Xcloud.id

Negara: Kanada

  • Tantangan John Herdman Bersama Timnas Indonesia

    Tantangan John Herdman Bersama Timnas Indonesia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nama pelatih John Herdman jadi kandidat terdepan untuk menduduki kursi kosong pelatih Timnas Indonesia.

    Kabarnya PSSI bakal segera mengumumkan John Herdman dalam waktu dekat sebagai pelatih baru.

    Namun, ada keraguan dari publik sepakbola Indonesia terkait kandidat pelatih baru ini.

    Belum lagi hadirnya tantangan berat untuk sosok John Herdman di kursi pelatih Skuad Garuda.

    Yang kini jadi pernyataan apa-apa saja tantangan yang harus dilewati pelatih tersebut.

    Pengamat sepakbola Indonesia, Haris Pardede atau Bung Harpa ada tantangan yang harus dilewati oleh mantan pelatih Timnas Kanada itu.

    Diantaranya pengalamanya melatih di sepakbola Asia yang dianggap masih sangat minim.

    Apalagi menurut Bung Harpa faktor penting karena perbedaan kultur, karakter pemain, hingga gaya bermain sepak bola yang berbeda dibandingkan Eropa atau Amerika.

    John Herdman memang sudah kenyang melatih di kawasan Amerika bersama Timnas Kanada Putra dan Putri, namun untuk kawasan Asia dirasa berbeda.

    “Tapi secara umum, oke-oke saja, nomal. Namun, yang akan menjadi tantangan adalah, ia tidak punya pengalaman di Asia,” kata Bung Harpa.

    Pengalaman Melatih

    Rekam jejak dan pretasi saat melatih adalah dengan membawa Kanada menjadi peserta di Piala Dunia Qatar tahun 2022 lalu.

    Selama berlaga di ajang Piala Dunia 2022 ini, capaiannya bisa dikatakan biasa-biasa saja.

    Kanada tak mampu meraih satu poin pun saat bersua dengan Belgia, Kroasia dan Maroko, namun kerja keras John Herdman tak bisa diabaikan begitu saja.

  • Negara Maju Kian Batasi Pekerja Asing Meski Fatal Bagi Ekonomi

    Negara Maju Kian Batasi Pekerja Asing Meski Fatal Bagi Ekonomi

    Washington DC –

    Negara-negara dengan mesin ekonomi terbesar di dunia membutuhkan pekerja asing, terlepas dari sentimen anti-migrasi semakin meningkat, terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Namun, sebuah laporan yang dirilis bulan lalu menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja secara global menurun, bahkan saat perekonomian dengan masyarakat yang menua menghadapi kekurangan tenaga kerja yang semakin pelik.

    Penurunan ini dimulai jauh sebelum terpilihnya kembali Donald Trump, yang berkampanye tahun lalu dengan janji untuk memangkas imigrasi secara drastis.

    Menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang melacak kebijakan ekonomi dan sosial global, migrasi terkait pekerjaan ke 38 negara anggotanya turun lebih dari seperlima tahun lalu (21%).

    Laporan International Migration Outlook 2025 dari OECD menemukan bahwa penurunan ini lebih disebabkan oleh meningkatnya oposisi politik terhadap imigrasi dan pembatasan visa yang lebih ketat di negara maju lain, daripada berkurangnya permintaan. Migrasi kerja sementara justru terus meningkat.

    Penurunan dipicu oleh dua negara

    “Kebanyakan penurunan … dalam migrasi tenaga kerja permanen disebabkan oleh perubahan kebijakan di Inggris dan Selandia Baru,” kata Ana Damas de Matos, analis kebijakan senior di OECD, kepada DW. “Di kedua kasus tersebut, migrasi tenaga kerja permanen tetap di atas tingkat 2019.”

    Di Selandia Baru, penurunan terkait dengan berakhirnya jalur residensi pasca-pandemi yang bersifat satu kali, yang memungkinkan lebih dari 200.000 migran sementara dan tanggungan mereka menetap secara permanen. Skema residensi terbesar negara itu ditutup pada Juli 2022.

    Setelah Brexit, Inggris mereformasi jalur visa Pekerja Kesehatan dan Perawatan, memperketat kelayakan pemberi kerja dan melarang tanggungan, yang mengakibatkan penurunan tajam dalam permohonan visa. OECD menyoroti sektor kesehatan sebagai area di mana pembatasan ini berisiko memperdalam kekurangan tenaga kerja.

    “Jalur dari mahasiswa ke pekerjaan kini dibatasi,” kata Sharma kepada DW. “Ketika itu terjadi, permohonan akan melambat, karena orang India, misalnya, tidak akan mengeluarkan banyak uang untuk pendidikan di luar negeri jika tidak ada kepastian hasil investasi.”

    Laporan OECD menunjukkan bahwa India merupakan negara asal terbesar bagi pekerja migran yang menetap di negara anggota OECD dengan 600.000 orang tahun lalu, diikuti oleh China dan Rumania.

    Pembatasan visa AS bagi pekerja terampil mengancam sektor teknologi

    Di AS, batas ketat pada visa H-1B, program utama yang memungkinkan profesional asing di bidang teknologi, teknik, dan kedokteran bekerja di negara itu, diperkenalkan di bawah pemerintahan Biden. Trump sejak itu telah meningkatkan biaya visa bagi pemberi kerja menjadi $100.000 (sekitar Rp 1,67 miliar), naik dari $2.000–$5.000. Agenda besarnya lebih menekankan pada pembatasan jalur permanen.

    Sementara itu, Australia menaikkan ambang gaji untuk visa terampil, sedangkan Kanada menyesuaikan jalur untuk pekerja sementara, yang juga berkontribusi pada penurunan migrasi terkait pekerjaan secara luas. Negara-negara Nordik juga mencatat penurunan besar, dengan Finlandia mencatat penurunan 36% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Di Jerman, kebijakan imigrasi yang lebih ketat dari mantan Kanselir Olaf Scholz menyebabkan penurunan 12% dalam masuknya migran permanen tahun lalu, ketika 586.000 pekerja asing masuk ke negara itu. Jumlah orang yang datang dengan visa kerja turun 32% dibandingkan tahun sebelumnya. Reformasi ini diperluas oleh pemerintah penerusnya, Friedrich Merz.

    Herbert Brücker, profesor ekonomi di Universitas Humboldt Berlin, berpikir bahwa penurunan ini akan menimbulkan masalah bagi ekonomi Jerman.

    “Selama bertahun-tahun, Jerman mendapat rata-rata migrasi 550.000 orang per tahun,” kata Brücker kepada DW. “Kita membutuhkan migrasi untuk menggantikan pekerja yang pensiun. Tanpa itu, kita tidak dapat menjaga pasokan tenaga kerja tetap stabil.”

    Permintaan migran yang tinggi di Eropa

    Di seluruh Uni Eropa, sekitar dua pertiga pekerjaan yang tercipta antara 2019 dan 2023 diisi oleh warga non-UE, menurut Dana Moneter Internasional (IMF), menekankan betapa Eropa sudah bergantung pada tenaga kerja migran.

    Secara global, ada 167,7 juta pekerja migran pada 2022, menurut perkiraan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Ini merupakan 4,7% dari total tenaga kerja global. Lebih dari dua pertiga dari mereka (114,7 juta) tinggal di negara berpenghasilan tinggi.

    Meskipun terjadi penurunan tahun lalu, migrasi terkait pekerjaan global tetap di atas tingkat pra-pandemi. Namun laporan OECD mengungkapkan bahwa aliran migrasi tersebut dapat secara tiba-tiba dibatasi oleh resistensi politik, dipicu oleh ketakutan terhadap migrasi ilegal, bukan oleh permintaan ekonomi yang tetap tinggi.

    Agenda masa jabatan kedua Trump memperkuat dinamika ini, dengan perintah eksekutif yang dikeluarkan sejak ia kembali menjabat pada Januari untuk membatasi baik imigrasi legal maupun ilegal. Pemerintahan Trump berargumen bahwa langkah ini diperlukan untuk melindungi pekerja AS dan memastikan sistem berbasis keterampilan.

    Visa sementara dibanding jalur permanen

    Migrasi tenaga kerja sementara atau musiman tetap stabil tahun lalu meski masuknya pekerja permanen menurun, menurut laporan OECD, mencerminkan preferensi pemerintah terhadap skema jangka pendek yang dapat diperluas atau dikurangi sesuka hati.

    “Keinginannya adalah: ‘Mari kita datangkan orang saat kita mau dan tutup pintu saat kita tidak mau. Tapi jangan biarkan ‘orang berbeda’ tinggal permanen di negeri kita’,” keluh Sharma.

    Program pekerja musiman dan sementara tetap diminati di Australia, Eropa, dan Amerika Utara, di mana pemberi kerja di sektor pertanian, perawatan, dan konstruksi telah mengisi kekosongan tenaga kerja. OECD mencatat bahwa program migrasi sementara juga semakin digunakan untuk pekerja teknologi dan terampil tinggi lainnya.

    Birokrasi membuat migran tetap bekerja di pekerjaan rendah

    Selain menarik lebih banyak migran kerja, OECD mendorong negara maju untuk fokus pada integrasi mereka ke dalam pasar tenaga kerja. Organisasi ini menyebut pelatihan bahasa dan akses ke layanan sosial sebagai syarat penting, bersama dengan pengakuan keterampilan dan kualifikasi, agar pekerja asing dapat berkontribusi sepenuhnya di negara tuan rumah mereka. Seringkali, mereka bekerja di pekerjaan yang jauh lebih rendah dari kualifikasi mereka.

    Brücker, yang juga kepala penelitian migrasi di Institute for Employment Research (IAB) Jerman, mencatat bahwa reformasi yang dimaksudkan untuk membuat ekonomi terbesar Eropa lebih menarik tidak berhasil karena proses persetujuan yang lambat dan birokratis.

    “Pengakuan gelar dan pelatihan vokasi memakan waktu bertahun-tahun dan itu menyulitkan pekerja terampil datang,” katanya kepada DW. Akibatnya, saat ini kita kekurangan sekitar tiga juta pekerja.

    Para pembuat kebijakan juga didorong untuk menciptakan jalur yang lebih jelas yang memungkinkan pekerja migran sementara beralih ke status permanen, sehingga keterampilan mereka dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan mengurangi kekurangan tenaga kerja.

    Meskipun Trump sering berbicara positif tentang perlunya migrasi berbasis keterampilan, tahun pertamanya kembali di Gedung Putih ditandai oleh upaya untuk membongkar jalur tersebut, memperkuat kesenjangan antara kebutuhan ekonomi dan kehendak politik.

    Sharma mencatat bahwa retorika sering marah dari Trump dan politisi sayap kanan lainnya mengenai imigrasi mengirimkan “gelombang kejut” secara internasional, membentuk persepsi di India dan negara lain.

    “Pesan yang sampai adalah bahwa ini negara yang tidak ramah, di mana sulit mendapatkan pekerjaan … narasi itu sangat berperan dalam pergerakan migrasi,” kata Sharma kepada DW, menambahkan bahwa jika AS terus membatasi imigrasi terkait pekerjaan, hal itu bisa menyebabkan lebih banyak aliran migran ilegal.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Bos Kadin Bujuk Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur dan Elektronik, Ini Alasannya

    Bos Kadin Bujuk Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur dan Elektronik, Ini Alasannya

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie melobi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mendorong insentif guna memperkuat industri furnitur dan elektronik nasional yang dinilai punya potensi besar di pasar global.

    Anindya atau Anin sapaan akrabnya menjelaskan, industri furnitur dan elektronik memiliki pangsa pasar global yang sangat besar, namun kontribusi Indonesia masih relatif kecil.

    “Pasar furnitur dunia nilainya sekitar USD 300 miliar, sementara kontribusi Indonesia masih di kisaran USD 2,5 miliar. Padahal kedua industri ini tumbuh cukup sehat. Namun, yang menjadi tantangan adalah surplus perdagangannya justru mengecil karena meningkatnya impor ke pasar domestik,” ujarnya, Sabtu (20/12/2025).

    Ditambahkan Anin, Kadin dan Kementerian Keuangan mendiskusikan berbagai opsi deregulasi dan insentif yang dapat mendorong daya saing industri nasional. Salah satu isu utama yang dibahas adalah akses pendanaan dengan bunga yang lebih kompetitif, serta penguatan industrialisasi berbasis sumber daya alam dalam negeri, seperti rotan.

    “Sebanyak 85 persen sumber daya rotan dunia ada di Indonesia. Ini seharusnya menjadi kekuatan utama kita. Selain itu, hampir 60 persen ekspor furnitur Indonesia masih bergantung pada pasar Amerika (Serikat). Karena itu, kami juga membahas strategi diversifikasi pasar, termasuk ke Kanada dan Uni Eropa,” kata Anin.

    Di sektor elektronik, Anin menilai peluang Indonesia semakin terbuka, terutama dengan mulai masuknya industri ke rantai pasok semikonduktor. Indonesia dinilai memiliki potensi untuk melakukan hilirisasi dari silika hingga produk semikonduktor. Namun, tantangan utama terletak pada ketersediaan sumber daya manusia.

    “Kita bisa melakukan hilirisasi, tapi isu besarnya adalah insinyur dan tenaga ahli. Ini yang kami diskusikan, termasuk peluang kerja sama dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dan instansi terkait agar Indonesia tidak hanya mengembangkan industri padat karya, tetapi juga industri bernilai tambah tinggi,” bebernya.

     

  • Korupsi yang Dirancang

    Korupsi yang Dirancang

    Korupsi yang Dirancang
    Guru Besar Ilmu Manajemen, Dosen Program Studi Doktor Manajemen Berkelanjutan Institut Perbanas
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    KORUPSI
    di Indonesia bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan hasil dari desain kekuasaan yang keliru.
    Setiap kali publik diguncang kasus
    korupsi
    yang melibatkan pejabat dan jejaring keluarganya, kemarahan muncul, lalu menghilang.
    Sistem tetap berjalan, aktor berganti, pola tetap sama. Ini menandakan satu hal penting: korupsi tidak lagi bersifat deviasi, tetapi terinstitusionalisasi.
    Dalam teori
    institutional corruption
    (Lessig, 2011), sistem dapat terlihat sah secara hukum, tapi gagal secara etika dan fungsi karena insentif yang mendorong penyimpangan.
    Ketika jabatan publik membuka akses terhadap rente ekonomi—anggaran, izin, proyek—maka korupsi menjadi adaptasi rasional, bukan anomali.
    Becker (1968) bahkan menegaskan, kejahatan akan terus terjadi selama manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Dalam konteks ini, korupsi bukan soal karakter individu, melainkan logika sistem yang salah arah.
    Fenomena proyek ijon memperlihatkan bagaimana korupsi dimulai jauh sebelum kekuasaan dijalankan.
    Dalam teori
    political finance
    (Scarrow, 2007), biaya politik yang mahal menciptakan ketergantungan struktural kandidat pada penyandang dana. Relasi ini melahirkan
    quid pro quo:
    dukungan hari ini ditukar dengan kebijakan dan proyek esok hari.
    Akibatnya, ruang kebijakan publik telah terkunci sejak awal. APBD kehilangan fungsi sebagai instrumen pembangunan dan berubah menjadi alat pembayaran utang politik.
    Dalam kerangka
    state capture
    (Hellman, Jones, & Kaufmann, 2000), kebijakan negara dibajak oleh kepentingan sempit sebelum negara sempat menjalankan mandatnya. Inilah sebabnya korupsi di tingkat daerah sering bersifat masif, terencana, dan tidak mudah dibongkar.
    Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan ini tidak memulai dari moral, tetapi dari pembenahan desain politik.
    Jerman dan Kanada, misalnya, menekan korupsi bukan dengan hukuman ekstrem, tetapi dengan membuat biaya politik murah, transparan, dan diaudit ketat.
    Dana kampanye dibatasi, dilaporkan
    real-time,
    dan pelanggaran administratif ditindak cepat. Hasilnya, insentif untuk menjual proyek sebelum berkuasa menjadi tidak rasional.
    Keterlibatan keluarga dalam korupsi sering disederhanakan sebagai nepotisme. Padahal, secara teoritik, ia merupakan solusi informal atas lemahnya institusi.
    Dalam
    principal–agent theory
    (Jensen & Meckling, 1976), masalah utama bukan niat, melainkan kepercayaan. Ketika sistem hukum tidak mampu menjamin kepastian dan perlindungan, aktor politik memilih keluarga dan kolega sebagai
    trust network.
    Di sinilah korupsi berubah menjadi organisasi ekonomi tertutup. Keluarga dan kolega berfungsi sebagai penyimpan aset, perantara proyek, dan pelindung konflik kepentingan.
    Hukuman pidana terhadap individu menjadi tidak efektif karena aset dan kendali tersebar. Penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan kapasitas negara, tapi teori
    deterrence
    menegaskan bahwa tanpa pemiskinan aset dan pemutusan jaringan, efek jera hanya bersifat simbolik.
    Sebaliknya, Singapura memutus korupsi keluarga dengan pendekatan berbeda. Negara ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi menghilangkan ruang aman bagi aset dan konflik kepentingan.
    Transparansi kekayaan, larangan keras keterlibatan keluarga dalam urusan negara, serta kepastian hukum yang cepat membuat korupsi menjadi risiko karier yang permanen, bukan spekulasi sesaat.
    Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa korupsi tidak diberantas, melainkan digantikan. Digantikan oleh sistem yang membuat korupsi tidak rasional secara ekonomi, politik, dan sosial.
    Georgia pasca-2004, misalnya, tidak memulai dengan memburu semua pelaku lama, tetapi dengan memotong total ruang rente melalui digitalisasi layanan publik, deregulasi radikal, dan pemecatan massal aparat korup. Hasilnya, peluang korupsi runtuh karena sistemnya tidak lagi menyediakan celah.
    Pelajaran utamanya jelas: negara harus beralih dari pendekatan moralistik ke rekayasa insentif. Pembiayaan politik harus transparan dan murah.
    Hukuman harus menargetkan manfaat ekonomi, bukan sekadar badan. Konflik kepentingan keluarga harus ditutup secara sistemik.
    Data anggaran dan pengadaan harus terbuka, dapat dilacak, dan diawasi publik. KPK perlu diposisikan bukan hanya sebagai penindak, tetapi sebagai arsitek sistem pencegahan yang mengikat.
    Namun, desain negara tidak akan bekerja tanpa masyarakat. Dalam teori
    collective action
    (Olson, 1965), kejahatan sistemik bertahan karena publik tidak bertindak serempak.
    Normalisasi korupsi kecil, toleransi politik uang, dan cepatnya publik melupakan skandal membuat korupsi hidup dari kelelahan sosial.
    Negara-negara yang berhasil menekan korupsi membangun ingatan publik yang panjang, bukan sekadar kemarahan sesaat.
    Korupsi di Indonesia tidak akan berhenti karena kita membencinya. Ia berhenti ketika sistem membuatnya bodoh untuk dilakukan.
    Ketika biaya politik transparan, ketika hukuman finansial melampaui hasil kejahatan, ketika keluarga tidak lagi menjadi benteng, dan ketika publik tidak mudah lupa.
    Selama jabatan masih diperlakukan sebagai investasi, proyek sebagai panen, dan kekuasaan sebagai warisan, korupsi akan terus hidup. Bukan sebagai kecelakaan, tetapi sebagai konsekuensi desain yang belum kita berani ubah.
    Pertanyaannya kini tinggal satu: apakah negara siap mengganti korupsi dengan sistem yang lebih rasional, atau terus hidup dalam korupsi yang ia rancang sendiri?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anindya Bakrie Temui Purbaya, Tagih ‘Jatah’ Kredit Bunga Rendah 6%

    Anindya Bakrie Temui Purbaya, Tagih ‘Jatah’ Kredit Bunga Rendah 6%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong Kementerian Keuangan untuk menggelontorkan insentif pendanaan murah bagi industri furnitur dan elektronik.

    Pelaku usaha secara spesifik meminta fasilitas kredit dengan bunga rendah di kisaran 6% melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna mendongkrak daya saing ekspor.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengungkapkan industri furnitur dan elektronik memiliki pangsa pasar global yang sangat besar, namun kontribusi Indonesia masih minim. Dia mencontohkan pangsa pasar furnitur global mencapai US$300 miliar, sementara ekspor Indonesia baru berkisar US$2,5 miliar.

    “Menariknya dua-duanya industri ini tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik,” kata Anindya usai menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Anindya menegaskan bahwa industri furnitur menyerap hampir 2,5 juta tenaga kerja yang mayoritasnya bergerak di skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, skema pendanaan yang dibutuhkan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga wajib murah.

    Dia menegaskan bahwa aspirasi tersebut sudah disampaikan langsung ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kendati demikian, menurutnya, Purbaya masih akan mempertimbangkan usulan tersebut.

    “Di sini beliau [Menkeu] memahami sekali bahwa isu nomor satu bagaimana pendanaannya itu bisa lebih murah dan lebih besar,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur menyampaikan permintaan konkret kepada bendahara negara. 

    Dia mengharapkan adanya fasilitas khusus di mana akses modal murah bisa didapatkan melalui LPEI dengan bunga kompetitif. Tidak tanggung-tanggung, Himki meminta agar plafon penyaluran dinaikkan secara signifikan untuk mengejar target ekspor US$6 miliar.

    “Misalnya melalui LPEI, tadi ditegaskan, kita dapat kurang lebih sekitar 6%. Namun, volumenya dinaikin. Saat ini baru Rp200 miliar, mungkin kita nanti [minta] Rp16 triliun ya untuk bisa mendorong pertumbuhan ke US$6 miliar dari saat ini,” tegas Sobur pada kesempatan yang sama.

    Tantangan Pasar AS & SDM Semikonduktor

    Selain isu pendanaan, pertemuan tersebut juga membahas ketergantungan pasar ekspor furnitur Indonesia ke Amerika Serikat (AS) yang mencapai 54%.

    Anindya menekankan pentingnya diversifikasi pasar ke Uni Eropa dan Kanada untuk memitigasi risiko, sembari tetap menjaga kepercayaan pada pemerintah dalam negosiasi perjanjian dagang dengan AS.

    “Pemerintah di sini kan dari Menko tahu benar isunya apa, dan bagaimana bisa menyelamatkan perjanjian ini,” tambahnya.

    Sementara itu, untuk sektor elektronik, diskusi melebar hingga ke industri semikonduktor. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani menyoroti tantangan sumber daya manusia (SDM) dan riset (R&D) dalam hilirisasi silika menjadi semikonduktor.

    Menurut Shinta, pemerintah harus hadir melalui insentif fiskal maupun kerja sama pendidikan, mengingat industri ini membutuhkan keahlian tinggi yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung pelaku usaha.

    “Kita lagi masuk ke semikonduktor, itu kan membutuhkan jelas skill dan R&D yang luar biasa. Tadi dibicarakan mengenai kemungkinan kerja sama, membawa teknologi juga, bagaimana pelatihannya,” kata Shinta.

    Anindya menambahkan, isu SDM ini krusial karena setiap fasilitas semikonduktor membutuhkan ratusan insinyur. Oleh sebab itu, para pengusaha ingin buka kerja sama dengan LPDP dan instansi terkait agar kebutuhan SDM bisa terpenuhi.

  • Kim Seon Ho Jadi Interpreter dalam Serial “Can This Love Be Translated?”

    Kim Seon Ho Jadi Interpreter dalam Serial “Can This Love Be Translated?”

    JAKARTA – Netflix merilis teaser perdana untuk serial romansa teranyar mereka, Can This Love Be Translated? Diperankan Kim Seon Ho dan Go Youn Jung, serial ini merupakan salah satu judul yang paling dinantikan.

    Teaser perdananya memperlihatkan interaksi antara Joo Ho Jin dan Cha Mu Hee. Joo Ho Jin (Kim Seon Ho) adalah seorang interpreter yang ditugaskan menerjemahkan perbincangan Cha Mu Hee (Go Youn Jung).

    Teaser singkat ini menampilkan interaksi keduanya yang berjarak. Joo Ho Jin mengikuti perjalanan Cha Mu Hee syuting di sejumlah tempat.

    Pada satu waktu, Cha Mu Hee beradu peran dengan Hiro (Fukushi Sota). Hiro membuat pernyataan cinta kepada Cha Mu Hee dalam bahasa Jepang sehingga Mu Hee menantikan interpretasi Ho Jin.

    Joo Ho Jin justru mengatakan, “Aku tidak mengerti apa yang orang ini katakan.” sekaligus terkejut dengan pernyataan cinta Hiro keada Mu Hee.

    Di samping itu, interaksi Cha Mu Hee dan Joo Ho Jin juga diwarnai dengan perjalanan di Italia, Kanada, dan Jepang. Melihat aurora sampai berbagai bangunan masa lampau mendekatkan keduanya.

    Pada saat yang bersamaan, Netflix merilis poster yang menampilkan Kim Seon Ho menatap Go Youn Jung.

    Tagline serial ini berbunyi, “Bahasa paling sulit, dirimu.” yang menampilkan hubungan antara mereka tidak hanya bahasa.

    Serial Can This Love Be Translated? akan rilis di Netflix pada 16 Januari.

  • Kantor Purbaya Digeruduk Rombongan Pengusaha, Ada Apa?

    Kantor Purbaya Digeruduk Rombongan Pengusaha, Ada Apa?

    Jakarta –

    Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kedatangannya untuk mengadukan hambatan bisnis yang dialami di sektor furniture dan elektronik.

    Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, mengatakan surplus perdagangan furniture Indonesia semakin mengecil karena ada impor yang masuk ke domestik. Oleh karena itu, dibahas mengenai deregulasi atau insentif yang bisa diberikan.

    “Industri ini (furniture) tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik. Nah jadi di sini kita tadi mendiskusikan kira-kira deregulasi atau insentif apa yang bisa dilakukan,” kata Anin saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

    Selain itu, adanya tekanan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) sebesar 32%. Sebagaimana diketahui, pasar AS menyerap sekitar 54% dari total ekspor mebel dan kerajinan Indonesia.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, mengharapkan pemberian insentif dari pemerintah berupa bunga pinjaman dan pendanaan yang lebih murah.

    “Kami dari industri mebel dan kerajinan mengharap dukungan dari pemerintah. Salah satu yang paling signifikan adalah penurunan bunga atau fasilitas khusus, di mana akses terhadap modal murahnya dapat,” ucap Sobur.

    Guna menghindari dampak tarif AS, pengusaha furniture secara aktif melakukan diversifikasi pasar ke wilayah lain seperti Uni Eropa dan Kanada.

    “Diversifikasi pasar kan memang harus dilakukan, baik itu tradisional maupun non tradisional. Dengan adanya perjanjian-perjanjian dagang, ini benar-benar bisa diutilisasi,” tutur Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Shinta Kamdani.

    Pada sektor elektronik, Shinta mengatakan pasar ekspornya lebih terbatas ketimbang furniture. Beberapa pengusaha sudah masuk ke semikonduktor, namun kendala yang muncul adalah sumber daya manusia (SDM).

    “Itu tadi juga dibicarakan mengenai kemungkinan kerja sama, membawa teknologi juga, bagaimana pelatihannya kalau investasinya mau masuk, kita mau kembangkan, kan kita perlu tenaga kerjanya. Jadi itu juga menjadi perhatian dan insentif-insentif apa yang bisa diberikan untuk pengembangan teknologi ini,” imbuhnya.

    (aid/fdl)

  • Pemerintah Ingin AI Berdikari, Namun Dukungan dari APBN Belum Terlihat

    Pemerintah Ingin AI Berdikari, Namun Dukungan dari APBN Belum Terlihat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong pengembangan sovereign artificial intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial yang berdikari. 

    Konsep sovereign AI merujuk pada kemampuan suatu negara untuk menciptakan, mengelola, dan mengamankan teknologi AI dengan sumber daya sendiri, mulai dari infrastruktur data hingga talenta manusia.

    Upaya tersebut salah satunya ditempuh melalui program unggulan AI Talent Factory yang digadang-gadang menjadi langkah strategis pemerintah dalam mencetak 12 juta talenta digital. 

    Namun, untuk mencapai sovereign AI secara utuh, Indonesia dinilai masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain, terutama dari sisi dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar menilai hingga kini belum terlihat alokasi anggaran negara yang signifikan untuk pengembangan AI.

    “India misalnya memperkuat software AI melalui India AI Mission. Ini inisiatif yang mencapai US$,25 miliar. Kalau kita lihat APBN 2026, belum nampak ini angka sampai US$1 miliar untuk pengembangan AI,” kata Wahyudi dalam Diskusi Publik “Menjelajahi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional, Pijakan untuk Berdikari?” di Kantor Bisnis Indonesia, Kamis (18/12/2025).

    Kondisi tersebut, menurut Wahyudi, memunculkan tanda tanya mengenai tingkat keseriusan pemerintah dalam mewujudkan sovereign AI. 

    Dia menyebut sejumlah negara telah melangkah lebih jauh dengan membangun kolaborasi strategis lintas perusahaan untuk mengembangkan model AI lokal atau sovereign foundation model.

    Dia mencontohkan Uni Emirat Arab, Prancis, dan Korea Selatan yang telah menunjuk atau memfasilitasi kerja sama antarperusahaan untuk pengembangan model AI nasional. 

    Arab Saudi bahkan memanfaatkan sovereign fund untuk mendorong inisiatif serupa. Sementara itu, Kanada dan Inggris telah membentuk unit khusus di tingkat pemerintahan yang secara spesifik menangani pengembangan sovereign AI.

    Menurutnya, pembentukan unit semacam Sovereign AI Unit di Inggris menunjukkan pengembangan AI berkaitan erat dengan kepentingan strategis, termasuk keamanan nasional. Oleh karena itu, negara-negara tersebut secara aktif mendorong kemandirian AI melalui kebijakan, kelembagaan, dan pendanaan yang jelas.

    Lebih lanjut, Wahyudi menekankan pencapaian sovereign AI sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyiapkan berbagai prasyarat utama. 

    Prasyarat tersebut mencakup ketersediaan infrastruktur data, penguatan talenta, hingga standar kompetensi yang jelas agar tenaga kerja benar-benar siap terlibat dalam pengembangan AI tingkat lanjut. Dia menyoroti peluncuran AI Talent Factory oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah dilakukan beberapa bulan lalu. Namun, menurutnya, capaian konkret dari program tersebut masih belum tergambarkan secara jelas.

    “Tapi kita kan belum mengetahui secara jelas ya, AI Talent Factory ini, talent yang diciptakan itu sampai pada level, apakah dia sebatas bisa melakukan prompt dengan baik, ataupun dia sampai level mana gitu kan,” katanya.

    Dia mempertanyakan apakah talenta yang dihasilkan sudah mencapai tingkat hands-on dalam pemodelan, atau bahkan telah didorong untuk melakukan riset dan pengembangan model AI secara mandiri. 

    Menurutnya, hal tersebut sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyiapkan prasyarat pendukung secara menyeluruh. Wahyudi menegaskan, tantangan sovereign AI tidak hanya soal talenta, tetapi juga mencakup sejauh mana pemerintah menyalurkan dukungan terhadap infrastruktur digital, pengembangan tenaga kerja, riset dan inovasi, kerangka regulasi dan etika, stimulasi industri AI, hingga kerja sama internasional.

    Pengembangan AI di Berdikari di Jepang …..

  • Kabar Bahagia, Gisela Cindy Resmi Dilamar Kekasih di Tengah Salju!

    Kabar Bahagia, Gisela Cindy Resmi Dilamar Kekasih di Tengah Salju!

    JAKARTA – Kabar bahagia datang dari mantan aktris cilik, Gisela Cindy. Lama tak terdengar kabarnya setelah menetap di Kanada, adik dari Gracia Indri ini secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya telah resmi dilamar oleh sang kekasih.

    Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @giselacindy12, ia membagikan sebuah foto yang sangat romantis. Dalam potret berlatar pemandangan musim dingin yang dipenuhi salju, tampak sang kekasih berlutut di hadapannya sambil menyodorkan sebuah kotak cincin. Gisela sendiri terlihat begitu terharu, menutupi mulutnya dengan tangan seolah tak percaya.

    Namun, yang lebih menyentuh adalah keterangan foto yang ia tulis. Gisela mengungkapkan sebuah perjalanan emosional tentang bagaimana ia menemukan cinta yang tulus setelah lama merasa dirinya sulit untuk dicintai.

    “Mereka terus memberitahuku bahwa mencintaiku itu sulit, hingga hal itu mengendap seperti sebuah kebenaran yang tidak pernah kupertanyakan,” tulis Gisela dalam bahasa Inggris.

    Kehadiran sang kekasih, 372 hari yang lalu, mengubah segalanya. Ia merasa diterima apa adanya tanpa diminta untuk berubah. Menurutnya, sang kekasih memberikannya apa yang selama ini ia butuhkan: untuk didengar, dilihat, dan dimengerti.

    “Kamu mengubah keraguanku menjadi sesuatu yang lebih lembut, sesuatu yang akhirnya terasa seperti rumah dan aman,” lanjutnya.

    Unggahan yang penuh haru ini ternyata juga merupakan sebuah perayaan hari jadi mereka yang sedikit terlambat. “Selamat hari jadi yang terlambat, sayang, ini untuk setiap momen,” tutup Gisela.

    Unggahan ini sontak dibanjiri ucapan selamat dari para sahabat dan warganet yang turut berbahagia. Momen ini menandai sebuah babak baru yang sangat indah dalam kehidupan Gisela Cindy, yang kini telah menemukan pelabuhan hatinya.

  • Penuhi Syarat dari PSSI, John Herdman Terdepan jadi Pelatih Timnas Indonesia

    Penuhi Syarat dari PSSI, John Herdman Terdepan jadi Pelatih Timnas Indonesia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kandidat pelatih baru Timnas Indonesia saat ini mengerucut ke satu nama.

    Nama ini yang kemudian dirumorkan kencang bakal mengisi kursi kosong pelatih Timnas Indonesia.

    Pelatih yang dimaksud adalah John Herdman yang mencuat kencang sebagai kandidat.

    Ia bahkan disebut-sebut sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan PSSI untuk mengisi kursi pelatih Skuad Garuda.

    Sebelumnya, dalam konferensi pers di Jakarta, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Endri Erawan, membeberkan sejumlah syarat untuk pelatih baru Timnas Indonesia.

    Salah satu syarat yang diajukan PSSI adalah berpengalaman menukangi tim nasional negara lain, dan pernah meloloskan tim tersebut ke Piala Dunia.

    “Mereka juga harus punya pengalaman bagus di negara (timnas), meloloskan negara (timnas) itu ke Piala Dunia, dan bersedia tinggal di Indonesia lebih lama,” kata Endri Erawan.

    Dan syarat yang diajukan inilah yang membuat nama John Herman yang sangat kencang dirumorkan.

    Sebelumnya, dari rekam jejak dan pretasi saat melatih adalah dengan membawa Kanada menjadi peserta di Piala Dunia Qatar tahun 2022 lalu.

    Selama berlaga di ajang Piala Dunia 2022 ini, capaiannya bisa dikatakan biasa-biasa saja.

    Kanada tak mampu meraih satu poin pun saat bersua dengan Belgia, Kroasia dan Maroko, namun kerja keras John Herdman tak bisa diabaikan begitu saja.

    Meski punya catatan kembali membawa Kanada ke Piala Dunia, ini peluang bisa dikatakan sulit diulang bersama Skuad Garuda.

    Alih-alih untuk bisa membawa Indonesia ke turnamen sekelas Piala Dunia, untuk sekadar bertahan beberapa tahun saja Herdman berpotensi tak bisa.