Xcloud.id

Negara: Jerman

  • PD 3 di Depan Mata? Ini Gambarannya Jika Benar-Benar Terjadi

    PD 3 di Depan Mata? Ini Gambarannya Jika Benar-Benar Terjadi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wacana perang dunia ketiga (PD 3) masih kencang disuarakan sejumlah analis dunia. Hal ini terjadi pasca perang Rusia-Ukraina, yang akhirnya menyeret kekuatan Barat pimpinan Amerika Serikat (AS) dan Eropa dalam aliansi NATO.

    Negara-negara Eropa telah mulai diam-diam meletakkan fondasi untuk kemungkinan perang dengan Rusia. NATO pun telah menyiapkan sejumlah skenario perang, mulai dari tembak-menembak habis-habisan hingga merusak stabilitas negara lawan.

    “Rusia sedang mempersiapkan perang dengan Barat,” kata Bruno Kahl, Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri Jerman, pada akhir November, dikutip Newsweek, dikutip Rabu (11/12/2024).

    Namun, Rusia bukanlah satu-satunya kemungkinan pemicu konflik global. Laksamana Muda pensiunan Mark Montgomery dan mantan pejabat Menteri Pertahanan AS James Anderson mengatakan bahwa setiap perang besar hampir pasti akan terjadi akibat ketegangan antara lima pemain utama yakni Rusia, China, Korea Utara (Korut), Iran, dan AS.

    Berikut sejumlah fakta dan skenario PD 3 bila benar-benar terjadi dikutip Selasa (10/12/2024).

    1. Bagaimana Perang Dunia III Bisa Mulai?

    Setiap konflik besar dapat dipicu karena ketegangan regional atas sejumlah topik yang menjadi titik api, yang paling utama adalah kekhawatiran bahwa China pada akhirnya akan melakukan invasi ke Taiwan, Rusia dapat memperluas ambisinya di luar Ukraina, atau bahwa Korea Utara atau Iran memulai konflik dengan pesaing regional.

    Anderson menyoroti negara-negara Baltik atau Polandia sebagai titik api potensial yang dapat dipicu pertentangan Rusia dengan NATO. Hal ini pun dapat secara efektif memperpanjang konflik Ukraina sekaligus memperluas cakupannya menjadi perang ‘panas’ global yang sesungguhnya.

    Sementara Timur Tengah telah mengalami kekacauan yang jauh lebih besar terkait Israel dan milisi Palestina Hamas dan perang di Suriah, Anderson tetap waspada bahwa tindakan Israel dapat menyebabkan konflik regional yang lebih luas.

    “Saya tidak berpikir Israel akan sembrono itu,” kata Anderson. “Saya pikir mereka benar-benar dibenarkan dalam menanggapi serangan rudal Iran seperti yang mereka lakukan di luar itu, saya tidak melihat bahaya besar dalam kasus khusus itu.”

    “Demikian pula, di Indo Pasifik, saya pikir para pemimpin di Taipei cukup cerdik untuk tidak melakukan sesuatu seperti tiba-tiba mendeklarasikan kemerdekaan mereka, yang akan menjadi garis merah bagi China,” tambahnya.

    Montgomery, pensiunan laksamana muda, setuju bahwa Rusia akan menjadi pemicu yang paling mungkin untuk perang yang lebih luas. Ia mencatat bahwa Moskow memiliki andil dalam konflik yang lebih kecil di negara-negara seperti Georgia dan Serbia.

    “Dia (Presiden Rusia Vladimir Putin) telah mendorong batas dengan Serbia dan Bosnia dan Republik Srpska (bagian Serbia dari Bosnia), mendorong keras untuk konflik di sana,” kata Montgomery.

    “Dia juga menekan keras Georgia dan menekan partai yang berkuasa di Georgia untuk melepaskan semakin banyak identitas UE-nya, sampai pada titik di mana dalam minggu terakhir, mereka telah mengumumkan bahwa mereka tidak lagi mengejar UE selama empat tahun lagi,” jelasnya.

    Montgomery kemudian menyebut Iran sebagai titik nyala kedua yang paling mungkin, dengan mengutip berbagai kelompok proksi dan kelompok militan yang dipersenjatai Iran, seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi, selain keinginan baru Teheran untuk melakukan serangan langsung terhadap Israel.

    2. Negara yang Terlibat

    Salah satu poin kesepakatan dan perhatian yang konsisten di antara para ahli strategi adalah bahwa konflik apa pun kemungkinan akan melibatkan kerja sama antara poros di luar negara Barat dan sekutu, yang meliputi Rusia, China, Korea Utara, dan Iran.

    Beijing, Pyongyang, dan Teheran telah menunjukkan kerja sama mereka dalam mendukung Rusia dengan invasinya ke Ukraina. Korea Utara bahkan telah mengerahkan pasukan ke garis depan setelah memasok amunisi ke Moskow karena persediaannya menyusut setelah dua tahun pertempuran sengit.

    Iran juga telah memasok Rusia dengan pesawat nirawak. China pun telah membeli energi Rusia untuk menjaga ekonominya agar tidak runtuh akibat sanksi Barat.

    Rusia dan China juga merupakan anggota dari dua kelompok perdagangan, blok ekonomi BRICS dan Organisasi Kerjasama Shanghai, yang telah meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara meski ada sanksi Barat

    “Ukraina tidak berperang melawan satu negara. Ukraina berperang melawan empat negara: Mereka berperang melawan (pesawat nirawak) Iran setiap malam. Mereka berperang melawan artileri Korea Utara, ada pasukan Korea Utara, dan itu tampaknya menjadi kesepakatan terbesar,” ungkap Montgomery.

    “Baik Iran maupun Korea Utara memberikan sejumlah rudal balistik atau suku cadang rudal balistik, dan China sepenuhnya mendukung ekonomi Rusia, sehingga ekonomi Rusia masih berjalan lancar, menguras sumber daya alam, minyak dan gas alam, serta menghabiskan 40% dana pemerintah untuk Kementerian Pertahanan,” tambahnya.

    3. Tempat Teraman saat PD 3 Terjadi

    Karena sifat konflik global yang meluas, hanya sedikit tempat yang akan sepenuhnya aman, terutama jika konflik yang berlarut-larut mendorong negara-negara besar untuk mulai memperebutkan sumber daya, seperti minyak Venezuela atau logam mulia yang ditemukan di beberapa bagian Afrika.

    Baik Montgomery dan Anderson sepakat bahwa meski tidak benar-benar aman, tempat yang lebih aman akan tetap berada di lokasi di seluruh belahan Bumi Selatan. Namun, Anderson melangkah lebih jauh dan menyarankan bahwa menjauh dari instalasi militer dan target infrastruktur utama, seperti kota-kota besar, akan menjadi strategi terbaik.

    “Jika terjadi PD 3, seseorang akan lebih aman di pedesaan Oklahoma daripada di dan sekitar Kota New York,” ujarnya, sambil mencatat bahwa beberapa lokasi di Mountain West yang mungkin tampak terlindungi juga menjadi lokasi instalasi militer penting yang strategis seperti bunker nuklir.

    “Tentu saja ada banyak pegunungan dan daerah pedesaan yang akan lebih aman daripada berdekatan dengan pangkalan militer besar atau infrastruktur utama di AS, yang umumnya melibatkan kota-kota,” ujarnya.

    4. Perang Nuklir

    Bagian yang paling rapuh dari kemungkinan terjadinya PD 3 adalah potensi konflik yang meningkat menjadi ledakan nuklir. Pasalnya, kepercayaan umum adalah bahwa PD 3 akan memerlukan konflik nuklir dan melibatkan tiga raksasa senjata berbahaya itu yakni AS, Rusia, dan China.

    Namun kedua ahli menyarankan bahwa senjata nuklir tidak akan langsung digunakan. Bahkan jika digunakan, kemungkinan besar akan melibatkan senjata taktis yang akan membatasi dampaknya.

    Para ahli menunjuk pada ancaman Rusia yang berulang untuk menggunakan senjata nuklir tetapi enggan mengambil langkah-langkah untuk benar-benar mengerahkan senjata itu. Mereka berpendapat bahwa Moskow memahami itu sebagai garis merah peperangan.

    “Dalam konteks PD 3, senjata nuklir mungkin akan berada pada tahap akhir, [digunakan] oleh negara-negara yang merasa putus asa, yang merasa keberadaan mereka terancam dan mereka tidak punya pilihan lain,” tutur Anderson.

    Montgomery menambahkan bahwa setiap potensi penggunaan senjata nuklir AS kemungkinan akan terjadi sebagai ‘respons’ daripada serangan pertama.

    “Saya hanya tidak berpikir kami akan menjadi yang pertama. Lalu muncul pertanyaan, kapan China atau Rusia akan menggunakannya lagi? Vladimir Putin telah menunjukkan pengambilan risiko paling besar dari semua pemimpin yang telah kita sebutkan,” pungkasnya.

    (sef/sef)

  • Negara-negara Eropa Menilai Kembali Status Migran Suriah dan Rencana Deportasi – Halaman all

    Negara-negara Eropa Menilai Kembali Status Migran Suriah dan Rencana Deportasi – Halaman all

    Negara-negara Eropa Menilai Kembali Status Migran Suriah dan Rencana Deportasi

    TRIBUNNEWS.COM- Setelah penggulingan Bashar al-Assad di Suriah, negara-negara Eropa, termasuk Jerman dan Austria, sedang mengevaluasi kembali status migran Suriah, dengan beberapa negara membekukan permohonan suaka dan merencanakan deportasi.

    Setelah kelompok bersenjata Suriah menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad di Damaskus, Suriah, negara-negara Eropa sedang mengevaluasi kembali status migran Suriah dan POLITICO telah menerbitkan laporan yang menguraikan pembaruan tentang topik ini. 

    Menurut laporan tersebut, lebih dari 4,5 juta warga Suriah telah melarikan diri ke, dan saat ini tinggal di Eropa, sejak pecahnya perang di Suriah.

    POLITICO menggarisbawahi bahwa Kantor Federal Jerman untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF) mengumumkan akan membekukan permohonan suaka untuk lebih dari 47.000 warga negara Suriah.

    Suriah merupakan negara asal utama para pencari suaka di Jerman tahun ini, menurut BAMF. 

    Beberapa politisi dari partai CDU Jerman yang berhaluan tengah-kanan telah menyatakan dukungan untuk memulangkan sebagian besar dari 800.000 warga Suriah yang saat ini berada di negara tersebut.

    Selain itu, laporan itu mengungkap bahwa Austria juga bergerak untuk mendeportasi migran Suriah menyusul tergulingnya al-Assad.

    Menteri Dalam Negeri Gerhard Karner menyatakan, “Saya telah menginstruksikan kementerian untuk menyiapkan program pemulangan dan deportasi yang tertib ke Suriah,” tanpa menyebutkan status migrasi mana yang akan terpengaruh. Sekitar 100.000 warga Suriah tinggal di Austria, menurut badan statistik negara tersebut.

    Belgia, Prancis, Yunani, dan Jerman termasuk negara-negara Eropa yang menghentikan sementara permohonan suaka Suriah karena perubahan situasi politik di Suriah.

    Turki akan buka kembali pos perbatasan Suriah untuk pengungsi yang kembali
    Presiden Recep Tayyip Erdogan berjanji pada hari Senin untuk memulihkan pos perbatasan di perbatasan selatan Turki dengan Suriah untuk membantu pemulangan para pengungsi setelah lengsernya Presiden Bashar al-Assad.

    “Untuk memperlancar lalu lintas di perbatasan, kami akan membuka gerbang perbatasan Yayladagi,” Erdogan mengumumkan, merujuk pada penyeberangan di bagian barat perbatasan yang ditutup pada tahun 2013.

    Turki, yang berbagi perbatasan panjang dengan Suriah, adalah rumah bagi sekitar tiga juta pengungsi yang meninggalkan negara mereka setelah pecahnya perang pada tahun 2011, dengan ratusan lainnya ingin menyeberangi perbatasan setelah al-Assad digulingkan.

    Menurut Erdogan, “Angin kencang perubahan di Suriah akan menguntungkan semua warga Suriah, terutama para pengungsi. Seiring dengan stabilitas Suriah, kepulangan sukarela akan meningkat dan kerinduan warga Suriah selama 13 tahun akan tanah air mereka akan berakhir.”

     

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Ramai-ramai Larang Media Sosial Ikut Negara Tetangga RI

    Ramai-ramai Larang Media Sosial Ikut Negara Tetangga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Swedia kabarnya akan mengikuti jejak Australia merilis aturan larangan penggunaan media sosial untuk anak-anak. Pihak pemerintah setempat tengah mempertimbangkan pemberlakuan batasan usia pengguna media sosial.

    Langkah ini diambil setelah banyak kejahatan seperti pembunuhan dan pengeboman di negara-negara Nordik. Aksi tersebut dilakukan oleh anak muda yang direkrut secara online oleh sejumlah geng di wilayah tersebut.

    Perekrutan yang mengandalkan media sosial itu terjadi selama dua tahun terakhir. Beberapa kasus melibatkan anak berusia 11 tahun.

    Jumlah anak-anak yang ikut dalam kejahatan itu juga cukup tinggi. Dalam catatan statistik kepolisian setempat setidaknya 93 anak di bawah 15 tahun terlibat perencanaan pembunuhan selama tujuh bulan pertama tahun ini, tiga kali lebih banyak dari tahun lalu.

    “Ini situasi yang sangat serius,” kata Menteri Kehakiman Swedia Gunnar Strommer, dikutip dari Reuters, Selasa (10/12/2024).

    Strommer juga memastikan perwakilan Tiktok, Meta, Google serta Snapchat akan berupaya mengatasi masalah itu. Dia menekankan para media sosial perlu menunjukkan hasil konkret.

    Bulan lalu, Australia resmi melarang remaja di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Aturan itu memaksa perusahaan seperti Meta dan Tiktok mencegah kelompok usia tersebut untuk menggunakan platform media sosial mereka.

    Australia mengatur denda bagi perusahaan yang melanggar. Sanksi sebesar US$32 juta (Rp 507 miliar) siap menanti media sosial yang tidak mematuhi aturan.

    Uji coba batas usia penggunaan media sosial akan dilakukan mulai Januari 2025. Sementara itu aturan akan efektif berlaku setahun setelahnya.

    Sebelumnya, Norwegia juga telah mengusulkan kenaikan batas usia untuk menjajal media sosial. Sebelumnya diatur 13 tahun lalu diusulkan menjadi 15 tahun. 

    Kebijakan itu akan ditetapkan sebagai undang-undang, tetapi belum jelas kapan disetujui parlemen. 

    Beberapa negara Eropa lain seperti Prancis, Italia, Jerman, Belanda, dan Inggris juga memberlakukan kebijakan penggunaan media sosial bagi anak-anak dengan persetujuan orang tua.

    (fab/fab)

  • Hashim Bantah RI Bakal Tutup Semua PLTU Batu Bara 2040, Lirik Nuklir

    Hashim Bantah RI Bakal Tutup Semua PLTU Batu Bara 2040, Lirik Nuklir

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Utusan khusus presiden Hashim Djojohadikusumo menegaskan pemerintah tidak berencana memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada 2040.

    Klarifikasi tersebut untuk menepis isu yang berkembang bahwa Indonesia berkomitmen untuk menutup seluruh pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040. Hashim menegaskan bahwa kabar yang beredar tidak akurat.

    “Apa yang saya baca dan yang orang lain baca, pemerintah Indonesia telah membuat komitmen untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040. Ini dimuat di media berbahasa Inggris,”kata Hashim dalam acara Launching of Bilateral Cooperation Between Indonesia and Norway for Phase 4 & Dissemination of the UNFCCC COP29 Result di Jakarta, Selasa (10/12).

    “Itu sepenuhnya salah. Indonesia tidak percaya pada phase out. Kami percaya pada phase down,” tambahnya.

    Menurut Hashim, maksud dari phase down atau pengurangan bertahap adalah secara bertahap mengurangi ketergantungan pada batu bara tanpa sepenuhnya menutup seluruh pembangkit listriknya.

    “Kami tidak akan menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040. [Tetapi] kami tidak akan membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru. Jadi menurut saya ini sangat penting,” tambahnya.

    Ia juga menyebut bahwa pemerintah Indonesia memilih jalur moderat dalam transisi energi.

    “Kita memilih jalan tengah, kita tidak memilih ekstrem. Untuk menutup semua coal power plant pada tahun 2040 akan menjadi penyakit ekonomi industri, dan saya berani mengatakan penyakit politik bagi para pemimpin yang akan mengikuti Prabowo di masa depan” tutur Hashim.

    Sebagai bagian dari strategi transisi energi, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan porsi energi terbarukan secara signifikan.

    Hashim menjelaskan bahwa mulai tahun 2025 hingga 2040, sekitar 75 persen dari kapasitas listrik yang dihasilkan akan berasal dari energi baru terbarukan. Sisanya, 25 persen, akan berasal dari energi transisi seperti gas alam dan tenaga nuklir.

    “Itu tidak benar. Dan saya baca beberapa kritik di media internasional itu ambisi tidak realistis dan sebagainya. Memang benar, memang itu tidak realistis,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk beralih ke energi bersih dengan menutup seluruh PLTU batu bara pada 2050. Hal ini ia katakan saat berbicara pada pembukaan pameran dagang industri internasional, Hannover Messe 2023 di Jerman.

    “Pada 2025, 23 persen energi berasal dari EBT. Di 2050 seluruh pembangkit batu bara ditutup. We walk the talk, not only talk the talk,” kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (17/4).

    Dalam kesempatan itu, Jokowi membuka peluang investasi bagi pengusaha atau investor Jerman untuk turut berkontribusi dalam transisi energi di Indonesia.

    (wnu/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • China Lebih Jago dari Eropa Soal Mineral Galium-Germanium

    China Lebih Jago dari Eropa Soal Mineral Galium-Germanium

    Jakarta –

    Isu mineral penting dianggap akan sulit diprediksi. Hal ini menyusul tensi perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) yang kian meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, diketahui China resmi melarang ekspor beberapa jenis mineral penting seperti galium, germanium, dan antimon ke AS.

    Dalam hal ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menilai China lebih menguasai mineral penting dibanding negara-negara Eropa.

    “Untuk critical minerals itu, jujur saja, China yang menguasai. Barat kalah lah, kalah jauh lah. Dunia-dunia barat itu kalah sama China,” ungkap Tri dalam sebuah diskusi di Hotel Rafless Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Akan tetapi, Tri mempertanyakan sikap negara-negara di belahan Eropa terkait perang dagang yang terjadi antara AS dan China. Dalam posisi yang mengedepankan langkah transisi energi, Tri meragukan sikap Independen negara Eropa.

    Pasalnya, kata Tri, Eropa tidak memiliki cukup banyak cadangan batu bara. Hal itu diduga menjadi dasar bagi negara-negara Eropa menggemborkan transisi energi.

    “Kalau negara Eropa ini agak bingung juga memosisikan, karena kalau batu bara, kita ini menggunakan batu bara ini 1990 kita baru mulai, sedangkan di Prancis, revolusi industri dia sudah bakar batu bara. Ini kan pada saat ini dunia Barat sudah nggak ada, kecuali Jerman dan Rusia tapi dia untuk konsumsi dalam negeri,” jelasnya.

    “Prancis, Inggris, itu kan revolusi industrinya sudah selesai dulu, batu baru (mereka) sampai sekarang sudah habis. Maka dia akan ngomong transisi energi,” tambahnya.

    Tri pun menilai, transisi energi yang akan dilakukan melalui penggunaan EV oleh negara-negara Eropa akan cenderung bergantung pada China. Sementara bagi negara yang masih menggunakan energi fosil, kecenderungannya akan lebih besar ke AS mengingat sikap Donald Trump yang akan dianggap pro terhadap energi fosil.

    Lebih jauh, Tri menyebut pemanfaatan energi ke depan masih sangat dinamis kecenderungannya. “Dunia ini akan kemana rasanya memang masih dinamis lah,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Mampukah Eropa Menghadirkan Pesaing Baru untuk Google?

    Mampukah Eropa Menghadirkan Pesaing Baru untuk Google?

    Jakarta –

    Ketika warga Eropa ingin mencari sebuah informasi, 90% dari mereka masih menggunakan Google, perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS). Sekitar 5% lainnya menggunakan Bing dari Microsoft.

    Bahkan jika mereka memilih browser atau mesin pencari berbasis di Eropa, kemungkinan besar masih tetap menggunakan infrastruktur Google atau Bing, yang berarti permintaan dikirim ke perusahaan AS dan peringkat hasil pencariannya bisa ditampilkan.

    Seperti yang dikatakan Christian Kroll, CEO mesin pencari terbesar di Jerman, Ecosia, “jika AS memutus akses ke hasil pencarian, kita harus kembali menggunakan buku telepon.” Dalam skenario seperti itu, Eropa akan lumpuh.

    Indeks pencarian untuk Eropa

    Meskipun kemungkinan pemutusan akses tersebut sangat kecil, perusahaan AS mulai membuat akses ke infrastruktur pencarian mereka menjadi lebih mahal, berdasarkan laporan media teknologi The Register.

    Bagi dua perusahaan pencarian asal Eropa itu, solusinya adalah membangun pesaing baru.

    Pada awal November, Ecosia dan mitranya asal Prancis, Qwant, mengumumkan kerja sama untuk menciptakan indeks web Eropa, yaitu basis data besar berisi halaman web yang dapat mereka gunakan untuk menjawab permintaan pencarian.

    “Dengan hasil pemilu AS yang seperti ini, saya pikir ada ketakutan yang meningkat bahwa presiden AS di masa depan akan melakukan hal-hal yang tidak terlalu kami sukai di Eropa,” kata Kroll kepada DW. “Kami, sebagai komunitas Eropa, hanya perlu memastikan bahwa tidak ada yang bisa memeras kami.”

    Upaya Uni Eropa untuk kedaulatan digital

    Gagasan ini sejalan dengan tren populer dalam politik Eropa, kedaulatan digital. Didukung terutama oleh Thierry Breton, mantan komisaris pasar internal Uni Eropa, argumennya adalah bahwa Uni Eropa membutuhkan kendali atas infrastruktur digital dan layanan utama untuk mengurangi ketergantungan pada kekuatan global lainnya.

    Kenneth Propp berpendapat bahwa “nuansanya lebih terkait dengan otonomi.” Senior fellow di Atlantic Council’s Europe Center sekaligus profesor hukum Uni Eropa itu juga mengatakan kepada DW bahwa “seharusnya ada opsi Eropa” di beberapa bidang yang saat ini didominasi oleh penyedia layanan asal AS.

    “Itulah cara saya memahami usaha bisnis terbaru ini, dan jelas hal ini menunjukkan kemungkinan adanya hubungan yang lebih tegang antara AS dan Uni Eropa di bawah pemerintahan Trump. Karena itu, mereka mencoba mengidentifikasi opsi Eropa sebagai keuntungan pasar,” katanya.

    Saat yang tepat melawan Google?

    Namun, bersaing dengan raksasa seperti Google sangat sulit. Meski begitu, beberapa kejadian baru-baru ini bisa sedikit mempermudah tugas ini.

    Undang-Undang Pasar Digital Uni Eropa (Digital Markets Act), yang berlaku sejak pertengahan 2023, memastikan bahwa pengguna akhir seperti Ecosia dan Qwant memiliki akses ke data perusahaan AS, yang penting untuk meningkatkan algoritme mereka.

    Perusahaan induk Google, Alphabet, juga menghadapi gugatan hukum untuk mempertahankan bisnis mesin pencariannya. Departemen Kehakiman AS mengusulkan agar Google menjual penelusur web miliknya, Chrome, sebagai jalan keluar. Namun, hal itu dapat merugikan perusahaan dan memengaruhi dominasi Google secara signifikan.

    Selain itu, integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam mesin pencari, memperkenalkan pemain baru seperti OpenAI. Teknologi ini diperkirakan akan menjadi gangguan terbesar dalam lebih dari dua dekade terakhir.

    “Mesin pencari sedang mengalami evolusi. Belum ada yang tahu akan seperti apa hasil akhirnya, tetapi pasti berbeda dari yang kita miliki sekarang,” kata Kroll, seraya berharap basis data Ecosia dapat berguna bagi perusahaan lain yang ingin melatih model bahasa besar (large language models atau LLM) di Eropa.

    Peluang dan tantangan di pasar teknologi Eropa

    Namun, keberhasilan sektor teknologi di Eropa tetap sulit dicapai. Perusahaan AS biasanya lebih mudah mengakses dana investor dibandingkan perusahan teknologi Eropa.

    Propp juga menyoroti bahwa pendekatan regulasi di Eropa lebih ketat dibandingkan AS, seperti pada persoalan privasi dan kecerdasan buatan (AI). Ia menyebut itu sebagai keuntungan kompetitif bagi perusahaan Eropa.

    Untuk saat ini, tujuan utama perusahaan Ecosia dan Qwant bukan untuk menumbangkan perusahaan AS. Kroll berpendapat, mereka mampu mendapatkan 5-10% pangsa pasar Eropa pada 2030.

    Perbedaan utamanya, menurut Kroll, adalah hasil pencarian yang lebih relevan bagi orang Eropa, dengan memberikan prevalensi lebih tinggi untuk menonjolkan berita lokal Eropa atau opsi perjalanan yang lebih ramah lingkungan.

    “Kami tidak akan memberi sentuhan warna khas Eropa atau semacamnya. Namun, misalnya, jika seseorang mencari perjalanan dari Berlin ke Paris, kami dapat menyoroti opsi kereta api dibandingkan jadwal penerbangan,” ujar Kroll lebih lanjut.

    Dan jika hasil itu yang sebenarnya dicari oleh warga Eropa, ini bisa menjadi langkah terbaik untuk menjauh dari dominasi teknologi AS.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris.

    Lihat juga Video ‘Google Perkenalkan GenCast, Model AI untuk Prakiraan Cuaca’:

    (ita/ita)

  • Jerman-Inggris Berupaya Berantas Penyelundupan Manusia

    Jerman-Inggris Berupaya Berantas Penyelundupan Manusia

    Jakarta –

    Jerman dan Inggris telah mengambil langkah untuk mempererat kerja sama dalam menangani perdagangan manusia, khususnya mempermudah penuntutan terhadap sindikat yang terlibat dalam kasus penyeberangan kapal kecil ke Inggris.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jerman Nancy Faeser dan Mendagri Inggris Yvette Cooper pada hari Senin (10/12) resmi menandatangani perjanjian aksi bersama yang bertujuan memerangi penyelundupan migran melintasi Selat Inggris menggunakan perahu karet.

    Awal tahun ini, investigasi rahasia yang dilakukan oleh BBC menyoroti keterkaitan kota pesisir barat Jerman, Essen, dengan dugaan perdagangan manusia melintasi Selat Inggris.

    Pernyataan para menteri

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Berlin telah berkomitmen untuk “memperjelas hukum negaranya dengan memfasilitasi penyelundupan migran ke Inggris sebagai tindak pidana,” sesuai dengan perjanjian bersama.

    “Ini akan memberi jaksa penuntut Jerman lebih banyak cara untuk menangani pasokan dan penyimpanan peralatan kapal kecil yang berbahaya serta memungkinkan Inggris dan Jerman untuk lebih baik menghadapi taktik sindikat penyelundupan manusia yang terus berkembang,” kata Cooper.

    “Sudah terlalu lama para sindikat kriminal terorganisir ini telah mengeksploitasi orang-orang yang rentan, merusak keamanan perbatasan di Inggris dan seluruh Eropa, serta mempertaruhkan ribuan nyawa dalam bahaya,” tambah Cooper.

    Mendagri Jerman Faeser mengakui bahwa beberapa kejahatan penyelundupan manusia itu direncanakan di Jerman.

    Faeser mengatakan bahwa kedua negara akan mempertahankan “tekanan investigasi yang tinggi” bersama dengan pertukaran informasi antara badan-badan keamanan, serta “secara gigih menyelidiki aliran keuangan untuk mengidentifikasi para pelaku kejahatan di balik layar.”

    Upaya pemerintah Starmer menangani penyelundupan manusia

    Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, memprioritaskan pemberantasan migrasi ilegal dengan menargetkan sindikat perdagangan manusia.

    Pada bulan September, ia mencapai kesepakatan dengan PM Italia Giorgia Meloni untuk saling berhubungan lebih erat dan berbagi informasi intelijen.

    Menurut statistik pemerintah Inggris, hingga 1 Desember 2024, sebanyak 33.684 orang telah menyeberangi Selat Inggris dan tiba di Inggris menggunakan perahu kecil.

    Puluhan migran tewas dalam melakukan perjalanan berbahaya tersebut di perahu karet yang penuh sesak, di mana surat kabar Prancis Le Parisien melaporkan setidaknya 70 kematian dalam penyeberangan tahun ini.

    Penggerebekan sindikat penyelundupan manusia di Jerman

    Otoritas Jerman telah melakukan penggerebekan terhadap para tersangka penyelundup manusia yang mengangkut para migran ke Inggris melalui Prancis.

    Pekan lalu, ratusan petugas menyerbu sejumlah lokasi di negara bagian North-Rhine-Westphalia (NRW) dan Baden-Wrttemberg di wilayah selatan.

    Penggerebekan itu dikoordinasikan dengan Europol dan dinas keamanan Prancis, menargetkan jaringan kriminal yang diduga dikelola oleh warga Irak-Kurdi.

    Europol mengatakan para tersangka, yang semuanya berbasis di Jerman, mengorganisir pembelian, penyimpanan, dan pengangkutan dengan perahu karet untuk menyelundupkan para migran dari Prancis ke Inggris.

    kp/ha (AFP, dpa, Reuters)

    Lihat juga Video ‘Kapal Diduga Penyelundupan Manusia Terbalik di Florida, 39 Orang Hilang’:

    (ita/ita)

  • Prancis dan Jerman Siap Bekerja Sama dengan Pemerintah Baru Suriah

    Prancis dan Jerman Siap Bekerja Sama dengan Pemerintah Baru Suriah

    ERA.id – Prancis dan Jerman menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah baru Suriah usai tumbangnya rezim Assad pekan ini.

    Sikap bersama tersebut muncul pada Senin (9/12/2024) usai percakapan telepon antara Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pascapenggulingan pemimpin lama Suriah Bashar al-Assad oleh pasukan anti rezim pada akhir pekan lalu, Minggu (8/12/2024).

    “Assad telah menyebabkan penderitaan yang mengerikan bagi rakyat Suriah dan kerusakan besar bagi negaranya,” kata juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit, usai pembicaraan telepon kedua pemimpin tersebut dikutip dari Anadolu.

    “Keduanya sepakat bahwa mereka siap bekerja dengan penguasa baru berdasarkan hak asasi manusia yang fundamental dan perlindungan bagi minoritas etnis dan agama,” kata jubir.

    Kedua pemimpin menekankan pentingnya menjaga integritas teritorial dan kedaulatan Suriah, kata Hebestreit.

    “Keduanya sepakat untuk bekerja sama untuk memperkuat keterlibatan Uni Eropa di Suriah, termasuk mendukung proses politik inklusif di Suriah,” katanya menambahkan.

    Para pemimpin tersebut, menurut Hebestreit, akan membahas langkah-langkah selanjutnya melalui koordinasi erat dengan mitra-mitra di kawasan.

    Assad diketahui melarikan diri dari Suriah setelah kelompok anti rezim menguasai Ibu Kota Damaskus pada Minggu dini hari. Peristiwa itu menandai keruntuhan rezim Partai Baath, yang telah berkuasa di Suriah sejak 1963.

  • Jerman Tangguhkan Semua Permohonan Suaka Warga Suriah

    Jerman Tangguhkan Semua Permohonan Suaka Warga Suriah

    ERA.id – Jerman menangguhkan semua permohonan suaka warga Suriah di tengah meningkatnya ketidakpastian tentang kondisi di Suriah, menurut laporan media lokal pada Senin (9/12/2024).

    Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF) telah menghentikan keputusan atas 47.270 kasus yang ditunda karena kesulitan menilai situasi politik Suriah yang sedang berkembang, menurut laporan majalah berita Der Spiegel.

    Seorang juru bicara BAMF telah mengonfirmasi penangguhan sementara dan menambahkan bahwa permohonan yang telah disetujui sebelumnya tidak terpengaruh oleh penangguhan tersebut.

    Dilansir dari Anadolu, Jerman telah menampung sekitar satu juta warga Suriah, yang sebagian besar mencari perlindungan di negara itu setelah pecahnya perang saudara di Suriah pada 2011.

    Sekitar 321.500 telah diberikan status pengungsi, sedangkan hampir 330 ribu telah menerima izin tinggal jangka pendek di bawah perlindungan tambahan.

    “Banyak pengungsi yang telah menemukan perlindungan di Jerman kini akhirnya memiliki harapan untuk kembali ke tanah air mereka di Suriah dan membangun kembali negara mereka. Namun, situasi di Suriah saat ini masih sangat tidak jelas,” kata juru bicara tersebut dalam sebuah pernyataan.

    “Oleh karena itu, kemungkinan konkret untuk kembali belum dapat diprediksi saat ini dan tidaklah profesional untuk berspekulasi tentang hal itu dalam situasi yang tidak menentu seperti ini,” katanya.

    “Penilaian lebih lanjut tentang situasi pengungsi Suriah yang tinggal di Jerman juga bergantung pada perkembangan lebih lanjut di Suriah,” tambahnya.

    Status warga Suriah di Jerman dan kebijakan pengungsi Berlin telah menjadi poin politik utama menjelang pemilu cepat pada Februari tahun depan.

    Sementara politikus senior dari partai oposisi Kristen Demokrat (CDU/CSU) mendorong pemulangan pengungsi Suriah ke tanah air mereka.

    Partai Sosial Demokrat (SPD) Kanselir Olaf Scholz dan mitra koalisinya Partai Green menganjurkan pendekatan yang lebih hati-hati dengan alasan kondisi di Suriah yang tidak stabil.

  • Kekerasan Terhadap Anak Sentuh Rekor Tertinggi dalam Sejarah – Halaman all

    Kekerasan Terhadap Anak Sentuh Rekor Tertinggi dalam Sejarah – Halaman all

    Laporan terbaru dari United Nations Children’s Fund (UNICEF) mengungkapkan kenyataan yang mengerikan: satu dari enam anak di dunia tumbuh dan besar di zona perang atau konflik, menghadapi bahaya akut akibat serangan, kelaparan, dan penyakit. Tingkat kekerasan terhadap anak-anak di seluruh dunia kini berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah.

    Pada tahun 2023, PBB mencatat 32.990 pelanggaran berat terhadap 22.557 anak di 26 zona konflik. Angka ini hanyalah sebagian kecil dari masalah yang sesungguhnya.

    Hak-hak apa saja yang melindungi anak-anak di masa perang?

    Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC), yang diadopsi dari perjanjian hak asasi manusia tahun 1989, merinci hak-hak dasar setiap anak, terlepas dari ras, agama, atau kemampuan mereka.

    Konvensi ini menjamin hak untuk bermain, mendapatkan layanan kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau pelecehan, penelantaran, penganiayaan atau eksploitasi, dan untuk mendapatkan “perlindungan dan perawatan” saat terkena dampak konflik bersenjata.

    Sejak tahun 1989, tiga protokol tambahan telah dikembangkan, salah satunya secara khusus menangani keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata.

    Menurut Frank Mischo, pakar hak anak dari organisasi kemanusiaan Kindernothilfe yang beroperasi di 33 negara, pemanfaatan anak-anak oleh militer atau kelompok bersenjata dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak dan, untuk anak di bawah usia 15 tahun, termasuk kejahatan perang.

    Dari semua perjanjian hak asasi manusia internasional, Konvensi Hak Anak ditandatangani oleh paling banyak negara, meskipun belum semuanya meratifikasi perjanjian tersebut. Mischo mengatakan bahwa sangat disayangkan bahwa AS dan Somalia, misalnya, belum meratifikasinya.

    Ada juga instrumen dan mekanisme lain yang berfungsi untuk melindungi anak-anak, seperti “Deklarasi Sekolah Aman”, yang menggambarkan dirinya sebagai “komitmen politik antar-pemerintah untuk melindungi siswa, guru, sekolah, dan universitas dari dampak terburuk konflik bersenjata” dan telah ditandatangani oleh 120 negara hingga saat ini.

    Deklarasi ini memberikan panduan konkret untuk mengurangi risiko serangan dan dampaknya pada fasilitas pendidikan.

    Siapa yang memantau implementasinya?

    Mischo menjelaskan bahwa data dari pemerintah, organisasi, dan individu digunakan sebagai dasar penilaiannya. “Komite PBB untuk Hak Anak, yang berbasis di Jenewa, secara efektif terus memantau setiap negara di dunia untuk melihat bagaimana Konvensi Hak Anak diimplementasikan,” ujarnya.

    Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB yang berbasis di New York untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, yang saat ini dijabat oleh Virginia Gamba, juga memainkan peran penting. Mereka bertanggung jawab untuk mendokumentasikan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak di masa perang.

    PBB telah mengidentifikasi enam di antaranya: “Membunuh dan melukai anak-anak; perekrutan atau penggunaan anak-anak dalam angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata; serangan terhadap sekolah atau rumah sakit; pemerkosaan atau kekerasan seksual berat lainnya; penculikan anak-anak; dan penolakan akses kemanusiaan untuk anak-anak.”

    Jika ditemukan bukti pelanggaran, pelaku dapat dimasukkan dalam daftar hitam dan dihadapkan pada Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Seperti pada tahun 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapanterhadapk Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan mengatakan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa ia bertanggung jawab “atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk yang melanggar hukum dan pemindahan penduduk secara tidak sah dari daerah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia, dengan mengorbankan anak-anak Ukraina.”

    Rusia diduga telah memindahkan ribuan anak dari rumah-rumah penampungan anak dan lembaga-lembaga negara lainnya di Ukraina ke Rusia dan wilayah-wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina.

    Kondisi hidup yang berbahaya untuk anak

    Mischo mengatakan bahwa dalam konflik bersenjata dan perang, selain risiko terbunuh atau terluka, anak-anak sering kali bahkan tidak mendapatkan jaminan akan kebutuhan dasar, seperti makanan yang cukup dan tempat bernaung. Dia menambahkan bahwa mereka sering dipisahkan dari keluarga dan dipaksa mengungsi.

    “Kondisi kehidupan yang tidak aman ini menyebabkan peningkatan jumlah kasus prostitusi paksa, kekerasan seksual, dan pekerja anak,” lanjutnya. “Anak-anak benar-benar terekspos dalam situasi seperti itu, yang bahkan orang dewasa pun hampir tidak dapat menghadapinya.”

    Dalam laporannya, UNICEF mengatakan bahwa terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, pihak-pihak yang bertikai sering kali mengabaikan “salah satu aturan perang yang paling mendasar: perlindungan anak-anak.”

    Lebih lanjut, Mischo menunjukkan bahwa hampir 33.000 pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang didokumentasikan pada tahun 2023 hanya terdiri dari pelanggaran yang “telah dikonfirmasi beberapa kali oleh sumber independen, yaitu oleh pemerintah, organisasi PBB, dan pihak ketiga. Jumlah kasus yang tidak dilaporkan selalu seratus kali lipat lebih tinggi.”

    Menurut PBB, situasi ini sangat sulit bagi anak-anak di Wilayah Pendudukan Palestina di Gaza, Ukraina, dan Sudan pada tahun 2023. “Seperempat dari semua pelanggaran hak-hak anak ini terjadi di Gaza,” kata Mischo. “Banyak yang mengatakan bahwa Gaza saat ini merupakan tempat paling mematikan bagi anak-anak di dunia. Serangan-serangan terhadap sekolah dan rumah sakit begitu sistematis sehingga tidak bisa lagi dijelaskan dengan istilah militer.”

    Pada bulan November, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan “sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Gaza.”

    Mischo mengatakan bahwa proses hukum seperti itu paling efektif dalam menghentikan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak di masa perang: “Hal yang paling penting dalam pandangan saya adalah berakhirnya impunitas, karena hal ini bertindak sebagai pencegah.”

    Artikel ini diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman.