Xcloud.id

Negara: Jerman

  • Pertamina tegaskan etanol pada BBM lumrah untuk tekan emisi

    Pertamina tegaskan etanol pada BBM lumrah untuk tekan emisi

    Penggunaan etanol dalam BBM bukan hal baru, melainkan praktik yang sudah mapan secara global

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa penggunaan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) merupakan “best practice” yang telah diterapkan secara internasional untuk menekan emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, sekaligus mendukung transisi energi yang berkelanjutan.

    “Penggunaan etanol dalam BBM bukan hal baru, melainkan praktik yang sudah mapan secara global,” ucap Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Implementasi etanol, kata dia, terbukti berhasil mengurangi emisi gas buang, menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil murni, serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat lokal melalui pemanfaatan bahan baku pertanian.

    Roberth menjelaskan etanol berasal dari tumbuhan seperti tebu atau jagung, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil murni.

    Dengan mencampurkan etanol ke dalam BBM, lanjutnya, emisi gas buang kendaraan bisa berkurang sehingga kualitas udara lebih baik.

    Ia pun memaparkan bahwasanya penggunaan etanol dalam BBM terbukti menjadi standar di banyak negara, seperti Amerika Serikat.

    AS, melalui program Renewable Fuel Standard (RFS), telah mewajibkan pencampuran etanol ke dalam bensin dengan kadar umum E10 (10 persen etanol) dan E85 untuk kendaraan fleksibel.

    Lebih lanjut, Brasil menjadi pelopor penggunaan etanol berbasis tebu, dengan implementasi skala nasional hingga mencapai campuran E27 (27 persen etanol) pada bensin, sehingga membuat Brasil dikenal sebagai salah satu negara dengan kendaraan berbahan bakar etanol terbesar di dunia, dan masyarakatnya sudah terbiasa mengisi BBM dengan etanol sejak puluhan tahun lalu.

    Kawasan Uni Eropa juga mengadopsi campuran etanol dalam BBM melalui kebijakan Renewable Energy Directive (RED II), dengan target bauran energi terbarukan di sektor transportasi.

    Campuran E10 kini telah menjadi standar di banyak negara Eropa seperti Prancis, Jerman dan Inggris, sebagai standar untuk mengurangi polusi udara.

    Asia pun mulai mengadopsi kebijakan serupa, dengan India mendorong program etanol blending hingga 20 persen (E20) pada 2030, sebagai bagian dari roadmap menuju transportasi rendah karbon serta mendukung petani tebu.

    “Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menurunkan emisi karbon sesuai target Net Zero Emission 2060,” ucapnya.

    Ia menambahkan kehadiran BBM dengan campuran etanol menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap mengikuti praktik terbaik internasional demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

    Pernyataan tersebut terkait dengan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) yang batal membeli base fuel bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina karena ada kandungan etanol sekitar 3,5 persen pada hasil uji lab base fuel yang diimpor oleh Pertamina.

    Padahal, sebelumnya Vivo sudah menyepakati untuk membeli base fuel dari Pertamina sebanyak 40 ribu barel (MB), dari 100 ribu barel yang sudah diimpor oleh perusahaan plat merah tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apa Itu Cesium-137? Ditemukan FDA di Udang dan Cengkeh Asal Indonesia

    Apa Itu Cesium-137? Ditemukan FDA di Udang dan Cengkeh Asal Indonesia

    Jakarta –

    Food and Drug Administration (FDA) atau badan pengawas obat dan makanan Amerika Serikat baru-baru ini memblokir impor semua rempah-rempah dari PT Natural Java Spice minggu lalu. Ini dilakukan setelah mendeteksi adanya zat Cesium-137 dalam pengiriman cengkeh ke California.

    Apa Itu Cesium-137?

    Cesium merupakan unsur kimia golongan logam alkali yang pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff pada 1860. Dikutip dari laman Britannica, Cesium berasal dari bahasa Latin ‘caesius’ yang berarti ‘biru langit’, karena garis spektrum biru yang unik saat unsur tersebut diamati secara stetoskopi.

    Dalam bentuk alaminya, Cesium adalah logam berwarna perak keemasan, sangat reaktif, dan meleleh pada suhu hanya 28,4 derajat Celsius, yang hampir setara dengan suhu ruangan. Tetapi, dalam temuan di udang, cengkeh, dan di daerah Cikande, Banten, bukan cesium stabil, melainkan radioaktif seperti Cesium-137.

    Cesium-137 adalah isotop radioaktif yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari reaksi nuklir, termasuk bom nuklir, pengujian, operasi reaktor, dan kecelakaan. Isotop ini memancarkan radiasi beta dan gamma, dan digunakan dalam pengobatan medis serta alat ukur industri.

    Cesium tersebar luas di seluruh dunia, dengan jumlah jejak yang ditemukan di lingkungan, termasuk tanah, makanan, dan udara. Tetapi, bisa berbahaya jika tertelan karena menumpuk di jaringan lunak.

    Apa Saja Risiko dari Paparan Cesium-137?

    “Tidak ada makanan yang memicu peringatan atau hasil tes positif yang telah dirilis untuk dijual di AS,” kata pejabat FDA, dikutip dari Independent UK.

    “Namun, ratusan ribu kemasan udang beku impor yang dijual di Kroger dan toko kelontong lainnya di seluruh AS ditarik karena mungkin diproduksi dalam kondisi yang memungkinkan kontaminasi,” sambung badan tersebut.

    Meskipun risikonya tampak kecil, makanan tersebut dapat menimbulkan potensi masalah kesehatan. Terutama bagi orang yang terpapar Cesium-137 tingkat rendah dalam jangka panjang.

    Tingkat kontaminasi yang terdeteksi jauh di bawah tingkat yang dapat memicu perlunya perlindungan kesehatan. Tetapi, paparan jangka panjang dapat meningkatkan risiko kanker tertentu.

    Selain itu, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama juga menyoroti dampak dari paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137). Dampak buruk dari paparan jangka panjang dan berulang dari Cs-137 mungkin akan meningkatkan risiko terjadinya kanker melalui mekanisme kerusakan DNA dalam sel hidup tubuh manusia.

    “Dalam hal ini, perlu disampaikan bahwa memang masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui kejelasan dampak yang mungkin terjadi,” terang Prof Tjandra dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (2/10/2025).

    Apa yang Ditemukan FDA?

    Petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mendeteksi cesium 137 dalam kontainer pengiriman udang yang dikirim oleh PT Bahari Makmuri Sejati ke beberapa pelabuhan AS.

    Petugas CBP melaporkan potensi kontaminasi tersebut pada FDA, yang kemudian menguji sampel udang dan mendeteksi Cesium-137 dalam satu sampel udang yang dilapisi tepung roti. FDA kembali mendeteksi paparan Cesium-137 dalam satu sampel cengkeh yang diekspor oleh PT Natural Java Spice, yang mengirimkan rempah-rempah ke AS dan negara-negara lain.

    Dari Mana Asal Kontaminasi Itu?

    Sampai saat ini, masih belum jelas apakah sumber kontaminasi yang sama pada udang dan rempah-rempah tersebut. Pejabat FDA dan CBP mengatakan penyelidikan mereka masih berlanjut.

    Kedua fasilitas pemrosesan tersebut tampaknya berjarak sekitar 800 kilometer di Indonesia.

    “Besi tua yang terkontaminasi atau logam cair di lokasi industri dekat pabrik pengolahan udang di Indonesia kemungkinan merupakan sumber bahan radioaktif,” menurut Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

    Sejauh ini, Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Murti Utami memastikan seluruh pasien yang tercemar zat radioaktif cesium-137 (Cs-137) diarahkan menjalani perawatan di rumah sakit vertikal.

    “9 orang itu kita kirim ke rumah sakit Fatmawati,” beber dia saat ditemui di Gedung Kemenkes RI, Kamis (2/10/2025).

    Pasien diberi pill prussian blue untuk membantu meluruhkan cemaran zat radioaktif cesium-137, meski belum bisa dipastikan apakah zat tersebut sepenuhnya luruh 100 persen.

    Namun, pihaknya memastikan akan terus memantau kondisi pasien hingga dinyatakan sehat.

    Ia berpesan untuk masyarakat di daerah zona merah segera melakukan pemeriksaan untuk melihat kemungkinan ikut terpapar zat radioaktif serupa. Kini, sudah dipetakan area berdasarkan zonanya.

    “Yang penting mereka pemeriksaan dulu karena kan di area situ (Cikande, Banten) sama Bapeten sudah dipetakan mana area merah kuning hijau,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 3

    (sao/kna)

  • Duit dari Spotify Buat Bikin Drone, Dituduh Dipakai Israel di Gaza

    Duit dari Spotify Buat Bikin Drone, Dituduh Dipakai Israel di Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Daniel Ek, pendiri Spotify resmi mundur dari kursi pemimpin perusahaan streaming musik dan podcast tersebut. Fokus baru Ek adalah dua perusahaan yang sedang ia rintis, bergerak di bidang kesehatan dan persenjataan.

    Spotify didirikan Ek pada 2006 di tengah kemunduran industri musik global yang terhimpit oleh penurunan penjualan rekaman, pembajakan konten, dan sistem distribusi baru yang ditawarkan oleh Apple. Ia kemudian mendirikan Spotify sebagai startup yang menawarkan solusi streaming legal hingga kini bertransformasi menjadi raksasa musik bervaluasi US$ 140 miliar.

    “Saya ingin fokus bekerja membuat perbedaan menggunakan teknologi untuk beberapa tantangan terbesar,” kata Ek kepada Reuters. “Tantangan besar biasanya tak terlihat sampai ada yang berusaha menghadapinya.”

    Ek berkomitmen untuk mengucurkan US$ 1,18 miliar lewat perusahaan modal ventura miliknya, Prima Materia, ke proyek ambisius startup Eropa yang bergerak di bidang teknologi tinggi, kecerdasan buatan (AI), iklim, dan teknologi kesehatan. 

    Terkenal sebagai “serial entrepreneur “, Ek adalah pendiri Neko Health yang menawarkan teknologi kesehatan preventif dan deteksi dini. Sejak berdiri pada 2018, perusahaan tersebut berhasil menggalang modal senilai US$ 325 juta.

    Namun, perusahaan paling kontroversial milik Ek adalah Helsing. Perusahaan Jerman tersebut memproduksi drone tempur yang dikendalikan oleh AI dan mengantongi kontrak miliaran dolar dari beberapa negara di Eropa.

    Kelompok musik ramai-ramai menarik lagu mereka dari Spotify setelah tahu soal keterlibatan Ek di Helsing, termasuk Massive Attack dan Hotline TNT.

    Gerakan boikot ini disebut sebagai dukungan terhadap No Music for Genocide yang memprotes aksi Israel terhadap penduduk Palestina di Gaza.

    Juru bicara Spotify menolak berkomentar soal investasi Ek di Helsing. Namun, Helsing pernah memberikan pernyataan bahwa teknologi Helsing tidak digunakan di zona perang selain di Ukraina. “Ini tidka benar. Teknologi kami hanya digunakan di negara-negara Eropa untuk pertahanan melawan agresi Rusia di Ukraina.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Izin Berbelit, Siklus Investasi Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

    Izin Berbelit, Siklus Investasi Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

    Jakarta –

    Kemudahan berinvestasi di Indonesia dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama terkait perizinan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengungkapkan siklus investasi di Tanah Air rata-rata memakan waktu 4-5 tahun, dengan dua tahun di antaranya habis hanya untuk mengurus perizinan.

    “Ngurus perizinan saja itu kurang lebih sekitar dua tahunan. Jadi dari investor masuk, membentuk perusahaan PMA, hingga mulai komersial rata-rata butuh 4-5 tahun,” ujar Todotua dalam Indonesia Green Mineral Investment Forum 2025, Kamis (2/10/2025).

    Kondisi ini kontras dengan Vietnam yang siklus investasinya hanya sekitar dua tahun. “Vietnam hari ini sudah masuk di level dua tahunan. Kapan dia mau bangun, langsung bangun, tinggal masuk tahap konstruksi. Ini PR besar bagi kita,” tambahnya.

    Untuk mempercepat perizinan, BKPM mendorong penerapan skema fiktif positif, di mana permohonan yang memenuhi syarat dianggap otomatis disetujui jika tidak ada keputusan dari kementerian teknis dalam batas waktu tertentu. “Contoh, izin hotel 28 hari sudah bisa bangun. Sementara persyaratan dasar seperti izin lokasi dan AMDAL tetap dipenuhi, hanya saja dibuat pascabayar (postpaid),” jelasnya.

    Selain perizinan, Todotua menyoroti masalah kebijakan fiskal yang turut melemahkan daya saing industri hilir. Ia mencontohkan produk solder berbahan baku timah. Meski Indonesia memiliki bahan baku dan fasilitas peleburan, biaya produksi solder di dalam negeri justru lebih mahal ketimbang Malaysia.

    “Ini jadi lucu. Ingotnya dari kita, dibawa ke Malaysia diproses jadi solder, lalu masuk lagi ke Indonesia dengan harga lebih murah dibandingkan produksi lokal. Setelah dimitigasi, ada masalah pada strategi fiskal kita. Setiap lapisan kena pajak, sehingga biaya menumpuk,” katanya.

    Menurutnya, percepatan izin dan perbaikan kebijakan fiskal mutlak dilakukan agar Indonesia bisa bersaing merebut investasi global.

    Lihat juga Video Menlu Sugiono Ajak Jerman Perbanyak Investasi Lewat Danantara

    (ily/rrd)

  • Si Cantik Mandalika di Mata Valentino Rossi

    Si Cantik Mandalika di Mata Valentino Rossi

    Jakarta –

    Mantan pebalap MotoGP Valentino Rossi punya penilaian tersendiri soal Sirkuit Mandalika. Begini kata Rossi soal Sirkuit Mandalika.

    Valentino Rossi datang ke Jakarta. Rossi jelas bukan untuk membalap di kelas MotoGP. Kedatangan Rossi ke Jakarta itu berkaitan dengan peluncuran livery khusus Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang bakal digunakan balapan di Sirkuit Mandalika.

    Ini merupakan kali pertama Rossi datang ke Indonesia setelah MotoGP digelar di Sirkuit Mandalika. Saat Indonesia pertama kali menggelar MotoGP pada tahun 2022, Rossi baru saja pensiun.

    Meski belum pernah balapan di sana, Rossi rupanya punya pandangan tersendiri soal Sirkuit Mandalika. Apa katanya?

    “Sirkuitnya yang bagus semua pebalap menyukai Sirkuit Mandalika. Layout sirkuitnya sangat baik dengan pemandangan cantik di dekat laut jadi saya pikir ini akan menjadi grand prix yang sangat baik di mana semua orang akan senang untuk menyaksikannya,” kata Rossi dalam video yang ditayangkan akun Instagram inJourney.

    Sebagai sirkuit yang difokuskan untuk balap motor seperti WSBK dan MotoGP, Sirkuit Mandalika tentunya memiliki desain sirkuit yang lebih kompleks, serta memakan waktu pembangunan yang lebih lama. Sirkuit Mandalika juga dilengkapi service road yang mengelilingi bagian dalam dan luar trek utama.

    Dikutip dari situs resmi MotoGP, Sirkuit Mandalika memiliki total panjang 4,3 km, dengan 17 tikungan (6 ke kiri-11 ke kanan). Lebar dari Sirkuit Mandalika yakni 15 meter dan lintasan lurus terpanjangnya adalah 723 meter. secara konsep, Sirkuit Mandalika memiliki konsep sirkuit jalan raya. Artinya, jika sedang tidak digunakan untuk balapan, service road bagian luar bisa diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, di akhir pekan trek utama juga bisa digunakan untuk bersepeda atau jogging oleh masyarakat umum.

    Sebagai informasi tambahan track lane Sirkuit Mandalika diklaim memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya pebalap tidak mudah tergelincir saat kondisi hujan. Hal ini akan mengurangi risiko pebalap terjatuh saat melintas di trek basah.

    Total ada tiga lapis aspal di track lane Sirkuit Mandalika. Lapisan aspal bawah menggunakan batu dari Lombok Utara dan Lombok Timur. Selain itu batu Tau agregat kasar juga didatangkan dari Palu, Sulawesi Tengah, untuk memperkuat struktur lintasan utama.

    Material Additives Cellulose Fiber dari Jerman juga didatangkan untuk bisa merekatkan batu dan aspal, serta Limestone Filler yang berasal dari Ponorogo dan Probolinggo, Jawa Timur.

    (dry/din)

  • Anomali Gugatan Hasto soal UU Tipikor: DPR Setuju Revisi tapi Pilih Jalur MK Nasional 2 Oktober 2025

    Anomali Gugatan Hasto soal UU Tipikor: DPR Setuju Revisi tapi Pilih Jalur MK Nasional 2 Oktober 2025

    Anomali Gugatan Hasto soal UU Tipikor: DPR Setuju Revisi tapi Pilih Jalur MK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sidang uji materi Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau pasal perintangan penyidikan bergulir dengan agenda mendengar keterangan Presiden atau Pemerintah, dan DPR.
    Sidang ketiga perkara 136/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto itu digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
    Keterangan pertama yang didengarkan adalah dari DPR yang saat itu diwakili oleh Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta.
    Wayan Sudirta hadir secara daring, membacakan alasan DPR bernada dukungan atas gugatan Hasto yang meminta agar ancaman hukuman penjara pelaku perintangan penyidikan kasus korupsi lebih ringan daripada yang diatur saat ini.
    Dalam Pasal 21 UU Tipikor dijelaskan, ancaman hukuman maksimal pelaku
    obstruction of justice
    kasus korupsi adalah 12 tahun.
    Hal ini dinilai kontradiktif dengan ancaman hukuman pidana pokok yang bisa lebih ringan, seperti kasus suap misalnya.
    Sudirta menilai, akan terjadi disparitas antara ancaman hukuman perintangan penyidikan dengan pidana pokok.
    Kader PDI-P ini kemudian merujuk beberapa negara lain, di mana ancaman pidana perintangan penyidikan harus lebih kecil dari pidana pokoknya.
    “Dengan merujuk Jerman, Belanda, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat, ancaman hukuman
    obstruction of justice
    secara spesifik merujuk pada dan kurang dari bahkan hingga seperempat ancaman pidana tindak pidana awal atau pokok,” kata dia.
     
    Alasan lain, politikus PDI-P ini mengatakan Pasal 21 ini harus dimaknai bukan merupakan bagian tindak pidana korupsi.
    Karena itu, dia khawatir pasal tersebut justru digunakan untuk mengancam pihak lain yang bukan merupakan pelaku tindak pidana korupsi.
    “Pasal ini akan digunakan untuk mengancam pihak lain yang tidak merupakan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi,” ucap Sudirta.
    Setelah memperkuat argumennya, Sudirta tiba pada permohonan agar Mahkamah Konstitusi menuruti keinginan Hasto agar ancaman maksimal pidana perintangan kasus korupsi dikurangi jadi tiga tahun.
    “Menyatakan bahwa Pasal 21 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan sengaja secara melawan hukum mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi,” kata Sudirta.
    “Dan atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta, dan paling banyak Rp 600 juta,” sambung dia.
    Tak seperti DPR, pemerintah sebagai pembentuk undang-undang mempertahankan argumennya atas pembuatan Pasal 21 UU Tipikor tersebut.
    Mereka tetap bertahan dan meminta agar permohonan Hasto ditolak, bukan hanya dari sisi permohonan, tetapi juga kedudukan hukumnya.
    Sikap pemerintah ini disampaikan Kuasa Presiden yang diwakili Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.
    “Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau
    legal standing
    ,” kata Leonard.
    “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima,” tutur Leonard.
    Selain meminta MK menolak permohonan Hasto, Leonard juga meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 21 yang digugat Hasto telah sesuai dengan konstitusi.
    “Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28E UUD 1945,” kata dia.
     
    Mendengar sikap dua lembaga pembentuk undang-undang yang berbeda yakni antara pemerintah dan DPR, Hakim Konstitusi Saldi Isra angkat bicara.
    Dia menyebut, tak biasanya DPR yang dikenal galak mempertahankan produk legislasi mereka tiba-tiba menyetujui revisi undang-undang lewat jalur gugatan di MK.
    Karena pembentuk undang-undang seyogianya memiliki kewenangan merevisi kapan pun undang-undang yang dianggap tidak sesuai.
    Tapi kali ini berbeda, DPR menyetujui permintaan Hasto agar Pasal 21 UU Tipikor direvisi normanya untuk mengurangi ancaman pidana pelaku kejahatan perintangan penyidikan kasus korupsi.
    “Ini memang agak jarang-jarang suasananya terjadi ada pemberi keterangan (dari DPR-RI) yang setuju dengan permohonan pemohon,” kata Saldi Isra.
    Dia juga langsung menyindir kuasa hukum Hasto yang hadir dalam sidang tersebut, jika cerdas maka tak perlu ada lagi sidang lanjutan uji materi Pasal 21 UU Tipikor tersebut.
    Karena, DPR sudah menyatakan dukungan untuk mengubah Pasal 21 UU Tipikor sesuai keinginan Hasto.
    Pihak Hasto seharusnya langsung tancap gas ke Senayan, membawa proposal revisi UU Tipikor.
    “Sebetulnya kalau kuasa hukum pemohon cerdas, sudah saatnya ini datang ke DPR, biar DPR saja yang mengubahnya, tidak perlu melalui Mahkamah Konstitusi, biar komprehensif sekalian,” ucap Saldi.
    Di akhir kata, Saldi meminta agar DPR segera mengirimkan pernyataan tertulis agar menjadi pertimbangan hakim dalam uji materi UU Tipikor tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terancam Retak, Mampukah Kanselir Jerman Selamatkan Koalisinya?

    Terancam Retak, Mampukah Kanselir Jerman Selamatkan Koalisinya?

    Jakarta –

    Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan koalisi Jerman menurun drastis cuma lima bulan setelah dilantik. Survei “ARD-Deutschlandtrend” terbaru menunjukkan hanya 22% responden yang menyatakan puas terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Kanselir Friedrich Merz dari partai konservatif CDU/CSU bersama mitra koalisinya Partai Sosialdemokrat (SPD).

    Buntutnya, situasi politik di dalam negeri banyak mendominasi agenda retret anggota kabinet di Villa Borsig, Berlin.

    Krisis pemilihan hakim MK

    Situasi internal koalisi sempat memanas, khususnya saat pemilihan hakim baru Mahkamah Konstitusi yang menjadi jatah SPD.

    Parlemen Jerman Bundestag akhirnya memilih tiga hakim baru, dua perempuan dan satu laki-laki, dengan suara dua pertiga mayoritas, tapi proses tersebut baru berhasil dalam putaran kedua.

    Pada bulan Juli, proses pencalonan gagal setelah muncul keberatan dari sayap konservatif CDU/CSU terhadap kandidat yang diajukan SPD, Frauke Brosius-Gersdorf. Kejadian ini dinilai sebagai ujian atas soliditas koalisi.

    Kanselir Merz sendiri juga baru terpilih pada pemungutan suara putaran kedua, setelah terjadi perbedaan suara dari dalam partai koalisi.

    Tekanan terhadap kas negara

    Merz sedianya berkampanye dengan janji mempertahankan disiplin fiskal. Tidak heran, dia dihujani kritik dari barisan sendiri setelah mendukung pelonggaran “rem utang”—kebijakan kaum konservatif—demi membiayai ekspansi belanja negara.

    CDU/CSU sebabnya kini mendorong penghematan, sementara SPD mendorong belanja melalui peningkatan penerimaan negara, termasuk melalui kenaikan pajak.

    Naik turun pajak

    Sengketa klasik antara SPD dan CDU/CSU kembali mencuat. Partai SPD melihat kesenjangan sosial, dan ingin membaginya lebih adil melalui pajak warisan dan penghasilan tinggi. Namun, partai CDU/CSU menolak pendekatan ini, dengan dalih imbas buruk bagi pertumbuhan ekonomi.

    Namun, belakangan muncul celah kompromi, menyusul dukungan dari sebagian anggota CDU bagi pajak warisan. Potensi tawar-menawar politik pun muncul, misalnya, SPD memberi kelonggaran kepada CDU, dengan menyetujui penghematan tunjangan sosial yang dikenal dengan nama Brgergeld alias uang rakyat.

    Polemik uang tunjangan

    CDU/CSU tidak hanya menolak mekanisme pemberian tunjangan bagi pengangguran, tetapi juga nama yang digunakan. Program bantuan sosial ini diperkenalkan pada 2023 oleh pemerintahan SPD sebagai jaminan dasar bagi pencari kerja. CDU/CSU menilai nama tersebut memberi kesan bantuan negara adalah hak otomatis, serta menurunkan motivasi penerima untuk bekerja.

    Kaum konservatif juga menyoroti, hampir separuh penerima Brgergeld adalah warga negara asing. SPD menolak tuduhan adanya penyalahgunaan sistem secara sistematis, serta menolak pemangkasan besar atau pengetatan persyaratan.

    Namun begitu, kedua belah pihak sepakat untuk memberantas penipuan terorganisir, yang dikeluhkan oleh Badan Tenaga Kerja Federal.

    Tekanan pada jaminan sosial

    Akibat populasi yang menua, ditambah menyusutnya jumlah pekerja, sistem jaminan hari tua, asuransi kesehatan, dan perawatan di Jerman menghadapi tekanan berat. CDU/CSU ingin memangkas biaya, termasuk kemungkinan menaikkan usia pensiun. SPD sebaliknya ingin mempertahankan tingkat manfaat dari dana pensiun.

    Benih perpecahan juga muncul antara CDU dan CSU dalam hal tambahan dana pensiun bagi ibu yang anaknya lahir sebelum 1992. Usulan CSU itu diterima meski mendapat keberatan dari kader CDU. Organisasi pemuda CDU, Junge Union, sebaliknya mendorong reformasi pensiun dengan tujuan mengurangi beban bagi generasi muda.

    Pertarungan politik di Jerman sebabnya diprediksi akan semakin tajam dalam isu jaminan kesehatan dan perawatan.

    Migrasi: Antara target koalisi dan tekanan elektoral

    Meningkatnya dukungan terhadap partai ekstrem kanan AfD menunjukkan bahwa pembatasan imigrasi menjadi isu penting. Koalisi pemerintahan telah meningkatkan kontrol perbatasan, dan menolak sebagian pencari suaka. Menteri Dalam Negeri CSU, Alexander Dobrindt, menyatakan “migrasi ilegal” telah menurun signifikan.

    Pembatasan migrasi tidak sepenuhnya disokong SPD. Gagasan dari Perdana Menteri Bayern, Markus Sder, untuk mencabut tunjangan sosial bagi pengungsi Ukraina ditolak SPD dan bahkan juga oleh CDU. Perbedaan utama antara SPD dan CDU/CSU dalam isu migrasi lebih terlihat dalam nada dan pendekatan kebijakan.

    Dinas Militer: Wajib atau sukarela?

    Kedua pihak sepakat memperkuat militer dan meningkatkan anggaran pertahanan. Perbedaan muncul dalam isu wajib militer. Pemerintah saat ini sedang mengajukan rancangan undang-undang untuk mengenalkan sistem dinas militer baru berbasis sukarela.

    Menteri Pertahanan SPD, Boris Pistorius, menyatakan, jika jumlah sukarelawan tidak mencukupi, maka kewajiban dinas militer akan dipertimbangkan. CDU/CSU ingin agar ada mekanisme otomatis yang mengaktifkan kembali wajib militer, jika kebutuhan tak tercapai.

    Namun SPD telah secara resmi menolak ide pemberlakuan otomatis wajib militer dalam kongres partai bulan Juni lalu.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • UU Tipikor yang Digugat Hasto Disebut Bisa Digunakan Mengancam Pihak yang Tidak Korupsi Nasional 1 Oktober 2025

    UU Tipikor yang Digugat Hasto Disebut Bisa Digunakan Mengancam Pihak yang Tidak Korupsi Nasional 1 Oktober 2025

    UU Tipikor yang Digugat Hasto Disebut Bisa Digunakan Mengancam Pihak yang Tidak Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perwakilan DPR menyebut, Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bisa digunakan untuk mengancam pihak yang bukan merupakan pelaku korupsi.
    Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Wayan Sudirta, sebagai perwakilan DPR dalam sidang perkara nomor 136/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Rabu (1/10/2025).
    Sudirta mengatakan, Pasal 21 terkait perintangan penyidikan dalam kasus korupsi harus dimaknai bukan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.
    Oleh sebab itu, dia khawatir pasal tersebut justru digunakan untuk mengancam pihak lain yang bukan merupakan pelaku tindak pidana korupsi.
    “Pasal ini akan digunakan untuk mengancam pihak lain yang tidak merupakan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi,” ucap Sudirta, dalam sidang yang ia hadiri melalui daring, Rabu.
    Hal ini diperkuat dengan ancaman pidana yang dinilai bisa lebih tinggi dari pidana pokok seperti kasus suap.
    Sudirta menilai, akan terjadi disparitas antara ancaman hukuman perintangan penyidikan dengan pidana pokok.
    Dia kemudian merujuk beberapa negara lain, di mana ancaman pidana perintangan penyidikan harus lebih kecil dari pidana pokoknya.
    “Dengan merujuk Jerman, Belanda, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat, ancaman hukuman
    obstruction of justice
    secara spesifik merujuk pada dan kurang dari bahkan hingga seperempat ancaman pidana tindak pidana awal atau pokok,” kata dia.
    DPR meminta agar MK mengabulkan gugatan Hasto agar ancaman hukuman perintangan penyidikan kasus korupsi maksimal 3 tahun dari sebelumnya maksimal 12 tahun.
    Adapun gugatan ini dilayangkan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menggugat Pasal 21 UU Tipikor karena dinilai ancaman pidananya lebih tinggi dari pidana pokok.
    Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, menyebut, ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor itu tidak proporsional.
    “Pada pokoknya adalah kami menghendaki agar supaya hukuman berdasarkan
    obstruction of justice
    ini proporsional dalam arti bahwa hukuman terhadap perkara ini sepatutnya tidak boleh melebihi dari perkara pokok,” kata Maqdir, saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
    Untuk diketahui,
    obstruction of justice
    mensyaratkan adanya tindak pidana pokok yang menjadi obyek perintangan.
    Maqdir mencontohkan, pada kasus suap, pelaku pemberi suap diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara, sedangkan pelaku yang merintangi kasus suap, seperti merusak barang bukti, diancam hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.
    “Nah, ini yang menurut kami tidak proporsional, hukuman seperti ini,” tutur Maqdir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saingi Starlink, Amazon Percepat Proyek Internet Satelit Kuiper dengan Roket Baru – Page 3

    Saingi Starlink, Amazon Percepat Proyek Internet Satelit Kuiper dengan Roket Baru – Page 3

    Menurut Ricky Freeman, layanan internet Project Kuiper ditargetkan mulai bisa dinikmati pelanggan pada akhir kuartal pertama (Q1) 2026.

    Untuk tahap awal, ada lima negara yang akan kebagian akses yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, dan Jerman.

    Soal perangkat kerasnya, Amazon sudah menyiapkan terminal standar khusus untuk pelanggan rumah tangga.

    Harganya diperkirakan sekitar USD 400 atau sekitar Rp 6,6 juta, lebih mahal USD 50 (sekitar Rp 833 ribu) jika dibandingkan dengan perangkat serupa milik Starlink.

    Namun Amazon tidak hanya menargetkan pengguna individu. Perusahaan juga mulai menjajaki pasar bisnis.

    Salah satu langkah konkretnya adalah kesepakatan dengan maskapai penerbangan JetBlue untuk menghadirkan layanan Wi-Fi di dalam pesawat.

  • BNPT: Waspadai radikalisasi menyusup lewat “game online”

    BNPT: Waspadai radikalisasi menyusup lewat “game online”

    Kita semua, terutama para orang tua, harus mewaspadai ruang baru radikalisasi ini. Jangan sampai anak-anak kita justru belajar kebencian lewat permainan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan agar masyarakat mewaspadai radikalisasi yang kini menyusup melalui dunia gim daring (game online).

    Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan fenomena tersebut semakin mengkhawatirkan karena menyasar anak-anak dan remaja, kelompok usia yang paling rentan terhadap paparan ideologi ekstrem.

    “Sedikitnya 13 anak dari berbagai daerah di Indonesia telah terhubung melalui permainan daring Roblox, yang kemudian menjadi pintu masuk bagi jaringan simpatisan teroris,” ucap Komjen Pol. Eddy, saat mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga Dalam Rangka Membahas Upaya Pencegahan Radikalisasi di Dunia Maya di Jakarta (30/9).

    Dari ruang permainan itu, lanjut dia, interaksi bergeser ke platform komunikasi tertutup, seperti Telegram dan WhatsApp, tempat proses indoktrinasi lebih intens berlangsung.

    Dengan demikian, ia menilai hal tersebut merupakan pola rekrutmen baru, dimana anak-anak tidak lagi hanya menjadi target propaganda di media sosial, tetapi juga dalam gim daring yang mereka mainkan sehari-hari, sehingga menjadi tantangan besar bagi semua pihak.

    Eddy mengungkapkan fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara. Pada 2024, seorang remaja 16 tahun di Singapura ditangkap karena membuat simulasi zona militer Afghanistan di Roblox.

    Disebutkan bahwa permainan itu menarik banyak pengikut sebelum kemudian dipindahkan ke grup tertutup untuk penyebaran ideologi radikal.

    Di Amerika Serikat dan Jerman, sambung dia, gim daring juga dipakai untuk mengangkat isu kebencian, termasuk narasi Nazi, guna melawan pemerintah dan aparat.

    Dia pun berpendapat pola itu selaras dengan peringatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa ancaman terorisme global kini semakin adaptif.

    “Meski pengaruh Al-Qaeda dan ISIS di Asia Tenggara menurun, faktor lokal seperti ketidakadilan sosial dan isu politik tetap memicu kerentanan radikalisasi,” tuturnya.

    Selain itu, ia menambahkan, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membuat konten propaganda memperparah situasi.

    Menurut dia, konten buatan mesin yang sulit dibedakan dari asli berpotensi menyesatkan, terutama bila terus diulang dan dianggap sebagai kebenaran.

    Oleh karenanya, BNPT mendorong koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memperkuat literasi digital, meningkatkan pengawasan ruang siber, serta memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dan remaja.

    “Kita semua, terutama para orang tua, harus mewaspadai ruang baru radikalisasi ini. Jangan sampai anak-anak kita justru belajar kebencian lewat permainan,” ungkap Eddy.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Densus 88 Antiteror Polri Brigadir Jenderal Polisi Arif Makhfudiharto menyambut baik inisiatif BNPT untuk memperkuat sinergi antar-kementerian/lembaga dalam menghadapi ancaman radikalisasi di dunia maya.

    “Kolaborasi adalah kunci agar upaya pencegahan dan mitigasi radikalisasi di ruang digital bisa berjalan lebih efektif,” ucap Brigjen Pol. Arif.

    Ia mengungkapkan ancaman radikalisasi di dunia maya kini tidak lagi bersifat lokal, melainkan sudah menjadi persoalan global.

    Dirinya pun menyebut pergeseran signifikan terjadi dalam pola perekrutan, penyebaran ideologi, hingga tahapan aksi terorisme.

    Menurutnya, transformasi tersebut tampak jelas dalam proses tahapan pelaku teror. Jika sebelumnya perekrutan dimulai dari tatap muka melalui penyebaran ideologi, baiat, pelatihan, hingga eksekusi, kini seluruh proses itu dapat dilakukan secara daring.

    Bahkan, lanjut dia, baiat dan latihan persiapan (idad) telah berpindah ke ruang digital. Situasi tersebut pun semakin berbahaya karena menyasar kelompok rentan, terutama anak-anak dan remaja.

    “Ketika seorang anak memiliki permasalahan pribadi, mereka bisa lebih mudah terjerumus dalam jejaring radikal melalui dunia maya. Ini masalah serius yang perlu kita tangani bersama,” ujarnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.