Xcloud.id

Negara: Kamboja

  • Ketidakpastian di Thailand Usai Lengsernya PM Paetongtarn

    Ketidakpastian di Thailand Usai Lengsernya PM Paetongtarn

    Jakarta –

    Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra sejak Jumat (29/8) resmi dicopot dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dia melanggar aturan etika.

    Pada usia 39 tahun, Paetongtarn menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand. Dia memiliki koneksi politik yang kuat sebagai putri dari mantan perdana menteri Thaksin, sekaligus keponakan dari mantan perdana menteri lainnya, Yingluck Shinawatra. Paetongtarn juga menjabat sebagai ketua Partai Pheu Thai, yang menuai kontroversi ketika berkoalisi dengan kubu pro-militer pada 2023 untuk membentuk pemerintahan saat ini.

    Dia diskors pada awal Juli setelah rekaman percakapan telepon dengan pemimpin veteran Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik di tengah konflik perbatasan yang memakan korban jiwa. Dalam percakapan itu, Paetongtarn menyebut mantan diktator tersebut sebagai “paman,” menyatakan rasa hormat dan kasih sayangnya, serta mengkritik komandan militernya sendiri.

    Paetongtarn menegaskan bahwa pernyataannya itu adalah taktik negosiasi untuk mencegah konflik meluas dan menyelamatkan nyawa.

    “Sebagai orang Thailand, saya menegaskan ketulusan saya untuk bekerja demi rakyat Thailand. Saya ingin kembali menekankan kepada rakyat bahwa yang paling saya junjung tinggi adalah nyawa rakyat — baik tentara maupun warga sipil,” katanya kepada wartawan usai putusan pada Jumat.

    Meski demikian, Paetongtarn menerima keputusan pengadilan yang memerintahkannya untuk lengser.

    Siapa gantikan Paetongtarn?

    Skandal telepon dengan Hun Sen pada akhirnya mengguncang dunia politik Thailand. Partai konservatif Bhumjaithai menarik diri dari koalisi pemerintahan, meninggalkan Pheu Thai dengan mayoritas tipis yang memicu kekhawatiran akan terjadinya kudeta militer baru.

    Pheu Thai kemungkinan besar akan mencalonkan Chaikasem Nitisir sebagai pengganti Paetongtarn. Chaikasem, 77 tahun, adalah pengacara dan mantan jaksa agung yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman Thailand pada 2013.

    Kandidat lain yang mungkin muncul adalah mantan menteri dalam negeri Anutin Charnvirakul dan Prayuth Chan-ocha, pemimpin kudeta militer 2014 yang bertahan sebagai kepala pemerintahan hingga Paetongtarn naik ke kursi perdana menteri pada 2023.

    Jika parlemen gagal mencapai kesepakatan soal pengganti Paetongtarn, opsi lain adalah menggelar mosi tidak percaya dan membubarkan parlemen, yang berarti pemilu kilat harus diadakan.

    Masa depan Pheu Thai di bawah dinasti Shinawatra

    Napon Jatusripitak, ilmuwan politik di ISEAS–Yusof Ishak Institute, menilai pencopotan Paetongtarn berdampak besar bagi Partai Pheu Thai.

    “Pheu Thai akan terpaksa menghadapi pemilu berikutnya tanpa kandidat perdana menteri yang jelas. Hal ini meningkatkan risiko perpecahan internal, terutama jika partai tidak solid mendukung calon yang tersisa ketika perdana menteri baru harus dipilih,” ujarnya kepada DW.

    “Pheu Thai sudah pernah mengorbankan komitmen ideologisnya ketika berkoalisi dengan lawan konservatifnya pada 2023. Koalisi itu membuat partai berada pada posisi rentan dan gagal menunaikan janji kebijakan andalannya. Jika hal ini terulang, maka kerusakan terhadap warisan Shinawatra dan citra Pheu Thai akan semakin parah,” tambahnya.

    Thaksin Shinawatra lolos dari penjara

    Dengan jatuhnya Paetongtarn, sejumlah analis mempertanyakan apakah skandal ini juga menandai berakhirnya dinasti politik Shinawatra.

    Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok, mengatakan kepada DW bahwa keluarga Shinawatra “sudah mengalami kemunduran selama beberapa tahun.”

    “Sekarang dengan apa yang dilakukan Paetongtarn lewat percakapan yang bocor itu, saya kira keluarga Shinawatra, untuk semua maksud dan tujuan, tak lagi menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam politik Thailand,” ujarnya.

    Namun, mungkin terlalu dini untuk menutup buku tentang klan politik berpengaruh tersebut. Thaksin, sang ayah sekaligus mantan perdana menteri miliarder, baru saja meraih kemenangan besar pekan lalu setelah pengadilan membebaskannya dari tuduhan penghinaan terhadap monarki yang berpotensi membuatnya dipenjara 15 tahun.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata” di sini:

    (ita/ita)

  • Thailand Terjebak Gejolak Politik dan Risiko Resesi Ekonomi

    Thailand Terjebak Gejolak Politik dan Risiko Resesi Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Krisis politik Thailand pasca-pemakzulan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mengancam memperdalam perlambatan ekonomi dan memicu ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih agresif.

    Mahkamah Konstitusi Thailand pekan lalu memberhentikan Paetongtarn karena pelanggaran etika, memicu perebutan kekuasaan antara dua blok politik untuk menunjuk perdana menteri baru. Keduanya sedang melobi dukungan dari partai yang mendesak digelarnya pemilu ulang dalam beberapa bulan ke depan.

    “Jika ketidakpastian politik berujung pada pemilu kilat, prosesnya bisa memakan waktu dan menekan momentum pertumbuhan yang sudah melemah,” ujar ekonom Oversea-Chinese Banking Corp., Lavanya Venkateswaran dikutip dari Bloomberg pada Selasa (2/9/2025).

    Perekonomian Thailand sebelumnya sudah dihantam berbagai tekanan, mulai dari tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump hingga konflik perbatasan dengan Kamboja. 

    Bank of Thailand sejak Oktober telah memangkas suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 1,5%. Bank sentral menegaskan pemangkasan tambahan baru akan dilakukan jika ada pelemahan signifikan dalam prospek pertumbuhan atau muncul guncangan tak terduga.

    Menurut ekonom ANZ Group Holdings Ltd., Krystal Tan, jika keterlambatan kebijakan dan guncangan kepercayaan terus berlanjut, Bank of Thailand bisa mempercepat langkah pelonggaran. 

    Namun, dampaknya dinilai terbatas karena adanya kendala struktural dan tekanan eksternal. Tan memperkirakan akan ada pemangkasan 25 basis poin pada kuartal IV/2025.

    Lobi politik untuk membentuk pemerintahan baru dimulai akhir pekan lalu. Anutin Charnvirakul, pengusaha yang beralih menjadi politisi, muncul sebagai kandidat terkuat setelah Partai Bhumjaithai menjajaki koalisi dengan Partai Rakyat, kelompok oposisi terbesar di parlemen beranggotakan 500 kursi.

    Namun, Partai Pheu Thai yang didukung keluarga Shinawatra juga mengklaim memiliki cukup dukungan untuk mempertahankan kekuasaan. Partai tersebut bahkan menyatakan siap menerima syarat dari Partai Rakyat. Pemungutan suara di parlemen untuk menentukan perdana menteri baru diperkirakan berlangsung pekan ini.

    “Pergantian perdana menteri ke partai lain akan mengubah arah kebijakan secara menyeluruh, termasuk kebijakan ekonomi, yang bisa menimbulkan ketidakpastian setidaknya dalam jangka pendek,” ujar ekonom Standard Chartered Plc, Tim Leelahaphan, yang memprediksi adanya pemangkasan 50 basis poin pada rapat kebijakan 8 Oktober mendatang.

    Nomura Holdings Inc. sebelumnya memperkirakan suku bunga terminal Thailand akan turun di bawah 1% dan memperingatkan risiko penurunan peringkat kredit oleh Moody’s Ratings akibat meningkatnya ketidakpastian politik dan lemahnya pertumbuhan ekonomi. 

    Dalam analisis terbarunya, Moody’s menilai politik Thailand yang terpolarisasi, dengan seringnya pergantian pemerintahan dan rapuhnya koalisi, telah menahan laju investasi serta menghambat reformasi struktural.

    Salah satu kabar positif adalah parlemen telah mengesahkan anggaran belanja 3,78 triliun baht (US$117 miliar) yang akan berlaku mulai 1 Oktober. 

    Persetujuan dari Senat diperkirakan akan menyusul pada Selasa ini, sehingga memberi kelegaan bagi investor dan mencegah kebuntuan politik seperti yang terjadi pada 2019.

    Meski demikian, kesepakatan dagang Thailand-AS yang masih dalam tahap negosiasi rinci bisa terpengaruh gejolak politik, terutama jika parlemen dibubarkan. Pasalnya, sejumlah ketentuan penting terkait pemangkasan tarif impor produk Amerika memerlukan persetujuan legislatif.

    “Penyaluran anggaran, pelaksanaan proyek, investasi, dan kesepakatan dagang dengan AS akan terganggu jika terjadi kebuntuan politik. Tidak ada kabar baik,” kata Kepala Ekonom Kasikorn Research Center, Burin Adulwattana.

  • Wakili Prabowo, Menlu Sugiono Sampaikan Sikap Indonesia di KTT SCO China

    Wakili Prabowo, Menlu Sugiono Sampaikan Sikap Indonesia di KTT SCO China

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) “Plus” di Tianjin, China. Sugiono menyampaikan sikap Indonesia, termasuk soal gerakan non-blok.

    “Kehadiran kami di KTT SCO Plus ini merupakan bukti betapa pentingnya Indonesia bagi organisasi ini, untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap multilateralisme, gerakan non-blok, dan kesediaan kami untuk bekerja sama di SCO, untuk berdiri dan berjuang mengumpulkan suara negara-negara berkembang dan memperkuat kerja sama multilateral,” kata Menlu Sugiono dilansir Antara, Selasa (2/9/2025).

    Pada sesi pleno yang dipimpin Presiden China Xi Jinping tersebut, hadir kepala negara dan pemerintahan dari 10 negara anggota tetap SCO yaitu China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Iran dan Belarus. Hadir juga satu kepala negara pemantau yaitu Monglia dan delapan kepala negara dan pemerintahan mitra dialog yaitu Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Myanmar dan Maladewa.

    Namun, dalam KTT SCO kali ini, China juga mengundang empat negara di luar anggota tetap, pengamat maupun mitra dialog yaitu Indonesia, Laos, Malaysia dan Vietnam Artinya, total 23 perwakilan negara menyampaikan pernyataan dalam KTT SCO Plus Tianjin.

    “Dan yang lebih penting, untuk menunjukkan komitmen Indonesia sebagai sahabat, mitra dan pihak yang bekerja sama dengan Anda semua sebagai keluarga besar,” kata Sugiono

    “Pada 1965, banyak negara terinspirasi untuk melepaskan diri dari penjajahan, untuk bersatu demi kemerdekaan, keadilan dan kerja sama. Kini, banyak dari kita berjuang untuk menemukan titik temu yang tepat guna memastikan bahwa pembangunan dalam PBB dapat diakses oleh semua orang,” imbuhnya.

    Sugiono mengatakan, Indonesia yakin kerja sama hanya dapat terus berkembang dalam lingkungan yang tepat, yaitu dunia yang di dalamnya terdapat tatanan global dan hukum internasional.

    “Pemerintahan global sebagaimana diusulkan oleh ketua, juga sejalan dengan agenda pembangunan Indonesia, terutama dalam hal menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang merupakan tujuan utama pembangunan,” tambah Menlu Sugiono.

    “Hal tersebut sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini menjadi semakin penting terutama dalam menangani situasi seperti yang terjadi di Gaza karena itu kesejahteraan sosial, penghormatan terhadap hukum internasional dan kemanusiaan tidak boleh dikesampingkan,” jelasnya.

    Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto yang batal menghadiri KTT SCO Plus maupun parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang karena harus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

    Dalam KTT SCO Plus tersebut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan sikapnya. China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organisation (SCO) periode 2024-2025.

    Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.

    SCO Tianjin juga menghasilkan “Tianjin Declaration” yang menguraikan prioritas strategis dan kerangka kerja sama SCO dalam dekade mendatang (2026-2035), dengan menekankan multilateralisme, keamanan, integrasi ekonomi, dan reformasi tata kelola global.

    (wnv/wnv)

  • Menlu Sugiono Serahkan Surat dan Permintaan Maaf Prabowo Subianto ke Pemerintah China

    Menlu Sugiono Serahkan Surat dan Permintaan Maaf Prabowo Subianto ke Pemerintah China

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menyerahkan surat dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah China yang diwakili Menlu Wang Yi.

    “Saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menghadiri KTT SCO dan saya juga ingin menyerahkan surat dari Presiden,” kata Menlu Sugiono kepada Menlu Wang Yi di Tianjin Guest House, kota Tianjin, China pada Minggu (31/8) malam.

    Pertemuan itu berlangsung setelah Menlu Sugiono menghadiri jamuan makan malam yang diadakan Presiden Xi Jinping untuk para kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin organisasi internasional maupun menteri luar negeri menjelang pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO).

    Menlu Wang Yi kemudian menerima surat tersebut kemudian keduanya melakukan pertemuan tertutup. Ikut mendampingi Menlu Sugiono dalam pertemuan itu adalah Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun.

    Kehadiran Menlu Sugiono menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya terjadwal menghadiri forum itu, tapi pada Sabtu (30/8) malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo menunda kunjungan ke China karena ingin terus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

    Prasetyo mengungkapkan bahwa keputusan Presiden ini diambil dengan penuh kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi hubungan baik dengan pemerintah China.

    Sebelumnya Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (22/8) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT SCO di China bersama dengan 22 pemimpin negara lainnya termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan pemimpin lainnya.

    Selain itu, Presiden Prabowo rencananya juga akan menghadiri parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025, tapi rencana tersebut juga kemungkinan dibatalkan.

    China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organization (SCO) periode 2024-2025.

    SCO beranggotakan China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan sebagai negara awal. Setelah itu, India serta Pakistan bergabung pada 2017, Iran pada 2023 dan Belarus pada 2024 sehingga total ada 10 negara anggota.

    Selain memiliki 10 anggota tetap, SCO juga memiliki dua negara pemantau, yaitu Mongolia dan Afghanistan. Masih ada juga 14 mitra dialog yaitu Sri Lanka, Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Myanmar, Maladewa, dan Uni Emirat Arab.

    Namun dalam KTT SCO 2025 di Tianjin, China juga mengundang pemimpin negara dan pemerintahan yang bukan anggota tetap, pemantau maupun mitra dialog yaitu dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

    Recananya, Presiden Xi akan memimpin pertemuan “SCO Plus” yang akan dihadiri seluruh kepala negara dan pemerintahan, termasuk dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

    Tema SCO tahun ini adalah “Tahun Pembangunan Berkelanjutan SCO”. Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.

  • Mahasiswa cek peserta aksi demo di DPRD Kalsel cegah penyusup

    Mahasiswa cek peserta aksi demo di DPRD Kalsel cegah penyusup

    “Tim keamanan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan peserta terutama mereka yang dicurigai alias tanpa identitas,”

    Banjarmasin (ANTARA) – Mahasiswa melakukan pemeriksaan peserta aksi demo di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) guna mencegah adanya oknum penyusup yang bisa membuat kericuhan ketika berlangsungnya penyampaian aspirasi secara damai.

    “Tim keamanan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan peserta terutama mereka yang dicurigai alias tanpa identitas,” kata Rizki, Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel di Banjarmasin, Senin.

    Dia menegaskan sebelum menuju titik aksi di DPRD, seluruh peserta berkumpul di Taman Kamboja Banjarmasin.

    Di lokasi titik kumpul inilah pemeriksaan dilakukan oleh tim keamanan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Kalsel Melawan.

    “Senjata tajam dan barang melanggar hukum lainnya tidak diperbolehkan untuk dibawa, kami tidak bertanggung jawab atas itu semua,” tegas Rizki.

    Aliansi Rakyat Kalsel Melawan melibatkan empat elemen massa, yaitu mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), buruh, serta masyarakat secara umum.

    Pihaknya berkomitmen penyampaian aspirasi dilakukan secara damai tanpa adanya aksi anarkis.

    Terdapat lima tuntutan utama yang akan disampaikan dalam aksi, termasuk reformasi DPR dan Polri serta penolakan penetapan Taman Nasional Meratus.

    Berdasarkan pantauan, massa bergerak dari titik kumpul di Taman Kamboja di Jalan Anang Adenansi menuju DPRD Kalsel Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin mulai pukul 12.30 Wita.

    Tim keamanan dari Aliansi Rakyat Kalsel Melawan saat memeriksa barang bawaan peserta aksi demo di DPRD Kalsel di Banjarmasin sebelum menuju lokasi aksi, Senin (1/9/2025). (ANTARA/Firman)

    Pewarta: Firman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UNESCO Tetap Situs Sejarah Kekejaman Khmer Merah Sebagai ‘Warisan Dunia”

    UNESCO Tetap Situs Sejarah Kekejaman Khmer Merah Sebagai ‘Warisan Dunia”

    JAKARTA – Sidang ke-47 Komite Warisan Dunia UNESCO di Paris pada Juli lalu menetapkan tiga situs sejarah terkait kekejaman Pemerintahan Khmer Merah di Kamboja ditetapkan sebagai “Warisan Dunia”.

    Penjara Tuol Sleng dan ladang pembantaian Choeung Ek di Phnom Penh, serta penjara M-13 di Provinsi Kampong Chhnang ditetapkan sebagai “Situs Peringatan Kamboja: Dari pusat penindasan menjadi tempat perdamaian dan refleksi” dalam pertemuan UNESCO di Paris pada hari Jumat.

    “Ini adalah model bagi dunia, yang menunjukkan perjuangan panjang Kamboja, rekonsiliasi, semangat persatuan nasional, menemukan keadilan bagi para korban, dan membangun perdamaian,” kata Menteri Kebudayaan sementara Kamboja Hab Touch, dikutip dari Reuters 25 Agustus.

    Situs-situs Khmer Merah menandai daftar Warisan Dunia kelima Kamboja, dan merupakan nominasi era modern pertama negara itu dan salah satu yang pertama secara global terkait dengan konflik terkini.

    Situs-situs tersebut merupakan pengingat nyata akan kekejaman yang dilakukan di bawah rezim Pol Pot dari tahun 1975 hingga 1979, yang menewaskan sekitar 1,7 juta hingga 2,2 juta orang, banyak di antaranya akibat kelaparan, penyiksaan, atau eksekusi.

    Kuburan massal di ladang pembantaian Choeung Ek. (UNESCO/TSGM/Hang Nisay)

    “Semoga prasasti ini menjadi pengingat abadi bahwa perdamaian harus selalu dipertahankan,” kata Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dalam pesan video yang diunggah daring, dikutip dari CNN.

    “Dari babak-babak tergelap dalam sejarah, kita dapat menimba kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi umat manusia,” tambahnya.

    Museum Genosida Tuol Sleng, yang terletak di ibu kota Phnom Penh, merupakan bekas sekolah menengah atas yang digunakan oleh Khmer Merah sebagai penjara yang terkenal kejam. Lebih dikenal sebagai S-21, sekitar 15.000 orang dipenjara dan disiksa di sana.

    Sementara, Penjara M-13, yang terletak di pedesaan provinsi Kampong Chhnang di Kamboja tengah, juga dianggap sebagai salah satu penjara utama di masa awal Khmer Merah.

    Sedangkan Choeung Ek, yang terletak sekitar 15 kilometer (10 mil) di selatan ibu kota, digunakan sebagai tempat eksekusi dan kuburan massal. Kisah kekejaman yang dilakukan di sana menjadi fokus film tahun 1984 “The Killing Fields”, yang diangkat dari pengalaman jurnalis foto New York Times Dith Pran dan koresponden Sydney Schanberg.

    Diketahui, Khmer Merah merebut Phnom Penh pada 17 April 1975, dan segera menggiring hampir seluruh penduduk kota ke pedesaan. Di sana, mereka dipaksa bekerja keras dalam kondisi yang keras hingga tahun 1979, ketika rezim tersebut digulingkan dari kekuasaan oleh invasi dari negara tetangga Vietnam.

    Sebelumnya, empat situs arkeologi Kamboja telah dimasukkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, yaitu Angkor, Preah Vihear, Sambo Prei Kuk dan Koh Ker, kata Ministry of Culture and Fine Arts Kamboja.

  • Kisah PM Thailand Paetongtarn Shinawatra, Skandal Telepon Berujung Dipecat

    Kisah PM Thailand Paetongtarn Shinawatra, Skandal Telepon Berujung Dipecat

    Bangkok –

    Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan pemimpin muda itu telah melakukan pelanggaran etika terkait skandal telepon dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen.

    Paetongtarn, yang kini berusia 39 tahun, mencetak sejarah sebagai PM termuda Thailand saat resmi menjabat pada Agustus 2024 lalu. Dia merupakan anak perempuan mantan PM Thaksin Shinawatra dan anggota dinasti politik Shinawatra yang berpengaruh di negara tersebut.

    Namun, dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Jumat (29/8) waktu setempat, Paetongtarn harus lengser setelah menjabat hanya selama satu tahun.

    Percakapan telepon antara Paetongtarn dengan Hun Sen pada Juni lalu, seperti dilansir CNN dan Reuters, Jumat (29/8/2025), menjadi pemicu kehancurannya.

    Rekaman audio dari percakapan telepon itu bocor ke publik, dan menunjukkan Paetongtarn tampak tunduk pada Hun Sen, bahkan mengkritik seorang jenderal populer Thailand. Kritikan keras dari publik langsung menghujaninya.

    Rekaman Percakapan Telepon Paetongtarn-Hun Sen Bocor

    Dalam percakapan telepon yang bocor ke publik itu, yang terjadi pada 15 Juni saat ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja meningkat, Paetongtarn memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman” dan tampak mengkritik tindakan militernya sendiri dalam bentrokan perbatasan yang menewaskan seorang tentara Kamboja.

    Paetongtarn juga mengatakan jika Hun Sen “menginginkan sesuatu, katakan saya kepada saya, dan saya akan mengurusnya” — pernyataan kontroversial ini menjadi inti dari kasus yang menjeratnya.

    Pernyataan Paetongtarn dalam rekaman audio yang bocor — yang dikonfirmasi keasliannya oleh kedua negara — menyentuh hati rakyat Thailand. Semangat nasionalisme sudah meninggi terkait sengketa perbatasan, dengan para pengkritik menuduhnya mengkompromikan kepentingan nasional negara.

    Tonton juga video “PM Thailand: Kami Tidak Akan Menyerahkan Kedaulatan Kami” di sini:

    Paetongtarn Minta Maaf kepada Rakyat Thailand

    Usai ucapannya menuai kemarahan publik, Paetongtarn meminta maaf kepada rakyat Thailand, yang disebutnya “mungkin merasa tidak nyaman atau marah atas persoalan ini”.

    Dalam pembelaannya, Paetongtarn mengatakan pernyataannya itu merupakan teknik negosiasi yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan.

    Paetongtarn Dinonaktifkan dari Tugas PM Thailand

    Permintaan maaf dan penjelasan Paetongtarn tidak meredakan kemarahan publik. Petisi diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh 36 Senator Thailand, yang menuduh Paetongtarn tidak jujur dan melakukan pelanggaran standar etika.

    Petisi itu memicu putusan penonaktifan Paetongtarn dari tugas-tugasnya sebagai PM Thailand per 1 Juli lalu. Namun dia masih aktif dalam kabinet sebagai Menteri Kebudayaan, jabatan yang dipegangnya usai perombakan kabinet.

    Beberapa saat usai pengumuman penonaktifan dirinya, Paetongtarn kembali menyampaikan permintaan maaf untuk rakyat Thailand.

    “Saya tidak menginginkan apa pun untuk diri saya sendiri. Saya hanya memikirkan bagaimana menghindari pertempuran dan pertumpahan darah. Saya menegaskan kembali bahwa saya sungguh-sungguh berniat mengabdi kepada bangsa. Saya tidak memiliki niat buruk,” ucapnya kepada wartawan pada saat itu.

    Paetongtarn Diberhentikan dari Jabatannya terkait Pelanggaran Etika

    Mahkamah Konstitusi Thailand, yang beranggotakan sembilan hakim konstitusi, menjatuhkan putusan pada Jumat (29/8) yang menyatakan bahwa Paetongtarn telah gagal menegakkan standar etika atau menunjukkan integritas yang dibutuhkan seorang PM selama percakapan teleponnya dengan Hun Sen pada Juni lalu, untuk mencegah eskalasi konflik perbatasan yang mematikan.

    Mahkamah Konstitusi menyatakan Paetongtarn lebih mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan bangsa.

    Putusan ini menjadikan Paetongtarn sebagai PM kelima Thailand yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 lalu.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Ekspresi PM Thailand Usai Diskors dari Jabatannya”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat PM Paetongtarn Shinawatra!

    Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat PM Paetongtarn Shinawatra!

    Bangkok –

    Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya, pada Jumat (29/8) waktu setempat, setelah hanya satu tahun menjabat. Pemberhentian ini berkaitan dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Paetongtarn.

    Dalam putusannya, seperti dilansir Reuters, Jumat (29/8/2025), Mahkamah Konstitusi menyatakan Paetongtarn telah melanggar etika dalam panggilan telepon yang bocor ke publik pada Juni lalu, di mana dia tampak tunduk kepada mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, saat kedua negara berada di ambang konflik.

    Pertempuran bersenjata pecah di perbatasan Thailand-Kamboja beberapa pekan setelah percakapan telepon itu bocor.

    Paetongtarn, yang merupakan anak perempuan mantan PM Thaksin Shinawatra, dinonaktifkan dari jabatannya menyusul kebocoran percakapan telepon yang memicu kemarahan publik, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk memberhentikannya.

    Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi pukulan telak bagi dinasti politik Shinawatra yang dapat memicu periode kekacauan baru di Thailand.

    Paetongtarn, yang mencetak sejarah sebagai PM termuda Thailand, menjadi perdana menteri keenam dari atau yang didukung dinasti Shinawatra yang diberhentikan oleh militer atau pengadilan dalam perebutan kekuasaan yang penuh gejolak selama dua dekade terakhir di antara para elite yang bertikai.

    Sedangkan untuk keseluruhan, Paetongtarn menjadi PM kelima selama 17 tahun terakhir yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi ini membuka jalan bagi pemilihan PM baru oleh parlemen Thailand — proses yang dapat berlarut-larut karena Partai Pheu Thai yang berkuasa kehilangan daya tawar di parlemen dan menghadapi tantangan untuk mempertahankan aliansi yang rapuh.

    Wakil PM Phumtham Wechayachai dan kabinet Thailand saat ini akan mengawasi pemerintahan dalam kapasitas sementara hingga PM baru dipilih oleh parlemen, tanpa batas waktu soal kapan hal itu harus dilakukan.

    Lihat juga Video ‘Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Paetongtarn di Ambang Putusan Mahkamah Thailand

    PM Paetongtarn di Ambang Putusan Mahkamah Thailand

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi Thailand akan memutuskan nasib Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Jumat (29/08). Putusan ini akan menentukan masa depan Paetongtarn yang bisa membuatnya diberhentikan setelah satu tahun menjabat.

    Paetongtarn, putri dari miliarder Thaksin Shinawatra, dituduh melanggar etika melalui sebuah panggilan telepon pada Juni yang bocor ke publik. Dalam percakapan itu, ia berbicara dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, ketika kedua negara berada di ambang konflik bersenjata di perbatasan.

    Dari percakapannya di telepon, ia terdengar seolah tunduk kepada Hun Sen. Hal ini memicu kemarahan publik serta protes yang membuat pemerintahan koalisinya terancam runtuh. Paetongtarn telah meminta maaf dan menjelaskan bahwa tujuannya adalah meredakan ketegangan sekaligus menyelamatkan rakyat.

    Jika diberhentikan, Paetongtarn bisa menjadi perdana menteri kelima dalam 17 tahun terakhir yang dicopot oleh mahkamah. Hal ini menegaskan peran sentral mahkamah dalam perebutan kekuasaan panjang yang juga telah menjatuhkan tiga pemerintahan Shinawatra melalui dua kudeta militer.

    Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dijadwalkan memulai musyawarah pada pukul 09.30 WIB dan putusan diperkirakan keluar sekitar pukul 15.00 WIB.

    Apabila mahkamah memutuskan untuk memberhentikannya, sebagaimana yang terjadi pada pendahulunya setahun lalu, Thailand diperkirakan akan menghadapi krisis politik.

    Skandal telepon Paetongtarn dengan mantan PM Kamboja

    Kasus yang menjerat Paetongtarn berawal pada panggilan teleponnya dengan Hun Sen, mantan pemimpin Kamboja sekaligus ayah dari perdana menteri saat ini. Dalam percakapan tersebut, keduanya membahas perselisihan perbatasan yang tengah memanas.

    Politisi konservatif menudingnya merendahkan martabat Thailand di hadapan Kamboja sekaligus melemahkan wibawa militer. Tak lama setelah itu, mitra utama koalisinya keluar sebagai bentuk protes, nyaris menjatuhkan pemerintahannya.

    Paetongtarn masih bertahan, namun sekelompok senator menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, ia harus diberhentikan karena melanggar konstitusi yang menuntut “integritas nyata” dan “standar etika” dari seorang menteri. Mahkamah menangguhkan jabatannya sejak 1 Juli lalu.

    Rekaman panggilan telepon tersebut juga diunggah Hun Sen secara penuh ke internet hingga membuat pemerintah Thailand marah. Hal ini pun tak hanya menuai kegaduhan di dalam negeri, namun juga mengguncang hubungan kedua negara.

    Pada Juli lalu, ketegangan meningkat hingga pecah bentrokan militer paling mematikan dalam beberapa dekade. Lebih dari 40 orang tewas dan sekitar 300.000 warga harus mengungsi dari wilayah perbatasan.

    Siapa saja kandidat perdana menteri pengganti Paetongtarn?

    Jika Paetongtarn diberhentikan, proses lobi politik kemungkinan akan berlangsung secara intens sebelum parlemen memilih perdana menteri yang baru. Kandidat bisa berasal dari Partai Pheu Thai yang ia pimpin, mitra koalisinya, atau bahkan oposisi.

    Pemilu baru tampaknya menjadi solusi paling jelas. Namun, belum pasti apakah Perdana Menteri sementara Phumtham Wechayachai memiliki kewenangan untuk menggelar pemilu, atau hanya perdana menteri yang dipilih parlemen yang boleh melakukannya.

    “Penunjukan perdana menteri baru…akan sulit dan mungkin memakan waktu lama,” kata Stithorn Thananithichot, pakar politik dari Universitas Chulalongkorn.

    “Tidak mudah menyatukan kepentingan semua pihak,” ujarnya. “Pheu Thai akan berada pada posisi lemah… kekuatan tawar-menawar justru ada pada semua pihak selain Pheu Thai.”

    Saat ini, ada lima nama kandidat yang memenuhi syarat untuk menjadi perdana Menteri dari daftar kandidat sebelum pemilu 2023.

    Hanya ada satu dari Pheu Thai, yakni Chaikasem Nitisiri yang berusia 77 tahun, mantan jaksa agung dengan pengalaman kabinet yang terbatas.

    Kandidat lain termasuk mantan perdana menteri Prayuth Chan-ocha, yang telah pensiun dari politik dan memimpin kudeta terhadap pemerintahan Pheu Thai pada 2014. Ada pula Anutin Charnvirakul, mantan wakil perdana menteri yang menarik partainya dari koalisi Paetongtarn setelah skandal telepon bocor.

    Namun, meski Paetongtarn bertahan, tidak ada yang bisa menjamin posisinya dapat bertahan lama. Ia kini memimpin koalisi bersama sejumlah partai kecil konservatif yang sejak lama menjadi lawan politik Pheu Thai.

    Mayoritas koalisinya sangat tipis dan bisa menghadapi protes dari kelompok nasionalis serta tantangan parlemen yang dapat menghambat program kebangkitan ekonomi.

    “Paetongtarn sudah kehilangan kredibilitas sejak hari pertama percakapan telepon itu bocor,” kata analis Stithorn.

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata’:

    (ita/ita)

  • Tebar Ranjau di Perbatasan, Kamboja Pancing Protes Thailand

    Tebar Ranjau di Perbatasan, Kamboja Pancing Protes Thailand

    Jakarta –

    Thailand dan Kamboja mungkin tidak lagi saling serang setelah bentrokan mematikan di perbatasan bulan lalu, tetapi ketegangan antara kedua jiran Asia Tenggara itu enggan mereda.

    Pertempuran lintas batas selama lima hari pada Juli, yang melibatkan pasukan darat, artileri, dan jet tempur, menewaskan sedikitnya 43 orang dan memaksa lebih dari 300.000 warga sipil mengungsi.

    Kedua pihak menyetujui kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Malaysia, Cina, dan Amerika Serikat. Perjanjian damai itu mulai berlaku pada 29 Juli.

    Sejak itu, Thailand dan Kamboja saling tuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Namun kedua negara menyatakan tetap berkomitmen untuk mempertahankan perjanjian damai.

    “Tidak bisa diterima”

    Kedua negara memiliki sengketa perbatasan yang telah berlangsung lebih dari satu abad. Pertempuran pada Juli dipicu oleh klaim Thailand bahwa Kamboja menanam ranjau darat yang melukai tentaranya.

    Bahkan setelah gencatan senjata, ranjau darat tetap menjadi titik pertikaian besar. Otoritas Thailand menuduh Kamboja terus menanam bahan peledak di kawasan perbatasan.

    “Dalam waktu kurang dari sebulan, sudah ada lima insiden ledakan ranjau yang menyebabkan korban parah pada tentara kami. Lima orang di antaranya kehilangan kaki. Ini tidak bisa diterima,” kata Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, dalam konferensi pers di Ubon Ratchatani, dekat perbatasan Kamboja, pada 16 Agustus.

    Otoritas Thailand menyatakan bulan ini telah menemukan lebih dari selusin ranjau jenis PMN-2 yang baru dipasang di wilayah mereka yang berbatasan dengan Kamboja.

    “Bagi rakyat Thailand, ranjau darat itu benar-benar kejam. Kadang ranjau tidak membunuh, tapi memutus kaki sehingga membuat seseorang menderita seumur hidup,” kata Kapten Pakapron Sawangpiean dari militer Thailand kepada DW.

    Tentara dari kedua pihak terancam

    Sersan Tanee Paha, seorang prajurit Thailand, kehilangan kakinya setelah menginjak ranjau.

    Dia adalah komandan unit senapan mesin yang bertugas di garis depan konflik.

    “Pada hari ketika saya menginjak ranjau, kami sedang berpatroli mencari lokasi untuk memasang kawat berduri sebagai jalur patroli baru. Saya menginjak ranjau itu dan meledak. Dua orang anggota saya juga terluka,” ujarnya.

    Kini, pria berpangkat sersan itu sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Ubon Ratchatani.

    “Menanam ranjau di jalur patroli tidak bisa diterima karena tentara dari kedua pihak sama-sama berpatroli di rute itu,” tambahnya.

    Mark S. Cogan, profesor studi perdamaian dan konflik di Universitas Kansai Gaidai, Jepang, mengatakan kedua negara perlu bersikap transparan.

    “Masalahnya adalah komunikasi, sesuai dengan kesepakatan yang ditulis, di mana masing-masing negara harus melapor ke Komite Perbatasan Regional Thailand-Kamboja. Bahayanya, pertemuan terakhir justru menjadi ajang saling menyalahkan,” tegasnya.

    Kekhawatiran warga di perbatasan

    Pertempuran Juli lalu memaksa ratusan ribu warga di kawasan perbatasan mengungsi.

    Banyak warga desa Thailand masih diliputi kekhawatiran.

    Boon Thongleung dan keluarganya masih bertahan di pusat evakuasi darurat karena ancaman ranjau darat.

    “Karena ranjau, kami tidak bisa mencari makan,” katanya.

    “Bahkan kalau konflik ini berakhir, butuh satu hingga dua bulan untuk membersihkan ranjau. Itu artinya kami tidak bisa mencari hasil hutan untuk dijual. Bahkan jika ranjau sudah dibersihkan, kami tidak bisa yakin benar-benar aman untuk kembali,” ujar Thongleung kepada DW.

    Menteri Luar Negeri Maris pekan ini berada di Jenewa untuk melobi komunitas internasional agar menekan Kamboja dalam isu ranjau darat.

    Baik Thailand maupun Kamboja sama-sama menjadi pihak dalam Konvensi Ottawa, yang mulai berlaku pada 1999 dan melarang produksi serta penggunaan ranjau antipersonel.

    Kamboja tolak tuduhan Thailand

    Kamboja, di sisi lain, membantah tuduhan dari negeri jiran.

    “Kamboja menolak klaim Thailand bahwa ada ranjau baru yang ditanam,” kata Ou Virak, direktur Future Forum, lembaga think-tank berbasis di Phnom Penh yang fokus pada kebijakan publik.

    Dia mengatakan kepada DW bahwa sebagian besar masyarakat Kamboja percaya dan mendukung pemerintah mereka dalam isu ini.

    “Orang Kamboja umumnya tidak meragukan alasan atau klaim pemerintah. Kebanyakan percaya pada posisi pemerintah. Saya rasa ini tidak akan berpengaruh pada negara, kecuali jika terjadi pertempuran baru,” tambahnya.

    Kementerian Pertahanan Kamboja tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar DW mengenai klaim Thailand tersebut.

    Ranjau jadi hambatan besar

    Tita Sanglee, peneliti di ISEAS–Yusof Ishak Institute, mengatakan isu ranjau darat adalah “hambatan besar bagi upaya perdamaian.”

    “Dari perspektif Thailand, fakta bahwa tentara mereka masih terluka akibat ranjau setelah gencatan senjata memberi sinyal ketidak-tulusan di pihak Kamboja,” ujarnya kepada DW.

    “Ranjau itu tampak dalam kondisi siap pakai, yang melemahkan klaim Kamboja bahwa ranjau itu sudah puluhan tahun dan usang. Setiap korban baru dari pihak Thailand menambah frustrasi domestik dan memberi tekanan pada militer untuk merespons,” lanjutnya.

    Sementara itu, Kamboja berargumen bahwa ranjau berada di dalam wilayah mereka, sehingga tentara Thailand tidak akan terluka jika tidak melanggar batas, kata Sanglee.

    “Itu mencerminkan adanya sudut pandang soal kedaulatan dan kompleksitas demarkasi perbatasan yang, secara objektif, memang masih disengketakan,” ujarnya.

    “Tapi bisa dimengerti, dari perspektif Kamboja sebagai negara lebih kecil dan lemah secara militer, ladang ranjau berfungsi sebagai penangkal taktis terhadap pergerakan pasukan Thailand.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)