Negara: Kamboja

  • Dubes Santo Apresiasi Upaya Kepolisian Provinsi Mondulkiri Mengamankan WNI

    Dubes Santo Apresiasi Upaya Kepolisian Provinsi Mondulkiri Mengamankan WNI

    JAKARTA – Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto mengapresiasi Kepolisian Provinsi Mondulkiri, Kamboja yang bergerak cepat mengamankan warga negara Indonesia (WNI).

    Hal tersebut disampaikan Dubes Santo saat bertemu dengan Kepala Kepolisian Provinsi Mondulkiri Mayor Jenderal Mayjen Lor Sokha.

    Apresiasi disampaikan Dubes Santo atas respons cepat Kepolisian Mondulkiri dalam menanggapi permintaan KBRI Phnom Penh untuk amankan WNI yang bekerja pada sindikat penipuan online.

    “Kami memohon dukungan Pemerintah Kamboja agar proses deportasi WNI dapat dilakukan dengan cepat,” ujar Dubes Santo dalam keterangan KBRI Phnom Penh 5 September.

    Sebagai tanggapan, Mayjen Lor Sokha sampaikan komitmen Kepolisian Provinsi Mondulkiri untuk terus memastikan provinsinya aman dan nyaman, baik bagi warga lokal maupun warga negara asing.

    Dalam kunjungan kali ini, Dubes RI dan staf KBRI Phnom Penh melihat langsung kondisi 13 WNI yang tengah menjalankan proses keimigrasian, sebelum nantinya diberikan izin oleh otoritas Kamboja untuk kembali ke tanah air.

    Secara umum, seluruh WNI dalam kondisi baik. Juga diserahkan bantuan makanan dan obat-obatan bagi para WNI dimaksud.

    Dubes RI mengingatkan para WNI agar tidak lagi mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar.

    Harapannya, pengalaman para WNI di Kamboja dapat ditularkan kepada sanak saudara, teman, dan komunitas asal mereka. Jangan sampai WNI lainnya terjerat permasalahan yang sama, kata Dubes Santo.

    Berdasarkan data dari otoritas Kamboja, jumlah WNI yang tercatat di Kamboja terus bertambah, setelah akhir tahun lalu tercatat 131.000 orang.

    Semakin banyaknya WNI di Kamboja seharusnya dapat berkontribusi positif bagi lingkungan setempat dan membangun citra Indonesia di mata berbagai kalangan masyarakat di Kamboja, kata Dubes Santo.

  • Sah! Anutin Charnvirakul Jadi Perdana Menteri Baru Thailand

    Sah! Anutin Charnvirakul Jadi Perdana Menteri Baru Thailand

    Bisnis.com, JAKARTA – Parlemen Thailand memilih Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri baru menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang dicopot Mahkamah Konstitusi, menjadikannya pemimpin ketiga sejak 2023.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (5/9/2025), Anutin, 58 tahun, meraih sedikitnya 273 suara di majelis rendah, melampaui ambang batas 247 suara. Sementara itu, pesaingnya Chaikasem Nitisiri—kandidat blok yang dipimpin keluarga Shinawatra—hanya mengantongi 132 suara.

    Mantan pengusaha konstruksi itu berhasil menduduki kursi perdana menteri berkat dukungan Partai Rakyat (People’s Party) yang berhaluan pro-demokrasi. Namun, dukungan itu diberikan dengan syarat Anutin berkomitmen menggelar pemilu dalam beberapa bulan ke depan.

    Anutin menggantikan Paetongtarn Shinawatra, putri bungsu mantan perdana menteri berpengaruh Thaksin Shinawatra, yang pekan lalu dicopot oleh Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran etika.

    Drama politik semakin panas setelah Thaksin terbang ke Dubai pada Kamis malam untuk alasan medis, hanya beberapa hari sebelum pengadilan menggelar sidang yang berpotensi menjebloskannya kembali ke penjara. 

    Kondisi itu menambah ketidakpastian terhadap masa depan klan Shinawatra yang telah mendominasi politik Thailand selama puluhan tahun.

    Anutin diperkirakan memimpin koalisi minoritas yang beranggotakan partai-partai pro-establishment. Kesepakatan dengan Partai Rakyat mewajibkan dirinya membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan setelah dilantik dan menyampaikan pernyataan kebijakan.

    “Pemungutan suara hari ini mengakhiri drama sesaat dan kemungkinan besar menghindarkan risiko pemilu kilat tahun ini. Namun, permainan politik Thailand kemungkinan masih berlanjut, terutama saat Anutin mencoba memperluas koalisi,” kata Peter Mumford, Kepala Praktik Asia Tenggara Eurasia Group.

    Tantangan besar sudah menanti Anutin, mulai dari ekonomi yang lesu akibat perang dagang Presiden AS Donald Trump hingga sengketa perbatasan dengan Kamboja. 

    Pemerintah memperkirakan pertumbuhan hanya sekitar 2% tahun ini, jauh di bawah Indonesia dan Filipina yang tumbuh dua kali lipat lebih tinggi.

    Anutin bukan sosok baru dalam politik Thailand. Dia pernah menjadi menteri di berbagai kabinet, mulai dari pemerintahan populis Thaksin Shinawatra hingga junta militer Prayuth Chan-Ocha, serta pemerintahan Paetongtarn. Selama hampir satu dekade, dia dikenal sebagai “kingmaker” politik berkat jaringan bisnis dan dukungan provinsi.

    Berlatarkan pendidikan teknik, Anutin sempat memimpin perusahaan keluarganya, Sino-Thai Engineering & Construction (kini Stecon Group Pcl), sebelum terjun penuh ke politik. Reputasinya yang ramah bisnis dinilai dapat meredakan kekhawatiran investor terkait instabilitas politik yang kerap menekan perekonomian.

    “Masih harus dilihat apa yang bisa dilakukan perdana menteri dalam waktu singkat ini. Perannya mungkin lebih pada menyiapkan panggung untuk pemilu berikutnya,” ujar ekonom Oversea-Chinese Banking Corp., Lavanya Venkateswaran.

    Meski indeks saham acuan bangkit 19% dari titik terendah Juni, bursa Thailand masih menjadi yang terburuk di Asia tahun ini. Investor asing mencatatkan arus keluar bersih US$2,5 miliar dari pasar saham, sementara baht menguat hampir 6% terhadap dolar AS sepanjang 2025.

    Thailand memang memiliki sejarah panjang instabilitas politik, di mana perdana menteri terpilih kerap dijatuhkan oleh hakim atau militer pro-royalis. Paetongtarn menjadi perdana menteri kelima dari keluarga Shinawatra yang digulingkan Mahkamah Konstitusi.

    Kenaikan Anutin juga menandai babak baru politik Thailand, setahun setelah Partai Pheu Thai membuat kesepakatan berbagi kekuasaan dengan partai konservatif. Kesepakatan itu memuluskan jalan bagi Thaksin kembali ke Thailand setelah 15 tahun hidup dalam pengasingan.

    Thaksin yang divonis delapan tahun penjara sempat mendapat keringanan hukuman menjadi satu tahun. Setelah enam bulan dirawat di rumah sakit, ia dibebaskan bersyarat awal tahun ini. 

    Pada 9 September mendatang, pengadilan akan memutuskan apakah masa rawat inap itu diperhitungkan sebagai masa tahanan.

  • Hal-hal yang Masih Jadi Misteri Usai Kerusuhan Demo – Page 3

    Hal-hal yang Masih Jadi Misteri Usai Kerusuhan Demo – Page 3

    Seorang sumber dari Politikus partai pemerintah bercerita, ada aliran duit besar yang menyokong aksi demo. Bahkan, jumlahnya fantastis mencapai ratusan miliar rupiah. Tujuannya, memprovokasi demo, menyebarkan hoaks sampai melakukan anarkisme.

    “Ujungnya seperti yang dikatakan Pak Prabowo, makar,” kata seorang politikus yang paham tentang skenario ini.

    Sumber liputan6.com dari lingkaran kekuasan ini menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sudah tahu tokoh-tokoh yang bermain dalam kericuhan demonstrasi beberapa hari belakangan. Bahkan, menurut sumber, dana ini datang dengan nominal yang fantastis. “Uang ratusan miliar dari Kamboja,” ujar sumber Liputan6.com.

    Menurut dia, pelakunya bukan orang jauh Prabowo Subianto. Tak bisa dipungkiri pula, kata dia, kericuhan demo beberapa hari belakang itu terjadi karena pertempuran antar elite. “Pak Prabowo sudah tahu,” singkat dia.

    Senada dengan sumber liputan6.com, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid telah mencium adanya gerakan masif untuk memprovokasi ajakan demo di dunia maya. Termasuk menyebarkan berita bohong, atau hoaks.

    Meutya mengungkapkan, Komdigi menemukan adanya informasi keliru yang disebarkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan kecepatan penyebaran yang sangat tinggi.

    Menurut Meutya, indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi.

    Temuan pemerintah juga memperlihatkan adanya aliran dana signifikan melalui platform digital, yang diduga digunakan untuk mendanai aktivitas anarkis.

    “Indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi,” ujar Meutya di akun Instagram miliknya @meutyahafid.

    Meutya tak mengungkap, nominal duit yang mengalir guna memprovokasi demo. Namun, Politikus Golkar ini mengatakan, aliran dana itu jumlahnya signifikan, melalui platform digital.

    “Kami juga memantau adanya aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital. Konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung (live streaming) dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar. Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online,” tutur Meutya.

     

  • Top 3 News: Duit Judi Online Kamboja di Tengah Operasi Udara Provokasi Demo – Page 3

    Top 3 News: Duit Judi Online Kamboja di Tengah Operasi Udara Provokasi Demo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Massa menyemut di flyover Senen, Jakarta Pusat, Jumat 29 Agustus 2025. Mereka mau melakukan aksi demo di Mako Brimob, Kwitang usai Affan Kurniawan meninggal dunia dilindas mobil rantis. Itulah top 3 news hari ini.

    Malam harinya, kericuhan pecah. Massa melempar batu, hingga kembang api ke arah aparat. Serangan dibalas tembakan gas air mata. Farikh, seorang videografer yang meliput aksi demo itu melihat, ada makanan untuk pendemo yang terus dipasok orang tak dikenal. Bahkan ada yang memberikan air mineral berdus-dus selama demo dengan gratis.

    Selang beberapa waktu, seorang pria pengendara motor pikap, datang membelah massa. Motornya penuh dengan dus-dus yang berisi botol air mineral. Berbagai makanan dibagikan oleh orang-orang tak dikenal. Seperti gorengan, roti dan camilan selalu dipasok.

    Sementara itu, Nadiem Makarim resmi menjadi tersangka. Kejaksaan Agung memiliki bukti Nadiem terlibat kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.

    Nadiem sempat menyampaikan pembelaannya saat akan digiring menuju mobil tahanan. Nadiem yang telihat sudah mengenakan rompi tahanan Kejagung mengatakan tidak terima dengan tuduhan yang dialamatkan padanya.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto menyatakan, situasi nasional saat ini mulai kondusif. Diketahui, aksi demonstrasi berujung ricuh terjadi di sejumlah wilayah selama 25 Agustus-2 September 2025.

    Imam menyatakan, saat ini kondisi sudah aman di bawah TNI-Polri. Terkait adanya provokator demo, ia juga menyerahkan pada Polri.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis 4 September 2025:

    Presiden Prabowo Subianto pada Senin petang menjenguk korban unjuk rasa yang sedang dirawat di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 17 korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang terdiri dari 14 polisi dan 3 warga sipil.

  • Thailand Gelar Pemilihan Perdana Menteri Baru, Siapa Calon Kuat?

    Thailand Gelar Pemilihan Perdana Menteri Baru, Siapa Calon Kuat?

    Bangkok

    Parlemen Thailand akan menggelar pemungutan suara untuk memilih perdana menteri baru. Dari lima kandidat yang memenuhi syarat, Anutin Charnvirakul, Ketua Partai Bhumjaithai disebut sebagai kandidat terkuat setelah mendapat dukungan luas dari sejumlah partai.

    Dalam pemilihan yang akan diselenggarakan pada Jumat (05/09) tersebut, Anutin mengklaim telah mengantongi 146 kursi dari partainya dan sekutu. Selain itu, dia juga mendapat tambahan dukungan 143 kursi dari Partai Rakyat. Secara keseluruhan, Anutin menguasai 289 kursi dari 492 anggota parlemen. Hal ini jauh melampaui ambang batas 247 kursi untuk bisa terpilih.

    Namun, dukungan dari Partai Rakyat tidak datang begitu saja. Dalam perjanjian politik, Anutin wajib membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan setelah menjabat untuk menyelenggarakan pemilu baru. Selain itu, dia juga harus menggelar referendum untuk menyusun konstitusi baru melalui majelis konstituante yang terpilih.

    Sosok Anutin?

    Lelaki berusia 58 tahun ini merupakan mantan Menteri Kesehatan yang dikenal karena mendorong dekriminalisasi ganja. Dia juga menjadi sorotan pada masa pandemi Covid-19, ketika dianggap lambat mengamankan pasokan vaksin.

    Dalam karier politiknya, Anutin pernah bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin Partai Pheu Thai. Sebelumnya, dia menduduki kursi menteri di kabinet Prayuth Chan-ocha, seorang mantan jenderal yang menjadi perdana menteri pascakudeta militer.

    Manuver Politik Partai Pheu Thai

    Sementara itu, pemerintah sementara dari Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh Phumtham Wechayachai, berusaha menghalangi langkah Anutin. Partai ini meminta Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui pembubaran parlemen dan pemilu kilat.

    Namun, laporan dari media di Thailand menyebut Dewan Penasihat Raja menolak permintaan itu karena rancangan dekritnya bermasalah secara hukum. Beberapa pakar hukum juga memperdebatkan kewenangan pemerintahan sementara untuk mengajukan pembubaran parlemen.

    Krisis politik berulang

    Thailand kembali terjebak dalam krisis politik setelah Mahkamah Konstitusi pada akhir Agustus 2025 memecat Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra karena melanggar etika dalam komunikasi dengan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen, soal konflik perbatasan berdarah.

    Paetongtarn adalah perdana menteri keenam dari keluarga Shinawatra yang dijatuhkan oleh militer atau pengadilan dalam dua dekade terakhir. Sebelumnya, pada 2023, kandidat perdana menteri dari Partai Rakyat (saat itu bernama Move Forward) juga gagal dilantik setelah ditolak senat. Kini, senat sudah tidak lagi memiliki kewenangan ikut dalam pemilihan perdana menteri.

    Pemerintahan Thailand selanjutnya

    Jika pemungutan suara Jumat (05/09) ini berjalan mulus, Anutin hampir pasti akan terpilih. Namun, pemerintahannya hanya akan berlangsung singkat sesuai kesepakatan dengan Partai Rakyat, sebelum pemilu baru digelar dan konstitusi baru dirancang.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Felicia Salvina dan Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    Tonton juga video “Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo – Page 3

    Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menyebut ada dugaan aksi makar dalam aksi demo yang ditunggangi hingga berakhir ricuh. Menurutnya, pemerintah akan segera mengusut tuntas aksi ini.

    Prabowo menyinggung aksi demo di Sulawesi Selatan. Empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggal karena aksi pembakaran Gedung DPRD.

    “Di Sulawesi Selatan ada 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban, gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo.

    Prabowo telah memerintahkan aparat negara untuk melakukan penyelidikan. Dia minta dalang di balik demonstrasi anarkis diungkap.

    “Jadi, semua aparat negara akan selidiki, siapa yang bertanggung jawab,” jelas Prabowo.

    Polda Metro Jaya telah menangkap lebih dari 1.000 orang buntut demo ricuh dan pembakaran di Jakarta dan Bekasi. Setidaknya, ada 38 orang jadi tersangka.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, demo ricuh terjadi di sekitar gedung DPR RI dan daerah Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 25 Agustus. Ada sebanyak 337 massa anarkis ditangkap pada hari itu.

    Lalu, sebanyak 765 orang juga ditangkap pada demo ricuh di Jakarta pada 28 Agustus. Mereka juga melakukan aksi anarkis di sekitaran gedung DPR RI dan Gelora, Tanah Abang.

    “Kemudian aksi anarkis terjadi juga di tanggal 29 Agustus 2025 di wilayah DKI Jakarta lainnya dengan diamankan 11 orang,” ujarnya.

    Pada 30 dan 31 Agustus, polisi menangkap 205 orang. 25 Di antaranya ditetapkan tersangka. Para tersangka itu diduga melakukan perusakan fasilitas umum.

  • Xi Jinping Unjuk Kekuatan di Parade Militer Bersama Putin-Kim

    Xi Jinping Unjuk Kekuatan di Parade Militer Bersama Putin-Kim

    Jakarta

    Dalam parade militer besar-besaran di Beijing pada hari Rabu (06/09, diapit oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dari Rusia dan Kim Jong Un dari Korea Utara. Presiden Cina Xi Jinping memperingatkan dunia bahwa dunia sedang menghadapi pilihan antara “perdamaian atau perang”.

    Acara yang memperingati 80 tahun kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia II ini sebagian besar dijauhi oleh para pemimpin Barat, karena perang Ukraina dan ambisi nuklir Kim yang hadir sebagai tamu kehormatan.

    Dirancang untuk memproyeksikan kekuatan militer dan pengaruh diplomatik Cina, parade ini juga hadir di saat perang tarif Presiden AS Donald Trump dan kebijakan fluktuatif yang membebani hubungan baik dengan sekutu maupun saingan. “Saat ini, umat manusia dihadapkan pada pilihan damai atau perang, dialog atau konfrontasi, sama-sama menguntungkan atau sama-sama menguntungkan,” ujar Xi kepada lebih dari 50.000 penonton di Lapangan Tiananmen, seraya menambahkan bahwa Cina “berdiri teguh di sisi sejarah yang benar”.

    Menumpang sebuah limusin beratap terbuka, Xi kemudian memeriksa pasukan dan peralatan militer mutakhir seperti rudal hipersonik, drone bawah air, dan ‘robot serigala’ yang dipersenjatai.

    Helikopter yang membawa spanduk besar dan jet tempur terbang dalam formasi selama pertunjukan selama 70 menit yang berpuncak pada pelepasan 80.000 burung ‘perdamaian’.

    Mengenakan setelan tunik dengan gaya yang dikenakan oleh mantan pemimpin Mao Zedong, Xi sebelumnya menyapa lebih dari 25 pemimpin di karpet merah, termasuk Prabowo Subianto dari Indonesia yang tampil mengejutkan meskipun aksi protes meluas di dalam negeri.

    Duduk di antara Putin dan Kim, Xi berulang kali terlibat dalam percakapan dengan kedua pemimpin tersebut sementara ribuan pasukan berlalu lalang di hadapan mereka. Ini menandai pertama kalinya ketiganya tampil bersama di depan umum.

    Dalam sebuah unggahan yang ditujukan kepada Xi di Truth Social saat parade dimulai, Trump menyoroti peran AS dalam membantu Cina mempertahankan kemerdekaannya dari Jepang selama Perang Dunia Kedua.

    “Sampaikan salam hangat saya kepada Vladimir Putin, dan Kim Jong Un, karena kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” tambah Trump.

    Kremlin menjawab Putin tidak berkonspirasi melawan Amerika Serikat dan mengisyaratkan bahwa Trump sedang bersikap ironis dalam pernyataannya.

    Visi global Cina

    Xi telah menggambarkan Perang Dunia Kedua sebagai titik balik utama dalam “peremajaan besar bangsa Cina”, di mana ia berhasil mengatasi penghinaan akibat invasi Jepang dan menjadi kekuatan global yang kuat.

    Awal pekan ini, Xi mengungkap visinya tentang tatanan dunia baru di sebuah pertemuan puncak keamanan regional, menyerukan persatuan melawan “hegemonisme dan politik kekuasaan”, sebuah sindiran terselubung terhadap saingannya di seberang Samudra Pasifik.

    “Xi merasa yakin bahwa keadaan telah berbalik. Cina yang kembali memegang kendali sekarang,” kata Wen-Ti Sung, peneliti di Global China Hub Dewan Atlantik, yang bermarkas di Taiwan.

    “Yang dibicarakan tentang sumber utama ketidakpastian dalam sistem internasional adalah unilateralisme ala Trump, bukan diplomasi serigala Cina.”

    Dalam resepsi mewah setelah parade di Balai Agung Rakyat, Xi menyampaikan kepada para tamunya bahwa umat manusia tidak boleh kembali kepada “hukum rimba”.

    Di luar kemegahan dan propaganda, para analis mengamati apakah Xi, Putin, dan Kim akan mengisyaratkan hubungan pertahanan yang lebih erat setelah pakta yang ditandatangani oleh Rusia dan Korea Utara pada Juni 2024, dan aliansi serupa antara Beijing dan Pyongyang, sebuah hasil yang dapat mengubah kalkulasi militer di kawasan Asia-Pasifik.

    Putin telah mencapai kesepakatan energi yang lebih erat dengan Beijing selama kunjungannya ke Cina, sementara pertemuan tersebut telah memberi Kim yang tertutup kesempatan untuk mendapatkan dukungan implisit bagi senjata nuklirnya yang dilarang.

    Sudah 66 tahun sejak seorang pemimpin Korea Utara terakhir kali menghadiri parade militer Cina. Kim juga berjabat tangan dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik sebelum parade dimulai.

    Pyongyang telah menolak tawaran Seoul baru-baru ini untuk menstabilkan hubungan yang memburuk antara kedua Korea, yang secara teknis berperang sejak Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, namun bukan perjanjian damai.

    Musuh AS

    Bergabung dengan Putin dan Kim termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian, yang semuanya dianggap sebagai musuh AS. Sekutu dekat Rusia, Presiden Belarus Alexander Lukashenko, berjalan di samping Kim setelah berfoto bersama dengan para pemimpin lainnya.

    Pemimpin-pemimpin Asia selain Presiden Prabowo Subianto, yang hadir di antaranya Raja Kamboja Norodom Sihamoni, Presiden Vietnam Luong Cuong, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa dan Presiden Republik Kongo Denis Sassou Nguesso juga masuk dalam daftar tamu. Presiden Kuba Miguel Daz-Canel adalah satu-satunya pemimpin dari Amerika Latin yang hadir.

    Tamu lainnya adalah Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. Daftar tamu tersebut sangat tumpang tindih dengan pertemuan puncak tahunan Organisasi Kerja Sama Shanghai beberapa hari sebelumnya, tetapi ada beberapa wakil penting yang meninggalkan acara sebelum parade, termasuk perwakilan dari India dan Turki.

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengunggah kata-kata hangat tentang pertemuan dengan Xi dan Putin di platform media sosial X. Ia mengunggah foto dirinya dan Putin yang sedang bepergian bersamanya, mengatakan bahwa “percakapan dengannya selalu memberikan wawasan,” dan menulis bahwa ia memiliki “pertemuan yang bermanfaat” dengan Xi.

    Sebagian besar pemimpin Eropa tidak hadir. Selain Putin dan Lukashenko, hanya sedikit pemimpin Eropa yang menghadiri parade tersebut. Serbia mengirimkan Presiden Aleksandar Vucic yang pro-Rusia dan Slowakia mengirimkan Perdana Menteri Robert Fico.

    *Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga Video Putin Disambut Hangat Xi Jinping dalam Pertemuan di China

    (ita/ita)

  • Partai Penguasa di Thailand Ajukan Pembubaran Parlemen

    Partai Penguasa di Thailand Ajukan Pembubaran Parlemen

    Jakarta

    Partai penguasa di Thailand, Pheu Thai, menyatakan telah meminta persetujuan kerajaan untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu baru. Langkah ini diumumkan beberapa saat setelah penguasa parlemen menyatakan dukungannya kepada partai oposisi untuk membentuk pemerintahan baru.

    Pernyataan yang disampaikan pada Rabu (03/09) itu sontak membuat politik Thailand dilanda kekacauan.

    Kepada Reuters, Ketua Fraksi Pheu Thai mengatakan bahwa partainya telah memutuskan untuk menggelar pemilu sesegera mungkin. Pheu Thai telah kehilangan Perdana Menterinya, Paetongtarn Shinawatra, pada akhir Agustus 2025 lalu.

    Sebelumnya, Partai Rakyat, yang menguasai hampir sepertiga kursi di majelis rendah, menyatakan telah mendukung pemimpin ambisius dari Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, untuk maju menjadi perdana menteri. Dukungan tersebut berpotensi menjadi titik balik yang bisa memecah kebuntuan politik di Thailand selama beberapa waktu ini.

    Babak baru krisis politik Thailand

    Perdana Menteri Paetongtarn diberhentikan pada Jumat (29/08) lalu karena pelanggaran etika. Hal ini memicu perebutan kekuasaan. Partai Pheu Thai bergegas memperkuat koalisi yang sedang rapuh dengan suara mayoritas yang tipis.

    Sementara mantan sekutu koalisinya, Partai Bhumjaithai, justru melancarkan manuver berani untuk membentuk pemerintahannya sendiri.

    Pencopotan ini menjadi babak terbaru dalam pertarungan politik selama dua dekade antara para elit yang bersaing di Thailand. Paetongtarn merupakan perdana menteri keenam dari keluarga miliarder Shinawatra, yang digulingkan militer atau peradilan, dan yang kedua dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

    Partai itu sendiri didirikan oleh Thaksin Shinawatra, ayah Paetongtarn, yang juga seorang miliarder.

    Namun, sejumlah pakar hukum di Thailand berbeda pendapat mengenai kewenangan pemerintahan sementara untuk meminta pembubaran parlemen.

    Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, mengatakan partainya mendukung Partai Bhumjaithai demi mencegah kembalinya pemerintahan koalisi lama yang dianggap tidak layak memerintah lagi. Meski demikian, dia menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dalam pemerintahan baru tersebut.

    Dia menyebut pemungutan suara parlemen untuk memilih perdana menteri baru bisa digelar pada Jumat (05/09).

    “Ada risiko kembalinya koalisi lama yang gagal memimpin negara dalam dua tahun terakhir, dan juga risiko kembalinya pelaku kudeta sebagai perdana menteri,” katanya dalam konferensi pers, merujuk pada Prayuth Chan-ocha, jenderal yang merebut kekuasaan pada 2014 dan masih memenuhi syarat untuk menjadi perdana menteri meski sudah pensiun.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Penulis adaptasi: Muhammad Hanafi

    Editor: Adelia Dinda Sani dan Rahka Susanto

    Tonton juga video “Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata” di sini:

    (ita/ita)

  • Pengiriman 10 PMI Ilegal ke Kamboja Digagalkan di Soetta, 2 Pelaku Ditangkap – Page 3

    Pengiriman 10 PMI Ilegal ke Kamboja Digagalkan di Soetta, 2 Pelaku Ditangkap – Page 3

    Sementara itu, Kanit I Jatanras Polres Bandara Soekarno Hatta Ipda Herman Slamet menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula ketika petugas melakukan patroli di Terminal 2 Keberangkatan Internasional pada Senin 26 Agustus 2025, sekitar pukul 11.48 WIB.

    Saat itu, petugas mendapati 10 pria berusia muda antara 23 hingga 30 tahun yang dicurigai sebagai calon pekerja migran non-prosedural (CPMI).

    “Mereka hendak terbang menggunakan pesawat Viet Jet Air VJ 854 dengan rute Jakarta–Ho Chi Minh. Tujuan akhir mereka adalah Kamboja untuk bekerja sebagai admin judi online secara nonprosedural,” kata Herman.

    Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa tiga dari korban sebelumnya sudah pernah bekerja di Kamboja dan sedang pulang cuti.

    “Mereka kemudian mengajak rekan-rekannya untuk ikut serta,” kata Herman.

    Herman mengungkapkan peran dua tersangka yang ditangkap yaitu, tersangka pertama membantu proses pemberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Dia mendapatkan keuntungan Rp 7 juta dan tersangka mengetahui bahwa CPMI akan bekerja sebagai admin judi online di Kamboja secara nonprosedural.

     

  • Ketidakpastian di Thailand Usai Lengsernya PM Paetongtarn

    Ketidakpastian di Thailand Usai Lengsernya PM Paetongtarn

    Jakarta

    Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra sejak Jumat (29/8) resmi dicopot dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dia melanggar aturan etika.

    Pada usia 39 tahun, Paetongtarn menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand. Dia memiliki koneksi politik yang kuat sebagai putri dari mantan perdana menteri Thaksin, sekaligus keponakan dari mantan perdana menteri lainnya, Yingluck Shinawatra. Paetongtarn juga menjabat sebagai ketua Partai Pheu Thai, yang menuai kontroversi ketika berkoalisi dengan kubu pro-militer pada 2023 untuk membentuk pemerintahan saat ini.

    Dia diskors pada awal Juli setelah rekaman percakapan telepon dengan pemimpin veteran Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik di tengah konflik perbatasan yang memakan korban jiwa. Dalam percakapan itu, Paetongtarn menyebut mantan diktator tersebut sebagai “paman,” menyatakan rasa hormat dan kasih sayangnya, serta mengkritik komandan militernya sendiri.

    Paetongtarn menegaskan bahwa pernyataannya itu adalah taktik negosiasi untuk mencegah konflik meluas dan menyelamatkan nyawa.

    “Sebagai orang Thailand, saya menegaskan ketulusan saya untuk bekerja demi rakyat Thailand. Saya ingin kembali menekankan kepada rakyat bahwa yang paling saya junjung tinggi adalah nyawa rakyat — baik tentara maupun warga sipil,” katanya kepada wartawan usai putusan pada Jumat.

    Meski demikian, Paetongtarn menerima keputusan pengadilan yang memerintahkannya untuk lengser.

    Siapa gantikan Paetongtarn?

    Skandal telepon dengan Hun Sen pada akhirnya mengguncang dunia politik Thailand. Partai konservatif Bhumjaithai menarik diri dari koalisi pemerintahan, meninggalkan Pheu Thai dengan mayoritas tipis yang memicu kekhawatiran akan terjadinya kudeta militer baru.

    Pheu Thai kemungkinan besar akan mencalonkan Chaikasem Nitisir sebagai pengganti Paetongtarn. Chaikasem, 77 tahun, adalah pengacara dan mantan jaksa agung yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman Thailand pada 2013.

    Kandidat lain yang mungkin muncul adalah mantan menteri dalam negeri Anutin Charnvirakul dan Prayuth Chan-ocha, pemimpin kudeta militer 2014 yang bertahan sebagai kepala pemerintahan hingga Paetongtarn naik ke kursi perdana menteri pada 2023.

    Jika parlemen gagal mencapai kesepakatan soal pengganti Paetongtarn, opsi lain adalah menggelar mosi tidak percaya dan membubarkan parlemen, yang berarti pemilu kilat harus diadakan.

    Masa depan Pheu Thai di bawah dinasti Shinawatra

    Napon Jatusripitak, ilmuwan politik di ISEAS–Yusof Ishak Institute, menilai pencopotan Paetongtarn berdampak besar bagi Partai Pheu Thai.

    “Pheu Thai akan terpaksa menghadapi pemilu berikutnya tanpa kandidat perdana menteri yang jelas. Hal ini meningkatkan risiko perpecahan internal, terutama jika partai tidak solid mendukung calon yang tersisa ketika perdana menteri baru harus dipilih,” ujarnya kepada DW.

    “Pheu Thai sudah pernah mengorbankan komitmen ideologisnya ketika berkoalisi dengan lawan konservatifnya pada 2023. Koalisi itu membuat partai berada pada posisi rentan dan gagal menunaikan janji kebijakan andalannya. Jika hal ini terulang, maka kerusakan terhadap warisan Shinawatra dan citra Pheu Thai akan semakin parah,” tambahnya.

    Thaksin Shinawatra lolos dari penjara

    Dengan jatuhnya Paetongtarn, sejumlah analis mempertanyakan apakah skandal ini juga menandai berakhirnya dinasti politik Shinawatra.

    Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok, mengatakan kepada DW bahwa keluarga Shinawatra “sudah mengalami kemunduran selama beberapa tahun.”

    “Sekarang dengan apa yang dilakukan Paetongtarn lewat percakapan yang bocor itu, saya kira keluarga Shinawatra, untuk semua maksud dan tujuan, tak lagi menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam politik Thailand,” ujarnya.

    Namun, mungkin terlalu dini untuk menutup buku tentang klan politik berpengaruh tersebut. Thaksin, sang ayah sekaligus mantan perdana menteri miliarder, baru saja meraih kemenangan besar pekan lalu setelah pengadilan membebaskannya dari tuduhan penghinaan terhadap monarki yang berpotensi membuatnya dipenjara 15 tahun.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata” di sini:

    (ita/ita)