Negara: Jerman

  • Pembantaian Massal Gelagat Munculnya Genosida Baru di Sudan?

    Pembantaian Massal Gelagat Munculnya Genosida Baru di Sudan?

    Jakarta

    Laporan bahwa “korban sakit dan terluka dieksekusi secara kejam,” ditulis Koordinasi Komite Perlawanan Sudan (Sudanese Coordination of Resistance Committees), sebuah organisasi nonpemerintah, dua hari setelah Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF) menguasai El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, Sudan.

    Menurut organisasi tersebut, para milisi RSF telah membunuh hampir semua orang atau membiarkan mereka mati di Rumah Sakit Al Saudi di kota itu.

    Citra satelit yang dianalisis Humanitarian Research Lab, Yale School of Public Health, mengonfirmasi bahwa sejak akhir pekan lalu muncul “kumpulan objek yang konsisten dengan ukuran tubuh manusia dan perubahan warna tanah kemerahan” di luar rumah sakit-rumah sakit di El-Fasher.

    Beberapa sumber menyebut hingga 2.000 warga sipil telah tewas dalam tiga hari terakhir. Laporan dari lapangan masih sulit diperoleh karena RSF mematikan komunikasi satelit bagi penduduk.

    Seorang perempuan yang berhasil melarikan diri dari El-Fasher kepada DW pada hari Rabu (29/10) mengatakan, “RSF mengambil semua yang kami miliki, mereka bahkan menggeledah pakaian dalam kami dan meninggalkan kami tanpa apa-apa — tanpa uang, tanpa ponsel.”

    “Mereka melakukan uji coba militer terhadap orang-orang, dan jika mengetahui seseorang memiliki pengetahuan atau keterkaitan dengan urusan militer, mereka langsung dieksekusi,” tambahnya.

    Konflik Sudan: Apa yang perlu diketahui

    Pembunuhan massal terbaru ini merupakan eskalasi terbaru dari konflik Sudan yang meletus pada April 2023. Saat itu, Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF) di bawah komando Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan RSF, pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemeti, berselisih terkait integrasi milisi ke dalam angkatan nasional.

    Setelah merebut El-Fasher, kendali wilayah RSF kini mencakup Darfur dan sebagian selatan, sementara SAF menguasai ibu kota Khartoum serta wilayah utara dan tengah negara itu.

    Apa kata RSF?

    Organisasi kemanusiaan internasional menuntut RSF membuka koridor kemanusiaan bagi sekitar 177.000 orang yang tak bisa meninggalkan kota.

    “Dengan SAF mundur, terutama warga sipil yang mendukung SAF kini mencoba melarikan diri, RSF memiliki kepentingan untuk menghina SAF dengan melampiaskan kekerasan pada warga sipil,” ujar Hager Ali, peneliti di GIGA Institute for Global and Area Studies, Jerman, kepada DW. “RSF juga berusaha menakut-nakuti warga sipil agar patuh di wilayah yang mereka kuasai.”

    Pada Maret lalu, RSF dan kelompok bersenjata lain membentuk Sudan Founding Alliance (TASIS), dengan mandat membentuk “Pemerintahan Perdamaian dan Persatuan” untuk Darfur dan sebagian selatan. TASIS menegaskan di X (Twitter):

    “Kami menegaskan posisi kami mengecam segala pelanggaran dan bekerja terus-menerus untuk menghentikannya. Namun perlu diluruskan: banyak video pelanggaran di media sosial adalah rekayasa dari media gerakan Islam, tentara bayaran dari pasukan gabungan, dan lainnya.”

    Namun menurut Leena Badri, peneliti kebijakan Sudan, pernyataan itu tak lebih dari upaya TASIS “mendapat legitimasi politik untuk mendirikan struktur pemerintahan paralel mereka.”

    RSF: Akar kekerasan dan genosida

    Kedua belah pihak dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia(HAM) sepanjang konflik. Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada kedua jenderal. RSF dituduh melakukan genosida dan pelanggaran HAM berat, sementara SAF dituduh menyerang warga sipil dan menghambat transisi demokratis.

    “RSF tidak lebih brutal daripada kekuatan lain di dunia. Namun perbedaannya adalah kebijakan mereka bersifat sistematis dan genosidial,” ujar Shayna Lewis, spesialis Sudan dan penasihat senior PAEMA, sebuah LSM di AS yang fokus pencegahan kekejaman.

    “Pembunuhan tanpa batas pasien dan staf medis di rumah sakit adalah modus operandi RSF,” tambahnya. RSF berkembang dari milisi Janjaweed yang terkenal dengan kekerasan ekstrem di Darfur antara 2003–2005, membunuh sekitar 300.000 warga sipil yang dianggap bukan Arab, melainkan Afrika.

    Posisi dunia Arab dan peran emas

    Para pengamat menekankan bahwa sekutu internasional dari pihak yang bertikai menentukan apakah perang Sudan berakhir atau berlanjut. RSF diduga mendapat dukungan senjata dari Uni Emirat Arab (UEA) melalui Chad. SAF mendapat dukungan Mesir dan Qatar, sementara Arab Saudi menyatakan netral.

    Darfur menjadi prioritas RSF, tidak hanya karena ini wilayah asal mereka, tetapi juga karena sumber daya penting seperti emas. Emas dibutuhkan untuk menghindari sanksi dan membeli senjata. Kedekatan Darfur dengan perbatasan Libya dan Chad memungkinkan RSF mengendalikan populasi sipil untuk mempermudah pengadaan senjata dan amunisi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: Serangan Bom-Penembakan di Sudan Tewaskan 127 Orang

    (ita/ita)

  • Raja Charles Cabut Seluruh Gelar dan Usir Adiknya dari Istana Buckingham

    Raja Charles Cabut Seluruh Gelar dan Usir Adiknya dari Istana Buckingham

    GELORA.CO -Raja Charles III akhirnya mengambil langkah paling tegas terhadap adiknya, Pangeran Andrew, dengan mencabut seluruh gelar kerajaan dan memintanya meninggalkan kediaman resmi keluarga. Keputusan dramatis ini diambil setelah meningkatnya tekanan publik terkait hubungan Andrew dengan pelaku kejahatan seksual terkenal, Jeffrey Epstein.

    Dalam pernyataan resmi Istana Buckingham pada Kamis, 30 Oktober 2025, disebutkan bahwa raja telah “memulai proses formal untuk mencabut Gaya, Gelar, dan Kehormatan Pangeran Andrew.” Setelah keputusan ini, ia tak lagi disebut “Pangeran Andrew”, melainkan hanya Andrew Mountbatten-Windsor, dan harus pindah dari Royal Lodge ke tempat tinggal pribadi.

    Langkah ini hampir belum pernah terjadi dalam sejarah modern Kerajaan Inggris. Terakhir kali seorang bangsawan kehilangan gelarnya terjadi pada 1919, ketika Pangeran Ernest Augustus dicabut statusnya karena berpihak pada Jerman di masa Perang Dunia I.

    Tekanan terhadap raja meningkat setelah Andrew menyerahkan gelar Adipati York awal bulan ini, menyusul terbitnya memoar anumerta Virginia Roberts Giuffre, korban Epstein yang menuduh Andrew melakukan pelecehan seksual. Publik menilai kerajaan terlalu lama diam menghadapi skandal ini.

    Raja Charles menilai hukuman ini perlu untuk menunjukkan sikap tegas terhadap kesalahan serius adiknya. “Kecaman ini dianggap perlu, meskipun ia terus membantah tuduhan terhadapnya,” kata pihak istana, dikutip dari Reuters.

    “Yang Mulia ingin menegaskan simpati mendalam kepada para korban dan penyintas pelecehan.”

    Andrew yang kini berusia 65 tahun, sebelumnya mundur dari tugas kerajaan setelah wawancaranya dengan BBC pada 2019 gagal meyakinkan publik. Ia juga membayar jutaan dolar kepada Giuffre pada 2022 dalam penyelesaian di luar pengadilan, meski tetap menyangkal tuduhan.

    Dengan dicabutnya semua gelar, termasuk Adipati York dan kehormatan seperti Order of the Garter, Andrew akan meninggalkan Royal Lodge dan pindah ke properti di Sandringham. Ia dikabarkan akan tetap mendapat dukungan finansial pribadi dari Raja Charles, meski kini tak lagi menjadi bagian dari keluarga kerajaan yang aktif.

  • InJourney optimalkan sinergi agar harga jasa di KEK Sanur kompetitif

    InJourney optimalkan sinergi agar harga jasa di KEK Sanur kompetitif

    Denpasar, Bali (ANTARA) –

    Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) mengoptimalkan sinergi bersama kementerian dan lembaga serta mitra terkait agar harga jasa dan layanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, menjadi lebih kompetitif.

    “Kolaborasi secara gotong royong karena ini tidak bisa dilakukan satu pihak tapi berbagai kementerian, lembaga maupun institusi BUMN, Danantara, sektor swasta,” kata Direktur Utama InJourney Maya Watono di sela pertemuan dengan Komisi VII DPR RI di Denpasar, Bali, Kamis.

    Menurut dia, menentukan harga jasa dan layanan di KEK Sanur perlu melibatkan berbagai pihak, karena menyangkut konektivitas mulai dari harga tiket pesawat, darat dan laut, hingga mempertimbangkan aspek lain.

    Dalam pemaparannya, Maya menjelaskan pihaknya memetakan terkait harga jasa dan layanan kesehatan agar lebih kompetitif dengan negara lain misalnya dengan Malaysia, hingga Korea Selatan.

    Tujuannya, lanjut dia, untuk mengalihkan warga negara Indonesia yang selama ini berobat atau mengakses layanan kesehatan tertentu ke luar negeri, menjadi ke Bali yakni di Bali International Hospital (BIH) atau klinik kesehatan lain yang ada di KEK Sanur.

    Ia memperkirakan per tahun ada sekitar dua juta WNI yang terbang ke luar negeri untuk berobat dengan potensi devisa melayang ke luar negeri mencapai sekitar Rp150 triliun.

    Di sisi lain, pemerintah memberikan fasilitas fiskal untuk mendorong investasi di KEK.

    Berdasarkan data Dewan Nasional KEK, pemerintah memberikan beragam fasilitas dan kemudahan di antaranya tax holiday selama 10-20 tahun kepada investor yang melakukan penanaman modal dengan nilai minimal tertentu pada kegiatan utama di KEK dan tax allowance untuk kegiatan di luar kegiatan utama.

    Kemudian, ada keuntungan khusus untuk impor barang, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), hingga pengurangan pajak daerah dan atau retribusi daerah 50-100 persen.

    Sebagai gambaran KEK Sanur berada di Denpasar, Bali, dengan luas 41,26 hektare, dengan BUMN PT Hotel Indonesia Natour (HIN) selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Sanur pada 8 November 2022.

    Sementara itu, Direktur Utama HIN Christine Hutabarat dalam kesempatan yang sama memaparkan capaian investasi kumulatif hingga triwulan III 2025 di KEK Sanur mencapai Rp4,94 triliun dengan menyerap 4.947 tenaga kerja.

    Adapun realisasi investasi per triwulan III 2025 mencapai Rp714 miliar atau 41,27 persen dari target Rp1,73 triliun dan realisasi tenaga kerja sebanyak 1.780 atau 140 persen dari target 1.270 orang.

    Adapun fasilitas yang sudah beroperasi yakni Bali International Hospital dengan layanan unggulan jantung, kanker, syaraf, pencernaan dan tulang.

    Kemudian, Bali Beach Hotel, gedung konvensi, taman, serta secara bertahap klinik terapi sel dari Jerman.

    Sedangkan, dalam tahap konstruksi yakni pembangunan 20 klinik untuk operasi kosmetik, transplantasi rambut, hingga antipenuaan dini yang berasal dari klinik operasi plastik dari Korea Selatan, Brasil, dan Singapura.

    Ada juga dalam tahap perencanaan yakni layanan stem sel, rumah sakit dan klinik mata, layanan bayi tabung dan fasilitas lainnya.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peneliti Temukan Dunia Lain di Tempat Tak Pernah Dijangkau Manusia

    Peneliti Temukan Dunia Lain di Tempat Tak Pernah Dijangkau Manusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ilmuwan menemukan “dunia lain” di balik gunung es raksasa yang pecah di Kutub Selatan. Ribuan ikan ditemukan hidup dalam kondisi paling ekstrem di dasar laut Antartika.

    Sekitar 1.000 sarang berbentuk lingkaran ditemukan di dasar Laut Weddell bagian barat oleh kapal selam yang dioperasikan dari jarak jauh (ROV).

    ROV tersebut sebetulnya dikerahkan ke balik es yang pecah untuk mencari kapal Endurance yang karam pada 1912. Para peneliti menggunakan ROV untuk meniti jejak Sir Ernest Shackleton, penjelajah kutub, pemimpin Endurance dalam pelayaran mengarungi kutub. 

    Sarang ikan yang ditemukan para peneliti dibangun oleh ikan yellowfin notie, salah satu spesies dari rock cod. Lokasinya berada di area yang sebelumnya ditutupi oleh lapisan es setebal 200 meter.

    Ribuan ikan “mengurus” sarang tersebut sehingga area lokasinya bersih dari plankton. Sebagian sarang terpisah sendiri, sebagian lain terlihat mengelompok.

    Foto: dok Weddell Sea Expedition
    Temuan habitat ikan di balik es Antartika oleh Weddell Sea Expedition.

    Bongkahan es yang pecah di atas “dunia lain” tersebut adalah A68 yang ukurannya mencapai 5.800 kilometer persegi. Kini, A68 adalah gunung es terbesar ke-6 yang pernah tercatat.

    Temuan habitat ribuan ikan di bawah lapisan es memperkuat argumen pihak yang mengusulkan Laut Weddell dijadikan wilayah terlindungi. Sarang di dasar laut adalah bukti bahwa lautan dingin tetap memiliki posisi penting dalam rantai makanan kehidupan di Antartika.

    “Laut Weddell berubah dengan cepat. Cuaca yang makin hangat dan berangin berdampak terhadap es dan habitat di laut, makin memaksa ekosistem yang sudah seimbang untuk beradaptasi. Meskipun begitu, Laut Weddell tetap tak punya status terlindungi,” kata Koalisi Laut Selatan dan Antartika.

    “Jerman telah mengusulkan pelindungan Laut Weddell sejak 2018 kepada negara-negara yang bertugas melindungi Laut Selatan. Ini akan melindungi area seluas 2 juta kilometer persegi tempat tinggal satwa laut yang hampir tak tersentuh, termasuk habitat kutub yang langka.”

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 132 Orang Tewas dalam Operasi Narkoba di Rio de Janeiro

    132 Orang Tewas dalam Operasi Narkoba di Rio de Janeiro

    Rio de Janeiro

    Operasi pemberantasan narkoba berskala besar terhadap sindikat kejahatan Comando Vermelho atau Red Command di Rio de Janeiro menyebabkan 132 tersangka tewas, 81 orang ditangkap, dan empat polisi gugur, menurut pejabat setempat pada Rabu (29/10).

    Gubernur Rio de Janeiro Claudio Castro mengatakan bahwa dalam operasi yang digelar pada Selasa (28/10), sedikitnya 64 orang tewas. Namun, warga di sekitar lokasi melaporkan jumlah korban yang lebih banyak, bahkan sempat membaringkan puluhan jenazah di jalan sebagai bentuk protes dan bukti bahwa korban sebenarnya lebih banyak dari data resmi.

    “Kami akan terus tegas menghadapi narkoterorisme,” tulis Castro di media sosial saat mengumumkan operasi tersebut.

    Ia menambahkan, sekitar 2.500 personel keamanan dikerahkan di wilayah kumuh padat penduduk di kompleks favela Alemao dan Penha, yang terletak di pinggiran kota Rio dekat bandara internasional.

    “Sayangnya, sejumlah anggota kepolisian juga menjadi korban jiwa,” ujar Gubernur Castro.

    Pihak kepolisian negara bagian menyebut, salah satu tersangka yang berhasil ditangkap merupakan orang kepercayaan dari salah satu pimpinan utama kelompok Comando Vermelho.

    Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan “terkejut dan prihatin” atas operasi kepolisian yang masih berlangsung di Rio de Janeiro.

    Operasi besar menjelang KTT Iklim COP30

    Operasi yang dijuluki Operation Containment itu digelar hanya beberapa hari sebelum dua acara besar berlangsung di Rio de Janeiro menjelang KTT Iklim COP30 yang akan diadakan di kota Belem pada 10 November mendatang.

    Sebagai kota terbesar kedua di Brasil, Rio akan menjadi tuan rumah dua ajang pemanasan: KTT C40, yang mempertemukan lebih dari 100 wali kota dunia, serta Earthshot Prize milik Pangeran William yang setiap tahun memberikan penghargaan kepada lima inisiatif lingkungan terbaik. Acara tersebut juga akan dihadiri sejumlah selebritas, termasuk penyanyi Kylie Minogue dan juara dunia F1 asal Jerman, Sebastian Vettel.

    Rio dikenal sering melakukan operasi keamanan berskala besar menjelang acara internasional. Aksi serupa pernah digelar menjelang Piala Dunia 2014, Olimpiade 2016, KTT G20 tahun lalu, dan KTT BRICS awal tahun ini.

    Pada Februari 2018, pemerintah pusat bahkan menempatkan polisi militer untuk memimpin keamanan di kota itu dengan alasan situasi yang terus memburuk.

    Awal bulan ini, organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) menyerukan kepada Gubernur Claudio Castro agar memveto rancangan undang-undang yang telah disetujui parlemen negara bagian. Aturan itu memberikan bonus besar bagi polisi yang berhasil “menetralisir” tersangka, sesuatu yang dinilai berpotensi meningkatkan jumlah pembunuhan oleh aparat.

    “Memberi imbalan kepada polisi karena membunuh bukan hanya tindakan brutal, tetapi juga melemahkan keamanan publik karena menciptakan insentif finansial untuk menembak alih-alih menangkap tersangka,” kata Cesar Munoz, Direktur HRW untuk Brasil.

    Operasi terbesar melawan sindikat Comando Vermelho

    Pemerintah negara bagian Rio menyebut operasi ini sebagai yang terbesar sepanjang sejarah dalam upaya memberantas kelompok Comando Vermelho. Aparat menargetkan 250 surat perintah penggeledahan dan penangkapan, dengan dukungan dua helikopter, 32 kendaraan lapis baja, serta 12 kendaraan penghancur untuk merobohkan barikade yang dibangun para pengedar narkoba.

    Gubernur Claudio Castro mengunggah video di media sosial yang menunjukkan sebuah drone melepaskan proyektil. Ia mengatakan video itu memperlihatkan betapa besarnya ancaman yang dihadapi aparat penegak hukum.

    “Beginilah cara polisi Rio diserang oleh para kriminal: dengan bom yang dijatuhkan dari drone. Inilah skala tantangan yang kami hadapi. Ini bukan kejahatan biasa, melainkan narkoterorisme,” ujarnya.

    Catatan redaksi: Jumlah korban dalam laporan ini telah diperbarui dari 20 menjadi 64 dan kini mencapai 132 orang tewas, sesuai data terakhir yang dirilis pihak berwenang.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Melisa Lolindu

    (nvc/nvc)

  • Simulasi Badai Matahari Dahsyat, Tak Ada Pesawat Antariksa Selamat

    Simulasi Badai Matahari Dahsyat, Tak Ada Pesawat Antariksa Selamat

    Jakarta

    Eropa baru saja menjalankan simulasi cuaca luar angkasa yang paling ekstrem sejauh ini. Mereka menciptakan skenario yang begitu parah sehingga tidak ada satu pun pesawat ruang angkasa yang selamat dari latihan tersebut.

    Badan Antariksa Eropa, ESA, menggelar latihan ini di pusat kendali misinya di Darmstadt, Jerman, untuk menguji bagaimana satelit dan tim operasinya akan merespons badai Matahari dahsyat yang menyaingi Peristiwa Carrington 1859, badai geomagnetik terkuat yang pernah tercatat, yang mampu menyebabkan gangguan elektronik yang parah. Simulasi ini dirancang untuk menguji operasi pesawat ruang angkasa dan kesiapan cuaca antariksa menjelang misi Sentinel-1D yang dijadwalkan meluncur November.

    “Jika peristiwa seperti itu terjadi, tidak ada solusi yang baik. Tujuannya adalah menjaga keamanan satelit dan meminimalkan kerusakan semaksimal mungkin,” ujar Thomas Ormston, Wakil Manajer Operasi Pesawat Luar Angkasa untuk Sentinel-1D, dalam sebuah pernyataan dari ESA, dikutip dari Space.com.

    Dalam simulasi tersebut, Matahari melepaskan tiga ancaman. Pertama, terjadi suar Matahari kelas X yang sangat besar, yang radiasinya menghantam Bumi dalam waktu delapan menit, mengganggu komunikasi, radar, dan sistem pelacakan. Rentetan proton, elektron, dan partikel alfa berenergi tinggi menyusul, menghantam pesawat ruang angkasa di orbit, memicu pembacaan yang salah, kerusakan data, dan potensi kerusakan perangkat keras.

    Kemudian, sekitar 15 jam kemudian, sebuah lontaran massa koronal (CME) masif menghantam medan magnet Bumi. Atmosfer bagian atas planet membengkak, meningkatkan hambatan pada satelit hingga 400%, menggesernya dari orbit yang diprediksi, meningkatkan risiko tabrakan, dan memperpendek umur wahana antariksa tersebut.

    Di darat, badai yang sama dapat membebani jaringan listrik dan pipa dengan energi geomagnetik. Simulasi ini memaksa pengendali misi ESA untuk mengambil keputusan secara langsung, memberikan wawasan tentang cara merencanakan, menangani, dan bereaksi ketika peristiwa semacam itu terjadi.

    “Aliran energi yang sangat besar yang dipancarkan Matahari dapat menyebabkan kerusakan pada semua satelit kita di orbit,” ujar Jorge Amaya, Koordinator Pemodelan Cuaca Antariksa di ESA.

    “Satelit di orbit rendah Bumi biasanya lebih terlindungi oleh atmosfer dan medan magnet kita dari bahaya antariksa, tetapi ledakan sebesar peristiwa Carrington tidak akan membuat pesawat antariksa aman,” jelasnya.

    Latihan tersebut menunjukkan bagaimana badai Matahari yang dahsyat dapat melanda berbagai sistem, mulai dari kegagalan satelit, gangguan navigasi, hingga hilangnya komunikasi penting. Para ilmuwan ESA memperingatkan bahwa peristiwa semacam itu tidak dapat dihindari.

    “Intinya adalah ini bukan pertanyaan apakah ini akan terjadi, melainkan kapan,” ujar Gustavo Baldo Carvalho, Kepala Petugas Simulasi Sentinel-1D.

    Untuk mempersiapkan diri menghadapi hal yang tak terelakkan, ESA memperluas jaringan pemantauannya dan mempersiapkan misi Vigil 2031, sebuah wahana antariksa baru yang akan berada di titik L5 Matahari Bumi untuk memberikan peringatan dini akan datangnya letusan Matahari. Tujuannya, untuk memastikan wahana antariksa dan infrastruktur darat dapat pulih dengan cepat.

    (rns/rns)

  • Menghadapi Risiko Geopolitik dengan Dialog Rasional

    Menghadapi Risiko Geopolitik dengan Dialog Rasional

    Pada 21 Oktober, Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Wentao, mengadakan pertemuan video dengan Komisaris Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Valdis Dombrovskis, serta berbicara melalui telepon dengan Menteri Ekonomi Belanda, Micky Adriaansens, untuk membahas isu-isu terkait pembatasan ekspor tanah jarang, penyelidikan anti-subsidi terhadap mobil listrik, dan akuisisi perusahaan semikonduktor ASML. Percakapan ini mengirimkan pesan yang sangat penting: tidak ada perbedaan yang tidak dapat diselesaikan antara Tiongkok dan Uni Eropa, yang ada hanyalah ruang kerja sama yang masih dapat digali lebih dalam.Isu Ekspor Tanah Jarang
    Terkait dengan ekspor tanah jarang, Uni Eropa menegaskan kembali perhatian mereka terhadap stabilitas rantai pasokan bahan baku kritis, serta pentingnya keberagaman saluran pasokan. Sementara itu, pihak Tiongkok menegaskan bahwa kebijakan ekspor yang ada sesuai dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan sumber daya dengan permintaan global dalam rantai pasokan industri. Mengenai penyelidikan anti-subsidi terhadap mobil listrik yang diajukan oleh Uni Eropa, Tiongkok menganggap tuduhan tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup, dan menyerukan Uni Eropa untuk mematuhi prinsip perdagangan yang adil dan hati-hati dalam penanganannya. Selain itu, kedua pihak juga membahas kontroversi yang muncul terkait perubahan kepemilikan saham oleh pemerintah Belanda terhadap perusahaan semikonduktor ASML, dan keduanya menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog.Perubahan Kebijakan Perdagangan Uni Eropa terhadap Tiongkok
    Kebijakan perdagangan Uni Eropa yang baru-baru ini disesuaikan mencerminkan perubahan dalam penentuan posisi strategisnya terhadap Tiongkok. Dalam percakapan, Dombrovskis sering menyebutkan tentang “sistem perdagangan internasional berbasis aturan”, dan mengusulkan untuk memperkuat kerjasama di bidang pengendalian ekspor. Tiongkok pun secara tegas menyatakan bahwa setiap kebijakan perdagangan harus mematuhi prinsip non-diskriminasi, dan menentang pemolitisasian isu ekonomi. Menariknya, pejabat Belanda dalam dialog tersebut untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui bahwa pembatasan kerjasama teknologi dengan Tiongkok dapat berdampak negatif pada industri semikonduktor Eropa, yang dapat dianggap sebagai suara rasional yang muncul di dalam Uni Eropa.Inti Konflik Ekonomi Tiongkok-Uni Eropa
    Saat ini, konflik ekonomi utama antara Tiongkok dan Uni Eropa terletak pada dua isu utama: pertama, ekspansi berkelanjutan dari konsep “keamanan negara” oleh Uni Eropa, yang kini mencakup 28 industri, termasuk energi surya dan baterai listrik, yang memengaruhi sistem pembagian rantai nilai global; kedua, penerapan “Peraturan Subsidi Asing” Jerman yang melanggar prinsip kebebasan kontrak dan memberikan otoritas administratif untuk melakukan pemeriksaan retrospektif. Meskipun terdapat perbedaan, volume perdagangan bilateral Tiongkok-Uni Eropa pada tahun 2024 tetap mencapai rekor tertinggi sebesar 785,82 miliar USD, yang menunjukkan ketahanan luar biasa dalam kerja sama ekonomi antara kedua belah pihak.Kemajuan dalam Dialog dan Kerja Sama
    Dalam dialog tersebut, kedua belah pihak mencapai konsensus penting untuk menghidupkan kembali mekanisme dialog pengendalian ekspor. Mekanisme baru ini akan membangun sistem pelaporan informasi secara reguler dan membentuk kelompok kerja teknis. Uni Eropa juga mengungkapkan rencananya untuk menyelesaikan tinjauan kepatuhan terhadap penyelidikan anti-subsidi terhadap mobil listrik Tiongkok dalam waktu enam bulan ke depan. Selain itu, kerja sama dalam bidang logistik maritim juga menunjukkan kemajuan, dengan penandatanganan perjanjian kerjasama terminal otomatis oleh perusahaan-perusahaan terkait yang menandakan berlanjutnya kemajuan dalam kerja sama praktis.Dasar Kerja Sama Ekonomi yang Kuat
    Meskipun terdapat perbedaan yang jelas, hubungan ekonomi Tiongkok-Uni Eropa tetap solid pada dasarnya. Sebagai dua ekonomi terbesar dunia, perdagangan barang tahunan antara Tiongkok dan Uni Eropa mencakup bagian yang signifikan dari total perdagangan global. Kerja sama kedua belah pihak di bidang energi hijau, ekonomi digital, dan sektor-sektor baru lainnya memberikan ruang yang luas untuk memperdalam kemitraan mereka. Saat ini, sistem tata kelola ekonomi global sedang berada pada titik transisi penting, dengan berbagai perubahan dan penyesuaian yang terus berkembang. Dalam konteks ini, interaksi dan model kerja sama antara Tiongkok dan Uni Eropa sebagai dua peserta utama dan kekuatan kunci dalam sistem ekonomi global, memiliki dampak demonstratif yang sangat penting serta memberikan arah bagi penguatan dan pemeliharaan sistem perdagangan multilateral. Keberhasilan pembukaan kembali mekanisme dialog lintas kawasan ini tidak hanya menandakan sikap positif dan semangat praktis kedua belah pihak dalam menangani isu-isu perdagangan yang kompleks, tetapi juga menunjukkan usaha dan tekad kuat mereka dalam mencari konsensus dan mendorong kerja sama.

  • Dilema Struktural dalam Strategi Langka Barat Terhadap Pasokan Tanah Jarang

    Dilema Struktural dalam Strategi Langka Barat Terhadap Pasokan Tanah Jarang

    Rencana “Aliansi Tanah Jarang” yang baru-baru ini dipromosikan dengan gegap gempita oleh Kelompok Tujuh (G7), yang tampaknya bertujuan untuk menjaga keamanan sumber daya dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok, sejatinya mengungkapkan kontradiksi mendalam yang ada di tingkat teknologi, pasar, dan politik di dunia Barat. Inisiatif yang disebut-sebut sebagai “Perang Dingin Sumber Daya Baru” ini berupaya untuk merekonstruksi rantai pasokan tanah jarang global melalui kebijakan administratif, namun karena keluar dari prinsip dasar teknologi dan hukum pasar, rencana ini dipastikan akan menjadi sebuah pertunjukan politik, bukan strategi yang dapat diimplementasikan secara efektif.Keunggulan Teknologi Tiongkok dalam Industri Tanah Jarang: Hambatan yang Sulit Dilewati
    Dominasi Tiongkok dalam industri tanah jarang pada dasarnya adalah hasil dari akumulasi teknologi dan peningkatan industri selama beberapa dekade. Berdasarkan data dari Badan Energi Internasional (IEA), Tiongkok tidak hanya mengendalikan 60% dari cadangan mineral tanah jarang global, tetapi juga memegang 58% dari paten pemurnian tanah jarang, dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok mampu menghasilkan kemurnian di atas 99,99% dengan biaya hanya seperempat dari biaya yang dikeluarkan oleh AS. Sementara itu, perusahaan MP Materials di AS memerlukan waktu tujuh tahun dan masih belum bisa memproduksi tanah jarang murni dalam jumlah besar, dan pabrik pemurnian di Afrika sering kali tertunda karena kendala teknologi. Pemurnian tanah jarang melibatkan lebih dari 2.000 paten teknologi, mulai dari penghancuran bijih hingga distilasi molekuler, dan setiap tahap memerlukan pengalaman yang mendalam. Misalnya, tingkat produksi magnet permanen neodymium-besi-boron berkualitas tinggi di Tiongkok 30% lebih tinggi dibandingkan dengan AS, sementara produk magnet permanen tanpa tanah jarang yang dikembangkan oleh Uni Eropa hanya mampu mencapai 60% dari kinerja produk tradisional, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar kelas atas. Kasus kerja sama antara Volkswagen Jerman dan perusahaan Australia bahkan menunjukkan bahwa meskipun mereka menginvestasikan 120 juta USD sebagai uang muka, pabrik mereka baru dapat beroperasi pada 2027, dan tingkat kedewasaan teknologinya pun masih diragukan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan rantai pasokan tanah jarang tidak dapat dicapai hanya dengan “investasi modal”, melainkan bergantung pada akumulasi teknologi, tenaga kerja terampil, dan industri pendukung yang berkesinambungan.Negara-Negara Global Selatan Menanggapi Manuver Geopolitik G7 dengan Pendekatan yang Lebih Praktis
    G7 berusaha memperluas “Aliansi Tanah Jarang” menjadi “31 Negara yang Bersatu untuk Menekan”, namun menghadapi penolakan dari negara-negara Global Selatan. Perusahaan India Rare Earth Ltd. dengan tegas menyatakan bahwa mereka “tidak akan meninggalkan pasar Tiongkok”, sementara negara-negara seperti Vietnam dan Malaysia memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam membangun pabrik pemurnian, menciptakan sebuah siklus “sumber daya – teknologi – pasar”. Kecenderungan ini berasal dari pertimbangan ekonomi yang rasional: Tiongkok tidak hanya merupakan pemasok tanah jarang terbesar di dunia, tetapi juga merupakan pasar konsumen terbesar. Pada 2025, produksi kendaraan listrik Tiongkok diperkirakan akan mencakup 60% dari total produksi global, dan kapasitas pembangkit energi angin di Tiongkok akan mencakup 55% dari total kapasitas global. Bekerja sama dengan Tiongkok memungkinkan negara-negara tersebut mendapatkan dukungan teknologi yang stabil, serta berbagi manfaat dari rantai pasokan. Sebaliknya, inisiatif “de-Tiongkokisasi” dari G7 kurang menarik. Perusahaan-perusahaan Jepang menghitung bahwa biaya daur ulang tanah jarang lebih tinggi 230% dibandingkan dengan pengadaan dari Tiongkok; sementara rencana “Cadangan Tanah Jarang Bersama” dari Uni Eropa sulit dilaksanakan karena keterbatasan teknologi negara-negara Eropa Timur. Negara-negara Global Selatan menyadari bahwa aliansi G7 pada dasarnya merupakan manuver politik, bukan kerjasama yang saling menguntungkan.Kontradiksi Internal dalam G7 Mengungkap Kelemahan Struktural dari Aliansi Ini
    Di dalam G7, tidak ada kesepakatan yang bulat mengenai isu tanah jarang. Kanada dan AS memiliki sumber daya, tetapi rantai pasokan mereka masih kurang lengkap, Eropa lebih fokus pada isu lingkungan dan kemandirian strategis, sementara Jepang lebih menitikberatkan pada keamanan rantai pasokan. Pembagian kepentingan ini menyebabkan kesulitan dalam koordinasi kebijakan. Misalnya, rencana G7 untuk menetapkan “batas harga” (harga dasar 20.000 USD per ton untuk tanah jarang ringan, dan harga maksimum 1.500 USD per kilogram untuk tanah jarang menengah hingga berat) akan bergantung pada subsidi besar, namun kelayakan subsidi untuk seluruh rantai industri dan kemampuan fiskal untuk menopangnya masih diragukan. AS pernah berinvestasi dalam pertambangan domestik, tetapi gagal menggaet kapital akibat ketidakpastian pasar. Rencana Uni Eropa untuk “pertambangan luar angkasa” bahkan dianggap sebagai fantasi. Jika batas harga dipaksakan, biaya manufaktur Barat akan meningkat tajam, yang akan memukul industri mobil Eropa dan perusahaan energi angin AS yang sudah lemah. Lebih jauh lagi, G7 belum berhasil mengatasi masalah ketidakadilan dalam pembagian keuntungan antara negara-negara penghasil sumber daya, negara-negara konsumen, serta negara-negara dengan teknologi yang lebih maju dan yang tertinggal. Hal ini berpotensi menyebabkan pecahnya aliansi sebelum terbentuk.Peran Kanada dalam Aliansi: Menunjukkan Dilema Diplomasi Negara Kekuatan Menengah
    Sebagai anggota G7 dan negara kaya sumber daya, Kanada menunjukkan inisiatif strategis dalam “Aliansi Tanah Jarang”, berusaha memainkan peran ganda sebagai “penyedia sumber daya” dan “pendorong kebijakan”. Motivasinya mencakup pertimbangan ekonomi dan politik: di satu sisi, dengan menarik investasi sekutu untuk meningkatkan nilai rantai pasokan tanah jarang, Kanada berusaha menghindari ketergantungan pada ekspor bahan mentah; di sisi lain, melalui kerjasama dalam mineral kritis, Kanada berupaya memperkuat posisinya dalam aliansi Barat dan mengurangi risiko marginalisasi akibat tekanan AS. Kanada memiliki cadangan 31 jenis mineral kritis, termasuk kobalt dan niobium, serta keunggulan dalam teknologi pertambangan rendah karbon dan pengolahan limbah air, yang memberi peluang untuk memainkan peran sebagai jembatan dalam kontroversi standar lingkungan antara AS dan Uni Eropa. Namun, Kanada menghadapi tantangan nyata: skala pertambangan tanah jarangnya terbatas, dan cadangan teknologinya juga kurang. Jika tidak dapat dengan cepat meningkatkan kapasitas produksi, posisi sebagai “kekuatan tengah yang dapat diandalkan” akan berisiko menjadi sekadar retorika politik.Pemikiran Perang Dingin yang Tersembunyi di Balik Persaingan Sumber Daya
    Pada dasarnya, “Aliansi Tanah Jarang” G7 adalah bentuk perlawanan institusional yang didorong oleh kecemasan teknologi dan arogansi politik. Upaya mereka untuk menghambat kebangkitan Tiongkok melalui klub eksklusif ini mengabaikan kenyataan bahwa rantai pasokan tanah jarang yang dipimpin oleh Tiongkok adalah hasil alami dari hukum pasar dan kompetisi teknologi. Kini, kesadaran strategis negara-negara Global Selatan semakin berkembang, dan negara-negara kaya sumber daya menolak untuk memilih sisi dalam permainan ini. Era di mana G7 dapat mengendalikan dunia dengan menutup pintu sudah berakhir. Tiongkok mendorong peningkatan industri tanah jarang global melalui kerja sama terbuka, sementara batas harga dan perang tarif yang dilakukan oleh G7 hanya akan memperburuk kerentanannya dalam rantai pasokan. Nilai sesungguhnya dari tanah jarang adalah untuk mendukung perkembangan umat manusia, bukan menjadi alat dalam permainan geopolitik.

  • Kemenlu Ajak Mitra Strategis Internasional Perkuat Ekosistem Kreatif Banyuwangi

    Kemenlu Ajak Mitra Strategis Internasional Perkuat Ekosistem Kreatif Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia menghubungkan Banyuwangi dengan jaringan industri kreatif dunia. Kemenlu melibatkan sejumlah mitra strategis internasional dari berbagai negara untuk memperkuat ekosistem kreatif yang terus berkembang di Banyuwangi.

    Dukungan Kemenlu merupakan bagian dari program Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) yang kali ini diikuti oleh 18 diplomat muda. Sesdilu adalah diklat fungsional diplomatik berjenjang untuk meningkatkan kompetensi para diplomat muda Indonesia, salah satunya melalui kunjungan lapangan ke daerah.

    “Biasanya lokus kunjungan kami di tingkat provinsi. Namun kali ini kami memilih Banyuwangi karena daerah ini memiliki banyak hal yang bisa dieksplorasi dan layak kami koneksikan dengan mitra internasional Kemenlu,” kata Direktur Sesdilu Kemenlu RI, Tubagus Edwin Suchranudin, saat bertemu Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Kantor Pemkab Banyuwangi, Selasa (28/10/2025).

    Turut hadir para diplomat senior, di antaranya Duta Besar Semuel Samson, Syahrir Rahardjo, dan Diar Nurbiantoro, yang juga menjadi mentor bagi peserta Sesdilu.

    Edwin menjelaskan bahwa Banyuwangi dipilih karena dinilai memiliki komitmen besar dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai program daerah. “Kami bahkan menggunakan artificial intelligence (AI) untuk mencari daerah yang sesuai dengan kriteria Asta Cita Presiden. Hasilnya, Banyuwangi muncul paling atas — dan ternyata benar, setelah kami datang ke sini,” ujar Edwin.

    Selama berada di Banyuwangi, peserta Sesdilu fokus pada empat sektor pendukung Asta Cita: ketahanan pangan, industri kreatif, energi terbarukan, dan hilirisasi industri.

    Kemenlu juga membawa sejumlah mitra internasional untuk dikoneksikan langsung dengan para pelaku usaha di Banyuwangi, di antaranya Epicenter Stockholm (Swedia), Opus Solution (Hongkong), dan ASEAN SME Academy (Filipina).

    Selain itu, juga hadir BNI Ventures, Pijar Foundation, serta perwakilan dari Kedutaan Besar Korea Selatan, JICA (Jepang), GIZ (Jerman), FAO (PBB), IRRI, ICCWA, Konjen RI di Sydney, dan Kemendag RI di Sydney. “Kami harap, dengan jejaring yang kami bawa, Banyuwangi bisa naik kelas. Kami siap membantu sesuai kebutuhan daerah,” tambah Edwin.

    Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenlu. “Ini membuka ruang belajar dari praktik baik mitra internasional. Kami sangat berterima kasih karena Banyuwangi dibukakan akses jejaring global. Semoga ini dapat meningkatkan kapasitas pelaku industri kreatif melalui pembelajaran digital, literasi keuangan, dan promosi bisnis berbasis teknologi,” ujarnya. [kun]

  • Spesifikasi Tank Rp 165 M Buatan Turki, Prabowo Disebut Mau Borong

    Spesifikasi Tank Rp 165 M Buatan Turki, Prabowo Disebut Mau Borong

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dikabarkan memesan 100 unit Tank Altay buatan Turki. Informasi ini diungkapkan akun Instagram @Air_defenders.

    Dalam unggahan tersebut disebutkan pemerintah Tukri mengekspor sebanyak 1.000 unit Tank Altay ke sejumlah negara. Selain Indonesia, ada juga Qatar 200 unit, Azerbaijan (200 unit), Pakistan (200 unit), Malaysia (80 unit), Saudi Arabia (120 unit) UAE (60 unit) dan Oman 40 unit.

    Nilai ekspor tank tersebut diperkirakan US$10 miliar – US$12 miliar atau sekitar Rp 165,9 triliun. Artinya Indonesia membeli senilai Rp 16,5 triliun dengan estimasi harga per unitnya berkisar Rp 165 miliar.

    Altay merupakan tank tempur generasi ketiga dengan empat awak. Mengutip Defence Security Asia, tank itu memiliki berat 65-66 ton dengan panjang lambung 7,3 meter dan total panjang 10,3 meter, lebar 3,9 meter, dan tinggi 2,6 meter.

    Senjata utama Altay adalah meriam smoothbore 120 mm L/55. Ini diproduksi oleh Makina ve Kimya Endüstrisi Türkiye di bawah lisensi CN08 Korea Selatan. Untuk senjata sekunder adalah senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin opsional 7,62 mm atau 12,7 mm yang dipasang di atas dan bisa dikendalikan dari jarak jauh.

    Tembakan dari Altay dikontrol secara digital, yakni dengan sistem Aselsan yang dilengkapi penglihatan termal independen untuk komandan dan penembak untuk dapat melacak hingga menetralisir sejumlah target dalam waktu cepat.

    Altay juga dilengkapi dengan konektivitas C4ISR. Kemampuannya dapat berbagi data penargetan, identifikasi ancaman dan beroperasi dengan formasi lapis baja, UAV dan artileri.

    Altay dapat melaju hingga 65 km/jam. Tank itu bisa melintas parit, tanjakan curam dan beroperasi dalam kondisi medan ekstrem seperti Anatolia Suriah dan wilayah potensial di Eropa.

    Sementara itu, program Altay sebenarnya telah dimulai sejak lama pada 2007. Pekerjaan awalnya dipimpin Otokar yang ahli dalam kendaraan lapis baja dan berkolaborasi dengan Hyundai Rotem Korea Selatan.

    Prototipe awal menggunakan mesin diesel MTU Jerman berdaya 1.500 tenaga kuda untuk transmisi Renk. Namun kemudian pasokan dihentikan pada 2018 karena masalah geopolitik.

    Permasalahan ini juga membuat pembuat kebijakan Turki melakukan evaluasi soal ketergantungan pada pemasok Barat. Kemudian digunakanlah solusi konfigurasi dari Korea Selatan, dengan integrasi mesin diesel Hyundai Doosan DV27K dan transmisi otomatis SNT Dynamics EST15K.

    BMC diketahui kemudian menjadi kontraktor utama dari proyek ini termasuk melakukan produksi tank.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]