Xcloud.id

Negara: Kamboja

  • Ada Relaksasi Pajak, Airlangga Ungkap Poin Negosiasi Tarif AS

    Ada Relaksasi Pajak, Airlangga Ungkap Poin Negosiasi Tarif AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sedang merancang proposal sebagai dasar negosiasi dengan (AS), dengan harapan agar negara tersebut bersedia menurunkan tarif impor sebesar 32% yang dikenakan kepada Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap beberapa poin dalam proposal tersebut, termasuk potensi pemberian relaksasi terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Airlangga juga menjelaskan bahwa dalam proposal yang disiapkan, tidak terdapat rencana penurunan tarif impor untuk produk asal AS.

    Menurutnya, tarif bea masuk yang diterapkan Indonesia saat ini masih tergolong rendah.

    “Impor tarif kita terhadap produk yang diimpor AS relatif rendah, 5%. Bahkan untuk gandum maupun kedelai itu sudah 0,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    “Hal yang lain tentu kita akan lihat terkait PPh dan PPN impor,” sambungnya.

    Airlangga menambahkan bahwa dalam proposal tersebut terdapat poin yang menyoroti rencana peningkatan pembelian produk dari AS.

    Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia yang saat ini mencapai US$ 18 miliar.

    Dengan adanya proposal tersebut, pemerintah berharap AS dapat menurunkan besaran tarif impor terhadap Indonesia.

    “Kita meningkatkan jumlah volume beli, sehingga trade deficit yang US$ 18 miliar itu bisa dikurangkan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia bersama negara-negara Asia Tenggara akan menggelar negosiasi dengan AS, menyusul diberlakukannya kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 2 April 2025 lalu.

    Menurut Airlangga, pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR) guna merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi situasi ini.

    Di tingkat regional, Indonesia juga telah membangun komunikasi dengan sejumlah negara ASEAN yang turut terdampak kebijakan tarif resiprokal dari AS, seperti Malaysia, Singapura, dan Kamboja.

    Lebih lanjut, Airlangga menyebutkan bahwa seluruh menteri perdagangan di ASEAN dijadwalkan akan mengadakan pertemuan pada 10 April 2025 untuk membahas langkah negosiasi bersama dengan AS, sebagai alternatif dari langkah retaliasi.

    Pemerintah optimistis pendekatan diplomatik dan negosiasi terbuka akan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Fokus utama tetap pada penurunan tarif AS yang saat ini dinilai memberatkan ekspor Indonesia.

    Dengan landasan proposal yang kuat, diharapkan tarif AS dapat direvisi agar memberikan ruang yang lebih luas bagi produk Indonesia untuk bersaing di pasar AS.

  • Airlangga Sebut ASEAN Utamakan Negosiasi, Tak Balas Tarif Trump

    Airlangga Sebut ASEAN Utamakan Negosiasi, Tak Balas Tarif Trump

    Jakarta –

    Indonesia tidak akan mengambil langkah balasan atau retaliasi atas pengenaan tarif baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) sebesar 32%. Negosiasi akan dipilih selaras dengan jalur yang ditempuh mayoritas negara-negara ASEAN.

    Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) dan asosiasi pengusaha.

    “ASEAN akan mengutamakan negosiasi jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA (Trade and Investment Framework Agreement),” kata Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Airlangga mengatakan, langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tidak lama setelah pengumuman tarif baru tersebut. Pemerintah Indonesia juga terus menjalin komunikasi intens dengan pemerintah AS, salah satunya melalui US Trade Representative (USTR).

    “Dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden (Prabowo),” ujarnya.

    Ia juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim untuk membahas langkah negara-negara ASEAN menyikapi kebijakan baru ini. Rencananya, menteri perdagangan negara-negara ASEAN mengadakan pertemuan bersama pada 10 April untuk membahas kesepakatan bersama.

    “Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN. Menteri perdagangan, saya juga berkomunikasi selain Malaysia juga dengan PM Singapura dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” kata dia.

    Di sisi lain, Airlangga menilai, pengenaan tarif AS terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dibanding Indonesia. Untuk Indonesia, per 5 April AS mulai menerapkan 10% tarif, lalu mulai 9 April berlaku tambahan resiprokal 32%.

    Salah satu alasan yang membuat Indonesia terkena tarif cukup tinggi ialah karena neraca perdagangan AS mengalami defisit US$ 18 miliar. Harapannya, tawaran kemudahan impor hingga potensi penurunan bea masuk dan berbagai pungutan pajak dapat mendorong hasil negosiasi ke arah positif.

    (shc/ara)

  • Pemerintah Dinilai Sudah Prediksi Perang Dagang Memanas, Bagaimana Strateginya? – Page 3

    Pemerintah Dinilai Sudah Prediksi Perang Dagang Memanas, Bagaimana Strateginya? – Page 3

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada sejumlah negara Asia Tenggara yang terkena tarif impor ke Amerika Serikat lebih tinggi dari Indonesia. Dia turut melihat peluang dari kondisi itu.

    Diketahui, produk asal Indonesia dikenakan tarif 32 persen. Adapun, kisaran tarif bea masuk baru ke Amerika Serikat (AS) bagi negara Asia Tenggara berkisar 10-49 persen.

    “Nah sebetulnya pengenaan terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dari kita yaitu Vietnam, Kamboja, kemudian juga Thailand. Yang lebih rendah dari kita adalah Malaysia, kemudian Filipina, dan Singapura,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Rinciannya, Kamboja dikenakan tarif 49 persen, Laos terkena 48 persen, Vietnam terkena 46 persen, Myanmar terkena 44 persen, dan Thailand terkena 36 persen.

    Sedangkan, negara dengan tarif lebih rendah dari Indonesia diantaranya, Brunei Darussalam dan Malaysia dengan 24 persen, Filipina 17 persen, dan Singapura 10 persen.

     

  • Menko Airlangga Undang 100 Asosiasi Bahas Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    Menko Airlangga Undang 100 Asosiasi Bahas Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia dikenakan 32 persen tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak 2 April 2025. Pengenaan tarif ini sedikit banyak akan berdampak pada Indonesia.

    Sebagai respon dari pengenaan tarif tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang 100 asosiasi untuk menentukan langkah terbaik yang bisa diambil dari kebijakan tarif Trump.

    “Kami melakukan rapat koordinasi dengan lebih dari 100 asosiasi dan kami mendapatkan masukan terkait dari kebijakan tarif yang dikenakan oleh Amerika oleh Presiden Trump,” tutur Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Menurut Airlangga, pengenaan tarif impor Indonesia masih terbilang kecil dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam 46 persen, Thailand 36 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen hingga Myanmar 44 persen.

    Dari pengenaan tarif baru tersebut, ada beberapa sektor utama yang diperkirakan akan terdampak, mulai dari makanan hingga pakaian.

    “Penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena yaitu Food and Apparel, karena itu menjadi andalan ekspor Indonesia,” ungkapnya.

    Selain itu, dari data Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, produk sepatu buatan Indonesia juga mendominasi ekspor ke Negeri Paman Sam.

    Meski begitu, kompetitor utama ekspor sepatu ke AS juga mendapatkan tarif lebih tinggi dari Indonesia, seperti China 34 persen dan Bangladesh 37 persen. 

    “Kami dengar kompetitor kita di sektor ini, China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, bea masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan dan shifting product, itu juga kita perhatikan,” terang Airlangga.

    Dengan Amerika sebagai negara tujuan ekspor yang besar bagi Indonesia, langkah komunikasi menyoal tarif Trump sudah mulai dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    “Dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo,” kata Airlangga.

  • RI Kena Tarif Trump 32%, Pengelola Kawasan Industri Harap Insentif Tetap Lanjut

    RI Kena Tarif Trump 32%, Pengelola Kawasan Industri Harap Insentif Tetap Lanjut

    Jakarta –

    Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) ikut bersuara tentang kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menerapkan tarif balasan atau resiprokal ke sejumlah negara. Trump mengenakan tarif 32% terhadap Indonesia.

    Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah agar tetap terus meningkatkan daya saing industri nasional melalui kebijakan industri yang saat ini sedang dibangun. Hal ini termasuk salah satunya dengan komitmen pemberian insentif.

    “HKI juga berharap agar komitmen insentif dan kebijakan industri yang saat ini sudah digulirkan oleh pemerintah agar dapat terus dipertahankan dan bahkan dikembangkan terus agar iklim investasi terus tumbuh,” ujar Sanny dalam keterangan tertulis, Senin (7/5/2025).

    Sanny menambahkan, para pengelola kawasan industri telah siap menyediakan tempat pemusatan kegiatan bagi investor di sektor industri manufaktur, baik baru maupun relokasi dengan berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung industri.

    Dengan penempatan industri di dalam kawasan industri, harapannya dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, kepastian hukum, serta sustainability dalam mencapai daya saing industri untuk menghadapi tantangan yang sangat dinamis.

    Sebagai informasi, Trump telah mengumumkan kebijakan tarif impor baru menyasar berbagai negara asing yang dianggap memiliki surplus perdagangan terhadap AS. Ada 100 mitra dagang yang terdampak, beberapa negara dengan tarif cukup besar ada China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Dalam laporan dari situs resmi Gedung Putih, whitehouse.gov, terdapat dua alasan utama Indonesia kena penyesuaian tarif 32%. Pertama, Trump mengenakan tarif balasan ke Indonesia karena ada kaitannya dengan tarif yang dikenakan terhadap produk etanol asal AS sebesar 30%. Menurut Trump, tarif itu lebih besar dari yang diterapkan AS untuk produk serupa ke Indonesia yakni 2,5%.

    Kedua, Trump mengatakan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterapkan oleh Indonesia di berbagai sektor, seperti perizinan impor hingga kebijakan pemerintah Indonesia yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam menyimpan pendapatan ekspor dalam bentuk dolar AS di rekening dalam negeri.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini, akan mewajibkan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250.000 atau lebih,” ujar Trump, dikutip dari situs resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025).

    (shc/ara)

  • Indonesia Dorong Pembaruan TIFA dengan AS Imbas Tarif Trump

    Indonesia Dorong Pembaruan TIFA dengan AS Imbas Tarif Trump

    Jakarta, Beritasatu.com –  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah Indonesia akan mendorong pembaruan Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) dengan Amerika Serikat (AS) untuk hadapi tarif baru Presiden Donald Trump. Menurutnya, mekanisme TIFA yang telah berlaku sejak 1996 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ekonomi global saat ini.

    Airlangga menyebut bahwa hasil negosiasi antara Indonesia dan AS nantinya akan dimasukkan dalam TIFA versi terbaru. Ia juga mencontohkan bahwa langkah serupa telah diambil oleh Malaysia.

    “Indonesia dan Malaysia mendorong pembaruan TIFA. Karena TIFA yang ditandatangani pada 1996 secara bilateral sudah banyak isunya yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (7/4/2025).

    Sebelumnya, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia bersama negara-negara Asia Tenggara akan melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, menyusul kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada 2 April 2025 lalu.

    Untuk menanggapi kebijakan tersebut, Indonesia terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menjalin komunikasi aktif dengan United States Trade Representative (USTR) guna merumuskan langkah strategis yang tepat.

    Di tingkat kawasan, Indonesia juga telah berkomunikasi dengan sejumlah negara ASEAN yang terdampak kebijakan tarif AS, seperti Malaysia, Singapura, dan Kamboja. Airlangga menegaskan bahwa pendekatan ASEAN akan mengutamakan diplomasi dan negosiasi, bukan aksi balasan.

    “ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak akan mengambil langkah retaliasi,” tegasnya.

    Airlangga juga menginformasikan bahwa seluruh Menteri Perdagangan ASEAN dijadwalkan bertemu pada 10 April 2025 untuk membahas strategi negosiasi bersama Amerika Serikat.

    Dalam kunjungan ke Kuala Lumpur pada 3 April 2025, Airlangga bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia I, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. 
    Keesokan harinya, ia juga diterima langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di Putrajaya, didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri (MITI), Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz.

    Airlangga menekankan pentingnya kerja sama antarnegara ASEAN di tengah tantangan global. Ia menyatakan bahwa posisi ASEAN di kawasan Indo-Pasifik sangat strategis dan memiliki potensi besar dalam mendorong penguatan ekonomi regional.

    “Posisi ASEAN di Indo-Pasifik sangat penting. Ini bisa menjadi kekuatan besar untuk memperkuat ekonomi kawasan,” jelas Airlangga dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

    Ia menegaskan bahwa di tengah gejolak ekonomi global, termasuk dampak dari kebijakan tarif Presiden Trump, suara ASEAN harus lebih solid dan lantang dalam memperjuangkan kepentingan bersama.

  • Ini Daftar Negara yang Kena Tarif Impor AS Lebih Besar dari Indonesia – Page 3

    Ini Daftar Negara yang Kena Tarif Impor AS Lebih Besar dari Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada sejumlah negara Asia Tenggara yang terkena tarif impor ke Amerika Serikat lebih tinggi dari Indonesia. Dia turut melihat peluang dari kondisi itu.

    Diketahui, produk asal Indonesia dikenakan tarif 32 persen. Adapun, kisaran tarif bea masuk baru ke Amerika Serikat (AS) bagi negara Asia Tenggara berkisar 10-49 persen.

    “Nah sebetulnya pengenaan terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dari kita yaitu Vietnam, Kamboja, kemudian juga Thailand. Yang lebih rendah dari kita adalah Malaysia, kemudian Filipina, dan Singapura,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Rinciannya, Kamboja dikenakan tarif 49 persen, Laos terkena 48 persen, Vietnam terkena 46 persen, Myanmar terkena 44 persen, dan Thailand terkena 36 persen.

    Sedangkan, negara dengan tarif lebih rendah dari Indonesia diantaranya, Brunei Darussalam dan Malaysia dengan 24 persen, Filipina 17 persen, dan Singapura 10 persen.

    Menko Airlangga menyoroti sektor makanan dan pakaian hingga alas kaki menjadi yang paling terdampak.

    “Penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena yaitu food and apparel karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun (asosiasi) persepatuan juga kami dengar,” katanya.

    Intip Peluang

    Dia menjelaskan, meski ada risiko tekanan, ternyata masih ada peluang yang terbuka. Mengingat lagi, negara saingan Indonesia di sektor tersebut dikenakan tarif lebih besar dari Indonesia.

    “Namun kompetitor kita di sektor ini apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja itu bea masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan, shifting produk itu juga kita perhatikan,” ucap dia.

    “Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga karena marketnya itu besar di Amerika,” tambah Menko Airlangga.

     

  • Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Diminta Bertindak Lewat WTO

    Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Diminta Bertindak Lewat WTO

    Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Diminta Bertindak Lewat WTO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
    Said Abdullah
    mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang menyehatkan perdagangan global imbas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS)
    Donald Trump
    yang menerapkan
    tarif impor
    baru.
    Said menyebutkan, kebijakan itu bisa diambil pemerintah melalui World Trade Organization (WTO) agar perdagangan global lebih adil dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.
    “Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan. Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO,” kata Said dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).
    Said mengatakan, pemerintah juga dapat mengambil langkah seperti menjaga produk-produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dan mencari pasar pengganti.
    Khususnya jika produk-produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.
    “Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
    Pemerintah juga diminta memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor untuk memperkuat kebutuhan devisa.
    Kemudian, Said menyarankan pemerintah memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir.
    “Memperluas dan memperdalam skema bilateral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dollar Amerika Serikat,” kata dia.
    Selain itu, pemerintah diminta menyiapkan seperangkat kebijakan kontra siklis pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global dan kondisi perekonomian domestik yang cenderung menurun.
    Kemudian, memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham serta pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional.
     
    “Membangun komunikasi publik yang tepercaya, dialogis, dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat dirujuk oleh para pelaku usaha,” ujar Said.
    Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif terbaru pada 2 April 2025.
    Trump menerapkan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, dan Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.
    Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN bervariasi.
    Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Relaksasi Pajak, Airlangga Ungkap Poin Negosiasi Tarif AS

    Gandeng ASEAN, Indonesia Akan Nego ke AS Turunkan Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia bersama negara-negara ASEAN akan segera memulai negosiasi terkait kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Senin (7/4/2025).

    Airlangga menyampaikan, Indonesia dan negara-negara ASEAN akan kompak menempuh jalur diplomasi, alih-alih mengambil tindakan balasan (retaliasi) terhadap AS, seperti China, Uni Eropa, dan Kanada.

    “ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi,” tegas Airlangga seusai menggelar pertemuan bersama lebih dari 100 asosiasi pengusaha Tanah Air yang terdampak tarif impor baru AS, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar proses negosiasi terkati tarif Trump dapat segera dilakukan setelah pertemuan dengan pengusaha dilakukan.

    “Tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo sejak minggu lalu saat diumumkan oleh Donald Trump. Kemudian sehari sebelumnya, saya bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan sudah berkomunikasi,” kata Airlangga.

    Selain itu, Airlangga menuturkan, Indonesia juga telah menjalin komunikasi bersama pemimpin Singapura, Kamboja dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN.

    Setelahnya, Pemerintah Indonesia bersama pemimpin atau perwakilan perdagangan negara-negara ASEAN akan bertemu pada 10 April untuk membahas lebih lanjut mengenai tarif Trump ini.

    “Pemimpin atau menteri perdagangan (negara-negara ASEAN) akan bertemu, 10 April mungkin kita akan hadir di sana,” ujarnya.

    Airlangga menambahkan, diplomat Indonesia juga telah menjalin komunikasi dengan US Trade Representative (USTR). Dia menuturkan, kini, USTR tengah menunggu proposal konkret dari Indonesia.

    “Vietnam sudah menurunkan semua tarifnya ke 0%. Kemudian Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi. Demikian pula Kamboja dan Thailand. Kita mengambil jalur yang sama. Kita akan mengambil jalur negosiasi. Jadi jalurnya yang kita samakan. Kemudian mekanisme, Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)-nya kita samakan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru untuk semua impor ke AS pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat atau Kamis (3/4/2025) pagi waktu Indonesia, termasuk daftar tarif timbal balik kepada 180 lebih negara dan wilayah.

    Indonesia masuk daftar tersebut dan AS menetapkan tarif timbal balik dari Presiden AS Donald Trump sebesar 32%.

  • Said Didu Sindir: Sekarang Kita Paham kenapa Presiden Tak Mau Berantas Judol

    Said Didu Sindir: Sekarang Kita Paham kenapa Presiden Tak Mau Berantas Judol

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam terhadap penanganan judi online yang dinilainya setengah hati.

    Said Didu menyinggung adanya kemungkinan keterlibatan elite penguasa dalam bisnis haram tersebut.

    “Apabila judi online adalah bisnis bersama antara penguasa lama dan penguasa baru, maka negara ini sedang dibawa ke jurang kehancuran,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (7/4/2025).

    Ia menyoroti lambannya upaya pemberantasan judi online yang hingga kini masih marak meski sudah berkali-kali menjadi sorotan publik.

    “Sekarang kita makin paham kenapa Presiden tidak mau berantas judi online,” sindirnya.

    Sebelumnya, bisnis judi online di Kamboja diduga melibatkan pengusaha dan politisi asal Indonesia. Hal itu kini menjadi sorotan.

    Hal tersebut terungkap dalam investigasi Majalah Tempo. Lalu ceritanya disiarkan melalui siniar Bocor Asus Politik.

    Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat suara. Ia menyentil Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak Presiden @prabowo. Ketegasan Bapak diperlukan disini,” kata Susi dikutip dari unggahannya di X, Minggu (6/4/2025).

    Pemilik Susi Air itu mengungkapkan sudah banyak korban di Indonesia. Ia mengisahkan kawannya.

    “Terlalu banyak korban, teman bakul ikan saya dulu; namanya bu Isah, pekerja keras gelang emasnya penuh tangan kanan kiri, kalungnya satu jari; punya anak laki main judi online,” tuturnya.

    Mulanya, anak dari teman Susi itu menang. Lalu kalah seterusnya.

    “Menang satu dua kali, terus kalah terus-terusan, semua harta ibunya habis,” imbuhnya.