Xcloud.id

Negara: Jerman

  • Pengadilan Jerman Kukuhkan Status AfD Sebagai Tersangka Ekstremis Sayap Kanan

    Pengadilan Jerman Kukuhkan Status AfD Sebagai Tersangka Ekstremis Sayap Kanan

    Jakarta –

    Senin (13/05), Pengadilan Tinggi Administratif (OVG) di Mnster, Jerman menolak banding yang diajukan oleh Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) atas putusan ditetapkannya AfD sebagai “kasus mencurigakan” atau tersangka kelompok ekstremis sayap kanan.

    “Pengadilan menemukan ada cukup bukti bahwa AfD mengejar tujuan yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan kelompok tertentu dan bertentangan dengan demokrasi,” demikian bunyi ketetapan hakim yang disampaikan pimpinan hakim Gerald Bucks, sebagaimana dikutip dari kantor berita AFP:

    Sebelumnya pengadilan administrasi di Kln menolak gugatan AfD tingkat pertama pada Maret 2022. Kini OVG melihat kecurigaan bahwa ada sejumlah besar “pernyataan AfD yang yang secara sistematis mengecualikan imigran”. “Ada alasan untuk mencurigai setidaknya sebagian dari partai tersebut ingin memberikan status peringkat kedua kepada warga negara Jerman dengan latar belakang migrasi,” tambah hakim.

    Apa maksud dari keputusan tersebut?

    Mengklasifikasikan suatu partai sebagai kasus atau “entitas mencurigakan memberikan wewenang lebih besar kepada Kantor Perlindungan Konstitusi Jerman dalam mengamati partai sayap kanan itu dengan menggunakan sarana dinas rahasia tertentu.

    Status tersebut memudahkan Badan Intelijen Dalam Negeri Jerman BfV untuk menyelidiki dan mengawasi anggota AfD atau merekrut informan dari dalam organisasi.

    Berdasarkan keputusan OVG, organisasi pemuda Junge Alternative juga mendapatkan ketetapan serupa.

    Merespons putusan teranyar tersebut, AfD telah mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk mengajukan banding ke Pengadilan Federal di Leipzig.

    Wakil Ketua AfD Peter Bhringer mengeluhkan proses pengadilan di Mnster yang menurutnya “prosesnya terlalu singkat.” “Kami tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen tandingan kami secara adil,” katanya.

    Di lain pihak, pimpinan Kantor Perlindungan Konstitusi Jerman, Thomas Haldenwang, menyebut putusan tersebut sebagai “keberhasilan bagi seluruh negara konstitusional, bagi demokrasi dan bagi tatanan dasar demokrasi bebas.”

    Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan di Berlin, “Putusan hari ini menunjukkan bahwa kita adalah negara demokrasi yang dibentengi dengan baik.” Negara konstitusional memiliki instrumen yang “melindungi demokrasi dari ancaman dari dalam.”

    Setelah putusan tersebut, muncul kembali seruan untuk melarang AfD. Anggota parlemen Jerman Bundestag, Marco Wanderwitz mengumumkan bahwa dia ingin mengajukan usulan prosedur pelarangannya di Bundestag sebelum liburan musim panas parlemen. Dia sudah mendapat komitmen dari jajaran Partai CDU, SPD, Partai Hijau dan Partai Kiri.

    Sementara Menteri Kehakiman Federal Jerman memperingatkan keputusan OVG “tidak secara otomatis membuka jalan untuk melarang AfD,” katanya kepada grup media Funke.

    Koresponden DW Simon Young, yang melaporkan dari pengadilan di Mnster, mengatakan pengadilan menyamakan status tersebut dengan analogi “alarm bahaya” yang berarti bahwa jika alarm berbunyi di sebuah rumah, polisi akan mendobrak pintu untuk melihat apakah ada kebakaran.

    Seberapa populer AfD di Jerman?

    AfD menduduki puncak jajak pendapat di beberapa negara bagian di wilayah timur, yang akan mengadakan pemilu akhir tahun ini. Partai ini juga memperoleh suara sekitar 20% secara nasional di tengah tingginya ketidakpuasan terhadap koalisi pemerintahan Kanselir Olaf Scholz yang berhaluan kiri.

    Namun, partai tersebut kurang populer di beberapa kota besar dan wilayah barat Jerman. Partai ini semakin mendapat sorotan dari lembaga-lembaga pemerintah di tengah tuduhan yang mengaitkannya dengan spionase Rusia dan Cina. ap/yf(afp,dpa,rtr,ap)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menumpang Ilegal, Seorang Pengungsi Jatuh dari Bus di Jerman

    Menumpang Ilegal, Seorang Pengungsi Jatuh dari Bus di Jerman

    Jakarta –

    Kedua pengungsi dilaporkan menumpang bus secara ilegal dan baru ketahuan ketika salah seorangnya jatuh di jalan bebas hambatan di negara bagian Bayern, Jerman, Minggu (12/5).

    Keduanya sempat dirawat di rumah sakit setelah mengalami luka ringan, kata polisi.

    Salah seorang pengungsi yang terjatuh nyaris tertabrak kendaraan yang melaju di belakang dan hanya selamat setelah pengemudi perempuan menghentikan kendaraannya secara mendadak.

    Pengguna jalan berusaha mengabarkan supir bis dengan membunyikan klakson. Keberadaan penumpang gelap kedua baru diketahui setelah bus berhenti di kota terdekat.

    Kedua pria itu merupakan pencari suaka asal Maroko, kata kepolisian. Mereka mengklaim diri berusia 26 tahun.

    Polisi meyakini mereka bersembunyi di dekat sistem pembuangan di bawah bus, karena kulitnya dipenuhi jelaga. Kedua pria mengalami luka lecet dan dirawat di rumah sakit.

    rzn/yf

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Melihat Rencana Jerman untuk Mengakhiri Tunawisma

    Melihat Rencana Jerman untuk Mengakhiri Tunawisma

    Jakarta –

    Dirk Dymarski telah menjadi tunawisma selama 20 tahun. Ia pernah tinggal di tempat penampungan darurat tunawisma, dan juga pernah tinggal di jalanan. Menurutnya, tunawisma “bukan sesuatu yang bisa dihilangkan begitu saja”.

    “Menjadi tunawisma selama 20 tahun adalah pelajaran bagi saya dalam segala hal karena saya sendiri dulu berpikir dan bertindak secara diskriminatif dan memberikan stigma,” katanya kepada DW.

    “Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, saya menyadari bahwa siapa pun bisa terjerumus ke dalam situasi itu, dan sulit untuk keluar dari situ,” lanjutnya.

    Saat ini Dymarski menjadi bagian dari Freisttter Online Zeitung, sebuah surat kabar lokal yang ditulis oleh para tunawisma di kota kecil Freistatt. Ia juga merupakan anggota Selbstvertretung Wohnungsloser Menschen (Representasi untuk Tunawisma), sebuah organisasi yang bertujuan untuk memberikan tunawisma suara politik di Jerman.

    Menurut Dymarski, hambatan terbesar bagi para tunawisma dalam mencari rumah adalah stigma.

    “Ketika Anda ingin keluar dari tunawisma dan mencari tempat tinggal yang terjangkau, pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada Anda adalah: Di mana Anda tinggal saat ini? Dan jika Anda memberi tahu bahwa Anda tinggal di tempat penampungan, Anda akan langsung gagal, ” ujarnya.

    Akhir dari tunawisma?

    Jumlah tunawisma semakin meningkat akibat kurangnya perumahan yang terjangkau. Meski angkanya sulit untuk dipastikan, pemerintah Jerman memperkirakan ada sekitar 375.000 tunawisma di negara tersebut, sementara Kelompok Kerja Federal untuk Bantuan bagi Tunawisma (BAG-W) memperkirakan jumlahnya mencapai 600.000 jiwa, dan sekitar 50.000 di antaranya masih hidup di jalanan. Angka tersebut termasuk orang-orang yang tidak memiliki rumah kontrak/sewa atau rumah sendiri. Pihak berwenang Jerman diwajibkan menyediakan tempat penampungan darurat bagi orang-orang yang hidup di jalanan, namun banyak yang memilih untuk tetap berada di luar rumah karena tempat penampungan seringkali tidak dapat menjamin privasi atau keamanan.

    Total ada 31 poin yang diterbitkan oleh Kementerian Federal untuk Perumahan, Pembangunan Perkotaan dan Bangunan, di antaranya adalah usulan seperti memberikan dana kepada pemerintah negara bagian untuk membangun perumahan sosial, memerangi diskriminasi di pasar perumahan, membantu para tunawisma mendapatkan asuransi kesehatan, dan memberikan layanan konseling yang mudah diakses.

    “Perumahan yang lebih terjangkau adalah inti dari perjuangan melawan tunawisma,” kata Menteri Perumahan Sosial Demokrat Jerman Klara Geywitz.

    “Pedoman nasional ini merupakan keinginan eksplisit dari masyarakat sipil, yaitu orang-orang yang peduli terhadap para tunawisma.”

    Hidup di jalanan: ‘Seperti berperang’

    Badan amal dan organisasi tunawisma berpendapat, rencana pemerintah Jerman itu sangat baik, namun hanya sebagai permulaan.

    Dymarski dan rekan-rekannya memuji persiapan dan usaha Menteri Geywitz berkonsultasi dengan mereka, namun rencana yang dihasilkan dinilai terlalu kabur dan kurang matang.

    Pendapat yang sama juga diutarakan organisasi tunawisma lainnya.

    “‘Rencana Aksi Nasional terdengar seperti: ‘Ini dia, sekarang kita punya rencana dan sekarang kita akan mewujudkannya.’ Tapi saya bertanya-tanya apakah ini bukan sekadar kertas,” kata Corinna Mncho, Direktur Proyek Housing First di Berlin.

    “Orang-orang yang harus benar-benar melaksanakan rencana tersebut – yaitu pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal – masih belum tahu bagaimana mereka harus melaksanakannya.”

    Housing First membantu para tunawisma menemukan rumah mereka sendiri tanpa syarat, karena proyek ini dimulai dengan prinsip bahwa memiliki tempat tinggal sendiri adalah sebuah hak. Mncho telah menyaksikan bagaimana dampak hidup di jalanan bagi masyarakat.

    “Salah satu klien kami pernah mengatakan bahwa hidup di jalanan itu seperti berperang,” katanya kepada DW.

    “Setiap hari Anda berada dalam kondisi bertarung atau dalam kondisi bertahan hidup. Orang-orang sama sekali tidak memiliki perlindungan, selalu waspada, tidak memiliki ruang pribadi, tidak ada ruang di mana mereka memiliki keintiman – segala sesuatu yang mungkin Anda miliki sebagai kebutuhan primer tidak terpenuhi. Itu berdampak pada jiwa Anda. Otak Anda sebenarnya merekonstruksi untuk mengatasinya.”

    Kurangnya perumahan yang terjangkau

    Rencana Aksi Nasional adalah sesuatu yang telah lama diserukan oleh badan amal.

    “Fakta bahwa para politisi mengatasi masalah ini adalah hal yang positif,” kata Lars Schfer, juru bicara para tunawisma di badan amal Diakonie milik Gereja Protestan kepada DW.

    Artinya, kita bisa terus mengingatkan pemerintah mengenai target yang telah dirumuskan.

    Namun Schfer juga mengatakan bahwa 31 poin dalam rencana tersebut tidak lebih dari “kumpulan tindakan yang telah disepakati sebelumnya oleh pemerintah, dan beberapa tindakan baru yang tidak melibatkan perubahan besar dalam undang-undang atau memerlukan biaya”.

    Salah satu contohnya adalah poin nomor satu: Komitmen sebesar €18,15 miliar (Rp315 triliun) yang akan diberikan pemerintah federal kepada negara bagian untuk membangun perumahan sosial untuk periode 2022 hingga 2027. Apartemen yang bisa disewa sangat dibutuhkan, namun dana itu sudah diumumkan dua tahun yang lalu – dan pemerintah terpaksa mengakui bahwa hanya 22.545 unit baru yang tersedia pada tahun 2022, jauh di belakang target yaitu sebesar 100.000 unit per tahun.

    “Hal ini membuat saya berpikir: Tentu saja, Anda bisa menuliskannya di sana, tapi itu tidak membantu karena pada akhirnya semua yang dilakukan tidak mengarah pada penurunan angka tunawisma,” kata Mncho.

    Schfer berpendapat bahwa ada langkah-langkah konkrit yang dapat diambil oleh pemerintah, namun tidak dilaksanakan dalam Rencana Aksi. Misalnya, prasangka pemilik rumah kontrakan dapat diatasi jika pemerintah daerah menetapkan kuota bagi para tunawisma di perumahan sosial yang baru. Demikian pula pemerintah federal dapat menetapkan bahwa sebagian uang yang diserahkan kepada negara bagian untuk membangun perumahan sosial dapat digunakan untuk menampung para tunawisma.

    Menurut Mncho, ini bukan sekadar soal membelanjakan lebih banyak uang, tapi ini soal alokasi yang lebih baik dan tepat.

    “Uangnya ada – akomodasi darurat memerlukan biaya yang sangat besar dengan standar yang sangat, sangat buruk,” katanya.

    “Kita berbicara tentang biaya sebesar €1.000 untuk satu orang per bulan di Berlin. Tidak ada apartemen yang harganya sebesar itu di Berlin. Itu bahkan belum termasuk biaya lainnya, tidak ada sama sekali.”

    Saat ini, badan amal mengatakan situasi pasar perumahan sangat menyedihkan sehingga banyak orang terjebak di tempat penampungan selama bertahun-tahun. Rencana baru pemerintah ini merupakan upaya untuk mengatasi hal tersebut – namun bagi para aktivis, hal ini hanyalah sebuah pernyataan niat. mel/yf

    Lihat juga Video ‘Canggihnya Robot yang Digadang-gadang Bisa Bantu Sembuhkan Kanker’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Akui Bom Pasokan AS ke Israel Tewaskan Warga Palestina

    Biden Akui Bom Pasokan AS ke Israel Tewaskan Warga Palestina

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengakui bahwa warga sipil di Palestina telah terbunuh oleh bom-bom yang dipasok pihaknya ke Israel.

    “Warga sipil tewas di Gaza akibat bom-bom tersebut, serta cara-cara lain yang mereka gunakan untuk mengincar pusat-pusat populasi,” kata Joe Biden dalam sebuah wawancara dengan kantor berita CNN.

    Joe Biden menambahkan bahwa Amerika Serikat masih berkomitmen terhadap hak Israel membela diri dan masih akan mengirim pasokan roket pencegat Iron Dome.

    Namun, AS bakal memberlakukan batasan aturan jika Israel menyerbu ke Rafah. “Kami tidak akan memasok lagi senjata dan peluru artileri yang digunakan, yang telah digunakan.”

    Pihak AS telah berulang kali mendesak Israel untuk tidak melanjutkan serangan ke kawasan selatan Kota Gaza.

    Sebelumnya pada awal pekan ini, pimpinan Israel telah menyetujui operasi militer di Rafah, tempat 1,2 juta warga Palestina berlindung.

    Pihak militer Israel telah menyerang target-target Hamas di bagian timur kota tersebut, setelah mengeluarkan perintah evakuasi kepada ribuan penduduk Rafah.

    Pihak RS laporkan 36 orang Palestina tewas di Rafah

    Pihak RS mengatakan dari puluhan korban itu, termasuk di antaranya anak-anak yang rumahnya dihantam oleh serangan udara Israel.

    Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Hamas menyebut sedikitnya 19 orang lagi tewas di sekitar Jalur Gaza dalam waktu 24 jam terakhir. Pihak Hamas juga menyebut secara keseluruhan setidaknya 34.844 orang Palestina tewas sejak dimulainya konflik ini.

    Meskipun data yang dikeluarkan Hamas itu dianggap akurat oleh para pengamat internasional, tapi jumlah itu tidak membedakan antara warga sipil dan militan, serta tidak bisa diverifikasi secara independen. Pihak Hamas memperkirakan bahwa sekitar sepertiga dari korban tewas di Gaza adalah anak-anak.

    Israel Defense Forces (IDF) atau Pasukan Pertahanan Israel melaporkan bahwa beberapa pasukan militan Hamas telah terbunuh dalam sejumlah pertempuran di Rafah, di mana sejumlah aksi mata melaporkan serangan Israel yang tengah berlangsung kepada kantor berita dpa.

    Sementara itu, United Nations Population Fund UNFPA pada Rabu (08/05) menyebut bahwa rumah sakit bersalin utama di Rafah telah berhenti menerima pasien.

    Kepada Reuters, UNFPA mengatakan bahwa RS Bersalin Emirat telah menangani sekitar 85 kelahiran per hari, jumlah ini hampir setengah dari total kelahiran di seluruh Gaza, sebelum peningkatan pertempuran antara Hamas dan IDF di luar Rafah.

    Pekerja kemanusiaan di Rafah laporkan adanya serangan udara, tembakan dan ledakan

    Seorang pekerja kemanusiaan di Rafah mengaku telah mendengar ledakan besar, serangan udara dan tembakan setelah Israel melancarkan serangan ke kota tersebut.

    “Kami menyaksikan … setelah militer Israel memulai operasi darat di bagian timur kota, ledakan besar, baku tembak yang terdengar dari sisi timur kota, selain itu juga serangan udara di berbagai daerah di seluruh wilayah Rafah, tempat di mana satu juta orang tinggal,” kata Pekerja Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) di Rafah, Hisham Mhanna, kepada DW.

    “Kami juga menyaksikan gelombang besar pengungsi yang melarikan diri dari sisi timur kota, kawasan yang mendapat peringatan evakuasi, membawa apa pun yang dapat mereka bawa dengan cepat, berpindah menggunakan mobil dan kendaraan lain, bahkan gerobak yang ditarik oleh keledai, dan banyak juga yang berjalan kaki membawa tas ransel yang berat,” papar Mhanna.

    “Anak-anak, perempuan, orang tua berbagai usia kini terpaksa mengungsi tanpa tujuan yang jelas.”

    Mhanna menyebut ICRC terus memberikan bantuan dari sistem pelayanan kesehatan dan menyediakan makanan hangat untuk ribuan orang.

    Namun, hal ini tidak cukup untuk membantu warga sipil Palestina yang terjebak di wilayah yang terkepung, ungkap Mhanna.

    “Kami berusaha memaksimalkan respons kemanusiaan,” ucap Mhanna.

    “Kami berusaha menjangkau sebanyak mungkin orang yang membutuhkan. Namun, ini masih layaknya setetes air di lautan jika permusuhan terus berlanjut, karena selama ada jual beli serangan, ini berarti kebutuhan yang lebih besar yang pasti tidak akan terpenuhi.”

    “Tantangannya sangat besar,” kata Mhanna. “Pertama, tidak ada jaminan keamanan untuk pergerakan kami. Bantuan yang telah meningkat secara signifikan untuk masuk ke Gaza perlu diubah menjadi aliran bantuan tanpa hambatan, benar-benar aman, sehingga kami sebagai pekerja kemanusiaan dapat memasoknya ke ratusan ribu orang yang sangat membutuhkan di seluruh Jalur Gaza.”

    Operasi militer Israel ke Gaza berawal dari serangan militan Hamas ke Israel 7 Oktober lalu yang menewaskan lebih 1200 orang. Hamas ketika itu juga menculik lebih dari 200 orang yang dibawa sebagai sandera ke Jalur Gaza. Israel kemudian melancarkan serangan balasan ke Gaza dengan tujuan untuk “menghancurkan Hamas”.

    Kelompok militan Hamas dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh AS, Jerman, Uni Eropa dan beberapa negara lain.

    mh/hp (AP, Reuters, AFP, dpa)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kenapa Turki Setop Berbisnis dengan Israel?

    Kenapa Turki Setop Berbisnis dengan Israel?

    Ankara –

    Senyum menghiasi wajah Presiden Recep Tayyip Erdogan ketika menjawab pertanyaan DW, bahwa “kami sudah tidak lagi mempertahankan hubungan dagang intensif dengan Israel. Isunya sudah selesai,” kata dia dalam jumpa pers di akhir kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Ankara, dua pekan lalu.

    Saat itu, rencana Turki “membatasi” ekspor sebanyak 54 jenis komoditas ke Israel baru berupa ancaman. Beberapa hari setelah pernyataan Erdogan, Kementerian Perdagangan akhirnya mengumumkan penghentian kerja sama ekspor dan impor dengan Israel.

    Kedua negara sejatinya menjalin kekariban bisnis. Menurut Asosiasi Ekspor Turki, TIM, perdagangan bilateral antara Turki dan Israel, “memiliki struktur yang stabil dan independen secara politik.”

    Pada 2022 silam, volume perdagangan antara kedua negara mencapai sembilan miliar dolar AS. Israel mengekspor barang senilai dua miliar dolar AS, sementara Turki membukukan penjualan senilai tujuh miliar dolar AS.

    Volume dagang kedua negara sejak itu berkurang dan hanya mencapai tujuh miliar dolar AS pada tahun 2023.

    Proyeksi negatif di Turki

    Bagaimana penghentian dagang dengan Israel akan berdampak pada ekonomi Turki yang sedang dilanda krisis? Menurut Oguz Oyan, ekonom dan tokoh oposisi Turki, langkah tersebut akan menyulitkan Ankara menemukan investor asing.

    “Negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa, memandang negatif negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” kata dia. “Penghentian dagang tidak hanya memperburuk hubungan dengan Israel, tetapi juga dengan pasar keuangan, dan artinya juga aliran dana investasi ke Turki.”

    Kritik dari Israel

    Di Israel, Menteri Luar Negeri Israel Katz merespons keras keputusan Turki untuk sepenuhnya menghentikan hubungan dagang.

    “Erdogan melanggar perjanjian internasional dengan memblokir pelabuhan. Dia mengabaikan kepentingan rakyat Turki dan pengusaha Turki. Beginilah tindakan seorang diktator,” kata dia.

    Apakah keputusan Ankara akan memicu konsekuensi hukum? “Tidak,” kata Profesor Funda Basaran Yavalar di Universitas Marmara, Istanbul, spesialis dalam hukum keuangan internasional.

    Karena sejauh ini, belum ada kontrak bisnis yang diakhiri secara sepihak. Basaran yakin, situasinya belum akan berubah.

    Menurutnya, solusi bisa diupayakan lewat Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, yang mewadahi perdagangan kedua negara dan menawarkan mekanisme mediasi antara negara anggota.

    Kegamangan usai kekalahan pemilu

    Sikap keras Ankara terhadap Israel diyakini bersumber pada kekalahan bersejarah Erdogan dalam pemilu komunal akhir Maret lalu.

    Kepada DW, Gabriel Haritos, peneliti di lembaga pemikir Yunani ELIAMEP yang berbasis di Yerusalem, menilai pemutusan hubungan dagang dengan Israel sebagai “taktik politik,” demi memuaskan publik di dalam negeri.

    Hal serupa diungkapkan ekonom Turki Oguz Oyan. “Di masa kampanye pemilu, pemerintahan Partai AKP mendulang sentimen negatif karena pesatnya perdagangan dengan Israel,” kata dia.

    Kebijakan pemerintah dinilai bermuka dua, karena di satu sisi giat menuduhkan kejahatan perang terhadap Israel di depan publik, tapi di balik layar tetap panen uang lewat hubungan dagang. “Hal ini mempengaruhi suara para pemilih Islam konservatif.”

    Oyan yakin, AKP berusaha memobilisasi dukungan elektoral di dalam negeri dengan bersikap keras ke Israel. “Mereka mengalami kekalahan besar dalam pemilu. AKP ingin memulihkan gengsi yang hilang dan redupnya kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    rzn/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putin Tak Toleransi Ancaman Barat: Kekuatan Nuklir Selalu Waspada!

    Putin Tak Toleransi Ancaman Barat: Kekuatan Nuklir Selalu Waspada!

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan negaranya tidak akan menoleransi segala ancaman dari negara-negara Barat. Putin memperingatkan bahwa kekuatan nuklir Rusia “selalu” waspada.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (9/5/2024), penegasan itu disampaikan Putin saat berpidato dalam peringatan 79 tahun kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II silam. Peringatan itu disebut sebagai “Hari Kemenangan” oleh warga Rusia, yang diwarnai parade militer.

    Parade militer “Hari Kemenangan” biasanya menampilkan barisan peralatan militer Rusia, termasuk rudal canggih dan sistem pertahanan udara, juga ribuan personel militer negara tersebut.

    Putin memuji tentara-tentara Rusia yang bertempur di Ukraina, dan menuduh “elite Barat” mengobarkan konflik di seluruh dunia, saat berpidato di hadapan ribuan tentara yang mengenakan seragam seremonial di Lapangan Merah, Moskow, pada Kamis (9/5) waktu setempat.

    “Rusia akan melakukan segalanya untuk mencegah bentrokan global, namun pada saat yang sama kita tidak akan membiarkan siapa pun mengancam kita. Kekuatan strategis kita selalu waspada,” tegas Putin dalam pidatonya.

    “Teman-teman, Rusia saat ini sedang melalui masa yang sulit dan krusial. Nasib tanah air, masa depannya bergantung pada kita masing-masing,” ujarnya.

    Hari Kemenangan yang diperingati dengan parade 9 Mei menjadi hari libur paling penting di Rusia, karena Putin menempatkan negaranya pada posisi tempur yang kuat. Dia berulang kali menggambarkan pertempuran melawan Ukraina saat ini sebagai pertempuran eksistensial melawan “Nazisme”.

    Putin juga semakin meningkatkan retorika nuklirnya. Awal pekan ini, Putin memerintah militer Rusia untuk melakukan latihan senjata nuklir taktis yang melibatkan angkatan laut dan pasukan yang berbasis di dekat Ukraina.

    Tahun lalu, Moskow mencabut ratifikasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif dan menarik diri dari perjanjian pengurangan senjata utama dengan Amerika Serikat (AS).

    Pidato Putin itu disampaikan dua hari setelah dia dilantik kembali menjadi Presiden Rusia dalam seremoni mewah yang digelar di Kremlin. Dengan pelantikan itu maka Putin resmi menjabat untuk enam tahun ke depan, dan memecahkan rekor masa jabatan kelima dengan kekuasaan yang lebih besar dari sebelumnya.

    Putin yang kini berusia 71 tahun ini telah memerintah Rusia sejak pergantian abad. Dia berkuasa baik sebagai Presiden atau Perdana Menteri (PM) Rusia sejak tahun 1999 silam.

    Masa jabatan kelima Putin dimulai sekitar dua tahun setelah dia memerintahkan invasi militer Rusia ke Ukraina, yang menuai kecaman dunia. Setelah dirinya dilantik, Putin berjanji memberikan “kemenangan” kepada rakyat Rusia.

    “Kita adalah bangsa yang bersatu dan besar, dan bersama-sama kita akan mengatasi segala rintangan, mewujudkan semua yang telah kita rencanakan, dan bersama-sama kita akan menang,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kim Jong Un Nyatakan Dukungan Teguh untuk Putin

    Kim Jong Un Nyatakan Dukungan Teguh untuk Putin

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un menyatakan dukungan teguh dan solidaritas untuk Rusia dalam pesan terbaru yang berisi ucapan selamat kepada Presiden Vladimir Putin dalam rangka peringatan 79 tahun berakhirnya Perang Dunia II, atau yang disebut “Hari Kemenangan” oleh Moskow.

    Seperti dilansir Reuters, Kamis (9/5/2024), Rusia memperingati kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II silam pada Kamis (9/5) waktu setempat. Peringatan digelar saat hubungan antara Moskow dan negara-negara Barat semakin terjerumus ke dalam krisis akibat invasi ke Ukraina.

    “Saya menyatakan dukungan kuat dan solidaritas terhadap tujuan suci Rusia, mengharapkan Anda dan tentara Rusia yang pemberani dan rakyat Rusia akan meraih kemenangan baru dalam perjuangan mengalahkan kebijakan hegemoni imperialis,” tulis Kim Jong Un dalam suratnya kepada Putin, seperti dikutip kantor berita Korean Central News Agency (KCNA).

    Amerika Serikat (AS) negara-negara Barat lainnya menuduh Pyongyang mentransfer senjata ke Moskow untuk digunakan melawan Ukraina, yang mereka invasi sejak Februari 2022. Baik Rusia maupun Korut membantah tuduhan itu, namun sejak tahun lalu kedua negara berjanji memperdalam hubungan militer.

    Namun laporan pemantau sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Dewan Keamanan PBB menyebut bahwa puing-puing dari rudal yang menghantam kota Kharkiv di Ukraina pada 2 Januari lalu berasal dari rudal balistik jenis Hwasong-11 buatan Korut.

    Pesan khusus dari Kim Jong Un itu disampaikan setelah Putin resmi dilantik kembali menjadi Presiden Rusia dalam seremoni mewah yang digelar di Kremlin pada Selasa (7/5) waktu setempat.

    Dengan pelantikan tersebut maka Putin resmi menjabat untuk enam tahun ke depan, dan memecahkan rekor masa jabatan kelima dengan kekuasaan yang lebih besar dari sebelumnya.

    Putin yang kini berusia 71 tahun ini telah memerintah Rusia sejak pergantian abad. Dia berkuasa baik sebagai Presiden atau Perdana Menteri (PM) Rusia sejak tahun 1999 silam.

    Putin mendapatkan mandat baru untuk menjabat Presiden Rusia selama enam tahun ke depan, setelah menang telak dalam pemilihan presiden (pilpres) yang digelar pada Maret lalu tanpa adanya oposisi.

    Masa jabatan kelima Putin dimulai sekitar dua tahun setelah dia memerintahkan pengerahan militer Rusia ke Ukraina, yang menuai kecaman dunia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Hentikan Siaran Al Jazeera di Negaranya

    Israel Hentikan Siaran Al Jazeera di Negaranya

    Jakarta –

    Jaringan TV Al Jazeera tidak lagi mengudara di Israel pada Minggu (05/05), setelah Kabinet Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu memutuskan untuk menangguhkan lembaga penyiaran tersebut.

    Keputusan itu menyusul adanya undang-undang (UU), yang disebut sebagai “UU Al Jazeera”, yang disahkan oleh Knesset Israel (parlemen Israel) untuk mengizinkan penutupan lembaga penyiaran asing yang dianggap menimbulkan ancaman keamanan negara di tengah konflik perang Israel-Hamas di Gaza.

    “Pemerintahan saya memutuskan dengan suara bulat: saluran penghasut Al Jazeera akan ditutup di Israel,” unggah Netanyahu di akun X/Twitter.

    Media Al Jazeera pada Minggu (05/05), telah kembali menolak tuduhan Israel yang menyebut laporannya tentang Gaza itu bias. “Pemerintah Netanyahu telah memutuskan langkah yang begitu menyesatkan dan memfitnah untuk mendorong perintah penutupan kantor Al Jazeera di Israel,” ungkap media tersebut.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pihak Al Jazeera menyebut langkah tersebut sebagai “tindakan kriminal” yang melanggar hak asasi manusia dalam mengakses informasi.

    “Kami mengonfirmasi bahwa kami akan menempuh semua jalur di organisasi internasional dan hukum untuk melindungi hak-hak kami dan para staf kami,” ucap Al Jazeera tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Apa isi larangan tersebut?

    Menurut media Israel, perintah itu akan menghentikan penyiaran media tersebut selama 45 hari. Perintah ini juga yang akan memungkinkan pihak berwenang untuk menyita peralatan penyiaran.

    Koresponden senior Al Jazeera berbahasa Inggris di Israel, Imran Khan, mengatakan bahwa selain saluran TV, situs web media itu juga diblokir.

    Dia juga mengungkapkan bahwa perangkatnya yang digunakan untuk menyediakan konten bagi Al Jazeera juga dilarang. Itu berarti, ponsel miliknya dapat disita, jika dia menggunakan itu untuk meliput berita.

    “Ini adalah larangan yang berdampak luas dan kami tidak tahu berapa lama larangan ini akan berlaku,” tambah Khan, dalam pernyataannya di situs web Al Jazeera.

    “Latar belakang keputusan ini bukan dari sisi profesional atau jurnalistik … ini politis,” kata Waleed Omari, kepala biro Al Jazeera di Israel dan wilayah Palestina, seraya menambahkan bahwa media ini sedang mempersiapkan tanggapan secara hukum.

    Bagaimana hubungan Israel dengan lembaga penyiaran Qatar itu?

    Israel memiliki hubungan yang cukup memanas dengan media berita yang berbasis di Qatar itu. Al Jazeera secara intens telah meliput konflik perang yang sedang berlangsung di Gaza dengan fokus khusus pada pihak Palestina.

    Sebagai salah satu dari sedikitnya kantor media yang masih beroperasi di Gaza sejak ekskalasi konflik pada 7 Oktober tahun lalu, Al Jazeera telah menyiarkan foto dan video dari dampak serangan-serangan udara yang mematikan dan kondisi rumah sakit yang penuh sesak setelah serangan tembakan Israel.

    Israel bahkan menuduh Al Jazeera bekerja sama dengan Hamas, kelompok militan Palestina yang dianggap sebagai organisasi teror oleh Israel, Amerika Serikat (AS), Jerman, dan negara Barat lainnya.

    Qatar, pemilik lembaga penyiaran tersebut, telah terlibat dalam berbagai mediasi upaya gencatan senjata antara Israel-Hamas. Sejumlah wartawan telah terbunuh di Gaza dalam serangan militer Israel, termasuk beberapa jurnalis yang bekerja untuk Al Jazeera.

    Kematian reporter Palestina-AS, Shireen Abu Akleh, pada Mei 2022 lalu juga telah memicu kemarahan global. Akleh tewas tertembak saat meliput serangan Israel di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki. Al Jazeera menyalahkan militer Israel atas kematian repoternya itu dan membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun, Israel telah menolak tuduhan tersebut.

    kp/pkp/ (Reuters, AP, AFP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DANA Bagi-bagi Tiket Gratis Nonton Final EURO 2024 & Trip ke Jerman, Mau?

    DANA Bagi-bagi Tiket Gratis Nonton Final EURO 2024 & Trip ke Jerman, Mau?

    Jakarta –

    Turnamen sepak bola paling akbar di Eropa akan segera digelar. Setidaknya ada 24 kontestan yang akan memperebutkan Piala EURO 2024 yang dihelat di Jerman mulai Juni mendatang. Tim-tim besar dengan sejumlah pemain bintang pun diprediksi akan tampil dengan kekuatan penuh.

    Sejumlah tim besar bakal meramaikan EURO 2024 seperti Jerman, Inggris, Prancis, Belgia, Portugal, Spanyol, Denmark, Italia, dan lain sebagainya.

    Untuk bisa melihat langsung para pemain top dunia bertarung di EURO 2024, kamu harus mempersiapkan banyak hal, mulai dari tiket pesawat, penginapan, tiket pertandingan, jersey tim favorit, dan lainnya.

    Sayangnya, untuk menyaksikan pertandingan tersebut tergolong butuh dana yang cukup besar. Apalagi untuk akomodasi seperti tiket pesawat, hotel, dan biaya selama di sana tergolong bisa menguras isi dompet.

    Jika dilihat, untuk tiket penerbangan Indonesia ke Jerman berkisar Rp 6 juta hingga Rp 10 juta sekali perjalanan. Belum lagi untuk hotel di angka Rp 1,3 juta hingga Rp 9 juta per malam.

    Simulasi tersebut belum terhitung dengan biaya lain-lain selama menyaksikan pertandingan EURO 2024, seperti makan, minum, atau membeli merchandise tim kesayangan.

    Untungnya DANA, dompet digital di Indonesia, dan juga A+ Rewards bisa memberikan semuanya secara gratis!

    Yup, untuk para pengguna DANA, kamu bisa mendapatkan tiket gratis untuk nonton final EURO 2024 plus akomodasi ke Jerman secara cuma-cuma loh!

    Foto: DANA

    Caranya juga gampang! Kamu harus sering melakukan transaksi di DANA dan memainkan Flip Card di A+ Rewards. Supaya kesempatan main & menang Flip Card makin banyak, kamu tinggal beli voucher yang ada di A+ Rewards.

    Nggak cuma tiket & akomodasi GRATIS ke Jerman, kamu juga bisa memenangkan cashback Saldo DANA Rp1 juta setiap harinya! Menarik banget kan? Cuma dengan main Flip Card kamu bisa berkesempatan menang banyak hadiah!

    Jadi tunggu apalagi, yuk download dan gunakan dompet digital DANA sekarang!

    (ads/ads)

  • Ampuhkah Sanksi Barat terhadap Rusia dan Iran?

    Ampuhkah Sanksi Barat terhadap Rusia dan Iran?

    Teheran –

    Bisa dipastikan, Amerika Serikat mengetahui betapa sebagian besar minyak Iran mengalir menuju China di tengah sanksi Barat. Menurut Javier Bias, kolumnis di media AS Bloomberg, tidak ada yang ilegal dalam pertukaran tersebut.

    “Jika Anda mempercayai pemerintah China, maka mereka tidak mengimpor minyak dari Iran. Nol. Tidak satu barrel pun. Mereka sebaliknya mengimpor banyak sekali minyak mentah dari Malaysia, dengan jumlah dua kali lipat lebih besar ketimbang kapasitas produksi nasional Malaysia,” kata dia, mengutip data bea cukai China.

    Dengan melabeli ulang minyak Iran, Malaysia menjadi penyuplai minyak mentah terbesar keempat bagi China tahun lalu, di belakang Arab Saudi, Rusia dan Irak.

    Teheran menggunakan Uni Emirat Arab sebagai sentra bisnis untuk menggelapkan minyaknya di pasar dunia. Bursa komoditas dan pasar uang Dubai selama ini adalah gerbang terbesar bagi Iran untuk mengimpor produk-produk terlarang, selain minyak dan gas.

    Untuk itu, Teheran memodifikasi rantai suplainya agar bisa mengakali embargo Amerika Serikat atau Uni Eropa melalui bursa Dubai.

    Rubel Rusia di Asia Tengah

    Bagi Rusia, adalah negara-negara di Asia Tengah yang jadi perantara bisnis demi menjamin pasokan bahan baku sejak diembargo Barat menyusul perang di Ukraina.

    Kazakhstan, misalnya, saat ini terikat perjanjian perdagangan bebas dengan Moskow. Dengan perbatasan sepanjang lebih dari 7.500 kilometer antara kedua negara, pengawasan lalu lintas barang menjadi mustahil.

    Sebabnya di tengah hujan embargo, Rusia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen tahun lalu, dengan laju yang “kurang lebih sama” pada 2024, kata Menteri Keuangan Anton Siluanov.

    Dana Moneter Internasional, IMF, mencatat kenaikan belanja perang di Rusia menggerakkan pertumbuhan sebesar 3,2 persen. Lembaga dunia itu juga menyimpulkan betapa kas negara turut ditopang pemasukan besar dari ekspor minyak dan gas.

    Berlimpah sanksi, marak transaksi

    Rusia saat ini dikenakan lebih dari 5.000 jenis sanksi, lebih banyak daripada batasan perdagangan yang dijatuhkan terhadap Iran, Venezuela, Myanmar dan Kuba sekaligus. Target embargo adalah politisi dan pejabat tinggi di pemerintahan, ditambah kaum oligarki, perusahaan besar, lembaga keuangan dan industri militer.

    Sanksi Barat membatasi akses bank-bank Rusia ke pasar keuangan internasional, termasuk dari sistem perbankan virtual SWIFT yang mewadahi sebagian besar pengiriman uang di seluruh dunia.

    Bank Sentral Rusia juga dilarang mengakses cadangan devisanya yang disimpan di negara-negara kelompok G7, yakni AS, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, Italia dan Kanada.

    Perkaranya, sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB yang mengikat secara hukum bagi semua negara di dunia. Terlebih, sejumlah negara terbesar seperti India, Brasil dan China belum bergabung dengan rezim embargo terhadap Rusia.

    Pengawasan embargo

    Menurut laporan harian AS The Wall Street Journal, pemerintah di Washington sudah berencana menjatuhkan sanksi terhadap beberapa bank China karena membantu Rusia dan Iran menghindari sanksi Barat.

    Presiden Joe Biden bahkan sempat ingin mengeluarkan Beijing dari sistem keuangan global untuk menghentikan aliran dana bagi mesin perang Rusia, lapor surat kabar tersebut yang mengutip sumber anonim.

    Di UE, tugas memastikan penegakkan sanksi dibebankan kepada David O’Sullivan, komisaris Eropa asal Irlandia yang baru ditunjuk pada Januari lalu.

    “Termasuk tugasnya adalah mengunjungi negara tetangga Rusia, misalnya, untuk meyakinkan pemerintah nasional agar mau menegakkan sanksi dengan lebih ketat,” kata Christian von Soest, pakar sanksi di Institut Studi Global dan Area, GIGA, Jerman.

    “Masalahnya telah dikenali bahwa ada banyak cara bagi Rusia dan Iran untuk mengelak sanksi,” imbuhnya, merujuk pada minimnya imbas ekonomi di kedua negara.

    Pengetatan sanksi oleh AS mulai berimbas di negara-negara perantara dagang, seperti Turki. Di sana, ancaman sanksi AS bagi lembaga keuangan yang berbisnis dengan Rusia ikut menyurutkan pendanaan ekspor, yang tahun lalu mencatatkan lonjakan drastis.

    rzn/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini