palestina, Filipina, Qatar, Romania, Rusia, Rwanda, Seychelles, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, dan Sri Lanka.

    Negara-negara lain yang juga turut serta mencakup Swiss, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Uganda, Inggris, Amerika Serikat, dan Zimbabwe.

    Dalam rangkaian AMAN-25, Kolonel Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko yang saat ini menjabat sebagai Komandan KRI Bung Tomo, bertindak sebagai Komandan Satgas Latma AMAN Exercise 2025 TNI AL. Kolonel Dedi turut menghadiri upacara pembukaan AMAN-25 di Karachi, Jumat, bersama Atase Pertahanan (Athan) RI untuk Pakistan Kolonel Inf. Henru Hidayat Susanto.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Strategi Coding untuk Indonesia Emas 2045

    Strategi Coding untuk Indonesia Emas 2045

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, untuk memberikan pelajaran coding dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SD dan SMP).

    Hal itu disampaik saat memberikan arahan pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, di Hotel Grand Sheraton, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Keinginan Wakil Presiden tersebut merupakan kebijakan strategis yang dapat mempercepat visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi inklusif dan berdaya saing global.

    Menurut ComputerScience.org, coding adalah proses membuat serangkaian perintah guna memberi tahu sebuah mesin untuk bekerja dan menyelesaikan tugasnya. Proses ini dilakukan dengan memakai komputer dan menggunakan bahasa pemrograman.

    Lalu, bagaimana kemampuan ini bisa menjadi fondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global pada 2045? Bisakah pelajaran coding ini bisa meng-coding anak-anak Indonesia menjadi insan unggul dan kompetitif di masa depan? Mari kita bahas dari sudut pandang manajemen stratejik.

    Laporan Future of Jobs Report 2023 yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) menyebutkan 69 juta pekerjaan baru akan tercipta dalam 5 tahun ke depan. Namun, 83 juta pekerjaan akan hilang dan digantikan oleh automasi.

    Sebelumnya, dalam laporan yang berjudul Future of Work, Institute for The Future dan Dell Technologies (2019) juga menyampaikan temuan serupa tentang perubahan dunia karena teknologi, di mana diperkirakan mayoritas dari anak-anak yang saat ini masih di bangku pendidikan akan melakukan pekerjaan yang belum ada sama sekali saat ini.

    Diprediksi sekitar 85% dari pekerjaan yang akan ada pada 2030 belum ditemukan sama sekali saat ini.

    Martin Reeves dan rekan (2022), dalam buku Dynamic Business Strategy, menyampaikan konsep adaptive advantage dalam berkompetisi di lingkungan yang fast-changing dan uncertain context.

    Meningkatnya turbulensi dalam lingkungan bisnis menuntut perubahan mendasar dalam pendekatan strategi. Asumsi klasik bahwa persaingan bersifat stabil dan dapat diprediksi tak lagi relevan.

    Strategi tradisional yang bergantung pada perencanaan jangka panjang dan prediksi akurat menjadi tak efektif dalam menghadapi perubahan yang cepat dan sulit diperkirakan.

    Sebagai gantinya, kita harus mengadopsi pendekatan yang lebih ready (adaptif), responsive (lincah), dan resilience (tangguh). Pengaplikasian konsep adaptive advantage ini membutuhkan perubahaan cara kerja dan juga cara berpikir tentang strategi.

    Dalam manajemen stratejik, pengajaran coding sejak SD dapat dilihat sebagai perubahan cara berpikir dalam merancang strategi proaktif untuk merespons tren global yang dipengaruhi oleh digitalisasi dan automasi.

    Kajian dari Gallup dan Google (2020) memaparkan bahwa dunia akan semakin digital dan hampir semua sektor akan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teknologi, terutama teknologi informasi. Akibatnya, digital literacy atau literasi digital menjadi keniscayaan bagi pekerja di masa depan.

    Upaya untuk membangun daya saing bangsa di dunia digital ini juga sejalan dengan teori Market-Based View yang digagas Mason and Bain (1950) yang kemudian dikembangkan oleh Michael Porter (1980) dalam bukunya Competitive Advantage. 

    Sedangkan dalam konteks Indonesia Emas 2045, pengajaran coding dapat dianggap sebagai medium strategis untuk meningkatkan daya saing global Indonesia, memperkuat ekosistem digital, dan menciptakan tenaga kerja yang mampu berinovasi.

    Pekerja (dan pemikir) disiapkan sesuai dengan peluang di industri teknologi dan permintaan pasar global di masa depan. Coding memungkinkan seseorang untuk memahami cara kerja teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan Internet of Things (IoT), yang akan menjadi pendorong utama ekonomi masa depan.

    Mengembangkan kemampuan coding di kalangan anak-anak sejak dini dapat menciptakan talenta teknologi lokal yang kompetitif, sehingga mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing dan juga dapat memosisikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muda yang mahir teknologi sehingga dapat menarik investasi asing di sektor teknologi.

    Dalam penelitiannya bersama UNESCO, Hugo G. Lapierre (2022) menyampaikan bahwa beberapa negara sudah mengadopsi kegiatan pemrograman seperti coding ke dalam kurikulum sekolah. Pada 2012, Pemerintah Estonia mengeluarkan kebijakan untuk memulai pengajaran bagaimana membuat code pada anak sekolah usia 7—19 tahun.

    Pada 2013, Pemerintah Inggris menerapkan kurikulum nasional untuk penggunaan teknologi komputer dan internet. Pemerintah Korea Selatan juga menerapkan program pendidikan ilmu komputer sejak 2017.

    Baru-baru ini, Pemerintah Ontario, Kanada pun mengumumkan perubahan kurikulum sekolah dasar dan menengah dengan memasukkan mata ajar wajib terkait coding. Namun, pengajaran coding bukanlah semata-mata tentang kemampuan teknis untuk memakai gawai, perangkat lunak atau aplikasi.

    Pemerintah Estonia tidak mewajibkan pengajaran coding untuk sekadar menciptakan para pembuat aplikasi di masa depan, tetapi menyiapkan anak-anak untuk menjadi seseorang yang memiliki hubungan yang sehat dengan teknologi, computer, dan internet.

    Pemerintah Inggris memberikan bekal coding bagi para siswa untuk membangun kemampuan berpikir komputasional dan kreativitas untuk mengerti dan mengubah dunia. Sedangkan Pemerintah Korea Selatan merancang pendidikan ilmu komputer untuk membangun kemampuan problem-solving dan berkolaborasi.

    Sejalan dengan negara-negara sebelumnya, Pemerintah Ontario juga mengadopsi perubahan kurikulum untuk memastikan siswa memiliki keterampilan hidup dan kerja yang penting.

    Dalam buku “Future Skills”, Bernard Marr (2022) mengingatkan bahwa kesuksesan di dunia digital bukanlah semata-mata tentang memiliki pengetahuan teknis seperti coding –melainkan tentang memahami teknologi yang mendasari revolusi industri keempat dan dampak yang akan ditimbulkan oleh teknologi ini terhadap masa depan pekerjaan.

    Dari 20 kompetensi yang dibutuhkan di masa depan, hanya tiga yang terkait hal teknis, yaitu literasi digital, literasi data, dan keahlian teknis. Sedangkan, tujuh belas lainnya adalah tentang  memahami kekuatan relatif dari manusia dan teknologi, dan bagaimana kita dapat memanfaatkan kekuatan tersebut.

    Artinya, penguasaan kompetensi-kompetensi yang terkait teknologi tersebut tak bisa berdiri sendiri. Marr mengatakan justru, “The future of work will be more human, fulfilling, and collaborative.” Aspek kemanusiaan lebih kental di masa depan. Itulah sebabnya kompetensi-kompetensi seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan etik, tak bisa ditinggalkan begitu saja.

    Pengajaran coding haruslah searah dan mendukung pengembangan soft skills yang memungkinkan individu untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang cepat. 

    Dengan strategi yang tepat, coding dapat menjadi katalisator untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yaitu strategi yang mengedepankan kompetensi teknologi namun tak meninggalkan pengembangan soft skills.

    Hal ini selaras dengan Mary Jo Hatch (2013) yang mengatakan dalam buku Organization Theory bahwa teknologi merupakan medium untuk mengembangkan pola pikir kolaboratif dan inovatif. Namun, efektivitas strategi tersebut, selain membutuhkan penguatan literasi dasar dan pengajaran kemampuan teknis coding, juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

    Dunia usaha memiliki peran penting, baik melalui investasi infrastruktur, pelatihan guru, maupun dukungan terhadap pengembangan ekosistem teknologi.

     

  • Melihat Peluang Indonesia dari Dampak Perang Dagang AS vs China

    Melihat Peluang Indonesia dari Dampak Perang Dagang AS vs China

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) menilai perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan China, Meksiko, dan Kanada akan bisa memberikan peluang ekspor dan investasi bagi Indonesia.

    Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, peluang ekspor bisa terjadi dari pangsa pasar yang ditinggalkan oleh China. Produk-produk yang bisa dihasilkan Indonesia bisa terserap di negara-negara yang tengah bertikai ini.

    “Banyak produk-produk dari Amerika Serikat dan Vietnam, yang punya kesamaan. Apabila nanti peningkatan tarif ini diterapkan, bisa kita manfaatkan peluang untuk meningkatkan ekspor,” ucap Juli dalam acara pelatihan wartawan di kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh pada Jumat (7/2/2025).

    Peluang dari perang dagang AS dan China juga dapat terjadi melalui relokasi investasi yang sebelumnya berada di negeri Tirai Bambu itu dan pindah ke negara lain.  

    Saat terjadi perang dagang pada 2018, banyak perusahaan yang melakukan relokasi dari China ke Vietnam. Namun, saat ini Vietnam bukan lagi menjadi negara tujuan karena sedang mengalami surplus transaksi berjalan.

    “Indonesia ada di posisi yang bagus Untuk bisa memanfaatkan peluang itu. Jadi terkait dengan Trump tadi ada risiko dan juga di sisi lain ada peluang. Ini yang masih terus kita pantau dampaknya,” kata Juli.

    Perang dagang yang dikhawatirkan pecah menyusul kembali berkuasanya Donald Trump sebagai presiden AS telah menjadi kenyataan.

    Hal ini ditandai dengan pemberlakuan tarif balasan sebesar 25% terhadap barang-barang AS yang diumumkan oleh Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, Sabtu (1/2/2025) waktu setempat.

    Sesaat sebelumnya, Presiden Trump telah menandatangani perintah eksekutif penerapan tarif 25% atas barang-barang impor dari Kanada dan Meksiko serta sebesar 10% untuk barang dari China.

    Pada Jumat (31/1/2025), presiden dari partai republik itu juga telah melontarkan ancaman bahwa AS “pasti” akan mengenakan tarif pada Uni Eropa (EU).

    Dia mengatakan, pemerintah tetap harus mewaspadai dampak perang dagang antara AS dengan China karena negeri Tirai Bambu menjadi mitra dagang utama Indonesia. Hal ini bisa turut berimbas pada sisi ekspor  Indonesia yang melambat karena pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat.

    “Risiko kedua yaitu karena produk China itu tidak bisa dijual lagi ke AS sehingga dapat membanjiri masuk Indonesia dan itu dari sisi risikonya,” tutur dia.

    Juli mengatakan, perang dagang terjadi secara dinamis untuk Meksiko dan Kanada sedang dalam tahap negosiasi. Menurut dia, perang dagang ini digunakan oleh pemerintah AS dengan China dan negara lainnya tidak hanya murni karena alasan ekonomi, tetapi juga terkait dengan kebijakan politik luar negeri Paman Sam tersebut.

  • Bagaimana seharusnya merespons era antiklimaks giant tech Amerika?

    Bagaimana seharusnya merespons era antiklimaks giant tech Amerika?

    Mahasiswa mengoperasikan aplikasi produk dan layanan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di Sadang Hegar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/10/2024). (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/rwa.)

    Bagaimana seharusnya merespons era antiklimaks giant tech Amerika?
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 11:55 WIB

    Elshinta.com – Era dominasi perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat, yang selama dua dekade terakhir menjadi penggerak utama inovasi global, mulai menunjukkan tanda-tanda antiklimaks. Fenomena ini bukan sekadar akibat dari siklus bisnis alami atau persaingan global yang sehat, melainkan hasil dari kombinasi kebijakan proteksionis yang tidak biasa dan regulasi domestik yang dianggap menghambat inovasi.

    Di tengah perubahan ini, muncul pertanyaan penting terkait bagaimana Indonesia seharusnya merespons dinamika baru ini untuk memperkuat posisinya di kancah teknologi global?

    Ketua Komite Tetap (Komtap) AI Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS), Karim Taslim, menilai kebijakan tarif dan cukai yang diterapkan selama masa pemerintahan Donald Trump di AS menjadi salah satu pemicu utama terjadinya gesekan dengan mitra dagang tradisional seperti Eropa dan Kanada.

    Kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri AS itu, justru memicu tindakan balasan dari negara-negara mitra tersebut. Dampaknya merembet ke berbagai sektor, termasuk teknologi, di mana perusahaan-perusahaan Amerika mulai merasakan tekanan dari pasar internasional.

    Di saat yang sama, menurut Karim yang juga Founder Indonesia AI Innovation Challenge dan COO – PT. Terre Tech Nusantara itu, negara lain seperti Tiongkok memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat dominasi mereka, terutama di bidang kecerdasan buatan (AI). Perkembangan AI di Tiongkok melaju pesat, meninggalkan Amerika yang terhambat oleh regulasi ketat terkait privasi, hak asasi manusia, dan kekayaan intelektual.

    Di satu sisi, regulasi tersebut memang penting untuk melindungi hak-hak individu, tetapi di sisi lain, mereka menjadi penghalang bagi inovasi yang cepat dan adaptif. Tiongkok, dengan pendekatan yang lebih longgar terhadap regulasi semacam ini, mampu mengembangkan teknologi AI yang lebih agresif dan kompetitif di pasar global.

    Tanda-tanda keretakan dominasi teknologi Amerika mulai terlihat semakin nyata ketika insiden serius terjadi pada 1 Februari 2025. Di Indonesia, Google, sebagai simbol kekuatan teknologi Amerika, sempat mengalami kegagalan fatal dalam menampilkan kurs USD/IDR yang akurat.

    Insiden ini diyakini banyak pihak, bukan semata soal kesalahan teknis, tetapi mencerminkan kerentanan sistem yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Kepercayaan publik terhadap algoritma dan metode pencarian Google mulai terkikis, mendorong sebagian pengguna beralih ke aplikasi generatif AI yang menawarkan hasil lebih akurat dan personal.

    Sementara itu, di belahan dunia lain, Tiongkok menunjukkan kekuatan mereka dalam menghadapi serangan siber besar-besaran yang diduga datang dari arah pentagon pada pekan lalu. Serangan DDoS yang dilancarkan pada dini hari dengan frekuensi mencapai 800.000 permintaan per detik bertujuan melumpuhkan infrastruktur jaringan penting Tiongkok.

    Namun, respons cepat dari perusahaan-perusahaan teknologi seperti Huawei, 360, dan komunitas hacker patriotik berhasil menggagalkan serangan tersebut. Mereka tidak hanya mempertahankan sistem, tetapi juga melakukan serangan balik simbolis yang memperlihatkan kecanggihan dan kesiapan mereka dalam perang siber.

    Kisah pertempuran siber ini menjadi simbol kebangkitan Tiongkok dalam mempertahankan kedaulatan digital mereka. Dalam 96 jam yang penuh ketegangan, para insinyur dan teknisi Tiongkok menunjukkan ketangguhan luar biasa. Mereka bekerja tanpa henti, mengorbankan kenyamanan pribadi demi menjaga keamanan data nasional. Keberhasilan ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal semangat kolektif dan dedikasi tinggi terhadap tujuan bersama.

    Pertarungan ini juga menjadi pelajaran penting bagi negara lain, termasuk Indonesia. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan bagian integral dari kedaulatan nasional. Indonesia harus menyadari bahwa ketergantungan berlebihan pada teknologi asing dapat menjadi titik lemah yang berbahaya. Insiden yang menimpa Google menunjukkan betapa rapuhnya sistem yang tampak kuat di permukaan.

    Ini adalah momen bagi Indonesia untuk memperkuat infrastruktur teknologi domestik, meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan AI, serta membangun sistem keamanan siber yang tangguh.

    Pemain Kunci

    Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci di era teknologi baru ini. Dengan populasi yang besar dan demografis yang muda, Indonesia adalah pasar yang menjanjikan sekaligus sumber talenta yang melimpah. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif, di mana startup teknologi lokal dapat tumbuh dan bersaing di tingkat global.

    Selain itu, pendidikan di bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) harus diperkuat untuk mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan teknologi masa depan. Regulasi yang mendukung inovasi tanpa mengorbankan privasi dan hak asasi manusia juga menjadi kunci.

    Indonesia harus belajar dari kesalahan Amerika dalam menyeimbangkan kebutuhan akan perlindungan data dengan kebutuhan untuk mendorong kemajuan teknologi. Pendekatan yang fleksibel dan adaptif terhadap regulasi akan memungkinkan perkembangan teknologi yang lebih cepat dan relevan dengan kebutuhan pasar.

    Tidak kalah pentingnya adalah membangun ketahanan siber yang solid. Indonesia harus berinvestasi dalam teknologi pertahanan siber dan melatih tenaga ahli di bidang ini. Ancaman siber tidak hanya datang dari negara lain, tetapi juga dari aktor non-negara yang dapat merusak stabilitas nasional. Oleh karena itu, strategi keamanan siber harus menjadi bagian integral dari kebijakan nasional.

    Di era di mana dominasi teknologi global sedang mengalami pergeseran, Indonesia memiliki peluang untuk mengambil peran yang lebih besar. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan momen antiklimaks dari raksasa teknologi Amerika untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan teknologi baru di Asia.

    Inilah saatnya bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta dan inovator yang mampu bersaing di panggung dunia.

    Sumber : Antara

  • Ukraina Diminta Pasok Bahan Penting ke AS sebagai Imbalan Bantuan Militer

    Ukraina Diminta Pasok Bahan Penting ke AS sebagai Imbalan Bantuan Militer

    Jakarta –

    Presiden AS Donald Trump telah menyampaikan persyaratan untuk kelanjutan bantuan keuangan dan militer Amerika ke Ukraina. Menurut laporan tersebut, Washington hanya akan terus membantu Ukraina mempertahankan diri terhadap perang agresi Rusia jika Kyiv berjanji memasok logam tanah jarang ke Amerika Serikat.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memang mengisyaratkan kesediaannya, untuk memberikan negara-negara Barat akses ke bahan mentah yang banyak dicari di Ukraina sebagai “pengembalian atas investasi mereka.” Dia mengatakan sumber daya alam Ukraina termasuk “logam yang sangat penting senilai triliunan dolar.”

    Logam tanah jarang dibutuhkan untuk memproduksi banyak perangkat modern, termasuk telepon pintar dan kendaraan listrik, serta produk teknologi tinggi lainnya. Bahan mentah itu juga sangat diperlukan dalam produksi senjata dan industri kedirgantaraan.

    Cina saat ini mengendalikan bagian terbesar produksi logam tanah jarang. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia, porsi ini mencakup sekitar 40 persen kebutuhan Uni Eropa akan sumber daya ini. Pemasok penting lainnya adalah Australia, Afrika Selatan, Kanada, dan Brasil.

    Untuk mengurangi ketergantungan pada Beijing, Uni Eropa dan AS telah bekerja selama bertahun-tahun untuk memperluas dan meningkatkan produksi bahan baku penting di negara lain di seluruh dunia. Bahan baku penting itu mencakup uranium, titanium, litium, grafit, nikel dan aluminium.

    Potensi besar bahan baku strategis

    Menurut sebuah studi oleh Pusat Kompetensi Keamanan Energi NATO, volume pasar global untuk bahan baku penting telah berlipat ganda menjadi USD320 miliar dalam lima tahun terakhir. Prakiraan menunjukkan jumlah tersebut akan berlipat ganda lagi dalam lima tahun mendatang.

    Seperti yang dikemukakan para ahli NATO, Ukraina berpotensi menjadi pemasok utama berbagai bahan baku penting seperti titanium, litium, berilium, mangan, galium, uranium, zirkonium, grafit, apatit, fluorit, dan nikel, yang dapat mengarah pada diversifikasi “banyak, jika tidak semua” rantai pasokan global.

    Misalnya, deposit bijih titanium Ukraina dianggap sebagai yang terbesar di Eropa, mewakili tujuh persen dari sumber daya dunia. Lebih jauh lagi, Ukraina adalah salah satu dari sedikit negara yang telah menambang titanium, yang sangat diperlukan terutama dalam industri kedirgantaraan, kedokteran, otomotif, dan pembuatan kapal. Menurut studi NATO, Ukraina adalah salah satu pemasok titanium terpenting bagi industri pertahanan sebelum invasi besar-besaran Rusia.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Selain itu, Ukraina merupakan rumah bagi beberapa deposit litium terbesar yang terkonfirmasi di Eropa, dengan cadangan sekitar 500.000 ton. Bahan baku ini sangat dibutuhkan untuk produksi baterai, keramik, dan kaca. Ukraina juga merupakan produsen galium terbesar kelima di dunia, yang penting untuk produksi semikonduktor dan dioda pemancar cahaya, LED. Selain itu, Ukraina merupakan pemasok neon penting ke AS, gas yang dibutuhkan dalam produksi semikonduktor.

    Sebuah laporan yang diterbitkan di situs web Forum Ekonomi Dunia pertengahan 2024 menyebutkan, Komisi Eropa telah mengidentifikasi Ukraina sebagai sumber potensial lebih dari 20 bahan baku penting.

    Sebagian cadangan bahan mentah ada di wilayah yang diduduki Rusia

    Namun, para kritikus menunjukkan bahwa ekstraksi bahan baku penting yang optimal memerlukan koordinasi pemerintah, kerangka peraturan yang stabil, kebijakan pajak yang dapat diterima oleh perekonomian dan investasi besar. Belum jelas apakah Amerika Serikat akan mampu memulai perubahan struktural jika memperoleh kendali atas deposit bahan baku penting tertentu di Ukraina.

    Sementara itu, pihak berwenang di Kyiv sudah melaporkan langkah pertama ke arah ini dan tengah menyusun rencana konkret: “Saat ini kami tengah mempublikasikan data mineral-mineral ini dan telah mengembangkan sejumlah langkah regulasi dan hukum,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup Olena Kramarenko. Sasaran strategisnya adalah untuk “memasukkan Ukraina dalam strategi bahan mentah Uni Eropa”.

    Tetapi hambatan terbesar terhadap eksploitasi bahan baku penting di Ukraina adalah situasi perang yang masih berlangsung saat ini. Tidak ada informasi pasti tentang berapa banyak deposit logam tanah jarang yang berada di bawah kendali Rusia, dan berapa banyak yang sangat dekat dengan zona pertempuran.

    Para pakar Ukraina mengatakan kepada DW, Rusia mungkin berupaya mengendalikan sedikitnya dua deposit litium. Dari empat deposit yang diketahui di negara itu, hanya dua yang masih di bawah kendali Ukraina. Dua deposit lainnya ada di wilayah Zaporizhia dan Donetsk, yang saat ini diduduki oleh Rusia.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu