Xcloud.id

Negara: Jerman

  • Dewan Sentral Yahudi Desak Kanselir Merz Teguh Dukung Israel

    Dewan Sentral Yahudi Desak Kanselir Merz Teguh Dukung Israel

    Berlin –

    Seruan itu disampaikan dalam peringatan 75 tahun berdirinya Dewan Sentral Yahudi Jerman, yang dihadiri Kanselir Friedrich Merz di ibukota Berlin.

    “Jerman harus berdiri dengan jelas di sisi Israel,” kata Presiden Dewan Pusat, Josef Schuster. Dia mengimbau Merz agar tak goyah, “baik karena tekanan negara-negara Eropa lain maupun oleh desakan anggota parlemen tertentu.”

    Sejak pecahnya konflik di Gaza, Jerman menjadi salah satu pendukung terpenting Israel di panggung diplomasi dunia, selain Amerika Serikat. Namun tuduhan genosida yang dilayangkan berbagai lembaga dunia, belakangan turut menggema di ranah politik domestik.

    Merz: Kritik perlu, tapi dukungan tak goyah

    Pesta perayaan 75 tahun berdirinya Dewan Sentral Yahudi di Jerman Rabu (17/9) malam berlangsung dengan penjagaan ketat, di tengah meningkatnya antisemitisme yang kian terasa di ruang publik. Sekitar seribu undangan hadir di Museum Yahudi, mulai dari tokoh politik, perwakilan agama, hingga Duta Besar Israel Ron Prosor.

    Dalam pidatonya di hadapan Charlotte Knobloch, penyintas Holocaust berusia 92 tahun dan Nikola Eterovic, Nunsiatur Apostolik dari Gereja Katolik, Merz kembali menegaskan posisi pemerintah di Berlin, betapa eksistensi dan keamanan Israel adalah “bagian tak tergoyahkan dari fondasi normatif” Jerman.

    Sejak serangan “barbar” Hamas pada 7 Oktober 2023, tukasnya, antisemitisme di Jerman kian terdengar: “lebih nyaring, lebih terbuka, lebih tak tahu malu, lebih brutal.” Hal itu, kata Merz, membuatnya terkejut sekaligus malu.

    Mendekat di saat krisis, bukan menjauh

    Kanselir Merz kembali menegaskan— sembari disambut riuh tepuk tangan—bahwa komitmen pada eksistensi dan keamanan Israel adalah “bagian tak bisa ditawar dari fondasi normatif” Jerman. Itu bukan sekadar kebijakan luar negeri, melainkan sumpah identitas.

    Kritik terhadap kebijakan Israel, katanya, bukan hanya boleh, tapi kadang perlu. Namun di sinilah garis dibentangkan: “negeri ini akan merusak jiwanya sendiri jika kritik dijadikan alasan untuk menggelorakan kebencian terhadap Yahudi.”

    Dan ada batas lain: kritik juga tak boleh berujung pada tuntutan agar Jerman berpaling dari Israel.

    Kanselir partai konservatif CDU itu juga berjanji, Jerman akan terus berusaha bekerja sama dengan Israel, bahkan saat hubungan diplomatik terasa sulit. “Hari ini, besok, lusa—saya berikan janji pribadi bahwa pemerintahan ini akan melakukannya,” tukasnya.

    Maraknya antisemitisme

    Dewan Sentral Yahudi didirikan pada 19 Juli 1950 di Frankfurt, hanya lima tahun setelah Holocaust.

    Awalnya ia sekadar wadah bagi segelintir penyintas sebelum beremigrasi. Namun lambat laun, organisasi ini menjelma menjadi payung bagi 105 komunitas dengan sekitar 100 ribu anggota, termasuk imigran Yahudi dari bekas Uni Soviet pasca-1990.

    Merz mengingatkan, Dewan Sentral Yahudi berjasa dalam advokasi hukum terkait restitusi kejahatan Nazi, serta mengiringi proses “kembalinya” kehidupan Yahudi di Jerman.

    “Saya ingin katakan kepada warga Yahudi di Jerman, bahwa tanpa kalian tidak akan ada masa depan yang bagi bagi republik federal ini,” imbuhnya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Saat ini, Jerman mencatat meningkatnya tindak kebencian dan kekerasan terhadap warga Yahudi. Pada tahun 2024, Biro Kriminal Federal mencatat lonjakan 21 persen kejahatan bermotif antisemitisme, menjadi 6.200 kasus dari tahun sebelumnya 5.200.

    “Antisemitisme tidak hanya hadir dalam bentuk kekerasan, tetapi juga kian nyata dalam keseharian,” kata Presiden Dewan Pusat Yahudi, Schuster. Dia menambahkan, kebencian terhadap Yahudi pada akhirnya selalu menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat.

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video: Friedrich Merz Terpilih Jadi Kanselir Jerman

    (nvc/nvc)

  • Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

    Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

    Brussels –

    Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas mengajukan proposal untuk membatasi perdagangan dengan Israel, serta memberlakukan pembatasan terhadap para menteri Israel dari sayap kanan, seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir hingga Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

    “Saya jelaskan, tujuannya bukan untuk menghukum Israel. Tujuannya untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza,” kata Kaja Kallas. “Perang perlu diakhiri. Penderitaan harus dihentikan dan semua sandera harus dibebaskan.”

    Hanya saja dari 27 negara anggota blok tersebut, masih belum dapat dipastikan akan ada suara mayoritas yang mendukung usulan Kaja Kallas. UE sendiri telah dikritik karena gagal menekan Israel untuk mengakhiri perang.

    Sebelumnya, juru bicara pemerintah Jerman mengatakan bahwa Berlin sudah mengetahui dukungan itu, hanya saja “belum menentukan keputusan akhir” terkait langkah-langkah yang diusulkan.

    Kemudian, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga sempat mengumumkan bahwa UE akan menghentikan bantuan dana kepada Israel. Serta, pihak eksekutif organisasi itu sedang mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut.

    Pada Selasa (16/09), Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar mengatakan bahwa penangguhan manfaat perdagangan tertentu yang diberlakukan UE “tidak proporsional” dan “tidak pernah terjadi sebelumnya.”

    Di tengah diskusi soal hal tersebut, Israel terus mengirim pasukannya semakin jauh ke Kota Gaza.

    Militer Israel makin bergerak ke dalam Kota Gaza

    Militer Israel mengatakan bahwa unit angkatan udara dan artileri telah menyerang Gaza lebih dari 150 kali, di saat pasukan darat bersiap untuk bergerak masuk.

    Pada Rabu (17/09), pasukan dan tank Israel bergerak lebih dalam ke Kota Gaza. Sejauh ini, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas melaporkan bahwa jumlah kematian warga Palestina lebih dari 65.000 jiwa.

    Serangan-serangan tersebut telah memutus layanan telepon dan internet, yang mengakibatkan warga Palestina kesulitan untuk memanggil ambulans selama serangan militer terbaru tersebut.

    Belakangan, Israel membuka wilayah lain di selatan Kota Gaza selama dua hari sejak Rabu (17/09) agar penduduk dapat mengungsi.

    UNICEF: Pengungsi Gaza mengalami trauma

    Ketika Israel melanjutkan aktivitasnya di Kota Gaza, diperkirakan sedikitnya 400.000 orang atau 40% dari penduduk Kota Gaza telah melarikan diri sejak pengumuman serangan militer Tel Aviv pada 10 Agustus 2025.

    Kantor media di Gaza mengatakan bahwa 190.000 orang telah menuju ke selatan dan 350.000 lainnya pindah ke area tengah dan barat kota. Sementara, Israel masih memperkirakan sekitar 100.000 warga sipil tetap berada di Gaza.

    Kepada DW, jubir UNICEF di Gaza Tess Ingram mengatakan bahwa warga Palestina mengaku takut tidak aman, entah ketika menetap di Gaza atau menyelamatkan diri.

    Zona kemanusiaan Al Mawasi, kata Tess Ingram, bukanlah tempat yang aman karena tidak ada layanan dan pasokan penting untuk bertahan hidup. Selain itu, dalam dua minggu terakhir, kawasan ini dilaporkan menerima serangan yang menewaskan delapan orang anak saat korban berupaya mengakses air minum.

    “Para keluarga kelelahan, mereka trauma. Ada anak-anak yang berjalan enam jam di atas puing-puing dan aspal yang hancur tanpa alas kaki dan kaki mereka berdarah. Mereka berjalan menuju ketidakpastian,” papar Ingram.

    Terlepas dari kehadiran UNICEF di Kota Gaza dan di selatan wilayah tersebut, tegas Ingram, bantuan kemanusiaan saat ini tidak memenuhi kebutuhan warga, “belum lagi jika ratusan ribu orang mendatangi area ini.”

    “Kami sangat membutuhkan, sekarang lebih dari sebelumnya, supaya semua penyeberangan ke Jalur Gaza dibuka, agar Jalur Gaza diberikan bantuan yang telah kami serukan selama berbulan-bulan,” desaknya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Laporan PBB soal genosida Israel

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Jalur Gaza sejak 2023.

    Penyidik mengatakan bahwa empat dari lima tindakan genosida yang tercantum dalam Konvensi Genosida PBB 1948 telah dilakukan di Gaza.

    Mereka menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog dan Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebagai terduga perencana genosida.

    Laporan tersebut sejalan dengan kesimpulan yang disampaikan oleh berbagai asosiasi terkemuka dunia para sarjana genosida, hingga sejumlah kelompok hak asasi internasional.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya dan Hani Anggraini

    (nvc/nvc)

  • Bagaimana Australia dan Negara Lain Tanggapi Genosida yang Dilakukan Israel?

    Bagaimana Australia dan Negara Lain Tanggapi Genosida yang Dilakukan Israel?

    Di tengah kengerian yang muncul akibat perang di Gaza, temuan terbaru yang menyatakan Israel sudah melakukan genosida bisa dilihat sebagai laporan PBB yang lagi-lagi mengkategorikan penderitaan dengan bahasa yang tidak memihak.

    PBB sebelumnya merilis laporan terperinci tentang tentara Israel yang melakukan kekerasan seksual sistematis terhadap warga Palestina.

    Mereka menemukan Israel melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menyerang fasilitas kesehatan dan perawatan warga Palestina yang ditahan.

    Sejumlah kelompok hak asasi manusia terkemuka dunia, pakar hukum, dan pakar genosida juga sudah menyatakan Israel melakukan genosida di Gaza.

    Namun, laporan yang diterbitkan PBB kemarin, yang menyatakan Israel telah menunjukkan “niat genosida”, merupakan kecaman PBB paling signifikan terhadap perang di Gaza.

    Lembaga Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, sebagai bagian dari Human Rights Council (HRC) secara khusus memeriksa apakah Israel melakukan genosida.

    Jawaban pastinya, “ya”, muncul setelah setiap kelompok hak asasi manusia besar dan banyak pakar genosida di dunia sudah menyatakan sebelumnya.

    Laporan tersebut menemukan niat melakukan genosida adalah satu-satunya kesimpulan masuk akal yang dapat ditarik dari pola perilaku Israel.

    Pada dasarnya laporan ini menyatakan penyangkalan Israel bertentangan dengan banyaknya bukti yang beredar.

    Yang menjadi penentu apakah laporan masuk dalam daftar penyelidikan lain yang mengejutkan namun terabaikan, adalah apakah temuan terbaru ini bisa mendorong pemerintah mana pun, termasuk Australia, untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

    Laporan ini mendesak negara-negara untuk mengambil “segala cara yang mungkin untuk mencegah terjadinya genosida,” seperti menghentikan transfer apa pun ke Israel yang dapat digunakan dalam perang.

    Di Australia, hal itu bisa berarti komponen pesawat tempur F-35 yang diproduksinya, atau bahan baku apa pun yang dapat digunakan dalam produksi senjata.

    Laporan ini mendorong pemerintah untuk menyelidiki apakah ada warga negara mereka yang terlibat dalam temuan-temuan ini.

    Laporan tersebut juga mengatakan pemerintah-pemerintah di dunia harus memberlakukan sanksi terhadap negara Israel, bukan hanya individu.

    “Pemerintah Australia benar-benar perlu menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang Sanksi bergaya Magnitsky untuk memastikan semua entitas Australia, perusahaan dan individu, tidak terlibat dengan cara apa pun dalam apa yang ditetapkan sebagai tindakan genosida,” ujar Melanie O’Brien, presiden Asosiasi Internasional Cendekiawan Genosida, kepada ABC.

    “Saya berharap ini akan menjadi dorongan lain bagi pemerintah untuk memperluas sanksi tersebut.”

    “Kita memiliki kapasitas, kita memiliki undang-undang yang memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi secara luas berdasarkan pelanggaran hak asasi manusia, dan kami seharusnya menggunakannya.”

    Sebagaimana laporan lain dari komisi ini, Israel menyebut laporan itu “palsu” dan mengatakan laporan tersebut didasarkan pada bukti yang telah dibantah.

    ‘Tanggung jawab mencegah genosida’

    Sejauh ini, Australia menolak mengambil tindakan secara langsung terhadap pemerintah Israel, kemungkinan besar karena takut akan reaksi balik dari Amerika Serikat.

    Namun, tekanan internasional dari negara-negara lain perlahan meningkat.

    Pekan lalu, presiden Komisi Eropa, Ursula Von der Leyen, mengumumkan pemotongan dana untuk program-program Israel dan mengusulkan penangguhan perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa-Israel.

    Spanyol dan Irlandia sudah mengambil tindakan langsung terhadap Israel. Bahkan Jerman, yang secara historis enggan mengkritik negara Yahudi tersebut, sudah menangguhkan beberapa ekspor senjata.

    Negara-negara yang mengaku mematuhi hukum internasional tidak dapat lagi mengklaim jika mereka tidak sadar dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka.

    “Negara-negara seharusnya menyadari risiko bahwa Israel melakukan genosida di Gaza beberapa bulan yang lalu,” ujar Janina Dill, salah satu direktur Oxford Institute for Ethics, Law, and Armed Conflict, yang juga seorang spesialis dalam persyaratan hukum untuk penggunaan kekuatan militer, kepada ABC.

    “Setiap negara yang menjadi anggota Konvensi Genosida memiliki kewajiban untuk mencegah genosida.”

    “Laporan ini mungkin menjadi titik data lebih lanjut yang mengurangi plausibilitas argumen bahwa negara mana pun belum menyadari risiko tersebut.”

    Komisi tersebut secara khusus mendesak Israel untuk menghentikan tindakannya dan mengizinkan badan-badan internasional beroperasi secara bebas di Gaza.

    Namun, kecil kemungkinan pemerintah Israel akan mengindahkan laporan ini.

    Israel sebelumnya sudah merendahkan dewan hak asasi manusia di PBB, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai “badan anti-semit, busuk, pendukung teroris, dan tidak relevan.”

    Israel menolak temuan ini dan membantah semua temuan genosida sebelumnya dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.

    Masih harus dilihat apakah negara-negara lain, seperti Australia, akan bertindak.

    Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris

  • Rukan Euroasia PIK2: Investasi Cerdas di Pusat Pertumbuhan Baru Jakarta

    Rukan Euroasia PIK2: Investasi Cerdas di Pusat Pertumbuhan Baru Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah perkembangan pesat kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Rukan Euroasia hadir bukan hanya sebagai ruang usaha, tetapi juga aset investasi jangka panjang yang menjanjikan.

    Dengan desain tematik internasional, lokasi strategis, hingga skema kepemilikan yang memudahkan, kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat bisnis paling prospektif di Jakarta Utara.

    Setiap unit rukan dirancang terinspirasi dari delapan kota dan negara dunia: Paris, Spanyol, London, Jerman, Praha, Korea, China, dan Jepang. Beberapa bahkan memiliki dua fasad berbeda, yakni Asia di satu sisi, Eropa di sisi lain, yang membuat nilai jualnya semakin tinggi.

    Bukan hanya indah dipandang, fasad ini juga menjadi daya tarik konsumen sekaligus memperkuat citra merek tenant yang beroperasi di dalamnya.

    Konsep rukan 2 muka semakin menambah potensi. Sisi boulevard menawarkan visibilitas maksimal bagi arus kendaraan, sementara sisi pedestrian walk berkanopi transparan menciptakan pengalaman seperti lifestyle mall terbuka.

    Koridor panjang yang nyaman untuk berjalan, lengkap dengan spot foto instagramable dan area bersantai keluarga, membuat kawasan ini memiliki daya tarik komersial sekaligus rekreasi.

    Lebih penting lagi, Rukan Euroasia berdiri di lingkungan yang sudah hidup. Kawasan sekitar dipenuhi landmark penting seperti Osaka Hotel, RS Hermina, apartemen modern, hingga Taman Doa Our Lady of Akita. Hadir pula Nusantara International Convention Exhibition (NICE) yang diproyeksikan sebagai magnet baru event internasional.

  • China Geser Jerman dalam Indeks Negara Inovatif, Indonesia Membaik

    China Geser Jerman dalam Indeks Negara Inovatif, Indonesia Membaik

    Beijing –

    Laporan tahunan Indeks Inovasi Global GII disusun oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dalam laporan tahun 2025, Swiss berhasil bertahan di rangking pertama sejak tahun 2011. Peringkat ini lantas disusul Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Sementara itu, Cina berhasil menduduki peringkat ke10, menggeser Jerman. Laporan GII menunjukkan Cina mengejar ketertinggalannya dalam pembiayaan R&D dengan dukungan swasta.

    Pada saat yang sama, survei menunjukkan prospek inovasi global menghadapi tantangan penurunan investasi. Pertumbuhan R&D diperkirakan akan melambat menjadi 2,3% tahun ini, turun dari 2,9% tahun lalu, yang merupakan tingkat pertumbuhan terendah sejak krisis keuangan global tahun 2010.

    Cina menyumbang sekitar seperempat dari total permohonan paten internasional pada tahun 2024, dan tetap menjadi kontributor terbesar. Sebaliknya, AS, Jepang, dan Jerman jika digabungkan menyumbang 40% dari total permohonan paten internasional.

    Kepemilikan paten secara luas dianggap sebagai indikator penting kekuatan ekonomi dan kapabilitas industri suatu negara.

    Dalam jangka panjang, Jerman tidak perlu terlalu khawatir atas penurunannya ke posisi ke11, kata Sacha Wunsch-Vincent, salah satu editor GII, menambahkan bahwa penurunan peringkat bukan disebabkan oleh tarif yang diberlakukan pemerintahan Trump.

    “Tantangan bagi Jerman adalah bagaimana…, selain mempertahankan status kuatnya selama puluhan tahun sebagai mesin inovasi industri, bisa menjadi kekuatan utama dalam inovasi digital,” ujar Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang.

    Negara lain yang juga berada rangking 10 besar adalah, Singapura, Inggris, Finlandia, Belanda, dan Denmark.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Dalam laporan yang diliris WIPO tersebut, Indonesia yang dikategorikan negara dengan ekonomi menengah berhasil menduduki peringkat ke 55 rangking GII.

    Indonesia tercatat sebagai negara dengan perkembangan inovasi signifikan sejak tahun 2013, berada di antara Brasil dan Afrika Selatan. Sebelumnya, Indonesia menduduki rangking ke-61 dalam GII tahun 2023.

    Inovasi Indonesia dinilai telah melampaui proyeksi berdasar tingkat pendapatan atau pembangunan ekonominya, sehingga dikategorikan sebagai “innovation overperformers”.

    Indikator yang menjadi kelebihan Indonesia adalah stabilitas lingkungan dan kebijakan bisnis, pembiayaan startup dengan skala pasar domestik yang besar, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aset tidak berwujud seperti kekayaan intelektual, merek, dan perangkat lunak (software), hingga ekspor barang-barang kreatif.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Meski mencatatkan kemajuan, terdapat beberapa aspek yang masih perlu perbaikan baik dari segi input dan output inovasi seperti investasi pendidikan dasar dan menengah sumber daya manusia Indonesia, pengembangan infrastruktur (kelistrikan) secara umum, optimalisasi pinjaman untuk institusi mikroekonomi.

    Keterkaitan antara publikasi ilmiah dan industri pun masih menjadi titik lemah, diharapkan output publikasi jurnal sains dan teknis dapat ditingkatkan untuk dapat mendorong jumlah dan kualitas paten menyaingi negara-negara dengan inovasi tinggi.

    Puluhan indikator inovasi

    Survei Indeks Inovasi Global dilakukan terhadap 139 negara dan wilayah berdasarkan 78 indikator. Indikator tersebut terbagi dalam dua subindeks yakni input dan output.

    Kategori input terdiri dari kualitas institusi yang mendukung inovasi, sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik untuk melakukan inovasi, infrastruktur fisik dan digital yang mendukung inovasi, pendanaan dan kondisi pasar yang mendukung inovasi, hingga kolaborasi industri dan lembaga akademik.

    Sedangkan dua kategori output menilai hasil konkret kegiatan inovasi berbasis pengetahuan dan teknologi serta hasil inovasi dalam bentuk kreativitas dan ekonomi kreatif.

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Komisi Eropa Ancam Setop Perjanjian Dagang dengan Israel, Ancam Tarif Tinggi

    Komisi Eropa Ancam Setop Perjanjian Dagang dengan Israel, Ancam Tarif Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Eropa pada Rabu (17/9/2025) mengusulkan penangguhan perjanjian perdagangan bebas yang selama ini memberi akses istimewa bagi barang-barang Israel senilai sekitar 5,8 miliar euro.

    Langkah ini diajukan sebagai respons atas perang di Gaza, namun sejauh ini belum memiliki dukungan memadai dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk diberlakukan.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas turut mengajukan paket sanksi terhadap dua menteri Israel berhaluan kanan ekstrem, para pemukim radikal yang terlibat kekerasan, serta 10 pejabat senior kelompok militan Hamas.

    Dua menteri yang masuk daftar adalah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

    Israel kini menghadapi tekanan internasional semakin besar seiring ofensif yang hampir dua tahun berlangsung di Gaza, ditambah memburuknya situasi kemanusiaan. Uni Eropa sendiri adalah mitra dagang terbesar Israel, dengan total perdagangan barang mencapai 42,6 miliar euro tahun lalu.

    Jika kesepakatan perdagangan bebas ditangguhkan, Israel akan dikenai tarif bea masuk setara dengan negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan blok tersebut. Perhitungan Komisi Eropa memperkirakan bea tambahan bisa mencapai 227 juta euro per tahun.

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, mengecam keras usulan tersebut sebagai “sesat secara moral maupun politik” dan berharap tidak akan disahkan.

    Proposal ini, yang pertama kali disuarakan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pekan lalu, membutuhkan dukungan mayoritas berkualifikasi—yakni 15 dari 27 negara anggota yang mewakili 65% populasi UE.

    Namun, para diplomat menilai peluangnya tipis, dengan posisi Jerman sebagai faktor penentu. Hingga kini Berlin masih enggan menyetujui langkah sanksi terhadap Israel.

    Juru bicara pemerintah Jerman menyatakan belum mengambil sikap final atas usulan tersebut, seraya menekankan pentingnya menjaga saluran komunikasi terbuka dengan Israel. Usulan sanksi terhadap para menteri Israel diperkirakan juga sulit lolos karena membutuhkan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota.

    Meski begitu, proposal ini mencerminkan perubahan arah politik dalam hubungan Uni Eropa dengan Israel. Komisi Eropa juga menangguhkan dukungan bilateral kepada pemerintah Israel, tanpa memengaruhi kerja sama dengan masyarakat sipil maupun Yad Vashem, pusat memorial Holocaust utama di Israel.

    Konflik saat ini berawal dari serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 251 sandera. Serangan balasan Israel sejak itu, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.

  • Liebherr Tawarkan Solusi Pertambangan Hijau, Kurangi Emisi hingga 61% – Page 3

    Liebherr Tawarkan Solusi Pertambangan Hijau, Kurangi Emisi hingga 61% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Isu pemanasan global dan tuntutan dunia terhadap industri yang lebih ramah lingkungan mendorong sektor pertambangan untuk bertransformasi. Menjawab tantangan itu, PT Liebherr Indonesia Perkasa menegaskan kontribusinya melalui partisipasi di Mining Indonesia 2025, pameran pertambangan terbesar di Asia Tenggara yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

    Liebherr Group merupakan perusahaan teknologi asal Jerman yang berdiri sejak 1949 dan kini beroperasi di lebih dari 150 perusahaan di seluruh dunia dengan lebih dari 50.000 karyawan. Di Indonesia, Liebherr hadir sejak 1997 melalui PT Liebherr Indonesia Perkasa. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan alat berat untuk sektor pertambangan, termasuk ekskavator dengan kapasitas 100 ton hingga 800 ton, dozer, serta truk tambang. 

    Mengusung tema Zero Emission Mining, Liebherr menghadirkan beragam teknologi inovatif yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menekan jejak karbon. Perusahaan asal Jerman ini ingin menunjukkan bahwa produktivitas pertambangan dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan.

    Training Manager Liebherr Indonesia, Sabri Armansah, menjelaskan materi mengenai Liebherr kepada awak media. Ia mengatakan: “Dalam 100 tahun terakhir, pemanasan global naik hampir 0,9 derajat. Salah satu penyumbang terbesar adalah emisi dari pembakaran bahan bakar fosil. Karena itu, kami menghadirkan alat berat yang mampu menekan konsumsi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang,” tuturnya.

  • Penjualan Mobil Listrik Lesu, Ford PHK 1.000 Karyawan di Jerman

    Penjualan Mobil Listrik Lesu, Ford PHK 1.000 Karyawan di Jerman

    Jakarta –

    Ford mengumumkan akan mengurangi karyawan hingga 1.000 orang mulai Januari 2026. Hal itu dilakukan lantaran rendahnya permintaan mobil listrik di Eropa. Maka merek asal Amerika Serikat itu harus melakukan efisiensi sumber daya manusia.

    “Di Eropa, permintaan mobil listrik masih jauh di bawah perkiraan industri. Karena itu, Ford bakal mengalihkan produksi mereka di pabrik Cologne, ke operasi satu shift mulai Januari 2026 yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan,” kata sebuah pernyataan dikutip dari laman Reuters.

    Pabrik Ford di Cologne, Jerman, akan mengurangi jumlah shift kerja dari dua shift menjadi satu shift karena rendahnya permintaan kendaraan listrik di Eropa, di mana 1.000 karyawan bakal dirumahkan gara-gara kebijakan ini. Ford akan menawarkan pesangon sukarela buat mereka yang terdampak.

    Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi yang sedang dilakukan produsen mobil tersebut di Eropa yang juga akan mengakibatkan penutupan pabriknya di Saarlouis.

    Pada bulan November, Ford mengumumkan akan mengurangi tenaga kerjanya di Eropa (sebagian besar di Jerman dan Inggris) sebanyak 4.000 orang pada akhir tahun 2027, untuk menciptakan struktur perusahaan yang lebih kompetitif dari segi biaya dan memastikan keberlanjutan serta pertumbuhan jangka panjang bisnisnya di Eropa.

    Ford memutuskan menghentikan memproduksi Fiesta dan Focus dan berinvestasi USD 2 miliar (Rp 32,8 triliun) untuk mengubah Cologne menjadi pusat manufaktur kendaraan listrik. Pabrik tersebut memproduksi Explorer dan Capri EV (keduanya berbasis platform MEB Volkswagen). Namun, keputusan itu belum membuahkan hasil di pasar Eropa.

    Meski sedang mengalami krisis di Eropa, di negara asalnya Amerika Serikat, penjualan Ford baik-baik saja. Pada 2024 misalnya, Ford menjual 2,08 juta unit kendaraan di sana, meningkat 4,2% dari tahun 2023, dan merupakan kinerja terbaiknya sejak 2019.

    Kemudian Ford juga masih bisa meluncurkan produk mobil listrik baru. Bulan lalu contohnya, perusahaan itu meluncurkan Universal EV Platform, yang akan digunakan di truk pikap kabin ganda ukuran sedang pada tahun 2027 mendatang.

    (lua/rgr)

  • Uni Eropa dan India Nyaris Rampungkan Perjanjian Perdagangan Bebas

    Uni Eropa dan India Nyaris Rampungkan Perjanjian Perdagangan Bebas

    Brussels –

    India dan Uni Eropa (UE) semakin dekat dalam merampungkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) sebelum akhir tahun.

    Negosiasi berlangsung di tengah tekanan dari tarif AS yang mempengaruhi dinamika geopolitik. Hal ini mendorong UE dan India untuk memperkuat aliansi perdagangan yang lebih stabil.

    “Kami sedang memaksimalkan upaya untuk menyelesaikan negosiasi sebelum akhir tahun,” kata Komisaris Perdagangan Eropa, Maros Sefcovic, yang berkunjung ke India pekan lalu.

    Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, juga optimistis: “India dan UE saling melengkapi dan menawarkan peluang besar bagi kedua pihak.”

    Setelah pembicaraan konstruktif dengan Goyal, Komisaris Pertanian dan Pangan, Christophe Hansen, menekankan komitmen untuk memastikan “FTA UE-India yang seimbang, memberi manfaat bagi masyarakat, petani, dan bisnis di kedua sisi,” dengan menyoroti peran sentral sektor pertanian dalam negosiasi.

    Meski perundingan bergerak ke arah penyelesaian, pakar UE dari Universitas Jawaharlal Nehru, Gulshan Sachdeva, tetap berhati-hati.

    “Pernyataan kedua pihak memang menunjukkan optimisme, tapi kesepakatan perdagangan India-UE belum selesai sampai benar-benar rampung,” katanya kepada DW.

    Negosiasi FTA antara India dan UE dimulai kembali pada 2022, hampir satu dekade setelah upaya awal dihentikan pada 2013. Dalam dua tahun terakhir, sudah ada 13 putaran pembicaraan, dan putaran ke-14 dijadwalkan berlangsung di Brussels pada 6–10 Oktober.

    Hubungan strategis antara India dan Uni Eropa?

    Bagi India, merampungkan FTA berarti ekspor utama bisa masuk tanpa tarif, mengurangi ketergantungan pada pasar AS yang fluktuatif, dan memperkuat posisinya sebagai mitra Asia utama bagi Eropa.

    Bagi UE, kesepakatan ini membantu diversifikasi rantai pasokan, mengamankan perdagangan pertanian dan teknologi, serta memperkuat pengaruh geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

    Para pakar menyoroti pentingnya waktu negosiasi, terutama karena India terdampak proteksionisme AS dan membutuhkan jalur ekspor baru yang lebih stabil.

    AS memberlakukan tarif 50 persen pada barang-barang India, termasuk penalti 25 persen atas pembelian minyak Rusia.

    Tarif ini diperkirakan mempengaruhi sekitar setengah dari total ekspor tahunan India ke AS yang bernilai hampir $87 miliar (sekitar 1.429 triliun Rupiah).

    “Dalam fase ini, geopolitik global dan Asia yang berubah, ditambah penggunaan tarif oleh administrasi Trump, mendorong kedua pihak untuk kompromi demi menuntaskan kesepakatan,” kata Sachdeva.

    Mantan diplomat India, Anil Wadhwa, menambahkan bahwa tarif Trump menciptakan ketidakpastian dan merusak kepercayaan dalam kemitraan India-AS, sehingga dibutuhkan waktu lama untuk memulihkan kondisi.

    “Industri padat karya India juga perlu saluran ekspor jangka panjang dan diversifikasi untuk menjaga lapangan kerja. Selain itu, hubungan perdagangan India-UE memberi banyak keuntungan, termasuk aliran investasi dan manufaktur,” ujar Wadhwa.

    Ia menekankan bahwa UE juga ingin masuk pasar India karena prediktabilitas, ukuran ekonomi, kesamaan demokrasi, supremasi hukum, serta kesamaan pandangan soal tata kelola data dan kecerdasan buatan.

    Urgensi untuk menyelesaikan kesepakatan

    Ummu Salma Bava, ketua dan Jean Monnet Chair di Centre for European Studies, Universitas Jawaharlal Nehru, menekankan urgensi FTA. Kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Februari lalu menunjukkan bahwa sudah waktunya membawa kemitraan India-UE “ke level berikutnya” demi keamanan, kemakmuran, dan “tantangan global bersama.”

    Kunjungan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul bulan ini juga menambah momentum negosiasi. Delegasi Komite Politik dan Keamanan UE (PSC) juga berada di India pekan lalu untuk membahas isu kebijakan luar negeri, keamanan, dan pertahanan menjelang KTT India-UE 2026.

    “Eropa telah, dan akan tetap menjadi mitra kunci dalam modernisasi ambisius India melalui perdagangan, investasi, dan teknologi,” kata Sachdeva.

    “Di saat yang sama, ekonomi India yang besar dan berkembang, dengan sektor-sektor yang kompetitif secara global, sangat menarik bagi Eropa,” tambahnya.

    Menurut Komisi Eropa, UE kini menjadi mitra dagang kedua terbesar India, dengan perdagangan barang senilai €120 miliar (sekitar 2.335 triliun Rupiah) tahun lalu, setara 11,5 persen dari total perdagangan India.

    Titik sulit negosiasi bagi India dan Uni Eropa

    Negosiasi tetap terasa menantang karena kedua pihak dikenal saling “tawar-menawar dengan keras.” UE menginginkan pengurangan tarif pada kendaraan, anggur, minuman keras, dan produk susu, sementara India fokus pada akses pasar untuk tekstil, farmasi, baja, dan produk minyak bumi.

    Salah satu titik rumit adalah Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon UE (CBAM), yang mewajibkan importir membayar emisi karbon dari produksi barang seperti baja, pupuk, aluminium, dan listrik.

    “Menyelesaikan akses pasar, tarif pertanian, dan CBAM penting untuk meningkatkan volume perdagangan, melindungi industri India, dan memastikan tujuan iklim UE tidak memberatkan eksportir India secara tidak adil,” kata Wadhwa.

    Bava memprediksi terobosan di sektor otomotif, dengan produsen mobil Eropa mendapat akses lebih besar ke pasar India, serta perusahaan India mendapat lebih banyak akses ke pasar Eropa untuk suku cadang.

    Mantan duta besar India untuk Prancis, Mohan Kumar, menambahkan bahwa UE dan India berupaya mengurangi risiko geopolitik dari tarif Trump dan pendekatan transaksional kebijakan luar negeri AS.

    Trump bahkan meminta UE mengenakan tarif 100 persen pada India dan Cina sebagai tekanan untuk membuat Rusia menghentikan perang di Ukraina.

    “Ada konvergensi strategis antara India dan UE untuk menuntaskan FTA sebelum akhir tahun ini,” kata Kumar.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Tonton juga Video: RI-Uni Eropa Akhirnya Sepakati Perjanjian Dagang IEU-CEPA

    (nvc/nvc)

  • Dunia Hari Ini: Perjanjian Militer Papua Nugini-Australia Gagal Tercapai

    Dunia Hari Ini: Perjanjian Militer Papua Nugini-Australia Gagal Tercapai

    ABC Indonesia sudah merangkum berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir dalam Dunia Hari Ini.

    Edisi Rabu, 17 September 2025 kita awali dari Papua Nugini.

    Perjanjian militer Australia dan Papua Nugini gagal

    Perjanjian militer antara Australia dan Papua Nugini gagal tercapai, sehingga kedua negara terpaksa menandatangani komunike, bukan dokumen asli.

    Kabinet Papua Nugini belum menyetujui perjanjian tersebut, padahal Australia sudah berharap untuk mencapai kesepakatan militer bisa tercapai pada pekan ini.

    Perjanjian militer bernama Perjanjian Pukpuk mengakui serangan bersenjata ke Australia atau Papua Nugini akan membahayakan perdamaian dan keamanan kedua negara.

    “Perjanjian Pukpuk akan meningkatkan hubungan pertahanan antara Papua Nugini dan Australia menjadi sebuah Aliansi,” demikian pernyataan bersama PM Anthony Albanese dan PM Papua Nugini James Marape.

    Jepang tidak akan mengakui Palestina

    Jepang tidak akan mengakui negara Palestina untuk saat ini, menurut laporan surat kabar Asahi.

    Laporan tersebut juga mencatat bagaimana Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba akan melewatkan pertemuan penting selama Sidang Umum PBB bulan ini.

    Sikap Jepang akan bertentangan dengan langkah untuk mengakui negara Palestina dari Prancis, Inggris, dan Kanada.

    Tapi sikap Jepang sejalan dengan Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, yang menolak gagasan untuk mengakui negara Palestina.

    Sementara itu dalam G7, para pejabat Jerman dan Italia menyebut pengakuan langsung atas Palestina “kontraproduktif.”

    Pasal pembunuhan berat terduga penembak Charlie Kirk

    Pria yang diduga menembak mati aktivis politik sayap kanan Charlie Kirk didakwa dengan pasal pembunuhan berat.

    Tyler James Robinson dituduh menembak Charlie di kampus Universitas Utah Valley di Orem pada 10 September.

    Ia juga didakwa melepaskan tembakan senjata api, serta beberapa dakwaan menghalangi keadilan, pemalsuan kesaksian, dan melakukan tindakan kekerasan di hadapan anak-anak.

    Jaksa Wilayah Utah, Jeff Gray, mengatakan jaksa penuntut akan menuntut hukuman mati.

    Tyler diduga memberi tahu teman sekamarnya, yang diidentifikasi sebagai pasangannya, bahwa ia membunuh Charlie karena sudah “muak dengan kebenciannya” dan “ada kebencian yang tidak bisa dinegosiasikan.”

    Warga Timor-Leste tetap akan unjuk rasa

    Sejumlah warga di Timor-Leste mengatakan mereka untuk terus berunjuk rasa hingga rencana pembelian mobil baru untuk anggota parlemen dibatalkan.

    Sementara para demonstran bentrok dengan polisi di jalanan kota Dili.

    Perdana Menteri Timor-Leste mengimbau pengunjuk rasa untuk tidak menggunakan kekerasan, setelah melihat aksi para demonstran membakar ban, kendaraan pemerintah di dekat gedung DPR, dan melemparkan batu ke arah petugas polisi, yang dibalas dengan gas air mata.

    Sekitar 2.000 pengunjuk rasa berkumpul di dekat Parlemen Nasional untuk menentang rencana pengadaan SUV Toyota Prado bagi masing-masing dari 65 anggota parlemen.

    Lihat juga Video: Korsel Akan Lanjutkan Aktivitas Militer di Garis Perbatasan dengan Korut