Jakarta –
Seratus hari menjabat, Kanselir Jerman Friedrich Merz boleh jadi membayangkan masa cuti yang lebih menenangkan. Namun, alih-alih beristirahat, dia harus berkutat dengan isu perang dan politik dalam negeri, serta dipaksa menggeber kerja diplomatik tingkat tinggi.
Jumat (15/8), di Alaska, Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membicarakan masa depan Ukraina. Celakanya, pertemuan itu digelar tanpa melibatkan Ukraina, apalagi Eropa.
Sebabnya menjelang pertemuan, Merz bergegas “memancang tiang” lebih dulu, dengan mengundang pemimpin dunia Barat di sebuah konferensi virtual di Berlin.
Yang diundang hadir dalam undangan adalah sejumlah kepala negara dan pemerintahan Eropa, Komisi Eropa, NATO, dan dua tamu kehormatan: Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang datang langsung ke Berlin.
Terutama Zelensky ingin menegaskan posisi Ukraina dalam perundingan damai dengan Rusia. “Kami ingin perdamaian bagi Eropa dan dunia.” Ukraina, katanya, membutuhkan gencatan senjata segera dan jaminan keamanan dari Moskow.
“Ada harapan untuk perdamaian”
Inisiatif Merz bertujuan menggalang kesatuan Barat menghadapi Vladimir Putin. Setelah bertahun-tahun melancarkan perang berdarah terhadap Ukraina, penguasa di Kremlin itu tak kunjung memberi isyarat kesediaan gencatan senjata, apalagi berdamai.
Jerman berharap, sikap kolektif Barat akan mampu mencegah Trump membuat konsesi sepihak ke Rusia.
Trump sendiri, sebelum KTT virtual di Berlin, mengatakan punya firasat bahwa Eropa “ingin melihat sebuah kesepakatan.”
Punggawa Partai Republik AS itu ingin menekan Putin, tapi cuma punya bekal tipis. Dia pun menginginkan perdamaian, tapi kadung memangkas besar-besaran suplai senjata ke Ukraina. Daya tawarnya terbatas karena tidak bisa membicarakan penyerahan wilayah — itu hanya mungkin jika Eropa, terutama Ukraina, memberi lampu hijau.
Mungkinkah pertukaran wilayah?
Belakangan, Trump sering melontarkan ide “tukar wilayah” untuk mengakhiri perang di Ukraina. Di Brussels, Komisi Eropa sudah berpengalaman bahwa Rusia tak akan mengembalikan wilayah yang sudah direbut dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte baru-baru ini berkata, “Saat ini, kita harus mengakui bahwa Rusia menguasai sebagian wilayah Ukraina.”
Dalam urusan teritorial, Rutte memandang perlunya dibedakan antara pengakuan de facto dan de jure. Naskah kesepakatan itu mungkin mencatat bahwa Rusia secara faktual menguasai wilayah tertentu, tanpa mengakui secara hukum.
Dari Berlin terdengar kabar, Ukraina hanya mau berunding soal gencatan senjata total di sepanjang garis depan. Adapun “pengakuan hukum atas pendudukan Rusia tak masuk meja perundingan,” tegas Merz.
Putin bersikeras pada klaim teritorial
Saat ini, Rusia menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina. Jubir Kementerian Luar Negeri di Moskow Rabu (13/8) lalu menyatakan, pihaknya tak akan mundur dari wilayah yang sudah diduduki, termasuk kota Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Krimea tak disebut, meski wilayah itu sudah dianeksasi Rusia sejak 2014 secara ilegal. Soal KTT di Berlin, komentar Moskow sangat singkat: “Tak penting.”
Menurut Rafael Loss, pakar keamanan di European Council on Foreign Relations, pertemuan EU-NATO-AS di Berlin tergolong sukses. “Merz dan koleganya berhasil menyuarakan persatuan,” ujarnya kepada DW. Tapi soal definisi “penyerahan atau pertukaran wilayah”, katanya, Eropa dan AS masih berbeda pandangan.
Secara hukum internasional, wilayah yang diklaim Rusia, termasuk Krimea, merupakan wilayah teritorial Ukraina. Fakta bahwa Rusia menguasai atau menganeksasi wilayah itu secara ilegal tak mengubah status hukumnya. “Penyerahan wilayah hanya mungkin jika konstitusi Ukraina diubah,” tegas Zelensky lagi di konferensi pers Berlin. “Kalau bicara wilayah, kita harus memikirkan rakyat, kita harus memikirkan konstitusi,” ujarnya.
Pertemuan Alaska: Tiga skenario
Bagaimana pertemuan pertama Putin-Trump di periode kedua Trump nanti akan berakhir? Rafael Loss membayangkan tiga skenario:
Pertama, Trump sadar sedang dipermainkan Putin, lalu merapat ke Ukraina dan Eropa.
Kedua, status quo dipertahankan.
Ketiga — yang terburuk — Alaska menjadi titik awal normalisasi hubungan AS-Rusia, sementara Ukraina dan tatanan keamanan Eropa jadi korban.
Solidaritas Eropa dan ancaman sanksi
“Jika Rusia tak bersedia memberi konsesi, sanksi baru mengintai. Paket sanksi ke-19 Uni Eropa sudah disiapkan,” kata Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri UE, Kaja Kallas. Rinciannya masih disimpan rapat.
Sebanyak 26 dari 27 negara anggota UE sepakat berdiri di belakang Ukraina, menegaskan bahwa “perbatasan internasional tak boleh diubah lewat perang.” Hanya Hungaria di bawah Perdana Menteri Viktor Orban yang menolak, menyebut sanksi tambahan tak ada gunanya.
Moskow gandakan tekanan di medan perang
Menjelang pertemuan Alaska, Rusia justru menggeber operasi militer di Ukraina. AFP melaporkan, dalam sehari Rusia mencatat kemajuan teritorial terbesar sejak beberapa bulan terakhir. Di Kherson, pertempuran di berbagai front tetap berlangsung sengit.
Kepada Trump, Merz menitipkan pesan sebelum keberangkatan ke Alaska: “Kami ingin Presiden Trump mencatat sukses di Anchorage pada Jumat.” Dan satu catatan penting: “Ukraina juga harus duduk di meja perundingan jika ada pertemuan lanjutan.”
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha
Editor: Agus Setiawan
Tonton juga video “RI Kena Tarif Trump 19%, Mendag Targetkan Pasar Eropa” di sini:
(ita/ita)
