Xcloud.id

Negara: Jerman

  • Dapatkah Stimulus Ekonomi China Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Jerman?

    Dapatkah Stimulus Ekonomi China Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Jerman?

    Jakarta –

    Ekonomi Jerman terperangkap dalam krisis selama dua tahun terakhir, di tengah pertumbuhan yang stagnan dan tantangan struktural yang terus meningkat.

    Harga energi yang tinggi, birokrasi yang berbelit-belit, investasi yang lambat dalam infrastruktur fisik dan digital, serta melemahnya permintaan di pasar-pasar utama luar negeri telah menghantam perusahaan-perusahaan Jerman dengan keras.

    Perlambatan ekonomi di Cina, khususnya, telah memberikan dampak yang besar.

    Raksasa Asia tersebut telah lama menjadi pasar utama bagi perusahaan-perusahaan industri Jerman, terutama di sektor otomotif, permesinan, dan kimia. Dan pesanan dari Cina membantu menciptakan lapangan kerja dengan gaji yang baik di Jerman.

    Namun, berbagai tantangan ekonomi, termasuk krisis pasar properti, ketegangan perdagangan, dan masalah demografi, telah mengguncang kepercayaan konsumen di ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut dan memperlambat pertumbuhan. Hal ini juga menyebabkan permintaan yang lebih rendah untuk barang-barang buatan Jerman.

    “Ekspor Jerman ke Cina meningkat dua digit pada 1990-an dan 2000-an, tetapi pertumbuhannya mulai melambat satu dekade lalu,” menurut laporan yang diterbitkan oleh Rhodium Group pada Februari 2024.

    “Setelah mencapai puncaknya pada 2022, ekspor turun sembilan persen pada 2023 meskipun ekonomi Cina terus tumbuh — sejauh ini merupakan penurunan paling tajam sejak Cina bergabung dengan Badan Perdagangan Dunia (WTO),” katanya.

    ”Suasana yang sangat tenang’ di Cina

    Dalam Dialog Global Berlin minggu lalu, pimpinan Mercedes-Benz, Ola Källenius, mengatakan ada “suasana yang sangat tenang” di Cina dalam hal sentimen konsumen dan banyak pengusaha yang “menunggu dan mengamati.”

    “Sentimen saat ini, pada sebagian besar pengusaha dan konsumen yang membeli barang-barang mahal, barang modal yang lebih mahal atau bahkan barang mewah, sangat hati-hati,” katanya, seraya menambahkan, “Pasar itu telah menyusut pada tingkat yang mengkhawatirkan.”

    Källenius menunjukkan bahwa kesehatan sektor properti sangat penting bagi ekonomi Cina.

    “Bagi banyak orang di Amerika Serikat, orang-orang bisa memiliki 400 ribu dollar untuk masa pensiun. Di Cina, Anda memiliki apartemen. Jika nilai ekuitas apartemen itu selama 24 bulan terakhir telah turun sebesar 30%, Anda tidak merasa kaya. Anda tidak liburan dan membeli [Mercedes-Benz] kelas S,” katanya.

    Untuk membalikkan perlambatan ekonomi, Cina baru-baru ini mengeluarkan serangkaian langkah stimulus moneter baru yang mengejutkan, termasuk pemotongan suku bunga. Para pemimpin negara juga mengisyaratkan dukungan fiskal untuk menghidupkan kembali pertumbuhan yang lesu dan menstabilkan pasar real estate yang bermasalah.

    Sebagai bagian dari dorongan fiskal, Kementerian Keuangan Cina berencana untuk menerbitkan obligasi pemerintah khusus senilai 2 triliun yuan ($284 miliar) tahun ini, demikian dilaporkan Reuters.

    Paket stimulus tersebut dipandang sebagai langkah awal yang penting dalam menghidupkan kembali pertumbuhan Cina dan mengangkat sentimen investor, yang memicu reli besar-besaran pada ekuitas Cina minggu lalu.

    Kepala ekonom di Mercator Institute for Cina Studies, Max J. Zenglein mengatakan kepada DW bahwa serangkaian langkah telah diumumkan untuk mendukung ekonomi, terutama ditujukan untuk stabilisasi.

    “Sektor real estate yang mandek, dan akibatnya konsumsi yang lemah, telah bertahan dengan keras kepala sepanjang tahun 2024,” katanya, seraya menambahkan, “Karena tidak ada perbaikan yang diharapkan pada kuartal ketiga, fokus telah bergeser untuk membangun landasan bagi pasar real estate.”

    Apakah langkah stimulus baru akan cukup?

    Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah langkah yang diumumkan akan menghasilkan pemulihan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong permintaan, yang dapat memberikan efek limpahan positif pada ekonomi global, termasuk Jerman.

    Dalam Dialog Global Berlin, CEO Mercedes-Benz Källenius mengatakan situasi di Cina adalah kunci bagi perusahaan selama beberapa tahun ke depan.

    “Bisakah Cina mengatasi krisis kepercayaan itu? Itu adalah hal terpenting bagi kami dari sudut pandang bisnis, dalam jangka pendek hingga menengah.”

    Peneliti dan koordinator Program Cina di Peterson Institute for International Economics, Tianlei Huang menulis dalam sebuah laporan bahwa “dampak ekonomi paket stimulus Cina mungkin akan terbatas.”

    “Langkah-langkah yang diumumkan sejauh ini tidak mengatasi masalah yang mengakar dalam ekonomi Cina yang membebani pertumbuhannya, termasuk prioritas Beijing yang semakin tinggi pada keamanan nasional daripada pembangunan ekonomi, diskriminasi terhadap sektor swasta, dan kebijakan fiskal yang tidak memadai.”

    Tren ini menyoroti pentingnya pasar Cina bagi perusahaan-perusahaan Jerman meskipun ada seruan dari para pembuat kebijakan agar bisnis-bisnis melakukan diversifikasi dan mengurangi investasi mereka di Cina.

    Sementara langkah-langkah moneter yang diumumkan dan dukungan fiskal yang dijanjikan meningkatkan harapan akan pemulihan ekonomi Cina, pakar MERICS Zenglein mengatakan “stimulus tidak akan difokuskan pada area-area yang khususnya relevan bagi Jerman.”

    “Siapa pun yang sekarang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi di Cina meningkat tajam lagi dan bahwa ini akan memperbaiki situasi mereka di pasar Cina adalah salah — dan telah salah selama tiga tahun,” tegasnya.

    “Perusahaan-perusahaan yang jungkir balik dalam beberapa tahun terakhir tidak akan berhasil sekarang, terutama karena perubahan lingkungan pasar dengan persaingan Cina yang lebih kuat.”

    (ita/ita)

  • Hadiah Nobel Kedokteran Dianugerahkan pada 2 Pakar Genetika AS

    Hadiah Nobel Kedokteran Dianugerahkan pada 2 Pakar Genetika AS

    Jakarta –

    Ilmuwan Amerika Serikat Victor Ambros dan Gary Ruvkun bersama-sama dianugerahi Penghargaan Nobel dalam bidang kedokteran atau fisiologi atas penemuan bersama mereka tentang mikroRNA dan perannya dalam regulasi gen pascatranskripsi.

    Pekerjaan pasangan tersebut untuk mengidentifikasi keberadaan dan fungsi mikroRNA (miRNA) di dalam tubuh mendapat penghormatan dalam penganugerahan hadiah kedokteran ke-115, yang diumumkan oleh Majelis Nobel di Institut Karolinska di Swedia pada Senin (07/10) pagi.

    Pekerjaan tersebut awalnya dimulai oleh Ambros di laboratoriumnya di Universitas Harvard. Sementara Ruvkun melakukan penelitian serupa di posisinya sendiri di Rumah Sakit Umum Massachusetts, AS.

    Arti pentingnya kajian ini

    Dalam menguraikan pekerjaan pasangan tersebut, Wakil Ketua Komite Nobel Profesor Olle Kmpe menggambarkan penemuan miRNA sebagai “molekul kecil yang telah membuka bidang baru dalam regulasi gen.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Meskipun pasangan tersebut bekerja di laboratorium yang terpisah, mereka menggabungkan sumber daya masing-masing untuk memperluas pengetahuan tentang miRNA dan perannya.

    “Penemuan penting mikro RNA telah memperkenalkan mekanisme regulasi gen yang baru dan tak terduga,” ujar Kmpe. “Mikro RNA penting untuk pemahaman kita tentang perkembangan embriologis, fisiologi sel normal, dan penyakit seperti kanker. Sebagai contoh, tumor sering kali mengganggu jaringan mikro RNA untuk tumbuh.”

    Mereka yang berkontribusi dalam sains

    Pada tahun 1995, Christiane Nsslein-Volhard adalah perempuan Jerman pertama dan satu-satunya yang menerima penghargaan ini atas karyanya dalam pengendalian genetik perkembangan embrio awal.

    Hadiah Nobel berikutnya: Kimia dan fisika

    Pemenang Hadiah Nobel bidang fisika dan kimia tahun ini akan dipilih pada hari Selasa dan Rabu, sebelum Hadiah Nobel Sastra menyusul pada hari Kamis (10/10).

    Hadiah Nobel Perdamaian akan diberikan pada hari Jumat (11/10) – ini adalah satu-satunya Hadiah Nobel yang tidak diberikan di ibu kota Swedia, Stockholm, tetapi di ibu kota Norwegia, Oslo.

    Hadiah Nobel kategori ekonomi akan menyusul di Stockholm pada awal pekan depan. Ini adalah satu-satunya penghargaan yang tidak sesuai dengan keinginan penemu dinamit dan pemberi hadiah Alfred Nobel (1833-1896).

    Penyerahan hadiah pada tanggal 10 Desember

    Semua Hadiah Nobel secara tradisional diberikan pada peringatan wafatnya Nobel pada tanggal 10 Desember. Tahun ini, penghargaan tersebut bernilai sebelas juta crown Swedia (hampir setara 16,8 miliar Rupiah) per kategori.

    Penghargaan Nobel dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah memberikan manfaat terbesar bagi umat manusia.

    Mereka dapat memilih pemenang individu atau hingga tiga orang yang dipilih secara bersamaan. Khusus pada kategori sains, seringkali terjadi beberapa peraih penghargaan yang mendapat penghargaan secara bersamaan, misalnya mereka pernah meneliti topik yang sama.

    ap/yf (Tambahan informasi: AFP, dpa, rtr)

    (ita/ita)

  • Setahun Perang di Gaza, Hubungan Israel-Uni Eropa Kini Berada dalam Tekanan

    Setahun Perang di Gaza, Hubungan Israel-Uni Eropa Kini Berada dalam Tekanan

    Jakarta –

    Pada awalnya, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya bersikap tegas dalam menanggapi serangan teroris Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Uni Eropa menyatakan solidaritasnya dengan Israel dan “hak untuk membela diri sejalan dengan hukum kemanusiaan dan internasional dalam menghadapi serangan yang kejam dan tidak pandang bulu.”

    Menurut Peter Stano, juru bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, sikap dasar itu tetap sama setelah setahun berselang. Dia mengatakan kepada DW bahwa Uni Eropa terus mendukung Israel dalam haknya untuk mempertahankan diri dari terorisme. Pada saat yang sama, dikatakannya, “Kami terus mendesak mitra-mitra Israel untuk memperhitungkan biaya kemanusiaan dari perang di Gaza.”

    Sejak serangan teroris yang dilakukan kelompok militan Islam Hamas di Israel, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan lebih dari 250 sandera dibawa ke Jalur Gaza, lebih dari 41.000 orang telah tewas oleh serangan tentara Israel di sana. Demikian menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza.

    ‘Momen persatuan dan dukungan Eropa terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya’

    Segera setelah serangan teror ini, Hugh Lovatt, seorang pakar Timur Tengah di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR), mengamati apa yang mungkin menjadi momen persatuan dan dukungan Eropa terhadap Israel – yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya.

    Namun, persatuan ini tampaknya retak tidak lama kemudian. Negara-negara Uni Eropa berbeda pendapat mengenai apakah akan menyerukan gencatan senjata yang lebih lama atau jeda yang lebih pendek dalam konflik bersenjata ini. Negara-negara seperti Jerman dan Republik Ceko berpendapat bahwa seruan gencatan senjata menyangkal hak Israel untuk mempertahankan diri. Setelah pertemuan puncak pada Oktober 2023, para kepala negara dan pemerintahan Eropa menyerukan “koridor kemanusiaan dan jeda demi kemanusiaan.”

    Pada Maret lalu, ada seruan untuk “jeda kemanusiaan segera yang mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan.” Pada saat yang sama, para kepala negara dan pemerintahan secara teratur menyerukan pembebasan para sandera dan menyatakan keprihatinan mereka tentang situasi kemanusiaan di Gaza.

    Lalu pada Juni, negara-negara Uni Eropa berbicara tentang “jumlah korban sipil yang tidak dapat diterima” dan meminta baik Israel maupun Hamas untuk melakukan segala upaya untuk melindungi penduduk sipil.

    Namun, von der Leyen dikritik di dalam Uni Eropa karena terlalu memihak Israel.

    Perang Israel-Hamas juga berdampak pada masyarakat Eropa yang lebih luas. Di beberapa negara, ada ekspresi solidaritas terhadap Israel dan protes pro-Palestina, misalnya di universitas-universitas Jerman dan Prancis.

    Serangan darat menguji solidaritas

    Kini, satu tahun setelah serangan itu, hubungan Uni Eropa-Israel berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Lovatt. Hal itu terutama disebabkan oleh serangan darat Israel di Jalur Gaza, di mana Israel menggunakan haknya untuk membela diri. Israel mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut ditujukan kepada para anggota Hamas, yang diklasifikasikan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain sebagai organisasi teroris. Pemerintah Israel juga mengklaim bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai dalam konflik tersebut.

    Juru bicara Uni Eropa, Stano, juga mengamati adanya perubahan suasana hati dan atmosfer. Hal ini disebabkan oleh “situasi bencana yang mengerikan di Gaza dan jumlah korban jiwa yang sangat besar dan tidak proporsional di antara warga sipil,” katanya.

    Pada awal September, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melakukan perjalanan ke wilayah tersebut untuk yang ke-11 kalinya sejak serangan itu. Ia mengatakan bahwa aksi militer di Gaza tidak akan menyelesaikan konflik. Ia juga menyerukan gencatan senjata dan mengkritik kebijakan pemukiman Israel di Tepi Barat.

    Namun, sejauh mana suara Eropa akan didengar di Israel masih dipertanyakan. Pada bulan April, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Baerbock dan David Cameron, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris. Netanyahu menekankan bahwa meskipun “saran dan nasihat” dihargai, ia akan membuat keputusan sendiri dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk pertahanan diri Israel.

    Dapatkah Uni Eropa mempengaruhi Israel?

    “Masalah Uni Eropa, menurut saya, bukanlah kurangnya pengaruh. Masalahnya adalah kurangnya konsensus internal Uni Eropa,” kata Lovatt.

    Uni Eropa tentu saja memiliki peluang untuk mempengaruhi Israel, seperti dengan menjatuhkan sanksi atau melalui hubungan ekonomi, termasuk Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel. Menurut Uni Eropa, Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel. Pada tahun 2000, perjanjian tersebut menciptakan “kerangka kerja institusional untuk dialog politik dan kerja sama ekonomi” antara Israel dan Uni Eropa. Di antaranya, perjanjian tersebut mengatur klausul hak asasi manusia dan area perdagangan bebas. Namun, yang terakhir ini tidak mencakup barang-barang dari pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

    Mengingat situasi di Gaza, beberapa negara anggota telah menyerukan agar perjanjian tersebut ditinjau kembali. Stano mengatakan bahwa hal ini telah gagal karena kurangnya kebulatan suara. Sebaliknya, Borrell, diplomat tertinggi Uni Eropa, mengumumkan pada bulan Mei bahwa pertemuan Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel akan diadakan. Menurut perjanjian, badan tersebut bertemu setidaknya sekali setahun, meskipun pertemuan pertama kali dilakukan pada tahun 2022 setelah jeda selama 10 tahun. Stano mengatakan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk pertemuan berikutnya.

    Israel menolak solusi dua negara

    Menurut Stano, semua negara Uni Eropa sepakat pada satu hal: menyerukan solusi dua negara, sebuah negara terpisah untuk Palestinadan Israel – sikap yang tidak berubah sejak 7 Oktober 2023. Bagi Uni Eropa, ini adalah “satu-satunya solusi yang layak.” Uni Eropa sedang mengupayakan hal ini dengan mitra internasional dan dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Pemerintah Netanyahu telah beberapa kali dengan jelas menolak solusi dua negara , dan mayoritas parlemen Israel baru-baru ini dengan “tegas” menentang gagasan tersebut.

    Lovatt mengatakan, jika Uni Eropa ingin memajukan visinya mengenai solusi dua negara, mereka harus mengambil langkah konkrit, seperti pengakuan Palestina sebagai sebuah negara atau sanksi yang tegas terhadap para pemukim di Tepi Barat.

    Pada bulan Mei, Irlandia dan Spanyol mengakui wilayah Palestina sebagai sebuah negara, dan Slovenia mengikutinya pada bulan Juni. Itu berarti 14 dari 27 negara anggota Uni Eropa telah mengakui kenegaraan Palestina.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (haf/haf)

  • AS Tetap Setia Dukung Israel, Apa Alasannya?

    AS Tetap Setia Dukung Israel, Apa Alasannya?

    Jakarta –

    Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi dukungan AS untuk Israel pada Rabu (02/10), ketika ia menulis di platform media sosial X, “Saya menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel” dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin negara-negara G7.

    Dukungan Biden ini muncul pada saat Timur Tengah berada dalam kondisi pergolakan yang dimulai ketika kelompok Islam militan Hamas, yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh AS, Inggris, Jerman, Uni Eropa, dan beberapa negara lainnya, menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Hamas membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandera hampir 250 orang, sekitar 100 orang sandera masih disekap di Gaza.

    Sebagai pembalasan, Israel lalu melancarkan operasi militer berskala besar di wilayah Palestina yang tujuan utamanya adalah untuk memusnahkan Hamas dan membebaskan para sandera. Sejak awal operasi tersebut, lebih dari 40.000 orang di Gaza, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil, telah terbunuh.

    Pertempuran antara pasukan Israel dan Hizbullah, sekutu Hamas yang berbasis di Lebanon, yang telah menembakkan rudal ke Israel dari seberang perbatasan utara Israel dengan Lebanon, juga meningkat. Pada Senin (30/09), Israel melancarkan serangan darat terhadap Lebanon, setelah membunuh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dalam serangan udara akhir pekan lalu.

    Para pejabat AS telah menekankan bahwa mereka ingin menghindari perang skala besar di wilayah tersebut dan mencapai gencatan senjata di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan para sandera. Namun pada Selasa (01/10), Iran meluncurkan rentetan rudal ke Israel dan makin meningkatkan eskalasi dalam skala lebih luas.

    Biden-Netanyahu, dinamika hubungan yang kompleks

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menghadapi rangkaian aksi protes di dalam negeri mengenai cara dia menangani perang dengan Hamas. Para pengkritiknya khawatir bahwa tindakan keras Netanyahu justru memperkecil kemungkinan Hamas akan membebaskan para sandera yang tersisa.

    AS telah menggunakan statusnya sebagai sekutu terbesar Israel untuk mencoba mempengaruhinya agar mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza. Sejauh ini, kebanyakan permintaan AS ditolak Netanyahu. Namun, seperti yang ditegaskan kembali oleh Biden pada Rabu (02/10), dukungan Washington untuk Israel tetap tak tergoyahkan. Tetapi bukan berarti kedua pemimpin negara tersebut selalu akur.

    Komitmen tersebut, kata Panikoff, terlihat ketika AS dengan kekuatan penuh membantu melindungi Israel dari rudal yang ditembakkan oleh Iran pada hari Selasa. Pada saat yang sama, pemerintahan Biden “merasa frustrasi dengan pengambilan keputusan Perdana Menteri Netanyahu,” kata Panikoff, seorang mantan perwira intelijen AS.

    Kepercayaan AS terhadap Netnyahu ‘berkurang secara signifikan’

    Salah satu contoh dari pengambilan keputusan ini adalah pembunuhan pimpinan Hizbullah Hassan Nasrallah oleh Israel. “Tidak ada kepercayaan pribadi yang luar biasa antara Biden dan Netanyahu,” kata William Wechsler, kolega Panikoff di Atlantic Council dan direktur senior Rafik Hariri Center dan Program Timur Tengah di lembaga think tank yang berbasis di Washington tersebut.

    “Satu minggu yang lalu, AS memfokuskan semua upaya mereka untuk menegosiasikan gencatan senjata selama 21 hari di bagian utara” di perbatasan Israel-Lebanon, kata Wechsler. “Mereka melakukan pembicaraan setiap hari dengan pihak Israel mengenai ide ini, namun ketika mereka melakukan pembicaraan ini, pihak Israel merencanakan operasi untuk membunuh Nasrallah. Dan mereka tidak mengatakan kepada pemerintahan Biden bahwa mereka melakukan hal ini. Tingkat kepercayaan yang ada di sana telah berkurang secara signifikan oleh pengalaman baru-baru ini.”

    Keterlibatan AS dalam potensi perang Timur Tengah

    Setelah serangan rudal Iran ke Israel pada Selasa (30/09) Netanyahu mengatakan bahwa “Iran melakukan kesalahan besar malam ini – dan mereka akan membayarnya.”

    Para pengamat khawatir bahwa Israel dapat membalas dengan menembakkan rudal ke target-target di wilayah Iran. Konflik ini dan eskalasi lebih lanjut dalam pertempuran dengan Lebanon dapat berubah menjadi perang berskala besar dengan konsekuensi yang berpotensi menimbulkan bencana bagi wilayah tersebut dan sekitarnya.

    Wechsler mengatakan bahwa perang seperti itu akan melibatkan Hizbullah yang mengirimkan ratusan ribu rudal ke Israel, cukup untuk membuat sistem pertahanan Iron Dome yang terkenal itu kewalahan. Selain itu, lanjutnya, Iran juga akan menembakkan cukup banyak rudal ke Israel, cukup untuk membuat pertahanan udara Amerika Serikat yang ditempatkan di kawasan kewalahan.

    Perang juga bisa berarti “Israel mencoba mendahului kedua serangan ini, mencoba mengambil sejumlah besar senjata dan menempatkan sejumlah besar orang tak berdosa dalam bahaya, yang dengan sengaja disisipkan Hizbullah di antara mereka,” kata Wechsler.

    Jika hal itu terjadi, ada kemungkinan besar Amerika Serikat akan terlibat lebih jauh, tambah Wechsler – karena “banyak orang Amerika yang akan terancam: Warga Amerika yang tinggal di Israel, [pasukan] Amerika di pangkalan-pangkalan kami di seluruh wilayah, mitra-mitra Amerika di bagian lain Teluk.”

    Dukungan AS untuk Israel berpotensi rugikan Harris dalam pemilu?

    Meskipun isu-isu domestik memainkan peran yang lebih besar bagi sebagian besar pemilih, dukungan AS terhadap Israel juga dapat mempengaruhi pemilihan presiden AS yang akan datang. Beberapa orang Amerika merasa bersemangat tentang peran AS dalam konflik Timur Tengah, seperti yang dapat dilihat dengan protes pro-Palestina yang menyebar di kampus-kampus di seluruh AS pada musim semi lalu.

    Dan di Michigan, sebuah negara bagian dengan populasi Arab-Amerika yang signifikan, lebih dari 100.000 anggota Partai Demokrat memilih opsi “tidak berkomitmen” daripada memilih Joe Biden (yang saat itu menjadi kandidat) dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Dorongan untuk membuat orang memilih “tidak berkomitmen” datang dari para penentang pemerintahan Biden-Harris yang mendukung perang Israel di Gaza. Pada pemilihan presiden tahun 2020, Biden hanya memenangkan Michigan dengan 154.000 suara.

    Panikoff melihat kemungkinan bahwa cukup banyak pemilih yang beralih ke kandidat pihak ketiga karena dukungan Kamala Harris terhadap Israel sehingga dapat membuat perbedaan di negara-negara bagian tertentu yang memiliki swing state – dan dengan demikian mempengaruhi hasil pemilihan secara keseluruhan.

    “Apakah mungkin para pemilih di Michigan yang sangat marah atas konflik di Gaza… mendukung Jill Stein atau Cornel West sampai pada tingkat yang cukup tinggi sehingga dapat mengubah pemilihan untuk Donald Trump di Michigan? Ya,” kata Panikoff. “Saya pikir ada kemungkinan Anda bisa melihat hasil yang sama di Pennsylvania. Dan jika hal tersebut terjadi di keduanya, maka akan sangat, sangat sulit untuk melihat jalur di mana Wakil Presiden Harris bisa menang.”

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Krisis Demografi, China Naikkan Batas Usia Pensiun

    Krisis Demografi, China Naikkan Batas Usia Pensiun

    Jakarta –

    Untuk pertama kalinya sejak tahun 1950-an, Cina berencana menaikkan batas usia pensiun di tengah fenomena menyusutnya jumlah tenaga kerja dan kekurangan anggaran pensiun.

    Usia pensiun untuk pria akan dinaikkan dari 60 menjadi 63 tahun. Sedangkan wanita yang bekerja di pekerjaan kerah biru atau yang melakukan pekerjaan kasar akan mengalami peningkatan dari 50 menjadi 55, dan mereka yang bekerja di pekerjaan kerah putih atau pekerja kantoran dari 55 menjadi 58.

    Pihak berwenang mengatakan bahwa perubahan ini akan dilakukan secara bertahap setiap beberapa bulan selama 15 tahun ke depan, dimulai pada awal 2025. Pensiun dini tidak akan diizinkan, meskipun individu dapat memilih untuk menunda pensiun mereka hingga tiga tahun, menurut kantor berita pemerintah Xinhua.

    Aturan yang terlambat?

    Usia pensiun di Cina saat ini adalah salah satu yang terendah di dunia, dan bahkan dengan kebijakan yang mulai berlaku tahun depan, usia tersebut masih di bawah ambang batas pensiun dibandingkan sebagian besar negara maju, termasuk Jerman.

    Yi Fuxian, seorang ahli demografi Cina dan ilmuwan senior di University of Wisconsin-Madison, mengatakan kepada DW bahwa di tahun-tahun mendatang, Cina mungkin akan menghadapi tantangan besar dalam hal proporsi masyarakat yang menua dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.

    “Cina telah mempertahankan batas usia pensiun dan tidak berubah sampai sekarang, dan penundaan baru-baru ini masih belum cukup,” kata Yi, menekankan bahwa jika kebijakan ini telah diterapkan 20 tahun sebelumnya, “masalah saat ini mungkin dapat dihindari.”

    Tahun lalu, angka kelahiran di Cina mencapai rekor terendah yaitu 6,39 kelahiran per 1.000 orang. Total populasi juga turun lebih dari 2 juta, dan terjadi selama dua tahun berturut-turut.

    Eli Friedman, seorang pakar politik tenaga kerja China di Cornell University, Amerika Serikat, menjelaskan kepada DW bahwa menaikkan usia pensiun tidak akan banyak membantu kontraksi tenaga kerja. “Jika ada, hal itu mungkin akan mendorong ke arah lain,” katanya.

    Friedman menjelaskan, kakek dan nenek biasanya memainkan peran penting dalam berbagi pekerjaan untuk merawat banyak anak di masyarakat Cina. Jika generasi yang lebih tua ini diharuskan untuk menunda masa pensiun mereka, maka akan lebih sedikit yang akan tersedia untuk membantu tanggung jawab pengasuhan anak.

    Sistem jaminan sosial Cina yang kekurangan dana

    Selain itu, kebijakan baru Cina akan mengharuskan karyawan untuk berkontribusi lebih banyak pada sistem jaminan sosial untuk menerima uang pensiun mulai 2030. Pada 2039, masyarakat di sana harus bekerja setidaknya selama 20 tahun untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan uang pensiun mereka.

    Perubahan ini terjadi karena dana pensiun Beijing diyakini akan segera habis. Pada 2019, lembaga penelitian negara, Chinese Academy of Social Sciences, telah memperingatkan tentang potensi menipisnya dana pensiun pada tahun 2035 – perkiraan yang dibuat sebelum adanya dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

    “Pemerintah tidak memiliki banyak pilihan karena kekurangan yang signifikan dalam sistem jaminan sosial,” kata Yi. Namun, ketidakmampuan untuk mendukung populasi yang menua “secara serius merusak kredibilitas pemerintah.”

    Meskipun menaikkan usia pensiun dapat membantu meringankan beban pensiun dalam waktu dekat, “sulit untuk mengatakan berapa lama hal itu bisa bertahan,” kata Yi.

    “Ini seperti menunda bom waktu,” tambahnya.

    Diperlukan perubahan struktural

    Untuk mengatasi kekurangan anggaran pensiun, Friedman mengatakan bahwa perubahan struktural dalam sistem kesejahteraan jauh lebih diperlukan daripada sekadar penyesuaian batas usia pensiun.

    Sistem pensiun di Cina saat ini sangat terdesentralisasi, dengan masing-masing daerah memiliki variasinya sendiri-sebuah situasi yang diperingatkan oleh para ahli kemungkinan besar akan memperlebar jurang ketimpangan di tingkat regional.

    Bagi pemerintah daerah yang menghadapi penurunan pendapatan pajak, “akan semakin sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban finansial mereka,” tambah Friedman.

    Ia menyarankan agar pemerintah Cina membentuk “sistem pensiun nasional”, yang umum dilakukan di banyak negara, untuk menanamkan kepercayaan yang lebih besar pada sistem pensiun publik.

    Dengan kepercayaan diri seperti itu, orang akan merasa lebih aman untuk membelanjakan uang mereka di masa sekarang, karena masalah utamanya bukan hanya usia pensiun, tetapi apakah orang akan memiliki dana pensiun yang cukup untuk “mempertahankan masa pensiun yang bermartabat.”

    Pengangguran kaum muda masih tinggi

    Dampak lain dari peningkatan usia pensiun secara bertahap di Cina akan sangat dirasakan oleh mereka yang baru memasuki dunia kerja.

    Penundaan masa pensiun berarti lebih sedikit orang yang akan meninggalkan pasar tenaga kerja, “yang berarti lebih sedikit lapangan pekerjaan yang terbuka bagi kaum muda,” kata Friedman.

    Hal ini terjadi pada saat tingkat pengangguran di Cina untuk rentang usia 16 hingga 24 tahun terus meningkat, bahkan setelah pemerintah menyesuaikan metode penghitungannya untuk mengecualikan mereka yang masih bersekolah.

    Pada September 2024, Biro Statistik Nasional Cina menunjukkan pengangguran kaum muda mencapai 18,8% – tingkat tertinggi sejak sistem pencatatan baru dimulai pada bulan Desember.

    “Ini menyoroti dilema yang dihadapi oleh pemerintah Cina,” kata Yi, mencatat bahwa Beijing menghindari perubahan drastis karena kekhawatiran atas potensi kerusuhan sosial.

    Setiap “perubahan signifikan yang tiba-tiba” pada usia pensiun, jelasnya, akan menimbulkan keresahan.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘China Bikin Drone Canggih Berbentuk Burung’:

    (ita/ita)

  • Seruan Larangan Partai Ekstrem Kanan AfD Meningkat di Jerman

    Seruan Larangan Partai Ekstrem Kanan AfD Meningkat di Jerman

    Jakarta –

    Pekan lalu terjadi kekacauan di parlemen di Erfurt, Negara Bagian Thringen di timur Jerman. Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) menjadi fraksi terbesar di parlemen negara bagian tersebut, setelah kemenangannya dalam pemilihan umum (pemilu) pada awal September lalu.

    Saat itu politikus AfD Jrgen Treutler, karena menjadi anggota parlemen tertua di usianya yang ke-73, berhak memimpin sesi pertama periode legislatif yang baru.

    Treutler melaksanakan tugasnya dengan menolak untuk meloloskan mosi dan memberikan suara yang pada dasarnya menghalangi Partai Kristen Demokrat (CDU) yang berhaluan kanan-tengah dan partai-partai lain untuk mencalonkan kandidat untuk jabatan ketua parlemen.

    CDU menolak hal itu di Mahkamah Konstitusi Thringen dan berhasil. Ketika sesi dilanjutkan dua hari kemudian, politisi CDU Thadus Knig terpilih sebagai presiden parlemen negara bagian tersebut.

    Sekarang setelah parlemen dapat berfungsi kembali, para politisi berdebat tentang bagaimana menangani AfD pada masa jabatan mendatang.

    Kantor Perlindungan Konstitusi di negara bagian Jerman Thringen, yang melacak gerakan ekstremis domestik di Jerman, mengklasifikasikan partai tersebut sebagai “ekstremis sayap kanan” pada tahun 2021.

    Upaya pelarangan partai ekstrim kanan sebelumnya gagal

    Georg Maier, yang merupakan pemimpin Partai Sosial Demokrat (SPD) Thringen dan yang masih menjabat sebagai menteri dalam negeri, berbicara pada pekan lalu untuk mendukung proses hukum di Mahkamah Konstitusi Jerman untuk melarang AfD.

    Pasal 21 konstitusi Jerman menyatakan: “Partai yang, karena tujuan mereka atau perilaku penganutnya, berusaha untuk melemahkan atau menghapus tatanan dasar demokrasi yang bebas atau membahayakan keberadaan Republik Federal Jerman, dianggap inkonstitusional.”

    Kini bola panas ada di tangan Mahkamah Konstitusi pusat (Jerman) untuk memutuskan apakah suatu partai politik dapat dilarang.

    Pemerintah Jerman, parlemen Jerman Bundestag, dan majelis dari 16 negara bagian federal, Bundesrat, berhak untuk mengajukan petisi.

    Namun, standarnya tinggi, dan presedennya tidak memberikan pertanda baik bagi langkah semacam itu. Upaya terakhir untuk melarang Partai Demokratik Nasional Jerman (NPD) yang berhaluan kanan ekstrem, yang kini berganti nama menjadi Die Heimat, gagal pada tahun 2017.

    Dalam putusan kasus tersebut, pengadilan mengklasifikasi bahwa NPD memang inkonstitusional, tetapi juga tidak signifikan secara politik. “Selama lebih dari lima dekade keberadaannya, NPD belum berhasil meloloskan perwakilan permanen di parlemen negara bagian,” ujarnya.

    Selain itu, partai-partai lain di parlemen Jerman dan negara bagian saat itu juga tidak mau membentuk koalisi atau bahkan bekerja sama dengan NPD dalam isu-isu tertentu, demikian dinyatakan pengadilan.

    Dengan mengambil keputusan ini sebagai tolok ukur untuk kemungkinan pelarangan AfD, gambaran baru muncul: Tidak seperti NPD, AfD sudah mapan sebagai kekuatan politik baik di Bundestag maupun di 14 dari 16 parlemen negara bagian Jerman.

    Namun, seperti halnya NPD, sejauh ini tidak ada partai lain yang bersedia berkoalisi dengan AfD, sehingga tidak ada prospek realistis untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

    Perdebatan tentang pelarangan kembali memanas karena skandal yang terjadi setelah pemilihan umum di Thringen. Anggota CDU Bundestag Marco Wanderwitz sekarang berkampanye lintas partai untuk mengajukan mosi bersama agar Bundestag melakukan pemungutan suara untuk pelarangan.

    Setidaknya 5% anggota parlemen harus mendukung inisiatifnya, atau 37 dari 733. Wanderwitz mengatakan kepada harian taz pada bulan Juni bahwa mereka telah mencapai kuorum tersebut.

    Klasifikasi AfD sebagai ‘ekstremis sayap kanan’ tidak menjamin pelarangan

    Wanderwitz mengatakan mereka masih menunggu pendapat tertulis dari Pengadilan Tinggi Administratif di Nord Rhein Westfalen (NRW), yang pada bulan Mei telah mengonfirmasi klasifikasi AfD sebagai terduga kelompok ekstremis sayap kanan oleh Kantor Perlindungan Konstitusi, BfV.

    “Jika alasan putusan itu sudah tersedia, kami akan mencermatinya dan kemudian mengajukan permohonan pelarangan yang diperbarui dan beralasan,” katanya kepada media TAZ.

    Dalam pemungutan suara yang akan dilakukan di parlemen Jerman Bundestag, mayoritas suara harus memberikan suara mendukung pengajuan permohonan pelarangan AfD. Mahkamah Konstitusi Jerman kemudian harus memutuskan.

    Para pakar memiliki pandangan berbeda tentang peluang keberhasilannya. Hendrik Cremer dari Institut Hak Asasi Manusia Jerman di Berlin meyakini pelarangan ini sangat dibutuhkan dan dapat berhasil. “Jika Anda mencermati AfD dengan saksama, saya rasa Anda harus sampai pada kesimpulan bahwa persyaratan untuk pelarangan telah terpenuhi,” katanya kepada DW pada bulan Mei, seraya menambahkan bahwa ia merasa sulit untuk memahami mengapa beberapa orang masih mengungkapkan keraguan.

    Azim Semizoglu, pakar hukum tata negara di Universitas Leipzig, lebih skeptis. Menurutnya, klasifikasi AfD sebagai “ekstremis sayap kanan” oleh BfV tidak secara otomatis menjamin pelarangan yang berhasil, katanya sebelumnya kepada DW.

    Bukan ‘penilaian politik,’ tetapi ‘penilaian hukum’

    Itu hanya satu bukti di antara banyak bukti, tandas Semizoglu. “Anda tidak dapat menyimpulkan dari situ bahwa jika suatu partai diklasifikasikan sebagai ekstremis sayap kanan, itu juga tidak konstitusional dalam pengertian Hukum Dasar,” katanya. Ada standar pembuktian yang berbeda yang harus diterapkan, tambahnya.

    Wakil ketua SPD, Lars Klingbeil, memiliki pandangan yang sama. “Penilaian ini bukan penilaian politik, tetapi pertama-tama penilaian hukum,” ungkapnya kepada kantor berita Jerman DPA.

    Klingbeil menegaskan bahwa BfV bertanggung jawab untuk mengumpulkan materi tentang AfD. Jika para ahli sampai pada kesimpulan bahwa AfD membahayakan negara dan masyarakat Jerman, “maka kita harus menjadi aktif secara politik.”

    Presiden Dewan Pusat Yahudi di Jerman, Josef Schuster, juga telah ambil bagian dalam diskusi berulang tentang pelarangan AfD.

    Menjelang pemilu negara bagian di Brandenburg pada tanggal 22 September lalu, ia berbicara menentang partai tersebut dalam sebuah wawancara dengan harian Tagesspiegel.

    “Orang-orang yang memilih AfD hari ini tidak akan menghilang begitu saja — kita juga tidak dapat mengabaikan mereka,” ujarnya, seraya menambahkan ia meyakini pelarangan bukanlah cara yang baik untuk menghalangi pemilih AfD dari ideologi mereka.

    Kesadaran antiekstremisme meningkat

    Gerakan antiekstremisme semakin menguat tahun ini. Puluhan ribu orang berdemonstrasi di kota-kota di Jerman. Di Bremen Februari silam. “Aliansi Bremen Melawan Kanan” mengetengahkan semboyan “Melawan Pergeseran ke Kanan”. Aksi protes serupa juga terjadi di kota-kota lain di Jerman kala itu.

    Slogan “Tidak boleh lagi terjadi, adalah sekarang!” mewarnai spanduk dan poster para pengunjuk rasa. Slogan “Tidak boleh lagi terjadi” dalam bahasa Jerman “Nie Wieder” adalah slogan yang sering digunakan pada peringatan kekejaman Nazi dan aksi-aksi melawan Neonazi.

    Artikel ini naskah aslinya ditulis dalam bahasa Jerman.

    Tambahan informasi dari: TAZ, Tagesspiegel dan DPA

    (ita/ita)

  • Israel Terus Serang Pusat Kota Beirut, Ratusan Orang Tewas

    Israel Terus Serang Pusat Kota Beirut, Ratusan Orang Tewas

    Jakarta –

    Sejumlah kantor berita mengutip beberapa saksi mata yang mengatakan bahwa serangan udara Israel menghantam sebuah gedung apartemen di pusat Kota Beirut.

    Jika terkonfirmasi, insiden ini akan menjadi serangan pertama Israel di pusat kota Beirut dalam hampir satu tahun pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah gempuran yang terus berlanjut di seluruh Lebanon.

    Kantor berita Reuters melaporkan bahwa lantai atas sebuah gedung apartemen di distrik Kola, Beirut, terkena serangan, mengutip saksi mata yang mendengar suara ledakan dan melihat asap mengepul dari lantai atas gedung tersebut.

    Kantor berita AFP mengutip sumber keamanan yang mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak Israel menghantam sebuah apartemen milik kelompok Jamaa Islamiya, yang menyebabkan empat orang tewas. Namun, kejadian ini tidak dapat diverifikasi secara independen.

    Ada beberapa serangan lain di Beirut, termasuk yang menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah pada hari Jumat (27/09).

    Lebanon: Lebih dari 100 orang tewas dalam 24 jam terakhir

    Pada hari Minggu (29/09), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Lebanon mengatakan bahwa 105 orang telah terbunuh dalam serangan Israel dalam kurun waktu 24 jam.

    Kemenkes menyebut 359 orang juga terluka ketika Israel menyerang beberapa bagian Lebanon selatan, termasuk pinggiran Kota Beirut.

    IDF mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan serangan di Lebanon dengan tujuan “merusak dan menurunkan kemampuan militer dan infrastruktur Hizbullah.”

    Sayap kiri Palestina: Tiga anggota tewas dalam serangan di Beirut

    Kelompok militan Palestina, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (Popular Front for the Liberation of Palestine/PLFP) mengatakan bahwa tiga anggotanya tewas dalam serangan Israel di distrik Kola, Beirut, Senin (30/09).

    Serangan yang belum dikonfirmasi oleh Israel ini merupakan gempuran pertama di dalam wilayah Kota Beirut sejak tanggal 7 Oktober 2023.

    Dalam sebuah pernyataan, PLFP mengatakan bahwa Kepala Keamanan Militer, Mohammad Abdel-Aal, Komandan Militer Imad Odeh, dan anggota ketiga, Abdelrahman Abdel-Aal tewas dalam serangan itu.

    PFLP adalah kelompok sayap kiri sekuler, yang bersekutu dengan Hizbullah dalam mendukung kelompok Palestina Hamas melawan Israel. Hizbullah dan Hamas dinyatakan sebagai kelompok teror oleh AS, Inggris, Jerman, Uni Eropa dan beberapa negara lain.

    Pakar Timur Tengah: Israel sadar Hizbullah “lebih tidak efisien”

    Kepada DW, seorang penulis dan peneliti senior dari Program Politik Arab di Washington Institute, Hanin Ghaddar, mengatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan Israel untuk meningkatkan konflik di Lebanon.

    “Pertama, tentara Israel tidak lagi dibutuhkan dalam jumlah besar di Gaza. Operasi militer di Gaza sudah hampir berakhir dan sisanya yang dibutuhkan tidak memerlukan banyak tentara Israel,” ucap Ghaddar.

    Kedua, Ghaddar mengatakan bahwa Israel menyadari bahwa “sangat mudah untuk menyusup ke Hizbullah dengan intelijen mereka, kemudian Hizbullah jauh lebih terdampak daripada yang mereka kira dan jauh lebih tidak efisien.”

    Ghaddar mengatakan bahwa kurangnya efisiensi berarti Iran juga tidak ingin Hizbullah merespons.

    Mengenai pertanyaan tentang seberapa parah Hizbullah terkena dampak dari serangan terhadap kepemimpinannya, Ghaddar mengatakan, apa yang terjadi pada dasarnya adalah “pembunuhan terhadap Hizbullah.”

    “Apa yang kita lihat bukan hanya pembunuhan terhadap pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, ini adalah pembunuhan terhadap Hizbullah itu sendiri dengan melenyapkan para pendirinya,” kata Ghaddar.

    mh/ha/hp (Reuters, AFRP, AP, dpa)

    (ita/ita)

  • Taliban Putus Hubungan dengan Inggris, Kedutaan Afghanistan Ditutup

    Taliban Putus Hubungan dengan Inggris, Kedutaan Afghanistan Ditutup

    London –

    Kedutaan Besar (Kedubes) Afghanistan di London, Inggris, ditutup pada Jumat (27/9) waktu setempat. Penutupan itu dilakukan setelah otoritas Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan memutuskan hubungan dengan misi diplomatik yang dibentuk pemerintah sebelumnya di Kabul dan memecat stafnya di Inggris.

    Seorang reporter AFP, seperti dilansir AFP, Jumat (27/9/2024), melihat pemberitahuan digantung di gerbang bagian konsuler pada Kedubes Afghanistan di London.

    “Kedutaan Besar Republik Afghanistan ditutup,” demikian bunyi pemberitahuan tersebut.

    Tidak ada yang membukakan pintu gerbang Kedubes Afghanistan, namun bendera nasional negara itu masih berkibar.

    Awal bulan ini, Duta Besar Afghanistan untuk Inggris Zalmai Rassoul mengumumkan via media sosial bahwa kedutaannya akan ditutup “atas permintaan resmi negara tuan rumah” pada 27 September.

    Dalam tanggapannya, Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Luar Negeri Inggris (FCDO) membantah bahwa pihaknya berada di balik penutupan tersebut.

    “Keputusan ini tidak dibuat oleh pemerintah Inggris,” tegas juru bicara FCDO dalam pernyataannya.

    “Negara Afghanistan memutuskan untuk menutup Kedutaan Besar Afghanistan di London dan memberhentikan para stafnya,” imbuh pernyataan tersebut.

    Lihat Video: Taliban Bebaskan Ekstremis Anti-Imigran Austria

    “Kami terus mendukung rakyat Afghanistan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang paling membutuhkan,” ucap juru bicara FCDO.

    FCDO belum mengindikasikan apakah Duta Besar Afghanistan yang baru akan diakreditasi di London.

    Inggris tidak mengakui pemerintahan Taliban sebagai pemerintahan yang sah dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan negara tersebut. Tapi sejalan dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, otoritas London mengakui bahwa “tidak ada alternatif selain terlibat secara pragmatis dengan pemerintahan Afghanistan saat ini”.

    Misi diplomatik Inggris untuk Afghanistan pada saat ini berbasis di Doha, Qatar.

    Bagian konsuler pada Kedubes Afghanistan di London, menurut situs resminya, ditutup sejak 20 September.

    Pada Jumat (27/9) waktu setempat, Dubes Rassoul memposting ulang postingan X di mana Dubes Jerman untuk Inggris mengatakan bahwa menjadi “kesenangan” untuk bekerja dengan mitranya dari Afghanistan selama bertahun-tahun.

    Dubes Jerman juga mengutuk apa yang disebutnya sebagai “situasi mengerikan bagi perempuan dan anak perempuan di bawah Taliban”.

    Selama tiga tahun terakhir, Taliban telah menerapkan interpretasi Islam secara radikal dan semakin keras dalam mengusir perempuan dari ruang-ruang publik.

    Meskipun Taliban kembali berkuasa di Afghanistan sejak Agustus 2021, kedutaan-kedutaan besar di berbagai negara tetap beroperasi dengan para staf diplomatik yang setia kepada pemerintahan sebelumnya yang didukung internasional.

    Pada akhir Juli lalu, Kementerian Luar Negeri Taliban menegaskan pihaknya “tidak bertanggung jawab” atas kredensial, termasuk paspor dan visa, yang dikeluarkan oleh misi diplomatik yang tidak sejalan dengan penguasa kabur Kabul.

    Misi diplomatik yang dimaksud mencakup Kedubes Afghanistan di Prancis, Belgia, Swiss, Jerman, Kanada dan Australia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Industri Otomotif Eropa Guncang, Apa Dampaknya Buat Indonesia?

    Industri Otomotif Eropa Guncang, Apa Dampaknya Buat Indonesia?

    Jakarta –

    Di tengah sulitnya industri otomotif Eropa, khususnya di Jerman, Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengundang perwakilan dari industri otomotif Jerman ke “konferensi tingkat tinggi otomotif” virtual pada hari Senin (23/09).

    Habeck ingin mencari cara membantu produsen mobil yang tengah berjuang untuk bertahan hidup ini. Konferensi tingkat tinggi tersebut diadakan di tengah seruan untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk meningkatkan permintaan mobil listrik.

    Produsen mobil Eropa hanya bisa menjual lebih sedikit produknya dari target semula. Model kendaraan listrik (EV) baru juga masih berjuang menarik minat konsumen. Penurunan penjualan bukan hanya dihadapi produsen mobil terbesar Eropa yakni Volkswagen dari Jerman, produsen mobil Prancis, Renault, dan Stellantis (grup mobil Italia yang punya 14 merek), juga mengalami kelesuan pasar serupa.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Situasi sangat buruk khususnya dihadapi di pabrik Stellantis di Mirafiori, Italia, tempat produksi mobil listrik Fiat 500e. Produksi di sana turun lebih dari 60% pada paruh pertama tahun 2024. Sementara itu, pabrik mobil premium Audi di Belgia, yang memproduksi model mewah Q8 e-tron, berisiko ditutup.

    Masalah penjualan juga menghantui pabrik Renault di Douai, Prancis utara, dan di VW di Dresden, Jerman. Mobil listrik yang mereka produksi kesulitan menemukan pembeli.

    Tekanan terhadap produsen mobil Eropa semakin meningkat, khususnya dari Cina. Sejumlah produsen mobil Listrik dari Cina sebelumnya diberitakan juga ingin membuka pabrik di Eropa. Ini menambah saingan bagi industri Eropa.

    Diversifikasi pasar olahan nikel Indonesia terancam

    Dikutip dari Kompas pada akhir 2023, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa VW berencana membangun industri baterai kendaraan listrik secara terpadu di Indonesia. Hal ini rencananya akan direalisasikan lewat anak Perusahaan VW yakni PowerCo.

    Kepada DW Indonesia, Direktur Center of Economic and Law Studies, CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan rencana ini berisiko gagal karena perubahan kondisi keuangan di perusahaan induknya. Ia mengatakan, apabila pabrik VW di Jerman tutup, Indonesia berisiko makin bergantung kepada Cina untuk menjual nikel olahan sebagai bahan baku baterai.

    “Pemerintah kan ingin agar ada diversifikasi pasar olahan nikel, tidak hanya dominan ke China namun bisa masuk ke negara lain termasuk ke rantai pasok industri otomotif di Eropa,” kata Bhima kepada DW Indonesia.

    Selain untuk memperbaiki harga, diversifikasi ke pasar Eropa juga penting supaya nikel Indonesia punya standarisasi lingkungan dan perlindungan pekerja yang lebih baik.

    Begitu mendengar kabar VW berisiko tutup pabrik, Bhima khawatir perusahaan smelter nikel di Indonesia kurang tertarik meningkatkan standarisasi pengelolaan nikelnya.

    Otomotif Indonesia punya peluang

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan, di tengah lemahnya ekonomi global, industri otomotif di Indonesia juga cenderung menurun.

    Pada tahun ini, penjualan mobil di Indonesia mencapai sekitar 484,000 unit, atau turun 17,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, menurut Gaikindo. Penyebabnya adalah daya beli Masyarakat yang tertekan inflasi dan ketidakpastian ekonomi global.

    Namun menariknya, penjualan whole sales mobil listrik justru melonjak pesat. Pada periode Januari-Agustus, penjualan mobil listrik dari pabrikan ke dealer di Indonesia mencapai lebih dari 23 ribu unit. Ini berarti ada kenaikan sebesar 177,32% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Demikian tulis Gaikindo dalam laman web mereka.

    Sejumlah produsen bahkan mengutarakan rencana untuk berinvestasi di Indonesia, Citron misalnya. Brand otomotif asal Prancis, pada Juli 2024 justru malah mengumumkan akan membangun pabrik di Purwakarta, Jawa Barat.

    “Peresmian produksi dalam negeri ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk memproduksi model Citron -C3 All Electric secara lokal yang akan dimulai pada bulan Agustus 2024,” tulis Citron Indonesia dalam laman web mereka. Total investasinya mencapai Rp381 milliar.

    Sebagian diadaptasi dari artikel DW Jerman

    (ita/ita)

  • Siasat Percepat Aksesi Uni Eropa?

    Siasat Percepat Aksesi Uni Eropa?

    Ankara –

    Turki secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS, organisasi negara-negara ekonomi berkembang di dunia. BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, tapi kini sebagian besar didominasi oleh Moskow dan Beijing.

    Omer Celik, juru bicara dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) partai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengonfirmasi hal ini dan mengatakan permintaan tersebut “tertunda.”

    “Presiden kami telah menyatakan beberapa kali bahwa kami ingin menjadi anggota BRICS,” ujar Omar Celik pada awal September. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut aspirasi Turki, menurut laporan media Turki, dan mengatakan ia akan “sepenuhnya mendukung” keanggotaan Turki.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Jika benar-benar jadi anggota BRICS, yang sering digambarkan sebagai penyeimbang tatanan global yang dipimpin Barat, Turki dapat semakin menjauh dari keanggotaan Uni Eropa (UE) dan sejumlah keuntungan yang ditawarkannya.

    Turki ingin gabung UE sejak 2005

    “Kami mengharapkan semua negara kandidat UE untuk mendukung nilai-nilai UE dengan tegas, guna menghormati kewajiban yang berasal dari perjanjian perdagangan yang relevan, dan agar selaras dengan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama UE,” kata Peter Stano, juru bicara layanan diplomatik UE. kepada DW.

    Beberapa pihak melihat tujuan Turki untuk bergabung dengan kelompok BRICS sebagai reaksi terhadap lambatnya kemajuan dalam perundingan aksesi UE.

    Nacho Sanchez Amor, anggota parlemen dari kelompok Sosialis dan Demokrat di Parlemen Eropa menegaskan, jalan Turki menuju UE adalah melalui reformasi.

    “Belakangan ini kami melihat minat baru dari pemerintah Turki dalam menghidupkan kembali proses aksesi UE,” katanya dalam pernyataan 2023.

    “Proses ini tidak akan terjadi karena tawar-menawar geopolitik, tetapi hanya terjadi jika otoritas Turki menunjukkan minat nyata dalam menghentikan kemunduran yang terus-menerus dalam kebebasan fundamental dan supremasi hukum di negara itu.”

    Proses aksesi Turki dimulai pada tahun 2005, tetapi terhenti pada tahun 2018 karena beberapa masalah, termasuk kekhawatiran UE tentang pembatasan kebebasan media, kontrol eksekutif atas peradilan, dan lemahnya pengawasan sipil terhadap pasukan keamanan Turki.

    Frustrasi kepada EU, Turki main mata dengan BRICS?

    Ozgur Unluhisarcikli, pakar Turki di German Marshall Fund (GMF), menambahkan bahwa minat Turki terhadap BRICS adalah sinyal rasa frustrasi negara itu terhadap UE.

    Turki tidak hanya marah terhadap UE karena menunda proses aksesi. Negara ini juga dinilai stagnan dalam modernisasi bea cukai atau perjanjian perdagangan, atau dalam peta jalan untuk liberalisasi visa, yang dapat membuka jalan bagi warga negara Turki untuk bepergian tanpa visa ke negara-negara Eropa.

    Sementara jumlah negara anggota BRICS telah berlipat ganda sejak dibentuk 15 tahun lalu. Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi anggota dan kelompok tersebut. Saat ini, masuk pula pendaftaran untuk bergabung dari hampir 20 negara, termasuk Turki.

    Para anggotanya bekerja sama dalam perdagangan dan perluasan ekonomi, serta memberikan apa yang mereka lihat sebagai penyeimbang politik lembaga-lembaga internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Eropa.

    Gabung BRICS bisa jadi bumerang buat Turki

    Para pakar Turki mengatakan, pendekatan Erdogan untuk bergabung dengan BRICS bisa jadi untuk mendapatkan pengaruh dalam upaya aksesi Turki ke UE.

    Asli Aydintasbas, peneliti di Brookings Institute yang mengkhususkan diri pada Turki mengatakan, proses aksesi Turki ke UE “telah lama mengalami koma.” Karena itu, politisi Turki mencoba untuk menghidupkannya kembali, atau merasa tidak ada salahnya bergabung dengan BRICS.

    “Eropa secara efektif telah membekukan proses aksesi Turki dan berencana menendang Turki sepenuhnya keluar dari agenda perluasan, sementara negara Balkan telah bergerak maju,” kata Aydintasbas kepada DW.

    Menurutnya, ini adalah cara Turki membuat Barat cemburu dan upaya meraih perhatian mereka.

    EU butuh Turki, tapi tidak percaya

    Serangkaian kebijakan luar negeri dan keamanan Turki tidak disambut baik oleh negara Barat.

    Turki menolak untuk mendukung sanksi terhadap Rusia, dan malah menjadi pembeli utama minyak mentah Rusia. Turki juga mendukung Hamas, kelompok militan Palestina yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh UE, Amerika Serikat, Jerman, dan beberapa negara lain.

    Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya marah kepada Ankara, atas pembelian sistem pertahanan rudal S400 dari Rusia pada tahun 2017 dan pada 2022 ketika Turki menahan keanggotaan Swedia dan Finlandia di NATO selama dua tahun.

    Namun, lokasi strategis Turki antara barat dan timur membuatnya penting bagi misi NATO dan AS di kawasan tersebut. Selain itu, Turki juga menandatangani perjanjian dengan UE pada tahun 2016 yang memungkinkan pemulangan migran ilegal yang mencapai UE.

    Sebuah survei German Marshall Fund tentang hubungan Turki dengan sekutu Barat menyebutkan, “Turki adalah negara mitra yang paling tidak dapat diandalkan, menurut responden di setiap negara tempat survei dilakukan. Pada saat yang sama, responden Turki juga menganggap sulit mengandalkan sekutu.”

    Alexandra von Nahmen turut berkontribusi dalam artikel ini.

    Diadaptasi dari artikel DW Inggris

    (nvc/nvc)