Xcloud.id

Negara: Jerman

  • Israel Ancam Hamas Akan Lanjutkan Pertempuran di Jalur Gaza

    Israel Ancam Hamas Akan Lanjutkan Pertempuran di Jalur Gaza

    Jakarta –

    Setelah penyerahan sembilan dari total 28 sandera yang tewas, pemerintah Israel mengancam Hamas akan melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan perjanjian gencatan senjata menuntut Hamas menanggalkan senjata serta menyerahkan semua sandera yang masih hidup maupun yang tewas.

    Jika Hamas menolak mematuhi kesepakatan tersebut, Israel akan melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza. Israel menyiapkan rencana menyeluruh militernya untuk menghadapi kemungkinan tersebut.

    Dua jenazah diidentifikasi

    Pada Rabu (15/10) malam Hamas menyerahkan jenazah dua sandera lainnya dan menyatakan bahwa itulah sisa jasad yang “dapat dijangkau”. Militer Israel memastikan setelah proses identifikasi bahwa kedua jenazah tersebut adalah sandera yang tewas, jasad seorang perempuan dan seorang pria.

    Dalam pernyataannya, Hamas menyebutkan: “Dibutuhkan upaya luar biasa dan peralatan khusus mengevakuasi jenazah yang tersisa,” Lebih lanjut mengatakan sedang berupaya menyelesaikan proses ini.

    Pada Senin(13/10), kelompok Islam ini menyerahkan 20 sandera yang masih hidup di Jalur Gaza kepada Israel. Bagian pertama rencana perdamaian 20 poin yang diajukan Presiden AS Donald Trump mencakup gencatan senjata di Gaza serta pembebasan dan penyerahan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang tewas, dari tangan Hamas.

    Amerika Serikat Optimis

    Menurut dua penasihat tinggi Washington, AS yakin Hamas tidak akan melanggar kewajibannya dalam perjanjian gencatan senjata. Melalui mediatornya Hamas menjamin akan melakukan segala upaya untuk menemukan jenazah yang tersisa.

    Banyak jenazah sandera mungkin terkubur di bawah reruntuhan bangunan yang dibom atau di dalam terowongan. “Ini situasi yang sangat rumit,” kata seorang penasihat tinggi AS, “Kami terus memantau hingga semua (sandera) kembali.”

    Situasi kemanusiaan sangat rawan di Gaza

    “Negara Israel pada siang dan malam menghancurkan kesepakatan melalui pelanggaran-pelanggaran di lapangan,” jelas pejabat senior Hamas tersebut.

    Militer Israel tidak menanggapi langsung tuduhan tersebut, meski sebelumnya mengatakan bahwa beberapa warga Palestina telah mengabaikan peringatan untuk tidak mendekati posisi gencatan senjata. Israel dan pasukannya “menembak untuk menghindari ancaman”.

    Israel menuntut Hamas untuk menyerahkan senjatanya sebagai bagian dari perjanjian genjatan senjata, namun hingga kini hal tersebut masih ditolak oleh pihak Hamas. Hamas justru melancarkan operasi keamanan di kawasan perkotaan yang ditinggalkan oleh pasukan Israel, melakukan eksekusi publik terhadap individu yang berkolaborasi dengan Israel dan bentrokan senjata dengan klan lokal.

    Sementara itu, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) memperingatkan akan kemungkinan terjadinya pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Presiden ICRC, Mirjana Spoljaric Egger, mengatakan kepada televisi Jerman bahwa situasi gencatan senjata saat ini sangat rawan. “Tingkat penderitaan dalam dua tahun terakhir melebihi apa pun yang kita lihat selama beberapa dekade terakhir,” tambah Egger. Jika perang dengan intensitas sebelumnya kembali pecah, ia merasa kecil harapan “semuanya akan kembali normal suatu saat nanti.”

    Spoljaric Egger menyebut situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dramatis. “Gaza berada dalam reruntuhan, hampir tidak ada bangunan yang tidak hancur atau rusak. Tidak ada infrastruktur dasar, tidak ada lingkungan yang layak untuk bertahan hidup. Bantuan kemanusiaan besar dibutuhkan sebelum memikirkan pembangunannya kembali.”

    Pemimpin ICRC tersebut turut menyerukan komunitas internasional untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. “Biaya meningkat, sementara anggaran menyusut. Tanpa dana yang cukup, kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan kami.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Akankah Gencatan Senjata Pengaruhi Kasus Kejahatan Perang Israel di Gaza?

    Akankah Gencatan Senjata Pengaruhi Kasus Kejahatan Perang Israel di Gaza?

    Jakarta –

    Dalam rencana berisi 20 poin yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS)Donald Trump, Jalur Gaza nantinya dikelola oleh pemerintahan teknokrat. Itu salah satu isi kesepakatan gencatan senjata yang didukung AS, yang berhasil menghentikan konflik bersenjata selama dua tahun di wilayah pesisir itu.

    Rencana itu juga menyebutkan bahwa Otoritas Palestina, yang saat ini menguasai Tepi Barat, tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan baru di Gaza hingga mereka melakukan reformasi.

    Dalam rencana tahun 2020 tersebut, AS menyatakan hanya akan mengakui negara Palestina jika pihaknya menghentikan “perang hukum terhadap negara Israel.”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyinggung hal ini saat berkunjung ke Washington bulan lalu.

    Reformasi “sejati” terhadap Otoritas Palestina, kata Netanyahu, berarti “mengakhiri perang hukum terhadap Israel di ICC (Mahkamah Pidana Internasional) dan ICJ (Mahkamah Internasional),” dua lembaga hukum internasional tempat berbagai kasus terhadap Israel sedang berjalan.

    Kasus apa saja yang ada di pengadilan Internasional?

    Kedua pengadilan itu berbasis di Belanda. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) menuntut individu yang diduga melakukan kejahatan perang, sedangkan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menangani perkara antarnegara, biasanya terkait pelanggaran perjanjian atau konvensi.

    Pada akhir 2023, Afrika Selatan menggugat Israel di ICJ dengan tuduhan melanggar Konvensi Genosida 1948 yang disahkan PBB setelah Perang Dunia II. Keputusan kasus itu kemungkinan baru keluar paling cepat akhir 2027.

    Sementara itu, pada 2024 ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, meski tidak atas tuduhan genosida. ICC juga sempat mengeluarkan surat perintah untuk tiga pimpinan senior Hamas, tetapi dibatalkan setelah mereka tewas.

    Kemungkinan ICC juga telah menyiapkan surat perintah penangkapan untuk politisi Israel lain yang belum diumumkan secara publik. Bahkan sebelum perang terakhir, Otoritas Palestina telah meminta ICC menyelidiki situasi di wilayah Palestina yang diduduki. Permintaan seperti ini dikenal sebagai pengajuan perkara.

    Apa gencatan senjata bisa mengubah situasi?

    Jika Otoritas Palestina menarik diri dari kasus ICC, seperti yang diinginkan Netanyahu, apakah itu berarti proses hukum berakhir?

    Tidak. Otoritas Palestina menyerahkan pengajuan perkara ke ICC sejak 2018. Kasus ini telah diselidiki sejak 2021 dan mencakup dugaan pelanggaran sejak 2014, sebelum serangan Hamas pada Oktober 2023. Fokus awalnya adalah pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.

    Pada November 2023, sejumlah negara lain seperti Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Chili, dan Meksiko ikut bergabung dalam kasus ICC tersebut, menilai situasi yang dilaporkan Otoritas Palestina memang perlu diselidiki.

    Selain itu, sejumlah organisasi HAM juga terlibat. Misalnya, hingga akhir September 2025, Reporters Without Borders telah mengajukan lima pengaduan terhadap Israel ke ICC, menuduh militer Israel sengaja menargetkan jurnalis Palestina.

    Awal bulan ini, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengungkapkan bahwa ia dan beberapa menteri lainnya juga dilaporkan ke ICC oleh kelompok advokasi Palestina atas tuduhan “terlibat dalam genosida,” karena Italia memasok senjata ke Israel.

    Artinya, terlepas dari sikap Otoritas Palestina, berbagai proses hukum internasional tetap akan berjalan karena banyak pihak lain juga menjadi penggugat.

    Apa gencatan senjata menyulitkan pembuktian genosida?

    Menurut para ahli hukum, gencatan senjata tidak akan mengubah jalannya kasus di ICC maupun ICJ. Fakta bahwa Israel kini menghentikan serangan udara di Gaza tidak membatalkan dugaan pelanggaran sebelumnya.

    “Semua proses hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, tidak akan terpengaruh oleh perkembangan terkini,” kata Kai Ambos, profesor hukum pidana internasional di Universitas Gttingen, Jerman.

    Rencana 20 poin itu juga menawarkan amnesti bagi militan Hamas yang menyerahkan senjata. Namun, menurut Ambos, amnesti seperti itu “tidak mengikat sistem peradilan nasional seperti di Jerman, maupun ICC.” Kesepakatan itu hanya mengikat pihak-pihak yang berkonflik.

    “Gencatan senjata tidak akan berpengaruh terhadap penuntutan atau akuntabilitas atas kejahatan masa lalu di kedua sisi,” ujar Susan Akram, Direktur Klinik HAM Internasional di Fakultas Hukum Universitas Boston.

    Dia menambahkan masalah justru mungkin muncul dari sisi pembuktian karena banyak bukti kemungkinan hilang di bawah reruntuhan di Gaza, sementara ribuan saksi, termasuk ratusan jurnalis, telah tewas.

    Namun, Akram menambahkan, banyak bukti sudah terkumpul. Komisi Penyelidikan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina yang pada September lalu menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, memiliki basis data sendiri yang kemungkinan akan digunakan di pengadilan.

    Dampak pada kasus di pengadilan Jerman

    Hal ini juga berlaku untuk kasus yang diajukan di Jerman. Dalam waktu dekat, gugatan yang diajukan oleh Pusat Eropa untuk Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia (European Center for Constitutional and Human Rights/ECCHR) terhadap pemerintah Jerman akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi Federal. ECCHR berpendapat Jerman seharusnya tidak mengekspor senjata atau komponen senjata ke Israel.

    “Secara non-hukum, wajar bila ada yang bertanya apakah situasi terbaru bisa berdampak pada kasus ini,” kata Alexander Schwarz, salah satu direktur program kejahatan internasional di ECCHR. “Namun secara hukum, gencatan senjata, berapa pun lamanya, tidak mengubah dasar hukum klaim kami.”

    Menurutnya, kasus ECCHR hanya menilai situasi hingga Januari 2025. Selain itu, aturan perdagangan senjata internasional mewajibkan Jerman untuk menilai apakah senjata ekspor mereka berpotensi digunakan dalam kejahatan perang.

    Pada Agustus lalu, Jerman sempat menangguhkan sebagian izin ekspor senjata ke Israel. Namun setelah gencatan senjata diumumkan, sejumlah politisi Jerman menyerukan agar pembatasan itu dicabut.

    “Setelah dua tahun pelanggaran sistematis terhadap hukum kemanusiaan oleh Israel, risiko bahwa senjata Jerman akan digunakan dalam kejahatan perang masih sangat nyata. Butuh waktu sebelum Jerman bisa kembali mengekspor senjata ke Israel secara sah,” ujar Schwarz.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Yuniman Farid

    (haf/haf)

  • Dunia Cemas, Warga RI Lebih Percaya China Ketimbang Amerika

    Dunia Cemas, Warga RI Lebih Percaya China Ketimbang Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) kian meluas di kehidupan sehari-hari. Ada banyak aplikasi populer yang mengintengrasikan kemampuan AI, mulai dari browser, mesin pencari, hingga media sosial dan layanan pesan singkat.

    Popularitas AI yang dimulai dari kemunculan chatbot ChatGPT buatan OpenAI, kini sudah berkembang jauh. Buktinya bisa dilihat dari kemunculan layanan pembuatan konten visual berbasis AI seperti Sora 2 dan Nano Banana di Google Gemini.

    Bukan cuma untuk masyarakat umum, AI juga dimanfaatkan oleh perusahaan telekomunikasi, transportasi, kesehatan, ritel, untuk menggenjot produktivitas dan efisiensi. Hal ini pula yang memicu kekhawatiran AI akan menggantikan peran pekerja manusia.

    Penelitian terbaru dari Pew Research menunjukkan bagaimana masyarakat dunia merespons kehadiran AI dalam kehidupan mereka. Survei dilakukan di 25 negara dan dipublikasikan pada 15 Oktober 2025.

    Warga Dunia Cemas Gara-gara AI

    Hasil survey menunjukkan lebih banyak masyarakat dunia yang cemas ketimbang antusias (34%) dengan kehadiran AI. Sebaliknya, lebih sedikit yang cenderung antusias ketimbang khawatir (16%) dengan kemunculan teknologi baru ini.

    Mayoritas hasil survey menunjukkan masyarakat seimbang antara khawatir dan antusias (42%) atas kehadiran AI dalam kehidupan mereka.

    Kekhawatiran terhadap AI paling banyak ditemukan di Amerika Serikat (AS), Italia, Australia, Brasil, dan Mesir. Lebih dari 50% yang mengaku khawatir AI akan berdampak pada kehidupan mereka.

    Survei Pew Research juga menunjukkan korelasi antara pendapatan masyarakat di sebuah negara, yang ditentukan dari PDB per kapita, dengan pengetahuan mereka terkait AI.

    Misalnya, lebih dari 50% masyarakat di negara berpendapatan tinggi seperti Jepang, Jerman, Prancis, dan AS, yang sudah banyak terpapar dan mengetahui soal AI. Sementara di India hanya 14% dan Kenya cuma 12%.

    Warga RI Lebih Percaya China daripada AS

    Studi lainnya mengungkap soal bagaimana kepercayaan masyarakat dunia terhadap regulasi AI. Mayoritas masyarakat di berbagai belahan dunia lebih percaya negara mereka sendiri yang mengatur AI.

    Indonesia menjadi salah satu negara yang masyarakatnya percaya pada aturan yang dibuat pemerintah, ketimbang harus diatur oleh negara lain seperti AS dan China.

    Lebih spesifik, 89% responden di India, 74% di Indonesia, dan 72% di Israel, ingin negara mereka yang mengatur soal adopsi AI.

    Sementara itu, warga AS lumayan imbang, antara yang percaya (44%) dan tidak percaya (47%) dengan negara mereka untuk mengatur AI.

    Secara umum, masyarakat yang lebih antusias dengan kehadiran AI cenderung percaya bahwa negara mereka bisa mengatur penggunaan AI, ketimbang harus mengikuti negara lain.

    Untuk entitas pengatur AI global, lebih banyak masyarakat yang percaya dengan Uni Eropa (53%) untuk memegang kendali. Selanjutnya Amerika Serikat (37%), dan terakhir China (21%).

    Kendati demikian, Indonesia dan Afrika Selatan adalah negara-negara yang disebut lebih percaya kepada China sebagai entitas regulator AI global.

    Pew Research mencatat Indonesia dan Afrika Selatan merupakan negara yang masyarakatnya cenderung memiliki pandangan positif terhadap China ketimbang Amerika.

    Secara umum, orang dewasa berusia lebih muda di 19 negara cenderung lebih percaya kepada China sebagai regulator AI. Sementara kepercayaan terhadap AS sebagai regulator AI lebih cenderung di antara orang-orang yang berideologi kanan, serta orang-orang Eropa yang mendukung partai kanan populis.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Peneliti Jerman Temukan Antibodi HIV yang Sangat Efektif

    Peneliti Jerman Temukan Antibodi HIV yang Sangat Efektif

    Jakarta –

    Sejak pertama kali terdeteksi pada tahun 1981 dan secara resmi diidentifikasi pada 1983, HIV/AIDS telah merenggut nyawa sekitar 44 juta orang di seluruh dunia. AIDS dianggap sebagai salah satu epidemi paling mematikan dalam sejarah manusia.

    Jumlah kematian akibat AIDS memang terus menurun berkat kampanye kesadaran, edukasi, dan upaya pencegahan. Namun, masih banyak orang meninggal karena penyakit ini. Pada 2024, UNAIDS melaporkan sekitar 630.000 orang di seluruh dunia meninggal akibat AIDS setiap tahunnya.

    Kini, penemuan baru antibodi HIV oleh Rumah Sakit Universitas Kln, Jerman, memunculkan harapan akan hadirnya senjata baru dalam melawan virus tersebut.

    Lebih dari 800 antibodi diuji melawan HIV

    Tim peneliti yang dipimpin oleh Florian Klein, Direktur Institut Virologi di Kln, meneliti sampel darah dari 32 orang yang terinfeksi HIV. Menariknya, tubuh mereka mampu mengembangkan respons antibodi yang kuat dan efektif melawan virus itu tanpa bantuan pengobatan.

    Dari sampel tersebut, lebih dari 800 antibodi diuji untuk melihat kemampuannya menetralisir HIV.

    Satu antibodi menonjol: 04_A06. Antibodi ini mampu memblokir titik tempat virus menempel pada sel manusia saat infeksi terjadi sehingga HIV tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh. Jika virus berhasil masuk, ia akan mengubah fungsi sel untuk memperbanyak diri, yang pada akhirnya melemahkan sistem kekebalan tubuh.

    Antibodi dalam tubuh manusia dihasilkan oleh sel B limfosit. Ketika sel B mendeteksi patogen, mereka berubah menjadi sel plasma yang melepaskan antibodi, seperti 04_A06.

    “Kami menggunakan cetak biru genetik antibodi, mentransfernya ke garis sel di laboratorium, lalu meminta sel lain untuk memproduksi antibodi tersebut,” jelas Klein kepada DW.

    Antibodi 04_A06 untuk pengobatan dan pencegahan HIV

    Dalam percobaan pada tikus yang telah terinfeksi HIV, antibodi 04_A06 terbukti mampu menetralisir sebagian besar infeksi HIV. Secara keseluruhan, tim menguji antibodi itu terhadap hampir 340 varian HIV, termasuk yang resisten terhadap antibodi lain.

    “HIV memiliki keragaman genetik yang sangat tinggi, setiap virusnya berbeda,” ujar Klein. “Itulah yang membuat HIV sulit diobati.”

    Namun, antibodi 04_A06 mampu menetralisir 98% varian HIV yang diuji. Para peneliti percaya antibodi ini bisa membantu orang yang sudah terinfeksi HIV karena mampu menghalangi virus masuk ke dalam sel tubuh.

    “Antibodi ini menempel pada protein selubung virus sehingga virus tidak bisa lagi menginfeksi sel target,” jelas Klein. Selain itu, virus yang diblokir oleh 04_A06 lebih mudah dikenali dan dihancurkan oleh sistem imun tubuh.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Para peneliti juga berharap antibodi ini bisa digunakan untuk mencegah infeksi HIV. “Antibodi ini mencegat virus sebelum sempat menginfeksi sel dan berkembang biak di dalam tubuh,” tambah Klein.

    Dengan kata lain, antibodi ini bisa berfungsi sebagai imunisasi pasif. Imunisasi aktif, seperti vaksin, memungkinkan tubuh memproduksi antibodi sendiri. Namun, hingga kini vaksin HIV belum tersedia.

    Perkembangan vaksin dan obat HIV

    Penelitian vaksin HIV berbasis teknologi mRNA masih berlangsung. Tujuannya adalah merangsang respons imun dengan menggunakan protein dari selubung luar virus HIV, mirip dengan virus penyebab COVID-19 yang memiliki duri protein untuk menempel dan menginfeksi sel. Namun, metode ini baru diuji pada satu varian HIV.

    Klein mengatakan tantangan besar ke depan adalah bagaimana merangsang tubuh agar bisa memproduksi antibodi yang kuat dan efektif secara luas melalui vaksin aktif.

    Sementara itu, berbagai obat pencegahan infeksi HIV telah tersedia, baik dalam bentuk pil maupun suntikan, dan terbukti sangat efektif. Hanya saja, pil biasanya harus diminum setiap hari.

    Ada juga obat suntik jangka panjang seperti lenacapavir atau cabotegravir yang bekerja seperti “depot” dalam tubuh, melepaskan zat aktif secara perlahan sehingga hanya perlu disuntik dua kali setahun.

    Klein menjelaskan bahwa tujuan dari profilaksis antibodi 04_A06 adalah agar orang tidak perlu lagi minum pil setiap hari karena antibodi ini memiliki potensi lebih dari 90% untuk mencegah infeksi. Suntikan antibodi ini cukup diberikan setiap enam bulan, mirip dengan lenacapavir.

    Alternatif dan tantangan ke depan

    Peneliti juga telah menemukan antibodi lain yang mampu menetralisir HIV secara luas. Namun, menurut Alexandra Trkola, Direktur Institut Virologi Medis di Universitas Zurich, “04_A06 jelas merupakan salah satu antibodi paling kuat dalam kelompok ini.”

    Kekuatan antibodi menentukan seberapa banyak atau sedikit antibodi yang dibutuhkan untuk memberikan efek yang signifikan. Hal ini penting jika antibodi 04_A06 akan dikembangkan menjadi obat suntik.

    Kekuatan tersebut juga memengaruhi seberapa sering seseorang harus disuntik. “Secara teori, 04_A06 sendiri sudah mencapai tingkat efektivitas yang biasanya hanya bisa dicapai lewat kombinasi beberapa antibodi,” kata Trkola, yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut.

    Namun, butuh waktu sebelum 04_A06 benar-benar bisa menjadi obat. Christoph Spinner, Kepala Divisi Infeksiologi di Rumah Sakit Klinikum rechts der Isar, Universitas Teknik Mnchen (TUM), mengatakan bahwa sejauh ini hasil studi baru sebatas data laboratorium. “Jadi efektivitasnya belum bisa langsung diterapkan pada kondisi nyata,” ujarnya.

    Spinner menambahkan bahwa diperlukan studi lanjutan untuk mengetahui dosis tepat, toleransi tubuh manusia, dan efektivitas klinisnya.

    Trkola juga sepakat masih terlalu dini memastikan apakah antibodi ini akan berhasil digunakan secara klinis, meskipun menurutnya tanda-tanda awalnya “sangat menjanjikan.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Pembekuan Bantuan Trump Hentikan Uji Coba Vaksin HIV di Afrika Selatan” di sini:

    (haf/haf)

  • Seberapa Realistis Rencana Perlucutan Senjata Hamas?

    Seberapa Realistis Rencana Perlucutan Senjata Hamas?

    Gaza City –

    Merujuk rencana Trump, senjata milisi di Jalur Gaza Palestina harus sepenuhnya dilucuti. Namun, sejauh ini hal tersebut belum terjadi.

    Menurut laporan media Israel, Jerusalem Post, organisasi militan Islam tersebut terlibat dalam pertempuran sengit melawan kelompok-kelompok pesaingnya. Sedikitnya 32 orang dilaporkan tewas.

    Di media sosial juga beredar video yang disebut-sebut menunjukkan Hamas mengeksekusi atau menyiksa orang-orang yang dituduh berkolaborasi dengan Israel. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Uni Eropa mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris.

    Belum jelas apakah perlucutan senjata Hamas akan berhasil. Presiden AS Donald Trump memberikan pernyataan yang kontradiktif “Hampir seluruh kawasan telah menyetujui rencana untuk segera demiliterisasi Gaza, melucuti senjata Hamas, dan memastikan bahwa Israel tidak lagi terancam,” ujarnya dalam pidatonya di Knesset, parlemen Israel.

    Namun sebelumnya, dalam penerbangannya ke Israel, Trump menyatakan bahwa pemerintahnya telah mengizinkan Hamas untuk sementara mempersenjatai diri. Hamas, katanya, sedang berusaha mengembalikan ketertiban setelah berbulan-bulan perang.

    “Pesan yang jelas”

    Fakta bahwa Hamas segera hadir setelah penarikan pasukan Israel dan mengirimkan pasukan bersenjatanya ke Kota Gaza menyampaikan pesan yang jelas, kata Simon Wolfgang Fuchs, pakar studi Islam di Hebrew University Yerusalem.

    “Hamas dengan tegas menunjukkan bahwa keberadaan mereka yang sama sekali tidak hilang dari Jalur Gaza. Sebaliknya, mereka terus mengklaim peran mereka di sana.”

    Menurut analisis dari lembaga think tank Amerika Serikat, Atlantic Council, proses perlucutan senjata Hamas kemungkinan akan memakan waktu lama. Selama Hamas tetap eksis, baik sebagai kelompok bersenjata, gerakan politik, atau bahkan sekadar ide – akan selalu ada risiko besar mereka kembali memperluas pengaruhnya di Gaza untuk mengejar kepentingannya sendiri. Hal yang tampaknya sedang terjadi saat ini.

    Senjata sebagai jaminan eksistensi

    Hamas menganggap persenjataan mereka sebagai jaminan eksistensi baik secara militer, politik, maupun secara simbolis, ujar Simon Engelkes, Kepala Yayasan Konrad Adenauer di Ramallah, “Tanpa imbalan politik yang nyata, Hamas kemungkinan besar tidak akan menyetujui langkah semacam itu. ‘Jaminan keamanan’ dari Presiden Trump bahwa perang di Jalur Gaza tidak akan berlanjut setelah perjanjian gencatan senjata saat ini tidak cukup.”

    Meskipun struktur militer Hamas telah sangat dilemahkan selama perang, jaringan dan kehadiran mereka yang terlihat di Gaza tetap utuh, lanjut Engelkes. “Hal itu menjamin kelangsungan gerakan politik mereka, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah.”

    Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan di Jalur Gaza?

    Perlucutan senjata total Hamas juga akan sulit dilakukan karena keamanan internal Jalur Gaza selama ini berada di tangan Hamas – sebelum Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Setelah mengambil alih pemerintahan wilayah tersebut pada tahun 2007, Hamas bertanggung jawab atas kepolisian, keamanan dalam negeri, serta sistem peradilan dan hukum.

    Belum jelas siapa yang akan menjalankan fungsi-fungsi tersebut ke depannya. Mesir dan Yordania telah menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan hingga 5.000 personel keamanan untuk penugasan di Jalur Gaza. Kepolisian dari otoritas Palestina juga akan dilibatkan dalam pasukan tersebut.

    Namun, hal ini bisa menjadi masalah, kata Fuchs. “Sangat mungkin Israel akan menggunakan hak veto terhadap pasukan lokal ini.”

    Pemerintah di Yerusalem tidak ingin memberikan peran apa pun kepada otoritas Palestina di Gaza. Sebaliknya, mereka ingin mencegah kehadiran kekuatan mana pun berhubungan dengan pemerintahan Ramallah. “Dengan demikian, masih terbuka bagaimana kesepakatan akan dicapai dan di tangan siapa nantinya layanan keamanan itu akan berada,” jelas Fuchs.

    Bukan sekadar perlucutan senjata

    Banyak negara tidak ingin Hamas kembali berkuasa. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan tentang ancaman terus-menerus dari milisi tersebut.

    “Kelompok teroris dengan ribuan pejuang, terowongan, dan persenjataan seperti itu tidak dapat dihancurkan dalam semalam,” ujar Macron setelah kesepakatan gencatan senjata tercapai di Sharm el-Sheikh, Mesir. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa negaranya siap membantu perlucutan senjata Hamas. Pemerintah Jerman turut menolak kelanjutan politik Hamas.

    Menurut Engelkes, pertikaian yang sesungguhnya masih di depan mata, “Persoalannya bukan sekadar perlucutan senjata, melainkan juga kontrol politik dan legitimasi: siapa yang akan berbicara untuk Gaza di masa depan dan dengan kewenangan apa?”

    Potensi ancaman kawasan Arab juga Eropa

    Mengabaikan kepentingan Hamas juga berisiko, jelas Martin Jger, Kepala Badan Intelijen Federal Jerman (BND), dalam sebuah rapat dengar pendapat di Parlemen Jerman. Jika Hamas tidak dilibatkan dalam pemerintahan transisi Gaza, diusir dari wilayah tersebut atau dipaksa kembali ke bawah tanah, maka ada “risiko nyata” bahwa mereka akan bertindak di luar Gaza. “Hal ini tentu akan berdampak pada kawasan Arab, dan sangat mungkin juga Eropa.”

    Dalam jangka panjang, para pengamat sepakat bahwa kunci stabilitas terletak pada upaya memberi rakyat Palestina kehidupan yang bermartabat. Jika hal tersebut tidak terwujud, kekerasan dapat kembali muncul di masa depan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Trump Tidak Akan Pakai Militer AS untuk Melucuti Senjata Hamas” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Danantara: Perusahaan Jerman-Belanda minat di Proyek Waste to Energy

    Danantara: Perusahaan Jerman-Belanda minat di Proyek Waste to Energy

    rata-rata memang mereka pemain-pemain besar, baik di negara masing-masingnya

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) mengungkapkan terdapat 107 perusahaan yang telah menyatakan minat untuk andil dalam Proyek “Waste to Energy” atau pembangunan stasiun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Indonesia.

    Dari 107 perusahaan itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani merinci sebanyak 53 perusahaan dari dalam negeri, dan sebanyak 54 perusahaan dari luar negeri.

    “Dari Jepang, dari China, dari Belanda, dari Jerman, dari Singapura, mereka yang besar-besar ikut. Dan rata-rata memang mereka pemain-pemain besar, baik di negara masing-masingnya,” ungkap CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani di sela acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Terkait proses seleksi, Rosan memastikan Danantara Indonesia akan menjalankan prosesnya secara transparan dan terbuka, supaya mendapatkan perusahaan yang terbaik untuk menyelesaikan pembangunan proyek dalam kurun waktu 2 tahun.

    “Target memang kita sampaikan dalam waktu 2 tahun pembangunan ini sudah harus selesai,” ujar Rosan.

    CIO Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir mengatakan Danantara Indonesia menargetkan untuk menyelesaikan proses lelang tersebut selama 6 sampai 8 pekan ke depan.

    Ia memproyeksikan peluncuran Proyek Waste to Energy dapat dilakukan pada akhir 2025, yang mana tahap awal akan dibangun di 10 kota yaitu Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, serta Makassar.

    Secara keseluruhan, nantinya terdapat 33 proyek yang akan dikembangkan dengan nilai investasi sekitar 150 hingga 200 juta dolar AS (Rp2,49 hingga Rp3,32 triliun, kurs = Rp16.580) per proyek.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengintip Saringan Sampah Besar di TB Simatupang Megapolitan 16 Oktober 2025

    Mengintip Saringan Sampah Besar di TB Simatupang Megapolitan 16 Oktober 2025

    Mengintip Saringan Sampah Besar di TB Simatupang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di balik pagar hijau dan oranye di tepi Jalan TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdapat sebuah area yang sibuk menangani tumpukan barang bekas berukuran besar.
    Bukan sekadar tempat pembuangan, lokasi ini menjadi pusat pengelolaan sampah besar (
    bulky waste
    ) dari berbagai penjuru Jakarta.
    Tempat yang dikenal dengan nama Saringan Sampah TB Simatupang (SSTBS) ini menjadi titik penting dalam sistem baru penanganan limbah berukuran besar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.
    Fasilitas ini mulai beroperasi penuh sejak Agustus 2023, meski telah dibangun dua tahun sebelumnya.
    Pengamatan Kompas.com, jenis sampah yang ditangani beragam, mulai dari sofa, kasur, meja, hingga lemari.
    Sebelum masuk ke proses pencacahan, setiap mobil yang datang membawa muatan wajib melewati jembatan timbang berwarna biru di pintu masuk.
    Setelah ditimbang, sampah-sampah besar itu diarahkan ke area penampungan terlebih dahulu.
    Setelah dari proses penampungan, barulah sampah-sampah tersebut dicacah dengan mesin canggih berbasis remote control asal Jerman yang digunakan untuk menghancurkan material menjadi potongan kecil.
    Dari proses ini, sebagian material diolah menjadi
    Refuse-Derived Fuel
    (RDF), yaitu bahan bakar alternatif, sedangkan sisanya dimanfaatkan sebagai kompos.
    Koordinator Pengawas SSTBS, Adhitya Oktabery mengatakan bagi warga yang ingin menggunakan layanan pembuangan
    bulky waste
    ini bisa mengakses melalui website resmi DLH DKI Jakarta di lingkunganhidup.jakarta.go.id.
    “Warga, dia harus mengisi formulir pemjemputan bulky waste. Di mana dia harus membuka website atau aplikasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Nanti di sana, di dalam webnya itu ada layanan penjemputan bulky waste,” ujar Adhitya saat ditemui Kompas.com, Kamis (16/10/2025).
    Di sana, tersedia formulir untuk diisi dalam mengajukan penjemputan
    bulky waste
    , lengkap dengan kolom data diri, alamat, jenis barang, serta foto benda yang akan dibuang.
    “Pertanyaan-pertanyaannya baik dari nama, asalnya dari mana, jenis barang yang mau dibuangnya apa, gambar barang yang mau dibuang harus diupload juga,” kata Adhitya.
    Setelah pengajuan diverifikasi, tim Satuan Pelaksana (Satpel) dari kecamatan akan datang untuk menjemput barang.
    Semua sampah kemudian dibawa menuju fasilitas SSTBS untuk diproses lebih lanjut.
    “Nanti dari pihak Dinas Lingkungan Hidup akan mengecek, layak nggak sih barang ini untuk dijemput,” ujar dia.
    Menariknya, tak semua barang berakhir di mesin pencacah.
    Menurut Adhitya, beberapa perabot yang masih utuh dan layak pakai seperti kursi atau meja kayu kerap disisihkan untuk dimanfaatkan kembali oleh petugas.
    “Jadi ada beberapa memang contoh halnya kita misalkan melihat ada kursi atau sofa yang memang masih layak untuk digunakan oleh petugas. Ya itu terkadang kami manfaatkan,” kata dia.
    “Ataupun misalkannya ada jenis-jenis yang sekiranya bisa kita jadikan pot untuk tanaman atau apa, ya itu biasa kita manfaatkan,” sambung dia.
    Selain itu, Adhitya menegaskan, untuk memastikan operasional berjalan lancar, SSTBS menerapkan dua sistem kerja.
    Namun, kegiatan penanganan sampah berlangsung setiap hari mulai pukul 07.30 hingga 16.00 WIB.
    “Ada dua jam operasional. Yang pertama, jam operasional penanganan sampah. Yang kedua, jam operasionalnya yaitu pengolahan sampah,” ujar Adhitya.
    Ia menambahkan, seluruh layanan ini diberikan tanpa biaya. Adhitya menegaskan bahwa warga tak dipungut sepeser pun untuk proses penjemputan maupun pengolahan bulky waste.
    Ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jalur resmi agar data pembuangan tercatat dengan baik dan mencegah praktik pungutan liar.
    “Kan kadang ada nih masyarakat yang masih, oh apaan, itu kemarin aja saya ngasih apa namanya, atau bayar gitu?,” ungkap dia.
    “Silakan aja catat nama petugasnya siapa yang minta pembayaran. Karena memang program ini benar-benar gratis,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesawat Menhan AS Mendarat Darurat di Inggris Gegara Jendela Retak

    Pesawat Menhan AS Mendarat Darurat di Inggris Gegara Jendela Retak

    Washington DC –

    Sebuah pesawat yang membawa Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth terpaksa melakukan pendaratan darurat di Inggris pada Rabu (15/10) waktu setempat. Pendaratan darurat itu dilakukan karena ada retakan pada kaca jendela kokpit pesawat.

    Insiden tersebut, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (16/10/2025), terjadi ketika Hegseth sedang dalam penerbangan pulang ke AS, setelah menghadiri pertemuan para Menhan negara-negara NATO di Brussels, Belgia.

    Pesawat yang membawa Hegseth melakukan pendaratan darurat di sebuah bandara yang tidak disebutkan namanya di wilayah Inggris.

    Departemen Pertahanan AS atau Pentagon memastikan semua orang di dalam pesawat, termasuk Hegseth, dalam kondisi baik-baik saja usai pendaratan darurat tersebut.

    “Pesawat mendarat sesuai prosedur standar dan semua orang di dalamnya, termasuk Menteri Hegseth, dalam kondisi selamat,” kata juru bicara Pentagon, Sean Parnell, dalam pernyataan via media sosial X.

    “Semuanya baik-baik saja. Syukurlah. Lanjutkan misi!” tulis Hegseth membalas postingan juru bicara Pentagon tersebut.

    Dalam pertemuan NATO tersebut, Hegseth meminta negara-negara anggota untuk memberikan lebih banyak bantuan militer kepada Ukraina yang masih berperang melawan invasi Rusia.

    Insiden tersebut bukan merupakan insiden pertama ketika pesawat militer AS yang membawa pejabat senior negara tersebut mengalami masalah mekanis.

    Awal tahun ini, pesawat Angkatan Udara AS yang membawa Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio ke Munich, Jerman, terpaksa terbang kembali ke Washington setelah mengalami masalah mesin.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Menteri Trump Minta Sekutu NATO Dongkrak Anggaran Beli Senjata AS untuk Ukraina

    Menteri Trump Minta Sekutu NATO Dongkrak Anggaran Beli Senjata AS untuk Ukraina

    JAKARTA – Menteri Pertahanan Departemen Perang AS Pete Hegseth meminta sekutu NATO untuk meningkatkan anggaran pembelian senjata AS untuk Ukraina, menyusul laporan yang menyoroti penurunan tajam dukungan militer untuk Kyiv pada Juli dan Agustus.

    “Anda mendapatkan kedamaian ketika Anda kuat. Bukan ketika Anda menggunakan kata-kata keras atau menggoyangkan jari, Anda mendapatkannya ketika Anda memiliki kemampuan yang kuat dan nyata yang dihormati musuh,” ujarnya kepada wartawan menjelang pertemuan dengan Menhan negara anggota NATO dilansir Reuters, Rabu, 15 Oktober.

    Hegseth mendesak sekutu untuk meningkatkan investasi dalam program Daftar Persyaratan Prioritas Ukraina (PURL), yang menggantikan sumbangan senjata AS ke Ukraina dan kini mewajibkan sekutu untuk membayar pengiriman senjata AS.

    “Harapan kami saat ini adalah semakin banyak negara yang menyumbang lebih banyak lagi, membeli lebih banyak lagi untuk membantu Ukraina, dan mengakhiri konflik tersebut secara damai,” sambungnya.

    Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan ia mengharapkan komitmen lebih lanjut, seraya mencatat $2 miliar telah dikomitmenkan melalui mekanisme tersebut.

    Namun, jumlah ini lebih rendah dari target $3,5 miliar yang diharapkan dapat diamankan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Oktober.

    Swedia, Estonia, dan Finlandia menjanjikan kontribusi pada Rabu, tetapi negara-negara termasuk Spanyol, Italia, Prancis, dan Inggris telah menghadapi kritik karena menahannya.

    Ukraina masih sangat bergantung pada persenjataan AS karena bersiap menghadapi musim dingin konflik lainnya dengan Rusia.

    Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia melaporkan pada Selasa, bantuan militer ke Ukraina turun sebesar 43% pada bulan Juli dan Agustus dibandingkan dengan paruh pertama tahun ini.

    Menurut lembaga tersebut, sebagian besar dukungan militer sekarang mengalir melalui inisiatif PURL, yang pada bulan Agustus telah diikuti oleh Belgia, Kanada, Denmark, Jerman, Latvia, Belanda, Norwegia, dan Swedia.

  • Spotify Perluas Akun Terkelola untuk Anak-Anak di Tujuh Negara Baru

    Spotify Perluas Akun Terkelola untuk Anak-Anak di Tujuh Negara Baru

    JAKARTA – Spotify mengumumkan perluasan akun terkelola, akun Premium untuk anak muda, ke tujuh pasar baru. Akun ini nantinya akan tersedia untuk anak di bawah usia 13 tahun di negara terdukung. 

    Tujuh pasar baru yang menjadi sasaran perluasan adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Australia, Jerman, Prancis, dan Belanda. Peluncuran ini merupakan kelanjutan dari uji coba di sepuluh pasar sebelumnya, termasuk Selandia Baru.

    Akun terkelola akan tersedia secara eksklusif sebagai bagian dari paket Premium Family Spotify. Fitur ini menawarkan nilai tambah bagi pengelola paket dengan memberikan ruang yang aman dan terpersonalisasi bagi anak-anak. 

    Pengelola paket, yaitu orang tua atau wali, tetap memegang kendali penuh atas akun tersebut. Pengguna yang memakai akun terkelola dapat menjelajahi musik dengan leluasa di lingkungan yang aman. 

    Mereka dapat membuat daftar putar, menerima rekomendasi personal, dan menikmati fitur-fitur yang sudah dikenal, seperti daftar harian dan Discover Weekly. Pengalaman mendengarkan ini bersifat musik saja.

    Orang tua dapat mengontrol pengalaman mendengarkan musik anaknya di akun terkelola melalui pengaturan Paket Keluarga mereka. Fitur kontrol yang tersedia meliputi Filter Konten Eksplisit dan kemampuan untuk membatasi pemutaran artis atau lagu tertentu. 

    Selain itu, fitur interaktivitas juga dibatasi pada akun ini. Tidak ada akses ke fitur yang dibatasi usia seperti Pesan. Orang tua dapat mencari tips lebih lanjut di Panduan Orang Tua Spotify untuk mendukung perjalanan mendengarkan anak mereka.

    Pemilik Paket Keluarga dapat mengatur akun terkelola dengan membuka halaman akun di aplikasi, pilih Tambah Anggota, lalu pilih opsi ‘Tambahkan pendengar berusia di bawah 13 tahun’. Selanjutnya, ikuti langkah yang diarahkan Spotify.