Xcloud.id

Negara: Kamboja

  • Pasar RI Diprediksi Bakal Banjir Tekstil dari Vietnam hingga Kamboja Akibat Kebijakan Tarif Impor AS – Halaman all

    Pasar RI Diprediksi Bakal Banjir Tekstil dari Vietnam hingga Kamboja Akibat Kebijakan Tarif Impor AS – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sektor padat karya RI seperti pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki diperkirakan akan makin terpuruk akibat kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira mengatakan, sebagian besar brand internasional yang ada di Indonesia memiliki pasar besar di AS.

    Ia menyebut pada 2024 untuk pakaian jadi ekspor ke AS porsinya 61,4 persen dan alas kaki sebesar 33,8 persen. 

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia,” kata Bhima kepada Tribunnews, Kamis (3/4/2025).

    Sementara itu, di dalam negeri, Indonesia akan dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka juga mengincar pasar alternatif.

    Diketahui, China juga dikenai tarif impor resiprokal sebesar 34 persen, Vietnam 46 persen, dan Kamboja 49 persen.

    Bhima mengatakan, di tengah potensi banjirnya tekstil dari ketiga negara tersebut, ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang belum kunjung direvisi.

    Permendag 8/2024 telah lama dituding sebagai biang kerok naiknya angka impor TPT.

    “Permendag 8/2024 belum juga direvisi. Jadi ekspor sulit, impor akan menekan pemain tekstil pakaian jadi di domestik. Ini harus diubah regulasinya secepatnya,” ucap Bhima.

    Menurut Bhima, sekarang solusinya Indonesia harus ikut mengejar peluang merelokasi pabrik.

    Tidak cukup hanya bersaing dari selisih tarif resiprokal kalau Indonesia lebih rendah dari Vietnam dan Kamboja.

    “Kuncinya di regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, dan tidak ada RUU yang buat gaduh. RUU Polri dan RUU KUHAP ditunda dulu,” kata Bhima.

    “Kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk pasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia,” lanjutnya.

    Menurut Bhima, faktor-faktor tersebut jauh lebih penting karena Indonesia sudah tidak bisa mengguyur insentif fiskal berlebihan dengan adanya Global Minimum Tax.

    Kalau sebelumnya bisa menarik investor dengan tax holiday dan tax allowances, sekarang saatnya memperbaiki daya saing yang fundamental.

    “Bank Indonesia masih punya ruang untuk operasi moneter saat cadangan devisa gemuk. BI bahkan bisa turunkan suku bunga acuan 50 bps untuk stimulus sektor riil yang terdampak perang dagang,” ucap Bhima.

    Sebagai informasi, penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS akan berdampak secara langsung.

    Tarif tersebut akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan.

    Contohnya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan.

    Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi.

    Sehingga akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, dan produk pertanian. Dampaknya adalah melambatnya produksi dan lapangan pekerjaan.

    Diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tariff reciprocal tersebut, sebesar 32 persen, sementara China (34 persen), EU (20 persen), Vietnam (46 persen), India (26 persen), Jepang (24 persen), Thailand (36 persen), Malaysia (24 persen), Filipina (17 persen), dan Singapura (10 persen).

    Tariff yang diberlakukan untuk Indonesia lebih tinggi dari negara Asia lain seperti Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Jepang.  

  • Strategi Indonesia Hadapi Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat – Page 3

    Strategi Indonesia Hadapi Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif baru yang luas dan mencakup banyak negara. Dalam pernyataannya, Trump menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan kesuksesan ekonomi Amerika Serikat. Tarif-tarif ini diberlakukan melalui perintah eksekutif dan diperkirakan akan berdampak besar pada ekonomi global.

    Melansir BBC, Kamis (3/4/2025), pemerintah AS merilis daftar sekitar 100 negara yang akan dikenai tarif baru, dengan skema tarif yang berbeda tergantung pada hubungan dagang masing-masing negara dengan AS.

    Tarif Dasar 10%

    Menurut seorang pejabat senior Gedung Putih dalam panggilan telepon sebelum pengumuman resmi, AS akan menerapkan tarif dasar sebesar 10% terhadap semua negara, yang mulai berlaku pada 5 April. Beberapa negara hanya akan dikenakan tarif ini tanpa tambahan sanksi lainnya. Negara-negara tersebut antara lain Inggris Raya, Singapura, Brasil, Australia, Selandia Baru, Turki, Kolombia, Argentina, El Salvador, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

    Tarif Khusus untuk Pelanggar Terburuk

    Selain tarif dasar, AS juga akan mengenakan tarif lebih tinggi terhadap sekitar 60 negara yang dianggap sebagai “pelanggar terburuk”. Negara-negara ini dinilai telah mengenakan tarif tinggi terhadap barang-barang AS, memberlakukan hambatan perdagangan non-tarif, atau melakukan tindakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi AS.

    Tarif tambahan ini akan mulai berlaku pada 9 April, dengan rincian sebagai berikut:

    Uni Eropa: 20%
    Tiongkok: 54%
    Vietnam: 46%
    Thailand: 36%
    Jepang: 24%
    Kamboja: 49%
    Afrika Selatan: 30%
    Taiwan: 32%

  • Istana Klaim Telah Antisipasi Efek Kebijakan Tarif 32% Donald Trump

    Istana Klaim Telah Antisipasi Efek Kebijakan Tarif 32% Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkap bahwa pemerintah telah menyiapkan antisipasi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap Indonesia.

    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II KSP, Edy Priyono mengemukakan bahwa kebijakan Trump tersebut sudah diprediksi sebelumnya.

    “Karena kebijakan Trump itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dalam hitungan hari. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa arahnya akan ke sana. Yang kita baru tahu itu kan tarifnya. Resiprokal kita 64%, setelah didiskon jadi separuhnya, 32%,” ujar Edy dalam Rapat Koordinasi HBKN Idulfitri 1446 H pada Kamis, (3/4/2025).

    Kendati demikian, Edy belum bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan Trump tersebut. 

    Dia mengatakan bahwa Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto sudah memberikan arahan untuk menganalisis dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia.

    “Kami tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Bapak Presiden [Prabowo Subianto] atau tidak. Karena di level kami di Pejabat Eselon 1 itu kami hanya bisa mengonfirmasi, ada arahan dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan [AM Putranto] untuk kemudian melakukan analisa dampaknya, dan kami sudah lakukan,” tuturnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, tarif dari AS itu diberlakukan secara merata ke berbagai negara, tidak hanya Indonesia, maka secara teori, permintaan atau demand dari AS akan turun.

    “Turunnya seberapa ya kita masih belum tahu. Tetapi kita harapkan karena tidak mengubah secara relatif daya saing terhadap negara lain. Karena negara lain juga kena dengan rate yang tidak sama,” katanya.

    Selain itu, menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguntungkan bagi kinerja ekspor, meskipun akan membebani para importir.

    “Yang tidak boleh kita lupakan adalah currency rate kita. Sekarang kan rupiah melemah terhadap dolar AS. Kalau dari sisi ekspor itu merupakan kesempatan, karena barang ekspor jadi lebih murah. Meskipun kemudian pelemahan rupiah itu akan membuat barang impor mahal,” katanya.

    Alhasil, Edy berharap dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia tidak terlalu besar. Dia juga menekankan bahwa upaya mitigasi dan antisipasi sudah dilakukan sejak dini. 

    “Kalau kita tentu saja berusaha untuk melakukan yang terbaik. Termasuk kemungkinan untuk melakukan lobi dan sebagainya itu sebagai sesuatu yang wajar,” pungkasnya.

    Kebijakan Trump 

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut untuk mengurangi defisit.

    China mendapat tarif baru 34%, sementara Uni Eropa 20%. Pengenaan tarif resiprokal itu sebagai tanggapan atas bea masuk yang dikenakan pada barang-barang AS.

    Adapun, Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi, yakni 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam dengan 46%. Sri Lanka mendapat tarif resiprokal 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, dan Taiwan 32%. Sementara itu, Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32%. 

    Tarif tersebut akan mulai berlaku mulai 9 April 2025 dan akan diterapkan kepada 60 negara secara keseluruhan. Kanada dan Meksiko, dua mitra dagang terbesar AS, sudah menghadapi tarif 25% untuk banyak barang yang masuk ke AS.

  • Konsisten Terapkan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan, BRI Raih 2 Penghargaan Internasional dari The Asset Triple A

    Konsisten Terapkan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan, BRI Raih 2 Penghargaan Internasional dari The Asset Triple A

    Hong Kong: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mencatatkan prestasi gemilang di kancah internasional dengan meraih penghargaan bergengsi dalam The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2025 yang digelar di Hong Kong, Rabu, 19 Maret 2025. Penghargaan ini menegaskan komitmen BRI dalam mendorong keuangan berkelanjutan, serta memperkuat peran Indonesia dalam agenda keberlanjutan di sektor keuangan regional.
     
    Dalam ajang tersebut, BRI dianugerahi Best Issuer for Sustainable Finance, sebuah penghargaan yang diberikan kepada institusi yang dinilai paling aktif dan berkomitmen dalam menerbitkan instrumen keuangan berkelanjutan. Pengakuan ini makin memperkuat posisi BRI sebagai salah satu pemain utama dalam keuangan berkelanjutan di Indonesia dan kawasan.
     
    Selain itu, BRI juga meraih penghargaan Best Social Loan atas keberhasilannya mendapatkan pinjaman sosial dari konsorsium bank internasional dengan total USD800 juta yang merupakan bagian dari upaya penghimpunan dana sebesar USD1 miliar. Dana dari pinjaman sosial ini akan dialokasikan untuk mendukung berbagai proyek yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata komitmen BRI dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis perusahaan.
     
    “Praktik keuangan berkelanjutan bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan yang harus diwujudkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BRI untuk terus berinovasi dalam menciptakan solusi pembiayaan yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Agustya Hendy. 
     
     

     
    Capaian penghargaan ini sejalan dengan komitmen BRI yang secara konsisten menghadirkan produk dan layanan perbankan berkelanjutan, termasuk Green Bond, Sustainability-Linked Loans, serta berbagai instrumen pendanaan dan pembiayaan berkelanjutan lainnya.
     
    Hingga tahun 2024, BRI telah mencatat penerbitan Green Bond sebesar Rp13,5 triliun yang disalurkan pada proyek-proyek hijau maupun sosial. Tidak hanya itu, BRI juga menerbitkan Social Loan senilai USD800 juta, yang disalurkan pada proyek-proyek sosial.
     
    Dari sisi pembiayaan, hingga tahun 2024, BRI telah menyalurkan pembiayaan kepada kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL)/Green Loan sebesar Rp86,6 triliun. Sementara itu, penyaluran Social Loan mencapai Rp698,7 triliun, yang difokuskan untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
     
    The Asset adalah lembaga riset serta penerbit berita bisnis dan industri keuangan di Asia yang berdiri sejak 1999 dan berbasis di Hong Kong. Sementara itu, The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2025, menjadi penghargaan yang diberikan kepada institusi keuangan dan perusahaan yang menunjukkan keunggulan dalam kinerja serta komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan.
     
    Penghargaan ini mencakup berbagai negara dan wilayah, termasuk Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam. Selain itu, terdapat kategori Best Deals Only yang mencakup negara-negara seperti Kamboja, Laos, Mongolia, Myanmar, dan Sri Lanka.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Fakta-Fakta soal Tarif Trump: Alasan RI Kena 32% hingga Sektor Terdampak

    Fakta-Fakta soal Tarif Trump: Alasan RI Kena 32% hingga Sektor Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengumumkan tarif timbal balik ke ratusan negara mitra dagangnya pada Selasa (2/4/2025) waktu setempat. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak kebijakan tersebut.

    Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Berikut Fakta-Fakta Kebijakan Tarif Trump:

    1. Indonesia Kena Tarif 32%

    Indonesia menjadi salah satu negara yang disoroti Trump. AS menganggap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) kurang adil yang diterapkan pemerintah Indonesia tidak adil.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$250.000 atau lebih,” tulis keterangan resmi Gedung Putih, dikutip Kamis (3/4/2025).

    Akibatnya, Trump memutuskan menetapkan tarif 32% atas barang-barang impor asal Indonesia.

    2. Lebih Rendah dari Vietnam, Lebih Tinggi dari Malaysia

    Untuk di kawasan Asean, tarif yang dikenakan ke Indonesia (32%) lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (24%) dan Filipina (17%).

    Sementara itu, Kamboja (49%) menjadi negara dengan tarif timbal balik tertinggi di kawasan Asean, disusul Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%), dan Thailand (36%). Adapun, Singapura menjadi negara di Asean dengan tarif terendah yang dikenakan oleh AS yaitu 10%.

    3. 10 Negara dengan Tarif Tertinggi

    Dari 60 negara lebih yang dikenai tarif Trump, ada sembilan negara yang dikenakan tarif impor jumbo di kisaran 40% hingga 50%. Berikut 10 negara dengan yang Trump kenakan tarif terbesar:

    Lesotho (50%), Kamboja (49%), Laos (48%), Madagaskar (47%), Vietnam (46%), Sri Lanka (44%), Myanmar (44%), Suriah (41%), Mauritius (40%) dan Irak (39%).

    4. Jadwal pemberlakuan

    Meski sudah resmi diumumkan, kebijakan tarif timbal balik Trump tersebut tidak langsung berlaku. Nantinya, kebijakan tarif baru mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 waktu setempat.

    Sementara itu, tarif dasar 10% ke semua negara akan mulai berlaku pada 5 April 2025 pukul 00.01 waktu setempat.

    “Tarif ini akan tetap berlaku sampai Presiden Trump menentukan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh defisit perdagangan dan perlakuan nontimbal balik yang mendasarinya telah terpenuhi, diselesaikan, atau dikurangi,” tulis keterangan resmi Gedung Putih.

    5. Alasan RI kena tarif 32%

    Saat ini, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS. Kendati demikian, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Oleh sebab itu, kenaikan tarif menjadi 32% untuk barang-barang Indonesia ke AS tentu akan berefek besar ke industri Tanah Air. Apalagi, AS merupakan penyumbang surplus perdagangan terbesar pada 2024 yaitu sebesar US$16,8 miliar.

    Belum lagi hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah juga merupakan hasil manufaktur seperti peralatan listrik, alas kaki, hingga tekstil—bukan komoditas mentah.

    Sementara dari sisi AS, Indonesia merupakan penyumbang defisit terbesar ke-15.

    6. Sektor Terdampak

    Pemerintah Indonesia buka suara atas penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat. Pemerintah disebut siap mengirim delegasi untuk menemui pejabat pemerintah AS.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

    Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

    Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

    Sementara itu, mengacu pada dokumen Komoditas Ekspor Utama Indonesia ke Amerika Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode Januari – Maret 2023, tiga komoditas utama yang menyumbang surplus ialah mesin & perlengkapan listrik, pakaian bukan rajutan dan pakaian rajutan.

    Berikut daftar 10 produk yang paling banyak diekspor ke AS periode Januari – Maret 2023:   

    1. Mesin & perlengkapan listrik (HS 85) : US$1.002,8 juta (share 17,21%) 

    2. Pakaian bukan rajutan (HS 62) : US$552,5 juta (share 9,48%) 

    3. Pakaian rajutan (HS 61) : US$519,0 juta (share 8,91%) 

    4. Alas kaki (HS 64) : US$466,5 juta (share 8,01%) 

    5. Minyak hewani/nabati (HS 15) : US$455,2 juta (share 7,81%) 

    6. Karet dan produk karet (HS 40) : US$428,9 juta (share 7,36%) 

    7. Perabotan (HS 94) : US$338,7 juta (share 5,81%) 

    8. Ikan dan krustasea (HS 03) : US$284,0 juta (share 4,87%) 

    9. Olahan daging dan ikan (HS 16) : US$190,6 juta (share 3,27%) 

    10. Barang dari kulit samak (HS 42) : US$181,3 juta (share 3,11%)

  • Trump Teken Kebijakan Tarif Timbal Balik, Sektor IT Terdampak?

    Trump Teken Kebijakan Tarif Timbal Balik, Sektor IT Terdampak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (CORE) menilai kebijakan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat berdampak bagi seluruh sektor, salah satunya sektor teknologi atau IT.

    Direktur eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menuturkan kebijakan ini akan berdampak pada harga barang yang bakal masuk ke Amerika.

    “Artinya produk ekspor Indonesia yang masuk ke pasar Amerika itu ada kecenderungan, ada potensi bahwa pangsa pasarnya di Amerika diambil oleh produk-produk serupa dari Amerika,” kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (3/4/2025).

    Namun, Faisal menyebut kebijakan ini dapat menguntungkan Indonesia. Sebab, dirinya menilai kebijakan ini diperuntukkan untuk China, Kanada, dan Meksiko.

    “Nah, kalau mereka dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, sebetulnya ini merupakan peluang bagi Indonesia karena artinya secara price,” ucapnya

    Pada sektor IT dalam negeri, Faisal berpandangan hambatan masuknya iPhone ke pasar Indonesia bakal menjadi salah satu faktor yang membuat sektor IT ikut terdampak.

    Maka dari itu, Faisal melihat akan ada kecendrungan pasar Indonesia untuk menyerap produk-produk dari negara lain, seperti China.

    “Impor dari negara alternatif seperti China yang produknya juga makin meningkat kualitasnya, sementara harganya jauh lebih rendah dibandingkan produk AS,” ujar Faisal.

    Di sisi lain, Pengamat Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan kebijkan ini bisa menguntungkan sekto IT Indonesia jika dapat memanfaatknya.

    “Tentu produk software aplikasi, game dan lainnya akan terdampak [kebijakan ini],” tuturnya.

    Diberitakan sebelummya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia. Kebijakan itu menjadi serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil.

    Trump mengatakan dirinya akan menerapkan tarif minimum 10% pada semua produk impor yang masuk ke AS dan mengenakan bea masuk tambahan pada sekitar 60 negara yang menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar bagi AS.

    “Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Namun kini giliran kita untuk makmur,” kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat dikutip dari Bloomberg.

    Seperti diketahui, Kanada dan Meksiko sudah menghadapi tarif 25% yang terkait dengan perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Tarif tersebut akan tetap berlaku dan dua mitra dagang terbesar AS tersebut tidak akan terkena rezim tarif baru selama tarif terpisah masih berlaku.

    Pengecualian untuk barang-barang yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara yang ditengahi oleh Trump pada masa jabatan pertamanya akan tetap ada.

    China akan dikenakan tarif sebesar 34%. Sementara Uni Eropa akan dikenakan pungutan 20% dan Vietnam akan dikenakan tarif 46%, menurut dokumen Gedung Putih.

    Negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor Trump yang lebih besar termasuk Jepang sebesar 24%, Korea Selatan sebesar 25%, India sebesar 26%, Kamboja sebesar 49%, dan Taiwan sebesar 32%.

  • Tanggapi Kebijakan Trump, Sekjen HIPMI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Dagang Baru untuk Indonesia

    Tanggapi Kebijakan Trump, Sekjen HIPMI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Dagang Baru untuk Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Anggawira, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), menyerukan kepada pemerintah untuk mempercepat perjanjian dagang dengan negara-negara Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika, dalam rangka diversifikasi pasar ekspor dan pengurangan ketergantungan pada Amerika Serikat.

    Tindakan ini merupakan respons terhadap kebijakan Presiden AS, Donald Trump, yang memberlakukan tarif dasar dan bea masuk baru kepada banyak mitra dagang, termasuk Indonesia yang terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.

    “Percepat perjanjian dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika agar ketergantungan kepada AS berkurang,” ujar Anggawira.

    Ia menyatakan bahwa diversifikasi pasar ekspor dengan mempercepat perjanjian dagang merupakan kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk jangka menengah.

    Ia berpendapat bahwa dalam jangka pendek, pemerintah perlu meyakinkan pelaku pasar dengan komitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar, termasuk melalui intervensi di pasar keuangan dan pemberian stimulus kepada dunia usaha yang terdampak.

    Menurutnya, target perdagangan dapat diperluas dengan mengoptimalkan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Blok perdagangan Asia Pasifik yang dikenal sebagai RCEP melibatkan 15 negara dan mewakili sepertiga dari total perekonomian dunia.

    “Mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian RCEP untuk meningkatkan ekspor ke Asia-Pasifik,” ucap Anggawira dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 3 April 2025.

    Menurutnya, kebijakan Trump yang disebut ‘Hari Pembebasan’ oleh pemimpin negara adidaya itu, perlu direspons dengan cepat dan tepat oleh Pemerintah Indonesia. Ia mengatakan bahwa respons pemerintah yang cepat dan tepat akan berdampak positif bagi pengusaha.

    “Jika tidak ada langkah konkret, ketidakpastian ekonomi bisa semakin dalam dan berdampak negatif,” kata dia.

    Kebijakan tarif Trump dipandang sebagai faktor yang memperparah tekanan ekonomi global sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia usaha. Pada Selasa 2 April 2025, Presiden Trump mengumumkan bahwa akan ada peningkatan tarif perdagangan bagi negara-negara yang selama ini memiliki surplus neraca perdagangan dengan AS.

    Menurut data yang dirilis Gedung Putih, Indonesia termasuk dalam daftar negara yang terkena dampak kenaikan tarif AS, menempati urutan ke-8 dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara akan dikenakan tarif balasan yang besarnya 50 persen dari tarif yang mereka terapkan terhadap AS.

    Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terdampak kebijakan perdagangan AS tersebut. Negara-negara lain seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand juga mengalami kenaikan tarif masing-masing sebesar 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kenapa Indonesia Kena Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump, Investasi China Jadi ‘Biang Kerok’?

    Kenapa Indonesia Kena Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump, Investasi China Jadi ‘Biang Kerok’?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan kebijakan baru terkait tarif impor yang memengaruhi puluhan negara di dunia, termasuk Indonesia, pada Rabu 2 April 2025. Dalam kebijakan ini, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen, menjadikannya salah satu negara dengan beban tarif tertinggi dari kebijakan perdagangan terbaru AS.

    Menurut Gedung Putih, kebijakan tarif ini merupakan bagian dari strategi “Make America Wealthy Again” yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi domestik AS dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi pekerja Amerika.

    “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan. Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” ucap Donald Trump dalam pidatonya di Rose Garden Gedung Putih.

    Mengapa Indonesia Kena Tarif 32 Persen?

    Beberapa faktor utama yang menyebabkan Indonesia masuk dalam daftar negara dengan tarif tinggi antara lain:

    Investasi China di Indonesia

    Menurut Donald Trump, Indonesia telah menerima investasi besar dari China, yang dianggap semakin mengintegrasikan Indonesia ke dalam rantai pasokan China. Ini membuat Indonesia dianggap sebagai bagian dari “ekspansi ekonomi China” yang oleh Trump dipandang merugikan AS.

    Defisit Perdagangan AS-Indonesia

    AS mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia, yang berarti AS mengimpor lebih banyak dari Indonesia dibandingkan yang diekspornya ke negara tersebut. Trump menggunakan data ini sebagai dasar untuk menerapkan tarif timbal balik.

    Kebijakan Proteksionisme Trump

    Sejak kembali ke Gedung Putih, Trump telah menerapkan berbagai kebijakan proteksionisme, termasuk tarif impor pada berbagai sektor, seperti otomotif, baja, dan aluminium. Indonesia terkena dampaknya karena menjadi salah satu pemasok utama bahan-bahan tersebut ke AS.

    Daftar Negara yang Terkena Tarif AS

    Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami kenaikan tarif. Berikut adalah beberapa negara lain yang juga terdampak:

    Kamboja: 49% Vietnam: 46% Sri Lanka: 44% Bangladesh: 37% Thailand: 36% Tiongkok: 34% (ditambah 20% tarif sebelumnya, total 54%) Taiwan: 32% Indonesia: 32% Swiss: 31% Afrika Selatan: 30% Pakistan: 29% India: 26% Korea Selatan: 25% Jepang: 24% Malaysia: 24% UE: 20% Filipina: 17% Singapura: 10% Turki: 10% Brasil: 10% Australia: 10% Dampak Tarif bagi Indonesia

    Penerapan tarif sebesar 32 persen oleh AS akan memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor-sektor berikut:

    Industri Manufaktur dan Ekspor

    Kenaikan tarif membuat produk Indonesia lebih mahal di pasar AS, yang dapat mengurangi daya saingnya. Sektor manufaktur yang bergantung pada ekspor ke AS, seperti tekstil, elektronik, dan otomotif, akan terdampak langsung.

    Potensi PHK dan Penurunan Investasi

    Dengan menurunnya permintaan dari AS, banyak perusahaan bisa mengurangi produksi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di beberapa industri.

    Gangguan Rantai Pasok Global

    Indonesia yang semakin terintegrasi dalam rantai pasokan China dapat menghadapi tekanan lebih besar karena AS juga menargetkan China dengan tarif 34 persen. Hal ini bisa memengaruhi aliran bahan baku dan produk setengah jadi ke Indonesia.

    Kenaikan tarif impor AS terhadap Indonesia hingga 32 persen adalah bagian dari kebijakan proteksionisme Donald Trump untuk memperkuat ekonomi domestik AS. Faktor utama yang menyebabkan Indonesia terkena tarif ini adalah investasi China di Indonesia serta defisit perdagangan AS dengan Indonesia.

    Dampak dari kebijakan ini bisa sangat signifikan bagi industri manufaktur, tenaga kerja, dan rantai pasokan global Indonesia. Oleh karena itu, strategi diversifikasi pasar, negosiasi perdagangan, dan peningkatan industri dalam negeri menjadi langkah penting yang harus segera diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif AS ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Impor Migas Dikecualikan dari Tarif Perang Dagang Trump Terbaru

    Impor Migas Dikecualikan dari Tarif Perang Dagang Trump Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru saja mengumumkan tarif dagang terbaru pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat. Adapun Impor minyak, gas, dan produk olahan dibebaskan dari tarif baru, berdasarkan pernyataan Gedung Putih.

    Melansir Reuters, Kamis (3/4/2025), pengecualian ini akan melegakan industri minyak AS, yang telah menyatakan kekhawatiran bahwa pungutan baru dapat mengganggu arus dan menaikkan biaya untuk segala hal mulai dari minyak mentah Kanada yang melayani kilang Midwest hingga kargo bensin dan solar Eropa ke pesisir timur.

    Trump mengumumkan bahwa ia akan mengenakan tarif dasar 10% pada semua impor ke Amerika Serikat dan bea yang lebih tinggi pada puluhan mitra dagang terbesar AS.

    Namun, proteksi perdagangan tersebut tidak berlaku untuk impor energi. Baik dari Kanada, Meksiko, dan impor energi dari negara lainnya.

    Kanada dan Meksiko adalah dua sumber minyak mentah impor terbesar ke Amerika Serikat, sementara Eropa merupakan sumber bahan bakar impor yang signifikan ke Pantai Timur AS, yang kekurangan kilang minyak.

    Perlu diketahui, dalam sebuah video, Trump menunjukkan sebuah papan berisi deretan negara-negara yang ia kenakan tarif baru. Awalnya ia menyebut China dan Uni Eropa di urutan awal dengan 34% dan 29%.

    Kemudian ia menyebut Vietnam, Taiwan dan Jepang serta India. Setelahnya ia baru menyebut Indonesia, Malaysia dan Kamboja secara bersamaan.

    “Indonesia, Malaysia, Kamboja… Oh coba lihat Kamboja 98%, kita akan membawanya ke 49%. Mereka mengambil keuntungan dari Amerika Serikat,” tambahnya.

    Indonesia sendiri dikenakan tarif dagang 32% oleh Presiden Trump.

    (wia)

  • Industri Tekstil Indonesia Paling Terdampak Kebijakan Tarif Trump

    Industri Tekstil Indonesia Paling Terdampak Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah sektor industri, termasuk industri pakaian jadi dan tekstil di Indonesia paling terdampak kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Presiden Donald Trump diketahui menargetkan beberapa negara, termasuk mitra dagang utamanya, seperti Indonesia terkait penerapan tarif baru ini.

    “Sektor padat karya, seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan makin terpuruk. Sebagian besar brand internasional yang ada di Indonesia punya pasar besar di AS,” kata Direktur Eksekutif Center Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia,” sambungnya.

    Tak hanya itu, dampak buruk lainnya adalah Indonesia akan semakin diserbu produk-produk tekstil impor dari negara lain, seperti China, Vietnam dan Kamboja.

    Pasalnya, negara-negara tersebut akan mengincar pasar alternatif selain AS setelah negeri Paman Sam itu menerapkan kebijakan tarif impor.

    Terlebih, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih belum rampung.

    “Kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif. Permendag Nomor 8 Tahun 2024 belum juga direvisi, jadi ekspor sulit, impor akan menekan pemain tekstil pakaian jadi domestik,” bebernya.

    Bhima melanjutkan, sektor lain yang terdampak dari adanya kebijakan tarif Trump tersebut adalah otomotif dan elektronik.

    Pada periode tahun 2019-2023, pertumbuhan ekspor produk tersebut rata-rata sekitar 11% per tahun. Dengan demikian, pertumbuhan ekspor Indonesia akan menyusut.

    “Dengan tarif resiprokal 32%, sektor otomotif dan elektronik Indonesia diujung tanduk,” papar Bhima.

    Berdasarkan catatan Celios, total ekspor produk otomotif Indonesia ke AS pada tahun 2023, yakni sekitar US$ 280,4 juta atau setara Rp 4,64 triliun (asumsi kurs Rp 16.600).

    “Konsumen AS menanggung tarif dengan harga pembelian kendaraan yang lebih mahal, yang kemudian penjualan kendaraan bermotor turun di AS,” ungkapnya.

    Bhima mengungkapkan, produsen otomotif Indonesia tidak semudah itu untuk bisa shifting ke pasar domestik. Pasalnya, spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda.

    Hal ini dapat mengakibatkan PHK dan penurunan kapasitas produksi akan terjadi di semua industri otomotif di dalam negeri.

    Bhima mengatakan, selain industri otomotif, komponen elektronik buatan dalam negeri juga akan terdampak kebijakan tarif baru Trump ini. Bukan tanpa alasan, produsen elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor memiliki keterkaitan.