Xcloud.id

Negara: Kamboja

  • Power Milik G-Dragon Capai Puncak di iTunes di Banyak Negara

    Power Milik G-Dragon Capai Puncak di iTunes di Banyak Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Lagu terbaru G-Dragon, personel grup idola K-Pop BigBang yang berjudul Power, meraih kesuksesan di berbagai platform streaming musik iTunes di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Dilansir dari Soompi pada Senin (4/11/2024), single Power yang dirilis pada 31 Oktober 2024 ini dengan cepat melesat ke puncak tangga lagu iTunes internasional.

    Hingga 1 November 2024 waktu setempat, Power berhasil menduduki posisi nomor satu di tangga lagu iTunes Top Songs di setidaknya 15 wilayah, seperti Taiwan, Hong Kong, Finlandia, Vietnam, Thailand, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Peru, Filipina, Malaysia, Kamboja, Kazakhstan, Makau, Mongolia, dan Oman.

    Lagu ini juga masuk dalam sepuluh besar di 28 wilayah lainnya, termasuk Jepang, Norwegia, Singapura, Irlandia, Indonesia, Bahrain, Brasil, Kirgizstan, Paraguay, Kolombia, Rusia, India, dan Meksiko.

    Di negara asalnya, yaitu Korea Selatan (Korsel) Power menguasai tangga lagu di beberapa platform, seperti Melon, Genie, Bugs, dan Vibe.

    Video musiknya pun berhasil mencapai lebih dari 10 juta tampilan di YouTube dengan cepat, tepatnya sekitar pukul 23.00 pada 1 November 2024 waktu Korea Selatan.

    Lagu Power merupakan merupakan comeback single G-Dragon setelah hiatus selama 7 tahun. Hal ini disambut hangat oleh para penggemar yang rindu dengan karya-karyanya idola Korea Selatan tersebut.

    Agensi G-Dragon, Galaxy Corporation, menyebut single Power sebagai lagu hip-hop dengan ketukan yang adiktif dengan rap yang kuat.

    Saat tampil di acara varietas tvN You Quiz on the Block pada Rabu (30/10/2024), G-Dragon menjelaskan, single ini mencerminkan konsep kekuatan.

    “Musik adalah kekuatan saya,” ungkap G-Dragon dalam acara tersebut.

  • RI Punya Inovasi Irigasi Irit Biaya buat Dipakai di Sungai Mekong

    RI Punya Inovasi Irigasi Irit Biaya buat Dipakai di Sungai Mekong

    Jakarta –

    Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan Mekong River Commission (MRC). Kemitraan ini bertujuan untuk mengelola dan melestarikan sumber daya air di Sungai Mekong dengan pendekatan terpadu di berbagai sektor. Seperti irigasi, energi hidro, pengendalian banjir, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan.

    Kemitraan terjalin melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 28 Januari 2024 di Luang Prabang, Laos. MRC adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada 1995 dan beranggotakan Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam,

    Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat diplomasi Indonesia di subkawasan Mekong melalui peningkatan kapasitas dan pertukaran keahlian teknis di bidang pengelolaan sumber daya air dan adaptasi perubahan iklim.

    Salah satu implementasi awal dari MoU ini adalah program Knowledge Sharing on Irrigation Technology, yang berlangsung di Balai Teknik Irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum dari tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2024.

    Program ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai teknologi irigasi seperti gun sprinkler, jaringan irigasi air tanah, dan irigasi ramah ikan.

    Kepala Balai Teknik Irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum Dery Indrawan menjelaskan pihaknya sudah memperkenalkan inovasi teknologi bernama Gun Sprinkler Bravo 1. Teknologi ini dikembangkan melalui modifikasi nozzle untuk meningkatkan keseragaman butir air.

    “Teknologi Irigasi ini memiliki biaya investasi yang terjangkau dan pengoperasiannya mudah sehingga sangat cocok diterapkan di lahan kering di Indonesia dan juga lahan kering di negara lain yang memiliki karakteristik serupa” jelas Dery dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

    Diproduksi menggunakan bahan lokal oleh UMKM, Gun Sprinkler Bravo 1 telah banyak diterapkan di Indonesia dengan memanfaatkan sumber air permukaan maupun air tanah. Selain itu, Menurut Kepala Balai Teknik Irigasi, Gun Sprinkler Bravo 1 adalah teknologi yang bisa diterpakan di negara lain dan dan biayanya bisa dijangkau.

    CEO MRC Anoulak Kittikhoun mengatakan Indonesia menjadi negara pertama dari luar aliran Sungai Mekong yang jadi pelopor pertukaran teknologi dengan pihaknya.

    “Indonesia adalah negara non-Mekong pertama yang menjalin kemitraan dengan kami. Dengan tantangan besar yang dihadapi oleh Sungai Mekong akibat perubahan iklim, kami terbuka untuk pertukaran pengetahuan dan teknologi inovatif seperti irigasi yang efisien,” ungkap Kittikhoun.

    Dia menambahkan kolaborasi yang dilakukan sangat mendukung komitmen MRC untuk menemukan solusi teknologi yang lebih efisien guna mengatasi tantangan di Sungai Mekong.

    (hal/fdl)

  • Apindo: Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Picu Ketidakpastian Usaha

    Apindo: Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Picu Ketidakpastian Usaha

    Jakarta, Beritasatu.com –  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja akan memberikan ketidakpastian ke iklim investasi di Tanah Air. 

    Pasalnnya, keputusan ini membatalkan sejumlah ketentuan penting UU Cipta Kerja.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan, putusan MK dapat memicu ketidakpastian regulasi yang berdampak pada iklim investasi. Padahal, kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang.

    “Tanpa kepastian ini, Indonesia berisiko menurunkan daya tarik sebagai tujuan investasi, yang pada gilirannya memperlambat aliran modal baru dan bahkan memengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada,” kata Bob dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (1/11/2024).

    Dia mengatakan, perubahan 21 pasal yang diputuskan MK ini akan membuat dunia usaha mengukur kembali dampak terhadap perencanaan perusahaan ke depan, terutama yang berpotensi meningkatkan beban operasional.  Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan biaya berdampak pada kemampuan perusahaan menjaga daya saing.

    “Beban operasional tinggi akan menekan produksi, terutama di sektor padat karya, seperti manufaktur yang memekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar dan sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja,” kata dia.

    Bob menegaskan, agar Indonesia tidak kehilangan momentum menarik industri manufaktur dan padat karya, perlu memperkuat iklim investasi baik mengingat negara-negara tetangga di ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, telah lebih dahulu menarik investasi global.

    “Bahkan, negara-negara yang sebelumnya tertinggal, seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar mulai menawarkan fleksibilitas ketenagakerjaan dan kebijakan yang ramah investasi,” tegas Bob.

    Lebih lanjut, Apindo akan mengkaji putusan MK terutama kebijakan yang berdampak di klaster ketenagakerjaan. 

    Mengenai proses penetapan upah minimum 2025 yang sudah diambang pintu, Apindo berharap agar proses penetapan upah minimum tetap mengikuti ketentuan yang ada sebelum terbitnya putusan MK Nomor 168/PUU-XX1/2023 tanggal 31 Oktober 2024.

    “Hal ini mengingat kerumitan akan terjadi di seluruh daerah bahkan di perusahaan apabila putusan MK terkait tentang upah minimum langsung diberlakukan dan menjadi acuan penetapan upah minimum 2025,” pungkas Bob.

    Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (31/10/2204) mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja. MK pun mengabulkan gugatan terhadap 21 pasal.

    Sejumlah hal yang berubah berdasarkan putusan MK adalah  perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maksimal 5 tahun dari sebelumnya tidak adanya syarat jangka waktu PKWT. Selain itu, MK menyatakan tenaga kerja berhak mendapat penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

    MK memasukkan makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua sebagai unsur upah. MK menyatakan tenaga kerja asing masih bisa bekerja di Indonesia, tetapi pemberi kerja harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia.

    MK juga memperketat proses pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama jika terdapat proses perundingan bipartit. Jika tak mencapai kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, MK menyatakan PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga berwenang.

    MK juga memperjelas persoalan nilai minimal pesangon dalam putusannya.

  • Apindo: Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Berpotensi Hambat Iklim Investasi

    Apindo: Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Berpotensi Hambat Iklim Investasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada iklim investasi di Indonesia. Putusan ini membatalkan sejumlah ketentuan kunci dalam UU Cipta Kerja, yang dinilai dapat berdampak negatif terhadap daya tarik investasi.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengungkapkan langkah MK ini memicu ketidakpastian regulasi terkait investasi di Indonesia. Menurut Bob, stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah hal penting bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang.

    “Tanpa adanya kepastian, Indonesia berisiko menurunkan daya tariknya sebagai tujuan investasi. Hal itu dapat memperlambat aliran modal baru dan mengganggu ketahanan investasi yang sudah ada,” ujar Bob dalam pernyataan resminya pada Jumat (1/11/2024).

    Ia menjelaskan perubahan 21 pasal dalam UU Cipta Kerja yang diputuskan oleh MK membuat pelaku usaha harus menilai kembali dampaknya terhadap rencana bisnis dan kondisi perusahaan. Hal itu berdampak pada potensi peningkatan beban operasional. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan biaya operasional ini bisa memengaruhi daya saing perusahaan.

    “Biaya operasional yang lebih tinggi akan berdampak pada stabilitas produksi, terutama di sektor padat karya seperti manufaktur, yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dan rentan terhadap perubahan biaya tenaga kerja,” kata Bob.

    Bob juga mengingatkan pentingnya menjaga momentum untuk menarik investasi di sektor manufaktur dan industri padat karya. Menurutnya, iklim investasi yang kuat perlu diperkuat, terlebih negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam sudah berhasil menarik minat investor global ke sektor manufaktur mereka.

    “Bahkan, negara-negara yang sebelumnya tertinggal seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar, kini mulai menawarkan fleksibilitas tenaga kerja dan kebijakan yang ramah investasi, menjadikannya semakin kompetitif sebagai tujuan investasi,” tegas Bob.

    Apindo akan melakukan kajian mendalam terhadap dampak putusan MK, khususnya pada klaster ketenagakerjaan. Apindo juga berharap pemerintah melibatkan pelaku usaha dalam pembahasan untuk merespons putusan MK secara substantif.

    “Pelibatan dunia usaha secara berarti, seperti yang diamanatkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sangat kami harapkan dalam penyusunan berbagai kebijakan,” tambahnya.

    Terkait penetapan upah minimum pada 2025, Apindo berharap penetapan upah minimum masih merujuk pada ketentuan sebelum adanya putusan MK Nomor 168/PUU-XX1/2023 yang diterbitkan pada Kamis (31/10/2024). Menurut Bob, implementasi putusan ini secara langsung dapat menyebabkan kerumitan di tingkat daerah dan perusahaan.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mematuhi putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

    “Pemerintah akan mengikuti putusan MK, khususnya pada aspek pengupahan, dengan melibatkan dialog antara Kemenaker, pekerja, buruh, dan pengusaha,” kata Airlangga.

    Dalam putusannya, MK meminta pemerintah untuk memperbaiki aturan yang berkaitan dengan pengupahan, perjanjian kerja, outsourcing, dan hak pekerja lainnya. Salah satu regulasi turunan mengenai pengupahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, yang berlandaskan pada indeks biaya hidup layak.

  • Mobil Pikap Hybrid BYD Shark Makin Dekat Indonesia

    Mobil Pikap Hybrid BYD Shark Makin Dekat Indonesia

    Jakarta –

    Mobil pikap hybrid BYD Shark makin dekat Indonesia. Mobil niaga ramah lingkungan itu baru saja diluncurkan di Kamboja. Kamboja menjadi negara Asia pertama yang resmi menjual BYD Shark setelah mobil ini terlebih dahulu dipasarkan di negara-negara Amerika Latin.

    Mengutip website Carnewschina, BYD Shark dipasarkan di Kamboja dengan banderol mulai USD 56.700 atau setara Rp 894 jutaan. Di Kamboja, mobil ini dipasarkan dengan nama Shark 6. Setiap pembelian BYD Shark, ditawarkan dengan perawatan gratis 3 tahun (50 ribu km), pengisi daya 7 kW, dan garansi 8 tahun atau 160 ribu km.

    Soal fitur, BYD Shark memiliki kemampuan VTOL (Vehicle to Load) Shark, sebuah fitur yang memungkinkan kendaraan untuk memberi daya pada perangkat eksternal. Fungsi ini dapat menyalurkan daya ke peralatan berkemah, sumber daya darurat, dan peralatan rumah tangga.

    Mobil pikap listrik BYD Shark meluncur di Kamboja Foto: Carnewschina

    Secara dimensi, BYD Shark memiliki panjang 5.457 mm, lebar 1.971 mm, tinggi 1.925 mm, serta jarak sumbu roda 3.260 mm. Truk pikap ini mampu menahan beban hingga 835 kg dan memiliki volume bak 1.450 liter. Shark memiliki kapasitas penarik hingga 2.500 kg (5.512 lb).

    Shark menggunakan basis DMO milik BYD, yang juga digunakan oleh Fang Cheng Bao Bao 5 dan Bao 8 yang difokuskan pada medan off-road. Platform DMO mengutamakan efisiensi energi dan memungkinkan kemampuan off-road yang sesungguhnya dengan kemampuan menyesuaikan distribusi torsi antara bagian depan dan belakang.

    BYD Shark dibekali mesin 1,5T dengan daya maksimum 170 kW. Motor depan memiliki daya 170 kW dan torsi puncak 310 Nm, dan motor belakang memiliki output 150 kW dan torsi 340 Nm. Output gabungan untuk sistem tersebut adalah 320 kW dan torsi 650 Nm.

    Shark dilengkapi baterai blade lithium-iron fosfat 29,58 kWh, yang memberi jangkauan listrik murni sejauh 100 km menurut standar NEDC dan 840 km dengan baterai dan tangki penuh.

    Selain Kamboja, BYD Shark juga akan dijual di Australia. Apakah mobil ini juga bakal dipasarkan di Indonesia?

    (lua/rgr)

  • Lele Terbesar di Dunia, Ukurannya Nyaris Sebesar Sapi

    Lele Terbesar di Dunia, Ukurannya Nyaris Sebesar Sapi

    Jakarta –

    Penangkapan ikan raksasa kerap menarik perhatian, terutama jika ikan-ikan tersebut lebih dikenal dalam ukuran kecil dan biasa dikonsumsi, contohnya ikan lele.

    Di antara ikan lele berukuran besar yang ditemukan ini, ada yang memiliki ukuran luar biasa besar, bahkan bobotnya hampir seberat sapi.

    5 Ikan Lele Terbesar yang Pernah Ditangkap

    Hasil tangkapan lele raksasa tidak hanya menunjukkan keanekaragaman dan ukuran ikan lele yang luar biasa, tetapi juga menonjolkan keterampilan dan ketekunan para pemancing yang menangkapnya.

    1. Lele Raksasa Mekong

    Di Thailand bagian utara, seekor ikan lele Mekong raksasa memiliki berat yang mencengangkan sebesar 293 kg nyaris seberat sapi hasil persilangan. Ikan ini ditangkap pada tahun 2005, dan mencetak rekor dunia untuk ikan air tawar terbesar yang pernah ditangkap pada saat itu.

    Lele raksasa Mekong hidup di sistem sungai Mekong yang melintasi berbagai negara seperti Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Spesies tersebut saat ini terancam punah karena berbagai faktor, termasuk penangkapan berlebihan dan kerusakan habitat.

    Pada 2024, seorang pemancing asal Inggris berhasil menangkap Lele raksasa Mekong dengan berat nyaris 200 kilogram setelah berjuang selama satu setengah jam di Sungai Mekong.

    2. Ikan Lele Wels di Sungai Po, Italia

    Ikan lele Wels berhasil ditangkap di Sungai Po, Italia, pada 2023, oleh seorang pemancing bernama Alessandro Biancardi. Ikan raksasa ini memiliki panjang sekitar 2,7 meter dan berat 127 kg.

    Makanan ikan lele Wels sangat beragam tergantung habitatnya. Ia memakan ikan, amfibi, bahkan burung kecil. Kombinasi ukuran, kekuatan, dan nafsu makannya yang rakus menjadikannya tangkapan berharga di kalangan pemancing yang mencari sensasi pertarungan yang menantang.

    3. Ikan Lele Piraiba Amazon

    Lembah Sungai Amazon di Amerika Selatan, yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya, menjadi rumah bagi ikan lele Piraiba dengan berat 155 kg yang ditangkap pada 2009.

    Piraiba adalah hewan karnivor dan dikenal biasa bermigrasi sejauh 4.000 km setiap masa reproduksinya tiba. Ikan ini memiliki kemampuan adaptasi yang baik dan dapat bertahan hidup di berbagai kondisi perairan di Sungai Amazon.

    4. Lele Raksasa di Sungai Ebro, Spanyol

    Di Sungai Ebro, Spanyol, pemancing melaporkan penangkapan lele Wels yang beratnya mencapai 113 kg dan panjangnya hampir 2,4 meter. Meskipun tidak ada catatan resmi untuk tangkapan ini, cerita dari pemancing lokal menunjukkan bahwa lele-lele di Sungai Ebro dapat tumbuh dengan ukuran yang sangat besar.

    5. Lele Raksasa di Amerika Serikat

    Di Amerika Serikat, terutama di Sungai Mississippi, penampakan lele raksasa juga sering dilaporkan. Salah satu tangkapan terbesar yang tercatat adalah lele biru dengan berat 130 kilogram dan panjang lebih dari 1,5 meter.

    Keberadaan ikan lele raksasa ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman spesies ikan air tawar dan kemampuan mereka untuk tumbuh dalam kondisi yang tepat.

    Tangkapan-tangkapan ini tidak hanya menarik bagi para pemancing tetapi juga memberikan wawasan penting bagi para ilmuwan yang mempelajari ekosistem air tawar dan spesies ikan yang menghuninya.

    Lihat juga Video ‘Lele Raksasa 3 Meter Ditangkap di Italia’:

    (rns/rns)

  • KRI Bima Suci siaga saat berlayar pulang melintasi Laut Sulu

    KRI Bima Suci siaga saat berlayar pulang melintasi Laut Sulu

    Peningkatan kesiagaan merupakan prosedur yang bertujuan sebagai aksi pencegahan terhadap serangan mendadak.Jakarta (ANTARA) – Kapal layar latih tiang tinggi KRI Bima Suci memberlakukan peran jaga perang saat siaga melintasi perairan rawan di Laut Sulu dalam pelayaran pulang menuju markas di Surabaya, Jawa Timur.

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa peran jaga perang itu dilaksanakan seluruh pengawak kapal perang KRI Bima Suci-945 dan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL.

    Kadispenal mengatakan bahwa pemberlakuan peran jaga perang oleh para prajurit KRI saat kapal melintasi wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi seperti di Laut Sulu.

    Peningkatan kesiagaan, kata dia, merupakan prosedur yang bertujuan sebagai aksi pencegahan terhadap serangan mendadak dari berbagai ancaman serangan musuh di wilayah yang dianggap rawan.

    KRI Bima Suci memasuki Laut Sulu, Senin (21/10), saat kapal bertolak dari Manila, Filipina pada tanggal 18 Oktober 2024. Kapal bakal singgah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/10). KRI Bima Suci dijadwalkan sandar sampai 27 Oktober.

    Dalam peran jaga perang, lanjut dia, seluruh personel bersenjata lengkap dan menempati pos-pos jaga masing-masing sebagaimana diatur dalam Buku Induk Tempur KRI Bima Suci.

    Penjagaan kapal itu kemudian terbagi dalam dua divisi, yaitu divisi jaga lambung kanan kapal dan divisi jaga lambung kiri. Dalam rangkaian penjagaan itu yang berlangsung selama 24 jam penuh, personel yang bertugas dirotasi tiap 6 jam sekali.

    Tiap kapal perang Indonesia yang berlayar melintasi Laut Sulu selalu dalam keadaan siaga menerapkan peran jaga perang karena perairan itu sebagai daerah rawan tempat operasi para perompak dan kelompok teroris.

    KRI Bima Suci, dalam misi muhibah dan latihan praktik Kartika Jala Krida (KJK) pada tahun ini mengangkut total 193 personel yang terdiri atas 98 pengawak KRI dan 95 taruna dan staf latihan.

    Kapal latih TNI AL itu berlayar dari Jakarta sejak Agustus 2024 dan telah sandar di Sihanoukville (Kamboja), Hai Phong (Vietnam), Shanghai (China), Busan (Korea Selatan), Vladivostok (Rusia), Yokosuka (Jepang), dan Manila (Filipina).

    Kapal itu dijadwalkan mengakhiri misinya saat sandar di Surabaya pada 30 Oktober.

    Baca juga: Dubes RI beri pembekalan tentara profesional ke taruna AAL di Manila
    Baca juga: KRI Bima Suci sandar di Manila ikut meriahkan 75 tahun RI-Filipina

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo yakin swasembada pangan terwujud paling lambat 4 tahun

    Prabowo yakin swasembada pangan terwujud paling lambat 4 tahun

    Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar.Jakarta (ANTARA) –

    Presiden RI Prabowo Subianto meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat 4—5 tahun ke depan.

     

    “Saya yakin paling lambat 4—5 tahun, kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” kata Prabowo saat berpidato dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

     

    Keyakinan itu, kata Prabowo, muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.

    Pada masa krisis, Presiden menyebutkan tidak ada negara yang bersedia menjual bahan-bahan pangan mereka.

     

     

    Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

     

    Sebanyak 709 dari total 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

     

    Diketahui sekitar 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara itu.

     

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan, antara lain, Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan Tiongkok.

     

    Negara lainnya adalah Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Pewarta: Tri Meilani Ameliya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Paloh harap kepemimpinan Prabowo tingkatkan capaian kinerja pemerintah

    Paloh harap kepemimpinan Prabowo tingkatkan capaian kinerja pemerintah

    “Kita semua, saya pikir, punya satu pesan yang sama, harapan yang sama agar pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini bisa lebih meningkatkan kemampuan output kinerja pemerintahan ke depan,”Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap kepemimpinan Presiden RI Periode Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan dapat meningkatkan capaian kinerja pemerintah dari yang telah dicapai selama ini, sehingga Indonesia dapat berkembang menjadi bangsa yang lebih baik.

    “Kita semua, saya pikir, punya satu pesan yang sama, harapan yang sama agar pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini bisa lebih meningkatkan kemampuan output kinerja pemerintahan ke depan,” ucap Surya Paloh saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Selain itu, Surya Paloh juga berharap agar pemerintahan Prabowo memiliki kontinuitas dari jalannya pembangunan yang telah ada.

    Di sisi lain, dia menyebut kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada periode sebelumnya telah meninggalkan legasi yang baik.

    “Saya pikir telah dilakukan apa yang terbaik ya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Realitanya kita bisa melihat dari perspektif pemikiran yang objektif, banyak kemajuan yang telah kita capai,” tuturnya.

    Menurut Surya Paloh, capaian kinerja dan etos kerja pemerintahan Jokowi perlu diteruskan oleh Prabowo. Dia meyakini Prabowo dapat meneruskan hal itu.

    “Saya pikir terus terang saja, output dari kinerja itu sendiri, bekerja dari waktu ke waktu tanpa mengenal batasan waktu, itu saya pikir dengan etos yang perlu kita apresiasi. Bisa, Prabowo juga bisa,” kata dia.

    Baca juga: Prabowo-Gibran ucapkan sumpah jabatan Presiden-Wapres RI
    Baca juga: Meutya Hafid harap pelantikan jadi awal mulusnya pemerintahan ke depan

    Pada hari ini, Minggu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Dengan berbalut setelan jas dan kain tradisional Betawi, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan itu secara lancar di bawah kitab suci Al-Quran.

    “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Prabowo membacakan sumpahnya.

    Gibran pun mengucapkan sumpahnya sebagai Wakil Presiden RI. Setelah itu, keduanya menandatangani Berita Acara Pelantikan.

    Sebanyak 709 dari 731 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI itu juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan, antara lain, Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

    Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Baca juga: MPR ucapkan terima kasih dan apresiasi kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin
    Baca juga: Muzani harap Presiden Prabowo terus perjuangkan kemerdekaan Palestina

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden tiba di Gedung Nusantara hadiri pelantikan Prabowo-Gibran

    Presiden tiba di Gedung Nusantara hadiri pelantikan Prabowo-Gibran

    Kedatangan Jokowi langsung disambut oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad MuzaniJakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, untuk menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

    Iring-iringan kendaraan Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 09.50 WIB disambut oleh pasukan marching band.

    Untuk acara pelantikan tersebut, Presiden mengenakan baju adat Betawi hitam lengkap dengan peci yang juga warna hitam. Sementara, Ibu Negara Iriana mengenakan kebaya putih dipadu dengan selendang cokelat.

    Baca juga: Jokowi lambaikan tangan ke warga saat melintasi Bundaran HI

    Kedatangan Jokowi langsung disambut oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani.

    Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Baca juga: Wapres tiba di Gedung Nusantara hadiri pelantikan Prabowo-Gibran

    Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan mencakup Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

    Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024