Menteri Informasi Kamboja, Neth Pheaktra, menuduh aparat Thailand melanggar batas wilayah dan menggunakan “gas air mata, peluru karet, serta alat penimbul suara bising” terhadap warga sipil. Sebaliknya, militer Thailand menyebut penggunaan kekuatan itu sebagai respons atas provokasi sekitar 200 pengunjuk rasa Kamboja yang melemparkan batu, tongkat, dan menembakkan ketapel ke arah pejabat Thailand. (Tangkapan Layar Video Reuters/AKP)
Negara: Kamboja
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5351871/original/024533300_1758086369-Tim_MLBB_dan_Valorant_Indonesia_Siap_Berlaga_di_CAEC_2025.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Indonesia Kirim Tim Esports MLBB dan Valorant ke CAEC 2025, Optimistis Bawa Pulang Gelar Juara – Page 3")
Indonesia Kirim Tim Esports MLBB dan Valorant ke CAEC 2025, Optimistis Bawa Pulang Gelar Juara – Page 3
Sementara itu untuk nomor Valorant, timnas esports Indonesia menurunkan Rayhan Filardhi Azhar, Thomas Alfiantino, Lingardi Putra, Davin, dan Alehandro Fabain yang dibesut pelatih Baskoro Dwi Putra.
Nantinya, timnas esports Indonesia Valorant ini akan bersaing di Grup A melawan tim-tim asal Kamboja, Thailand, dan Malaysia.
Prestasi Indonesia di Kancah Esports Internasional
Lebih lanjut, keikutsertaan Indonesia di CAEC 2025 bukan tanpa modal. Atlet-atlet esports Tanah Air sebelumnya sukses menorehkan prestasi sangat membanggakan.
Ambil contoh tim eFootball Mobile Indonesia, di mana mereka sukses memborong tiga medali emas di ASEAN Youth Esports Championship (AYESC) 2025.
Ada lagi timnas MLBB Women’s Vitality, di mana para srikandi Tanah Air ini mampu meraih gelar juara di Esports World Cup 2025.
Tak hanya itu, dominasi tim-tim Indonesia seperti Evos, RRQ Kazu, Vitality, dan Onic Esports di ajang Free Fire World Series SEA Spring 2025 juga jadi bukti nyata kualitas esports nasional semakin kuat.
-
Menghasilkan Uang dari Penjara
Jakarta –
Kriminalitas mungkin tidak menguntungkan tetapi penjara bisa jadi. Di balik jeruji besi dan tembok serta gerbang yang kokoh, ada kegiatan ekonomi yang berkembang pesat. Siapa yang benar-benar diuntungkan?
Pemerintah di seluruh dunia menghabiskan triliun rupiah setiap tahunnya untuk menahan lebih dari 11,5 juta orang di penjara — sebagian besarnya adalah pria.
Kisaran biaya yang dihabiskan tidak dapat dipastikan, tetapi di Amerika Serikat, negara dengan jumlah tahanan terbanyak di dunia, anggaran penjara mencapai $80,7 miliar (Rp 1.324 triliun) per tahun. Jika dibandingkan negara lainnya, Brasil sekitar $4 miliar (Rp 65 triliun) dan India, dengan jumlah tahanan penjara terbesar keempat di dunia, menghabiskan hampir $1 miliar (Rp 16 triliun).
Perusahaan swasta di banyak negara meraup keuntungan dari penahanan-penahanan tersebut, mulai dari pembangunan sel hingga penjualan panggilan telepon. Di dalam penjara, sindikat kejahatan terorganisir mengendalikan ‘kerajaan’ barang selundupan dan melakukan praktik pemerasan. Sedangkan narapidana, di saat yang sama berjuang bertahan hidup dalam dalam ekonomi bawah tanah saat mie instan jadi mata uang dan upah kerja dihargai beberapa sen per jam.
Selain tingkat rehabilitasi yang rendah, pemerintah juga gagal mengatasi krisis lainnya yang semakin parah, penjara yang terlalu padat. Penal Reform International melaporkan bahwa 155 negara memiliki penjara yang melebihi kapasitas maksimumnya. 11 negara melebihi batas kapasitasnya hingga lebih dari dua kali lipat. Fasilitas di Kongo, Kamboja, dan Filipina beroperasi dengan tingkat hunian 300% hingga 600%.
Ambil untung dari mereka yang dihukum
Sejak 1980-an, sektor swasta mulai mengelola penjara di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Meksiko, dan Brasil. Sebagian besar negara di Eropa, Asia, dan Afrika menolak privatisasi demi menjaga akuntabilitas publik.
Pemerintah AS menghabiskan lebih dari $3,9 miliar (Rp 63,9 triliun) per tahun untuk penjara yang dikelola swasta. Perusahaan-perusahaan ini meraup lebih banyak untung dari layanan seperti makanan, kesehatan, dan telekomunikasi para tahanan.
Harga barang kebutuhan di dalam penjara bisa naik hingga 600% dan keluarga tahanan perlu membayar biaya telepon berdurasi 15 menit berkisar $16 (Rp 260 ribu).
Di India, seluruh penjara dikelola negara. Di Brasil, skema “bayar per tahanan” mendorong operator swasta seperti Umanizzare untuk memperbanyak jumlah napi, bukan merehabilitasi, sehingga menyebabkan penumpukan jumlah tahanan dan kekerasan di penjara.
Salah satu kasus paling tragis adalah kerusuhan penjara tahun 2017 di Manaus yang menewaskan hampir 60 orang. Biaya per tahanan di penjara tersebut dua kali lipat harga rata-rata tahanan secara nasional.
Perusahaan swasta juga membangun dan mengelola fasilitas, memasok teknologi pengawasan, mengelola program kerja tahanan, dan memindahkan tahanan dari fasilitas penjara dan pengadilan. Demi menekan biaya, mereka sering mengurangi jumlah staf, sehingga pelayanan tahanan pun kualitasnya menurun.
Namun ada juga contoh sukses, seperti di penjara yang dikelola pengelola asal Inggris, Serco, di Auckland, Selandia Baru, yang mencatat hanya 13,6% mantan napi mengulangi kejahatan dalam dua tahun. Angka ini lebih rendah dari rata-rata 34% di penjara yang dikelola negara, bahkan lebih baik dari Norwegia (20%), yang dijadikan standar global.
“Perusahaan swasta cenderung menjalankan penjara lebih efisien dibanding negara,” kata Benjamin Lessing, profesor ilmu politik di University of Chicago. “Tapi mereka bukan obat mujarab dan butuh pengawasan ketat.”
Tetapi penjara milik negara pun tidak bebas dari masalah. Salah satu hakim di New York bahkan mengancam akan mengurangi hukuman seorang napi kasus penipuan pajak agar tidak perlu dikirim ke penjara federal di Brooklyn yang disebutnya “barbar” karena banyak kasus pembunuhan dan penganiayaan berat.
Jaringan kejahatan di balik tembok penjara
Di balik sistem formal, terdapat ekonomi gelap yang dikendalikan oleh kelompok kriminal terorganisir. Mereka mengatur perdagangan narkoba, pemerasan, hingga pembunuhan di dalam penjara.
Di Brasil, geng PCC (Primeiro Comando da Capital) menjual narkoba dengan harga 10–20 kali lipat dari harga jalanan, dan ponsel seharga $1.500(sekitar Rp 25 juta), menghasilkan hingga jutaan dolar per tahunnya.
Geng-geng terkadang mengelola penjara lebih baik daripada negara. Lessing mengatakan bahwa ketika pemerintah Brasil mencoba menindak geng, hal itu justru menyebabkan tingkat penahanan yang lebih tinggi dan pembangunan lebih banyak penjara. Ironisnya, penjara-penjara baru tersebut juga berada di bawah kendali geng.
“Geng tersebut awalnya bukan kartel atau mafia,” kata Lessing. “Mereka muncul karena kondisi brutal di penjara. Mereka berinovasi menciptakan tatanan sosial dasar — melarang pemerkosaan, pencurian, dan pemerasan di penjara sambil merasionalisasi kekerasan.”
Namun, tak semua geng punya “kode etik”. Di El Salvador, geng MS-13 memeras pedagang dan sopir taksi dari dalam penjara. Di AS, geng Aryan Brotherhood menguasai perdagangan narkoba dan makanan penjara.
Di India, penjara seperti Tihar (Delhi) dan Sabarmati (Gujarat) menjadi pusat kejahatan terorganisir, mulai dari pembunuhan bayaran hingga penyelundupan narkoba dan pencucian uang.
Bertahan hidup di penjara: pasar kebutuhan dan sistem pinjam brutal
Karena kepadatan penjara yang ekstrem, napi membentuk pasar informal didorong oleh kebutuhan. Makanan instan, sabun, dan rokok jadi mata uang. Sistem pinjam brutal berlaku: ambil satu, bayar dua atau tiga. Dikenal sebagai “double bubble”, sistem ini menciptakan lingkaran utang dan kekerasan.
Napi miskin sering harus berjualan narkoba atau jadi kurir demi bertahan. Keluarga mereka kadang dipaksa menyelundupkan barang lewat tubuh atau melunasi utang utang.
Di Brasil, napi biasanya adalah laki-laki muda, miskin, tidak berkulit putih dan berasal dari favela (wilayah pinggiran). Ia mungkin tak ingin bergabung dengan geng, tapi tetap mengikuti aturannya. Saat bebas, ia punya koneksi untuk memulai bisnis narkoba. “Inilah cara geng membawa kekuasaan mereka kembali ke jalanan,” jelas Lessing kepada DW.
Kerja napi digunakan untuk menekan beban operasional. Napi di AS dibayar $1–$4 (Rp 16-65 ribu) per hari untuk bekerja di dapur, membersihkan penjara, dan mencuci baju. Di India $0,10 (Rp 1,6 ribu) per hari sedang di Brasil napi mendapat bayaran 75% dari upah minimum (sekitar Rp 160 ribu) per hari.
Sementara itu, keluarga napi di AS menghabiskan $2,9 miliar (Rp 47,5 triliun) per tahun hanya untuk makanan, telepon, dan biaya lain selama masa hukuman. Mereka juga sering dibebani biaya sidang, denda, atau ganti rugi.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Yuniman Farid
Lihat juga Video: Bakal Ada Perumahan di Atas Lahan Penjara, Minat?
(ita/ita)
-
Thailand Cabut Larangan Puluhan Tahun, Izinkan Pengungsi Myanmar Bekerja
Jakarta –
Baru-baru ini, pemerintah Thailand mencabut larangan hak bekerja bagi para pengungsi jangka panjang dari Myanmar yang telah tinggal di sembilan kamp pengungsian di sepanjang perbatasan Thailand.Beberapa di antaranya telah berada di sana sejak tahun 1980-an. Sebelumnya selama puluhan tahun, para pengungsi ini dilarang bekerja.
Langkah ini diambil setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump memotong bantuan kemanusiaan di berbagai belahan dunia. AS sebelumnya merupakan penyumbang terbesar bantuan pangan bagi para pengungsi di kamp-kamp tersebut.
Pemotongan dana bantuan pangan ini diperparah oleh gelombang baru pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara di Myanmar. Awal tahun ini, organisasi amal yang mengelola bantuan pangan asing di kamp-kamp tersebut terpaksa membatalkan jatah makanan bagi sebagian besar pengungsi.
Berusaha mengatasi pemotongan bantuan AS, The Border Consortium (TBC) — payung organisasi amal yang beroperasi di kamp-kamp tersebut dan bermarkas di Bangkok — mengeluarkan seruan pendanaan darurat kepada para donor pada bulan Maret.
“Tanpa pendanaan segera, para pengungsi menghadapi situasi yang genting dan mengancam jiwa,” demikian bunyi pernyataan saat itu.
Namun, bantuan tambahan tidak kunjung datang, yang mendorong pemerintah Thailand turun tangan dan mengumumkan resolusi pekan lalu.
“Karena adanya pemotongan bantuan asing, kabinet telah menyetujui pemberian izin khusus bagi kelompok pengungsi ini untuk tinggal dan bekerja di negara ini demi mendukung diri sendiri dan keluarga mereka,” demikian pernyataan resmi pemerintah.
Langkah bersejarah yang disambut baik dunia internasional
Badan Pengungsi PBB, UNHCR, menyambut baik langkah tersebut. Meski keputusan ini hanya berlaku bagi sebagian kecil pengungsi, UNHCR menyebutnya sebagai “tolok ukur regional” untuk solusi pengungsi yang berbasis hak asasi manusia. UNHCR juga menyatakan akan mendorong agar resolusi ini diperluas mencakup semua pengungsi. Resolusi saat ini berlaku untuk sekitar 80.000 pengungsi jangka panjang dari Myanmar.
Selama bertahun-tahun, organisasi bantuan dan advokasi telah mendesak pemerintah agar memberikan hak bekerja kepada para pengungsi, yang akan memungkinkan mereka lebih mandiri dan berpartisipasi dalam perekonomian.
Kamp-kamp pengungsian mulai muncul di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar sejak tahun 1980-an. Hingga kini, sebagian besar tempat tinggal pengungsi hanyalah gubuk dari bambu, kayu, dan daun, dengan fasilitas listrik dan air bersih yang sangat terbatas.
Dengan minimnya akses pendidikan dan kesempatan kerja di dalam kamp — dan sebelumnya dilarang belajar atau bekerja di luar kamp — sebagian besar pengungsi bergantung sepenuhnya pada bantuan asing untuk bertahan hidup.
Dalam pernyataannya pekan lalu, perwakilan UNHCR untuk Thailand, Tammi Sharpe, menyebut perubahan kebijakan ini sebagai “titik balik” yang memungkinkan para pengungsi untuk mendukung diri mereka sendiri sekaligus menstimulasi perekonomian lokal.
Direktur eksekutif TBC, Leon de Riedmatten, juga memuji langkah pemerintah yang mengizinkan pengungsi tinggal dan bekerja di luar kamp, menyebutnya sebagai keputusan yang “sangat positif.”
“Mereka menyadari bahwa TBC tidak berhasil menemukan donor lain yang bisa menggantikan Amerika. Jadi, pilihannya adalah pemerintah harus memberikan bantuan pangan, atau mencari alternatif. Dan ini jelas pilihan yang terbaik dan paling realistis,” ujarnya kepada DW.
Survei gizi yang dirilis TBC awal tahun ini menunjukkan angka kekurangan gizi kronis pada anak-anak di kamp terus meningkat sejak 2022.
Saat ini juga sedang dirancang rencana untuk memberikan layanan kesehatan bagi para pengungsi.
“Memberikan izin kerja di luar kamp adalah langkah bersejarah. Tapi, menyetujui rencana Kementerian Kesehatan — termasuk asuransi kesehatan — juga penting agar kesehatan pengungsi tetap terjaga dalam jangka panjang,” kata Darren Hertz, Direktur IRC (International Rescue Committee) di Thailand.
IRC sebelumnya mengoperasikan beberapa klinik kesehatan di dalam kamp, namun harus menghentikan operasinya setelah pendanaan dari AS dihentikan di bawah pemerintahan Trump. Kini IRC tengah menyerahkan pengelolaan klinik-klinik itu kepada rumah sakit pemerintah setempat.
“Zaman di mana kamp-kamp didukung oleh bantuan asing mungkin sudah berakhir,” tandas Hertz, memuji solusi pemerintah Thailand sebagai langkah yang “pragmatis.”
Kekurangan tenaga kerja migran, Thailand butuh tenaga pengungsi
Menurut de Riedmatten, pemerintah Thailand kemungkinan juga terdorong oleh anjloknya jumlah tenaga kerja migran.
Data Kementerian Tenaga Kerja Thailand menunjukkan sekitar 900.000 pekerja migran asal Kamboja telah kembali ke negara asalnya setelah konflik perbatasan berdarah selama lima hari pada bulan Juli.
Meski beberapa perkiraan nonresmi menyebut jumlahnya tak lebih dari 500.000, angka ini tetap signifikan dari total 3,1 juta pekerja migran resmi yang tercatat bekerja di Thailand pada tahun 2024.
Ruttiya Bhula-or, yang merupakan seorang profesor ekonomi tenaga kerja dari Universitas Chulalongkorn, mengatakan pengungsi di kamp perbatasan bisa membantu mengisi sebagian kekosongan tenaga kerja, terutama untuk pekerjaan 3D — yakni pekerjaan kotor, berat, dan berbahaya.
“Ini jelas akan membantu karena kebanyakan dari mereka bersedia bekerja di sektor 3D, dan bisa mengisi kekurangan tenaga kerja sampai batas tertentu. Tapi jumlah mereka tidak terlalu besar,” ujarnya.
Namun, Ruttiya menambahkan, para pengungsi memiliki kesempatan terbatas untuk memperoleh keterampilan kerja di kamp, dan mungkin tidak cocok untuk banyak pekerjaan yang sebelumnya diisi pekerja Kamboja.
“Keunggulan pekerja Kamboja ada di sektor perikanan dan konstruksi. Tapi keterampilan pengungsi belum tentu cocok sepenuhnya,” imbuhnya.
Menurutnya, pengungsi lebih mungkin bekerja di sektor pertanian atau layanan dasar seperti dapur, gudang, dan perhotelan.
Dengan melegalkan status mereka yang sudah bekerja secara ilegal, Ruttiya menambahkan bahwa izin kerja ini bisa membantu pengungsi menuntut upah lebih baik dan melaporkan majikan yang abusif.
Pengungsi Myanmar sambut gembira peluang baru
Eh Khu Moo, 32 tahun, melarikan diri dari Myanmar ke Thailand pada tahun 2005 saat masih berusia remaja. Kepada DW, ia mengaku telah mempelajari bahasa Inggris, komputer, dan perbaikan sepeda motor di kamp, dan kini berharap bisa mendapatkan pekerjaan.
“Saya sangat senang bisa bekerja di luar kamp,” paparnya. “Bekerja di luar akan lebih baik untuk mencari uang dan mendukung keluarga kami.”
Tun, seorang pengungsi yang juga pejabat kamp berusia 60-an, mengatakan bahwa ia kebanjiran pertanyaan dari para pemuda yang ingin tahu bagaimana cara memanfaatkan hak kerja baru tersebut.
Setelah menghabiskan sebagian besar — atau bahkan seluruh — hidup mereka di kamp, dan masih takut kembali ke kampung halaman yang dilanda perang, para pengungsi kini melihat secercah harapan baru.
“Sebab di dalam kamp tidak ada masa depan. Mereka menginginkan kebebasan,” pungkasnya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
Editor: Yuniman Farid
Lihat juga Video Farel Prayoga Imbangi Waktu Sekolah dan Bekerja
(ita/ita)
-
Motor Bebek Klasik Honda Dream 2026 Meluncur, Harga Rp 40 Jutaan
Jakarta –
Honda resmi memperkenalkan Dream NCX-125 2026, motor bebek legendaris yang kini kembali hadir dengan balutan desain klasik berpadu nuansa mewah. Model ini sudah meluncur di pasar Kamboja dan Myanmar, menyasar konsumen yang rindu akan gaya motor retro, namun tetap menginginkan sentuhan modern.
Secara tampilan, Dream 2026 tetap mempertahankan DNA underbone klasik, namun kini tampil lebih berkelas berkat grafis Hyper Dynamic Stripe aksen emas dan platinum. Seluruh pencahayaan juga sudah full LED, termasuk lampu depan retro, lampu belakang, hingga sein yang menambah kesan premium.
Honda Dream 2026 Foto: Dok. Honda
Dari sisi kenyamanan, motor ini dibekali jok empuk dengan tinggi hanya 760 mm, sehingga ramah digunakan baik oleh pengendara pria maupun wanita. Posisi setang lebar serta pijakan kaki di tengah membuat posisi duduk lebih santai buat pemakaian harian.
Performa ditopang mesin 125 cc berteknologi PGM-FI yang diklaim bertenaga namun tetap irit bahan bakar. Sistem transmisinya tersedia 4 atau 5 percepatan, memberikan akselerasi halus untuk pemakaian dalam kota. Tangki bahan bakar juga diklaim sanggup mendukung perjalanan lebih dari 200 km sekali isi penuh.
Fitur-fitur di motor ini meliputi panel instrumen menggabungkan analog dan LCD, menampilkan informasi lengkap mulai jarak tempuh, rpm, hingga konsumsi bahan bakar. Sektor keselamatan mengandalkan rem cakram depan 220 mm dipadu tromol belakang, tanpa sistem CBS, demi menjaga karakter klasik sekaligus menekan harga.
Honda Dream 2026 Foto: Dok. Honda
Honda juga menghadirkan edisi khusus premium dengan grafis 3D, logo NCX, serta sentuhan warna emas yang menonjolkan kesan elegan. Konsep desain ‘Forever Glory’ menjadikannya tampil abadi sekaligus mewah.
Untuk pasar Kamboja dan Myanmar, Honda Dream NCX-125 2026 dibanderol sekitar 81.400-84.600 baht atau setara Rp 42 jutaan-Rp 43,7 jutaan. Motor ini ditujukan bagi konsumen motor yang menginginkan tunggakan klasik, namun tak ketinggalan teknologi modern.
(lua/dry)
-
Judol Makin Parah di Dekat RI Rampok Uang Triliunan, AS Turun Tangan
Jakarta, CNBC Indonesia – Judi dan beragam aktivitas ilegal lainnya kian merajalela di Myanmar dan Kamboja. Amerika Serikat (AS) sampai turun tangan untuk menjatuhkan sanksi pada operator penipuan online di dua negara tetangga Indonesia itu.
Sanksi yang diumumkan oleh Departemen Keuangan AS dikenakan pada sembilan perusahaan dan individu di Shwee Kokko, Myanmar. Sementara di Kamboja, 10 entitas dikenakan sanksi oleh AS.
Penipuan online memang tengah berkembang pesat dan mencuri puluhan miliar dolar atau triliunan rupiah masyarakat AS tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen, John K. Hurley juga menyinggung soal perbudakan yang digunakan dalam industri penipuan di wilayah Asia Tenggara dalam kejahatan tersebut.
“Industri penipuan siber Asia Tenggara tidak hanya mengancam kesejahteraan dan keamanan keuangan masyarakat AS, namun membuat ribuan orang jadi korban perbudakan modern,” ujarnya dikutip dari Reuters, Rabu (10/9/2025).
Reuters mengatakan baik juru bicara junta Myanmar dan pemerintah Kamboja tak langsung menanggapi permintaan komentar.
Sanksi itu bertujuan memutus aliran dana kepada jaringan kriminal. Kelompok itu berkembang pesat pada wilayah yang dikuasai oleh milisi dan junta Myanmar.
Selain judi online, penipuan tersebut juga meliputi pencucian uang hingga investasi palsu. Mereka yang bekerja sebagai operatir biasanya korban perdagangan manusia dan dipaksa bekerja di sana.
Menurut Departemen Keuangan AS, orang-orang itu ditipu lalu dikurung dan dianiaya. Kemudian mereka dipaksa untuk melakukan penipuan online pada jaringan kriminal.
Pemaksaan itu biasanya dengan mengancam menggunakan utang, kekerasan serta prostitusi. Jaringan kriminal membangun kompleks yang berisi aktivitas ilegal yang mirip dengan penjara.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
-
AS Nyatakan Perang Melawan Operasi Penipuan Siber Asean Usai Rugi Rp16 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat melalui Departemen Keuangan (U.S. Treasury) resmi menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah jaringan besar operasi kejahatan siber di Asia Tenggara (Asean), yang sepanjang tahun lalu telah menipu warga Amerika hingga lebih dari US$10 miliar atau sekitar Rp16,1 triliun.
Sanksi ini menargetkan 19 individu dan entitas di Myanmar (Burma) dan Kamboja, yang terungkap melakukan penipuan daring dengan modus mulai dari investasi kripto palsu hingga penipuan asmara atau romance baiting.
Amerikas Serikat menegaskan bahwa operasi kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan siber Asia Tenggara terkenal kejam. Mereka memperbudak, memperdagangkan manusia secara ilegal, dan tak segan menggunakan tindak kekerasan demi memaksa korban bertindak sebagai pelaku penipuan daring.
Para korban dijebak dengan janji pekerjaan, lalu disekap, diancam, bahkan dikurung di kompleks “scam farms” yang beroperasi di bawah perlindungan kelompok bersenjata, seperti Karen National Army di Myanmar.
Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, John K. Hurley mengatakan industri penipuan siber di Asia Tenggara tidak hanya mengancam kesejahteraan dan keamanan finansial warga Amerika, tetapi juga menjadikan ribuan orang sebagai korban perbudakan modern.
“Pada 2024, warga Amerika yang tidak menaruh curiga kehilangan lebih dari $10 miliar akibat penipuan yang berbasis di Asia Tenggara, dan di bawah kepemimpinan Presiden Trump dan Menteri Bessent, Departemen Keuangan akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memerangi kejahatan keuangan terorganisir,” kata John dikutip dari laman resmi, Rabu (10/9/2025).
Treasury AS menyoroti bahwa kerugian finansial warga Amerika akibat pusat-pusat scam di Asia Tenggara melonjak hingga 66% pada 2024 dibanding tahun sebelumnya.
Pelaku scam menargetkan korban lewat platform daring dengan tipu daya persahabatan, asmara, hingga penawaran investasi di situs kripto tiruan. Mereka bahkan merekrut tenaga kerja yang mahir berbahasa Inggris demi memperluas target korban internasional.
Aljazeera melaporkan bahwa OFAC (Office of Foreign Assets Control) memberikan sanksi pada sembilan target yang terkait dengan Karen National Army di Myanmar, termasuk sejumlah perusahaan energi, holding, dan pengembang properti yang bersinergi dengan aktor utama seperti She Zhijiang — arsitek sekaligus pengelola kompleks Yatai New City.
Bleeping Computer mengungkap sembilan nama aktor dan perusahaan yang telah mendapat sanksi dari OFAC serta sepuluh target lain yang terkait dengan berbagai jaringan kejahatan terorganisir di Kamboja sebagai berikut:
1. Tin Win – Menguasai properti yang menjadi lokasi pusat scam dan menjalankan perusahaan energi yang memasok listrik ke situs penipuan
2.Saw Min Min Oo – Pejabat KNA yang mengelola perusahaan-perusahaan afiliasi KNA yang terlibat dalam operasi scam
3.Chit Linn Myaing Co., Ltd (CLM Co.) – Perusahaan induk KNA; mitra Myanmar Yatai; mendukung operasi scam
4.Chit Linn Myaing Toyota Company Limited – Perusahaan afiliasi KNA yang terkait dengan operasi pusat scam
5.Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited – Perusahaan afiliasi KNA yang terlibat dalam aktivitas terkait scam
6.Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited – Bermitra dengan pemasok listrik untuk mendukung operasi scam di Shwe Kokko
7.She Zhijiang – Otak di balik Yatai New City, ditangkap di Thailand karena pelanggaran HAM
8.Yatai International Holdings Group Limited (Yatai IHG) – Perusahaan utama She Zhijiang, pemilik mayoritas Myanmar Yatai
9.Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd – Usaha patungan antara Yatai IHG dan CLM Co., memiliki/mengoperasikan kompleks scam Yatai New City
10.T C Capital Co. Ltd. – Pemilik Golden Sun Sky Casino and Hotel serta lokasi scam mata uang virtual dan pencucian uang
11.Dong Lecheng – Pendiri T C Capital, dihukum karena pencucian uang di Tiongkok
12.K B Hotel Co. Ltd. – Pemilik kompleks scam berisi blok kantor, hotel, dan kasino yang mempekerjakan tenaga kerja secara paksa
13.Xu Aimin – Co-founder K B Hotel, dihukum di Tiongkok atas perjudian daring ilegal dan juga terkait pencucian uang
14.K B X Investment Co. Ltd. – Perusahaan properti Kamboja milik Xu Aimin
15.Chen Al Len – Direktur Heng He Bavet dan anggota dewan K B Hotel
16.Su Liangsheng – Co-direktur Heng He Bavet dan anggota dewan M D S Heng He
17.Heng He Bavet Property Co. Ltd. – Pemilik Heng He Casino dan terlibat scam mata uang virtual serta kerja paksa
18.M D S Heng He Investment Co. Ltd. – Pengembang kompleks scam di Provinsi Pursat
19.HH Bank Cambodia plc – Lembaga keuangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Chen dan Su; mendukung aktivitas scam
Sanksi yang dijatuhkan didasarkan pada pelanggaran terhadap Perintah Eksekutif 13851 (kejahatan lintas negara), 13694 (ancaman siber), 13818 (pelanggaran HAM), dan 14014 (aktor destabilisasi di Burma).
-
EDENA resmi umumkan pencatatan token di Indodax
Jakarta (ANTARA) – PT Edena Capital Nusantara secara resmi mengumumkan rencana pencatatan Token EDENA di Indodax (Indonesia Bitcoin and Crypto Exchange).
“Blockhain dalam decentralized financial ini tidak banyak negara yang mampu mematangkan regulasinya. Kita (Indonesia) satu dari tujuh negara yang telah mampu membangun potensi yang sangat luar biasa terhadap industri yang sangat inovatif ini di Indonesia,” kata Direktur PT Edena Capital Nusantara Yayang Ruzaldy di Jakarta, Senin.
Perusahaan tersebut mengumumkan komitmen membawa investasi asing senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2026, dan meningkat hingga 50 miliar dolar AS pada 2027. Target ini ditentukan dalam rangka mendukung langsung Visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan 150 miliar dolar AS investasi asing langsung setiap tahun.
Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 bertujuan menjadi negara maju dengan ekonomi 7 triliun dolar AS.
Berdasarkan laporan Boston Consulting Group, saat ini Indonesia hanya meraih kurang dari 1 persen dari pasar tokenisasi global senilai 16 triliun dolar AS yang diproyeksikan pada tahun 2030.
Menurut Presiden Direktur PT Edena Capital Nusantara Wook Lee, transformasi keuangan global sedang terjadi seiring BlackRock memindahkan 10 triliun dolar AS ke aset tokenisasi. Dalam hal ini, EDENA disebut akan menjembatani modal global ke Indonesia melalui platform pihaknya yang memanfaatkan blockchain konsorsium untuk keamanan dan transparansi.
“Indonesia akan menjadi pusat keuangan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Token yang diluncurkan hari ini bukan hanya cryptocurrency, tetapi ini adalah kunci untuk ekonomi token Indonesia,” ujar Lee.
Platform EDENA dinyatakan bakal membuka akses investasi kepada penduduk Indonesia dengan penanaman modal minimum mulai dari Rp100 ribu.
Platform ini antara lain diproyeksikan akan menciptakan 100 ribu lapangan kerja baru di sektor teknologi dan keuangan, mengurangi biaya pendanaan Usaha Kecil Mikro (UKM) hingga 50 persen melalui akses modal langsung, hingga meningkatkan likuiditas pasar lima kali lipat melalui perdagangan sepanjang hari.
Saat ini, EDENA telah beroperasi di Singapura, Korea Selatan, Kamboja, Indonesia, serta Mesir, dengan hak ekspansi ke 70 negara.
Perusahaan memiliki sertifikasi ISO 27001 dan ISO 9001 yang memastikan kepatuhan penuh regulasi untuk aset keuangan digital di Indonesia.
Token EDENA, yang dicatatkan di Indodax, berfungsi sebagai sarana investasi utama untuk aset tokenisasi dan memungkinkan transaksi lintas batas dengan memberikan diskon biaya perdagangan hingga 50 persen, hak tata kelola, serta akses ke kredit karbon tokenisasi dan aset lingkungan.
Lebih lanjut, platform aset keuangan digital EDENA turut fokus mengembangkan perdagangan kredit karbon, edukasi komunitas, memungkinkan partisipasi dana pensiun melalui asuransi, serta integrasi lintas batas
“Jadi teman-teman, era Indonesia Emas tahun 2045 bukan hanya visi, ini adalah rencana aksi. Mulai hari ini dengan peluncuran token ini, mulai di Jakarta, mulai dengan kita semua di ruang ini bersama, revolusi keuangan global telah mulai,” ucapnya.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Dari Menteri Kontroversial, Anutin Charnvirakul Resmi Jadi PM Thailand
Jakarta –
Anutin Charnvirakul resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand setelah Raja Maha Vajiralongkorn mengesahkan pengangkatannya pada Minggu (01/09). Politikus konservatif berusia 58 tahun ini berhasil menggeser dinasti politik terkuat di Thailand, membuka jalan bagi pemilu awal yang dijanjikan akan digelar tahun depan.
Anutin menggantikan Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai yang diberhentikan pekan lalu setelah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran etika. Kasus ini mencuat setelah terungkap percakapan telepon Paetongtarn dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, yang dinilai menciptakan konflik kepentingan politik.
Percakapan itu terjadi sebelum sengketa perbatasan Thailand-Kamboja berubah menjadi konflik bersenjata yang berlangsung selama lima hari pada Juli lalu. Konflik tersebut memicu kekhawatiran akan pecahnya perang besar di kawasan.
Anutin sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri dalam negeri di kabinet Paetongtarn. Namun, ia mundur dari jabatannya dan menarik partainya keluar dari koalisi pemerintah setelah kebocoran percakapan telepon tersebut memicu kemarahan publik.
Jejak karier dan kontroversi
Lahir dari keluarga politikus sekaligus pengusaha besar, Anutin menempuh pendidikan di sekolah swasta khusus laki-laki di Bangkok sebelum melanjutkan kuliah teknik di Amerika Serikat.
Pada 1990, ia bergabung dengan perusahaan konstruksi keluarganya, Sino-Thai, dan sempat menjabat sebagai presiden perusahaan. Namun, ia meninggalkan dunia bisnis untuk terjun ke pemerintahan sebagai wakil menteri kesehatan di bawah pemerintahan Thaksin Shinawatra pada 2004.
Pada 2007, Partai Thai Rak Thai milik Thaksin dibubarkan melalui keputusan pengadilan. Keputusan itu juga menjatuhkan larangan politik selama lima tahun kepada sejumlah politisi, termasuk Anutin.
Ia kembali ke panggung politik pada 2012 sebagai ketua Partai Bhumjaithai. Selama satu dekade terakhir, Anutin berhasil memanfaatkan jaringan politik Bhumjaithai yang didirikan Newin Chidchob untuk memperkuat basis dukungan di berbagai provinsi. Ia juga menjalin hubungan erat dengan elit konservatif dan kalangan monarki, menjadikan partainya pemain penting dalam pemerintahan-pemerintahan berikutnya.
Selain kini menjadi perdana menteri, Anutin pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan.
Namanya mencuat secara internasional setelah mendorong legalisasi ganja di Thailand pada 2022. Meski kebijakan itu menuai dukungan awal, gelombang kritik dan kekhawatiran publik memaksa pemerintah memperketat aturan penggunaan ganja. Sebagai menteri kesehatan, Anutin juga menghadapi kritik tajam selama pandemi COVID-19 karena dianggap lambat dalam mengamankan pasokan vaksin.
Dalam pemerintahan yang dipimpin Pheu Thai, ia juga terlibat dalam sejumlah kontroversi, termasuk dugaan kecurangan pemilihan Senat tahun lalu dan sengketa lahan yang melibatkan properti milik keluarga Newin Chidchob yang diklaim sebagai aset negara.
Upacara pengangkatan dan janji politik Anutin
Upacara pengangkatan Anutin digelar di kantor pusat Partai Bhumjaithai di Bangkok pada Minggu (07/09), dihadiri oleh para anggota senior partai yang diperkirakan akan bergabung dalam koalisi pemerintahannya.
Para peserta mengenakan seragam putih sipil, yang biasa digunakan dalam upacara kerajaan dan kenegaraan. Dalam seremoni itu, surat pengesahan dari Raja Vajiralongkorn dibacakan secara resmi. Setelah itu, Anutin membacakan sumpah jabatannya:
“Saya bersumpah akan menjalankan tugas sebaik mungkin, dengan kejujuran dan kebajikan,” ucapnya.
Dalam konferensi pers yang digelar usai upacara pengesahan, Anutin menegaskan pemerintahannya akan memprioritaskan penyelesaian masalah mendesak, seperti pemulihan ekonomi, konflik perbatasan dengan Kamboja, penanggulangan bencana alam, dan pemberantasan kejahatan. Ia juga berjanji menepati janji kampanye untuk menulis ulang konstitusi dan menggelar pemilu awal.
“Saya ingin mengembalikan kekuasaan kepada rakyat agar mereka dapat menentukan masa depan negara ini,” kata Anutin.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani
Editor: Rahka Susanto
(ita/ita)
-
Prabowo Arahkan Tindakan Tegas, BIN Laporkan Aliran Dana Besar di Balik Kerusuhan Demo
GELORA.CO – Suasana politik di Jakarta masih terasa tegang usai gelombang demonstrasi 25 Agustus hingga 2 September 2025 memicu kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas publik.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan aksi anarkis berlangsung berlarut-larut.
Pada Kamis siang, 4 September 2025, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra tiba di Istana Kepresidenan dengan ekspresi serius.
Kepada wartawan, Herindra menyebut dirinya dipanggil Presiden untuk menyampaikan informasi penting, namun enggan merinci detail laporannya, termasuk mengenai dalang di balik kerusuhan.
Ia hanya menegaskan bahwa kondisi Ibu Kota dan sejumlah wilayah lain saat ini sudah terkendali. “Insya Allah aman, Insya Allah aman,” ujarnya singkat.
Nada optimis juga disampaikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto. Menurutnya, situasi keamanan berangsur membaik dan sudah dapat diatasi dengan baik.
Ia juga mengajak media dan publik menjaga rasa persatuan serta tidak hanya fokus pada pemberitaan mengenai kekerasan.
Sementara itu, Wakil Kepala BIN Imam Sugianto menegaskan bahwa kondisi nasional kini berada dalam kendali TNI dan Polri. Ia menyebut sejumlah provokator yang memicu kerusuhan telah berhasil diamankan Polda Metro Jaya.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga memastikan bahwa pengamanan pada Minggu malam, 31 Agustus 2025, berjalan lancar dan kondisi Jakarta saat ini relatif kondusif.
Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin menjelaskan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran hukum.
Menurut Sjafrie, Presiden menekankan bahwa semua bentuk kriminalitas, mulai dari perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman terhadap pejabat negara, harus ditindak tegas tanpa kompromi.
Di tengah pernyataan resmi tersebut, mulai muncul informasi mengenai aliran dana besar yang diduga menjadi penyokong aksi kerusuhan.
Seorang politikus partai pemerintah mengungkapkan bahwa ada ratusan miliar rupiah yang digunakan untuk menggerakkan massa, bahkan menyebutnya sebagai upaya makar.
Kecurigaan ini semakin kuat setelah beredar video di media sosial yang menunjukkan seorang pengemudi ojek online meminta massa bubar, namun provokator justru membagikan pesan berantai berisi daftar target rumah pejabat, termasuk Puan Maharani, Ahmad Sahroni, dan Uya Kuya.
Sumber dari lingkaran Istana bahkan menyebut bahwa dana tersebut berasal dari luar negeri, tepatnya Kamboja.
Presiden Prabowo, menurut sumber tersebut, telah mengetahui nama-nama tokoh yang terlibat dan diyakini akan mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pihak-pihak di balik kerusuhan.