Xcloud.id

Negara: Jerman

  • Jalan Penuh Liku Menuju Perluasan Uni Eropa

    Jalan Penuh Liku Menuju Perluasan Uni Eropa

    Jakarta –

    Sejak Februari lalu, sebuah konsensus baru telah disepakati di Brussels: Uni Eropa perlu tumbuh lebih besar. Anggota-anggota Uni Eropa (UE) yang dulunya skeptis terhadap perluasan, kini mulai berpikir serius untuk menyambut calon-calon anggota baru seperti Ukraina, Moldova, dan negara-negara Balkan Barat lainnya ke dalam keanggotaan mereka.

    Pergeseran ini dipicu oleh invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Sebelumnya calon-calon anggota EU harus melewati serangkaian reformasi politik dan rintangan hukum yang berat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya Makedonia Utara yang sudah antre sejak tahun 2005, masih juga belum diterima jadi anggota EU.

    Saat ini, pola pikir telah berubah. Seperti yang diungkapkan oleh seorang diplomat Uni Eropa: “Perluasan adalah sebuah kenyataan yang ada saat ini. Hal tersebut baru terjadi sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu.”

    Namun Brussels mempunyai pekerjaan rumah sendiri yang harus diselesaikan jika ingin konsensus politik ini berjalan lancar. “Sebelum melakukan pembicaraan yang realistis dengan negara-negara yang ingin bergabung, kita harus memikirkan seperti apa sebenarnya perluasan UE itu – dan sejauh itulah jadinya,” ujar diplomat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya itu mengatakan. DW.

    Memberikan keseimbangan kekuatan

    Pembicaraan soal perluasan EU telah dimulai. Awal bulan ini, sekelompok peneliti yang mendapat penugasan dari Prancis dan Jerman meluncurkan makalah yang penuh dengan gagasan tentang cara kerja dan jalan menuju ke arah itu. Thu Nguyen, seorang peneliti senior di bidang kebijakan dan Jacques Delors Center di Berlin, termasuk di antara mereka. Dia mengatakan kepada DW bahwa memikirkan kembali cara UE mengambil keputusan bisa menjadi tantangan politik yang paling besar.

    Daftar resmi negara-negara kandidat UE masih mengular: Ukraina, Moldova, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Makedonia Utara, Serbia dan Turki. Georgia dan Kosovo juga dianggap sebagai “kandidat potensial”.

    Namun meski beranggotakan 27 negara, blok tersebut terkadang kesulitan mengambil tindakan. Langkah kebijakan luar negeri seperti memberikan sanksi kepada Rusia memerlukan dukungan bulat, yang berarti negosiasi kadang-kadang bisa memakan waktu berbulan-bulan karena negara-negara anggota harus memikirkan apa saja yang akan dilarang atau aset mana yang akan dibekukan.

    Di bawah sistem yang berlaku saat ini, Ukraina – dengan populasi lebih dari 40 juta jiwa – akan menjadi salah satu negara paling kuat secara politik di UE. “Semakin banyak negara anggota, semakin besar risiko adanya pemain veto yang menghalangi keputusan,” kata Nguyen.

    Oleh karena itu, Nguyen dan timnya menyarankan untuk menghapuskan suara bulat dan menghitung ulang jumlah suara mayoritas yang memenuhi syarat untuk memastikan UE yang lebih besar masih memiliki “kapasitas untuk bertindak.” Secara kontroversial, usulan tersebut juga akan mempersulit negara-negara besar seperti Prancis dan Jerman untuk memblokir kesepakatan.

    Namun reformasi seperti itu memerlukan perubahan undang-undang dasar blok, dan memerlukan dukungan dari negara-negara anggota yang akan kehilangan kekuasaan akibat perombakan tersebut. Dan, seperti yang diakui Nguyen, “suasana politik saat ini tidak terlalu mendukung perubahan perjanjian.”

    Sengketa gandum di Ukraina menunjukkan potensi peningkatan anggaran

    Lalu ada pertanyaan tentang bagaimana membagi dana UE untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang lebih dalam. Sebagian besar kandidat anggota UE yang saat ini antri, memiliki Produk Domestik Brutoo (PDB) per kapita yang lebih rendah dibandingkan negara anggota termiskin di blok tersebut, Bulgaria – dan dengan sekitar sepertiga dari anggaran Brussels saat ini dialokasikan untuk subsidi pertanian, kedatangan negara besar di bidang pertanian, Ukraina, akan secara radikal mengubah pola distribusi dana subsidi yang ada saat ini.

    Bulan lalu, Polandia, Slovakia dan Hongaria mengumumkan rencana embargo sepihak terhadap gandum Ukraina, untuk melindungi produsen mereka sendiri dari potensi penurunan harga. Bagi mantan komisaris perdagangan UE, Phil Hogan, hal ini menyiratkan jalan yang sulit di masa depan.

    “Harus ada perubahan kelembagaan besar-besaran, perubahan anggaran besar-besaran, dan adaptasi kebijakan terhadap kenyataan baru,” kata Hogan kepada DW. “Ukraina adalah negara besar dengan kepentingan pertanian yang besar. Dan gagasan bahwa kita akan mampu mengatasi masalah Ukraina menjadi anggota dengan kebijakan pertanian Uni Eropa yang terintegrasi penuh, akan menjadi tantangan besar.”

    “Bahkan berdasarkan pengalaman sebelumnya, terdapat sensitivitas seputar masalah perdagangan dengan Ukraina,” tambahnya. “Ketegangan antara Ukraina dan Eropa sehubungan dengan pertanian bukanlah hal yang baru – namun bisa Anda bayangkan tantangan seperti apa yang akan dihadapi para petani Eropa dalam konteks jika Balkan Barat dan Ukraina serta negara-negara lain menjadi bagian tak terpisahkan dari EU nantinya. “

    Namun, Hogan tetap berharap: “Saya sangat mendukung perluasan Uni Eropa dan memasukkan negara-negara Eropa yang mungkin tidak kita sukai ke dalam EU, ketimbang mereka berpaling ke kelompok Eropa lainnya yang tidak kita inginkan,” ujarnya secara terselubung mengacu pada pengaruh Rusia.

    “Politik adalah seni untuk mewujudkan apa yang mungkin terjadi dan saya berharap negara-negara anggota EU akan mengembangkan diri mereka sendiri dan warga negara mereka akan mengembangkan diri mereka untuk memastikan bahwa lingkungan kita berada dalam kondisi yang tidak terlalu tegang.”

    Berakhirnya persatuan yang semakin erat?

    Ada berbagai pertanyaan kecil mengenai berfungsinya UE yang lebih besar yang juga perlu dijawab: Berapa banyak lagi anggota parlemen yang akan masuk Parlemen Eropa? Berapa banyak lagi bahasa resmi UE yang ada? Bisakah setiap negara mempertahankan anggota Komisi Eropa yang berdedikasi?

    Mengingat permasalahan hukum dan politik yang mungkin terjadi di masa depan, beberapa pihak berpendapat sudah waktunya untuk memperluas definisi blok tersebut. Minggu ini, para pemimpin Eropa menuju ke Spanyol untuk menghadiri pertemuan ketiga Komunitas Politik Eropa (EPC). Dalam EPC, visi mengenai hubungan antarpemerintah yang lebih luas mulai terlihat.

    Pembentukan EPC digagas Presiden Perancis Emmanuel Macron. Ketika ia pertama kali mengemukakan gagasan tersebut secara terbuka pada tahun 2022, Macron mengatakan, dibutuhkan waktu “puluhan tahun” bagi Ukraina untuk bergabung dengan UE, dan mengusulkan pembentukan kelompok baru yang “akan memungkinkan negara-negara Eropa yang demokratis” untuk “menemukan ruang baru bagi kerja sama politik dan keamanan.”

    Saat ini, EPC secara formal tidak lebih dari sekedar ruang diskusi, tanpa struktur, hak suara, atau perjanjian yang mapan. Namun ini adalah satu-satunya forum yang menyatukan komunitas luas yang beranggotakan 45 undangan. EPC mencakup semua negara dan kandidat UE, negara-negara kaya yang berada di luar blok tersebut seperti Swiss, Norwegia, dan Inggris, serta bahkan negara-negara yang tengah bertikai Armenia dan Azerbaijan. Rusia tidak ada dalam daftar tamu.

    Bagi Thu Nguyen dan rekan-rekan penelitinya, struktur yang lebih longgar ini dapat memberikan petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi jika UE gagal menyepakati rencana ekspansinya.

    Mereka menyarankan mungkin ada “lingkaran dalam” inti yang terdiri dari negara-negara UE yang terintegrasi erat, kemudian UE yang lebih luas, kemudian “anggota asosiasi” tingkat berikutnya yang menikmati beberapa manfaat terkait dengan pasar tunggal blok tersebut, dan “lingkaran luar” yang didasarkan pada EPC, yang menurut Nguyen “tidak akan mencakup segala bentuk integrasi dengan undang-undang UE yang mengikat… melainkan kerja sama berdasarkan pertimbangan geostrategis.”

    Siap untuk tahun 2030?

    Namun potensi pendekatan multicepat ini mungkin terbukti tidak populer, karena dipandang oleh sebagian orang sebagai hal yang menciptakan warga negara kelas dua di klub UE. Perdana Menteri Ukraina Dennis Shmyhal baru-baru ini mengatakan kepada media Politico bahwa negaranya “melakukan semua upaya maksimal untuk memastikan bahwa Ukraina akan menjadi anggota penuh Uni Eropa.”

    Komisi Eropa sering kali menegaskan, aksesi adalah proses yang berdasarkan prestasi dan tidak memiliki batas waktu. Namun, Presiden Dewan Eropa Charles Michel baru-baru ini menegaskan, blok tersebut harus siap untuk diperluas pada tahun 2030.

    Thu Nguyen juga mendukung target akhir dekade tersebut– namun ketika ditanya apakah target tersebut realistis, ia menjawab singkat: “Sulit untuk membuat prognosis.”

    “Ini adalah proses jangka panjang,” pungkas Nguyen. “Sementara kita masih berada di tingkat awal diskusi dan perdebatan.”

    ap/as

    (ita/ita)

  • Targetkan Indoktrinasi ke Anak, Jerman Larang Grup Neo-Nazi

    Targetkan Indoktrinasi ke Anak, Jerman Larang Grup Neo-Nazi

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jerman pada Rabu (27/09) melarang keberadaan Artgemeinschaft, yakni kelompok berideologi ultrakanan neo-Nazi yang dikenal melakukan indoktrinasi terhadap anak-anak. Polisi pun melakukan serangkaian penggerebekan di berbagai negara bagian di Jerman.

    Kemendagri Jerman mengatakan kelompok tersebut menggunakan kepercayaan pseudo-religius terhadap dewa-dewa kuno Jerman untuk menyebarkan ideologi Nazi di tingkat keluarga.

    Anak dan remaja jadi sasaran indoktrinasi ideologi Nazi

    Sebuah pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Jerman mengatakan pihaknya melarang keberadaan Artgemeinschaft, beranggotakan sekitar 150 orang, yang dikatakan sebagai asosiasi antidemokrasi.

    Polisi menggerebek 26 apartemen di 12 dari 16 negara bagian Jerman dan menargetkan 39 anggota jaringan tersebut.

    Kemendagri Jerman menguraikan larangan terhadap kelompok tersebut dan cabang-cabang organisasinya. Pemerintah menggambarkannya sebagai “asosiasi yang bersifat aliran sesat, sangat rasis, dan antisemit” yang berupaya mengindoktrinasi anak-anak dengan pemikiran ultrakanan.

    “Ini adalah gempuran lebih lanjut terhadap ekstremisme sayap kanan dan terhadap agitator intelektual yang masih menyebarkan ideologi Nazi hingga saat ini,” ujar Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser.

    “Kelompok sayap kanan ini mencoba membangkitkan musuh-musuh baru konstitusi lewat indoktrinasi menjijikkan terhadap anak-anak dan remaja,” tambah Faeser.

    “Pasangan tepat” dari “jenis manusia” Eropa Utara dan Tengah

    Mereka menggunakan literatur era Nazi untuk membuat generasi muda mengadopsi teori ras, kata kementerian, dan mengelola toko buku online yang berupaya meradikalisasi dan menarik orang-orang menjadi anggota.

    Kementerian juga telah melarang semua suborganisasi kelompok tersebut yang menargetkan indoktrinasi di tingkat keluarga, termasuk Gefhrtschaften, Gilden, Freundeskreise, and Familienwerk e.V. Selain ideologi doktrin rasial, simbolisme, narasi, dan aktivitas kelompok tersebut menunjukkan kesamaan yang lebih jauh dengan ideologi Nazi.

    Kelompok ini memberikan instruksi kepada anggotanya tentang bagaimana memilih “pasangan yang tepat” dalam “jenis manusia” di Eropa Utara dan Tengah untuk mewariskan susunan genetik yang “benar” sesuai dengan ideologi rasis yang mereka anut. Organisasi ini juga mendegradasi orang-orang dari asal yang berbeda dengan mereka, kata kementerian dalam pernyataannya.

    Di antara wilayah yang digerebek polisi adalah Negara Bagian Bayern dan Baden-Wrttemberg di selatan, serta di Negara Bagian Brandenburg.

    Dalam beberapa bulan terakhir, Jerman telah melarang sejumlah kelompok ekstremis termasuk cabang lokal kelompok neo-Nazi, Hammerskins, yang berasal dari Amerika Serikat. Grup ini sering menggelar konser rock supremasi kulit putih.

    Laporan dari badan intelijen dalam negeri Jerman menyebutkan sekitar 38.800 orang termasuk dalam spektrum ideologi ekstremis sayap kanan di Jerman pada 2022. Angka ini meningkat dari 33.900 pada 2021, dan jumlah individu yang dianggap berpotensi melakukan kekerasan juga meningkat dari 13.500 menjadi 14.000.

    ae/yf (dpa, AFP, AP)

    (ita/ita)

  • Anjing Peliharaan Biden Kembali Gigit Pasukan Pengamanan Presiden AS

    Anjing Peliharaan Biden Kembali Gigit Pasukan Pengamanan Presiden AS

    Jakarta –

    Commander, seekor anjing German Shepherd berusia dua tahun milik keluarga Presiden Amerika Serikat Joe Biden, telah menggigit pasukan pengamanan presiden atau secret service. Serangan itu terjadi pada Senin malam dan petugas tersebut dirawat di tempat kejadian.

    Dilansir BBC, Kamis (28/9/2023) insiden ini diungkap oleh secret service dalam sebuah pernyataan pada Selasa. Ini adalah kali ke-11 anjing tersebut menggigit penjaga Gedung Putih atau rumah keluarga Biden.

    Commander adalah anak bungsu dari dua Anjing Gembala Jerman di keluarga Biden. Insiden gigitan ini terjadi di rumah presiden dan ibu negara di Delaware.

    “Kemarin sekitar jam 8 malam, seorang petugas polisi Divisi Berseragam Secret Service melakukan kontak dengan hewan peliharaan First Family dan digigit,” kata juru bicara Dinas Rahasia Anthony Guglielmi.

    Dia kemudian mengatakan kepada CNN bahwa petugas yang terluka tersebut berbicara dengan Direktur Secret Service Kimberly Cheatle pada hari Selasa dan baik-baik saja.

    Pada bulan Juli lalu, para pejabat Gedung Putih mengatakan mereka sedang mencoba teknik tali pengikat dan pelatihan baru terhadap Commander, menyusul banyaknya serangan terhadap personel.

    Catatan Secret Service yang diperoleh kelompok konservatif melalui permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi pada bulan Juli mengungkapkan rincian 10 insiden gigitan lainnya yang melibatkan Commander.

    “(Commander) datang menyerang saya,” tulis agen itu di email.

    “Saya yakin ini hanya masalah waktu sebelum seorang agen/petugas diserang atau digigit,” ungkap petugas itu menambahkan.

    Sekitar seminggu kemudian petugas lain menulis bahwa dia digigit dua kali. Petugas lain yang menyaksikan serangan tersebut mengatakan mereka terpaksa menggunakan ‘kereta baja untuk melindungi’ diri mereka dari anjing penyerang.

    Pada 11 Desember 2022, seorang agen diserang di depan Biden dan digigit di lengan dan ibu jari.

    “(Biden) hadir dan berkumpul dalam interaksi yang sangat cepat dengan Commander dan tampak prihatin dengan (petugas yang terluka tersebut),” tulis seorang agen pengawas.

    Tak satu pun dari cedera yang dijelaskan dalam 194 halaman email itu dianggap serius.

    Sementara Sekretaris Pers Gedung Putih sebelumnya menyalahkan serangan tersebut karena tekanan yang dihadapi anjing itu di Gedung Putih.

    “Seperti yang Anda semua tahu, kompleks Gedung Putih bisa jadi unik dan sangat menegangkan. Saya yakin Anda semua bisa memahaminya,” katanya pada bulan Juli.

    “Ini unik dan membuat stres bagi kita semua. Jadi bisa dibayangkan bagaimana rasanya menjadi hewan peliharaan keluarga atau hewan peliharaan keluarga, secara lebih luas,” imbuhnya.

    (lir/lir)

  • Setahun Serangan Nord Stream, Minim Fakta-Banjir Spekulasi

    Setahun Serangan Nord Stream, Minim Fakta-Banjir Spekulasi

    Jakarta –

    Jarum jam menunjukkan pukul dua dini hari ketika stasiun seismografi di Denmark, Swedia dan Jerman mencatat getaran berfrekuensi rendah di dasar Laut Baltik, pada 26 September 2022 silam. Pada saat yang sama, pengelola pipa gas Nord Stream mendeteksi anjloknya tekanan udara di dalam pipa gas sepanjang 1200 kilometer yang membentang antara Jerman dan Rusia itu.

    Saat matahari meninggi, kantung-kantung gas metana terlihat membuih di permukaan laut di dekat Pulau Bornholm. Kebocoran gas di kedalaman 80 meter itu kelak diketahui bukan berasal dari satu pipa, melainkan akibat ledakan di tiga pipa sekaligus. Momen ini menandai betapa perang di Ukraina juga berdampak pada ketahanan energi di barat Eropa.

    Sontak Rusia dicurigai sebagai dalang ledakan. Namun sebuah investigasi oleh media-media Jerman pada Maret 2023 lalu mengungkap jejak pelaku yang mengarah ke Ukraina. Dituliskan, setidaknya lima laki-laki dan seorang perempuan menyewa kapal pesiar bernama Andromeda dan bertolak dari Warnemnde, Jerman, tiga pekan sebelum ledakan.

    Jejak bahan peledak ditemukan kepolisian Jerman di atas kapal Andromeda. Menurut penyelidikan, jenis yang ditemukan serupa dengan yang digunakan untuk meledakkan pipa Nord Stream.

    Tindakan pasukan elit Ukraina?

    Pada Juni lalu, giliran harian AS, Washington Post, yang menurunkan laporan hasil investigasinya dengan tuduhan terarah kepada dinas rahasia Eropa dan AS. Menurut laporan tersebut, dinas intelijen Barat sudah menyiapkan rencana serangan sejak Juni 2022, dengan pasukan elit Ukraina sebagai pelaksana tugas.

    Informasi rahasia yang diterima Washington Post cukup terperinci. Selain jumlah dan kemampuan masing-masing personil, rencana itu juga mencantumkan garis komando di bawah petinggi militer Ukraina, Jendral Valerii Zaluzhnyi. Namun begitu, Presiden Volodomyr Zelenskyy dikabarkan tidak diberi tahu mengenai rencana serangan terhadap pipa gas Nord Stream.

    Sejak lama, AS tidak lagi merahasiakan sikap antipati terhadap proyek bersama antara Jerman dan Rusia itu. Ketika berkunjung ke Berlin, Februari 2022 silam, Presiden AS, Joe Biden, sempat mengancam “akan mengakhiri proyek Nord Stream 2, jika Rusia menginvasi Ukraina.”

    Pengabaian kejahatan perang

    Dari sudut pandang hukum internasional, serangan terhadap pipa Nord Stream dalam konteks peperangan di Ukraina bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang, kata pakar hubungan internasional di Bonn, Jerman, Stefan Talmon. “Karena pipa Nord Stream merupakan sebuah infrastruktur sipil.”

    “Menurut Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional, pengrusakan terhadap obyek sipil tidak hanya pelanggaran terhadap hukum internasional, tetapi juga kejahatan perang,” imbuhnya. Terutama, jika Rusia atau Ukraina bisa membuktikan keterlibatan pihak musuh.

    “Jika pelakunya adalah negara ketiga, maka insidennya tidak lagi dilihat dari sudut pandang hukum perang, melainkan sebuah serangan teror.”

    Ketidakjelasan itu menyulitkan adanya proses pengadilan. Kanselir Jerman Olaf Scholz sendiri mendukung persidangan di Jerman untuk mengadili terduga pelaku serangan. Pun Menteri Dalam Negeri, Nancy Faser, sudah berniat menggugat para tersangka. Tapi menurut Wiedmann-Schmidt, jurnalis yang menyelidiki insiden Nord Stream, desakan itu hanya pencitraan belaka.

    “Mereka memang tidak bisa mengabaikan sebuah kejahatan besar semudah itu. Tapi mereka juga tidak bisa mengendurkan dukungan bagi Ukraina dalam perang melawan Rusia. Jadi, pemerintah di Berlin cenderung menghindari pertanyaan seputar konsekuensi hukum sebisa mungkin.”

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Jerman Langgar UU Konservasi Alam

    Jerman Langgar UU Konservasi Alam

    Jakarta –

    European Court of Justice (ECJ) atau Pengadilan Eropa pada hari Kamis (21/09) memutuskan bahwa Jerman terbukti telah melanggar hukum konservasi dan alam Uni Eropa (UE) dengan tidak menerapkan peraturan yang memadai untuk melindungi habitat alami.

    Komisi Eropa menggugat Jerman pada tahun 2021, serta beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya, karena gagal mematuhi peraturan Uni Eropa.

    Keputusan ECJ menandakan Berlin saat ini menghadapi denda yang besar. Namun, putusan tersebut tidak merinci secara pasti berapa besar denda yang akan dijatuhkan.

    Isi keputusan ECJ

    Argumen Komisi Eropa adalah bahwa Jerman belum menetapkan jumlah target konservasi yang memadai. Target-target ini dimaksudkan untuk melindungi atau memulihkan populasi hewan, serangga, dan tanaman liar tertentu yang hidup di area tertentu.

    Pengadilan setuju bahwa Jerman telah gagal menetapkan 88 dari 4.606 lokasi sebagai kawasan konservasi khusus pada waktunya.

    Sebanyak 707 lokasi lainnya tidak memiliki target konservasi wajib seperti yang ditetapkan dalam undang-undang Uni Eropa.

    Undang-undang alam dan konservasi berupaya melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati dengan melindungi habitat flora dan fauna lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi telah meningkatkan penegakan hukum lingkungan blok tersebut dalam upaya memerangi perubahan iklim.

    bh/ha (dpa, AFP)

    (ita/ita)

  • Makam Bos Wagner Disatroni Maling, Kini Dijaga 24 Jam

    Makam Bos Wagner Disatroni Maling, Kini Dijaga 24 Jam

    Moskow –

    Makam bos tentara bayaran Wagner, mendiang Yevgeny Prigozhin, yang ada di pinggiran Saint Petersburg, Rusia, didatangi maling yang mencuri sebuah biola yang diletakkan di dekat makam. Akibatnya, kini penjagaan di makam Prigozhin diperketat menjadi 24 jam setiap harinya.

    Seperti dilansir media lokal RT, Jumat (22/9/2023), laporan surat kabar setempat, Moskovsky Komsomolets, yang mengutip seorang staf pada kompleks pemakaman itu menyebut bahwa langkah-langkah keamanan telah ditingkatkan di area makam Prigozhin setelah tindak pencurian terjadi.

    Sebuah pos penjagaan dan kamera CCTV, sebut surat kabar Moskovsky Komsomolets, telah dipasang di area makam Prigozhin setelah sebuah biola dicuri dari kompleks pemakaman tersebut.

    Prigozhin yang tewas dalam kecelakaan pesawat di Rusia pada akhir Agustus lalu dimakamkan di kompleks pemakaman Prokhorovskoe yang ada di Saint Petersburg, kampung halamannya.

    Instrumen alat musik berupa biola merupakan salah satu simbol dari Wagner Group, yang para tentaranya dijuluki ‘musisi’ karena nama yang sama yang dimiliki kelompok tentara bayaran itu dengan komposer klasik Jerman, Richard Wagner.

    Sebuah biola dan sebuah palu godam — simbol lainnya dari Wagner Group — muncul di makam Prigozhin beberapa hari setelah pemakamannya dilakukan secara privat pada 29 Agustus lalu.

    Salah satu staf kompleks pemakaman itu, yang enggan disebut namanya, menyebut biola yang digambarkannya terlihat ‘mahal’ itu telah ‘dicuri’ keesokan harinya. Menurut staf tersebut, seorang pesepeda terlihat ‘melaju menjauhi’ lokasi pada hari pencurian terjadi. Namun hingga saat ini, pelakunya belum juga ditangkap.

    Lihat Video: Gedung Putih Tuding Kremlin di Balik Tewasnya Bos Wagner

  • Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

    Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

    New York –

    Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dirangkum dalam Agenda 2030.

    Berdasarkan tujuan tersebut, dunia harus terbebas dari kelaparan dan kemiskinan pada tahun 2030 dan semua orang harus memiliki akses terhadap pendidikan, air bersih, dan energi yang dapat diandalkan. Kesetaraan gender dan membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius juga termasuk dalam daftar.

    Saat ini, sudah jelas bahwa sebagian besar dari tujuan tersebut tidak akan tercapai. Sebuah laporan khusus PBB menemukan bahwa sekitar 30% dari target yang ditetapkan tidak mengalami peningkatan atau malah sebaliknya. Jika dunia tetap berada dalam kondisi saat ini, PBB memperkirakan lebih dari 600 juta orang akan menderita kelaparan pada tahun 2030.

    Johannes Varwick, ilmuwan politik dan pakar hubungan internasional di Universitas Halle, berbicara kepada DW tentang tantangan yang dihadapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

    “Tujuan-tujuan itu memang ambisius, tapi bisa dicapai dengan kemauan politik yang tepat,” katanya. “Namun, tidak cukup banyak negara yang menanggapi komitmen mereka dengan serius.”

    Satu masalah lain yang ia lihat adalah bahwa hubungan internasional selalu bersifat “jangka pendek dan dipicu oleh konflik.” Ia menambahkan bahwa “krisis seperti krisis keuangan global 2008, pandemi COVID-19, atau perang di Ukraina telah mengubah prioritas. Meskipun hal ini dapat dimengerti, tetapi hal ini juga merupakan cara pandang yang picik.”

    Pemerintah Jerman mengeluarkan banyak uang

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “rencana penyelamatan” untuk SDGs.

    Pemerintah Jerman juga telah membuat seruan yang semakin mendesak. “Waktu hampir habis,” kata kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada hari Selasa (20/09).

    Ia menambahkan bahwa Jerman menganjurkan agar “tujuan-tujuan tersebut tetap berada di puncak agenda internasional.” Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze juga meminta negara-negara untuk meningkatkan tempo.

    Namun, para kritikus percaya bahwa Berlin turut bertanggung jawab atas kurangnya kemajuan tersebut. Organisasi bantuan Katolik Jerman, Misereor, misalnya, mengatakan bahwa “bukan tanda yang menggembirakan”, bahwa anggaran federal yang akan datang mengalokasikan dana 15% lebih rendah untuk bantuan pembangunan.

    Lembaga bantuan Protestan, Bread for the World (Brot fr die Welt), juga mengkritik rencana pemerintah federal untuk memangkas anggaran.

    Erosi kekuatan Barat

    Sementara Kanselir Scholz berbicara di hadapan ruangan yang hampir kosong, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membuat semua mata tertuju padanya di Majelis Umum PBB. Dia menggunakan pidatonya untuk mengeluarkan peringatan yang mengerikan tentang agresi Rusia.

    Namun, jumlah perhatian yang diberikan PBB terhadap perang di Ukraina masih menjadi perdebatan. Banyak negara dari Global South menuduh Barat terlalu serius menanggapi perang ini dan mengabaikan isu-isu penting seperti pengurangan kemiskinan global dalam prosesnya.

    “KTT G77+ China di Havana juga menunjukkan meningkatnya klaim Global South,” tambah Varwick. Namun, ia juga menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya alternatif yang layak selain PBB. “Kami tidak memiliki sesuatu yang lebih baik dari PBB.”

    Inisiatif Jerman

    Apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap SDGs? Pemerintah Jerman telah meluncurkan beberapa inisiatif.

    Di New York, Kanselir Scholz dan Menteri Pembangunan Schulze mengundang para tamu ke Konferensi Keberlanjutan Hamburg pada bulan Juni 2024, “untuk mempertemukan perwakilan pemerintah dari Global North dan Global South, serta para pemimpin pemikiran dari sektor swasta, ilmu pengetahuan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mengembangkan solusi bersama bagi transformasi sosial-ekologis yang sangat dibutuhkan,” seperti yang dinyatakan oleh lembaga yang dipimpin Schulze.

    Jerman saat ini merayakan 50 tahun keanggotaannya di PBB, dan bersama dengan rekan fasilitatornya, Namibia, sedang merencanakan KTT PBB Masa Depan untuk tahun depan. Mungkin kerja sama antara kedua negara ini akan menandakan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan dapat mendefinisikan dan mengejar tujuan bersama.

    (bh/ha)

    (nvc/nvc)

  • Jerman dan Italia Mengaku Kewalahan Atasi Masalah Migrasi

    Jerman dan Italia Mengaku Kewalahan Atasi Masalah Migrasi

    Berlin –

    Jerman menghadapi kesulitan untuk menerima lebih banyak migran, demikian diungkapkan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier sebelum berangkat ke Italia pada hari Rabu (20/09).

    “Jerman, seperti halnya Italia, berada pada batas kapasitasnya,” kata Steinmeier dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia Corriere della Sera. Ia memaparkan, Jerman telah menerima sepertiga dari semua permohonan suaka yang diajukan di Uni Eropa pada paruh pertama tahun 2023.

    Steinmeier mengakui bahwa Italia dan Jerman menerima “beban berat yang harus ditanggung” dan menyerukan “distribusi yang adil” atas beban migrasi di Eropa.

    Steinmeier menyerukan “kontrol yang lebih kuat’ di perbatasan eksternal

    Steinmeier memulai kunjungan tiga harinya ke Italia pada hari Rabu (20/09), di mana ia bertemu dengan Presiden Italia Sergio Mattarella dan mengunjungi Pulau Sisilia di selatan Italia.

    Pihak berwenang Italia baru-baru ini mulai memindahkan sejumlah migran ke Sisilia dari pulau kecil Lampedusa, yang kewalahan dengan jumlah kedatangan pencari suaka, yang memecahkan rekor. Sekitar 8.500 orang tiba di Lampedusa dengan menggunakan 199 kapal antara hari Senin dan Rabu pekan lalu.

    Untuk membatasi jumlah orang yang datang ke Eropa, Steinmeier mengatakan bahwa ‘kontrol dan pengawasan yang lebih kuat di perbatasan eksternal’ diperlukan.

    Italia dan Jerman berselisih mengenai penerimaan migran

    Presiden Jerman menekankan keyakinannya bahwa Italia tidak boleh dibiarkan sendirian dalam masalah migrasi dan berterima kasih kepada negara itu karena telah menunjukkan ‘begitu banyak tanggung jawab kemanusiaan.’

    Pemerintah sayap kanan Italia telah dikritik karena mengeluarkan dekrit yang mengekang hak-hak migran dan menghalangi misi penyelamatan nirlaba di laut.

    Steinmeier juga mendesak pemerintah Italia dan Jerman untuk merundingkan kesepakatan atas perselisihan mereka mengenai masalah ini.

    Pekan lalu, Jerman menangguhkan penerimaan migran secara sukarela dari Italia sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kementerian Dalam Negeri Italia mengatakan Italia sendiri menolak untuk menerima kembali orang-orang yang proses suakanya menjadi tanggung jawab pemerintahan di Roma di bawah hukum Uni Eropa.

    Perdebatan di Jerman mengenai ‘batas migrasi’ kembali memanas

    Beberapa politisi Jerman baru-baru ini mengusulkan pembatasan jumlah migran dan pencari suaka setiap tahunnya.

    Pemimpin kubu oposisi konservatif Friedrich Merz mengatakan jumlah migran harus ditetapkan sebesar 200.000 orang per tahun. Sebaliknya, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser menolak pembatasan tersebut.

    Menurut data resmi, Jerman telah menerima sekitar 175.000 permohonan suaka pada tahun 2023, tidak termasuk dari Ukraina. Pada akhir Agustus sudah ada lebih dari 200.000. Angka tersebut 77% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Sebanyak 70% pendaftar suaka adalah laki-laki. Jerman telah menerima lebih dari satu juta pengungsi dari Ukraina, melalui proses suaka khusus Uni Eropa, sehubungan dengan perang Rusia-Ukraina.

    Sementara itu, pemerintah Jerman sedang berusaha untuk menarik para migran untuk mengisi sekitar dua juta lapangan pekerjaan. Para anggota parlemen Jerman pada bulan Juni lalu telah memberikan suara untuk mereformasi undang-undang imigrasi pekerja terampil.

    Berapa jumlah migran di Jerman?

    Sekitar 20,2 juta orang di Jerman bermigrasi ke negara itu atau lahir dari orang tua yang pindah ke sana, demikian data dari tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Federal, Destatis.

    Angka tersebut meningkat 6,3% dari angka tahun 2021 dan jumlahnya mewakili 24,3% dari total populasi 83,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 15,3 juta atau 18,4% penduduk pindah ke Jerman dari luar negeri pada suatu saat dalam hidup mereka.

    Tercatat lebih dari enam juta orang bermigrasi ke Jerman dalam satu dasawarsa terakhir, yaitu antara tahun 2013 hingga 2022.

    Meningkatnya migrasi dari wilayah konflik seperti Ukraina, Suriah, dan Afganistan pada tahun 2022, meningkatkan jumlah orang yang bermigrasi sendiri lebih cepat, lebih dari 7,3% pada tahun lalu.

    ap/yf (dpa, AP)

    Lihat juga Video ‘Angkatan Laut Sri Lanka Gagalkan 78 Orang yang Kabur Naik Perahu’:

    (nvc/nvc)

  • Jelang KTT PBB, Puluhan Ribu Aktivis Iklim Banjiri Kota New York

    Jelang KTT PBB, Puluhan Ribu Aktivis Iklim Banjiri Kota New York

    Jakarta –

    Ribuan aktivis iklim membanjiri jalanan Midtown, Manhattan pada hari Minggu (17/09), mengawali Pekan Iklim jelang Sidang Umum PBB di kota New York.

    Para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Akhiri Penggunaan Bahan Bakar Fosil”, “Nyatakan Keadaan Darurat Iklim”, hingga “Saya tidak memilih kebakaran dan banjir”.

    Para demonstran memohon kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan para pemimpin dunia untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, dengan menekankan peran mereka dalam memperparah perubahan iklim.

    Presiden Biden adalah salah satu dari para pemimpin dunia yang akan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dijadwalkan akan dibuka secara resmi pada hari Selasa (19/09).

    “Kami memegang kekuatan rakyat, kekuatan yang Anda butuhkan untuk memenangkan pemilu ini,” kata Emma Buretta, 17 tahun, dari Brooklyn, perwakilan dari kelompok protes pemuda Fridays for Future. “Jika Anda ingin menang pada tahun 2024, jika Anda tidak ingin darah generasi saya ada di tangan Anda, akhiri bahan bakar fosil,” tegasnya.

    Sebanyak 75.000 orang yang membajiri jalanan pada hari Minggu (17/09) berasal dari sekitar 700 organisasi dan kelompok aktivis, serta perwakilan orang-orang dari berbagai kalangan.

    “Kita memiliki banyak orang dari seluruh dunia yang turun ke jalanan, menuntut penghentian apa yang membunuh kita,” kata anggota Kongres AS Alexandria Ocasio-Cortez kepada kerumunan orang yang bersorak-sorai. “Kita harus mengirim pesan bahwa sebagian besar dari kita akan tetap hidup di planet ini 30, 40, 50 tahun lagi. Dan kita tidak akan menerima jawaban tidak,” tambahnya.

    Target PBB 2015 tidak mencapai sasaran

    Membatasi emisi CO2 sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim. Para ilmuwan memperingatkan bahwa dalam lima tahun ke depan, dunia akan mengalami peningkat suhu tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan peluang signifikan untuk melampaui batas kritis kenaikan rata-rata 1,5 derajat Celsius.

    Menjelang KTT iklim PBB COP28 mendatang, lebih dari 80 negara bertekad untuk membuat kesepakatan secara progresif mengurangi penggunaan batu bara, minyak, dan gas.

    Sebuah studi PBB baru-baru ini juga memperingatkan adanya peningkatan risiko pemanasan global, dan menekankan perlunya tindakan-tindakan komprehensif dan pengurangan emisi yang drastis, termasuk mengurangi secara signifikan energi bertenaga batu bara pada tahun 2030, menurut kantor berita Reuters.

    Pada hari Senin (18/09), KTT Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB dimulai, dengan target “rencana penyelamatan global,” menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dia mencatat bahwa hanya 15% dari tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang diadopsi pada tahun 2015 yang mungkin akan tercapai, dengan beberapa metrik justru mengarah ke arah sebaliknya.

    Untuk mencapai target emisi nol karbon pada tahun 2050, sangat penting untuk menghilangkan penggunaan bahan bakar fosil yang tidak dapat ditangkap atau pun dikompensasi.

    Ketergantungan bahan bakar fosil di bawah pengawasan

    Beberapa pemimpin dari negara-negara penghasil karbon terbesar tidak akan berpartisipasi atau hadir dalam pertemuan khusus pada hari Rabu (20/09) yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang menyediakan platform untuk negara-negara yang menjanjikan tindakan nyata.

    Meskipun Presiden Biden telah memperjuangkan manufaktur hijau dan mengalokasikan milyaran dolar untuk energi bersih, para kritikus berpendapat bahwa dia belum mengambil langkah-langkah yang cukup kuat untuk mengurangi ketergantungan AS pada bahan bakar fosil.

    Pada hari Jumat (15/09), California menggugat lima perusahaan minyak raksasa dan mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan itu telah menyebabkan kerugian miliaran dolar dan meremehkan bahaya besar terkait dengan bahan bakar fosil kepada publik.

    Pada abad terakhir, AS berkontribusi menjadi penghasil emisi kumulatif karbon dioksida terbesar di dunia, meskipun Cina kini juga menjadi penghasil emisi tahunan terbesar.

    Para pengunjuk rasa mengklaim telah mengalami peristiwa perubahan iklim

    Protes pada hari Minggu (17/09) menandai inisiatif global selama sepekan oleh Grup Penggiat Iklim ‘Climate Group’, sebuah organisasi nirlaba yang mendorong aksi iklim. Lebih dari 500 aksi protes akan direncanakan di 54 negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan India.

    Unjuk rasa ini merupakan pendahulu dari pertemuan COP28 yang akan datang, telah mencerminkan bahwa keprihatinan global atas peristiwa cuaca ekstrem akibat perubahan iklim yang semakin sering terjadi, mulai meningkat dan meluas.

    Sosiolog dari Universitas Amerika, Dana Fisher, mempelajari aksi gerakan lingkungan dan melakukan survei terhadap para pegiat dan mengatakan bahwa 86% dari para aktivis yang disurvei telah mengalami efek perubahan iklim seperti panas ekstrem yang terjadi baru-baru ini, di mana 21% mereka mengalami banjir dan 18% kekeringan yang sangat parah. Bahkan, sebagian besar dari mereka mengaku merasa sedih dan marah.

    “Hidup kami dipertaruhkan,” ungkap Nalleli Cobo, 22 tahun, kepada kantor berita AFP.

    kp/as (AP, AFP, Reuters)

    (ita/ita)

  • China Murka gegara Menlu Jerman Sebut Xi Jinping Diktator

    China Murka gegara Menlu Jerman Sebut Xi Jinping Diktator

    Beijing –

    China dibuat naik pitam oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Annalena Baerbock yang menyebut Presiden Xi Jinping sebagai seorang diktator. Beijing menilai sebutan yang diberikan oleh Baerbock itu ‘absurd’ dan merupakan ‘provokasi politik terbuka’.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (18/9/2023), komentar kontroversial itu dilontarkan Baerbock dalam wawancara langsung dengan media Amerika Serikat (AS), Fox News, pekan lalu ketika dia ditanya soal perang yang dipicu Rusia di wilayah Ukraina.

    “Jika (Presiden Vladimir) Putin memenangkan perang ini, apa tandanya bagi para diktator lainnya di dunia, seperti Xi, seperti Presiden China?” ucap Baerbock secara terang-terangan menyebut nama Xi dalam wawancara itu.

    Protes keras telah dilayangkan secara resmi oleh pemerintah Beijing terhadap otoritas Berlin, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning menyebut pernyataan Baerbock itu ‘sangat absurd’ dan jelas-jelas telah melanggar martabat politik China.

    “Itu merupakan provokasi politik terbuka,” sebut Mao dalam konferensi pers saat menanggapi pernyataan Menlu Jerman soal Presiden China tersebut.

    Baerbock dikenal sebagai pengkritik keras China. Pada Agustus lalu, Baerbock menyebut Beijing memberikan tantangan terhadap ‘dasar-dasar bagaimana kita hidup bersama di dunia ini’.

    Sebelumnya, dia menggambarkan aspek-aspek kunjungannya ke China sebagai sesuatu yang ‘lebih dari sekadar mengejutkan’ dan mengatakan bahwa Beijing semakin menjadi saingan sistemik dibandingkan mitra dagang.