Xcloud.id

Negara: Kamboja

  • Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

    Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mematok rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto di rentang 11,52%—15,01% pada 2029 alias tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Target tax ratio itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan kerangka perpajakan (pajak + kepabeanan dan cukai) ke depan akan menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan, pengendalian eksternalitas negatif, redistribusi pendapatan, serta mendorong daya saing lewat insentif fiskal.

    “Di tengah lanskap global yang terus berubah, menjaga momentum reformasi perpajakan menjadi hal yang penting untuk memperkuat peran dan fungsi penerimaan negara,” tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Disampaikan, transformasi itu akan didukung oleh modernisasi administrasi perpajakan secara komprehensif (sistem Coretax) yang mencakup penyederhanaan proses bisnis, pembaruan kerangka regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi teknologi digital yang lebih maju.

    Di sisi lain, pemerintah berupaya menyelaraskan sistem perpajakan yang cocok dengan perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global.

    “Penerimaan perpajakan pada akhir tahun 2029 diperkirakan akan mampu mencapai 11,52 – 15,01% terhadap PDB [Rp3.500 triliun sampai dengan Rp5.000 triliun],” jelas pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.

    1756021445_8de079d1-dba8-4c64-beb8-770c02a50238.

    Pajak

    Khusus untuk penerimaan pajak, otoritas fiskal akan mengupayakan mencapai tax buoyancy di atas 1 hingga 2029.

    Pemerintah menyatakan akan terus menjalankan transformasi fundamental yang berfokus pada tiga pilar utama yakni penguatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi data dan sistem informasi.

    Caranya dengan mobilisasi sumber daya manusia untuk mendukung layanan, penguatan strategi komunikasi dan penanganan krisis, serta optimalisasi kanal komunikasi untuk sosialisasi dan umpan balik sistem Coretax 

    Selain itu, pemerintah mendorong profesionalisme dan pendekatan yang humanis. Sementara itu, dari aspek data dan sistem informasi, transformasi ditujukan pada percepatan regulasi turunan UU HPP dan UU KUP untuk membuka akses data, pengumpulan data prioritas yang berdampak tinggi, serta perbaikan tata kelola data menuju pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    “Ketiga pilar ini menjadi fondasi sistem perpajakan yang kredibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan

    Berdasarkan strategi tersebut, penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai 10,48%—13,95% terhadap PDB pada akhir 2029.

    Kepabeanan dan Cukai

    Sementara itu, pemerintah menyatakan peran kepabeanan dan cukai akan dioptimalkan guna mendukung pengelolaan fiskal yang sehat, perekonomian yang efektif, dan penerimaan yang optimal.

    Otoritas menyampaikan akan melanjutkan digitalisasi dan reformasi sistem kepabeanan, sebagai upaya peningkatan efisiensi dan integritas tata kelola penerimaan negara. Oleh sebab itu, Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 dan penguatan National Logistic Ecosystem (NLE) terus dioptimalkan sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional

    CEISA 4.0 dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses customs clearance, memperkuat integrasi data, serta meningkatkan transparansi layanan kepabeanan dan cukai. Sementara itu, NLE berfungsi sebagai platform kolaboratif lintas kementerian negara, lembaga, dan pelaku logistik untuk menyatukan proses bisnis secara end-to-end dalam satu ekosistem digital yang efisien.

    “Sinergi antara CEISA 4.0 dan NLE secara strategis mendukung audit berbasis risiko [risk-based audit] yang lebih akurat, mempercepat arus barang, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara melalui otomatisasi pengawasan dan pelacakan yang lebih andal,” jelas pemerintah.

    Disampaikan bahwa upaya tersebut didukung dengan intensifikasi dan ekstensifikasi barang kena cukai.

    Dengan memperhatikan strategi dan faktor-faktor tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya memperkirakan penerimaan kepabeanan dan cukai terus meningkat dan dijaga rasio di atas 1% terhadap PDB pada 2029.

    Target Rasio Pajak Prabowo: 16% dari PDB

    Adapun proyeksi rasio perpajakan di rentang 11,52%—15,01% pada akhir 2029 seperti dalam perhitungan Sri Mulyani dan jajarannya masih berada di bawah target Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Prabowo sempat mengungkapkan ambisinya agar rasio pajak mencapai 16% terhadap PDB. Dia menjelaskan, rasio pajak Indonesia yang kerap berada di angka 10% tergolong kecil.

    Prabowo membandingkan rasio pajak Indonesia tersebut dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Kamboja yang rasio pajaknya jauh lebih besar yaitu di kisaran 16%—18% terhadap PDB.

    Dia mengungkapkan salah satu upaya yang bakal dilakukannya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran hingga memperluas wajib pajak.

    “Tenang saja, saya rasa itu bisa dilakukan dari 10% kita bisa naikkan menjadi 16% seperti Thailand. Kalau sekarang US$1.500 miliar dari GDP, jika naik ke 16% maka meningkat signifikan menjadi US$1.900 miliar,” kata Prabowo di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3/2024).

  • Keluarga Arya Daru Tolak Hasil Polisi, Temukan Amplop Misterius dengan Isi Mengherankan

    Keluarga Arya Daru Tolak Hasil Polisi, Temukan Amplop Misterius dengan Isi Mengherankan

    GELORA.CO – Keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, kembali dikejutkan oleh kejadian misterius di tengah duka mendalam.

    Pada sebuah pengajian malam hari untuk mendoakan almarhum di Banguntapan, Bantul, muncul seorang pria tak dikenal yang membawa sebuah amplop coklat.

    Pria misterius itu menyerahkan amplop berisi benda-benda aneh kepada asisten rumah tangga di rumah mertua Arya Daru lalu pergi begitu saja tanpa menjelaskan identitasnya.

    Isi amplop tersebut bukan uang ataupun dokumen penting, melainkan potongan gabus putih berbentuk bintang dan hati, serta bunga kamboja yang menimbulkan rasa tanda tanya besar bagi keluarga.

    Penasihat hukum keluarga, Nicholay Aprilindo, menegaskan dalam konferensi pers bahwa simbol-simbol tersebut sama sekali tidak diketahui makna dan tujuannya.

    “Amplop itu dari orang misterius, pria, istrinya (almarhum Daru) pun tidak tahu, keluarganya pun tidak tahu orang itu siapa. Hanya mengantarkan amplop itu dan memberikan, dan pergi,” kata Nicholay.

    Ia menyebut benda misterius itu sudah diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diteliti lebih lanjut karena keluarga menduga ada kaitannya dengan kematian Arya Daru.

    Pihak keluarga berharap simbol bintang, hati, dan bunga kamboja dari gabus putih dalam amplop coklat tersebut ditafsirkan secara mendalam oleh aparat kepolisian.

    “Kami minta diperdalam, apa makna dari simbol-simbol itu, pesan apa yang terkandung dalam simbol-simbol itu,” tegas Nicholay dalam pernyataannya.

    Dalam kesempatan itu, ayah kandung Arya Daru, Subaryono, untuk pertama kalinya tampil ke hadapan media setelah sekian lama memilih diam.

    Ia mengaku keluarga belum bisa berbicara sebelumnya karena kondisi psikologis masih terpukul dan sang istri yang baru menjalani operasi kanker usus belum sehat benar.

    Subaryono menekankan keluarga tidak bisa menerima hasil penyelidikan kepolisian yang menyatakan kematian anaknya tanpa adanya unsur pidana.

    Oleh karena itu, melalui kuasa hukum, keluarga meminta agar kasus kematian Arya Daru ditarik ke Mabes Polri agar penyelidikan lebih transparan dan menyeluruh.

    Sebagai informasi, Arya Daru ditemukan tak bernyawa pada Selasa (8/7) di sebuah kos kawasan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat.

    Jenazah diplomat muda itu membuat geger karena wajahnya terikat isolasi kuning, sehingga memunculkan spekulasi adanya kejanggalan.

    Namun, polisi kemudian memastikan hasil penyelidikan awal tidak menemukan adanya peristiwa pidana.

    Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, menjelaskan bahwa semua bukti menunjukkan korban tidak melibatkan pihak lain.

    “Bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana,” ujar Wira.

    Kesimpulan tersebut didasarkan pada olah tempat kejadian perkara, hasil sidik jari, dan analisis laboratorium forensik.

    Wira menambahkan pintu kamar kos hanya memiliki satu akses dengan tiga lapis kunci yang masih utuh serta tidak ada plafon yang rusak.

    Selain itu, hasil pemeriksaan Puslabfor menunjukkan sidik jari dan DNA yang menempel di lakban wajah korban adalah milik Arya Daru sendiri.

    Temuan ini menegaskan menurut pihak kepolisian bahwa tidak ada keterlibatan orang lain dalam kasus tersebut.

    Meski demikian, keluarga tetap meragukan hasil itu karena adanya sejumlah hal aneh seperti amplop coklat misterius yang datang ke rumah mertua almarhum.

    Perbedaan pandangan antara keluarga Arya Daru dan pihak kepolisian membuat kasus ini terus menyedot perhatian publik.

    Bagi keluarga, simbol-simbol aneh dalam amplop itu menjadi petunjuk penting yang tidak boleh diabaikan dalam mengungkap fakta sebenarnya.

    Kematian Arya Daru hingga kini masih menyimpan banyak misteri yang menuntut jawaban jelas dari pihak berwenang.***

  • 5 Kejanggalan Kematian ADP Versi Keluarga: Surat Kaleng Berisi Simbol hingga Dugaan Pembunuh Profesional Yogyakarta 24 Agustus 2025

    5 Kejanggalan Kematian ADP Versi Keluarga: Surat Kaleng Berisi Simbol hingga Dugaan Pembunuh Profesional Yogyakarta 24 Agustus 2025

    5 Kejanggalan Kematian ADP Versi Keluarga: Surat Kaleng Berisi Simbol hingga Dugaan Pembunuh Profesional
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus kematian misterius diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ADP, memasuki babak baru dengan sejumlah kejanggalan yang diungkap oleh pihak keluarga.
    Dalam konferensi pers yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu (23/8/2025), keluarga yang didampingi oleh tim kuasa hukum, Nicholay Aprilindo dan Dwi Librianto, membeberkan berbagai temuan yang memperkuat dugaan adanya pihak lain di balik meninggalnya ADP.
    Salah satu temuan paling janggal diungkap oleh kuasa hukum keluarga, Nicholay Aprilindo.
    Ia menjelaskan bahwa saat acara pengajian untuk mendiang ADP pada 9 Juli 2025, asisten rumah tangga keluarga menerima sebuah amplop cokelat dari seorang pria tak dikenal.
    Isi amplop tersebut bukanlah surat, melainkan simbol-simbol yang terbuat dari gabus putih.
    “Ada seseorang membawa amplop coklat, yang berisi simbol-simbol dari gabus putih, yaitu simbol bintang, hati, dan simbol bunga kamboja,” katanya dalam konferensi pers di Yogyakarta, Sabtu (23/8/2025).
    Nicholay menegaskan bahwa temuan ini telah diserahkan kepada pihak berwenang untuk didalami lebih lanjut, karena keluarga meyakini simbol tersebut membawa pesan tersembunyi.
    “Itu sudah diserahkan kepada pihak keluarga kepada pihak-pihak yang melakukan penyelidikan. Kami minta diperdalam apa makna dari simbol-simbol itu, pesan apa yang terkandung dalam simbol itu,” kata dia.
    Kejanggalan lain datang dari aktivitas digital almarhum.
    Kuasa hukum menyebutkan bahwa istri ADP, Meta Ayu – yang akrab disapa Pita – menemukan akun media sosial dan aplikasi perpesanan suaminya sempat aktif setelah dinyatakan meninggal dunia, padahal ponselnya dilaporkan hilang.
    “Kami baru dapat informasi dari istrinya atau keluarganya, Instagram milik almarhum
    on
    padahal sempat dikatakan HP-nya hilang,” ujar Nicholay Aprilindo.
    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Meta Ayu sempat mencoba mengirim pesan ke nomor WhatsApp milik suaminya dan pesan tersebut menunjukkan status terkirim dengan tanda centang dua.
    “Berarti kan on kalau centang dua, ini kan jadi misteri juga. Dikatakan kalau HP-nya hilang, tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang dua,” katanya.
    “Untuk waktunya (medsosnya aktif) kami akan mendalami.”
    KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO Kuasa Hukum keluarga ADP Nicholay bersama orangtua ADP Subaryano, Sabtu (23/8/2025)
    Istri almarhum, Meta Ayu, sempat menelpon Polsek Menteng sebanyak tujuh kali, pada malam hari sebelum ADP ditemukan meregang nyawa. Namun tidak direspons.
    Hal itu disampaikan oleh Kuasa Hukum keluarga diplomat Kemenlu, Dwi Librianto.
    Kronologi dimulai saat Meta Ayu, tidak bisa menghubungi suaminya sejak Senin, 7 Juli 2025, pukul 21.20 WIB.
    “Pertama sejak Senin, 7 Juli 2025, pukul 21.20, Pita (panggilan Meta Ayu) tidak dapat menghubungi Daru karena WA tidak aktif, centang satu,” jelas Dwi Librianto.
    Setelah itu, Pita mencoba menghubungi penjaga kos, Siswanto. Sebab Pita sudah tidak bisa menghubungi Daru pada pukul 22.23 dan 22.25 pada hari Senin itu.
    Setelah gagal menghubungi penjaga kos, Pita mencoba menghubungi pihak kepolisian pada dini hari.
    “Dini hari tanggal 8 Juli 2025, menelpon Polsek Menteng tujuh kali. Tadi pagi saya coba menghubungi (nomor Polsek Menteng), memang ada, tapi tidak ada respons. Jadi, tujuh kali istri almarhum menghubungi Polsek Menteng,” ungkapnya.
    Tim kuasa hukum juga menyoroti adanya kejanggalan dalam keterangan penjaga kos kepada penyidik.
    Nicholay Aprilindo membantah keras pernyataan bahwa istri ADP pernah meminta posisi kamera pengawas (CCTV) diubah.
    “Dan perlu saya sampaikan keterangan dari istri almarhum bahwa istri almarhum yang bernama Meta Ayu tidak pernah meminta pergeseran CCTV,” tegas Nicholay.
     
    Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai motif di balik keterangan penjaga kos tersebut.
    “Istri almarhum menyatakan tidak pernah meminta penjaga kos untuk menggeser CCTV, sehingga timbul pertanyaan kami dari mana penjaga kos, Siswanto, itu menyatakan ada permintaan dari istri almarhum untuk menggeser CCTV,” tambahnya.
    Berdasarkan serangkaian kejanggalan tersebut, keluarga dan kuasa hukum meyakini kematian ADP bukanlah peristiwa biasa dan diduga melibatkan pembunuh profesional. Pihak keluarga menyatakan ketidakpuasan atas kesimpulan awal yang disampaikan oleh kepolisian.
    “Jadi ketidakpuasan pihak keluarga, khususnya orangtua, setelah melihat kejanggalan yang saya sebut, sehingga pada kesimpulan sementara bahwa kematian almarhum ada pihak lain yang terlibat,” kata Nicholay.
    Menanggapi tidak ditemukannya sidik jari di lokasi, Nicholay berpendapat bahwa pelaku profesional menggunakan teknologi canggih untuk menghilangkan jejak seperti sarung tangan tanpa jejak.
    “Kalau dikatakan sidik jari dan sebagainya, sekarang pembunuh profesional yang mempunyai keahlian khusus menggunakan peralatan canggih, contohnya sarung tangan tanpa jejak, tidak meninggalkan sidik jari,” jelasnya.
    Di tengah upaya mencari keadilan, Subaryono, ayah dari almarhum ADP, menyampaikan permohonan tulus kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk membantu mengungkap misteri kematian putranya.
    Subaryono (70 tahun) merasa lemah dan tidak berdaya, terlebih karena anaknya adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdi pada negara. Oleh karena itu, ia berharap pimpinan tertinggi negara dapat memberikan perhatian khusus pada kasus ini.
    “Kami memohon kepada yang terhormat presiden Republik Indonesia, yang terhormat bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon setulus-tulusnya,” ucap Subaryono dengan suara bergetar, Sabtu (23/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keluarga Mengaku Terima Amplop Misterius Usai Pemakaman Arya Daru

    Keluarga Mengaku Terima Amplop Misterius Usai Pemakaman Arya Daru

    Liputan6.com, Yogyakarta – Misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan (ADP), hingga kini masih menjadi sorotan publik. Proses hukum, pendalaman penyelidikan, hingga dinamika internal keluarga terus mendapat perhatian luas.

    Dr Nicholay Aprilianto, kuasa hukum keluarga Arya Daru, menegaskan pihaknya berupaya menjalani setiap tahapan secara hati-hati. Ia menyebut, keputusan keluarga kerap didasarkan pada rujukan medis dan pendapat ahli, termasuk dari dokter forensik RSCM yang sebelumnya telah menyampaikan hasil pemeriksaan awal.

    “Waktu itu sudah disampaikan oleh dokter forensik RSCM. Itu yang kemudian kami jadikan patokan. Bahkan, kalau teman-teman wartawan melihat, saya pernah berbincang dalam podcast bersama Hotman Paris Hutapea, di situ juga tergambar bagaimana proses ini terus diikuti publik,” ujar Nicholay kepada wartawan, Sabtu (23/8/2025).

    Ia menambahkan, keluarga tidak serta-merta menolak ataupun menerima begitu saja berbagai permintaan yang datang dari pihak luar. Setiap keputusan, menurutnya, selalu mempertimbangkan sisi kemanusiaan, kemaslahatan, dan kepentingan bersama.

    “Sekali lagi, saya menerima permintaan itu karena alasan kemanusiaan, dan juga untuk membantu mereka secara proporsional. Jadi, ini lebih kepada niat baik,” imbuhnya.

    Nicholay menegaskan, dalam setiap langkah, orang tua Arya Daru tetap menjadi pihak yang paling dihormati keputusannya. Sementara tim kuasa hukum, yang terdiri dari dirinya bersama Dwiyanto, hanya memberikan pandangan dari sisi legal.

    “Kami hanya memberikan pertimbangan hukum. Kebetulan saya dan rekan saya juga advokat Peradi, sehingga arahan kami tentu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” jelasnya.

    Nicholay juga membeberkan beberapa fakta baru terkait misteri kematian Arya Daru. Dirinya mengatakan, pihak keluarga mengaku menerima amplop misterius usai pemakaman Arya Daru. Sampai saat ini belum diketahui siapa pengirim amplop berwarna cokelat itu.

    “Ada seseorang membawa amplop cokelat. Di dalam amplop cokelat itu, berisi simbol-simbol dari gabus putih yaitu simbol bintang, simbol hati, dan simbol bunga kamboja,” kata Nicholay.

    Amplop itu sudah diserahkan ke pihak-pihak yang melakukan penyelidikan. Keluarga meminta hal ini diperdalam.”Apa makna dari simbol-simbol itu. Pesan apa yang terkandung dari simbol-simbol itu,” katanya.

    Dirinya menambahkan, amplop cokelat itu diserahkan seorang pria pada malam setelah pemakaman dan diterima asisten rumah tangga.

    “Amplop itu dari orang misterius. Pria. Istri tidak tahu, keluarga tidak tahu siapa orang itu. Hanya mengantarkan amplop itu. Memberikan dan perg. Tanggal 9 malam. Pada saat pengajian pertama” katanya.

     

     

  • Polda Jabar Bongkar Jasa SEO Promosi Situs Judi Online

    Polda Jabar Bongkar Jasa SEO Promosi Situs Judi Online

    BANDUNG – Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Jawa Barat mengungkap jasa jaringan layanan search engine optimization (SEO) yang digunakan untuk mengoptimalkan situs judi online. 

    Plt Kabid Humas Polda Jabar Kombes Irfan Nurmansyah mengatakan pihaknya berhasil meringkus enam orang tersangka yang ditangkap di sejumlah wilayah, termasuk di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang.

    “Modus operandi mereka adalah menggunakan SEO untuk menaikkan peringkat situs judi online di mesin pencari sehingga muncul di halaman pertama pencarian,” kata Irfan dilansir ANTARA, Jumat, 22 Agustus.

    Irfan mengatakan sindikat tersebut beroperasi sejak 2023 hingga 2025 dengan modus menaikkan peringkat situs judi online di mesin pencari agar mudah ditemukan masyarakat.

    Ia mengungkapkan para tersangka mengelola situs bernama Garuda Website yang mengiklankan lima situs judi online. 

    “Setiap situs menghasilkan keuntungan Rp10 hingga 15 juta per bulan dengan total keuntungan mencapai sekitar Rp500 juta selama dua tahun,” kata dia.

    Sementara itu, Kasubdit 2 Ditresiber Polda Jabar AKBP Afrito Marbaro menegaskan pihaknya masih mengembangkan penyelidikan untuk menelusuri jaringan internasional, termasuk yang beroperasi di Kamboja dan Kanada.

    Arfito mengatakan penyidik juga mengamankan barang bukti seperti 11 unit laptop, delapan unit handphone, 59 kartu visa, satu rekening BCA, uang tunai senilai Rp7 juta, serta dua kendaraan roda empat. 

    “Beberapa rekening tampungan juga telah diajukan untuk diblokir. Polda Jabar berkomitmen untuk terus mengusut tuntas jaringan perjudian online ini demi melindungi masyarakat dari dampak negatifnya,” katanya.

     

  • Kemenbud Siap Gelar Konferensi Budaya Internasional ‘CHANDI 2025’ di Bali

    Kemenbud Siap Gelar Konferensi Budaya Internasional ‘CHANDI 2025’ di Bali

    Jakarta –

    Kementerian Kebudayaan siap menggelar konferensi budaya internasional Culture, Heritage, Arts, Narratives, Diplomacy, and Innovations (CHANDI) 2025. Mengusung tema “Culture for The Future”, perhelatan ini akan berlangsung pada tanggal 2-5 September 2025 di Denpasar, Bali.

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan CHANDI 2025 bukan hanya sekedar forum pertemuan internasional semata, namun menjadi sebuah perhelatan yang membuka ruang promosi, diplomasi, dan kerja sama kebudayaan lintas negara.

    “Ini juga menjadi salah satu tonggak menjelang keberadaan Kementerian Kebudayaan yang sudah memasuki masa kerja satu tahun sekaligus menjadi rangkaian peringatan HUT RI ke-80. Kami berharap CHANDI 2025 dapat membawa budaya kita yang sangat kaya dan beragam ini dapat semakin visible dan dikenal oleh dunia,” ucap Fadli dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, Fadli mengungkapkan perhelatan CHANDI 2025 menjadi sebuah highlight dari kekayaan budaya Indonesia. Ia berharap ajang ini dapat menjadi momentum memperkenalkan dan mempromosikan keragaman budaya Indonesia.

    “Ini adalah satu cara promosi budaya yang lebih sistematis melalui berbagai kegiatan, seperti performance, diskusi, dialog budaya, hingga sharing dengan sejumlah negara yang hadir yang melibatkan para Menteri dan Wakil Menteri Kebudayaan, serta perwakilan institusi budaya. Kita harapkan networking ini akan bisa mengakselerasi promosi, kerja sama dan diplomasi budaya dengan banyak negara sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 32 dan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan,” ucapnya.

    “Kita juga akan mengundang para ahli budaya dari berbagai negara, terutama mereka yang sudah mengkaji budaya Indonesia, seperti pengamat, penulis, pelaku, serta pecinta budaya Indonesia yang berasal dari berbagai negara,” jelasnya.

    Fadli menjelaskan ‘Culture for the Future’ menjadi tema utama dari penyelenggaraan CHANDI 2025. Tema ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa budaya menjadi perekat perbedaaan sekaligus soft power yang sudah dipraktikkan oleh berbagai negara, seperti Amerika dengan Hollywood, India dengan Bollywood, serta Korea Selatan dengan Korean Pop.

    “Kedepan, Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam menghitung Gross Domestic Product atau GDP dalam menghitung seberapa jauh dampak kebudayaan bagi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia,” ucap Bambang.

    Selama tiga hari pelaksanaan, CHANDI 2025 akan menghadirkan beragam agenda, antara lain dialog tingkat tinggi antara Menteri Kebudayaan RI dengan para pembuat kebijakan internasional; sesi pleno dan diskusi panel bersama tokoh budaya dunia; serta lokakarya interaktif seputar pembuatan keris dan batik. Ada pula pameran pertunjukan budaya yang menampilkan seni, musik, kuliner, dan kerajinan tradisional dari Indonesia dan negara sahabat.

    Gelaran CHANDI 2025 juga akan dihadiri oleh para pemimpin dunia, pembuat kebijakan, organisasi internasional, akademisi, seniman, hingga praktisi budaya dari berbagai negara yakni, Singapura, Libya, Jordan, Kamboja, Timor Leste, Zimbabwe, Palestina, Thailand, Georgia, Uzbekistan, India, Venezuela, Kenya. Kemudian, Bangladesh, Belgia, United Kingdom, Fiji, Oman, Prancis, Amerika Serikat, Iran, Cyprus, Arab Saudi, Mongolia, Irlandia, Armenia, Albania, Korea Selatan, Pakistan, dan Tanzania.

    Untuk informasi lengkap, publik dapat mengakses situs resmi https://www.chandisummit2025.org.

    Sebagai informasi tambahan, mendampingi Menteri Kebudayaan, taklimat media CHANDI 2025 turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Inspektur Jenderal, Fryda Lucyana; Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya; Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyitoh Annisa Ramadhani; Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik, M. Asrian Mirzal; Staf Khusus Menteri Bidang Protokoler dan Rumah Tangga, Rachmanda Primayuda; Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, Annisa Rengganis; dan jajaran pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Kebudayaan.

    (akn/ega)

  • Terima Dubes Thailand, Ketua DPD Bahas Pembentukan Forum Senat ASEAN

    Terima Dubes Thailand, Ketua DPD Bahas Pembentukan Forum Senat ASEAN

    Jakarta –

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menerima kunjungan kehormatan Duta Besar kerajaan Thailand H.E Prapan Disyatat, Jumat (22/8). Pertemuan tersebut membahas tentang Forum Senat ASEAN, yang menjadi wujud kerja sama lembaga Senat di Kawasan Asia Tenggara.

    Sultan menilai pembentukan Forum Senat ASEAN akan membuka lebih banyak kesempatan diplomatic regional. “Kami memiliki keyakinan bahwa Forum Senat memiliki peran signifikan dalam mendukung jalannya pemerintahan di setiap negara di kawasan. Ini adalah bentuk tanggung jawab politik regional yang harus dibangun dan dijalankan bersama di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini,” ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, Sultan mengatakan Kerajaan Thailand merupakan sahabat dan tetangga penting Indonesia. Selain itu, Indonesia dan Thailand juga merupakan pendiri ASEAN sehingga melalui Forum Senat ASEAN, kedua negara bisa mengembangkan banyak hal.

    “Sebagai lembaga Senat Indonesia, DPD RI tentunya sangat berkepentingan dengan pembentukan Forum Senat ASEAN guna mendorong pengembangan hubungan diplomatic di kawasan. Kami telah meyakinkan semua ketua lembaga senat, baik Malaysia, Kamboja, Filipina juga Thailand,” tegasnya.

    “Kami akan berkoordinasi dengan Perdana Menteri Dan Ketua Wuthisapha atau Senat Thailand terkait wacana pembentukan Forum Senat ASEAN yang digagas oleh ketua DPD RI,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pada pertemuan yang berlangusng di ruang kerja ketua DPD RI Senayan Jakarta, Sultan turut didampingi oleh Pimpinan Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) DPD RI.

    (ega/ega)

  • Thailand-Kamboja Masih Bertempur, Tapi di Dunia Maya

    Thailand-Kamboja Masih Bertempur, Tapi di Dunia Maya

    Jakarta –

    Thailand dan Kamboja memang sudah sepakat melakukan gencatan senjata sekitar tiga minggu lalu. Namun, kedua negara masih berperang di dunia maya demi memenangkan simpati internasional dan menggalang dukungan di dalam negeri.

    Sejak rentetan roket kiriman Kamboja menghantam Thailand pada 24 Juli silam yang kemudian dibalas serangan udara Thailand, pasukan media sosial Kamboja serta saluran media berbahasa Inggris yang dikontrol negara, menyebar tudingan dan hasutan yang sebagian besar tidak sesuai fakta.

    Taktik ini berhasil karena masyarakat Thailand yang juga memiliki masalah kepercayaan pada pemerintahnya menjadi mudah terpecah. Selain itu, dunia internasional juga belum berpihak pada Thailand.

    Alhasil, sengketa perbatasan yang telah berlangsung selama seabad ini makin meruncing dalam strategi berbeda.

    Adu informasi di media sosial

    Dengan memanfaatkan teknologi, Kamboja seolah piawai mengolah informasi. Padahal sebagian besar informasi yang dibagikan di media sosial kerap merupakan misinformasi dan disinformasi.

    Misalnya, Kamboja melaporkan pesawat tempur F16 Thailand telah ditembak jatuh dengan mengunggah gambar sebuah pesawat yang terbakar jatuh dari langit. Namun foto itu berasal dari Ukraina yang juga tengah berperang dengan Rusia.

    Tuduhan lain yang tidak berdasar adalah Thailand disebut telah menjatuhkan gas beracun disertai gambar pesawat pengebom air yang menjatuhkan bahan pemadam kebakaran berwarna merah muda. Faktanya, gambar itu adalah situasi kebakaran hutan di California beberapa waktu lalu.

    Bangkok juga gagal menyampaikan argumennya bahwa Kamboja bertanggung jawab atas eskalasi konflik dengan Thailand setelah menyerang pertama kali menggunakan roket sehingga menewaskan beberapa warga sipil Thailand.

    “Persepsinya Kamboja tampil lebih gesit, lebih tegas, dan lebih mengerti media. Sedangkan, Thailand selalu selangkah di belakang,” kata Clare Patchimanon, dalam siniar Lembaga Penyiaran Publik Thailand, Media Pulse.

    Mantan pemimpin Kamboja Hun Sen secara rutin menulis di Facebook untuk menuduh Thailand melanggar gencatan senjata (Hun Sen/ Facebook)

    Kondisi ini merupakan dampak dari hubungan pemerintah dan militer Thailand yang tidak harmonis. Bukan rahasia lagi, pemerintah Thailand yang didominasi Partai Pheu Thai pimpinan miliarder Thaksin Shinawatra berseberangan dengan militer Thailand.

    Situasi ini makin buruk pada Juni lalu.

    Hun Sen, mantan pemimpin Kamboja dan teman lama Thaksin, membocorkan percakapan telepon pribadi yang dilakukannya dengan putri Thaksin yaitu Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra.

    Paetongtarn memohon kepada Hun Sen untuk membantu menyelesaikan problem di perbatasan dan mengeluh jenderal tentara Thailand yang memimpin pasukan di sana menentangnya.

    Jenderal yang dimaksud adalah Letnan Jenderal Boonsin Padklang, komandan Angkatan Darat ke-2 yang kini cukup populer di Thailand dan punya banyak penggemar karena nasionalismenya yang tinggi walau bertentangan dengan pemerintah.

    Bocornya percakapan itu menyebabkan kegemparan politik di Thailand. Hal ini kemudian mendorong Mahkamah Konstitusi memberhentikan Paetongtarn yang kemudian sangat melemahkan pemerintah ketika krisis perbatasan bereskalasi.

    Sementara itu, Hun Sen berada di atas angin. Secara teknis, ia telah menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hun Manet. Namun, pengaruhnya setelah berkuasa hampir 40 tahun masih kuat. Tentara, partai yang berkuasa, dan media masih berada di bawah kendalinya.

    Sejak awal, Hun Sen rutin mengunggah foto-foto dirinya mengenakan seragam, tentara atau sedang meneliti peta militer dengan keterangan bernada mengejek Thailand dalam bahasa Khmer dan Inggris di halaman Facebook-nya.

    “Hun Sen sangat cerdas,” kata Sebastian Strangio, penulis buku Hun Sen’s Cambodia yang berisi laporan tentang kepemimpinannya.

    “Dia telah menggunakan taktik asimetris untuk memperlebar perpecahan yang sudah ada di Thailand. Dan fakta bahwa Kamboja sangat pandai dalam memainkan peran sebagai korban telah memberinya senjata ampuh lain untuk melawan Thailand di arena internasional,” sambung Strangio.

    BBC/ Jonathan HeadSeorang ahli bahan peledak Thailand menunjukkan cara mendeteksi ranjau di dekat lokasi seorang tentara Thailand terluka akibat ranjau darat pada 9 Agustus

    Meski motifnya dalam bermusuhan dengan keluarga Shinawatra masih belum jelas, tampaknya ia sedang mempersiapkan konflik yang lebih besar di perbatasan.

    Para pejabat Thailand mengakui mereka kesulitan melawan strategi yang digunakan pihak Kamboja.

    “Ini sangat berbeda dengan perang informasi yang pernah terjadi sebelumnya,” ujar Russ Jalichandra, wakil menteri luar negeri Thailand, kepada BBC.

    “Apa yang kami katakan harus kredibel dan dapat dibuktikan. Itulah satu-satunya senjata yang dapat kita gunakan untuk bertarung dalam perang ini. Dan kita harus berpegang teguh pada hal itu meski kadang kita tidak cukup cepat.”

    Sejak kapan sengketa perbatasan berlangsung?

    Thailand selalu berkeras sengketa perbatasannya dengan Kamboja harus diselesaikan secara bilateral, tanpa campur tangan pihak luar. Salah satunya dengan menggunakan Komisi Perbatasan Bersama yang dibentuk kedua negara sejak 25 tahun lalu. Namun, Kamboja ingin sengketa tersebut dibawa ke tingkat internasional.

    Kamboja adalah negara pertama yang mengajukan konflik perbatasan ini ke Dewan Keamanan PBB bulan lalu. Kamboja juga telah meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan letak perbatasan tersebut. Hal ini menciptakan dilema pada Thailand.

    Sebab, Thailand tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional seperti banyak negara lain. Selain itu, ada ingatan kolektif Thailand mengenai kekalahan dan penghinaan di Mahkamah Internasional berkaitan sengketa perbatasan.

    Baik Thailand maupun Kamboja telah merekam kenangan pahit tentang kehilangan wilayah.

    Di pihak Kamboja, kenangan itu mengenai Kerajaan Khmer yang dulunya kuat tapi menjadi miskin karena perang dan revolusi akibat ambisi kerajaan-kerajaan tetangganya yang lebih besar.

    Di pihak Thailand, kenangan pahit tersebut adalah ketika kerajaan itu dipaksa mengorbankan wilayah pada awal abad ke-20 untuk mencegah kekuasaan kolonial Prancis atau Inggris.

    Saat Thailand menyetujui perbatasan baru dengan Kamboja yang diduduki Prancis, mereka mengizinkan pembuat peta dari Prancis untuk menggambar peta.

    Namun ketika Kamboja menjadi negara merdeka pada 1953, pasukan Thailand menduduki kuil Khmer yang disebut Preah Vihear atau Khao Phra Viharn dalam bahasa Thailand. Lokasi kuil berada di puncak tebing yang menjadi penanda perbatasan.

    Cambodian Mine Action Centre (CMAC)Pejabat Kamboja menunjukkan apa yang mereka duga sebagai kerusakan di kuil Preah Vihear akibat penembakan yang dilakukan oleh tentara Thailand

    Pihak Thailand berargumen bahwa kartografer Prancis telah melakukan kesalahan dengan memindahkan perbatasan dari daerah aliran sungai sebagai garis pemisah yang telah disepakati dan menempatkan kuil tersebut di Kamboja.

    Mahkamah Internasiona memutuskan bahwa terlepas dari kekurangan peta tersebut, Thailand gagal membuktikan wilayah itu adalah milik mereka 50 tahun sebelumnya.

    Penguasa militer Thailand saat itu terkejut dengan hasil keputusan tersebut dan ingin menyerang Kamboja, Namun, para diplomat Thailand membujuknya untuk menerima putusan tersebut dengan berat hati.

    Sensitivitas Thailand atas kekalahan pada 1962 membuat negara itu secara politis tidak menerima peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa perbatasan yang tersisa.

    Hal ini memungkinkan Hun Sen untuk menggambarkan Thailand sebagai negara yang menentang hukum internasional.

    Ranjau darat Kamboja

    Kini, Thailand melawan narasi Kamboja lebih efektif, yaitu penggunaan ranjau darat. Kedua negara adalah penandatangan Konvensi Ottawa yang melarang penggunaan ranjau anti-personel.

    Kamboja memiliki warisan traumatis sebagai salah satu negara yang paling banyak menggunakan ranjau darat di dunia. Jadi, tuduhan Thailand bahwa tentara Kamboja memasang ranjau anti-personel baru di sepanjang perbatasan, yang menyebabkan banyak tentara Thailand terluka, merupakan tuduhan yang janggal bagi pemerintah Kamboja.

    Awalnya, Kamboja menepis tuduhan tersebut, dengan mengatakan ranjau-ranjau itu adalah ranjau-ranjau tua yang tersisa dari perang saudara pada 1980-an.

    Pemerintah Thailand kemudian membawa sekelompok diplomat dan wartawan ke perbatasan untuk menunjukkan apa yang mereka temukan.

    Di atas sebuah meja di hutan, hanya beberapa ratus meter dari perbatasan, terdapat kumpulan amunisi yang menurut tim penjinak ranjau Thailand ditemukan dari area yang sebelumnya diduduki oleh pasukan Kamboja.

    Di antara amunisi-amunisi itu terdapat lusinan cakram plastik tebal berwarna hijau dengan diameter sebesar piring. Salah satunya adalah ranjau PMN-2 buatan Rusia yang mengandung sejumlah besar bahan peledak dan cukup untuk menyebabkan kerusakan anggota tubuh yang parah. Beberapa di antaranya terlihat masih baru dan belum pernah diletakkan.

    Hal ini mendorong Kamboja untuk menepis klaim Thailand sebagai tudingan yang tidak berdasar. Namun, BBC diperlihatkan ranjau-ranjau lain yang telah dipersenjatai dan dikubur baru-baru ini, bukan pada 1980-an.

    Atas hal ini, Thailand menyerukan tindakan terhadap Kamboja kepada para penandatangan Konvensi Ottawa lainnya. Thailand meminta negara-negara yang mendukung program-program penghapusan ranjau di Kamboja untuk berhenti mendanai program-program tersebut.

    Thailand berargumen bahwa penolakan Kamboja mengakui adanya ranjau darat atau penolakan menyetujui rencana penghapusan ranjau darat menunjukkan kurangnya itikad baik dalam menyelesaikan sengketa perbatasan.

    BBC/ Jonathan HeadRanjau PMN-2 buatan Rusia yang menurut militer Thailand baru-baru ini dipasang oleh tentara Kamboja

    Kamboja tak mau kalah. Mereka membalas dengan menuduh Thailand menggunakan amunisi tandan dan peluru fosfor putih. Meski tidak dilarang tapi dapat menimbulkan ancaman bagi non-kombatan; militer Thailand telah mengakui menggunakan amunisi tersebut tapi hanya untuk melawan sasaran militer.

    Kamboja juga telah mempublikasikan foto-foto yang menunjukkan kerusakan kuil Preah Vihear, sebuah Situs Warisan Dunia, akibat penembakan Thailandhal yang dibantah oleh militer Thailand.

    Tuduhan yang tak henti-hentinya dari kedua negara membuat upaya damai atas sengketa perbatasan mereka tidak mungkin terjadi.

    Hun Sen dan putranya telah diuntungkan secara politis karena dapat menggambarkan diri mereka sebagai pembela tanah Kamboja, tetapi konflik ini telah membuat tantangan politik yang dihadapi oleh pemerintah Thailand menjadi lebih buruk.

    Konflik ini telah memicu permusuhan yang intens antara kubu nasionalis Thailand dan Kamboja. Ratusan ribu pekerja migran Kamboja telah meninggalkan Thailand, yang akan memukul perekonomian Kamboja yang sudah mengalami kesulitan.

    “Kedua belah pihak menggambarkan perbatasan sebagai garis pemisah yang sakral di antara negara mereka,” kata Strangio.

    “Simbolisme ini sangat penting. Hal ini menyangkut pertanyaan yang sangat dalam tentang identitas nasional, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh kedua belah pihak saat ini.”

    Read more about the Thai-Cambodia dispute

    (ita/ita)

  • Kisah Tragis Nazwa Warga Deli Serdang, Pamit Interview Kerja di Bank Malah Berakhir Tewas di Kamboja

    Kisah Tragis Nazwa Warga Deli Serdang, Pamit Interview Kerja di Bank Malah Berakhir Tewas di Kamboja

    GELORA.CO –  Seorang gadis asal Sumatra Utara (Sumut) yang baru tamat sekolah menengah atas (SMA), meninggal dunia di Kamboja.

    Nazwa Aliya (19) warga Jalan Bejo, Gang Sejahtera, Dusun XVl, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, merupakan lulusan SMK Telkom 2 Medan.

    Ia memang berkeinginan setelah tamat sekolah ingin bekerja di luar negeri. Namun, keinginan itu ditentang oleh ibunya.

    Lanniari Hasibuan (53), ibunda Nazwa Aliya, menolak keras permintaan anaknya untuk bekerja di luar negeri.

    Apalagi, tujuan negara yang ingin dikunjungi anaknya adalah Kamboja, yang merupakan zona merah (berbahaya) untuk didatangi.

    Meski ditentang, Nazwa bersikukuh merantau ke luar negeri. Ia pun membuat sejumlah alasan agar bisa berangkat ke Kamboja. 

    “Alasan pertama anak saya buat yaitu ingin study tour tetapi saya tolak. Terus kedua, anak saya meminta izin untuk interview di salah satu bank, saya izinkan dia interview di situ,” katanya Lanniari Hasibuan saat ditemui Tribun Medan, Jumat (15/8/2025).

    Kemudian, Nazwa minta izin untuk berangkat interview di salah satu kantor cabang bank swasta di Kota Medan selama dua hari.

    Pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025, saat hari pertama interview Nazwa, Lanniari sempat berkomunikasi dengan anaknya.

    Pada malam harinya Nazwa kembali minta izin kepada ibunya untuk menjalani interview ke-2. 

    Saat itu, sang ibu tidak mengetahui ternyata anaknya merencanakan sesuatu untuk pergi ke Kamboja.

    “Si Nazwa pergi interview pada tanggal 28 (Mei) sekitar pukul 05.00 WIB, udah pergi dari rumah. Saya sempat bangun tapi karena saat itu kondisi lelah dan mengantuk jadi saya sedikit acuh saat Nazwa pergi bekerja,” lanjutnya.

    Paginya, Lanniari mendapatkan kabar dari anaknya lewat WhatsApp. Isinya, “saya taruh kunci pintu rumah di jendela.”

    Siang harinya Nazwa tidak memberi kabar sama sekali, sehingga membuat Lanniari panik dan mencoba menghubungi putrinya tersebut.

    “Pagi gak saya telpon anak, habis makan siang sekitar jam 1 saya telepon terus anak saya bilang jangan menelpon. Dia bilang SMS saja,” ujarnya.

    Kemudian, pada 29 Mei 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, Lanniari kembali menghubungi Nazwa dan mendapatkan kabar bahwa anaknya tersebut sudah berada di Bangkok, Thailand.

    “Saya sempat pingsan waktu itu, terus saya tanya lagi sama siapa pergi ke Bangkok, Nazwa mengatakan bersama temannya praktik kerja lapangan (PKL) nya. Itu pengakuan dari dia. Terus saya tanya kembali dia (jawab) pergi sendiri ke Bangkok tanpa kawan,” ungkapnya.

    Setelah itu, Nazwa bermalaman di salah satu penginapan di Hotel Center Point di Bangkok.

    “Waktu itu saya telpon dia, tak mau angkat. Kalau adik saya telpon dia mau angkat, tapi macam ada orang mengawasinya, sebentar-sebentar aja (percakapan di telepon),  padahal belum selesai sudah dimatikannya,” katanya.

    Lanniari panik dengan kondisi anak bungsu dari dua bersaudara. Ia pun sempat berupaya membuat laporan atas kehilangan anak di Mapolsek Medan Tembung.

    Namun, laporannya ditolak dengan alasan jika pihak keluarga telah mengetahui keberadaan Nazwa dan korban bukan lagi anak di bawah umur.

    “Malam itu juga saya datang ke Polsek Medan Tembung untuk buat laporan anak hilang, tapi ditolak karena saya sudah mengetahui keberadaan anaknya di Thailand,” jelasnya.

    Sementara itu, pada Kamis tanggal 7 Agustus 2025, Lanniari menerima kabar dari pihak KBRI di Phnom Penh, bahwa anaknya tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit State Hospital, yang ada di Provinsi Siemreap, Kamboja.

    Setelah empat hari mendapat perawatan, Nazwa dikabarkan meninggal dunia pada 12 Agustus 2025, kemarin.

    “Saya dapat kabar tanggal 7 Agustus 2025 kalau Nazwa lagi dirawat di RS, dan akhirnya kemarin tanggal 12 (Agustus) saya kembali dikabarkan kalau anak saya itu telah meninggal dunia,” pungkasnya.

  • Ekonom Nilai Target Rasio Pajak 16% Prabowo Terlalu Tinggi

    Ekonom Nilai Target Rasio Pajak 16% Prabowo Terlalu Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bahwa target rasio pajak 16% yang diidamkan Presiden Prabowo Subianto masih relatif tinggi.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir rasio pajak Indonesia tidak pernah melampaui 11%. Ketika kondisi ekonomi lebih menantang, rasio pajak akan lebih sulit untuk naik lebih tinggi.

    “Nah, padahal kita tahu berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Tax Amnesty, kemudian yang terlebih, ada Coretax gitu, ya. Namun, pada kenyataannya memang belum bisa [menaikkan rasio pajak],” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (15/8/2025).

    Menurutnya, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan perbaikan dalam administrasi perpajakan.

    Dia menuturkan kembali pernyataan otoritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyebut Coretax sebagai game changer. Namun, karena eksekusinya terburu-buru, muncul kesulitan yang dialami wajib pajak.

    “Dan akhirnya, kan, otoritas terkait juga punya sistem alternatif yang untuk melaporkan pajak tidak melalui Coretax begitu,” jelasnya.

    Selain perbaikan sistem administrasi, Yusuf juga menilai perbaikan dapat dilakukan di sisi perekonomian, misalnya memperhatikan sektor-sektor yang berpotensi mendorong penerimaan.

    Sebagai informasi, ambisi tax ratio hingga 16% dipaparkan Prabowo pada Maret 2024, kala masih berstatus sebagai Calon Presiden (Capres) nomor urut dua.

    Kala itu, Prabowo menjelaskan bahwa tax ratio Indonesia hanya berkutat di angka 10% terhadap PDB. Angka itu lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Kamboja yang berada di kisaran 16%—18% terhadap PDB.

    Menurut Prabowo, salah satu upaya yang bakal dilakukan dirinya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan menaikkan tax ratio.

    “Tenang saja, saya rasa itu bisa dilakukan dari 10% kita bisa naikkan menjadi 16% seperti Thailand. Kalau sekarang US$1.500 miliar dari GDP, jika naik ke 16% maka meningkat signifikan menjadi US$1.900 miliar,” katanya.

    Target rasio pajak Sri Mulyani

    Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menargetkan rasio pajak atau tax ratio terhadap produk domestik bruto sebesar 10,47% pada 2026.

    Angka itu menjadi yang tertinggi dibandingkan realisasi rasio pajak sejak 2022, tetapi masih jauh dari target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Target rasio pajak 10,47% pada tahun depan itu sendiri terungkap dalam paparan Sri Mulyani ketika menyampaikan keterangan pers terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan pada Jumat (15/8/2025).

    Dalam bahan paparan, dijelaskan rasio pajak mencapai 10,39% pada 2022; 10,31% pada 2023; 10,08% pada 2024; outlook 10,03% pada 2025; kemudian target 10,47% pada 2026.