Xcloud.id

Negara: Kanada

  • BNPT: Tangani anak kasus terorisme dengan sinergi dan pemahaman sama

    BNPT: Tangani anak kasus terorisme dengan sinergi dan pemahaman sama

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, serta pemahaman yang sama dalam melaksanakan kebijakan penanganan anak yang menjadi korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana terorisme sehingga dapat berjalan dengan maksimal.

    Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan pendekatan yang tepat sangat diperlukan agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi para anak yang terdampak terorisme.

    “Berbagai kementerian dan lembaga terkait diharapkan memiliki kesamaan pemikiran, pola, dan tindakan dalam menangani isu ini,” kata Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Menurut Eddy, kerja sama dan kesamaan persepsi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam menangani anak pada kasus terorisme juga akan membantu terimplementasinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak secara maksimal.

    PP tersebut, kata dia, harus dipahami dan diimplementasikan secara maksimal oleh pemangku kebijakan.

    Dalam penanganan anak pada kasus terorisme, Kepala BNPT juga berpesan agar semua pihak beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat terutama di dunia digital, sehingga kebijakan yang disiapkan dan dijalankan bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman.

    Kebijakan yang adaptif terhadap dunia digital saat ini, sambung dia, perlu dihadirkan karena mengingat generasi muda di masa sekarang cenderung dekat dengan media sosial.

    “Kecenderungan tersebut dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap propaganda berbagai kelompok ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme,” tuturnya.

    Adapun untuk mendorong sinergi dan pemahaman yang sama, BNPT telah menggelar kegiatan bertajuk Ilmu Komunikasi: Lokakarya Peningkatan Keterampilan Kepemimpinan “Mencapai keunggulan dalam pemajuan hak-hak anak” di Cianjur, Bogor, Jawa Barat.

    Kegiatan itu berlangsung selama dua hari, yakni 6-7 Februari 2025, yang digelar bekerja sama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) dan pemerintah Kanada.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG Dibuka Melemah, Investor Harus Waspada

    IHSG Dibuka Melemah, Investor Harus Waspada

    Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka di zona merah pada perdagangan Selasa pagi, turun 18,32 poin atau 0,28 persen ke level 6.629,82. 
     
    Sementara itu, indeks LQ45 juga melemah 4,85 poin atau 0,63 persen ke 768,41.
     
    Pelemahan IHSG ini sejalan dengan meningkatnya tekanan jual dari investor, baik asing maupun domestik. 

    Sejumlah analis menilai, jika level support 6.560 tidak bertahan, ada kemungkinan IHSG turun lebih dalam hingga ke 6.460 atau bahkan lebih rendah lagi.
     
    Melansir Antara, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, mengingatkan bahwa arus keluar dana asing (capital outflow) menjadi ancaman utama bagi IHSG saat ini. 
     
    Jika tidak ada faktor penahan yang cukup kuat, tekanan jual bisa semakin dalam.
     

     

    Faktor global dan domestik menekan IHSG
    Sejumlah faktor global turut memperburuk sentimen di pasar saham, termasuk kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump. 
     
    Beberapa langkah kontroversialnya, seperti perang dagang dengan Tiongkok, Kanada, dan Meksiko, hingga penerapan Tarif Resiprokal serta tarif impor baja dan aluminium sebesar 25 persen, membuat ketidakpastian semakin besar.
     
    Di sisi domestik, arah kebijakan fiskal yang tidak jelas dan potensi pemangkasan anggaran turut memberikan tekanan bagi pasar saham. Investor asing semakin cemas dan memilih menarik dana mereka untuk sementara waktu.
     
    Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Indonesia, Lionel Priyadi juga menambahkan bahwa IHSG memiliki support kuat di level 6.500-6.600. 
     
    Namun, jika level ini jebol, maka bukan tidak mungkin indeks akan turun lebih dalam ke 6.000.
    IHSG saat ini sedang dalam fase rawan, dengan ancaman pelemahan lebih lanjut jika tekanan jual terus berlanjut. 
     
    Investor harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih saham. Di sisi lain, lonjakan harga emas bisa menjadi alternatif investasi di tengah ketidakpastian pasar saham.
     
    Tetap waspada, tetap rasional, dan selalu rencanakan strategi investasi dengan matang agar tetap cuan!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Lemahnya Kepastian Hukum dan Transparansi Bikin Iklim Investasi Asing di Indonesia Jadi Terhambat

    Lemahnya Kepastian Hukum dan Transparansi Bikin Iklim Investasi Asing di Indonesia Jadi Terhambat

    Yogyakarta (beritajatim.com)- Kepastian hukum yang konsisten merupakan faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.

    Ketidakpastian dalam regulasi dan sistem peradilan dapat menghambat masuknya investasi, terutama dari pihak asing. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan publik dan privat, pemberantasan korupsi, serta putusan peradilan yang konsisten untuk menciptakan iklim bisnis yang stabil dan terpercaya.

    Peran Sektor Publik dan Swasta dalam Membangun Kepastian Hukum

    Prof. Dr. Paripurna P.Sugarda, Guru Besar Hukum Dagang Universitas Gadjah Mada, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur hukum yang lebih kokoh.

    “Kepastian hukum masih menjadi tantangan utama dalam mendorong kemajuan ekonomi,” ujarnya melalui siaran pers.

    Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur publik. Dalam model ini, pemerintah bertindak sebagai perencana kebutuhan, sementara sektor swasta bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian, beban anggaran negara dapat dikurangi, sementara efisiensi dalam pengelolaan proyek tetap terjaga.

    Peran Hakim dalam Menjaga Transparansi Peradilan

    Dr. Dian Rositawati dari Indonesian Institute for Independent Judiciary menyoroti pentingnya kompetensi hakim dalam memahami hukum secara holistik, tidak hanya dari aspek normatif tetapi juga dalam mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat memengaruhi keputusan pengadilan. Ia menegaskan bahwa penerapan prinsip konstitusional dalam sistem peradilan sangat penting guna menciptakan keadilan yang merata.

    Sementara itu, Binziad Kadafi, anggota Komisi Yudisial, menyoroti tantangan dalam sistem peradilan Indonesia, seperti praktik suap dan korupsi yang masih terjadi. Ia menegaskan bahwa meskipun pengawasan internal telah diterapkan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya berfokus pada hakim, tetapi juga mencakup panitera dan staf pengadilan lainnya.

    Tantangan Global dalam Sistem Hukum

    Dalam diskusi yang lebih luas, Deepti Panda, kandidat doktor dari Queen’s University, Kanada, membahas isu hukum internasional terkait kebangkrutan negara dan arbitrase internasional. Menurutnya, perjanjian internasional seperti Konvensi New York dan ICSID berperan besar dalam menyelesaikan sengketa antarnegara serta melindungi kepentingan investor asing.

    Dari perspektif Amerika Serikat, Hakim Aliyah Shaheedah Sabree berbagi pengalaman tentang reformasi sistem peradilan di Michigan. Ia menyoroti ketidaksetaraan akses keadilan dan pentingnya inovasi teknologi dalam mendukung efisiensi pengadilan. Michigan telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk Task Force untuk merespons perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan penerjemah virtual 24 jam dan asisten virtual bagi hakim guna mengurangi beban kerja.

    Menuju Sistem Hukum yang Lebih Transparan dan Efektif

    Dari berbagai perspektif yang diangkat dalam diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan kepastian hukum merupakan faktor utama dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, peningkatan pengawasan peradilan, serta pemanfaatan teknologi menjadi solusi strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih modern, efisien, dan dapat dipercaya oleh publik. [aje]

  • Harga iPhone Mau Naik, Sumbernya dari Amerika

    Harga iPhone Mau Naik, Sumbernya dari Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Belum lama ini, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana menerapkan tarif impor baru. Salah satunya kepada China, yang dapat berdampak pada harga iPhone dan produk Apple lainnya.

    MacRumors menuliskan Trump menerapkan tarif 10% dan 25% untuk Kanada serta Meksiko. Khusus untuk China, pungutan tersebut telah berlaku sejak hari Selasa lalu, dikutip Senin (10/2/2025).

    Situs Barron menuliskan Apple terdampak tarif baru itu karena sebagian besar pabriknya berada di China. Selain itu, kemungkinan Intel dan Dell juga terdampak dari kebijakan ini.

    “Hanya sejumlah perusahaan yang bisa merasakan dampak dari tarif, termasuk perusahaan chip Intel dan pembuat PC Dell Technologies serta raksasa smartphone Apple,” tulis Barron.

    Hal serupa juga dikatakan analis keuangan dan presiden Wealth Trace, Doug Carey. Dia menjelaskan perusahaan dari atau yang mengambil suku cadang dari China akan mengalami kenaikan harga.

    “Diperkirakan banyak barang dari China atau suku cadangnya dibuat di China akan naik harganya,” jelas Carey dikutip dari Cnet.

    Namun, situs tersebut juga memberikan catatan Trump pernah membebaskan Apple dari tarif saat dia menjabat di periode sebelumnya.

    Sebelumnya, CEO Tim Cook juga pernah ditanya soal pendapatnya kemungkinan adanya tarif baru. Menurutnya, perusahaan masih memantau.

    Sementara itu, masyarakat diminta untuk tetap tenang dengan kebijakan Trump. Presiden Conners Wealth Management, Steven Conners meminta untuk tidak melakukan panic buying.

    “Secara alamiah, teknologi bersifat deflasi. Artinya seiring berjalannya waktu, kinerja akan meningkat dan harga akan turun dengan produk yang berkualitas sama,” ucapnya.

    (dem/dem)

  • Lewat Program Xpora BNI, Indo Tropikal Bisa Business Matching dengan Buyer Luar Negeri

    Lewat Program Xpora BNI, Indo Tropikal Bisa Business Matching dengan Buyer Luar Negeri


    PIKIRAN RAKYAT     – PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk atau BNI melalui program BNI Xpora mendorong UMKM lokal untuk bisa merambah pasar luar negeri. Keuntungan inilah  yang didapatkan PT Indo Tropikal Grup, perusahaan yang memproduksi permen jahe yang kini bisa mengekspor produknya ke luar negeri.

    Permen yang diproduksi PT Indo Tropikal Grup terletak di Tegalasari RT 01 RW 08 Kelurahan Bejen, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah itu diekspor perdana hingga kini sampai ke Amerika atau Negeri Paman Sam.

    Marketing Ekspor & Impor Indo Tropikal, Nuri mengungkapkan bisnis UMKM-nya dimulai sejak bertemu pembeli dari Amerika Serikat pada Oktober 2017.

    Nuri mengatakan pertama kali Indo Tropikal mengekspor permen jahe ke luar negeri pada Februari 2020. Saat itu kata dia bertemu pembeli dari Amerika Serikat yang tak sengaja mampir ke Solo.

    “Waktu itu, kami ada resto pecel di dekat paragon Solo waktu itu. Buyer ada permintaan jahe fresh dan permintaan permen jahe dan kita melakukan trial sampai ketemu rasa dan texture yg dikehendaki karena permen yg diminta adalah chew. Tahun 2020, Februari kita kirim yang pertama kali ke Amerika 40HC. Alhamdulillah,” ujar Nuri kepada Pikiran-Rakyat.com, Kamis, 23 Januari 2025.

    Sejak saat itu kata Nuri, setiap 1,5 bulan hingga 2 bulan sekali mengirim produk Indo Tropikal ke Amerika Serikat dan Kanada.

    “Untuk fresh ginger kita baru mengirim ke India .Target ke depan kita bisa ekspor ke negara lain selain amerika dan kanada,” ujar Nuri yang saat ini telah memiliki 50 karyawan.

    Bisnis produk olahan jahe Indo Tropikal pun terus berkembang, mengingat banyaknya permintaan dari pasar luar negeri. Saat ini kata Nuri, pihaknya sedang negosiasi dengan pembeli dari Jepang, Inggris dan Timur Tengah. Ia bahkan menargetkan perusahaannya tahun depan bisa menambah lini usaha yaitu air minum oksigen dan sparkling water.

    Indo Tropikal Mendapat Fasilitas Setelah Ikuti BNI Xpora

    dok. PT Indo Tropikal Grup

    Nuri mengungkapkan sejak tahun 2023 sudah mengenal program Xpora BNI dan mendapat dukungan yang dirasakan untuk mengembangkan bisnis Indo Tropikal.

    “Alhamdulillah sejak mengenal BNI expora , banyak sekali support dari BNI Xpora yang kami rasakan dan kami terima. Dari business matching dengan buyer-buyer luar negeri, fasilitas pameran baik dalam maupun luar negeri,” kata dia.

    Tak hanya itu, Nuri menyebut beberapa oder juga masuk melalui business matching dari Xpora BNI dan sudah melakukan ekspor ke Belanda.

    Saat ini kata dia, sudah melobi-lobi calon pembeli baru dari Kanada. Ada persetujuan baru juga dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

    Dapat pembelajaran bisnis dari BNI Xpora

    Nuri menyebutkan dirinya mendapat pembelajaran tentang bisnis ekspor ke luar negeri setelah mengikuti pengembangan bisnis dengan BNI Xpora.

    “(Kami mendapat) pembelajaran tentang ekspor, business matching, fasilitas pameran dalam maupun luar negeri, disediakan e-commerce bagi anggota, ada fasilitas kredit juga buat permodalan, fasilitas perbankan serta kerja sama dengan bea cukai,” ujarnya.

    Nuri memberikan rekomendasi kepada pebisnis lain untuk terus mengikuti perkembangan informasi dari Xpora BNI. Ia menyarankan agar mengikuti segala kegiatan serta selalu berusaha inovatif untuk menaikkan produk baik kualitas dan kapasitas.

    “Ide-ide baru dengan barang-barang baru yg dipersiapkan untuk eksportir, pembelajaran product knowledge yang lebih diperdalam,” kata dia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pejabat Palestina Tanggapi Tuduhan Netanyahu terhadap Mesir: Masalah Terletak pada Pendudukan Israel – Halaman all

    Pejabat Palestina Tanggapi Tuduhan Netanyahu terhadap Mesir: Masalah Terletak pada Pendudukan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat senior Palestina mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu soal Mesir, Senin (10/2/2025).

    Netanyahu menuduh Mesir menghalangi warga Palestina yang akan meninggalkan Jalur Gaza.

    Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al-Sheikh mengatakan, tuduhan Netanyahu tersebut menyesatkan Mesir dan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya.

    Dengan tegas, Al-Sheikh mengatakan bahwa masalah utama di Gaza adalah pendudukan Israel. 

    “Tuduhan Netanyahu terhadap Republik Arab Mesir menyesatkan dan memutarbalikkan kebenaran bahwa masalahnya terletak pada pendudukan Israel dan pengepungannya terhadap rakyat Palestina, bukan di Mesir,” kata Hussein Al-Sheikh melalui X, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Tidak hanya itu, Al-Sheikh menegaskan bahwa Mesir telah banyak membantu Palestina selama ini.

    Mulai dari politik, material, maupun moral.

    Menurutnya, apa yang dilakukan Mesir dalam usulan pengusiran warga Palestina dari Gaza adalah langkah yang tepat dan terhormat.

    “(Mesir) telah mengambil sikap terhormat dalam mencegah pengusiran rakyat Palestina dari tanah air mereka dan telah mendukung keteguhan dan ketekunan mereka di tanah mereka. Salam untuk Mesir, para pemimpinnya, dan rakyatnya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Netanyahu dalam wawancara dengan Fox News pada Sabtu (8/2/2025) menuduh Mesir telah menghalangi warga Palestina meninggalkan Gaza.

    “Sudah saatnya bagi Mesir untuk memberikan kesempatan kepada warga Palestina untuk meninggalkan Gaza dan menekankan perlunya mencari negara “alternatif” bagi mereka,” klaim Netanyahu, dikutip dari Middle East Monitor.

    Tidak hanya itu, ia juga menganggap Mesir telah menjadikan Jalur Gaza sebagai ‘penjara terbuka’.

    “Dulu ada yang menuduh kami mengubah Gaza menjadi penjara besar, tapi sekarang mereka menolak gagasan (Presiden AS) Trump untuk mengeluarkan mereka dari penjara ini,” katanya.

    Namun tuduhan tersebut dibantah keras oleh Mesir.

    Kementerian Luar Negeri Mesir menolak klaim Netanyahu, dengan menyatakan mereka mengabaikan upaya bantuan Mesir yang sedang berlangsung, termasuk pengiriman lebih dari 5.000 truk bantuan kemanusiaan sejak gencatan senjata terakhir.

    Mesir juga mengatakan bahwa Netanyahu sengaja mengalihkan perhatian dari ‘pelanggaran berat’ yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina.

    Selain itu, Mesir juga dengan tegas menolak upaya pemindahan warga Palestina dari Gaza ke Mesir, Yordania atau Arab Saudi.

    Mereka menegaskan akan tetap mendukung warga Gaza sampai kapanpun.

    “Mesir menyatakan solidaritas penuh dengan rakyat Gaza yang berani mempertahankan tanah mereka dan memperjuangkan tujuan mereka yang adil dan sah meskipun mereka mengalami semua kekejaman,” kata pernyataan itu, dikutip dari Palestine Chronicle.

    Mesir menggarisbawahi bahwa pihaknya akan tetap mengikuti prinsip Arab dalam membela rakyat Palestina.

    “Mesir tetap berkomitmen pada posisi yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip Arab, dengan menekankan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tegasnya.

    Sebagai informasi, tuduhan Netanyahu ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.

    Terutama setelah beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump, mengisyaratkan rencana pemindahan warga Palestina dan pembangunan kembali Gaza di bawah kendali pihak asing. 

    Usulan ini telah menuai kecaman dari banyak negara, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Inggris, serta negara-negara Arab.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Netanyahu dan Konflik Palestina vs Israel

  • Trump Punya Gebrakan Baru Lagi, Bakal Tutup Departemen Pendidikan AS hingga Setop Produksi Uang Koin – Halaman all

    Trump Punya Gebrakan Baru Lagi, Bakal Tutup Departemen Pendidikan AS hingga Setop Produksi Uang Koin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai jabatannya yang kedua pada 20 Januari 2025 kemarin, ada saja gebrakan anyarnya yang kontroversial.

    Trump terus mengambil langkah mengejutkan sejak kembali ke Gedung Putih, termasuk dalam bidang efisiensi.

    Setelah mencoba menutup Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), perhatian Trump kini beralih ke Departemen Pendidikan AS.

    Elon Musk, orang kepercayaannya, memimpin upaya tersebut.

    Selain itu, Trump menginstruksikan Departemen Keuangan untuk berhenti memproduksi uang koin satu sen.

    Trump Tutup Departemen Pendidikan

    Dikutip dari Barrons, Senin (10/2/2025), Trump menggambarkan departemen tersebut sebagai lembaga yang tidak efektif, boros, dan didominasi kaum kiri radikal.

    Dalam wawancara yang ditayangkan pada Minggu (9/10/2025) waktu AS, Trump mengatakan kepada Fox News bahwa ia akan memerintahkan Elon Musk untuk mengalihkan perhatiannya ke Departemen Pendidikan.

    Trump juga telah memerintahkan Linda McMahon, calon menteri pendidikannya, untuk “melepaskan diri dari pekerjaan.”

    Politisi Demokrat, guru serikat pekerja, dan banyak orang tua mengkritik rencana Trump untuk menutup badan tersebut, menyebutnya sebagai serangan terhadap pendidikan publik.

    Kelompok konservatif memuji langkah ini sebagai tindakan yang sudah lama tertunda untuk mengembalikan kendali lokal atas ruang kelas Amerika.

    Mereka mengakui bahwa menutup departemen besar itu bukan tugas yang mudah.

    Presiden Asosiasi Pendidikan Nasional (serikat buruh terbesar di negara itu), Becky Pringle mengatakan penutupan Departemen Pendidikan akan merugikan siswa penyandang disabilitas, siswa dengan kesejahteraan rendah, dan anak-anak berisiko.

    “Jika itu terjadi, perebutan kekuasaan Trump akan mencuri sumber daya bagi siswa kita yang paling rentan dan merusak perlindungan hak sipil siswa,” kata Pringle.

    Dia menambahkan bahwa banyak pihak yang akan menentang rencana tersebut.

    Pemotongan Departemen Pendidikan ini merupakan bagian dari upaya Trump dan Elon Musk untuk memangkas pemerintah federal AS secara radikal.

    Pemerintahan Trump sebelumnya juga berupaya menutup USAID dan memberikan keringanan bagi ribuan pekerja federal.

    Selain itu, pemerintah Trump juga menawarkan kompensasi kepada pegawai Badan Intelijen Pusat (CIA) untuk mencapai tujuan tertentu.

    Trump Setop Produksi Uang Koin

    Gebrakan lainnya yaitu Trump menginstruksikan Departemen Keuangan untuk berhenti memproduksi uang koin satu sen.

    Trump menyebut keputusan ini sebagai langkah untuk memangkas pengeluaran pemerintah.

    Dia menyatakan bahwa produksi uang koin sen, yang biayanya lebih dari 2 sen per koin, adalah pemborosan.

    “Sudah terlalu lama Amerika Serikat mencetak uang receh yang harganya lebih dari 2 sen. Ini sungguh pemborosan!” tulis Trump di platform media sosial Truth Social miliknya, dilansir AFP pada Senin (10/2/2025).

    “Saya telah menginstruksikan Menteri Keuangan AS untuk berhenti memproduksi uang receh baru. Mari kita singkirkan pemborosan dari anggaran negara kita, meskipun hanya satu sen,” tambahnya.

    Sebelumnya, Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin Elon Musk sempat menyoroti biaya produksi koin penny dalam sebuah postingan di media sosial X pada bulan Januari.

    Dikutip dari CNBC, perdebatan mengenai biaya produksi koin penny bukanlah hal baru di Amerika Serikat, dengan beberapa RUU yang diajukan di Kongres namun gagal disahkan.

    Perintah Trump ini kemungkinan akan memerlukan persetujuan anggota parlemen.

    Menteri Keuangan Scott Bessent mungkin dapat menghentikan pencetakan uang koin sen baru, menurut profesor ekonomi Robert Triest dari Universitas Northeastern pada Januari lalu.

    “Harga kemungkinan akan dibulatkan ke lima sen terdekat jika uang sen dihilangkan,” tambah Triest.

    Pada 2012, Kanada mengumumkan keputusan serupa untuk menghapuskan uang sen dari sistem mata uang mereka, dengan alasan biaya produksi masing-masing koin mencapai 1,6 sen dan daya beli yang menurun akibat inflasi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Ada Upaya Pengaburan Fakta Bahaya BPA, Konsumen Bingung Memilih Galon Aman

    Ada Upaya Pengaburan Fakta Bahaya BPA, Konsumen Bingung Memilih Galon Aman

    Jakarta – Minimnya sosialisasi terkait BPA pada galon guna ulang, termasuk risikonya terhadap kesehatan, membuat banyak konsumen bingung dalam memilih galon yang aman. Terlebih, beberapa pihak bahkan ada yang berupaya melakukan pengaburan fakta bahaya BPA, baik itu melalui opini beberapa pakar. Salah satu pengaburan fakta yang beredar adalah leaching tak akan terjadi apabila galon yang digunakan tak terpapar suhu di atas lebih 60 derajat celcius, sehingga aman untuk dikonsumsi.

    “Ada yang mengatakan, ‘wes nggak bisa dengan demikian saja kemudian terjadi leaching tadi. Wah, rupanya apa ya penyebab lain? Penyebab lain rupanya dia harus suhunya di atas 60 derajat celcius, pernah dengar kan?” kata Pakar polimer Universitas Indonesia Prof Dr Mochamad Chalid, SSi, MScEng, dalam diskusi detikcom Leaders Forum di Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    “Ibarat kalung ada mata rantai kalungnya. Nah itu bisa terputus dan putusannya itu yang disebut dengan bagian kecil tadi, itu disebut dengan leaching, yang disebut dengan BPA tadi,” jelas Prof Chalid.

    Faktanya, lanjut Prof Chalid, beberapa riset yang sudah ada mengatakan tak perlu sampai 60 derajat celcius untuk terjadinya peluruhan BPA terhadap galon guna ulang. Suhu kamar dengan derajat 25 hingga 30 derajat celcius sudah bisa terjadi leaching BPA terhadap galon guna ulang.

    “Teorinya, sekarang kita lihat besi dibandingkan dengan galon kerasa mana? Besi. Kebayangkan oleh kita berat tanpa mana? Besi, kenapa berat? Karena dia rapat dibandingkan dengan galon. Sekarang besi dalam suhu biasa seperti ini, bisa tahan lama gak? Kalau tanpa dicat, tidak, bisa karat. Apalagi (galon) yang ada trigger berupa air,” imbuhnya lagi.

    Senada, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap upaya pengaburan fakta terkait bahaya BPA. Ketua KKI, David Tobing, menyoroti maraknya opini yang mengklaim BPA aman tanpa dasar riset ilmiah yang jelas, sehingga berpotensi membingungkan konsumen.

    Padahal, David melanjutkan, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah mewajibkan peringatan label bahaya BPA pada galon guna ulang dari plastik jenis polikarbonat.

    “Karena sudah diatur oleh BPOM ya makanya bahaya. Jangan lagi dibilang, ‘Ah kalau kadarnya sekian gak bahaya’, Wah itu malah, jangan menyesatkan. Nah, karena banyaknya silang pendapat ya, maka kami melakukan penelitian,” ucapnya dalam acara yang sama.

    Beberapa negara juga telah melarang dan membatasi penggunaan BPA pada produk tertentu. Sebut saja Kanada, Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan beberapa negara Asia seperti Malaysia, China, dan Jepang.

    Menurut KKI, klaim yang menyatakan BPA aman sering kali tidak disertai bukti ilmiah yang kredibel. Padahal, berbagai riset menunjukkan potensi bahaya BPA, terutama terhadap kesehatan anak-anak dan keluarga yang mengonsumsi air minum dari galon berbahan polikarbonat dalam jangka panjang.

    Sebagai informasi, pada April 2024, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) tela mengharuskan para industri air minum dalam kemasan (AMDK) untuk memasang label peringatan BPA pada semua galon polikarbonat selambat-lambatnya April 2028.

    Aturan ini tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018.

    Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), hampir separuh atau 43,4 persen dari 495 responden tidak mengetahui adanya peraturan pelabelan peringatan BPA yang telah ditetapkan oleh BPOM.

    Lebih lanjut sebanyak 96 persen responden mendesak pelabelan BPA harus segera diterapkan tanpa masa tenggang selama 4 tahun.

    (suc/up)

  • Donald Trump Ingin Hentikan Pembuatan Koin 1 Sen karena Biaya Produksinya Melebihi 2 Sen: Pemborosan – Halaman all

    Donald Trump Ingin Hentikan Pembuatan Koin 1 Sen karena Biaya Produksinya Melebihi 2 Sen: Pemborosan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, menginstruksikan Departemen Keuangan untuk menghentikan produksi uang logam 1 sen (penny), yang sudah beredar selama 233 tahun, menurut laporan USA Today.

    Koin 1 sen dollar (sekitar Rp150-160) merupakan salah satu koin pertama yang dicetak oleh U.S. Mint sejak didirikan pada tahun 1792.

    U.S. Mint adalah biro di bawah Departemen Keuangan AS yang bertanggung jawab untuk memproduksi mata uang Amerika Serikat, mendukung perdagangan, serta mengelola pergerakan emas batangan.

    1 penny kini memiliki biaya produksi yang melebihi dua sen per koin, kata Trump dalam sebuah posting di situs Truth Social tak lama setelah meninggalkan pertandingan Super Bowl di New Orleans, Minggu (9/2/2025).

    “Sudah terlalu lama Amerika Serikat mencetak koin 1 sen yang biaya produksinya lebih dari 2 sen. Sungguh pemborosan!” tulis Trump.

    “Saya telah menginstruksikan Menteri Keuangan AS untuk segera menghentikan produksi koin 1 sen.”

    Koin 1 sen telah menjadi sasaran kebijakan sejak awal pemerintahan Trump.

    KOIN 1 SEN – Tangkap layar postingan Donald Trump di Truth Social, Senin (10/2/2025). Donald Trump ingin menghentikan produksi uang koin 1 sen. (Tangkap layar Truth Social)

    Bulan lalu, DOGE, sebuah departemen yang dijalankan oleh CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, melaporkan bahwa produksi 4,5 miliar koin 1 sen pada Tahun Anggaran 2023 telah menghabiskan dana pembayar pajak lebih dari $179 juta.

    Itu berarti biaya produksi lebih dari 3 sen per koin.

    “Mari kita singkirkan pemborosan dalam anggaran negara kita yang besar, bahkan jika itu hanya satu sen,” tulis Trump.

    Apakah Biaya Produksi Koin 1 Sen Melebihi 1 Sen?

    Menurut AP News, U.S. Mint melaporkan kerugian sebesar $85,3 juta pada tahun fiskal 2024, yang berakhir pada bulan September, dari produksi hampir 3,2 miliar koin 1 sen.

    Setiap koin 1 sen bernilai sekitar $0,037 (3,7 sen), naik dari $0,031 (3,1 sen) pada tahun sebelumnya.

    U.S. Mint juga mengalami kerugian dalam produksi koin nikel ($0,05), dengan biaya produksi hampir mencapai $0,14 per koin.

    Masih belum jelas apakah Trump memiliki kewenangan untuk secara sepihak menghentikan produksi koin 1 sen yang sederhana itu.

    Spesifikasi mata uang, termasuk ukuran dan kandungan logam dalam koin, diatur oleh Kongres.

    Namun, Robert K. Triest, seorang profesor ekonomi di Universitas Northeastern, berpendapat bahwa mungkin ada celah.

    “Proses penghentian koin 1 sen di AS cukup tidak jelas. Mungkin diperlukan tindakan Kongres, tetapi Menteri Keuangan mungkin dapat menghentikan produksi koin 1 sen baru,” katanya bulan lalu.

    Anggota Kongres telah berulang kali mengajukan undang-undang yang menargetkan koin seng dengan pelapisan tembaga ini.

    Selama bertahun-tahun, ada usulan untuk menghentikan sementara produksi koin 1 sen, menghilangkannya dari peredaran, atau membulatkan harga ke lima sen terdekat, menurut Congressional Research Service.

    Pendukung penghapusan koin ini menekankan penghematan biaya, percepatan proses pembayaran di kasir, dan fakta bahwa beberapa negara lain sudah menghapus koin 1 sen mereka.

    Kanada, misalnya, berhenti mencetak koin 1 sen pada tahun 2012.

    Ini bukan pertama kalinya AS menghapus koin yang nilainya paling kecil.

    Koin setengah sen dihentikan oleh Kongres pada tahun 1857.

    Pemerintahan baru Trump telah berfokus pada pemotongan biaya.

    Elon Musk, yang ditunjuk untuk memimpin tugas ini, menargetkan efisiensi di seluruh lembaga dan sebagian besar tenaga kerja federal.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Di Depan Macron Cs, RI Tegaskan Bangun Tata Kelola AI yang Inklusif dan Aman

    Di Depan Macron Cs, RI Tegaskan Bangun Tata Kelola AI yang Inklusif dan Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen membangun tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang inklusif dan aman. AI harus dapat mendorong pertumbuhan negara berkembang seperti Indonesia. 

    Dalam acara Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries, yang dihadiri oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Meutya Hafid menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, sejalan dengan tema utama pertemuan GPAI’s Role in Building Inclusive Global Governance of AI.

    Indonesia juga mendukung upaya memperkuat koordinasi internasional dalam pengembangan AI yang berorientasi pada kepentingan publik, berdaulat, dan kesejahteraan sosial.

    “Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua,” kata Meutya Hafid, dikutip Senin (10/2/2025). 

    Dia juga menegaskan bahwa Indonesia mendorong kebijakan AI yang berbasis prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan, serta memastikan bahwa AI dapat digunakan sebagai alat pembangunan yang berkelanjutan.

    Sebelumnya, Wamen Komdigi Nezar Patria mengatakan kedaulatan data menjadi salah satu perhatian Komdigi dalam menyusun regulasi AI.

    Komdigi ingin pengembangan dengan strategis untuk menjadikan Indonesia, bukan hanya konsumen, tetapi juga pemain penting setidaknya di kawasan untuk pengembangan AI.

    Nezar menambahkan untuk mewujudkan itu Komdigi menggelar diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang saat ini telah mengadopsi teknologi kecerdasan buatan. 

    Wamenkomidigi Nezar PatriaPerbesar

    Diskusi digelar secara berkesinambungan untuk melahirkan regulasi yang dapat melahirkan kepercayaan diri perusahaan dalam negeri dalam mengembangkan AI.

    “Sehingga mereka dapat mengembangkan teknologi kecerdasan buatan dengan lebih percaya diri dan mengetahui batas yang perlu diperhatikan,” kata Nezar.

    Kementerian Perindustrian mendorong adopsi kecerdasan buatan (AI) di industri. Pemerintah juga tengah membahas mengenai insentif untuk mengakselerasi teknologi AI. 

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan teknologi kecerdasan buatan membawa peluang baru bagi industri di Tanah Air, seiring dengan operasional industri yang makin baik. 

    AI, lanjutnya, membawa perubahan dan transformasi bagi perindustrian Indonesia dari berbagai sisi termasuk rantai pasok. 

    “Produktivitas dan efisiensi naik, terjadi juga peningkatan inovasi dan layanan serta peningkatan rantai pasok seperti memprediksi kebutuhan inventory secara akurat, optimasi logistik, penguatan di pasar global lewat produksi massal hingga peningkatan analitik secara real-time,” kata Faisol dalam acara AI For Indonesia 2024, Rabu (4/12/2024). 

    Riset Zebra Technologies Corporation menyebutkan secara global makin banyak perusahan yang berharap pada AI dalam peningkatan produktivitas. Sebanyak 61% perusahaan manufaktur berharap AI mendorong pertumbuhan bisnis pada 2029, naik dari 41% pada 2024.

    Sementara itu di Asia Pasifik, ada 68% perusahaan manufaktur berharap AI mendorong pertumbuhan tahun 2029, naik dari 46% pada tahun 2024.

    Lebih lanjut, Faisol mencontohkan implementasi AI di sektor otomotif yang membantu dari proses produksi hingga produk tersebut dapat dimanfaatkan. 

    Faisol juga mengatakan pemerintah terus menyiapkan regulasi yang bersahabat terkait AI agar industri ini dapat terus berkembang. 

    “Pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan insentif yang saat ini sedang dibahas untuk mendorong perkembangan industri termasuk salah satunya kami sedang membahas mengenai kontribusi kecerdasan buatan terhadap industri secara keseluruhan,” kata Faisol