Negara: Jerman

  • Kalahkan Jerman, China Masuk 10 Besar Negara Paling Inovatif di Dunia – Page 3

    Kalahkan Jerman, China Masuk 10 Besar Negara Paling Inovatif di Dunia – Page 3

    Meskipun demikian, prospek inovasi global saat ini dibayangi oleh penurunan investasi. Pertumbuhan R&D diproyeksikan melambat menjadi 2,3% tahun ini, turun dari 2,9% tahun lalu, yang merupakan pertumbuhan terendah sejak krisis keuangan tahun 2010.

    Co-editor GII, Sacha Wunsch-Vincent mengatakan bahwa Jerman tidak perlu khawatir dengan penurunan peringkatnya ke posisi 11. Ia menambahkan bahwa peringkat ini tidak mencerminkan dampak dari tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump di AS.

    Direktur Jenderal Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) PBB, Daren Tang, menyoroti tantangan bagi Jerman.

    “Tantangan bagi Jerman adalah bagaimana, di samping statusnya yang kuat selama puluhan tahun sebagai mesin inovasi industri, bisa menjadi pembangkit kekuatan inovasi digital,” ujarnya.

    Adapun negara-negara lain yang masuk 10 besar dalam daftar GII adalah, Korea Selatan, Singapura, Inggris, Finlandia, Belanda, dan Denmark.

  • 10 Daftar Profesi Paling Tidak Dipercaya Warga Indonesia, Politisi Peringkat Pertama

    10 Daftar Profesi Paling Tidak Dipercaya Warga Indonesia, Politisi Peringkat Pertama

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi menjadi profesi paling tidak dipercaya di Indonesia. Itu berdasarkan Survei Ipsos Global Trustworthiness Index 2024.

    Di survei tersebut, disebutkan 10 profesi yang menempati posisi paling rendah kepercayaannya oleh masyarakat. Apa saja daftarnya?

    Perlu diketahui, survei tersebut pada dasarnya dilakukan di 32 negara dan melibatkan 23.530 responden. Usianya ada pada rentang berusia 18–74 tahun.

    Di Indonesia, jumlah responden sebanyak 500 orang dengan latar belakang lebih urban, terdidik, dan terkoneksi digital. Pengumpulan data dilakukan secara daring mulai 24 Mei sampai 7 Juni 2024.

    “Angka-angka ini berfungsi sebagai pengingat penting akan perlunya perbaikan dan membangun kembali kepercayaan publik,” tulis Ipos dikutip Rabu (17/9/2025).

    Berikut ini datar profesi paling tak dipercaya di Indonesia:

    Politisi – 45 persen

    Pejabat Kementerian/Kabinet – 41 persen

    Polisi – 41 persen

    Influencer – 25 persen

    Pegawai Pemerintah – 24 persen

    Pengacara – 24 persen

    Hakim – 23 persen

    CEO (Pimpinan Perusahaan) – 22 persen

    Eksekutif Bankir – 21 persen

    Jurnalis – 15 persen

    Daftar tersebut terbilang unik. Pasalnya, di negara lain seperti Jerman, Belanda, Belgia, bahkan Korea Selatan ketidak percayaan pada politisi jauh di bawah Indonesia.

    Korea Selatan misalnya hanya 16 persen. Kemudian Jerman, Belanda,dan Belgia hanya 17 persen.

    Menariknya, di Indonesia keperycayaan terhadap jurnalis tembus 51 persen. Hal tersebut dianggap mengindikasikan pers sebagai pilar demokrasi di Indonesia.

    “Hal ini menggarisbawahi peran krusial media dan jurnalisme dalam masyarakat Indonesia sebagai pilar demokrasi dan sumber informasi yang kredibel,” tulis Ipos

    Profesi paling dipercaya di Indonesia adalah guru dengan 74 persen. Kemudian dokter 73 persen, dan ilmuwan 70 persen. (Arya/Fajar)

  • Prabowo Tunjuk Ahmad Erani jadi Sekjen Kementerian ESDM

    Prabowo Tunjuk Ahmad Erani jadi Sekjen Kementerian ESDM

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ahmad Erani Yustika sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Dadan Kusdiana melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 147/TPA tahun 2025.

    Dalam beleid itu juga, Prabowo juga memberhentikan dengan hormat Jisman P Hutajulu sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan mengangkatnya sebagai Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM.

    Selanjutnya, Prabowo juga menunjuk Irjen Pol Yudhiawan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM menggantikan Bambang Suswantono.

    Dikutip dari website pribadinya, Erani merupakan seorang lulusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Pada tahun 2001 ia menuntaskan studi post-graduate (MSc) dan 2005 menyelesaikan studi doktoral (Ph.D) di University of University of Göttingen (Georg-August-Universität Göttingen), Jerman.

    Sejak 1997 bekerja sebagai dosen di Universitas Brawijaya dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 2007 hingga 2009.

    Di luar itu, pada tahun 2008 hingga 2015 Erani mengemban amanah sebagai Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

    Ia pernah menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) pada 2010—2013. Kemudian diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada 1 JUni 2010.

    Erani kemudian menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) dan Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi pada 2016—2018.

    Setelah itu, dia menjadi Staf khusus Presiden bidang ekonomi pada Mei 2018 hingga Oktober 2019. Terakhir, dirinya Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ma’ruf Amin sejak 2022.

  • Bagaimana Gerakan Perempuan Iran 3 Tahun Pasca Mahsa Amini?

    Bagaimana Gerakan Perempuan Iran 3 Tahun Pasca Mahsa Amini?

    Jakarta

    Tiga tahun sudah sejak Jina Mahsa Amini meninggal dunia di ruang tahanan polisi moral di Teheran. Usianya baru 22, seorang perempuan Kurdi yang tubuhnya ditarik dari jalanan karena tak berjilbab, lalu tak kembali.

    Kematian perempuan berusia 22 tahun itu pada 16 September 2022 memicu protes antipemerintah besar-besaran di seluruh negeri. Dari sana, lahirlah teriakan yang bergema: “Zan, Zendegi, Azadi,” Perempuan, Kehidupan, Kebebasan.

    Otoritas Iran menindak brutal letupan protes perempuan Iran, hingga kini sudah menewaskan sedikitnya 500 orang, serta menangkap lebih dari 20.000 orang, menurut kelompok hak asasi manusia.

    Meski rezim teokrasi di Teheran berhasil menyintasi amarah publik, kematian Amini dipandang sebagai titik balik bagi Iran.

    Apa yang berubah sejak kematian Amini?

    Kini, tiga tahun kemudian, rezim masih berdiri. Tapi perempuan-perempuan muda terlihat lebih sering berlalu lalang di jalanan dengan kepala tak berselubung jilbab, menantang ancaman dan todongan.

    Atefeh Chaharmahaliyan, penulis dan aktivis hak asasi manusia asal Iran terpaksa mencari suaka di Jerman, usai ditangkap saat gelombang protes 2022 dan dipenjara lebih dari 70 hari.

    “Tuntutan rakyat sekarang melampaui kebebasan berpakaian,” katanya kepada DW.

    “Masyarakat Iran — terutama generasi muda — memahami dengan jelas bahwa tuntutan ekonomi dan kebebasan adalah dua pilar dari satu bangunan; tanpa yang satu, yang lain runtuh.”

    Noktah hitam bagi kepemimpinan Iran

    Peringatan kematian Amini datang pada saat genting bagi kepemimpinan Iran, yang masih berusaha pulih setelah perang 12 hari melawan Israel pada Juni lalu, serta serangan terhadap infrastruktur nuklirnya oleh Israel dan Amerika Serikat.

    Sejak serangan itu, krisis ekonomi pun semakin parah, memperdalam kekecewaan publik dan menyingkap disfungsi di jantung Republik Islam.

    Situasi ini membuat rezim merasa semakin tidak aman, kata seorang aktivis masyarakat sipil di Teheran.

    “Sejak perang dengan Israel, jumlah penangkapan melonjak, dan laju eksekusi meningkat secara mengerikan,” kata aktivis itu kepada DW dengan syarat anonim demi keamanan.

    “Pemerintah melancarkan tekanan bertubi-tubi untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak kembali ke jalanan.”

    Namun, dia menambahkan, semangat rakyat Iran untuk kebebasan dan keadilan tetap utuh. “Tuntutan ini justru semakin mengakar dan lebih disadari.”

    Akankah lahir gerakan baru?

    Helen Nosrat, aktivis perempuan Iran yang hidup di Jerman, ragu bahwa protes besar-besaran anti-pemerintah akan bisa muncul dalam waktu deat.

    “Meski gerakan Mahsa meninggalkan luka yang bertahan lama dan ikut melemahkan kewajiban berjilbab, kecil kemungkinan gerakan serupa akan muncul setelah perang dengan Israel,” ujarnya.

    “Situasi perang telah menciptakan masalah jauh lebih besar bagi rakyat. Sebagian besar kini harus berusaha bertahan hidup — melindungi diri dan keluarga — ketimbang merobohkan rejim.”

    Behnam Daraeizadeh, pengacara sekaligus peneliti di Center for Human Rights in Iran (CHRI) yang berbasis di AS, punya pandangan serupa.

    “Perkembangan regional dan konfrontasi militer Iran dengan Israel dan Amerika Serikat tidak otomatis memicu protes demokratis. Justru bisa menahan atau melumpuhkan,” katanya.

    “Perang memperkuat persepsi bahwa masa depan ada di tangan aktor militer dan diplomatik, bukan rakyat. Dan saat ketegangan militer meningkat, pemerintah memperkeras represi terhadap aktivis sipil.”

    Rakyat Iran menanggung beban krisis ekonomi

    Chaharmahaliyan mengatakan konflik dengan Israel telah “memperparah rantai krisis jangka panjang di Iran.”

    “Kombinasi kesulitan ekonomi dan tuntutan kebebasan menciptakan kondisi serius bagi gelombang protes baru,” tambahnya.

    Pengamat menilai krisis ekonomi yang menggigit menjadi perhatian utama rakyat Iran.

    Ekonomi Iran telah lama tertekan akibat sanksi keras AS sejak pembatalan sepihak perjanjian nuklir pada 2018, di masa pemerintahan pertama Presiden Donald Trump. Saat kembali berkuasa pada Januari, Trump menghidupkan kembali kampanye sanksi “tekanan maksimum” terhadap Teheran.

    Saat ini Iran bergulat dengan inflasi tinggi, daya beli yang menyusut, pengangguran genarasi muda, dan meningkatnya kemiskinan.

    Daraeizadeh menyebut, setiap gerakan protes baru kemungkinan besar akan dipicu oleh tuntutan ekonomi, krisis yang semakin dalam, ketimpangan parah, serta kemarahan kelompok miskin dan termarjinalkan — terutama di kota kecil dan wilayah kurang beruntung.

    Chaharmahaliyan menegaskan, setiap pemberontakan baru “sangat mungkin lebih dalam dan lebih radikal dibanding gerakan tiga tahun lalu.”

    “Semakin besar tekanan di wilayah perbatasan, daerah miskin, dan kelompok ekonomi rentan, semakin besar pula kemungkinan etnis minoritas, penduduk provinsi perbatasan, dan sektor buruh akan bergabung, serta aksi mogok akan lebih luas dan terorganisasi dibanding tiga tahun lalu,” tegasnya.

    Nosrat menambahkan, “gerakan protes berikutnya mungkin akan lebih menekankan isu ekonomi, keadilan sosial, dan keamanan. Mungkin kata ‘kehidupan’ akan bergema lebih kuat dibanding ‘kebebasan.’”

    Artkel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video: Lagi! Iran Hukum Mati 3 Pengunjuk Rasa Kematian Mahsa Amini

    (ita/ita)

  • Bos VW Kritik Gagang Pintu Rata di Mobil Listrik Modern: Bikin Ribet!

    Bos VW Kritik Gagang Pintu Rata di Mobil Listrik Modern: Bikin Ribet!

    Jakarta

    Chief Executive Officer (CEO) Volkswagen (VW) Thomas Schafer mengkritik penggunaan gagang pintu rata di mobil-mobil listrik modern, terutama buatan China. Sebab, menurutnya, teknologi tersebut tak memberikan kemudahan ke pengguna, melainkan bikin repot!

    Hal itu disampaikan langsung Thomas Schafer saat hadir di pameran IAA Mobility di Munich, Jerman. Dalam wawancara dengan Deutsche Welle, Schafer meminta, desain mobil listrik ke depannya harus lebih membumi, bukan malah membuat penggunanya kebingungan.

    “Konsumen mengharapkan sesuatu yang familiar saat membeli kendaraan, termasuk brand yang akhirnya mereka pilih,” ujar Schafer, dikutip dari Carscoops, Selasa (16/9).

    “Jadi dari sudut pandang itu, fungsinya harus mudah. Misalnya, seperti gagang pintu. Memang bagus punya gagang pintu yang rata, tetapi pengoperasiannya sulit, jadi kami jelas memasang gagang pintu yang tepat pada mobil-mobil kami dan pelanggan menghargainya. Itulah umpan balik yang kami terima,” tambahnya.

    Gagang pintu rata. Foto: Motor1.

    VW memang sedang menyiapkan beberapa mobil listrik baru yang bakal lebih “akrab” buat konsumen. Misalnya, ID. Cross dan ID. Polo versi listrik yang baru saja diperkenalkan di Munich. Keduanya tak lagi memakai handle pintu model pop-out seperti konsep ID. Every1 sebelumnya.

    Handle pintu rata memang terlihat futuristik dan sedikit lebih aerodinamis. Tapi dari sisi penggunaan, banyak pengguna mengeluh karena sulit dibuka, apalagi saat tangan penuh barang, atau saat cuaca dingin membuat mekanisme pop-out-nya ngadat.

    Bukan hanya VW yang merasa handle seperti itu menyusahkan. Otoritas di China bahkan sedang mempertimbangkan untuk melarang penggunaan handle pintu model pop-out karena dianggap membahayakan, terutama dalam situasi darurat saat pintu harus cepat dibuka.

    Karena pasar China sangat besar dan punya pengaruh besar di industri otomotif dunia, langkah tersebut bisa berdampak global. Banyak pabrikan kemungkinan bakal ikut-ikutan meninggalkan desain yang dinilai kurang praktis itu.

    Kembali ke VW, Schafer juga bicara soal transisi besar menuju mobil listrik. Menurutnya, mobil listrik memang lebih unggul dalam jangka panjang. Namun, dia ragu, apakah infrastruktur pengisian daya dan adopsi pasarnya bisa tumbuh cepat sampai target nol emisi pada 2035 tercapai.

    “Tujuan akhirnya sudah jelas. Tapi, apakah kita bisa cukup cepat sampai sana di tahun 2035? Apakah pembangunan infrastruktur dan adopsi masyarakat cukup cepat? Ini harus terus dikaji,” kata dia.

    (sfn/rgr)

  • Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Jakarta

    Seiring konflik di Gaza yang terus bergulir, isolasi internasional terhadap Israel tampaknya makin dalam. Apakah Israel mengalami apa yang disebut sebagai “momen Afrika Selatan”, ketika kombinasi tekanan politik, boikot ekonomi, olahraga dan budaya membantu memaksa negara itu meninggalkan apartheid?

    Atau dapatkan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatasi badai diplomatik, yang membiarkan Israel bebas mengejar tujuannya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tanpa menyebabkan kerugian permanen pada posisi internasional negara itu?

    Dua mantan perdana menteri, Ehud Barak dan Ehud Olmert, menuding Israel mengubah Israel menjadi negara paria internasional.

    Berkat surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jumlah negara yang bisa dikunjungi Netanyahu tanpa risiko ditangkap menurun drastis.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Inggris, Prancis, Australia, Belgia dan Kanada, telah mengumumkan mereka bakal mengakui Palestina sebagai negara pekan depan.

    Dan negara-negara Teluk, yang bereaksi keras atas serangan terbaru Israel terhadap para pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu, telah bertemu di Doha untuk membahas respons mereka.

    Sejumlah pihak mendesak negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk berpikir ulang.

    Namun dengan kelaparan yang muncul di Gaza selama musim panas dan tentara Israel yang siap menyerang dan sangat mungkin menghancurkan Kota Gaza, makin banyak negara Eropa yang menunjukkan ketikdakpuasan mereka dengan cara yang lebih dari sekadar pernyataan.

    Bahkan Netanyahu pada Senin (15/09) mengaku bahwa Israel menghadapi “semacam” isolasi ekonomi di panggung dunia.

    Saat berbicara dalam konferensi kementerian keuangan di Yerusalem, dia menyalahkan isolasi ekonomi tersebut pada publisitas negatif di luar negeri.

    Dia kemudian mengatakan Israel perlu berinvestasi dalam “operasi pengaruh” ia internasional dan sosial untuk menangkal citra negatif ini.

    Militer Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza meskipun ada kecaman internasional. (Reuters)

    Pada awal September lalu, Belgia mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Israel.

    Belgia menerapkan larangan impor dari permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat. Mereka juga akan meninjau kebijakan pengadaan dari perusahaan Israel dan serta akan membatasi bantuan konsuler bagi warga Belgia yang tinggal di permukiman Yahudi.

    Belgia juga menyatakan dua menteri pemerintah Israel garis keras Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non-grata. Status serupa mereka jatuhkan untuk para pemukim Yahudi yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Prancis, mengambil langkah serupa.

    Tapi sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan yang diberlakukan saat administrasi Joe Biden tahun lalu, dicabut oleh Donald Trump pada hari pertama dia menggantikan Biden sebagai presiden AS.

    Satu pekan setelah Belgia mengumumkan kebijakannya, Spanyol mengumumkan langkah-langkah yang yang ditempuh terkait Israel.

    Spanyol mengubah embargo senjata de facto yang berlaku saat ini menjadi undang-undang, mengumumkan larangan impor sebagian, melarang siapa pun yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang di Gaza masuk ke wilayah Spanyol, dan melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan Spanyol atau memasuki wilayah udaranya.

    Menteri luar negeri Israel, Gideon Saar, kemudian menuduh Spanyol memperkuat kebijakan antisemit dan menyatakan bahwa Spanyol akan lebih menderita daripada Israel akibat larangan perdagangan senjata.

    Beberapa negara berupaya menargetkan anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. (EPA)

    Namun ada tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan bagi Israel.

    Pada Agustus lalu, Norwegia yang mengelola dana investasi negara yang sangat besar, yaitu US$2 triliun (sekitar Rp32,73 triliun), mengumumkan akan melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Israel.

    Pada pertengahan bulan, 23 perusahaan telah dihapus dan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg mengatakan akan ada lebih banyak perusahaan yang akan menyusul.

    Sementara itu, Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, berencana untuk memberi sanksi kepada menteri sayap kanan dan menangguhkan sebagian elemen perdagangan dari perjanjian dengan Israel.

    Dalam pidato kenegaraan pada 10 September, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan peristiwa di Gaza telah “mengguncang hati nurani dunia”.

    Sehari kemudian, 314 mantan diplomat dan pejabat Eropa menulis surat kepada von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang meminta tindakan lebih keras, termasuk penangguhan penuh perjanjian dengan Israel.

    Salah satu ciri sanksi yang dijatuhkan pada Afrika Selatan pada 1960-an dan menandai berakhirnya apartheid, kebijakan segregasi dan diskriminasi rasial yang diberlakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam di negara tersebut pada 1990-an adalah serangkaian boikot budaya dan olahraga.

    Sekali lagi, tanda-tanda ini mulai terjadi di Israel.

    Kontes Eurovision mungkin tidak terdengar seperti acara penting dalam konteks ini, tetapi Israel memiliki sejarah yang panjang dalam kompetisi tersebut, memenangkannya empat kali sejak 1973.

    Bagi Israel, partisipasi mereka adalah simbol penerimaan negara ini oleh negara-negara sebangsa.

    Tapi Irlandia, Spanyol, Belanda dan Slovenia, telah mengatakan, atau mengisyaratkan, akan mundur dalam kontes ini tahun depan jika Israel masih berpartisipasi.

    Keputusan terkait ini diharapkan akan ada pada Desember.

    Israel telah menjadi peserta tetap Eurovision sejak tahun 1970-an, tetapi beberapa negara mengancam akan memboikot kompetisi tahun depan. (EPA)

    Di Hollywood, sebuah surat yang menyerukan boikot terhadap perusahaan produksi, festival, dan penyiaran Israel “yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina” telah mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan dalam sepekan, termasuk dari aktor ternama seperti Emma Stone dan Javier Bardem.

    Tzvika Gottlieb, CEO Israeli Film and TV Producers Association, menyebut petisi itu “sangat keliru”.

    “Dengan menargetkan kami, para kreator yang menyuarakan beragam narasi dan mendorong dialog, para penandatangan ini melemahkan tujuan mereka sendiri dan berusaha membungkam kami,” ujarnya.

    Hal serupa terjadi dalam bidang olahraga. Balapan sepeda Vuelta de Espana berulang kali diganggu oleh kelompok-kelompok yang memprotes kehadiran tim Israel-Premier Tech, yang menyebabkan balapan berakhir lebih awal pada Sabtu (13/09), serta pembatalan upacara podium.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, menyebut protes tersebut sebagai suatu “kebanggaan”, tetapi politisi oposisi mengatakan tindakan pemerintah telah menyebabkan rasa malu internasional.

    Di Spanyol, tujuh pemain catur Israel mengundurkan diri dari sebuah turnamen setelah diberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertanding di bawah bendera mereka.

    Tanggapan pemerintah Israel terhadap apa yang media sebut sebagai “tsunami diplomatik” secara umum bersifat menantang.

    Netanyahu menuduh Spanyol memiliki “ancaman genosida yang nyata” setelah perdana menterinya mengatakan negaranya, yang tidak memiliki bom nuklir, kapal induk, atau cadangan minyak yang besar, tidak mampu menghentikan serangan Israel di Gaza sendirian.

    Setelah Belgia mengumumkan sanksinya, Gideon Saar menulis di X bahwa “sangat disesalkan bahwa bahkan ketika Israel memerangi ancaman eksistensial, yang merupakan kepentingan vital Eropa, ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan obsesi anti-Israel mereka”.

    Pada Senin (15/09), Netanyahu bilang Israel harus mengurangi ketergantungan industrinya pada perdagangan dengan negara lain, termasuk senjata dan produk pertahanan lainnya.

    “Kita mungkin mendapati diri kita terhambat, tidak hanya dalam R&D tetapi juga dalam produksi industri yang sebenarnya,” ujarnya.

    “Kita harus mulai mengembangkan kemampuan kita untuk lebih mengandalkan diri sendiri.”

    Vuelta, salah satu ajang balap sepeda tahunan terbesar, berulang kali diusik oleh protes pro-Palestina. (Reuters)

    Namun di antara mereka yang pernah mewakili Israel di luar negeri, ada kecemasan yang mendalam.

    Jeremy Issacharoff, Duta Besar Israel untuk Jerman sejak 2017 hingga 2021, mengatakan kepada saya bahwa ia tidak dapat mengingat kapan kedudukan internasional Israel begitu “buruk”.

    Tapi dia mengatakan beberapa tindakan “sangat tidak dapat diterima” karena menargetkan semua warga Israel.

    “Alih-alih menyoroti kebijakan pemerintah, hal ini justru mengasingkan banyak warga Israel moderat yang berada di kelompok tengah,” ujarnya.

    Beberapa langkah, seperti mengakui negara Palestina, menurut Issacharoff kemungkinan besar akan terbukti kontraproduktif, karena hal itu “memberikan amunisi kepada orang-orang seperti Smotrich dan Ben Gvir dan bahkan memperkuat argumen mereka untuk mencaplok [Tepi Barat]”.

    Meski merasa takut, mantan duta besar itu tidak percaya isolasi diplomatik Israel tidak dapat diubah.

    “Kita tidak berada dalam momen Afrika Selatan, tetapi kita mungkin berada dalam pendahuluan menuju momen Afrika Selatan,” katanya.

    Sementara yang lain meyakini perubahan yang lebih mendasar diperlukan untuk menghentikan kemerosotan Israel menuju status paria.

    “Kita harus mendapatkan kembali tempat kita dalam keluarga bangsa-bangsa,” kata mantan diplomat lainnya, Ilan Baruch, kepada saya.

    “Kita perlu kembali sadar.”

    Baruch, yang menjabat sebagai duta besar di Afrika Selatan satu dekade setelah berakhirnya apartheid, mengundurkan diri dari dinas diplomatik pada 2011, dengan alasan ia tidak lagi mampu membela pendudukan Israel.

    Sejak pensiun, ia menjadi kritikus vokal pemerintah dan pendukung solusi dua negara.

    Dia meyakini sanksi baru-baru ini diperlukan, dengan mengatakan: “Begitulah cara Afrika Selatan bertekuk lutut.”

    Israel tetap mendapat dukungan dari AS, yang Menteri Luar Negerinya Marco Rubio akan berkunjung minggu ini. (Reuters)

    Baruch melanjutkan: “Saya ingin mengatakan bahwa tekanan tegas terhadap Israel dengan cara apa pun yang diyakini Eropa dapat mereka lakukan seharusnya disambut baik.”

    Jika perlu, ujarnya, hal ini harus mencakup perubahan pada rezim visa dan boikot budaya, seraya menambahkan: “Saya siap menghadapi penderitaan.”

    Tapi, terlepas dari semua ekspresi kemarahan dan pembicaraan mengenai tekanan, beberapa pengamat meragukan Israel berada di tepi jurang diplomatik.

    Daniel Levy, mantan negosiator perdamaian Israel, mengatakan upaya untuk mengambil tindakan kolektif di Uni Eropamembatalkan sejumlah elemen perjanjian asosiasi atau bahkan, seperti yang disarankan beberapa pihak, mengeluarkan Israel dari program penelitian dan inovasi Horizon Uni Eropasepertinya tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup, karena Jerman, Italia, dan Hongaria termasuk di antara para anggota yang menolak langkah tersebut.

    Israel juga masih mendapat dukungan kuat dari AS, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan “hubungan Washington dengan Israel akan tetap kuat” saat ia bertolak untuk kunjungan resmi.

    Levy masih yakin bahwa isolasi internasional Israel “tidak dapat diubah”, tetapi mengatakan dukungan berkelanjutan dari pemerintahan Trump berarti Israel belum mencapai titik di mana mereka dapat mengubah jalannya peristiwa di Gaza.

    “Netanyahu sudah kehabisan jalan,” kata Levy.

    “Tapi kita belum sampai di ujung jalan.”

    Lihat juga Video: Hollywood Kompak Boikot Film Israel, Paramount Nggak Setuju

    (ita/ita)

  • Tencent Kucurkan Dana Tambahan Rp2,46 Triliun

    Tencent Kucurkan Dana Tambahan Rp2,46 Triliun

    Bisnis.com, SHENZHEN – Raksasa teknologi asal China, Tencent Holding Ltd., mengucurkan dana tambahan sebesar US$150 juta setara Rp2,46 triliun sejak awal tahun ini untuk ekspansi global, termasuk membangun pusat data di Arab Saudi dan Jepang. 

    Kucuran dana itu menandai ekspansi pertamanya ke Timur Tengah di Arab Saudi serta ekspansi lanjutan ke Jepang dengan membangun pusat data ketiga di Osaka, Jepang, serta kantor baru di Negeri Sakura itu. 

    Senior Executive Vice-President of Tencent and CEO of Cloud & Smart Industries Group Dowson Tong mengatakan bahwa ekspansi itu menjadikan Tencent menyediakan solusi di seluruh Asia Utara, Asia Tenggara, Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. 

    “Kami sekarang lebih baik dengan menginvestasikan US$150 juta di Arab Saudi untuk pendirian zona pusat data pertama kami,” katanya dalam pembukaan Tencent Global Digital Ecosystem Summit (GDES) 2025 di Shenzhen, China pada Selasa (16/9/2025). 

    Menurutnya, Tencent berkeinginan mendirikan kantor-kantornya di seluruh dunia. Hal itu dilakukan untuk memosisikan Tencent mampu memberikan layanan tanpa sekat-sekat negara. Pada saat yang sama, dia menegaskan posisi Tencent mencakup penyediaan sistem layanan selama 7 hari dan 24 jam  nonsetop. 

    “Infrastruktur lokal yang sangat lengkap ini menjamin layanan yang sangat andal. Kami berharap bahwa di mana pun di dunia, akses ke sumber daya dan layanan ini tidak akan terganggu,” paparnya.

    Logo Tencent

    Dia melanjutkan Tencent Cloud memiliki tim lokal di wilayah kunci dan jaringan mitra lebih dari 11.000 perusahaan di seluruh dunia. Dia melanjutkan perusahaan terus memperkuat ekosistem globalnya dengan berkolaborasi dengan mitra lokal dan regional untuk memanfaatkan peluang baru. 

    Sejak 2016, Tencent Cloud telah memperluas jangkauan internasionalnya, dengan basis pelanggan internasional yang telah berlipat ganda dalam setahun terakhir. 

    Produk, teknologi, dan keahlian industri yang telah teruji mendukung perusahaan-perusahaan di seluruh dunia di lebih dari 80 negara dan wilayah, serta lebih dari 30 industri. 

    Selama 3 tahun terakhir, bisnis internasionalnya mengalami pertumbuhan dua digit, melayani merek global terkemuka seperti GoTo Group, CP Group, e& UAE, Orange, dan Com2uS. 

    Saat ini, Tencent Cloud telah membantu lebih dari 200 perusahaan Fortune 500, termasuk AstraZeneca, Mercedes-Benz, Toyota, BMW, dan Walmart China, untuk masuk ke pasar China. 

    Dengan memanfaatkan jaringan internasionalnya, Tencent Cloud juga telah membantu perusahaan China untuk berekspansi secara global. 

    Sambil memperkuat posisinya di bidang internet dan teknologi, Tencent Cloud juga merambah industri manufaktur, kendaraan energi baru, dan sektor lainnya, muncul sebagai mitra cloud pilihan bagi lebih banyak perusahaan.

    Salah satu kesuksesan pengembangan pasar internasional adalah kerja sama Tencent dengan GoTo Group. Pada Juni, Gojek Indonesia — bagian dari GoTo Group — secara mulus memigrasikan lebih dari 1.000 sistem mikroservice ke Tencent Cloud. 

    Tencent Cloud memperkuat infrastrukturnya dengan memperluas wilayah Jakarta menjadi tiga zona ketersediaan untuk keandalan dan skalabilitas yang lebih besar. 

    Tencent Cloud x CP GroupTencent Cloud baru-baru ini menandatangani kemitraan digitalisasi strategis dengan CP AXTRA, anak perusahaan ritel CP Group, di Bangkok, Thailand. 

    Dengan memanfaatkan big data, solusi AI, dan keahlian industri yang mendalam, Tencent Cloud akan mendukung transformasi digital CP AXTRA. Mengoperasikan merek seperti Makro dan Lotus, CP AXTRA mengelola lebih dari 2.600 toko di seluruh Thailand dan Asia. 

    Sistem ritel dan grosir utamanya sudah beroperasi dengan lancar di Tencent Cloud, secara signifikan meningkatkan efisiensi. 

    Per 24 Desember 2024, Dowson menjelaskan dua aplikasi utama yang dioperasikan CP AXTRA telah melampaui 14 juta unduhan, dengan lalu lintas harian melebihi 1 juta kunjungan. 

    Selain itu, Tencent Cloud mengumumkan kemitraan strategis dengan Smiles, super-app dari grup telekomunikasi UAE e& UAE. Kerja sama ini bertujuan mempercepat transformasi digital bisnis di UAE, memberikan kenyamanan yang ditingkatkan dan pengalaman yang mulus bagi jutaan pengguna. 

    Smiles akan mengadopsi Solusi Super-App Tencent Cloud (TCSAS) untuk membangun ekosistem terbuka dan fleksibel—menjadi operator telekomunikasi Timur Tengah pertama yang menerapkan teknologi ini. 

    Melalui integrasi yang mulus, mitra dapat dengan cepat bergabung melalui mini-program, sementara konsumen mendapatkan akses terpadu ke layanan dan penawaran yang lebih luas. 

    Tencent Cloud juga menggandeng operator telekomunikasi multi-layanan global terkemuka, Orange Middle East & Africa (OMEA). OMEA telah mengadopsi Platform Mini-Program Tencent Cloud dan solusi komunikasi real-time untuk membangun ekosistem super-app digital terbuka: Max It.

    Aplikasi ini mengintegrasikan layanan telekomunikasi, keuangan, dan e-commerce ke dalam satu platform untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pengguna. 

    Mulai Juni 2025, pengguna dapat menjelajahi dan membeli produk bermerek, membayar tagihan, memesan tiket film dan acara, dan lebih banyak lagi, semuanya dalam Max It, memberikan pengalaman yang lebih kaya dan lancar bagi hampir 160 juta pengguna di Timur Tengah dan Afrika. 

    Pada Juli lalu, Midea Group memigrasikan operasi IT Eropa ke Tencent Cloud, membangun infrastruktur baru melalui pusat data Frankfurt Jerman

  • Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Jakarta

    Pada 15 September 2020, para menteri luar negeri dan pemimpin dari Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel berkumpul di Gedung Putih bersama Presiden AS saat itu, Donald Trump, untuk meresmikan Abraham Accords — sebuah kesepakatan yang menandai normalisasi hubungan antara negara Arab dan Israel. Maroko menyusul pada Desember 2020, dan Sudan menandatangani pada Januari 2021, meskipun ketidakstabilan politik yang berkelanjutan di negara itu menunda implementasi penuh.

    Perjanjian ini menandai normalisasi pertama antara Israel dan negara-negara Arab sejak Mesir (1979) dan Yordania (1994), mematahkan konsensus regional lama bahwa normalisasi mensyaratkan penyelesaian konflik Israel-Palestina dan pembentukan solusi dua negara.

    “Israel dan negara-negara dalam Abraham Accords telah diuntungkan dari perjanjian perdamaian bersejarah ini,” kata Asher Fredman, direktur eksekutif lembaga pemikir Israel Misgav Institute for National Security, kepada DW. Dia menyoroti kerja sama perintis di bidang intelijen, pertanian cerdas, pengobatan presisi, kecerdasan buatan, dan konsep kota pintar, serta peningkatan pariwisata dan perdagangan.

    “Tetapi kemudian 7 Oktober terjadi, dan muncul pertanyaan nyata apakah ‘Abraham Accords’ akan bertahan,” tambahnya.

    Konsekuensi serangan 7 Oktober

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Gaza dan menimbulkan banyak korban jiwa, menggoyahkan koneksi baru di Timur Tengah. Sejak itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan koalisi sayap kanannya semakin lantang menolak solusi dua negara.

    Sementara itu, Israel menghadapi banyak medan tempur sekaligus: perang dengan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon, operasi militer berkelanjutan di Suriah, serta baku tembak dengan pemberontak Houthi di Yaman, yang menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah dan wilayah Israel sebagai dukungan bagi Hamas.

    Emily Tasinato, analis Teluk dan Semenanjung Arab, mengatakan kepada DW bahwa perjanjian ini awalnya dimaksudkan bukan hanya untuk memperkuat hubungan dengan AS tetapi juga untuk menghalangi pengaruh regional Iran.

    “Lima tahun kemudian, situasinya tampak terbalik,” kata Tasinato. “Iran semakin rentan, mengalami pelemahan militer dan menghadapi tekanan terhadap pengaruh regionalnya,” tambahnya, sambil menekankan bahwa “meski ketidakpercayaan masih mewarnai hubungan Iran dan negara-negara Teluk Arab, kini Israel justru semakin tampak sebagai aktor ‘nakal’.”

    Serangan Israel di Doha

    Pada 9 September 2025, Israel melakukan serangan drone yang menargetkan pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab. Serangan itu menewaskan lima pejabat Hamas tingkat menengah dan seorang pejabat keamanan lokal.

    Burcu Ozcelik, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI) yang berbasis di London, mengatakan kepada DW, “Dengan serangan Israel di Doha … kita memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi.”

    “UAE dan Bahrain berada dalam tekanan untuk mempertahankan status sebagai penandatangan, dan pasti menyesali langkah pejabat Israel yang menempatkan mereka dalam posisi sulit,” tambahnya.

    Setelah serangan itu, Uni Emirat Arab melarang perusahaan pertahanan Israel berpartisipasi dalam pameran dirgantara di Dubai dengan alasan keamanan. Pejabat Emirat juga mengkritik rencana Israel mencaplok sebagian besar Tepi Barat, yang mereka peringatkan dapat membahayakan hubungan bilateral dan upaya AS memperluas perjanjian. Kendati demikian, Tasinato menilai penarikan penuh UEA dari perjanjian tidak mungkin terjadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Meski menghadapi tantangan, Fredman dari Misgav Institute for National Security menegaskan bahwa Abraham Accords “terbukti tangguh.” Menurutnya, perdagangan antara Israel dan UEA, Maroko, Bahrain, Mesir, serta Yordania justru meningkat signifikan dibanding sebelum konflik Oktober 2023.

    “Kita bisa memastikan bahwa Abraham Accords telah bertahan dan terbukti tangguh,” kata Fredman.

    “Jika melihat angka dari 2024 dibandingkan 2023 (sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza), perdagangan dengan UEA naik 10%, dengan Maroko naik 40%, dengan Bahrain naik 843%, bahkan dengan Mesir naik 31% dan Yordania 7%,” jelasnya.

    Untuk paruh pertama 2025, perdagangan dengan Maroko, Mesir, dan Yordania terus meningkat, sementara bisnis dengan UEA kembali ke angka 2023, menurut Fredman. Dia juga memandang Abraham Accords sebagai keuntungan kunci dalam rekonstruksi Gaza. “Apakah itu rencana Riviera ala Trump atau rencana rekonstruksi Mesir, jumlah material yang sangat besar akan melewati Israel, yang memerlukan koordinasi erat,” ujarnya.

    Namun, sejak Abraham Accords ditandatangani lima tahun lalu, belum ada negara Arab lain yang bergabung, meskipun Presiden AS Donald Trump terus mendorong kesepakatan dengan Arab Saudi, Lebanon, dan Suriah.

    “Dalam masa jabatan kedua Donald Trump, meski ada keyakinan besar di Gedung Putih bahwa perjanjian ini akan meluas dengan campuran insentif dan tekanan yang tepat, kenyataannya jauh dari harapan,” kata Ozcelik dari RUSI.

    Menurutnya, ada risiko besar bahwa kebijakan pemerintahan Israel saat ini tidak hanya melemahkan tetapi juga mengikis pencapaian diplomatik Trump. “Sungguh tak terpikirkan di tengah meningkatnya militerisme Israel dan terkuburnya solusi dua negara,” ujarnya kepada DW, seraya menambahkan bahwa “biaya bergabung dengan Abraham Accords kini melonjak drastis bagi negara Arab mana pun.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Para Fencing World Cup 2025 untuk Pertama Kalinya di Solo

    Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Para Fencing World Cup 2025 untuk Pertama Kalinya di Solo

    Liputan6.com, Solo – Momen pertama kali Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bergengsi anggar kursi roda langsung menyedot perhatian dari atlet-atlet terbaik dunia.

    Total ada 17 negara yang ambil bagian dalam ajang Para Fencing World Cup 2025 di GOR Indoor Manahan, Solo, Jawa Tengah pada 15-18 September 2025.

    Negara-negara yang mengirimkan perwakilannya adalah Australia, Perancis, Georgia, Jerman, Amerika Serikat, Korea Selatan, Polandia, Hong Kong, Britania Raya, Spanyol, India, Irak, Jepang, Argentina, Latvia, Thailand dan tuan rumah Indonesia.

    “Mayoritas atlet yang bertanding di kejuaraan dunia ke-6 dalam agenda tahun 2025 World Para Fencing ini sudah memiliki jam terbang tinggi,” ujar Ketua Pelaksana Para Fencing World Cup Solo 2025 Rima Ferdianto, Senin 15 September 2025.

    Salah satu nama yang ditunggu-tunggu penampilannya adalah Saysunee Jana. Atlet asal Thailand tersebut membuat kejutan di Paralimpiade Paris 2024 karena berhasil meraih tiga medali emas.

    Ada juga atlet asal Jerman, Maurice Schmidt. Ia merupakan peraih medali emas kelas individual sabre putra. Lalu ada peraih medali perak kelas team epee putra asal Irak, Zainulabdeen Al-Madhkhoori.

    Tak ketinggalan dua peraih medali perunggu di Paris, yakni Nino Tibilashvili asal Georgia dan Judith Rodriguez Menendez dari Spanyol. Mereka terbang ke Solo untuk berebut prestasi di ajang ini.

    “Ada 66 atlet dari 17 negara yang berpatisipasi di kejuaraan ini dengan 34 official jadi total pesertanya adalah 100 atlet dan offisial dari 17 negara,” ucap Rima.

     

    Berita video salah satu momen unik di Olimpiade Tokyo 2020 yaitu ketika pelatih anggar putri Tiongkok lebih heboh saat selebrasi medali emas di cabang olahraga anggar nomor epee individual, Sabtu (24/7/2021).

  • OJK Ungkap Penipuan Incar Mobile Banking, Ternyata Makin Banyak

    OJK Ungkap Penipuan Incar Mobile Banking, Ternyata Makin Banyak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti meningkatnya risiko penipuan dan kejahatan siber yang membayangi sektor perbankan di tengah pesatnya digitalisasi layanan keuangan.

    Hal ini disampaikan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini, dalam acara Fintech Forum di CNBC Indonesia.

    Menurut Indah, serangan siber kini menjadi salah satu risiko terbesar secara global. Merujuk laporan Global Risk Report, serangan siber diprediksi akan terus menjadi ancaman utama hingga satu dekade mendatang.

    “Risiko ini tidak hanya menyangkut aspek teknologi, tetapi juga bisa berdampak pada stabilitas ekonomi secara global,” ujarnya.

    Indah menjelaskan, ancaman kejahatan digital makin nyata lewat maraknya kasus kebocoran data, ransomware, hingga jual beli data di darknet.

    Kemudian, di level nasional, di mana Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan serangan anomali siber tertinggi, sejajar dengan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman.

    “Nah ini juga kita melihat bahwa sektor keuangan menjadi salah satu target paling rentan,” terangnya.

    Di sisi lain, penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia makin masif. Lebih dari 75% penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet, dan sekitar separuhnya aktif setiap hari dengan rata-rata penggunaan 7 jam. Aktivitas ini didorong oleh pertumbuhan e-commerce serta pembayaran digital yang kian marak.

    Indah menegaskan, dalam menghadapi tantangan tersebut, OJK mendorong agar industri perbankan menyeimbangkan inovasi digital dengan penguatan tata kelola teknologi informasi serta ketahanan siber.

    “Kita melihat bahwa perlu adanya dorongan untuk akselerasi inovasi digital. Tapi, di sisi lain kita harus memperkuat tata kelola teknologi informasi dan juga memperkuat ketahanan siber” jelas Indah.

    “Jadi kedua ini harus balance, tantangan utama yang kami hadapi saat ini,” pungkasnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]