Negara: Kamboja

  • Kementerian P2MI dan Polri Buru Sosok Selly, Penghasut Soleh Darmawan Kerja Hingga Tewas di Kamboja – Halaman all

    Kementerian P2MI dan Polri Buru Sosok Selly, Penghasut Soleh Darmawan Kerja Hingga Tewas di Kamboja – Halaman all

    TRIBUNNEWS, JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Polri kini memburu seorang wanita bernama Selly.

    Selly diduga kuat menghasut Soleh Darmawan untuk bekerja di Kamboja, yang berujung pada kematian tragis Soleh di negara tetangga tersebut.

    “Kementerian P2MI telah berupaya menemui Saudara Selly yang ngajak awal Pak Soleh Darmawan ini dan ternyata pada saat itu tidak di tempat, sedang kita cari beliaunya ini seperti apa untuk mendapatkan informasi yang lebih utuh,” tegas Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian P2MI, Jumat (11/4/2025).

    Kasus tragis ini bermula ketika Soleh terpengaruh Selly, tetangganya, yang mengenalkannya kepada seorang pria bernama Ray untuk bekerja sebagai koki di Thailand.

    Namun, alih-alih terbang ke Thailand untuk menjadi koki, pada 18 Februari 2025 Soleh justru berangkat ke Poipet, Kamboja, dengan menggunakan visa kerja single entry.

    Beberapa hari setelah menginjakkan kaki di negeri Angkor Wat tersebut, Soleh sempat memberikan kabar kepada keluarganya bahwa ia sudah mulai bekerja.

    Akan tetapi, komunikasi antara Soleh dan orang tuanya tak berlangsung lama.

    Pada 2 Maret 2025, sehari sebelum ajal menjemput, keluarga Soleh dikejutkan dengan video call yang mengabarkan kondisi Soleh yang memprihatinkan.

    “2 Maret 2025 keluarga menerima video call dari seseorang yang menyatakan bahwa Soleh ini lagi sekarat, lagi istilahnya lagi mengalami apa namanya lemas dan tidak bisa bicara istilahnya Ray jadi Ray bilang bahwa ini kondisinya gawat darurat. Keesokan harinya Soleh meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, dugaannya ini adalah akibat pendarahan di saluran pencernaan,” ujar Abdul Kadir.

    Pada 3 Maret 2025, Soleh meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit, dengan dugaan awal penyebab kematian adalah pendarahan di saluran pencernaan.

    KBRI menerima pengaduan dari kuasa hukum keluarga atas kematian Soleh di Kamboja dan pada 7 Maret dan segera mengajukan permohonan pemulangan jenazah pada 12 Maret.

    Jenazah Soleh tiba di rumah duka pada 15 Maret dan dimakamkan sehari setelahnya.

    Di tengah duka, narasi dugaan perdagangan organ tubuh yang dipublikasikan oleh pihak keluarga Soleh mencuat di media sosial.

    Namun, Abdul Kadir meluruskan informasi tersebut.

    “Kemudian muncul berita di media sosial yang berasal dari keluarga almarhum yang menjelaskan bahwa seolah-olah almarhum meninggal dunia menjadi korban perdagangan organ tubuh. Kuasa hukum keluarga saudara Agus menyampaikan tidak ditemukan luka jahitan pada jenazah dan keluarga belum membuat laporan resmi ke polisi keluarga mencabut kuasa hukum dari LBH Perisai Putra Bekasi,” ungkap Abdul Kadir.

    Sementara itu, terkait temuan lipatan kulit di area perut dan selangkangan saat pemandian jenazah, Karding menjelaskan bahwa pihak keluarga mengakui bahwa luka tersebut adalah luka lama.

    “Pemeriksaan jenazah saat dimandikan yang disaksikan oleh Lurah Jakasampurna Kanit Polsek Bekasi serta kuasa hukum menunjukkan tidak ada luka baru atau jahitan, hanya lipatan kulit di beberapa bagian yang diterima sebagai luka lama,” katanya.

    Kementerian P2MI melalui balai di Jawa Barat juga telah mengunjungi kediaman keluarga Soleh pada 10 April 2025.

    “Kementerian P2MI melalui balai kita yang ada di Jawa Barat telah mengunjungi keluarga almarhum Soleh Darmawan 10 April kemarin kepada Kementerian Ibu Almarhum berharap dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas jenazah. Saya kira kami harus mendorong ini mengikuti apa permintaan keluarga jadi kita akan bantu proses pengecekan sampai betul-betul keluarga yakin bahwa ini tidak ada masalah atau ada masalah jadi kita bantu disitu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Kementerian P2MI juga menerima informasi mengenai tanggung jawab perusahaan tempat Soleh bekerja di Kamboja yang dikabarkan menanggung biaya repatriasi sebesar $7.800 atau setara dengan Rp 127 juta.

    Perusahaan tersebut juga mengklaim telah memberikan santunan kepada keluarga.

    Namun, pihak keluarga menyatakan belum menerima santunan tersebut secara langsung.

    “Tapi pihak keluarga menyatakan santunan tersebut belum diterima secara langsung, ini harus kami bantu pihak keluarga untuk mengecek hal tersebut. Kementerian menghormati proses pendampingan hukum oleh PH, namun juga mencatat bahwa kuasa hukum sebelumnya telah dicabut keluarga pada 9 April Kementerian melalui BP3N Jawa Barat siap memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan oleh atau diminta oleh keluarga,” imbuhnya.

    Meskipun kuasa hukum sebelumnya telah dicabut, Kementerian P2MI menyatakan siap memberikan bantuan hukum jika keluarga Soleh membutuhkannya.

    “Sekali lagi kalau keluarga minta di autopsi atau di sedikit lebih jauh, kita akan membantu,” tegasnya.

    Kementerian P2MI saat ini berupaya mencari Selly.

    Karding menegaskan bahwa keberadaan Selly sangat krusial untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan Soleh Darmawan berada di Kamboja hingga akhirnya meninggal dunia. (Tribunnews.com/ Grace Sanny Vania)

  • ASEAN Pilih Negosiasi dan Tolak Ajakan China

    ASEAN Pilih Negosiasi dan Tolak Ajakan China

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam pertemuan di Malaysia 10 April 2025, ASEAN memutuskan untuk tak membalas tarif impor Donald Trump, Organisasi kawasan ini akan menempuh jalur negosiasi.

    “Kami menyatakan niat bersama untuk terlibat dalam dialog yang jujur dan konstruktif dengan AS untuk mengatasi masalah terkait perdagangan,” demikian pernyataan resmi organisasi yang beranggotakan 10 negara tersebut.

    Sebelum pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN berdiskusi seputar hal tersebut melalui sambungan telepon. Diskusi ini dihadiri juga oleh Presiden Prabowo.

    Malaysia saat ini menjadi ketua. Anggotanya mencakup Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

    Sebelumnya, pada Kamis 10 April 2025, Pemerintah China mengajak Malaysia dan ASEAN untuk bergabung dengan blok yang membalas tarif Trump. China secara tegas telah menyatakan sikap tersebut.

    Karena Negeri Tirai Bambu ini membalas, Trump menaikan tarif impor produk China menjadi 125%. Lalu negara yang dipimpin Xi Jinping ini menaikkan tarif impor produk AS menjadi 84%.

    Saat ini, sejak 9 April 2025. Trump menunda penerapan tarif yang sudah ditetapkan ke banyak negara tersebut dalam waktunya 30 hari. Namun, penetapan ‘pungutan’ dasar 10% tetap berlaku. Meski demikian, tetap menetapkan tarif impor 125% untuk produk China.

    AS jadi mitra dagang terbesar kedua

    Pada 2024, perdagangan ASEAN dengan AS mencapai $305,98 miliar. AS menjadi mitra dagang terbesar kedua bagi ASEAN. Sedangkan mitra dagang terbesar diisi oleh China.

    Produk terbanyak yang diekspor organisasi regional kawasan ini yaitu perangkat IC. Sedangkan sejumlah produk terbanyak yang diimpor ASEAN dari negara adidaya ini yaitu mesin turbojet.

    Terlepas dari negosiasi bersama organisasi regional ini, Indonesia telah menyiapkan 4 tawaran yang akan diajukan kepada AS. Yaitu, Investment Framework Agreement. Proposal deregulasi Non-Tariff, meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas, dan nsentif fiskal maupun non-fiskal.

    Patut ditunggu hasil negosiasi ASEAN dengan AS. Apakah akan meringankan atau bahkan menghapus tarif Trump? Hasil pertemuan ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • China Tak Gentar Hadapi Ancaman Tarif Tambahan Trump

    China Tak Gentar Hadapi Ancaman Tarif Tambahan Trump

    Jakarta

    Perang dagang antara Amerika Serikat dan China tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, dengan Presiden China Xi Jinping menyerukan Uni Eropa bergabung dengan Beijing menentang “intimidasi” dari AS terkait tarif.

    Beijing mengumumkan tarif sebesar 125% terhadap barang-barang AS pada Jumat (11/04). Jumlah ini naik dari 84% yang diumumkan pada Rabu (09/04) silam.

    Tarif baru China terhadap barang-barang AS ini sama dengan tarif AS saat ini terhadap barang-barang China.

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan bahwa ia masih berharap untuk mendapatkan kesepakatan dengan Beijing, dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu akan “berakhir dengan hasil yang sangat baik bagi kedua negara”.

    Ketika Trump pertama kali mengumumkan skema pajak impornya, China dikenai tarif resiprokal sebesar 34%. Beijing membalas dengan mengenakan tarif sebesar 34% terhadap barang-barang Amerika.

    AS menanggapi dengan menaikkan tarif mereka hingga total 104%, sehingga China menaikkan tarif mereka menjadi 84%. AS merespons lagi, dan sebagaimana keadaannya saat ini, tarif AS terhadap barang-barang China adalah sebesar 125%.

    Namun tarif AS terhadap Beijing dapat meningkat lebih jauh, hingga 145% untuk beberapa produk karena pungutan sebelumnya telah dikenakan pada perusahaan yang memproduksi fentanil.

    Beijing “dengan tegas menentang dan tidak akan pernah menerima praktik hegemonik dan intimidasi seperti itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian kepada wartawan.

    Kementerian Perdagangan China sebelumnya menyebut pungutan tambahan AS tersebut sebagai “kesalahan di atas kesalahan” dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menerima “aksi pemerasan” AS.

    Sementara itu, Presiden AS menuduh China tidak menghormati AS dan “merampok” AS.

    Dengan kedua negara yang saling membalas pengenaan tarif ini, siapa yang akan mengalah terlebih dahulu?

    “Salah jika berpikir bahwa China akan mundur dan menghapus tarif secara sepihak,” kata Alfredo Montufar-Helu, penasihat senior di China Center di lembaga kajian The Conference Board.

    Baca juga:

    “Langkah seperti itu tidak hanya akan membuat China tampak lemah, tetapi juga akan mendorong AS untuk meminta lebih banyak. Kita sekarang telah mencapai jalan buntu yang kemungkinan akan menyebabkan kesengsaraan ekonomi jangka panjang,” tambahnya.

    Sebagian besar tarif ini akan menghantam ekonomi Asia: tarif untuk Tiongkok akan naik menjadi 54%, tarif untuk Vietnam akan melonjak menjadi 46%, tarif untuk Kamboja mencapai 49%, dan tarif untuk Indonesia menyentuh 32%.

    Para ahli khawatir pemerintah, dunia bisnis, dan investor tidak punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri atau bersiap menghadapi ekonomi global yang sangat berbeda.

    Pasar global telah merosot sejak pekan lalu ketika tarif baru yang dikenakan Trump terhadap hampir setiap negara, mulai berlaku.

    Bagaimana China merespons tarif Trump?

    “Tidak ada pemenang dalam perang tarif,” kata Presiden China Xi Jinping setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Jumat (11/04).

    Ia menyerukan China dan Uni Eropa untuk bersama-sama “menentang praktik intimidasi sepihak”, merujuk pada tarif global besar-besaran yang diberlakukan AS.

    Dia juga menganjurkan agar kedua kekuatan internasional tersebut melanjutkan globalisasi ekonomi.

    “Melawan dunia hanya akan menyebabkan isolasi,” tambahnya.

    Getty Images

    China telah merespons putaran pertama tarif Trump dengan mengenakan tarif balasan pada impor tertentu dari AS, kontrol ekspor pada logam langka, dan penyelidikan antimonopoli terhadap perusahaan-perusahaan AS, termasuk Google.

    China juga telah mengumumkan tarif balasan, tetapi tampaknya juga bersiap menghadapi rasa sakit akibat perang dagang dengan AS.

    China telah membiarkan mata uangnya, yuan, melemah, yang membuat ekspor China lebih menarik. Dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan negara telah membeli saham yang dinilai sejumlah ekonom sebagai langkah menstabilkan pasar.

    Namun, pertikaian antara China dan AS tetap menjadi perhatian utama.

    Getty ImagesKaryawan bekerja di produksi topi yang diekspor ke Amerika Serikat di sebuah pabrik di Suqian, provinsi Jiangsu, Tiongkok timur, pada 7 April 2025. Pasar saham Asia anjlok pada Senin yang suram pada 7 April setelah Tiongkok menghantam Amerika Serikat dengan tarifnya yang tinggi, meningkatkan perang dagang yang ditakutkan banyak orang dapat memicu resesi.

    “Apa yang kita lihat adalah permainan siapa yang dapat menanggung lebih banyak rasa sakit. Kita telah berhenti berbicara tentang rasa untung,” kata Mary Lovely, seorang pakar perdagangan AS-China di Peterson Institute di Washington DC, kepada program Newshour BBC.

    Meskipun ekonominya melambat, China mungkin “sangat bersedia menanggung rasa sakit untuk menghindari menyerah pada tindakan yang mereka yakini sebagai agresi AS”, tambahnya.

    Terguncang oleh krisis pasar properti yang berkepanjangan dan meningkatnya pengangguran, masyarakat Tiongkok tidak banyak berbelanja. Pemerintah daerah yang terlilit utang di China juga telah berjuang untuk meningkatkan investasi atau memperluas jaring pengaman sosial.

    “Tarif memperburuk masalah ini,” kata Andrew Collier, Peneliti Senior di Mossavar-Rahmani Center for Business and Government di Harvard Kennedy School.

    Baca juga:

    Jika ekspor China terpukul, pemasukan negara akan kena dampak yang menyakitkan.

    Ekspor telah lama menjadi faktor utama dalam pertumbuhan eksplosif Tiongkok. Ekspor juga menjadi pendorong signifikan, meskipun negara tersebut mencoba untuk mendiversifikasi ekonominya dengan manufaktur teknologi canggih dan konsumsi domestik yang lebih besar.

    Sulit untuk mengatakan kapan tepatnya tarif “akan berdampak tetapi kemungkinan besar segera,” kata Collier, seraya menambahkan bahwa “[Presiden Xi] menghadapi pilihan yang semakin sulit karena ekonomi yang melambat dan sumber daya yang semakin menipis”.

    Bagaimana dampaknya terhadap AS dan negara lain?

    Namun, bukan hanya China yang akan merasakan dampaknya.

    Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS, AS mengimpor barang senilai US$438 miliar dari China pada 2024. Adapun ekspor AS ke China senilai US$143 miliar, sehingga terjadi defisit perdagangan sebesar US$295 miliar.

    Belum jelas bagaimana AS akan menemukan pengganti barang-barang China dalam waktu sesingkat itu.

    Selain pajak atas barang fisik, kedua negara “saling terkait secara ekonomi dalam banyak halada sejumlah besar investasi di kedua belah pihak, banyak perdagangan digital dan aliran data”, kata Deborah Elms, Kepala Kebijakan Perdagangan di Hinrich Foundation di Singapura.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    “Suatu negara hanya dapat mengenakan tarif dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Namun, ada cara lain yang dapat dilakukan kedua negara untuk saling menyerang.”

    “Jadi, mungkin situasinya tidak mungkin menjadi lebih buruk, tetapi ada banyak cara yang dapat dilakukan.”

    Seluruh dunia juga mengamati, untuk melihat ke mana barang-barang impor China yang tidak masuk ke pasar AS akan mengarah.

    Mereka akan berakhir di pasar lain seperti di Asia Tenggara, tambah Elms.

    “Negara-negara ini [berurusan] dengan tarif mereka sendiri dan harus memikirkan di mana lagi kami dapat menjual produk kami?”

    “Jadi kita berada di dunia yang sangat berbeda, dunia yang benar-benar tidak jelas.”

    Bagaimana peluang negosiasi AS-China?

    Dalam sebuah postingan di Truth Social, platform media sosial yang dibuat perusahaan milik Trump, Trump memperingatkan bahwa “semua pembicaraan dengan China mengenai permintaan pertemuan mereka dengan kami [soal tarif] akan dihentikan!”

    Trump mengomentari tindakan balasan China dengan berkata “meskipun saya sudah memperingatkan bahwa negara mana pun yang membalas AS dengan mengenakan tarif tambahan… akan segera dikenai tarif baru yang jauh lebih tinggi”.

    Beijing mengatakan bahwa “menekan atau mengancam China bukanlah cara yang tepat”.

    “Langkah hegemonik AS atas nama ‘timbal balik’ adalah pemenuhan kepentingan egois dengan mengorbankan kepentingan negara lain dan mengutamakan ‘Amerika’ daripada aturan internasional,” kata juru bicara Kedutaan Besar China, Liu Pengyu, dalam sebuah pernyataan.

    Baca juga:

    “Ini adalah langkah khas unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi.”

    Dari Gedung Putih, Trump berbicara soal kemungkinan tarif bersifat permanen dan peluang negosiasi.

    “Kita punya utang US$36 triliun [sekitar Rp608 kuadriliun] karena suatu alasan,” katanya, seraya menambahkan bahwa AS akan berbicara dengan China dan negara-negara lain untuk membuat “kesepakatan yang adil dan kesepakatan yang baik”.

    “Sekarang Amerika yang utama,” kata Trump.

    Apa sebenarnya tujuan Trump?

    Ketika Trump memberlakukan tarif kepada sejumlah negara, dua pertanyaan mengemuka: Apa sebenarnya tujuan akhir Trump? Apakah itu sepadan dengan kehancuran ekonomi global?

    Satu teori mencuat bahwa Trump memiliki rencana dengan beberapa penasihat utamanya yang disebut “kesepakatan Mar-a-Lago”.

    Kesepakatan ini bertujuan memaksa mitra dagang Amerika melemahkan dolar AS di bursa mata uang internasional.

    Langkah ini dinilai dapat membuat ekspor Amerika lebih terjangkau bagi pasar luar negeri sekaligus mengurangi nilai cadangan mata uang AS di China.

    Penasihat ekonomi Trump, Stephen Miran, disebut-sebut mendorong rencana ini. Mirran telah membantah bahwa itu adalah kebijakan pemerintahan Trump.

    Teori ini hanya salah satu kemungkinan penjelasan atas kekacauan pasar saham yang sengaja dipicu Trump yang sangat berisiko menurut banyak ekonom terkemuka. Itu bukanlah satu-satunya.

    Sejak Trump mengejutkan dunia dengan rencana tarifnya, pejabat-pejabat Gedung Putih telah berbicara ke media dengan penjelasan yang terkadang bertentangan.

    Trump disebut menerapkan tarif untuk meningkatkan pendapatan dan melindungi industri Amerika atau sebagai alat negosiasi.

    Tarif itu disebut bersifat permanen atau sementara. Tarif itu disebut akan mendorong kesepakatan individual dengan negara lain atau memaksakan beberapa perjanjian multilateral yang besar.

    Saat Trump meneken tarif pada Rabu (09/04) , ia tampak ingin membuat khalayak dunia terus menduga-duga.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kementerian ESDM serahkan kontrak impor LPG ke badan usaha

    Kementerian ESDM serahkan kontrak impor LPG ke badan usaha

    Urusan komersialnya nanti kan ada di badan usaha. Kami selalu menghormati, baik sebagai badan usaha maupun sebagai negara

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyerahkan persoalan kontrak impor LPG ke badan usaha, terkait rencana peningkatan volume impor LPG dari Amerika Serikat.

    “Urusan komersialnya nanti kan ada di badan usaha. Kami selalu menghormati, baik sebagai badan usaha maupun sebagai negara,” ucap Dadan ketika ditemui setelah penutupan Posko Nasional Lebaran 2025 di BPH Migas Jakarta, Jumat.

    Dadan menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang menjajaki rencana tersebut dengan Amerika Serikat. Hal tersebut meliputi pembahasan kontrak antara badan usaha untuk LPG.

    Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan tidak ada penambahan kuota impor secara keseluruhan. Yang ada, lanjut dia, adalah alih impor dari negara lain ke Amerika Serikat.

    “Tidak nambah yang kuota ke masyarakatnya,” kata Dadan.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah sedang menghitung kemungkinan meningkatkan impor minyak dan LPG dari Amerika Serikat.

    Rencana untuk menggenjot impor minyak dan LPG dari Amerika Serikat bertujuan untuk menyetarakan neraca perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

    Bahlil menyampaikan bahwa Neraca Perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat surplus 14–15 miliar dolar AS atau sekitar Rp237,06 triliun–Rp253,99 triliun (kurs Rp16.933 per dolar AS).

    Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, maka Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bahlil untuk melihat potensi apa saja yang bisa dibeli dari Amerika Serikat.

    Langkah ini merupakan salah satu bentuk negosiasi yang akan ditawarkan ke Amerika Serikat setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32 persen.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen dan Vietnam 46 persen.

    Akan tetapi, pada Rabu (9/4/2025) sore waktu AS, Trump telah mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125 persen.

    Negara yang rencananya dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium dan mobil akan sama.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri P2MI Belum Pastikan Soal Penjualan Ginjal dari Kasus Kematian Soleh Darmawan di Kamboja – Halaman all

    Menteri P2MI Belum Pastikan Soal Penjualan Ginjal dari Kasus Kematian Soleh Darmawan di Kamboja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding merespons soal viralnya kabar duka dari PMI asal Bekasi, Soleh Darmawan (24) yang meninggal dunia di Kamboja.

    Dalam narasi yang beredar di media sosial khususnya, Soleh meninggal karena diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang turut dijual organ tubuhnya, yakni ginjal.

    Terkait hal ini, Karding buka suara, kata dia, belum ada kepastian soal organ tubuh Soleh yang dijual.

    Pasalnya, lipatan kulit di bagian perut Soleh yang juga disaksikan oleh pihak keluarga saat memandikan jenazah, itu merupakan bekas luka lama.

    “Jadi kalau pengamatan kita bersama Polsek setempat, lurah setempat dan sebagainya dan keluarga juga mengakui bahwa lipatan-lipatan atau bekas luka yang ada itu adalah apa namanya? Luka lama maka sebenarnya, ini sementara ya, jangan dijustifikasi, dugaan kita tidak ada penjualan organ,” kata Soleh saat jumpa pers di Kantor KP2MI, Jumat (11/4/2025).

    Hanya saja kata Karding, pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian P2MI bersedia apabila pihak keluarga menginginkan adanya autopsi terhadap Soleh.

    Kata Politikus PKB tersebut, pemerintah akan membantu sejauh apapun yang diinginkan bantuannya oleh pihak keluarga Soleh.

    “Tetapi, sekali lagi kalau keluarga menginginkan itu diselidiki lebih jauh dan lebih dalam, misalnya autopsi untuk memastikan itu, kami akan bantu kami akan bantu, dan kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk itu,” ujar dia.

    Dengan begitu, hingga kini, pemerintah juga belum dapat memastikan soal sebab musabab meninggalnya Soleh di Kamboja.

    Termasuk kata Karding, soal kemungkinan Soleh yang memang sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

    “Jadi sampai betul-betul keluarga meyakini betul masalahnya apakah betul ini adalah pengambilan organ untuk dijual atau memang karena sakit,” kata dia.

    “Jadi kita akan bantu sejauh itu, jadi posisi kementerian sebenarnya hanya ingin mengklarifikasi ke publik, dan akan membantu keluarga korban semaksimum dan semampu kita,” tandas Karding.

    Sebagai informasi, sebelumnya viral kabar seorang pemuda berusia 24 tahun asal Bekasi, Jawa Barat bernama Soleh Darmawan yang tewas usai dua minggu pamit untuk bekerja di luar negeri.

    Berdasarkan narasi yang beredar, sejatinya Soleh ingin bekerja sebagai koki di Thailand, namun, singkat cerita, yang bersangkutan justru disalurkan bekerja di Kamboja.

    Beberapa hari setelah Soleh meninggalkan rumah, pihak keluarga mendapatkan kabar kalau Soleh mengalami sakit dan bahkan kritis.

    Sehari setelahnya, Soleh dinyatakan meninggal dunia dan jenazahnya langsung dipulangkan ke Indonesia.

     

  • Tarif Trump Ditangguhkan, Tapi China Tetap Dikenai 145%

    Tarif Trump Ditangguhkan, Tapi China Tetap Dikenai 145%

    Jakarta – Apa yang Trump umumkan?

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (09/4) tiba-tiba menunda tarif impor selama 90 hari untuk puluhan negara, kecuali Cina, seminggu setelah mengumumkan sanksi besar terhadap sebagian besar dunia karena praktik perdagangan yang dia anggap tidak adil atau tarif resiprokal.

    Trump justru memperkuat sikapnya terhadap Cina, menaikkan tarif terhadap ekonomi terbesar kedua di dunia itu menjadi 125%, dengan alasan “kurangnya rasa hormat” dari Beijing.

    Namun, pada Kamis (10/4), Gedung Putih mengklarifikasi bahwa produsen Cina akan dikenai total 145% tarif atas impor ke AS karena adanya tarif 20% yang telah dikenakan lebih awal tahun ini.

    “Suatu saat nanti, semoga dalam waktu dekat, Cina akan menyadari bahwa masa-masa mereka menipu AS dan negara-negara lain tidak lagi dapat diterima atau berkelanjutan,” tulis Trump di platform Truth Social.

    Namun, Trump kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ia “tidak bisa membayangkan” akan menaikkan tarif Cina lebih lanjut.

    Penundaan tarif diumumkan hanya 13 jam setelah tarif tersebut mulai berlaku, tetapi Trump membantah bahwa ia mundur dari keputusannya, dengan mengatakan kepada wartawan bahwa “Anda harus fleksibel.”

    Setelah penundaan itu, S&P 500 melonjak 9,5%, sementara indeks NASDAQ yang didominasi teknologi naik 12,2%, keduanya mencatat salah satu hari terbaik dalam sejarah. Pasar saham Eropa dan Asia juga mengalami reli saat dibuka pada Kamis (10/4).

    “Kami ingin memberi kesempatan pada negosiasi,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pernyataannya di platform X pada Kamis (10/4).

    Mengapa ada penundaan, sementara Cina tidak?

    Trump berada di bawah tekanan besar dari berbagai pihak untuk menunda tarif setelah beberapa hari gejolak di pasar saham global akibat kekhawatiran dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Tarif juga memicu reaksi negatif di pasar obligasi, tempat pemerintah dan perusahaan AS meminjam uang. Investor menjual obligasi atau menuntut bunga yang lebih tinggi karena kepercayaan terhadap AS menurun. Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun sempat menyentuh 4,362%.

    Pengumuman mengejutkan pekan lalu itu telah banyak dikritik oleh para anggota parlemen, pembuat kebijakan, dan pemimpin bisnis di AS dan luar negeri karena terlalu keras dan menciptakan ketidakpastian bagi rantai pasok global, perusahaan, dan konsumen.

    Reaksi negatif ini diyakini berperan penting dalam mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, mengingat potensi krisis keuangan.

    Namun, pemerintahan Trump menyebut penundaan itu sebagai langkah strategis untuk membawa negara-negara lain ke meja perundingan.

    Gedung Putih menyatakan bahwa sekitar 75 negara telah menghubungi AS sejak tarif baru diumumkan minggu lalu untuk membahas kesepakatan dagang baru.

    Beberapa analis mengatakan bahwa dengan mengecualikan Cina dari penundaan tarif dan justru menaikkan tarif impor Cina, Trump berusaha mengisolasi Beijing yang dianggap sebagai musuh utama dalam perdagangan.

    Negara mana saja yang menghadapi penundaan tarif?

    Trump menunda tarif yang dia sebut sebagai tarif “resiprokal” terhadap 60 mitra dagang AS dan UE, yang minggu lalu berkisar dari 46% untuk Kamboja, 32% untuk Indonesia, dan 20% untuk negara anggota UE.

    Namun, para kritikus berpendapat bahwa tarif tersebut tidak dihitung berdasarkan tarif yang dikenakan negara lain terhadap AS.

    Tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan surplus perdagangan negara tersebut dengan AS oleh pemerintahan Trump.

    Meski ada penundaan, tarif dasar sebesar 10% tetap berlaku untuk semua impor dari negara mana pun.

    Penundaan ini tidak mempengaruhi tarif yang sudah lebih dulu diberlakukan oleh Trump, termasuk untuk baja, aluminium, mobil, dan suku cadang kendaraan.

    Produk energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia secara domestik juga tidak termasuk dalam penundaan ini.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Bagaimana reaksi Cina?

    Cina pada awalnya menunjukkan sikap menantang terhadap kenaikan tarif hingga total 145%, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning menulis, “Kami tidak akan mundur,” di platform media sosial X.

    Mao membagikan video pidato menantang dari pemimpin Cina terdahulu Mao Zedong tahun 1953 saat perang dengan Amerika Serikat di Semenanjung Korea.

    Namun, Kementerian Perdagangan Cina bersikap lebih tenang, menyerukan agar Trump bertemu Beijing “di tengah jalan.”

    Juru bicara kementerian, He Yongqian, mengatakan Cina ingin bernegosiasi “berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan, serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan konsultasi.”

    Kantor berita Bloomberg melaporkan bahwa pimpinan tertinggi Cina mengadakan pertemuan pada Kamis (10/04) untuk merumuskan rencana stimulus tambahan guna mendongkrak perekonomian, yang memang sudah lesu sebelum perang dagang dimulai.

    Apa yang mungkin terjadi selanjutnya?

    Penundaan selama 90 hari ini akan berakhir pada awal Juli, memberi waktu yang sangat terbatas bagi AS dan mitra dagangnya untuk merundingkan kebijakan perdagangan yang lebih sesuai dengan kepentingan Washington.

    Trump sebelumnya dua kali menunda tarif terhadap Kanada dan Meksiko, dan secara teori bisa saja memperpanjang kembali penundaan untuk negara lain.

    Mengenai tarif besar yang kini dihadapi eksportir Cina, Trump mengatakan resolusi dengan Beijing tetap mungkin terjadi.

    “Kesepakatan akan dibuat dengan Cina. Kesepakatan akan dibuat dengan setiap negara lainnya,” katanya, meskipun ia menambahkan bahwa para pemimpin China “tidak tahu bagaimana cara menanganinya.”

    Namun, pejabat AS mengatakan mereka akan memprioritaskan pembicaraan dengan negara seperti Vietnam, Jepang, Korea Selatan, dan negara lain yang menginginkan kesepakatan.

    “Ini akan tercatat dalam sejarah Amerika sebagai hari negosiasi perdagangan terbesar yang pernah kami miliki,” kata penasihat perdagangan senior Trump, Peter Navarro, Rabu malam.

    “Kami berada dalam posisi yang sangat baik untuk 90 hari ke depan,” ujarnya kepada ABC News.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kementerian P2MI Siap Layani dan Lindungi Pekerja Migran

    Kementerian P2MI Siap Layani dan Lindungi Pekerja Migran

    loading…

    Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menyebut Kementerian P2MI siap melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menyebut Kementerian P2MI siap melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia. Dia memastikan Kementerian P2MI akan terus hadir memberikan pelayanan bagi warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia di luar negeri, meskipun statusnya ilegal atau unprosedural.

    “Pelayanan yang KemenP2MI berikan ini sejalan dengan isu ‘pemimpin harus mewujudkan keselamatan rakyat’ yang dibahas Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan pimpinan media massa beberapa waktu lalu,” ujar Christina Aryani di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan tujuh jurnalis nasional di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025). Dialog itu juga menjadi momen Presiden Prabowo menyampaikan berbagai pandangan terkait isu-isu strategis yang sedang berkembang di Indonesia.

    Berkaca pada pernyataan Presiden Prabowo soal keselamatan rakyat, Christina meminta pekerja migran Indonesia mengakses pelayanan dan bantuan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di berbagai negara penempatan, jika mengalami masalah.

    Christina menuturkan, pekerja migran maupun calon pekerja migran juga bisa mengakses call center Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di nomor 0-800-1000 (dalam negeri), +622129244800 (luar negeri), dan laman BP2MI. “Bisa juga melalui WhatsApp di nomor 0811-8080-141, Kantor BP3MI atau P4MI terdekat maupun media sosial kementerian,” katanya.

    Sedangkan masalah yang kerap dihadapi pekerja migran Indonesia di antaranya terkait permasalahan hubungan kerja seperti gaji tidak dibayar, kontrak kerja tidak sesuai dan lain sebagainya. Wamen Christina juga mengingatkan masyarakat tidak tergiur iklan-iklan lowongan kerja dengan gaji besar di negara-negara yang tidak memiliki kerja sama penempatan dengan pemerintah Indonesia seperti Thailand, Myanmar, dan Kamboja.

    “Sosialisasi ini terus disuarakan dalam setiap kunjungan saya ke sekolah-sekolah vokasi. Alasannya negara-negara itu rawan akan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” katanya.

    Christina juga menyayangkan masih banyak warga Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), karena tidak memperoleh informasi yang jelas soal pekerjaan di negara penempatan. Seperti kasus Saleh Darmawan (24), warga Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang internasional.

    Kementerian P2MI, lanjut dia, terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menangani kasus penempatan pekerja migran ilegal di luar negeri. “Harapannya, tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban TPPO dan tentunya sejalan dengan concern Bapak Presiden Prabowo terkait keselamatan rakyat kita di luar negeri,” pungkas Christina.

    (rca)

  • Pengamat ingatkan ketidakpastian berlanjut seiring tensi AS-China

    Pengamat ingatkan ketidakpastian berlanjut seiring tensi AS-China

    Jakarta (ANTARA) – Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada mengingatkan ketidakpastian ekonomi global masih berlanjut seiring terus memanasnya tensi perang tarif impor antara Amerika Serikat (AS) dan China.

    Terbaru, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menaikkan tarif impor AS terhadap China menjadi sebesar 145 persen dari sebelumnya 125 persen.

    “Kami melihat bahwa bukan serta merta risiko ketidakpastian hilang begitu saja karena kebijakan Trump. Jadi, bisa saja sewaktu-waktu berubah,” ujar Reza saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Gayung bersambut, Presiden China Xi Jinping pun merespons sikap Trump dengan akan memimpin konferensi kerja pusat mengenai diplomasi dengan negara negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Kamboja.

    Selain itu, Perdana Menteri China Li Qiang juga meminta adanya perluasan domestik di China demi menjaga daya beli dan konsumsi kembali meningkat.

    “Nantinya, pun dari China bisa jadi sudah mempersiapkan kebijakannya untuk menghadapi hal ini yang bisa saja akan merubah peta perdagangan global ke depannya,” ujar Reza.

    Dari dalam negeri, Reza menyebut pelaku pasar menantikan kebijakan konkret dari Pemerintah Indonesia untuk dapat menjaga perekonomian domestik.

    Menurutnya, kebijakan konkret itu tidak hanya untuk mengantisipasi perang dagang, namun, secara keseluruhan juga dapat menopang makro ekonomi, sehingga target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen year on year (yoy) ke depan tercapai.

    “Pemberantasan korupsi dan ekonomi biaya tinggi, kemudahan berinvestasi, keamanan, maupun kemudahan birokrasi paling tidak dapat membantu tumbuhnya ekonomi Indonesia dan ini yang tentunya akan disambut positif pelaku pasar,” ujar Reza.

    Sementara itu, VP Marketing, Strategy & Planning Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi menjelaskan efek negatif memanasnya AS dengan China, di antaranya potensi berkurangnya permintaan komoditas domestik, seperti batu bara dan nikel seiring penurunan aktivitas produksi di China.

    Selain itu, potensi terjadinya dumping produk dari China ke Indonesia, khususnya tekstil dan elektronik.

    Pada awalnya, Trump menaikkan tarif impor ke China menjadi sebesar 104 persen, yang dibalas oleh Xi Jinping dengan penetapan tarif impor sebesar 84 persen terhadap produk AS.

    Kemudian, pada Rabu (10/4/2025), Trump kembali menaikkan tarif impor dari China menjadi sebesar 125 persen di tengah penundaan tarif resiprokal terhadap berbagai negara.

    Tidak berhenti di situ, pada Kamis (11/4/2025), Trump merevisi tarif impor ke China menjadi 145 persen, yang merupakan batas bawah atau masih berpotensi meningkat ke depan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenlu: Tarif AS jadi momentum ASEAN memperkuat kemandirian regional

    Wamenlu: Tarif AS jadi momentum ASEAN memperkuat kemandirian regional

    Ini adalah momentum yang sangat baik bagi ASEAN untuk menciptakan kemandirian regional yang strategis dalam bidang ekonomi.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menilai bahwa tarif timbal balik atau resiprokal Amerika Serikat (AS) menjadi momentum bagi ASEAN untuk memperkuat kemandirian regional dalam bidang ekonomi.

    “Ini adalah momentum yang sangat baik bagi ASEAN untuk menciptakan kemandirian regional yang strategis dalam bidang ekonomi,” ujar Arif Havas dalam “Public Forum: Regional Response to Trump 2.0” yang digelar oleh CSIS Indonesia, dipantau dari Jakarta, Kamis.

    Havas menyampaikan bahwa kontribusi AS dalam perdagangan global berkisar di angka 14-15,5 persen. Berdasarkan hal tersebut, Havas menyoroti potensi 80 persen aktivitas perdagangan global yang bisa dieksplore di luar AS.

    Selain itu, Havas juga menyoroti nilai perdagangan global AS yang berada di kisaran 400 miliar dolar AS atau sekitar Rp6.811 triliun (kurs Rp17.027,72).

    “Menariknya, perdagangan antar-ASEAN pada 2024 itu mencapai 759 miliar dolar AS (Rp12.924 triliun),” kata Havas.

    Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan antar-negara anggota ASEAN berjalan dengan sangat baik, bahkan melebihi kontribusi yang dimiliki oleh AS di tingkat global.

    Maka dari itu, Havas menilai penting bagi ASEAN memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kemandirian regional.

    “Mungkin, kami perlu meninjau kembali atau setidaknya mengevaluasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN,” ujarnya lagi.

    Havas menyampaikan bahwa ASEAN harus belajar dari Uni Eropa ihwal bagaimana negara-negara barat tersebut meniadakan hambatan perdagangan antarnegara anggota.

    Meskipun pasar internal Uni Eropa jauh lebih maju dibandingkan ASEAN, kata dia, namun ada baiknya bagi ASEAN untuk memiliki mekanisme perdagangan yang serupa dengan Uni Eropa.

    Wabilkhusus, mekanisme untuk mempermudah pergerakan orang, pergerakan barang, dan pergerakan jasa di dalam ASEAN.

    “Ini (memperkuat independensi regional) sangat memungkinkan. Saya meyakini dalam ASEAN sendiri, kita harus melihat peluang-peluang itu dan menemukan jalan untuk memperdalam ini,” kata Havas.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Akan tetapi, pada Rabu (9/4) sore waktu AS, Trump telah mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125 persen.

    Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi itu, hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Jakarta: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengambil langkah tegas soal perdagangan internasional. Kali ini, ia mengumumkan jeda tarif selama 90 hari bagi sebagian besar negara kecuali kepada Tiongkok, yang justru mengalami kenaikan tarif signifikan.
     
    Melansir The Guardian, Kamis, 10 April 2025, kemarin Trump menaikkan tarif impor untuk produk dari Tiongkok dari 34 persen menjadi 125 persen.
     
    Sementara untuk negara lain yang belum menerapkan balasan terhadap tarif dari AS, akan diberikan penangguhan dan hanya dikenakan tarif sebesar 10 persen hingga bulan Juli.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa kenaikan tarif terhadap Tiongkok diambil karena “Saat Amerika Serikat diserang, Presiden Trump akan membalas dengan lebih keras,”
     

    Tarif awal vs tarif baru sementara
    Berikut daftar lengkap tarif yang awalnya diancamkan Trump dan tarif terbaru yang diperbarui per negara:

    Tiongkok: dari 34% menjadi 125%
    Uni Eropa: dari 20% menjadi 10%
    Vietnam: dari 46% menjadi 10%
    Taiwan: dari 32% menjadi 10%
    Jepang: dari 24% menjadi 10%
    India: dari 26% menjadi 10%
    Korea Selatan: dari 25% menjadi 10%
    Thailand: dari 36% menjadi 10%
    Swiss: dari 31% menjadi 10%
    Indonesia: dari 32% menjadi 10%
    Malaysia: dari 24% menjadi 10%
    Kamboja: dari 49% menjadi 10%
    Inggris Raya: tetap 10%
    Afrika Selatan: dari 30% menjadi 10%
    Brasil: tetap 10%
    Bangladesh: dari 37% menjadi 10%
    Singapura: tetap 10%
    Israel: dari 17% menjadi 10%
    Filipina: dari 17% menjadi 10%
    Chile: tetap 10%
    Australia: tetap 10%
    Pakistan: dari 29% menjadi 10%
    Turki: tetap 10%
    Sri Lanka: dari 44% menjadi 10%
    Kolombia: tetap 10%
    Peru: tetap 10%
    Nicaragua: dari 18% menjadi 10%
    Norwegia: dari 15% menjadi 10%
    Kosta Rika: tetap 10%
    Yordania: dari 20% menjadi 10%
    Republik Dominika: tetap 10%
    Uni Emirat Arab: tetap 10%
    Selandia Baru: tetap 10%
    Argentina: tetap 10%
    Ekuador: tetap 10%
    Guatemala: tetap 10%
    Honduras: tetap 10%
    Madagaskar: dari 47% menjadi 10%
    Myanmar: dari 44% menjadi 10%
    Tunisia: dari 28% menjadi 10%
    Kazakhstan: dari 27% menjadi 10%
    Serbia: dari 37% menjadi 10%
    Mesir: tetap 10%
    Arab Saudi: tetap 10%
    El Salvador: tetap 10%
    Pantai Gading: dari 21% menjadi 10%
    Laos: dari 48% menjadi 10%
    Botswana: dari 37% menjadi 10%
    Trinidad dan Tobago: tetap 10%
    Maroko: tetap 10%
    Aljazair: dari 30% menjadi 10%
    Oman: tetap 10%
    Uruguay: tetap 10%
    Bahamas: tetap 10%
    Lesotho: dari 50% menjadi 10%
    Ukraina: tetap 10%
    Bahrain: tetap 10%
    Qatar: tetap 10%
    Mauritius: dari 40% menjadi 10%
    Fiji: dari 32% menjadi 10%
    Islandia: tetap 10%
    Kenya: tetap 10%
    Liechtenstein: dari 37% menjadi 10%
    Guyana: dari 38% menjadi 10%
    Haiti: tetap 10%
    Bosnia dan Herzegovina: dari 35% menjadi 10%
    Nigeria: dari 14% menjadi 10%
    Namibia: dari 21% menjadi 10%
    Brunei: dari 24% menjadi 10%
    Bolivia: tetap 10%
    Panama: tetap 10%
    Venezuela: dari 15% menjadi 10%
    Makedonia Utara: dari 33% menjadi 10%
    Ethiopia: tetap 10%
    Ghana: tetap 10%
    Moldova: dari 31% menjadi 10%
    Angola: dari 32% menjadi 10%
    Republik Demokratik Kongo: dari 11% menjadi 10%
    Jamaika: tetap 10%
    Mozambik: dari 16% menjadi 10%
    Paraguay: tetap 10%
    Zambia: dari 17% menjadi 10%
    Libanon: tetap 10%
    Tanzania: tetap 10%
    Irak: dari 39% menjadi 10%
    Georgia: tetap 10%
    Senegal: tetap 10%
    Azerbaijan: tetap 10%
    Kamerun: dari 11% menjadi 10%
    Uganda: tetap 10%
    Albania: tetap 10%
    Armenia: tetap 10%
    Nepal: tetap 10%
    Sint Maarten: tetap 10%
    Pulau Falkland: dari 41% menjadi 10%
    Gabon: tetap 10%
    Kuwait: tetap 10%
    Togo: tetap 10%
    Suriname: tetap 10%
    Belize: tetap 10%
    Papua Nugini: tetap 10%
    Malawi: dari 17% menjadi 10%
    Liberia: tetap 10%
    British Virgin Islands: tetap 10%
    Afghanistan: tetap 10%
    Zimbabwe: dari 18% menjadi 10%
    Benin: tetap 10%
    Barbados: tetap 10%
    Monako: tetap 10%
    Suriah: dari 41% menjadi 10%
    Uzbekistan: tetap 10%
    Republik Kongo: tetap 10%
    Jibouti: tetap 10%
    French Polynesia: tetap 10%
    Cayman Islands: tetap 10%
    Kosovo: tetap 10%
    Curaçao: tetap 10%
    Vanuatu: dari 22% menjadi 10%
    Rwanda: tetap 10%
    Sierra Leone: tetap 10%
    Mongolia: tetap 10%
    San Marino: tetap 10%
    Antigua and Barbuda: tetap 10%
    Bermuda: tetap 10%
    Eswatini: tetap 10%
    Marshall Islands: tetap 10%
    Saint Pierre and Miquelon: tetap 10%
    Saint Kitts and Nevis: tetap 10%
    Turkmenistan: tetap 10%
    Grenada: tetap 10%
    Sudan: tetap 10%
    Turks and Caicos Islands: tetap 10%
    Aruba: tetap 10%
    Montenegro: tetap 10%
    Saint Helena: tetap 10%
    Kirgistan: tetap 10%
    Yaman: tetap 10%
    Saint Vincent and the Grenadines: tetap 10%
    Niger: tetap 10%
    Saint Lucia: tetap 10%
    Nauru: dari 30% menjadi 10%
    Equatorial Guinea: dari 13% menjadi 10%
    Iran: tetap 10%
    Libya: dari 31% menjadi 10%
    Samoa: tetap 10%
    Guinea: tetap 10%
    Timor Leste: tetap 10%
    Montserrat: tetap 10%
    Chad: dari 13% menjadi 10%
    Mali: tetap 10%
    Maladewa: tetap 10%
    Tajikistan: tetap 10%
    Cabo Verde: tetap 10%
    Burundi: tetap 10%
    Guadalaraja: tetap 10%
    Bhutan: tetap 10%
    Martinique: tetap 10%
    Tonga: tetap 10%
    Mauritania: tetap 10%
    Dominica: tetap 10%
    Micronesia: tetap 10%
    Gambia: tetap 10%
    Guyana Prancis: tetap 10%
    Christmas Island: tetap 10%
    Andora: tetap 10%
    Republik Afrika Tengah: tetap 10%
    Kepulauan Solomon: tetap 10%
    Mayotte: tetap 10%
    Anguilla: tetap 10%
    Cocos (Keeling) Islands: tetap 10%
    Eritrea: tetap 10%
    Cook Islands: tetap 10%
    Sudan Selatan: tetap 10%
    Comoros: tetap 10%
    Kiribati: tetap 10%
    São Tomé and Príncipe: tetap 10%
    Norfolk Island: tetap 10%
    Gibraltar: tetap 10%
    Tuvalu: tetap 10%
    British Indian Ocean Territory: tetap 10%
    Tokelau: tetap 10%
    Guinea-Bissau: tetap 10%
    Svalbard and Jan Mayen: tetap 10%
    Heard and McDonald Islands: tetap 10%
    Réunion: tetap 10%

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)