Xcloud.id

Negara: Jerman

  • Tak Ada Negara Tak Diserang Ransomware

    Tak Ada Negara Tak Diserang Ransomware

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan tidak ada negara di dunia yang tidak diserang oleh ransomware, termasuk negara adidaya Amerika Serikat.

    Pernyataan ini merespon tumbangnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur, usai diserang oleh ransomware terbaru pengembangan dari Lockbit 3.0, yakni Brain Cipher.

    Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menkominfo dan Kepala BSSN di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta.

    “Tidak ada di seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware dan yang terbesar adalah Amerika Serikat,” ujar Budi, Kamis (27/6/2024).

    Ia kemudian memaparkan sejumlah negara di dunia yang dihajar ransomware periode 2022-2023, termasuk Indonesia ada di dalamnya.

    Amerika Serikat berada di urutan perdpertama serangan ransomware dengan persentase 40,34%, diikuti kemudian oleh Kanada 6,75%, Inggris 6,44% , Jerman 4,92%, dan Prancis 3,89%.

    “Indonesia terkena dampak sekitar 0,67% dari serangan ransomware. Jadi, memang virus melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama,” tutur Budi.

    “Dan, virus yang ransomware yang menyerang Indonesia itu versi terakhir, sehingga menjadi perhatian dunia terhadap ransomware ini,” sambungnya.

    Diberitakan sebelumnya, PDNS 2 diserang ransomware Brain Cipher yang berdampak pada 282 instansi pemerintah pusat maupun daerah yang menggunakan fasilitas tersebut. Sejak diserang enam hari lalu, baru lima layanan publik yang normal.

    (agt/fyk)

  • Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Jakarta –

    Di tengah popularitas yang melambung tinggi, kelompok oposisi konservatif semakin gencar mendorong pemulangan pengungsi Ukraina di Jerman. Baru-baru ini, Partai Uni Sosial Kristen di negara bagian Bayern bahkan mengimbau para pelarian perang untuk pulang jika tidak ingin bekerja dan berkontribusi pada pajak.

    “Sudah lebih dari dua tahun setelah dimulainya perang, prinsip ini sekarang harus ditegakkan: Bekerjalah di Jerman atau kembali ke wilayah aman di barat Ukraina,” kata tokoh CSU Alexander Dobrindt kepada surat kabar tabloid Bild am Sonntag, akhir pekan lalu.

    Dalam sebuah jumpa pers di Berlin Senin (24/6), Kementerian Luar Negeri menolak desakan tersebut dengan dalih tidak ada wilayah aman di Ukraina, yang sepenuhnya berada dalam jangkauan peluru kendali Rusia.

    Meskipun telah berulang kali dibantah oleh para peneliti migrasi, Dobrindt mengulangi argumen bahwa jaminan tunjangan pengangguran mengendurkan niat warga Ukraina untuk mencari pekerjaan. “Kita memerlukan kewajiban yang lebih kuat untuk bekerja sama bagi para pencari suaka dalam hal mendapatkan pekerjaan,” tambah Dobrindt.

    Argumen tersebut sebelumnya dibuat oleh Uni Demokratik Kristen, CDU, yang berkoalisi dengan CSU di level federal, dan Partai Demokrat Bebas, FDP, yang duduk di koalisi pemerintahan.

    “Pengungsi perang yang baru tiba dari Ukraina seharusnya tidak lagi menerima bantuan tunai, melainkan harus tunduk pada Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka,” kata Sekretaris Jenderal FDP Bijan Djir-Sarai kepada Bild, Senin lalu. Hal ini, menurutnya, akan memaksa lebih banyak warga Ukraina untuk mencari pekerjaan.

    “Kita mengalami kekurangan tenaga kerja di banyak sektor, semisal di industri restoran dan konstruksi atau di sektor perawatan kesehatan,” tambah Djir-Sarai. “Kita seharusnya tidak lagi menggunakan uang pembayar pajak untuk membiayai pengangguran, namun kita perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pekerjaan.”

    Tapi baik Partai Sosial Demokrat, SPD, yang berhaluan kiri-tengah dan mitra koalisinya lainnya, Partai Hijau, menolak gagasan tersebut.

    Populisme buta

    Menurut data pemerintah pada Maret 2024, sekitar 1,3 juta orang berkewarganegaraan Ukraina berstatus pengungsi dan tinggal di Jerman, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Menurut Kementerian Dalam Negeri, cuma sekitar 260.000 di antaranya yang layak tempur, yakni berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 18 hingga 60 tahun.

    Sebabnya, ekonom Jerman Marcel Fratzscher menyebut tuntutan kelompok konservatif sebagai “populisme buta”. Menurutnya, “tidak seorangpun akan diuntungkan, tidak ada yang akan mendapat satu euro lebih banyak, jika Jerman memperlakukan pengungsi lebih buruk dan memotong tunjangan mereka,” kata Fratzscher, presiden Institut Penelitian Ekonomi Jerman (DIW), kepada RND pada hari Selasa.

    Juru bicara pemerintah mengklarifikasi, tidak ada rencana untuk mengubah skema bantuan kepada pengungsi Ukraina. Pekan lalu, menteri dalam negeri Uni Eropa malah setuju memperpanjang status perlindungan khusus bagi pengungsi Ukraina hingga tahun 2026. Pengungsi Ukraina hanya berhak atas tunjangan sosial jika pendapatan dan aset mereka tidak cukup untuk menutupi biaya hidup.

    Hal ini dialami Alexander, seorang pengungsi Ukraina berusia 37 tahun yang mendapat tunjangan selama satu tahun setibanya di Jerman. Dia mengaku bisa memahami sentimen kelompok konservatif, namun juga menegaskan betapa tunjangan negara membantunya keluar dari masa paling gelap dalam hidupnya.

    “Ketika saya datang ke sini saya benar-benar tersesat, mental saya runtuh,” katanya kepada DW. “Kemudian kami pergi ke Job Center, dari mereka kami mendapat tunjangan uang dan bantuan lain. Dalam kasus saya, semuanya berjalan lancar.”

    Tunjangan negara dipatok sebesar 563 Euro per bulan untuk para lajang, termasuk Alexander, yang sukses bekerja sebagai produser musik dan desainer audio di Ukraina. Oleh pemerintah Jerman, dia diberikan akses konseling kerja dan bantuan dalam mencari kursus bahasa Jerman. Berdasarkan Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka, Alexander hanya menerima 354 Euro per bulan, yang dalam banyak kasus hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar di kota besar.

    Integrasi pasar kerja

    Menurut Badan Ketenagakerjaan, lebih dari 700.000 warga Ukraina menerima tunjangan dasar bagi pencari kerja pada bulan Maret 2024. Jumlah ini mencakup 501.000 orang yang berad pada kisaran usia tergolong layak untuk bekerja dan 217.000 orang yang tidak, karena sebagian besar adalah anak-anak.

    Sekitar 185.000 pengungsi Ukraina saat ini sudah mendapatkan pekerjaan dan ikut membayar iuran jaminan sosial. Pada bulan Oktober 2023, studi yang dilakukan oleh Yayasan Friedrich Ebert mengungkapkan, integrasi pengungsi Ukraina ke pasar tenaga kerja Jerman masih tertinggal dibandingkan negara-negara UE lainnya. Saat ini, hanya 18 persen pengungsi Ukraina yang mendapatkan pekerjaan di Jerman, sedangkan di Polandia, Ceko Republik dan Denmark angkanya lebih besar dua pertiga atau lebih.

    Kseniia Gatskova, dari Institut Penelitian Ketenagakerjaan atau IAB yang mengoordinasikan survei jangka panjang mengenai pengungsi Ukraina di Jerman, menekankan bahwa dalam dua tahun terakhir, jumlah warga Ukraina yang mendapatkan pekerjaan telah meningkat.

    “Mereka sangat ingin berintegrasi di pasar tenaga kerja. Lebih dari 90 persen pengungsi dari Ukraina ingin bekerja di Jerman,” katanya, sembari menggarisbawahi pentingnya bantuan negara. “Bagaimana para pengungsi bisa membiayai dirinya sendiri ketika mereka belum belajar bahasa Jerman, kualifikasinya belum diakui, dan belum mendapat pekerjaan?”

    Bagi Alexander, bantuan Jerman kepada pengungsi Ukraina di saat bencana telah menciptakan ikatan emosional terus berbekas. “Cara orang memandang perang di sini, dan cara pandang orang dari negara di mana terjadi perang, sangatlah berbeda,” kata dia.

    “Saya pikir jika suatu negara menjanjikan bantuan, dan masyarakatnya membutuhkan bantuan, maka negara tersebut tetap perlu membantu masyarakatnya sendiri. Dalam kasus saya, saya merasa berhutang budi kepada Jerman, dan saya sangat berterima kasih atas bantuan selama ini, dan saya akan melunasinya kembali dengan membayar pajak.”

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Uni Eropa Kucurkan Dana Tambahan untuk Ukraina

    Uni Eropa Kucurkan Dana Tambahan untuk Ukraina

    Jakarta –

    Uni Eropa akan mengirimkan dana tambahan sebesar “1,4 miliar Euro dalam beberapa bulan ke depan dan satu miliar tambahan berikutnya hingga akhir tahun,” kata Utusan Luar Negeri Josep Borrell, dalam sebuah jumpa pers usai KTT Menteri Luar Negeri di Luxemburg, Senin (24/6). Bantuan teranyar untuk Ukraina diniatkan sebagai dana perang, yakni buat pengadaan alutsista dan stimulus untuk industri pertahanan di dalam negeri.

    Duit tersebut merupakan bunga dana simpanan Rusia di Eropa yang telah dibekukan. Setelah lama diusulkan, gagasan mengalihkan keuntungan bunga Rusia untuk Ukraina kini disepakati secara aklamasi oleh Dewan Eropa, kecuali Hongaria. Dana tersebut nantinya dikelola oleh Fasilitas Perdamaian Eropa, EFF, yang bertugas menyalurkan bantuan militer dan pertahanan untuk negara mitra.

    Dari dompet EFF, Ukraina sudah mendapat lebih dari 11 miliar Euro sejak 2022. Menurut Komisi Eropa, dana Rusia yang dibekukan mencapai 210 miliar Euro, dengan keuntungan bunga rata-rata sebesar 2,5 hingga tiga miliar Euro per tahun. Pada 2023 lalu, lembaga keuangan Belgia Euroclear memperkirakan, pendapatan bunga bank dari dana simpanan Rusia berkisar 4,4 miliar Euro per tahun.

    Legitimasi hukum melawan blokade Hongaria

    Borrell juga mengumumkan bahwa pihaknya “telah menyepakati prosedur hukum untuk menghindari blokade” oleh negara anggota UE. Ucapannya itu ramai dipahami sebagai sentilan bagi Hongaria yang menolak pencairan dana untuk Ukraina. Dalam pembuatan keputusan terakhir, misalnya, pemerintah di Budapest tidak lagi dilibatkan setelah bersikap abstain dalam pertemuan sebelumnya.

    Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjártó mengatakan, sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap isolasi sepihak oleh Dewan Eropa, lapor kantor berita Reuters. Menurutnya, UE telah melewati “garis merah” dengan keputusan tersebut, tulis juru bicara pemerintah Hongaria yang mengutip Szijjártó di platform X. Dia mengkritik langkah Dewan Eropa sebagai “pelanggaran aturan umum UE, yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Sikap blokade pemerintahan Viktor Orban di Hongaria terhadap bantuan untuk Ukraina bukanlah hal baru di UE. Budapest berdalih, bantuan militer akan semakin memperparah eskalasi konflik. UE sebaliknya menahan kucuran dana untuk Hongaria karena kebijakan Orban yang diyakini memperlemah supremasi hukum.

    Repotnya, pada 1 Juli 2024 mendatang, Hongaria akan mengambil alih Kepresidenan Dewan UE selama enam bulan. Dalam peran ini, pemerintahan Orban berwenang memimpin pertemuan Dewan Menteri dan menyusun agenda yang bisa diusulkan untuk menjadi proposal legislatif di UE.

    Sanksi baru buat Rusia

    Dalam pertemuan di Luxemburg, menteri luar negeri UE juga memutuskan paket sanksi ke-14 terhadap Rusia. Legislasi teranyar terutama ditujukan untuk menutup celah hukum dari sanksi sebelumnya.

    Meski demikian, Dewan Eropa gagal menutup salah satu kelemahan terbesar rejim embargo karena sikap blokade Jerman. Tadinya, UE ingin mewajibkan perusahaan Eropa ikut mematuhi sanksi dalam membangu rantai suplai di negara ketiga. Tapi menurut keputusan dewan menlu, perusahaan hanya akan diminta melakukan “upaya terbaik” untuk menjauhkan perusahaan atau individu asal Rusia yang terkena embargo.

    Paket sanksi tersebut juga melarang pengiriman gas alam cair Rusia ke UE, yang bertujuan untuk mengurangi pendapatan Rusia. Embargo UE acap dikritik karena dinilai gagal menutup sumber duit Rusia di Eropa.

    Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis, misalnya, mengatakan rejim sanksi UE justru semakin lemah seiring berjalannya waktu. Rusia sendiri menolak paket sanksi baru tersebut karena dianggap “tidak efektif”.

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Keluarga Michael Schumacher Diperas, 2 Tersangka Ditahan di Jerman

    Keluarga Michael Schumacher Diperas, 2 Tersangka Ditahan di Jerman

    Jakarta –

    Kejaksaan di kota Wuppertal, Jerman, hari Senin (24/6) menyebutkan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan pemerasan terhadap setidaknya dua orang tersangka yang dituduh mencoba memeras uang dari keluarga legenda Formula 1 (F1) Jerman, Michael Schumacher.

    Jaksa penuntut di Wuppertal, Wolf-Tilman Baumert, mengatakan dua orang telah ditangkap minggu lalu karena dicurigai melakukan upaya pemerasan “yang merugikan seorang selebriti”. Pada hari Senin, kejaksaan di Wuppertal mengkonfirmasi laporan media bahwa keluarga Schumacher menjadi sasaran pemerasan.

    Menurut kejaksaan, para tersangka mengatakan kepada keluarga, mereka memiliki informasi sensitif yang tidak ingin diungkap keluarga Schumacher ke publik.

    Menuntut pembayaran jutaan dolar

    “Mereka menuntut pembayaran jutaan dolar untuk mencegah publikasi data di Darknet,” kata Wolf-Tilman Baumert mengenai kasus tersebut. “Sebagai bukti bahwa mereka memang memiliki dokumen-dokumen tersebut, para pemeras mengirimkan file-file individual kepada keluarga.”

    Penyelidik menggunakan “cara teknis” untuk melacak dan memastikan bahwa para pemeras beroperasi dari kota Wuppertal di Jerman barat.

    Kejaksaan di Wuppertal kemudian mengambil alih kasus itu ketika hal ini menjadi jelas, satu hari sebelum kedua tersangka ditangkap.

    Ayah dan anak dalam tahanan investigasi

    Para tersangka adalah ayah dan anak berusia 53 dan 30 tahun, yang pernah tersangkut kasus kejahatan lain dan berada dalam status bebas dengan pembayaran jaminan. Hingga Senin, mereka berada dalam tahanan investigasi setelah ditangkap pada 19 Juni.

    Mereka bisa menghadapi tuntutan hukuman berupa denda atau hukuman penjara hingga 5 tahun jika dinyatakan bersalah di pengadilan. Kejaksaan di Wuppertal mengatakan “penyelidikan ekstensif” sedang berlangsung.

    Michael Schumacher hingga saat ini menjadi pembalap F1 tersukses sepanjang masa dengan rekor tujuh kali juara. Dia mengalami cedera berat dalam kecelakaan ski pada tahun 2013. Sejak saat itu dia tidak pernah tampil lagi di depan umum. Kondisi pria berusia 55 tahun itu hingga saat ini memang tidak diketahui, karena keluarganya ingin menjaga privasi dan berulang kali menyatakan hal itu kepada publik.

    (hp/as)

    (ita/ita)

  • Kejahatan Islamofobia di Jerman Melonjak Dua Kali Lipat

    Kejahatan Islamofobia di Jerman Melonjak Dua Kali Lipat

    Jakarta –

    Aliansi Jerman melawan Islamofobia dan diskriminasi terhadap Muslim, yang juga dikenal sebagai ‘Claim’, pada Senin (24/06) mengatakan bahwa kejahatan dengan motivasi Islamofobia melonjak lebih dari dua kali lipat di Jerman tahun lalu.

    Kelompok ini telah mencatat total 1.926 kasus kriminal, yakni rata-rata lebih dari lima kasus setiap harinya pada 2023. Angka itu meningkat lebih dari 1.000 kasus dibanding tahun sebelumnya.

    “Rasisme anti-Muslim belum pernah begitu diterima secara sosial seperti saat ini dan itu datang dari masyarakat sendiri,” kata Direktur Claim Rima Hanano.

    Laporan ini menyindir pasal pertama dari konstitusi Jerman pascaperang, yang menyatakan bahwa martabat manusia seharusnya “tidak dapat diganggu gugat”, tetapi justru mengatakan bahwa hal itu “dapat dilanggar”, bahkan di saat Jerman memperingati 75 tahun konstitusinya tahun ini.

    Claim mengatakan bahwa pihaknya menyusun laporan itu dengan berbagai informasi sumber terbuka, termasuk dari berbagai komunikasi resmi kepolisian Jerman.

    Kejahatan yang paling sering terjadi adalah serangan verbal atau penghinaan, diikuti oleh kasus diskriminasi, tetapi juga termasuk ancaman dan pemaksaan. Dalam 178 kasus, kurang dari satu dari 10 kasus, terdapat kekerasan fisik. Penghitungan Claim juga mencakup empat kasus percobaan pembunuhan dan lima kasus pembakaran.

    Konflik Israel-Gaza berdampak nyata pada statistik kejahatan di Jerman

    Kelompok ini juga mengatakan bahwa terjadi lonjakan kejahatan Islamofobia di Jerman, semenjak serangan balasan Israel terhadap teror Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun lalu.

    Laporan tentang kejahatan Islamofobia di Jerman ini merupakan laporan kedua yang diterbitkan oleh kelompok Claim, setelah laporan perdananya tahun lalu. Tahun ini, laporan ini diluncurkan bersamaan dengan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik. Berbagai pejabat, akademisi, dan politisi Jerman telah mendaftar.

    kp/rs (AFP, epd, KNA)

    (ita/ita)

  • Sosok Liberal Mark Rutte Bakal Pimpin NATO

    Sosok Liberal Mark Rutte Bakal Pimpin NATO

    Jakarta –

    Pada Juli 2023, setelah tiga belas tahun menjabat sebagai perdana menteri (PM) Belanda, Mark Rutte resmi mengundurkan diri, dan mengatakan bahwa dia akan “pensiun dari dunia politik.” Rutte menjadi PM Belanda terlama sepanjang sejarah. Jadi, apa alasan dia mengundurkan diri?

    Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang liberal-konservatif pimpinan Rutte menganggap pendekatannya terhadap para pencari suaka itu terlalu lunak, sehingga menyebabkan pemerintahan koalisi empat partainya runtuh.

    Selain itu, Geert Wilders yang berhaluan populis sayap kanan memenangkan pemilihan umum (pemilu), membuat Rutte tidak dapat mencegah pergeseran pemerintah ke arah kanan. Hal itu bisa dibilang menandai kekalahan terbesar dalam karier politiknya.

    Sejak saat itu, dia tetap menjabat selama hampir satu tahun dalam perannya sebagai pengawas. Sementara diskusi pemerintah yang rumit dengan Wilders terus berlarut-larut.

    Rencana pensiun ditunda

    Pada Oktober 2023, Rutte yang berusia 57 tahun itu tampaknya telah melupakan sumpahnya untuk pensiun dari dunia politik. Kini, dia justru mengisyaratkan ketertarikannya untuk menggantikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg, yang masa jabatannya akan berakhir pada Oktober mendatang.

    Selama berbulan-bulan, Rutte melakukan kampanye satu orangnya secara diam-diam, untuk berupaya memenangkan hati banyak kepala negara dan pemerintahan. Rutte adalah pendukung setia Ukraina, yang dengan cepat berhasil mendapatkan dukungan AS dalam kampanyenya, dan kemudian diikuti oleh sebagian besar negara anggota NATO lainnya.

    Kemenangan PM nasionalis sayap kanan Hungaria Viktor Orban, yang tidak berhubungan baik dengan Rutte, butuh waktu yang lebih lama untuk luluh. Rutte bahkan sampai harus berjanji kepada Orban bahwa Hungaria tidak harus berpartisipasi dalam kegiatan NATO yang mendukung Ukraina, selama Rutte memimpin aliansi itu. Orban, yang begitu menjaga hubungan persahabatan dengan Rusia, juga mengesampingkan pengiriman senjata ke Ukraina.

    Meski begitu, Rutte dikenal karena selera humor dan kecerdasannya. Saat menjabat sebagai PM Belanda, dia sering bersepeda dari rumah ke kantornya. Tidak jarang, banyak warga dapat menyaksikan bakat musiknya, saat Rutte duduk bermain piano di stasiun pusat Den Haag.

    Sebagai bakal calon Sekjen NATO, Rutte mungkin perlu sedikit lebih serius dan diplomatis. Tugas utamanya adalah untuk menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan dari 32 anggota NATO, sehingga tercipta satu suara bulat dalam aliansi itu.

    Pendahulunya, Jens Stoltenberg dari Norwegia, adalah seorang ahli penyabar yang mampu menyeimbangkan ini. “Tetap berpegang teguh pada pesan Anda” adalah kredo utama Stoltenberg untuk memastikan keberhasilan komunikasi pada blok ini.

    Manajer krisis yang terampil

    “Kepemimpinan sejati butuh kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif yang berbeda,” kata Rutte dalam pidatonya. Sikap ini mungkin dapat membantunya menjalankan tugas sebagai kepala NATO. Bagaimanapun, Rutte adalah “manajer krisis yang terampil,” menurut jurnalis Sheila Sitalsin, kolumnis harian Belanda Volkskrant, yang juga menulis biografi Rutte.

    Banyak warga Belanda yang puas dengan stabilitas politik yang dijamin Rutte selama krisis keuangan dan pandemi COVID-19. Rutte juga mampu mengatasi skandal-skandal dengan baik. Salah satu julukannya di Belanda adalah “Sang Teflon Rutte”.

    Penjabat PM Belanda ini juga harus siap menghadapi kemungkinan Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Rutte dan Trump memiliki hubungan yang sangat positif saat Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Bahkan, Trump menyebut Rutte sebagai teman. Meski begitu, Rutte dengan keras menentang kebijakan ekonomi proteksionis Trump.

    Rutte dukung bantuan persenjataan ke Ukraina

    Tidak seperti Trump, Rutte mendukung pengiriman senjata ke Ukraina, bahkan menyediakan howitzer dan pesawat tempur Belanda. Sayangnya, tentara Belanda sendiri kekurangan anggaran selama 13 tahun Rutte berkuasa.

    Baru tahun ini, untuk pertama kalinya, Belanda membelanjakan anggaran 2% dari PDB-nya untuk sektor pertahanan, yang sesuai dengan target pengeluaran NATO.

    Rutte mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin selama bertahun-tahun. Rusia setidaknya perlu bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat MH-17 di atas Ukraina timur pada 2014 lalu. Pesawat Malaysia Airlines yang jatuh itu sedang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, di mana 300 orang tewas. Sebagian besar korban adalah warga negara Belanda.

    Di Uni Eropa, Rutte justru dipandang sebagai “Tuan Tidak”, kata seorang diplomat Uni Eropa kepada DW. Alasannya, karena Rutte terus menolak gagasan reformasi ambisius yang diusung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Namun, Rutte memiliki hubungan baik dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang pendiam. Dia juga berhubungan baik dengan PM populis sayap kanan Italia, Giorgia Meloni. Bahkan, Rutte dan Meloni telah menyarankan untuk memproses aplikasi suaka di luar Uni Eropa pada negara-negara pihak ketiga.

    Pendekatan Rutte terhadap politik ini memiliki nuansa Houdini, tulis Sitalsing. Rutte mampu melepaskan diri dari hampir semua krisis, yang mungkin berguna saat dia menjabat sebagai Sekjen NATO. (kp/rs)

    (ita/ita)

  • Rekor 120 Juta Orang Terpaksa Mengungsi Secara Global

    Rekor 120 Juta Orang Terpaksa Mengungsi Secara Global

    Jakarta –

    PBB mengatakan pada Kamis (13/06) bahwa 120 juta orang hidup dalam status pengungsi paksa secara global antara awal tahun 2023 hingga Mei 2024.

    Data baru ini terungkap dalam laporan Tren Global oleh Badan Pengungsi PBB (UNHCR) yang menguraikan statistik yang melacak jumlah pengungsi, pencari suaka, pengungsi internal, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia.

    Konflik mendorong migrasi besar-besaran

    “Diperkirakan 117,3 juta orang masih terpaksa mengungsi pada akhir 2023, terpaksa melarikan diri dari penganiayaan, konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum,” kata laporan itu.

    Pada Mei, 120 juta orang menjadi pengungsi secara global, hampir 10% lebih banyak dibandingkan angka pada 2022, yang mewakili sekitar 1,5% dari populasi dunia, kata UNHCR.

    “Konflik masih menjadi pendorong terbesar terjadinya pengungsian massal,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi kepada wartawan.

    “Kecuali terjadi pergeseran geopolitik internasional, sayangnya saya melihat angkanya terus meningkat,” tambahnya.

    “Tahun ini, selama 12 tahun berturut-turut, jumlah pengungsi dan orang terlantar meningkat: dari 114 menjadi 120 juta. Di balik angka-angka ini terdapat banyak tragedi kemanusiaan, yang hanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan solidaritas dan tindakan bersama,” kata Grandi dalam sebuah postingan di X, sebelumnya Twitter.

    Dari Gaza, Sudan, hingga Myanmar

    Pertempuran di Sudan yang pecah pada April 2023, disebut-sebut menyebabkan salah satu “krisis kemanusiaan dan pengungsian terbesar di dunia” dengan lebih dari 6 juta orang terpaksa mengungsi pada Desember 2023.

    Sementara itu, UNHCR mengatakan bahwa perang yang sedang berlangsung di Gaza “telah menimbulkan dampak buruk terhadap warga sipil Palestina” dan hingga 1,7 juta orang atau lebih dari 75% penduduk telah mengungsi di wilayah Palestina.

    Menurut badan bantuan PBB untuk Palestina (UNRWA), terdapat sekitar 6 juta pengungsi Palestina yang saat ini berada di bawah mandat mereka, dengan 1,6 juta di antaranya berada di Jalur Gaza.

    Myanmar, Afganistan, Ukraina, Republik Demokratik Kongo, Somalia, Haiti, Suriah dan Armenia termasuk di antara negara-negara yang disebutkan di mana konflik dan kekerasan telah memaksa orang mencari keselamatan di tempat lain.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Negara mana yang diincar para pengungsi?

    Laporan tersebut menunjukkan bahwa 75% pengungsi dan migran menuju ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, berlawanan dengan persepsi bahwa sebagian besar pengungsi dan migran menuju ke negara-negara kaya.

    Namun laporan tersebut menyatakan bahwa setengah dari seluruh permohonan suaka baru, hanya diterima di lima negara dan sebagian besar diajukan di AS dengan jumlah 1,2 juta jiwa.

    Diikuti oleh Jerman dengan 329.100, disusul oleh Mesir, Spanyol dan Kanada.

    rs/gtp (AFP, DPA)

    (ita/ita)

  • Teknologi di Balik Keindahan Kubah Masjid Nabawi yang Bisa Bergeser

    Teknologi di Balik Keindahan Kubah Masjid Nabawi yang Bisa Bergeser

    Jakarta –

    Selain payung-payung raksasa cantik yang menjadi salah satu ciri khasnya, Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi juga punya kubah yang bisa menutup dan membuka di waktu-waktu tertentu. Sama seperti ketika payung-payung raksasa menguncup dan mengembang, pemandangan menutup dan membukanya kubah juga kerap dinantikan jemaah yang beribadah di sana.

    Kubah Masjid Nabawi memadukan desain konstruksi yang sangat besar, desain teknik, seni arsitektur serta teknologi pergerakan kubah yang halus melalui kontrol otomatis sehingga menambah keindahannya.

    Ada 27 kubah di Masjid Nabawi yang dirancang sebagai sliding dome alias dapat digeser untuk dibuka dan ditutup kembali sesuai keperluan. Sebanyak 12 kubah masing-masing ditempatkan di bangunan sayap kiri dan kanan, dan tiga kubah di bangunan sayap belakang bangunan utama Masjid Nabawi.

    Kubah-kubah tersebut merupakan mahakarya dari proyek perluasan Masjid Nabawi yang dilakukan oleh Raja Fahd. Mengutip dari situs SL Rasch, perusahaan konstruksi yang menangani pemasangan kubah dan payung Masjid Nabawi, Raja Fahd sendiri yang meletakkan batu fondasi untuk ekspansi kedua yang dilakukan antara tahun 1984-1994.

    Proyek perluasan Raja Fahd disebut-sebut sebagai proyek perluasan paling menyeluruh dalam sejarah Masjid Nabawi. Dari bagian utama Masjid Nabawi seluas 16.500 meter persegi, kemudian ditambah dengan bangunan perluasan di masa pemerintahan Raja Fahd yang seluruhnya seluas 82.000 meter persegi.

    Dua hal yang paling menarik perhatian dalam proyek ini adalah 27 sliding dome dan dipasangnya 105 payung raksasa untuk memayungi pelataran terbuka di sekitar Masjid Nabawi. Payung Masjid Nabawi ini pun di kemudian hari ditiru dan menjadi tren bagi masjid-masjid di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

    Pembangunan kubah geser dan payung dalam proyek perluasan Masjid Nabawi melibatkan banyak pihak. Sejak dari proses perencanaan, pemilihan material, pemilihan teknologi yang tepat, perencanaan rancang bangun, pemilihan para seniman dan tenaga ahli hingga ke proses pembuatan, perakitan, pemasangan hingga perawatannya.

    Kubah Masjid Nabawi bisa bergeser, menutup dan membuka. Foto: SL RaschDirancang Arsitek Jerman

    Adalah Mahmoud Bodo Rasch, seorang arsitek Jerman yang menangani rancang bangun struktural kubah dan payung-payung raksasa. Ia memiliki spesialisasi dalam konstruksi payung konvertibel raksasa dan struktur ringan, serta merupakan pendiri dan pemilik SL Rasch GmbH Special and Lightweight Structures dengan cabang di Leinfelden-Echterdingen, Jeddah, Makkah, dan Madinah. Proses pembuatan kubah dikerjakan secara terpisah-pisah di berbagai negara sesuai dengan spesialisasi yang dibutuhkan.

    “Kubah ini bisa bergeser ke samping menggunakan penggerak yang dipasang di rel terintegrasi. Bentuknya menunjukkan pengaruh Maroko dan menggabungkan arsitektur tradisional dengan teknologi canggih. Bagian luar dan dalam kubah ditopang oleh struktur baja dan menggunakan komposit yang sebelumnya hanya digunakan dalam konstruksi pesawat terbang,” tulis SL Rasch di situsnya.

    Rahasia Kubah Indah Masjid Nabawi

    Struktur lapisan terluar kubah, menurut penjelasan SL Rasch, terdiri dari laminasi epoksi serat karbon atau serat kaca dan ubin keramik heksagonal. Untuk memastikan mereka dapat diposisikan secara akurat pada permukaan luar kubah, sebelumnya pola dipotong menjadi segmen kubah prefabrikasi dengan mesin CNC. Ubin kemudian diletakkan di ceruk yang sudah ditentukan dan dilaminasi.

    Selanjutnya pelapis interior kubah terbuat dari kayu dan laminasi epoksi dengan panel veneer maple. Bagian tersebut dihiasi ornamen cedar ukiran tangan yang dibuat di Maroko, beberapa di antaranya disepuh dan ditata dengan amazonite. Segmen kubah disiapkan dan dikemas di Jerman, dikirim ke Madinah dan dipasang di atap masjid.

    Dipilihnya material-material tersebut dikarenakan kubah ini harus mampu dibuka dan ditutup dengan mudah oleh sistem robotik yang menggerakkannya. Selain itu, material yang lebih ringan akan mengurangi beban struktur yang menopangnya.

    Kombinasi keahlian tradisional dan produksi industri, berpadu dengan teknologi Computer Aided Design (CAD) yang inovatif, membuat proyek tersebut mendapatkan penghargaan Best Innovation Award of the Houston-based International Association for Automation and Robotics in Construction (IAARC). Proyek ini juga memenangkan Abdullatif Al Fozan Award for Mosque Architecture in 2014.

    Lebih dari itu, kubah-kubah ini tak hanya canggih dan indah, tetapi yang paling utama adalah manfaatnya untuk menyesuaikan suhu udara yang cocok untuk jemaah sehingga mereka makin nyaman beribadah. Saat pelaksanaan ibadah Haji 2024 ini, para jamaah haji dari seluruh dunia tentu bisa mengagumi keindahan kubah Masjid Nabawi.

    (rns/fay)

  • Mengerikan! Perang Saudara di Sudan Dekati Level Genosida

    Mengerikan! Perang Saudara di Sudan Dekati Level Genosida

    Jakarta –

    Waktu kian mendesak bagi jutaan manusia di Sudan, tulis Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, dan organisasi kemanusiaan internasional dalam sebuah pernyataan bersama belum lama ini. Ancaman bencana kelaparan meningkat drastis di tengah berkecamuknya perang saudara.

    Sudah sejak setahun silam, negeri di Tanduk Afrika itu terkoyak oleh pertarungan dua jendral, yang tak segan menghentikan atau membajak pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga sipil.

    Bencana terutama mengintai di wilayah Darfur, kata Alice Nderitu, utusan khusus PBB untuk pencegahan genosida. Menurutnya, apa yang terjadi di barat Sudan sudah mencapai dimensi pembersihan etnis, kata Nderitu, dalam keterangan di hadapan Dewan Keamanan PBB, beberapa hari silam.

    “Kaum sipil diserang dan dibunuh karena warna kulitnya, karena asal usul etnisnya.”

    Gambaran serupa dilaporkan organisasi kemanusiaan Dokter Lintas Batas, MSF, “kami melihat dengan mata kepala sendiri pertumpahan darah yang terjadi,” kata Claire Nicolet, salah seorang petinggi MSF.

    Menurut organisasi yang pernah mendapat Nobel Perdamaian pada 1999 silam itu, sedikitnya 145 orang dibunuh dan 700 mengalami luka-luka sejak tanggal 10 Mei. Saat ini, organisasi bantuan internasional tidak lagi bisa bekerja di lapangan lantaran besarnya risiko serangan bersenjata.

    Gawat di al Fashir

    Situasi dramatis dilaporkan di al Fashir, ibu kota negara bagian Darfur Utara. Ke sana lah jutaan warga sipil mencari perlindungan dari perang yang berkobar di pedalaman.

    “Di sana, bencana kelaparan sudah di depan mata,” kata Marina Peter, direktur Forum Sudan dan Sudan Selatan, sebuah organisasi kemanusiaan di Eropa. Penaklukkan al Fashir oleh RSF akan memicu gelombang pengungsi baru. Kelangkaan dan inflasi harga bahan pangan juga melanda kota-kota yang dikuasai oleh milisi binaan Hemeti.

    “Mereka yang punya sedikit uang, mungkin bisa meninggalkan kota jika mereka beruntung. Tapi kaum miskin akan dibantai,” kata Marina Peter.

    Aliansi rapuh

    Menurutnya, RSF menggunakan taktik brutal untuk meneror warga sipil agar mau bergabung. “Al Fashir pada dasarnya adalah rantai terakhir yang menyatukan Sudan. Jika direbut RSF, maka Sudan akan terbelah dua, yang berarti bencana secara politis,” imbuhnya lagi.

    Brutalitas militer Sudan dan RSF membiaskan ketergesaan, menurut analisa lembaga penelitian International Crisis Group, ICG. Karena menurut para analis, semakin lama konflik berkecamuk, semakin rapuh pula aliansi yang dijalin kedua jendral dengan milisi-milisi lokal.

    Kerapuhan itu menyulitkan SAF dan RSF untuk mengendalikan milisi-milisi binaan mereka, yang kini semakin leluasa menebar prahara. “Konflik ini sudah memasuki fase baru yang lebih berbahaya, di mana Sudan semakin tercerai-berai,” tulis organisasi yang bermarkas di Brussels, Belgia, itu.

    Intervensi dunia internasional

    Bantuan bagi militer Sudan datang dari luar negeri. Menjelang akhir tahun lalu, Jendral al-Burhan melobi Iran untuk mengirimkan senjata. Sejak itu, SAF rajin menerbangkan drone tempur untuk menyerang posisi RSF. Pengakuan juga diumumkan Mesir dan Arab Saudi bagi pemerintahan junta di Khartoum.

    “Seseorang seperti dia lah yang ingin dilihat Mesir dan Arab Saudi di puncak pemerintahan sebuah negara,” kata analis Sudan, Marina Peter.

    Mesir dan Sudan juga dikaitkan oleh ideologi yang sama, kata pakar politik Afrika Hager Ali dari Institut Penelitian GIGA, Jerman, yang baru-baru ini merilis analisa terkait situasi di Sudan. “Mesir tidak bekerja sama dengan RSF, karena mereka tidak dianggap sebagai aktor negara.”

    Sebab itu pula, pentolan RSF Hemeti memposisikan diri sebagai pemberontak kemerdekaan. Melalui cara itu, dia bisa mendulang dukungan Uni Emirat Arab, termasuk juga Rusia, yang dijanjikan hak penambangan atas cadangan emas Sudan.

    Destabilisasi Sudan

    Namun Moskow kini mulai mengulurkan tangan ke arah SAF, dan akan membangun pangkalan angkatan laut di Port Sudan. Selain itu, delegasi Rusia juga telah bertemu dengan petinggi junta pada akhir April silam.

    “Baik UEA atau Rusia ingin memperluas pengaruhnya di Sudan,” kata Hager Ali. Di Sudan, kedua negara memadu kepentingan ekonomi atas cadangan sumber daya alam. Selain itu, Sudan terletak strategis dan bisa menjadi labuhan bagi negara luar untuk berjejak di Afrika.

    “Akses diupayakan melalui kerja sama, baik dengan aktor non-negara seperti Hemeti yang memberontak, tapi juga dengan aktor negara melalui jalur diplomasi resmi.”

    Patut dipertimbangkan, aktor-aktor internasional tidak berkepentingan pada solusi konflik atau perdamaian di Sudan. “Bagi semua negara yang terlibat, Sudan adalah gerbang menuju Laut Merah, dan dari Laur Merah menuju Afrika,” kata Ali.

    Sebab itu, akan menguntungkan bagi aktor internasional jika Sudan tidak memiliki administrasi yang berfungsi maksimal, karena melapangkan jalan bagi masuknya pengaruh asing. “Prosesnya akan sangat lebih cepat melalui jalur tidak resmi, seperti misalnya penyelundupan senjata, seperti yang sedang terjadi di Sudan saat ini.”

    “Dalam hal ini, aktor-aktor asing tidak punya kepentingan perdamaian dalam jangka panjang, melainkan pada ketidakstabilan terkendali.”

    rzn/yf

    (ita/ita)

  • Kanselir Jerman Berniat Permudah Deportasi Kriminal Asal Afghanistan

    Kanselir Jerman Berniat Permudah Deportasi Kriminal Asal Afghanistan

    Jakarta –

    Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Kamis (07/06/24) menyampaikan pidato di parlemen Jerman, Bundestag, mengenai situasi keamanan nasional.

    Dalam pidatonya, Scholz membahas tiga topik utama: gugurnya seorang polisi baru-baru ini akibat ditikam oleh seorang pencari suaka, banjir besar yang melanda Jerman bagian selatan pada akhir pekan, dan sikap Jerman dalam perang di Ukraina.

    Scholz mengatakan “meskipun hal-hal tersebut tidak berkaitan, semuanya menjadi perhatian kita.”

    Scholz kecam tindakan anti-demokrasi

    Scholz memulai dengan membahas kematian seorang petugas polisi Jerman pada minggu lalu akibat ditikam oleh seorang warga negara Afganistan berusia 25 tahun. Ia mengatakan bahwa tragedi itu, “mengejutkan hati kita semua.”

    Scholz menyebut apa yang dia gambarkan sebagai ideologi misantropi. “Islam radikal… terorisme… ingin merampas kebebasan kita. Tanpa kebebasan tersebut, kita tidak memiliki demokrasi.”

    Ditujukan kepada keluarga, teman-teman dan terutama rekan-rekan petugas yang gugur, Scholz mengatakan: “Kami mendukung Anda. Kami berdiri di belakang polisi kami.”

    Dia mengatakan undang-undang yang melarang kekerasan semacam itu harus diperketat, dan siapa pun yang membunuh petugas polisi harus dihukum seberat-beratnya.

    Dia kemudian mengecam kecenderungan anti-demokrasi dalam masyarakat Jerman, dan meningkatnya jumlah serangan terhadap politisi akhir-akhir ini oleh warga dari spektrum politik paling kiri dan paling kanan.

    Scholz menegaskan bahwa semua orang di Jerman berhak mendapatkan kebebasan dari rasa takut. “Hal ini berlaku bagi mereka yang sudah tinggal di sini, serta mereka yang baru tiba. Imigran adalah bagian dari masyarakat kami, kami tidak akan membiarkan diri terpecah belah.”

    Dia juga mengecam sebuah pernyataan yang beredar menjelang kejuaraan sepak bola Piala Eropa bahwa tim nasional Jerman punya terlalu banyak pemain yang tidak berkulit putih. Dia marah dan mengatakan, “mereka semua orang Jerman, mereka semua adalah anak kita.”

    Deportasi dinilai penting bagi keamanan nasional

    Dia kemudian membahas masalah kontroversial tentang deportasi migran. Sehubungan dengan serangan di Mannheim, Scholz mengatakan: “muak bahwa seseorang yang mencari perlindungan di Jerman malah melakukan kejahatan.” Ia menambahkan bahwa orang-orang tersebut harus dideportasi.

    Persoalan apakah Jerman harus melanjutkan deportasi ke negara-negara seperti Afghanistan dan Suriah telah jadi perdebatan hangat.

    Scholz juga berjanji untuk memperkuat undang-undang yang memungkinkan migran kriminal dideportasi secara cepat ke negara-negara yang sebelumnya dianggap tidak aman, dengan mengatakan, “Keamanan nasional lebih diutamakan daripada hak individu pencari suaka.”

    Dia juga menyoroti perlunya lebih banyak polisi dan berjanji untuk menolak memberikan paspor Jerman kepada orang-orang yang dikenal sebagai islamis atau antisemit. Dia juga berjanji untuk mengambil sikap “tanpa toleransi” saat harus mendeportasi orang-orang tersebut.

    Banjir perkuat solidaritas Jerman

    Berbicara tentang banjir besar yang melanda Jerman bagian selatan pada akhir pekan, Scholz menyampaikan simpati tulus kepada mereka yang terkena dampak, serta pujian dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menangani situasi yang sangat sulit ini. Mengomentari solidaritas atas bencana ini, ia berkata, “itulah Jerman, kita kuat karena kita bersatu.”

    Scholz juga mengutip fakta bahwa banjir yang terjadi pada akhir pekan lalu merupakan kejadian ketiga cuaca ekstrem yang melanda Jerman sejak awal tahun, dan menyebut hal ini sebagai tanda nyata perubahan iklim. Pernyataan Scholz ini menuai cemoohan dari para anggota kelompok sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD).

    Scholz tegur AfD “memalukan”

    Berbicara mengenai Ukraina, Kanselir Scholz menegaskan kembali dukungannya terhadap Ukraina dan berjanji bahwa “perdamaian bukan berarti menyerah” dan bahwa ia menolak “mengizinkan kembalinya perang sebagai kelanjutan politik dengan cara lain.”

    Dalam menyikapi situasi saat ini di Ukraina, Scholz mengecam anggota AfD karena berulang kali menyela pernyataannya secara tidak tepat.

    Dia mengecam perilaku mereka dan mengatakan bahwa kelakuan mereka “memalukan karena hari ini Anda menerima pujian yang besar dari presiden Rusia.” Komentar tersebut muncul menjelang pemilihan parlemen Eropa akhir pekan ini.

    Dia kemudian dengan jelas menyatakan bahwa Rusia sedang mencoba untuk merampok wilayah Ukraina dalam perang yang sudah berlangsung hampir dua setengah tahun. “Jika kita menerima imperialisme ini… maka, terutama saat itu… keamanan kita sendiri akan terancam, begitu pula keamanan seluruh Eropa,” ujarnya.

    Kalimat ini dinyatakan Scholz hanya beberapa hari setelah perubahan haluan dramatis terhadap Ukraina. Scholz mengikuti jejak Washington dengan memberikan izin kepada Kyiv untuk menggunakan senjata Jerman untuk menyerang sasaran militer yang dibenarkan di Rusia.

    Setelah menunjukkan perlunya pertahanan yang kuat untuk mencegah serangan, ia berkata, “Perdamaian memerlukan diplomasi.” Namun, ia mengakui bahwa perdamaian tidak akan terwujud selama Rusia merasa perdamaian bisa terwujud di medan perang. ae/yf (AP, dpa)

    (ita/ita)