Xcloud.id

Negara: Kamboja

  • Presiden berpesan kepada Airlangga negosiasi sebaik-baiknya untuk RI

    Presiden berpesan kepada Airlangga negosiasi sebaik-baiknya untuk RI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada tim negosiasi tarif untuk bernegosiasi sebaik-baiknya dengan Amerika Serikat (AS) untuk kepentingan nasional.

    “Pesan (Presiden), negosiasi sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Menko Airlangga bakal memimpin tim negosiasi yang terdiri atas dua menteri lainnya yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berunding mengenai tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Perundingan itu dijadwalkan berlangsung di Washington D. C., AS, pada 16–23 April 2025.

    Airlangga menyebut Menlu Sugiono telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga akan bertolak ke AS, selain untuk ikut berunding dengan Pemerintah AS soal tarif, juga untuk menghadiri Spring Meeting Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington D. C., pada 21–26 April.

    Airlangga bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

    “Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

    Airlangga mengatakan dalam pertemuan daring Senin malam dengan Lutnick dua pihak berdiskusi membahas isu-isu secara global, dan teknisnya bakal dibahas lebih rinci saat delegasi Pemerintah AS dan tim negosiasi dari Pemerintah RI bertemu secara tatap muka di Washington.

    “Kami akan bicara dengan beberapa pihak, termasuk dengan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS) dengan menteri keuangan AS, kemudian juga akan bertemu dengan asosiasi-asosiasi yang like-minded, yang sependapat dengan Indonesia, ada US-ASEAN, ada USINDO, ada berbagai asosiasi bisnis yang ada di Washington,” kata Menko Airlangga saat jumpa pers di Istana Kepresidenan.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • 80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan Regional 15 April 2025

    80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan Regional 15 April 2025

    80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com-
    Sebanyak 80.000
    pekerja migran
    Indonesia (PMI) yang bekerja di
    Kamboja
    merupakan PMI ilegal.
    Mayoritas WNI itu bekerja di sektor judi online dan penipuan atau scamming. Sedangkan judi merupakan bisnis legal di Kamboja.
    Menteri Pelindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan para PMI ilegal tersebut rata-rata berangkat melalui calo atau unprosedural.
    “Ilegal semua (PMI di Kamboja) karena kita nggak punya kerjasama penempatan dengan mereka,” ujar Karding usai memberikan pengarahan kepada Gubernur Jawa Tengah dan bupati di kantor Gubernur Jateng, Selasa (15/4/2024).
    Karding juga menyebut, Kamboja dan Myanmar menjadi tujuan baru bagi pemuda pemudi asal Indonesia yang nekat mengadu nasib di luar negeri lewat jalur ilegal atau non prosedural.
    “Secara nasional paling banyak yang unprosedoral itu paling banyak ke Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Taiwan. Sekarang banyak tren baru ke Kamboja dan Myanmar terutama anak anak terkini yg ditipu infotmasi di sosmed,” beber dia.
    Puluhan ribu PMI yang bekerja di Kamboja, kata Karding, mayoritas bekerja sebagai penipu atau scammer hingga judi online.
    Industri itu merupakan industri terlarang di Indonesia, tapi legal di Kamboja.
    “Macem-macem ada yang operator judi online, di restoran atau scammimg. Tapi rata rata judol dan scammimg,” ungkap dia.
     
    Lebih lanjut Karding membeberkan, banyak korban yang terjerat PMI ilegal adalah anak-anak muda terdidik yang tertipu lewat lowongan fiktif di media sosial.
    P2MI juga mengaku kesulitan untuk memonitor para PMI yang bekerja di Kamboja. Salah satunya kasus PMI asal Bekasi bernama Iwan Sahab yang meninggal dunia diduga dianiaya di Kamboja pada Senin (14/4/2025) kemarin.
    “Sedang kita lacak karena rata rata ketahuan karena tidak prosedural kalau viral baru kita cari,” kata Karding.
    Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalisir penyaluran pekerja migran secara ilegal.
    “Kita harus jemput bola. Jangan ada kasus kemudian baru kita turun. Mulai rekrutmen sudah mulai dilibatkan kepala desa, kemudian pernyataan kepala desa, sampai tataran atas. Kemudian tempatnya,” ucap Luthfi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai-ramai Beli Moge Harley Takut Keburu Naik Harga

    Ramai-ramai Beli Moge Harley Takut Keburu Naik Harga

    Jakarta –

    Para penghobi motor gede mulai berbondong-bondong membeli Harley-Davidson di luar kota Paris. Ternyata ini alasannya.

    Penjualan Harley-Davidson di dealer dealer Villiers-Sur-Marne, luar kota Paris tengah melesat. Sejumlah warga penghobi motor gede di Prancis rupanya berpikir untuk buru-buru membeli moge asal Amerika Serikat tersebut. Ini dilakukan sebab ada kekhawatiran tak lagi bisa membeli moge itu karena harganya melambung akibat perang dagang.

    “Sekarang atau tidak sama sekali,” ungkap Stephane Roger, seorang tukang kayu yang tengah mempertimbangkan membeli Harley itu dilansir Reuters.

    Menurut Stephane, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli moge Harley impiannya. Terlebih usai dirinya mendengar ada ‘Hari Pembebasan’ tarif dari Presiden AS Donald Trump.

    Sepeda motor merupakan salah satu barang-barang Amerika yang akan dikenai tarif Uni Eropa. Setelah Trump menangguhkan tarifnya untuk beberapa negara, Uni Eropa pun melakukan hal serupa. Pungutannya juga ditangguhkan dan mengungkap mereka masih bisa menerapkan tarif tinggi bila negosiasi gagal.

    “Ya, saya rasa ini saatnya untuk membeli Harley,” kata Theo Mottet seorang tentara Prancis berusia 30 tahun yang juga tengah mengincar moge Harley.

    Menurutnya bila nanti tarif berpengaruh terhadap harga, maka tidak mungkin lagi bagi orang biasa untuk membeli Harley.

    Untuk diketahui, Trump menunda tarif impor selama 90 hari untuk puluhan negara, kecuali seminggu setelah mengumumkan sanksi besar terhadap sebagian besar dunia karena praktik perdagangan yang dia anggap tidak adil atau tarif resiprokal.

    Trump menunda tarif terhadap 60 mitra dagang AS dan UE, yang minggu lalu berkisar dari 46% untuk Kamboja, 32% untuk Indonesia, dan 20% untuk negara anggota UE.

    Namun, para kritikus berpendapat bahwa tarif tersebut tidak dihitung berdasarkan tarif yang dikenakan negara lain terhadap AS.

    Tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan surplus perdagangan negara tersebut dengan AS oleh pemerintahan Trump. Meski ada penundaan, tarif dasar sebesar 10% tetap berlaku untuk semua impor dari negara mana pun.

    Penundaan ini tidak mempengaruhi tarif yang sudah lebih dulu diberlakukan oleh Trump, termasuk untuk baja, aluminium, mobil, dan suku cadang kendaraan. Produk energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia secara domestik juga tidak termasuk dalam penundaan ini.

    (dry/din)

  • P4MI Banyuwangi Benarkan Meninggalnya TKI di Kamboja, KBRI Belum Temukan Titik Terang

    P4MI Banyuwangi Benarkan Meninggalnya TKI di Kamboja, KBRI Belum Temukan Titik Terang

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabar tentang kematian Rizal Sampurna, TKI Banyuwangi di Kamboja yang sempat menyebar dibenarkan oleh Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Banyuwangi. Namun, diakui berita tersebut diakui masih sangat minim informasi.

    Kepala P4MI Banyuwangi, Fery Meryanto mengaku telah mendapat kabar meninggalnya Rizal Sampurno sejak 7 April lalu. Kabar didapat dari kantor BP2MI pusat setelah menerima informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.

    Bahkan, sehari berselang Fery juga telah mendapat informasi dari salah satu pegiat PMI dengan informasi serupa, tanpa kejelasan lebih dalam. Bahkan jenazah pria berumur 30 tahun masih belum diketahui dimana keberadaanya.

    “Kami mendapat kabar dari kantor kami di pusat setelah mendapat kabar dari KBRI. Memang benar ada PMI dari Banyuwangi atas nama Rizal Sampurna yang meninggal di Kamboja. Tapi dokumen yang kami terima masih minim hanya pasport. Kami masih menunggu info lengkap dari KBRI,” ujarnya.

    Fery menjelaskan, terkait proses pemulangan jenazah, pihaknya memang sudah dilakukan pengajuan. Namun pihaknya menyebut proses tersebut masih menunggu keputusan dari KBRI.

    Sebab kini KBRI di Kamboja masih melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap pihak yang mempekerjakan Rizal. Pihak bersangkutan tersebut nantinya yang bakal dimintai pertanggungjawaban salah satunya proses pemulangan jenazah.

    “KBRI akan meminta pertanggungjawaban kepada yang mempekerjakan atau perusahaan untuk proses pemulangannya. Ini masih dalam penyelidikan,” tegasnya.

    Fery mengungkapkan, jika kasus yang dialami TKI Banyuwangi bernama Rizal kali ini, terbilang cukup pelik sebab data yang ada masih sangat minim. Karena menurutnya, korba diduga berangkat jadi TKI melalui jalur gelap alias unprosedural.

    “Kasus Rizal ini informasinya masih minim, hal itu yang masih diselidiki oleh KBRI. Statusnya unprosedural. Disana bekerja sebagai apa dan apa sebab meninggalnya, dimana jenazahnya, kami belum bisa pastikan karena belum ada pernyataan pasti dari KBRI,” terangnya.

    Fery menambahkan, kasus PMI Banyuwangi Kamboja bukan kali pertama. Sebelumnya juga sempat ada yang ditangani P4MI, namun saat itu korban tidak meninggal dunia dan hanya dilakukan pemulangan.

    Berdasarkan PMI yang bekerja disana, mereka dipekerjakan sebagai scamer judi online. Mereka berangkat lewat jalur unprosedural dan kepincut gara-gara iming-iming gaji yang cukup tinggi.

    “Karena unprosedural jumlahnya yang berangkat kesana tidak bisa diperkirakan. Selain Kamboja juga ada Thailand dan Myanmar. PMI yang bekerja di tiga negara ini kebanyakan unprosedural. Menurut keterangan mereka disana ya mereka bekerja jadi scammer,” pungkasnya. [alr/aje]

  • 1 Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa? Regional

    1 Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa? Regional

    Tenaga Kerja Indonesia Dilarang Kerja di Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Kenapa?
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menargetkan sebanyak 425.000
    tenaga kerja Indonesia
    dapat terserap di luar negeri pada tahun 2025.
    Karding juga mengungkapkan larangan untuk tenaga kerja Indonesia di tiga negara.  
    Seusai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Solo dan Universitas Sebelas Maret (UNS) di Gedung Tower UNS Solo, Jawa Tengah, pada Senin (14/4/2025), Karding menjelaskan bahwa saat ini terdapat permintaan sebanyak 1,7 juta tenaga kerja dari Indonesia.
    Namun hingga saat ini, baru 297.000 orang yang berhasil dipenuhi.
    “Tahun ini saya menargetkan 425.000 dari 297.000 (tenaga kerja),” ujar Karding.
    Menurutnya, permintaan tenaga kerja Indonesia paling banyak berasal dari Taiwan dan Hongkong.
    Dia juga menambahkan bahwa Arab Saudi menunjukkan minat yang besar, dengan permintaan mencapai 650.000 tenaga kerja.
    “Arab Saudi itu menghubungi saya minta 650.000 orang tenaga kerja untuk dikirim ke Arab Saudi. Tapi harus dibuka dulu MoU-nya,” tambahnya.
    Karding juga mengumumkan larangan bagi warga Indonesia untuk bekerja di tiga negara, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Thailand.
    Larangan ini diambil karena tidak adanya kerja sama antara Indonesia dengan ketiga negara tersebut terkait penempatan tenaga kerja.
    Selain itu, Karding menyoroti adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Thailand.
    “Kita ini sama Kamboja, Myanmar, dan Thailand tidak punya kerja sama penempatan. Kalau tidak punya kerja sama penempatan sebenarnya tidak boleh. Dan apalagi di sana banyak warga kita kena TPPO, makanya saya berinisiatif untuk melarang itu,” tegas Karding.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 100 Negara Tawarkan 1,5 Juta Lowongan Kerja ke RI, Waspada Hal Ini – Page 3

    100 Negara Tawarkan 1,5 Juta Lowongan Kerja ke RI, Waspada Hal Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat ketenagakerjaan, Tadjuddin Noer Effendi, perlindungan terhadap Pekerja migran Indonesia (PMI) perlu diperhatikan secara serius, apalagi Pemerintah Indonesia telah menerima tawaran lowongan kerja untuk 1,7 juta pekerja migran dari 100 negara.

    Menurutnya meskipun di negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sudah terbilang baik, dengan sistem yang mendukung hak-hak pekerja, seperti gaji yang sesuai, jaminan sosial, dan tempat tinggal yang layak.

    Namun, ada pula negara-negara yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Malaysia. Di beberapa kawasan, terutama di sekitar Sarawak, banyak pekerja Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan yang rentan terhadap kondisi kerja yang tidak ideal.

    Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan perlindungan di negara-negara yang belum memiliki sistem perlindungan yang memadai.

    “Jadi, memang kalau di negara-negara yang sudah perlindungan terhadap tenaga kerja migran dari Indonesia itu baik, itu nggak apa-apa, kayak Hongkong juga banyak tenaga kerja kita. Itu kan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia,” kata Tadjuddin kepada Liputan6.com, Senin (14/4/2025).

    Selain itu, Tadjuddin juga menyoroti kekhawatiran terhadap potensi eksploitasi hingga perdagangan manusia yang masih menjadi isu yang perlu diwaspadai.

    Kasus-kasus di negara seperti Kamboja dan Myanmar, yang melibatkan pekerja migran Indonesia, menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa negara-negara tersebut tidak menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia.

    Laporan-laporan mengenai pekerja yang menjadi korban perdagangan manusia atau tindak kekerasan, seperti pencurian organ, menggarisbawahi perlunya kebijakan yang lebih ketat terkait negara-negara yang berisiko.

    Pemerintah Indonesia telah melarang pengiriman tenaga kerja ke negara-negara yang terindikasi terlibat dalam perdagangan manusia atau memiliki risiko eksploitasi tinggi, seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi PMI dari potensi ancaman yang sangat berbahaya.

    “Ya, jadi pemerintah harus memastikan bahwa kalau tenaga kerja kita dikirim ke negara itu bahwa tidak akan terjadi eksploitasi. Seperti yang terjadi di Myanmar, Kamboja, dimana lagi itu kan Thailand, kalau nggak salah. Itu kan memang sudah dilarang pemerintah. Artinya tenaga kerja kita itu dilarang masuk ke sana,” ujarnya.

     

     

     

  • Kematian Pekerja Migran di Kamboja, Menteri P2MI Ungkap 2 Nama yang Tawarkan Pekerjaan Regional 13 April 2025

    Kematian Pekerja Migran di Kamboja, Menteri P2MI Ungkap 2 Nama yang Tawarkan Pekerjaan Regional 13 April 2025

    Kematian Pekerja Migran di Kamboja, Menteri P2MI Ungkap 2 Nama yang Tawarkan Pekerjaan
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Perlindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan dua nama yang diduga menawarkan kerja kepada
    Soleh Darmawan
    ,
    pekerja migran
    yang meninggal di Kamboja pada 3 Maret 2025.
    Kedua orang yang dimaksud politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu adalah Serli dan Ray.
    “Kami akan mendorong keluarga (Soleh) untuk melaporkan dua orang, Serli dan Ray yang mengajak Soleh (kerja di Kamboja), ke kepolisian supaya kena pasal
    TPPO
    (tindak pidana perdagangan orang),” ujar Karding di rumah dinas Bupati Magelang, Minggu (13/4/2025).
    Dia menyatakan, Kementerian P2MI juga membuka opsi membuat laporan kepolisian terkait dugaan TPPO yang menimpa Soleh.
    Saat ini, pihaknya tengah mengkaji aturan yang memperbolehkan Kementerian P2MI melaporkan dugaan TPPO tersebut.
    “Kalau memungkinkan akan kami laporkan. Karena itu tugas kami melakukan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia, baik yang ilegal maupun legal,” cetusnya.
    Karding menyatakan, Soleh berangkat secara ilegal atau non-prosedural.
    “Karena Indonesia dengan Kamboja, Myanmar, dan Thailand tidak punya kesepakatan penempatan pekerja migran,” tandasnya.
    Dia menambahkan bahwa tidak ada penjualan organ tubuh terhadap Soleh, seperti kabar yang beredar di media sosial.
    Dia bilang, lipatan kulit di bagian perut Soleh merupakan bekas luka lama dan bukan bekas jahitan pengambilan organ.
    Kendati demikian, Karding menyatakan, pihaknya akan membantu apabila pihak keluarga menginginkan adanya otopsi terhadap Soleh.
    Soleh Darmawan, warga Kota Bekasi, Jawa Barat, diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang internasional.
    Diana (43), ibu Soleh, menjelaskan bahwa anaknya bekerja di Kamboja berawal dari tawaran sebuah yayasan pencari kerja yang berkantor di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada pertengahan Februari 2025.
    Setelah bertemu pihak yayasan pada 17 Februari 2025, Soleh pun bersepakat untuk bekerja di Thailand dan berangkat satu hari kemudian.
    Setibanya di Thailand, Soleh dan Diana masih berkomunikasi selama empat hari, tetapi tiba-tiba terputus yang membuat Diana mengkhawatirkan nasib putranya.
    Pada 2 Maret 2025, Diana dihubungi seorang pria bernama Kevin yang menyebut Soleh berada di Kamboja dan menunjukkan kondisi Soleh yang terkulai lemas.
    Sehari kemudian, Kevin kembali menghubungi Diana dan mengabarkan bahwa Soleh meninggal dunia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengakuan Dewi Korban Satu Agen dengan Saleh Selamat Pulang dari Kamboja: Aku Jadi Pemuas Nafsu

    Pengakuan Dewi Korban Satu Agen dengan Saleh Selamat Pulang dari Kamboja: Aku Jadi Pemuas Nafsu

    TRIBUNJATENG.COM- Miss Yuni, konten creator yang pernah jadi TKW melakukan telefon dengan seorang korban scamer Kamboja bernama Dewi.

    Dewi ternyata satu agen dengan Saleh Dermawan, korban scamer Kamboja yang diambil ginjal secara hidup-hidup.

    Ia pernah dipenjara di Kamboja.

    Dewi menjadi penipu di Kamboja dan disuruh melayani nafsu agar ia tetp selamat.

    “Aku disuruh melayani leader-leader di sana, agar aku nggak disetrum atau nggak diambil ginjalnya, bu Ani itu terima uang hasil melayaniku ke mereka, aku gini demi nyawaku karena anakku masih kecil,” ujarnya.

    Dewi lalu menceritakan kronologinya.

    Dewi pernah bekerja di Singapura sebagai TKW. Setelah pulang ke Jogja, ia mulai aktif mengunggah lowongan kerja di Facebook.

    Saat itulah seorang wanita bernama Ibu Ani menghubunginya.

    “Saya mau cari kerjaan sebenarnya di Hongkong atau Makau. Nah setelah itu saya kayak bikin iklan. Saya bisa apa, saya udah lama pengalaman.

    Terus habis itu ada Ibu Ani ini yang menawarkan pertama kali kerja di Makau,” ungkap Dewi.

    Ibu Ani rajin telepon, chat, mengirim foto restoran untuk membujuk Dewi agar bekerja di tempat makan yang kemudian diketahui fiktif.

    “Ibu Ani itu sering telepon aku sering chat aku, sering WhatsApp aku. Kayak dia itu baik gitu loh, sering kontakan. Ada 1 bulan itu kita kontak-kontakan.

    Setelah 2 minggu apa 1 minggu itu aku lupa persisnya Ibu Ani itu lagi nawarin, ‘Wih kenapa enggak kerja di restoranku aja. Aku berani kok bayar kamu 12 juta,”ujarnya.

    Tanpa curiga, Dewi akhirnya menerima tiket pesawat yang dikirim Ibu Ani pada 20 April 2024. 

    Dewi diberangkatkan dari Yogyakarta ke Malaysia, transit lalu lanjut, Vietnam. Dewi juga diberi uang saku sebesar Rp 1 juta.

    “Sampai Vietnam itu jam setengah 10 aku dijemput mobil dari Ho Chi Minh Vietnam ke perbatasan Moc Bai. Itu perbatasan Vietnam-Kamboja.

    Nah di Kamboja itu saya chat Bu Ani, ‘Bu kok Kamboja Bu katanya Ibu enggak bawa aku ke Kamboja.’ Aku bilang gitu.

    Bu Ani lalu menenangkan Dewi agar percaya saja.

    Dewi melakukan perjalanan dengan mobil selama 4 jam dengan cowok, lalu ia dibawa ke warung yang banyak truk.

    Mereka juga tampak melakukan transaksi agar punya akses masuk Kamboja. Setelah selesai urusan imigrasi, Dewi lalu dibawa masuk ke Kamboja.

    Ia dioper pada cowok lain untuk naik motor sampai empat kali. Sampai kemudian Dewi tiba di kedai di pasar Bavet.

    Di sanalah ibu satu anak ini dijemput oleh bos Tiongkok yang lalu mempekerjakannya. Dewi dijemput naik mobil menuju apartemen di Bavet.

    Setelah itu, Dewi bertemu Bu Ani.

    Ternyata Bu Ani sebagai translator dan menemukan dokumen Bu Ani.

    “Aku di situ nemu paspornya Bu Ani, nemukan KTP-nya Bu Ani, tak foto semua itu, tak kirim ke saudara saya,” ujarnya.

    Dewi mengaku mendapat semua dokumen Bu Ani.

    Miss Yuni lantas mengundang Dewi untuk bertemu Uya Kuya agar membongkar penipuan berkedok bekerja di luar negeri.

     

  • Pekerja Migran Tewas di Kamboja, Kementerian P2MI Buka Peluang Lapor Polisi Regional 13 April 2025

    Pekerja Migran Tewas di Kamboja, Kementerian P2MI Buka Peluang Lapor Polisi Regional 13 April 2025

    Pekerja Migran Tewas di Kamboja, Kementerian P2MI Buka Peluang Lapor Polisi
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Kementerian Pelindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (P2MI) membuka peluang untuk membuat laporan kepolisian terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (
    TPPO
    ) yang menimpa Soleh Darmawan.
    Soleh adalah
    pekerja migran
    non-prosedural yang meninggal di
    Kamboja
    pada 3 Maret 2025.
    Menteri P2MI
    Abdul Kadir Karding
    mengatakan, pihaknya tengah mengkaji aturan yang memperbolehkan Kementerian P2MI melaporkan dugaan TPPO tersebut.
    “Kalau memungkinkan akan kami laporkan. Karena itu tugas kami melakukan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia, baik yang ilegal maupun legal,” katanya di rumah dinas Bupati
    Magelang
    , Minggu (13/4/2025).
    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menyatakan, Soleh berangkat secara ilegal atau non-prosedural.
    “Karena Indonesia dengan
    Kamboja
    , Myanmar, dan Thailand tidak punya kesepakatan penempatan pekerja migran,” tandasnya.
    Karding menambahkan bahwa tidak ada penjualan organ tubuh terhadap Soleh, seperti kabar yang beredar di media sosial.
    Dia bilang, lipatan kulit di bagian perut Soleh merupakan bekas luka lama dan bukan bekas jahitan pengambilan organ.
    Kendati demikian, Karding menyatakan, pihaknya akan membantu apabila pihak keluarga menginginkan adanya otopsi terhadap Soleh.
    Soleh Darmawan, warga Kota Bekasi, Jawa Barat, diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang internasional.
    Diana (43), ibu Soleh, menjelaskan bahwa anaknya bekerja di Kamboja berawal dari tawaran sebuah yayasan pencari kerja yang berkantor di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada pertengahan Februari 2025.
    Setelah bertemu pihak yayasan pada 17 Februari 2025, Soleh pun bersepakat untuk bekerja di Thailand dan berangkat satu hari kemudian.
    Setibanya di Thailand, Soleh dan Diana masih berkomunikasi selama empat hari, tetapi tiba-tiba terputus, yang membuat Diana mengkhawatirkan nasib putranya.
    Pada 2 Maret 2025, Diana dihubungi seorang pria bernama Kevin yang menyebut Soleh berada di Kamboja dan menunjukkan kondisi Soleh yang terkulai lemas.
    Sehari kemudian, Kevin kembali menghubungi Diana dan mengabarkan bahwa Soleh meninggal dunia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenlu: Trump Langgar Aturan WTO!

    Wamenlu: Trump Langgar Aturan WTO!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dianggap telah melanggar sistem multilateral dan berbagai aturan World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pelanggaran itu menyusul kenaikan tarif barang impor puluhan negara yang masuk ke AS.

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Christiawan Nasir mengungkap, proteksionisme yang diadopsi Trump menimbulkan ketidakpastian pada sistem perdagangan dunia.

    “Satu lagi building blocks yang ditaruh untuk meng-undermind sistem multilateral. Kebijakan Presiden Trump melanggar berbagai aturan WTO,” kata Arrmanatha dalam acara The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Diketahui, eskalasi perang dagang kian meningkat usai Trump menetapkan tarif tambahan ke puluhan negara. Perang dagang kembali memanas kala tarif Trump dibalas oleh Presiden China Xi Jinping, di mana Tiongkok menetapkan tarif impor untuk barang AS sebesar 125%, setelah Trump menetapkan tarif 145% ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Sementara di ASEAN, tercatat beberapa negara yang dipatok tarif tinggi oleh AS, yakni Kamboja 49%, Vietnam 46%, Thailand 36%, Indonesia 32%, dan Malaysia 24%. Namun, Arrmanatha mengatakan tidak ada negara yang hendak melaporkan kebijakan Trump ke WTO.

    “Tidak ada negara yang niat untuk membawa Amerika, kecuali China, Kanada, dan EU, ke WTO. Justru negara-negara lain ramai-ramai ingin memberikan over kepada Donald Trump untuk tidak dikenakan tarif yang memang secara aturan akan melanggar WTO,” tegasnya.

    Arrmanatha menilai, saat ini sistem multilateral gagal menjaga stabilitas dunia sebagaimana menjadi komitmen dari perang dunia kedua. “Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk paska perang dunia pertama yang bertujuan untuk mencegah perang dunia kembali, justru gagal dan berakibat pada perang dunia kedua. Ini yang tidak kita harapkan terjadi,” tegasnya.

    Ia menambahkan, Global Risk Report World Economic Forum 2025 mencatat ancaman bagi stabilitas dunia berkaitan erat dengan geo-ekonomi, resesi, stagnansi ekonomi, inflasi, pengangguran, perubahan iklim, hingga krisis pangan.

    Di sisi lain, Arrmanatha menyebut dunia juga terancam kemajuan teknologi, di mana saat ini terjadi berbagai macam bias informasi dan polarisasi sosial. Sementara konflik bersenjata kian memanas karena beberapa negara mulai mengadopsi senjata nuklir.

    Arrmanatha mengatakan, negara-negara ASEAN sendiri menempatkan perubahan iklim sebagai ancaman utama. Setelahnya, persoalan dan persaingan ekonomi antara negara-negara besar dunia.

    “Mayoritas ancaman terhadap stabilitas dunia di masa depan tidak hanya bersumber dari konflik bersenjata,” tutupnya.

    (rrd/rrd)