Xcloud.id

Negara: Kanada

  • Menilik Kans Pemangkasan Bunga Acuan kala Perang Dagang Memanas

    Menilik Kans Pemangkasan Bunga Acuan kala Perang Dagang Memanas

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketidakpastian akibat eskalasi perang dagang menyusul tarif impor Presiden AS Donald Trump, berisiko mempersempit ruang bank sentral Amerika Serikat (The Fed) memangkas suku bunga acuan.

    Presiden Bank Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic menyatakan bahwa perubahan kebijakan di bawah pemerintahan Trump telah menciptakan ketidakpastian ekonomi yang luar biasa, sehingga kecil kemungkinan The Fed dapat mengambil keputusan kebijakan moneter sebelum akhir musim semi tahun ini.

    Bostic menguraikan berbagai faktor yang menyebabkan ketidakpastian ini, termasuk kebijakan tarif dan perdagangan, fluktuasi inflasi, menurunnya kepercayaan konsumen, kebijakan imigrasi yang memengaruhi pasar tenaga kerja, serta perubahan dalam kebijakan energi, perpajakan, belanja pemerintah, dan geopolitik.

    “Dengan begitu banyak perubahan yang terjadi, sulit untuk mengetahui bagaimana semua ini akan berakhir. Saya akan terkejut jika ada kejelasan sebelum akhir musim semi atau awal musim panas. Kita harus benar-benar bersabar dalam menghadapi situasi ini,” jelas Bostic seperti dilansir Reuters, Jumat (7/3/2025).

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro meyakini ruang pemangkasan suku bunga The Fed akan semakin sempit akibat perang dagang antara AS dengan China, Meksiko, dan Kanada.

    Asmo menjelaskan perang tarif dagang akan meningkat biaya impor sehingga berkontribusi kepada peningkatan inflasi di AS. Akibatnya, The Fed akan semakin sulit menurunkan suku bunga acuan Fed Funds Rate.

    Para pejabat Federal Reserve, sambungnya, sudah mewanti-wanti bahwa kenaikan tarif yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump dapat menyebabkan peningkatan inflasi saat rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 25 Januari lalu.

    Asmo menjelaskan prediksi awal Federal Reserve akan memangkas suku bunga hingga 75 basis poin (bps) selama 2025 yaitu masing-masing 25 bps pada Juni, September, dan Desember. Kendati demikian, eskalasi perang dagang diyakini akan membuat potensi pemangkasan Fed Funds Rate tersebut semakin sempit.

    “Jika risiko inflasi kembali melonjak, pemangkasan suku bunga mungkin tidak sebesar yang diharapkan,” ujar Asmo dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

    Sebagai informasi, perang dagang sendiri dimulai usai AS menaikkan tarif impor ke produk asal China, Meksiko, dan Kanada mulai 4 Maret 2025. AS resmi menaikkan tarif dari 10% menjadi 20% untuk barang elektronik asal China; AS juga menerapkan tarif 25% ke semua barang asal Meksiko dan Kanada.

    Akibatnya China, Meksiko, dan Kanada pun tidak tinggal diam. China mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 15% untuk produk pertanian AS, serta pungutan tambahan sebesar 10% untuk produk pangan lainnya.

    Sejalan, Kanada membalas dengan tarif 25% atas impor barang dari AS senilai US$30 miliar, yang nantinya akan diperluas menjadi US$155 miliar. Sementara Meksiko akan mengumumkan rincian tarif balasan untuk barang asal AS paling lambat pada 9 Maret 2025.

    Ketidakpastian kembali meningkat setelah Presiden AS Donald Trump kembali mengubah kebijakan perdagangannya dengan menunda tarif 25% untuk barang tertentu dari Kanada dan Meksiko selama satu bulan.

    Pengecualian ini berlaku untuk barang-barang yang berada dalam daftar kesepakatan perdagangan AS-Meksiko-Kanada, atau USMCA. Langkah ini menambah ketidakpastian di pasar keuangan dan dunia usaha, yang sudah terdampak oleh kebijakan tarif yang terus berubah.

    Pengecualian ini berlaku hingga 2 April dan mencakup dua mitra dagang terbesar AS. Awalnya, Trump hanya membebaskan Meksiko, tetapi kemudian merevisi kebijakannya untuk memasukkan Kanada dalam daftar pengecualian.

  • Trump Tunda Pengenaan Tarif buat Meksiko dan Kanada

    Trump Tunda Pengenaan Tarif buat Meksiko dan Kanada

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda pengenaan tarif pada produk dari Meksiko dan Kanada yang tercantum dalam United States, Mexico, Canada Trade Agreement (USMCA). Penundaan tersebut berlaku selama satu bulan.

    USMCA adalah perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani selama pemerintahan pertama Trump antara AS, Meksiko, dan Kanada. Langkah tersebut diambil setelah Trump berdialog dengan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, dan negosiasi antara pejabat Kanada dan pemerintahan AS.

    “Setelah berbicara dengan Presiden Claudia Sheinbaum dari Meksiko, saya telah sepakat bahwa Meksiko tidak diharuskan membayar tarif atas apa pun yang termasuk dalam Perjanjian USMCA,” tulis Trump di Truth Social, dikutip dari CNN, Jumat (7/3/2025).

    Trump mengatakan kebijakan tarif ditunda hingga 2 April. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada Presiden Sheinbaum. Ia juga menyebut hubungan keduanya cukup baik dan sama-sama bekerja keras menghentikan imigran gelap masuk AS, serta memerangi peredaran Fontanel.

    Sheinbaum, dalam sebuah unggahan di X berterima kasih kepada Trump atas diskusi tentang tarif. Sheinbaum mengatakan bahwa hampir semua perdagangan Meksiko dengan AS termasuk dalam Perjanjian AS-Meksiko-Kanada.

    “Hampir semua perdagangan yang kita lakukan dengan Amerika Serikat berada dalam Perjanjian Meksiko, Amerika Serikat, Kanada. Ada bagian yang berkaitan dengan aturan asal, tetapi semuanya secara praktis berada dalam perjanjian perdagangan,” kata Sheinbaum.

    Diketahui sekitar 50% impor dari Meksiko dan 36% impor dari Kanada tercakup dalam perjanjian dengan AS. Barang-barang yang ada di USMCA termasuk mobil, yang diumumkan Trump pada hari Rabu akan dikenakan penangguhan tarif selama satu bulan.

    Pemerintah AS menyatakan penundaan itu akan memberi waktu bagi produsen mobil untuk memindahkan lebih banyak produksi ke AS guna menghindari pengenaan tarif. Namun, hal itu hampir pasti tidak akan terjadi karena butuh usaha masif, investasi besar-besaran, dan perencanaan yang strategis.

    Energi dari Kanada tidak termasuk dalam USMCA. Namun, pemerintah Trump pada Kamis untuk sementara waktu mengurangi tarif kalium Kanada menjadi 10% (dari tarif 25% yang diberlakukan pada hari Selasa) untuk memberi sedikit kelonggaran bagi petani.

    Lihat juga Video Trump Resmi Teken Tarif Impor Tinggi Buat Meksiko, Kanada dan China

    (ily/ara)

  • Harga Minyak Menguat Tipis Imbas Ketidakpastian Tarif Trump hingga Kenaikan Produksi OPEC+ – Page 3

    Harga Minyak Menguat Tipis Imbas Ketidakpastian Tarif Trump hingga Kenaikan Produksi OPEC+ – Page 3

    Sebelumnya, harga minyak mengalami penurunan selama tiga sesi berturut-turut pada hari Rabu. Anjloknya harga minyak mentah dunia ini dipicu oleh kekhawatiran investor terhadap keputusan OPEC+ untuk meningkatkan produksi mulai April, serta ketegangan perdagangan yang meningkat akibat tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap Kanada, China, dan Meksiko.

    Dikutip dari CNBC, Kamis (6/3/2025), berikut data terbaru harga minyak Brent dan WTI:

    -Minyak Brent turun USD 1,80 atau 2,53% menjadi USD 69,24 per barel.

    -Minyak WTI (West Texas Intermediate) turun USD 2,05 atau 3% menjadi USD 66,21 per barel.

    Harga minyak sempat mencapai titik terendah dalam beberapa tahun sebelum akhirnya sedikit pulih:

    -Brent turun hingga USD 68,33, level terendah sejak Desember 2021.

    -Minyak mentah AS turun ke USD 65,22, level terendah sejak Mei 2023.

    Pernyataan Pejabat AS Memberikan Harapan Pasar

    Harga minyak sedikit pulih setelah Kepala Departemen Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengatakan di Bloomberg TV bahwa Trump akan membuat keputusan akhir terkait kemungkinan pemberian keringanan tarif bagi industri tertentu.

    Menurut sumber terpercaya, tarif 25% terhadap Kanada dan Meksiko akan tetap berlaku, namun ada pertimbangan untuk menghapus tarif 10% pada impor energi Kanada, seperti minyak mentah dan bensin, selama memenuhi aturan asal dalam Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (USMCA).

     

     

  • Harga Emas Loyo Terseret Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS – Page 3

    Harga Emas Loyo Terseret Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga emas anjlok pada perdagangan Kamis, 6 Maret 2025. Kenaikan harga emas itu didorong meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) dan aksi ambil untung.

    Sementara itu, perhatian pasar beralih ke data penggajian pada Jumat pekan ini untuk mendapatkan wawasan tentang langkah kebijakan moneter the Federal Reserve atau bank sentral AS.

    Mengutip CNBC, Jumat (7/3/2025), harga emas di pasar spot turun 0,1 persen menjadi USD 2.915,83 per ounce setelah naik dalam tiga sesi terakhir. Harga emas berjangka AS stabil di USD 2.926,6.

    Harga perak di pasar spot naik 0,2% menjadi USD 32,70 per ounce, palladium naik 0,4% menjadi USD 946,58, dan platinum stabil pada USD 965,76.

    “Kami hanya melihat tekanan aksi ambil untung dari kenaikan terakhir, fundamental yang mendasarinya masih bullish. Hal lain yang memberikan sedikit tekanan pada pasar emas adalah kenaikan imbal hasil obligasi,” kata Analis Kitco Metals, Jim Wyckoff seperti dikutip dari CNBC.

    Imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun mencapai tingkat tertinggi lebih dari satu minggu, mengurangi daya tarik emas yang tidak menghasilkan imbal hasil.

    Emas sebagai aset safe haven telah naik lebih dari 10% sejak awal tahun di tengah ketidakpastian geopolitik dan mencapai rekor tertinggi USD 2.956,15 pada 24 Februari.

    AS menerapkan tarif 25% pada impor dari Meksiko dan Kanada pada Selasa dan menambahkan bea lebih lanjut pada barang-barang Cina. Namun, pada Rabu, Gedung Putih mengkonfirmasi akan membebaskan produsen mobil dari tarif Kanada dan Meksiko selama sebulan, dengan syarat mematuhi aturan perdagangan bebas yang ada.

    Semua mata tertuju pada laporan gaji non-pertanian AS yang akan dirilis pada Jumat, yang diperkirakan oleh ekonom-ekonom yang disurvei Reuters akan menunjukkan kenaikan 160.000 pekerjaan pada Februari.

     

     

  • China Sesalkan AS Pakai Isu Fentanil soal Terapkan Tarif Tambahan – Page 3

    China Sesalkan AS Pakai Isu Fentanil soal Terapkan Tarif Tambahan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah China menyesalkan Amerika Serikat (AS) yang kembali menggunakan isu fentanil sebagai alasan mengenakan kebijakan tarif tambahan terhadap barang-barang asal Tiongkok.

    Menurut Menteri Perdagangan China, Wang Wentao, pemerintah Tiongkok memiliki satu buku putih yang dengan tegas mengatur bahan-bahan terkait fentanil. Wang menyebut, penggunaan fentanil di AS adalah masalah internal yang tak ada hubungannya dengan China.

    “Saya ingin menegaskan bahwa AS harus menghormati fakta. Mereka harus mengambil tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, bukan justru melemparkan tanggung jawab kepada China,” kata Wang dalam Konferensi Pers Kongres Rakyat Nasional (NPC) tentang Ekonomi di Media Center, Beijing, Kamis (6/3/2025).

    Wang menyampaikan, apabila Amerika Serikat terus menggunakan isu fentanil sebagai alasan mengenakan tarif tambahan terhadap China, maka AS telah dianggap mencampuradukkan fakta dan melakukan tindakan yang sewenang-wenang.

    “Sejak pemerintahan baru AS berkuasa, kita semua dapat melihat bahwa mereka telah mengeluarkan berbagai kebijakan perdagangan dan investasi yang semakin memperketat tarif impor,” ujar Wang.

    Wang menjelaskan, langkah AS untuk mengenakan tarif tambahan secara sepihak ini merupakan bentuk bullying. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    “Kebijakan ini tidak hanya merusak hubungan ekonomi dan perdagangan yang normal antara China dan AS, tetapi juga mengganggu stabilitas rantai pasokan global dan menghambat pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Wang.

    Wang berujar, pada akhirnya kebijakan penambahan tarif ini akan merugikan rakyat dan perusahaan-perusahaan AS sendiri.

    “Kita bisa melihat bahwa setelah pengumuman tarif ini, pasar modal AS langsung mengalami penurunan, dengan tiga indeks saham utama yang merosot tajam,” ujarnya.

    Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Senin bahwa tarif 25% untuk impor dari Meksiko dan Kanada akan dimulai pada hari Selasa, yang memicu kekhawatiran baru akan perang dagang Amerika Utara.

  • NATO Mulai ‘Pecah’ dari Dalam, Negara Saling Curiga-Intelijen Ditutupi

    NATO Mulai ‘Pecah’ dari Dalam, Negara Saling Curiga-Intelijen Ditutupi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kecurigaan mulai muncul di antara sekutu aliansi militer Barat, NATO. Sejumlah pihak menyebutkan adanya ancaman penutupan pembagian informasi intelijen di antara para anggota kelompok itu.

    Mengutip Politico, Kamis (6/3/2025), ketidakpercayaan antara anggota aliansi itu sebenarnya telah terjadi antara negara tradisional Barat dan pendatang baru dari Timur bekas komunis. Hal itu makin memburuk setelah serangan Rusia terhadap Ukraina, ketika Hungaria dan Slovakia yang pro-Rusia, dianggap tidak dapat diandalkan.

    Namun kini fokus ketegangan telah bergeser ke dalam dinamika Amerika Serikat (AS) dan Rusia di bawah Presiden Donald Trump, yang mengguncang inti aliansi. Hal ini kemudian mendorong negara-negara untuk bertanya-tanya tentang risiko pembagian informasi intelijen dengan Washington.

    Kebingungan seputar keandalan AS memburuk minggu ini. Muncul laporan bahwa AS untuk sementara waktu menghentikan pembagian informasi intelijen dengan Ukraina demi menekan Kyiv agar datang ke meja perundingan dengan Rusia.

    “Ada banyak bisik-bisik di NATO tentang masa depan pembagian intelijen dalam aliansi,” kata Julie Smith, duta besar AS untuk NATO di bawah Joe Biden hingga November, seraya menambahkan bahwa ia telah “mendengar kekhawatiran dari beberapa sekutu” tentang apakah Washington akan terus membagi intelijen dengan aliansi tersebut.

    Menurut Daniel Stanton, mantan pejabat di Dinas Intelijen Luar Negeri Kanada, pada saat mereka benar-benar membutuhkan lebih banyak intelijen, akan ada lebih sedikit yang membahasnya.

    “Ada lebih sedikit konsensus tentang siapa musuh bersama” dan “orang-orang akan lebih enggan untuk berbagi,” kata Stanton.

    Pilihan Trump untuk direktur intelijen nasional, Tulsi Gabbard, juga menimbulkan kekhawatiran. Hal ini disebabkan Gabbard yang mengambil pendekatan lebih dekat terhadap Rusia dan sekutunya seperti mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad.

    “Gabbard telah menggemakan pokok bahasan Rusia mengenai perang di Ukraina dan Suriah, dan ia bertemu dengan mantan Presiden Suriah Bashar Assad, yang telah diisolasi oleh masyarakat internasional karena penggunaan senjata kimia terhadap warganya sendiri,” ujar Gustav Gressel, seorang analis di National Defense Academy Vienna dan mantan rekan European Council on Foreign Relations.

    Sang Pengendali Intelijen

    Pembagian informasi intelijen di antara 32 anggota NATO tidak pernah sedekat sekutu Five Eyes, yang terdiri dari AS, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Hal ini terutama disebabkan kekhawatiran akan kebocoran dan kecurigaan bahwa beberapa badan intelijen nasional dapat ditembus oleh Rusia.

    “Sekutu tidak benar-benar membagi harta karun mereka dalam hal format seperti itu … Kami tahu mereka didambakan oleh badan-badan yang bermusuhan,” ungkap Stanton, mantan pejabat intelijen Kanada.

    Bulan lalu, Financial Times melaporkan bahwa pejabat tinggi Gedung Putih Peter Navarro tengah berupaya untuk menyingkirkan Kanada dari jaringan berbagi intelijen Five Eyes. Hal ini disebabkan sikap Ottawa yang seringkali sama dengan sikap Eropa Barat dan bukan sejalan dengan Trump.

    Pembagian informasi intelijen bisa sangat kuat, seperti yang terjadi ketika pemerintahan Biden mengumumkan tentang persiapan Rusia untuk menyerang Ukraina. Hal ini kemudian memainkan peran penting dalam memberi tahu sekutu dan menggalang tanggapan.

    Namun tiga tahun kemudian, dan dengan pergeseran politik yang menentukan di bawah Trump, peran intelijen AS di masa depan dipertanyakan.

    “Pertanyaannya sekarang adalah apakah pembagian informasi intelijen akan tetap menjadi fitur utama kerja transatlantik di NATO, mengingat pertanyaan yang diajukan sekutu tentang apakah AS bersikap netral dalam penanganan perang di Ukraina dan negosiasi di masa mendatang,” tambah Julie Smith, yang merupakan mantan Duta Besar NATO.

    (luc/luc)

  • Ganjar Akui Lowbat, Rupiah Beralih Merah

    Ganjar Akui Lowbat, Rupiah Beralih Merah

    GELORA.CO -USAI berhasil mencetak penguatan di sesi perdagangan kemarin, upaya Rupiah untuk melanjutkan gerak positif terkesan kesulitan di tengah masih bertahannya sentimen bersahabat di pasar global. Serangkaian laporan menyebutkan, pelaku pasar yang kembali mengapresiasi perkembangan terkini dari Gedung Putih, di mana Presiden AS Donald Trump menunda penaikkan tarif pada produk otomotif asal Kanada dan Meksiko.

    Langkah penundaan selama sebulan tersebut juga membuka opsi untuk diperpanjang, yang sekaligus mencerminkan melunak nya sikap Trump menghadapi rangkaian aksi balasan dari seluruh negara mitra dagang terbesar AS. Sikap melunak Trump ini kemudian dijadikan bekal oleh pelaku pasar untuk terus mengangkat nilai tukar mata uang utama dunia hingga melemah posisi Indeks Dolar AS.

    Pantauan menunjukkan, nilai tukar Euro, Poundsterling, Dolar Australia dan Dolar Kanada yang kompak melanjutkan gerak penguatan usai tersebar nya kabar dari Gedung Putih tersebut. Pantauan juga memperlihatkan, penguatan mata uang utama dunia yang berlanjut hingga sesi perdagangan Kamis 6 Maret 2025 di Asia.

    Namun sambutan pelaku pasar di Asia terkesan belum setara. Hal ini terlihat dari gerak nilai tukar mata uang Asia yang masih bervariasi dan cenderung terjebak di rentang terbatas. Kinerja bervariasi mata uang Asia juga terlihat konsisten hingga sesi perdagangan sore. Mata uang Yuan China, Ringgit Malaysia dan Peso Filipina terkesan stabil menjejak zona penguatan tipis, sedang Baht Thailand dan Rupee India mencoba bertahan di zona penguatan sangat tipis dan rentan beralih melemah. Terlebih pada Baht Thailand, yang akhirnya semakin merosot di sesi sore untuk sekaligus menjadi mata uang dengan pelemahan terburuk di Asia dengan runtuh hingga kisaran 0,52 persen.

    Situasi dan pola identik juga terjadi pada Rupiah, di mana setelah sempat mampu konsisten menjejak di zona penguatan hingga pertengahan sesi perdagangan pagi, secara perlahan Rupiah beralih ke zona pelemahan tipis. Tinjauan menunjukkan, Rupiah yang sempat dengan meyakinkan mengkandaskan Dolar AS di kisaran Rp16.249 di titik terkuatnya. Secara keseluruhan, Rupiah hanya mampu konsisten bergerak di rentang moderat.

    Hingga sesi perdagangan sore ini berlangsung, Rupiah tercatat bertengger di kisaran Rp16.325 per Dolar AS alias melemah tipis 0,1 persen. Pelaku pasar tidak mendapatkan suntikan sentimen domestik yang meyakinkan dalam menjalani sesi perdagangan kali ini. Sentimen domestik hiburan datang dari mantan calon presiden Ganjar Pranowo yang dengan nada humor mengakui dirinya sebagai Lowbat karena hanya mendapatkan belasan persen suara dalam pemilihan presiden 2024 lalu.

  • Kejagung Buka Suara Soal BBM – Tarif Impor Mobil AS Minta Ditunda

    Kejagung Buka Suara Soal BBM – Tarif Impor Mobil AS Minta Ditunda

    Jakarta, CNBC Indonesia –Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan bahwa kasus dugaan korupsi Pertamina yang tengah diselidiki oleh Kejagung merupakan peristiwa yang terjadi pada rentang waktu 2018 hingga 2023.

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menunda pengenaan tarif otomotif untuk Meksiko dan Kanada selama satu bulan. Kebijakan ini diambil setelah berdiskusi dengan bos Ford, General Motors dan Stellantis. Tujuannya agar para produsen otomotif AS tidak terguncang secara finansial.

    Selengkapnya dalam Evening Up, CNBC Indonesia (Kamis, 06/03/2025)

  • Kebijakan Tarif AS Bikin Industri Mebel Ketar-Ketir

    Kebijakan Tarif AS Bikin Industri Mebel Ketar-Ketir

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (Himki) tengah berupaya mengantisipasi kebijakan penerapan tarif impor tinggi yang akan diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, meskipun hingga saat ini, belum ada tanda pengenaan tarif kepada negara-negara selain China, Meksiko, dan Kanada. 

    Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan, Indonesia tetap harus melakukan penetrasi dengan melakukan ekspansi pasar ekspor non-tradisional seperti Timur Tengah, China, dan India sebagai bentuk antisipasi. 

    “Selama ini kita terlalu nyaman dengan pasar Amerika sebesar 53%, Eropa 35%, sisanya baru ke negara lain. Nah, ini harus kita ubah,” kata Sobur di Indonesia International Furniture Expo (IFEX), Jakarta, Kamis (6/3/2025). 

    Dalam hal ini, industri lokal dinilai mesti waspada dengan pergerakan kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump. Apalagi, AS merupakan salah satu pangsa pasar terbesar, khususnya bagi industri mebel. 

    Sobur pun tengah merancang agar ekspor furnitur dari Indonesia dapat tembus ke angka 50% dengan tujuan ke negara-negara non-tradisional, selain Amerika Serikat dan Eropa. 

    “Emerging market-nya kalau bisa 50%, termasuk Middle East karena banyak negara kaya ya seperti Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Arab Saudi yang lagi tumbuh, terus Qatar itu harus diserbu,” terangnya.

    Sementara itu, pangsa pasar di Asia yang potensial yaitu China dan India. Kendati demikian, membidik potensi ekspor ke pasar non-tradisional masih dihadapkan berbagai tantangan. 

    Menurut Sobur, pemerintah harus turun tangan mendukung perluasan pangsa pasar ekspor mebel, salah satunya dengan mendorong kesepakatan bilateral melalui perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan negara tujuan ekspor.

    Di samping itu, Sobur juga mencemaskan pergerakan AS yang berpotensi menerapkan tarif impor lebih tinggi ke negara lain yang terdeteksi melakukan dumping, atau membuat surplus neraca komoditas di AS.

    “Saya agak curiga sebetulnya [bisa dikenakan tarif] karena Indonesia ini enggak punya FTA untuk ekspor, jadi itu rawan sebenarnya,” terangnya.

    Namun, Indonesia masih mendapatkan fasilitas GSP (generalized system of preferences) yang merupakan program AS kepada mitra dagang di negara berkembang. Lewat program tersebut, Indonesia, mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor. 

    “Tetapi kalau Amerika menyesal dengan Indonesia yang misalnya beraliansi dengan negara-negara yang dimaksud [perang dagang dengan AS], maka ada risiko atau potensi tarif juga diberikan ke Indonesia,” pungkasnya.

  • 20 Negara Internet Paling Cepat di Dunia, RI Nomor Berapa?

    20 Negara Internet Paling Cepat di Dunia, RI Nomor Berapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ookla, perusahaan analis jaringan internet, merilis daftar negara dengan internet tercepat di dunia per Januari 2025.

    Untuk menentukan peringkat negara, Ookla mengumpulkan data dari hasil pengujian pengguna yang menggunakan layanan Speedtest.

    Ookla mengukur dua jenis koneksi internet, yaitu internet mobile yang berasal dari jaringan seluler dan fixed broadband, yang disalurkan melalui kabel.

    Namun sayangnya Indonesia berada di urutan bawah, baik dari segi mobile maupun fixed broadband.

    Dalam lapor bertajuk Speedtest Global Index, kecepatan internet Indonesia masih tergolong lambat. Pada kategori internet mobile, kecepatan internet rata-rata Indonesia mencapai 40,44 Mbps yang membuatnya duduk di posisi ke-84 dari 104 negara di dunia yang disurvei.

    Sedangkan pada kategori fixed broadband, kecepatan rata-rata hanya 32.13 Mbps yang membuat Indonesia berada di posisi ke 121 dari 152 negara di dunia.

    Beberapa negara di Asia bahkan sudah melesat dengan kecepatan internet yang jauh lebih unggul. Singapura misalnya, yang menempati posisi pertama internet fixed broadband tercepat di dunia dengan kecepatan 336.45 Mbps.

    Dan Malaysia yang berada di posisi ke-11 dengan koneksi mobile tercepat di dunia dengan kecepatan yang mencapai 171.61 Mbps.

    Berikut daftar 20 negara dengan internet tercepat, berdasar jaringan mobile dan fixed broadband:

    Negara dengan Koneksi Internet Mobile Tercepat

    Uni Emirat Arab: : 545.94 mbps

    Qatar: 521.51 Mbps

    Kuwait: 314.39 Mbps

    Bulgaria: 252.05 Mbps

    Bahrain: 213.09 Mbps

    Brazil: 210.38 Mbps

    Saudi Arabia: 201.08 Mbps

    Denmark: 198.33 Mbps

    Korea Selatan: 195.27 Mbps

    Georgia: 184.56 Mbps

    Malaysia: 171.61 Mbps

    China: 171.01 Mbps

    Belanda: 170.70 Mbps

    Amerika Serikat: 164.85 Mbps

    Norwegia: 164.15 Mbps

    Singapura: 161.98 Mbps

    Macedonia Utara: 156.85 Mbps

    India: 151.80 Mbps

    Luxembourg: 151.37 Mbps

    Finlandia: 138.18 Mbps

    Negara dengan Koneksi Internet Fixed Broadband Tercepat

    Singapura: 336.45 Mbps

    Uni Emirat Arab: 310.05 Mbps

    Hong Kong (SAR): 305.71 Mbps

    Paris: 287.44 Mbps

    Islandia: 281.95 Mbps

    Chile: 276.77 Mbps

    Amerika Serikat: 274.16 Mbps

    Denmark: 247.62 Mbps

    Spanyol: 245.58 Mbps

    Swiss: 242.32 Mbps

    Romania: 238.22 Mbps

    China: 238.04 Mbps

    Thailand: 237.05 Mbps

    Macau (SAR): 233.79 Mbps

    Kanada: 231.74 Mbps

    Israel: 226.64 Mbps

    Taiwan: 226.59 Mbps

    Hongaria: 212.14 Mbps

    Jepang: 212.06 Mbps

    Portugal: 205.63 Mbps

    (fab/fab)