Xcloud.id

Negara: Jerman

  • Kisah Wanita yang Terbangun dari Koma Setelah 27 Tahun, Ini yang Dialami

    Kisah Wanita yang Terbangun dari Koma Setelah 27 Tahun, Ini yang Dialami

    Jakarta –

    Hidup dan matinya manusia adalah kuasa Tuhan. Jika Yang Maha Kuasa berkenan, seseorang bisa saja selamat meski mengalami musibah yang sangat hebat.

    Itulah yang terjadi pada Munira Abdulla. Wanita yang kini berusia 65 tahun itu secara ajaib terbangun setelah koma selama 27 tahun.

    Semua berawal ketika Munira dan anaknya, Omar, pulang ke rumahnya di kota Al Ain, Uni Emirat Arab (UEA), pada 1991. Munira yang saat itu berusia 32 tahun mengalami cedera otak parah setelah mobil yang ditumpanginya bertabrakan dengan bus saat hendak menjemput anaknya dari sekolah.

    Omar, yang saat itu masih berusia empat tahun, duduk di kursi belakang mobil bersama ibunya. Sebelum tabrakan terjadi, Munira memeluk Omar untuk melindunginya dari benturan.

    “Ibu saya duduk bersama saya di kursi belakang. Ketika dia melihat kecelakaan itu terjadi, dia memeluk saya untuk melindungi saya dari benturan,” kata Omar dikutip dari BBC, Minggu (19/1/2025).

    Alhasil, Omar hanya mengalami memar kecil di kepala. Namun, Munira mengalami cedera parah dan harus dirawat di rumah sakit.

    Munira pun sempat mendapat penanganan di sebuah rumah sakit di London. Di sana, dokter memvonis Munira dalam kondisi vegetatif dan tidak responsif, tetapi mampu merasakan sakit.

    Munira kemudian dipulangkan ke Al Ain, dan menjalani perawatan untuk mencegah degenerasi otot-ototnya. Biaya pengobatan yang besar membuat pihak keluarga harus berpindah-pindah rumah sakit di UEA untuk menyesuaikan asuransi.

    “Saya tidak pernah menyerah karena saya selalu punya firasat bahwa suatu hari dia akan bangun,” ujar Omar.

    Pada 2017, dengan bantuan badan pemerintah di Abu Dhabi, Munira dan keluarganya dipindahkan ke Jerman untuk mendapat penanganan yang lebih memadai. Di sana, Munira menjalani sejumlah operasi untuk memperbaiki otot lengan dan kaki, serta diberi obat untuk memperbaiki kondisinya.

    Kejaiban terjadi setahun setelahnya. Omar yang saat itu terlibat pertengkaran di rumah sakit mendengar ibunya mengeluarkan suara-suara aneh.

    “Dia (Munira) mengeluarkan suara-suara aneh dan saya terus memanggil dokter untuk memeriksanya, mereka mengatakan semuanya normal,” tutur Omar.

    Tiga hari setelah kejadian itu, Omar dikejutkan oleh suara wanita yang memanggil namanya.

    “Itu dia! Dia (Munira) memanggil nama saya, saya melayang kegirangan. Selama bertahun-tahun saya memimpikan momen ini, dan nama saya adalah kata pertama yang diucapkannya,” ucap Omar.

    Seiring waktu, kondisi Munira mulai membaik. Dia menjadi lebih responsif dan bisa melakukan beberapa percakapan. Munira pun telah kembali ke Abu Dhabi untuk melanjutkan fisioterapi dan rehabilitas guna memperbaiki otot-otot dan postur tubuhnya saat duduk.

    (ath/kna)

  • Bagaimana Masa Depan Tawanan Perang Korut di Ukraina?

    Bagaimana Masa Depan Tawanan Perang Korut di Ukraina?

    Kyiv –

    Ukraina, Amerika Serikat (AS), dan Korea Selatan menuduh Korea Utara menyediakan lebih dari 10.000 tentara untuk berperang melawan Ukraina. Pasukan Korea Utara disebut tengah bertempur di wilayah Kursk, mengenakan seragam Rusia dan menggunakan senjata Rusia, menurut kantor berita Jerman, dpa.

    Ukraina mengumumkan telah menangkap dua tentara Korea Utara selama akhir pekan lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memperkirakan akan ada lebih banyak tawanan perang dari Korea Utara.

    “Hanya masalah waktu sebelum pasukan kita berhasil menangkap yang lain,” tulis Zelenskyy di X.

    “Tidak boleh ada keraguan di dunia bahwa tentara Rusia bergantung pada bantuan militer dari Korea Utara.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Kyiv siap menyerahkan tawanan perang tersebut kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un jika ia mengatur pembebasan tawanan perang Ukraina yang ditahan oleh Rusia.

    Hingga berita ini diturunkan, baik Korea Utara maupun Rusia belum pernah mengonfirmasi bahwa ada pasukan Pyongyang yang berperang melawan Ukraina.

    Opsi untuk tawanan perang dari Korea Utara

    “Kedua pria ini, dan warga Korea Utara lainnya yang ditangkap, punya tiga pilihan,” kata Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal di Angkatan Darat Republik Korea dan sekarang menjadi peneliti senior di National Institute for Deterrence Studies, AS.

    “Mereka dapat meminta untuk dipulangkan ke Korea Utara, mereka dapat tinggal di Ukraina, atau mereka dapat meminta untuk pergi ke negara ketiga,” ujarnya.

    Zelenskyy merilis rekaman video yang dimaksudkan untuk memperlihatkan tawanan perang itu tengah diinterogasi. Salah satu prajurit terdengar berbicara kepada seorang pejabat Ukraina melalui seorang penerjemah, mengatakan bahwa dia tidak tahu akan berperang dengan Ukraina dan bahwa komandannya “mengatakan kepadanya bahwa itu hanya latihan,” kantor berita AFP melaporkan.

    Dalam komentar terjemahan yang dikutip AFP, salah satu pria tersebut mengatakan ingin kembali ke Korea Utara. Yang lain mengatakan akan melakukan apa yang diperintahkan, tetapi jika diberi kesempatan, ingin tinggal di Ukraina.

    Pembahasan saat ini sedang berlangsung dengan diplomat Korea Selatan untuk menguraikan kemungkinan konsekuensi dari kepulangan mereka ke Korea Utara.

    “Mereka akan langsung dieksekusi,” kata Chun kepada DW.

    “Bagi rezim Korea Utara, pertimbangan utamanya adalah kerahasiaan. Fakta bahwa orang-orang ini menyerah, alih-alih bunuh diri, seperti yang ditunjukkan dokumen-dokumen yang telah disita oleh Ukraina, berarti mereka gagal mengikuti perintah,” katanya.

    Korban tewas dari tentara Korea Utara meningkat

    Badan intelijen Korea Selatan, yang bekerja sama dengan pemerintah Ukraina, memperkirakan bahwa sedikitnya 300 tentara Korea Utara yang diterjunkan ke konflik tersebut telah tewas dan 2.700 lainnya terluka.

    Toshimitsu Shigemura, profesor yang khusus mengamati kepemimpinan Korea Utara di Universitas Waseda Tokyo, juga yakin bahwa rezim di Pyongyang tidak akan mengizinkan orang-orang tersebut untuk kembali ke Korut, dan bahwa mereka berpotensi menceritakan apa yang mereka alami.

    “Saya pikir hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan dibunuh, meskipun ada kemungkinan mereka akan dijebloskan ke penjara, yang pada dasarnya merupakan hukuman mati,” katanya kepada DW.

    Ia menambahkan bahwa sangat disayangkan wajah para pria tersebut ditampilkan di media sosial.

    “Apakah mereka memilih untuk kembali atau tidak, pihak berwenang di Korea Utara tidak ingin berita tentang apa yang telah terjadi di Rusia diteruskan ke seluruh penduduk.”

    Shigemura yakin bahwa keputusan Kim untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina adalah sebuah kesalahan karena hampir mustahil untuk meredakan rumor tentang ini. Ada kemungkinan juga, katanya, bahwa Putin tidak mengatakan risiko sebenarnya akan bahaya jika terlibat dalam operasi tersebut.

    Beberapa laporan media menunjukkan bahwa Rusia mengerahkan pasukan Korea Utara yang bersenjata ringan dan kurang terlatih dalam serangan mendadak terhadap posisi Ukraina yang telah dipersiapkan, dan menempatkan pasukan Rusia sebagai cadangan.

    Chun yakin kedua tahanan itu, serta kemungkinan yang akan ditahan nantinya, akan “melakukan hal yang bijaksana dan pergi ke Korea Selatan…. Apa pun yang terjadi, ini adalah tragedi,” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

  • AS Batasi Ekspor Chip ke Sejumlah Negara, Indonesia Termasuk?  – Halaman all

    AS Batasi Ekspor Chip ke Sejumlah Negara, Indonesia Termasuk?  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Pemerintah AS dibawah kepemimpinan Joe Biden mengumumkan aturan baru terkait pembatasan chip komputer canggih dan teknologi kecerdasan buatan (AI) buatan pabrik AS.

    Dengan aturan tersebut distribusi global Chip AI asal AS tak bisa lagi diekspor ke sejumlah negara di dunia. Para pejabat mengatakan aturan baru tersebut dimaksudkan untuk memastikan “AI dunia berjalan sesuai rencana Amerika”.

    Adapun pemblokiran ini dilakukan di tengah melonjaknya permintaan untuk chip AI Nvidia ke dalam jajaran perusahaan paling bernilai di dunia.

    Banyak dari perusahaan menyebut langkah ini hanya akan membantu pesaing. Kendati demikian, Departemen Perdagangan AS beralasan AI mumpuni memiliki potensi memperburuk risiko keamanan nasional yang signifikan, jika ada di tangan yang salah.

    “Aturan ini menjauhkannya dari tangan “aktor jahat” yang dapat menggunakannya untuk mengancam Amerika Serikat, termasuk dengan memungkinkan pengembangan senjata pemusnah massal, mendukung operasi siber ofensif yang kuat, dan membantu pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengawasan massal,” kata Departemen Perdagangan AS.

    Peraturan baru soal kontrol ekpor chip AI ke pasar global akan mulai berlaku 120 hari sejak diterbitkan. Dengan ini, aturan akan berlaku efektif sekitar bulan April 2025.

    Pasca kebijakan diberlakukan, hanya negara-negara sekutu dekat AS yang masih dibebaskan untuk mengimpor chip dan alat pembuat chip dari AS. Sementara pasokan chip sejumlah negara akan dibatasi sesuai dengan kelompoknya.

    Laporan TrendForce yang dikutip BBC International merinci, kontrol ekspor chip AI ini turut dibagi menjadi tiga tingkatan (tier) berdasarkan negara yang memenuhi syarat.

    Khusus negara Tier 1 yang merupakan sekutu utama AS seperti Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Taiwan, dan Australia dapat terus melakukan bisnis seperti biasa dan bebas mengimpor hardware AI yang dikembangkan AS.

    Perusahaan-perusahaan dari negara-negara ini diizinkan untuk memasang beberapa prosesor mereka di negara-negara Tier 2, tapi dibatasi untuk tidak melebihi 7 persen dari kapasitas mereka di negara Tier 2 mana pun.

    Bagi negara Tier 2 termasuk di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin, memiliki batasan akses ke chip pengolah grafis (GPU) khusus pemrosesan kecerdasan buatan (AI) hingga 50.000 GPU untuk periode 2025-2027.

    Jika dilihat dari petanya, Indonesia dan Malaysia sejauh ini masuk dalam kelompok Tier 2 dalam aturan pembatasan ekspor chip AS beserta negara Asia Tenggara lain kecuali Kamboja.

    Sementara Tier 3 yang terdiri dari negara-negara seperti China, Rusia, Iran, dan Korea Utara sepenuhnya dilarang mengakses teknologi AI AS.

    Ambisi AS Jadi Pemimpin AI Pasar Global

    Kebijakan ini diklaim dapat membantu AS membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional negara paman Sam itu.

    Sejak Oktober 2022, pemerintah AS telah memberlakukan rangkaian kontrol ekspor, yang memblokir akses semikonduktor canggih ke China untuk mencegah penggunaannya bagi aplikasi militer.

    AS percaya mereka masih unggul 6 hingga 18 bulan dalam pengembangan AI dibanding negara rival seperti China. Dengan adanya pembatasan ekspor chip AI ini, AS yakin bisa mempertahankan keunggulan tersebut serta mencegah teknologi jatuh ke tangan negara yang berisiko mengancam kepentingan AS.

    Kebijakan Trump Tuai Kritikan

    Banyak dari perusahaan menyebut langkah ini hanya akan membantu pesaing., pembatasan ini dikhawatirkan bisa menjadi hambatan bagi sejumlah negara yang berusaha memposisikan dirinya sebagai pusat data global.

    Karena aturan ini berpotensi menghentikan investasi dan pembangunan pusat data yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar global.

    Salah satu perusahaan yang disebut akan terdampak aturan pembatasan ekspor chip AI ini adalah Nvidia. Menurut perusahaan, jika aturan ini diterapkan, bukan berarti mengurangi ancaman, melainkan hanya melemahkan daya saing global Amerika.

    “Dengan mencoba mengatur hasil pasar dan menekan persaingan sebagai ‘urat nadi’ inovasi aturan baru pemerintahan Biden mengancam akan menyia-nyiakan keunggulan teknologi yang diperoleh Amerika dengan susah payah,” kata perusahaan itu.

    Uni Eropa juga menyatakan keberatan, mereka menilai pembatasan ini tidak adil mengingat negara-negara Uni Eropa adalah mitra dagang dekat AS.

    Sementara itu China menentang keras kebijakan baru Biden. Kementerian Perdagangan China mengancam mengambil tindakan balasan demi melindungi kepentingan nasionalnya.

    “Aturan itu telah secara serius menyabotase regulasi pasar, tatanan ekonomi dan perdagangan internasional, mengacaukan rantai industri maupun pasokan global, serta merusak kepentingan China, AS, dan komunitas bisnis di negara-negara di seluruh dunia,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun.

     

     

  • Menang di WTO, Pemerintah Desak Eropa Buka Pasar Ekspor Sawit RI

    Menang di WTO, Pemerintah Desak Eropa Buka Pasar Ekspor Sawit RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia akan mendesak Uni Eropa (UE) untuk membuka pasar ekspor produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), seusai Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 10 Januari 2025 menyatakan UE memberikan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap biofuel berbahan baku CPO.

    “Dia harus membuka. Kalau tidak membuka ya… 60 hari kan (diberi waktu penyesuaian kebijakan), kita kasih tau Pak Trump,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Airlangga mengakui, potensi UE untuk mengajukan banding terhadap keputusan WTO itu tetap ada. Namun, ia menekankan, hasil keputusan WTO itu sudah menjadi bukti bahwa UE melakukan diskriminasi kebijakan perdagangan terhadap Indonesia.

    “Ya potensi di mana-mana tetap ada (banding). Tapi kan ini sudah membuktikan bahwa Indonesia punya kekuatan dan mereka melakukan diskriminasi. Itu poin pentingnya itu ada di sana,” tegas Airlangga.

    Sebagai informasi, pada tahun lalu, kinerja ekspor minyak mentah kelapa sawit atau CPO dan produk turunannya dari Indonesia anjlok ke Eropa, di tengah naiknya harga CPO di tingkat global.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia ke negara-negara di kawasan Uni Eropa sudah terjadi sejak kuartal I-2019. Hal ini diduga merupakan dampak dari kampanye negatif sawit yang kerap diluncurkan negara-negara Benua Biru melalui kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II yang terbit pada 2018.

    Penurunan ekspor CPO tertinggi terjadi di Belanda mencapai 39% dan Inggris sebesar 22% pada periode Januari-Maret 2019. Penurunan tersebut juga diikuti oleh beberapa negara lain, seperti Jerman, Italia, dan Spanyol.

    Pada Desember 2019 Indonesia akhirnya menggugat pertama kali kebijakan UE yang dianggap menghambat akses pasar kelapa sawit melalui RED II, Delegated Regulation, dan kebijakan Prancis. Kebijakan tersebut meliputi pembatasan konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit hingga 7%, pengkategorian high ILUC-risk, serta penghentian penggunaan biofuel sawit secara bertahap (phase out). Gugatan ini terdaftar di WTO dengan nomor kasus DS593.

    Dengan kemenangan saat ini, maka berdasarkan aturan WTO, laporan Panel akan diadopsi dalam waktu 20-60 hari jika tidak ada keberatan dari pihak yang bersengketa. Keputusan ini bersifat mengikat, dan UE wajib mematuhi putusan dengan menyesuaikan kebijakannya.

    (arj/mij)

  • Bagaimana Masa Depan Tawanan Perang Korea Utara di Ukraina? – Halaman all

    Bagaimana Masa Depan Tawanan Perang Korea Utara di Ukraina? – Halaman all

    Ukraina, Amerika Serikat (AS), dan Korea Selatan menuduh Korea Utara menyediakan lebih dari 10.000 tentara untuk berperang melawan Ukraina.

    Pasukan Korea Utara disebut tengah bertempur di wilayah Kursk, mengenakan seragam Rusia dan menggunakan senjata Rusia, menurut kantor berita Jerman, dpa.

    Ukraina mengumumkan telah menangkap dua tentara Korea Utara selama akhir pekan lalu.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memperkirakan akan ada lebih banyak tawanan perang dari Korea Utara.

    “Hanya masalah waktu sebelum pasukan kita berhasil menangkap yang lain,” tulis Zelenskyy di X. “Tidak boleh ada keraguan di dunia bahwa tentara Rusia bergantung pada bantuan militer dari Korea Utara.”

    Kyiv siap menyerahkan tawanan perang tersebut kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un jika ia mengatur pembebasan tawanan perang Ukraina yang ditahan oleh Rusia.

    Hingga berita ini diturunkan, baik Korea Utara maupun Rusia belum pernah mengonfirmasi bahwa ada pasukan Pyongyang yang berperang melawan Ukraina.

    Opsi untuk tawanan perang dari Korea Utara

    Namun, tentara Korea Utara yang ditangkap itu memiliki pilihan lain jika mereka tidak ingin kembali ke tanah air mereka yang otoriter.

    “Kedua pria ini, dan warga Korea Utara lainnya yang ditangkap, punya tiga pilihan,” kata Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal di Angkatan Darat Republik Korea dan sekarang menjadi peneliti senior di National Institute for Deterrence Studies, AS.

    “Mereka dapat meminta untuk dipulangkan ke Korea Utara, mereka dapat tinggal di Ukraina, atau mereka dapat meminta untuk pergi ke negara ketiga,” ujarnya.

    Zelenskyy merilis rekaman video yang dimaksudkan untuk memperlihatkan tawanan perang itu tengah diinterogasi. Salah satu prajurit terdengar berbicara kepada seorang pejabat Ukraina melalui seorang penerjemah, mengatakan bahwa dia tidak tahu akan berperang dengan Ukraina dan bahwa komandannya “mengatakan kepadanya bahwa itu hanya latihan,” kantor berita AFP melaporkan.

    Dalam komentar terjemahan yang dikutip AFP, salah satu pria tersebut mengatakan ingin kembali ke Korea Utara. Yang lain mengatakan akan melakukan apa yang diperintahkan, tetapi jika diberi kesempatan, ingin tinggal di Ukraina.

    Pembahasan saat ini sedang berlangsung dengan diplomat Korea Selatan untuk menguraikan kemungkinan konsekuensi dari kepulangan mereka ke Korea Utara.

    “Mereka akan langsung dieksekusi,” kata Chun kepada DW.

    “Bagi rezim Korea Utara, pertimbangan utamanya adalah kerahasiaan. Fakta bahwa orang-orang ini menyerah, alih-alih bunuh diri, seperti yang ditunjukkan dokumen-dokumen yang telah disita oleh Ukraina, berarti mereka gagal mengikuti perintah,” katanya.

    Korban tewas dari tentara Korea Utara meningkat

    Badan intelijen Korea Selatan, yang bekerja sama dengan pemerintah Ukraina, memperkirakan bahwa sedikitnya 300 tentara Korea Utara yang diterjunkan ke konflik tersebut telah tewas dan 2.700 lainnya terluka.

    Toshimitsu Shigemura, profesor yang khusus mengamati kepemimpinan Korea Utara di Universitas Waseda Tokyo, juga yakin bahwa rezim di Pyongyang tidak akan mengizinkan orang-orang tersebut untuk kembali ke Korut, dan bahwa mereka berpotensi menceritakan apa yang mereka alami.

    “Saya pikir hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan dibunuh, meskipun ada kemungkinan mereka akan dijebloskan ke penjara, yang pada dasarnya merupakan hukuman mati,” katanya kepada DW. Iamenambahkan bahwa sangat disayangkan wajah para pria tersebut ditampilkan di media sosial.

    “Apakah mereka memilih untuk kembali atau tidak, pihak berwenang di Korea Utara tidak ingin berita tentang apa yang telah terjadi di Rusia diteruskan ke seluruh penduduk.”

    Shigemura yakin bahwa keputusan Kim untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina adalah sebuah kesalahan karena hampir mustahil untuk meredakan rumor tentang ini. Ada kemungkinan juga, katanya, bahwa Putin tidak mengatakan risiko sebenarnya akan bahaya jika terlibat dalam operasi tersebut.

    Beberapa laporan media menunjukkan bahwa Rusia mengerahkan pasukan Korea Utara yang bersenjata ringan dan kurang terlatih dalam serangan mendadak terhadap posisi Ukraina yang telah dipersiapkan, dan menempatkan pasukan Rusia sebagai cadangan.

    Chun yakin kedua tahanan itu, serta kemungkinan yang akan ditahan nantinya, akan “melakukan hal yang bijaksana dan pergi ke Korea Selatan…. Apa pun yang terjadi, ini adalah tragedi,” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Profit Perusahaan Pionir Dekarbonisasi Bisa Capai 30% – Page 3

    Profit Perusahaan Pionir Dekarbonisasi Bisa Capai 30% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perusahaan pionir dekarbonisasi punya daya saing lebih tinggi dan didukung oleh keunggulan dalam keberlanjutan bisnis. Industri yang berorientasi pada keberlanjutan cenderung lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana iklim, perubahan regulasi emisi, serta dinamika permintaan pasar global, termasuk Indonesia.

    Manajer Engagement untuk Energi dan Bisnis Berkelanjutan di World Resource Institute (WRI) Indonesia sekaligus perwakilan proyek Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI). Arif Fajar Utomo menjelaskan, ada banyak keuntungan yang dicapai industri pionir dekarbonisasi.

    “Keuntungan yang dapat dicapai mencakup peningkatan daya saing melalui efisiensi proses dan energi, peningkatan pendapatan, penguatan citra perusahaan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang mengarah emisi nol bersih,” kata Arif dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/01/2025).

    Sejumlah riset mengungkapkan bahwa gaya hidup berkelanjutan telah menarik perhatian konsumen dan mereka rela membayar lebih untuk membeli produk ramah lingkungan. Riset lain yang dilakukan Bain & Company Brief pada 2022 menunjukkan, pertumbuhan profit perusahaan pionir dekarbonisasi industri mencapai 25%—30% pada 2021 hingga 2050.

    “Pertumbuhan ini lebih besar daripada perusahaan yang hanya menjadi pengikut dan bahkan terlambat. Kami siap berkolaborasi dengan industri untuk mendukung upaya dekarbonisasi, khususnya dalam implementasi energi terbarukan dan efisiensi energi melalui proyek SETI,” kata Arif.

    Proyek SETI

    Proyek Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI) merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jerman untuk mendorong dekarbonisasi sektor industri dan bangunan.

    Fokus proyek SETI untuk sektor industri mencakup peningkatan kapasitas, identifikasi peluang transisi energi, serta implementasi energi terbarukan dan efisiensi energi melalui dukungan teknis, seperti audit energi dan studi pra-kelayakan.

    Selain itu, proyek ini juga menghubungkan industri dengan penyedia teknologi, pendanaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sisi kebijakan, SETI memiliki fokus dalam penguatan kebijakan sebagai elemen kunci pendukung transisi di industri dan telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

     

  • Kenapa Seorang Warga Polandia Gugat Polisi Perbatasan Jerman? – Halaman all

    Kenapa Seorang Warga Polandia Gugat Polisi Perbatasan Jerman? – Halaman all

    Jakub Wolinski tidak mengesankan seorang yang gemar berpolemik, tapi toh dia menyeret Republik Federal Jerman ke meja pengadilan.

    Penyebabnya adalah pemberlakuan kembali pemeriksaan di perbatasan. Wolinski hidup di Kota Görlitz yang terbelah antara Polandia dan Jerman. Pegawai sebuah perusahaan Jerman itu setiap hari melintasi perbatasan antara kedua negara.

    Mungkin karena dia mengendarai sebuah minibus berkaca gelap, Wolinski sering menjadi sasaran pemeriksaan polisi perbatasan.

    Pasalnya, kendaraan berkapasitas besar sering kali digunakan penyelundup manusia untuk memindahkan pendatang ilegal. Namun Wolinski tetap bersikukuh polisi tidak punya alasan kuat untuk memeriksanya.

    “Saya memakai mobil ini untuk keperluan pribadi. Kursi anak saja terpasang, sementara di surat dan dokumen tertera di mana mobil ini didaftarkan. Saya tidak tahu atas alasan apa polisi menduga saya menyelundupkan manusia melewatu perbatasan,” kata dia.

    Aturan khusus untuk angkutan kecil?

    Wolinski mengaku tidak mengetahui adanya aturan khusus dalam Kodex Schengen, yang mengizinkan polisi memeriksa kendaraan angkut berkapasitas kecil dengan lebih sering.

    Gugatannya mengarah pada sebuah pemeriksaan, di mana “aparat polisi tidak bisa menjelaskan atas dasar hukum apa mereka ingin menginspeksi mobil saya,” kata dia. Karena tidak puas, Wolinski melayangkan gugatan, didukung kuasa hukumnya Christoph Tometten.

    “Pemerintah Jerman harus segera menghentikan pemeriksaan di perbatasan menuju Polandia,” kata sang advokat.

    “Tidak bisa diterima, bahwa Jerman melanggar hukum Eropa secara sistematis. Kebebasan berpergian milik warga UE adalah pencapaian besar yang tidak boleh diganggu. Hal ini sudah berulangkali ditegaskan oleh Mahkamah Eropa dan sifatnya mengikat bagi pemerintah Jerman,” imbuhnya.

    Kasus Wolinski bukan kasus gugatan pertama yang dikerjakan Tometten terkait praktik pemeriksaan perbatasan oleh negara Uni Eropa.

    Portal hukum Legal Tribune Online, misalnya, menulis tentang kasus seorang warga Austria, yang menggugat pemerintah usai mengalami pemeriksaan di kereta dalam perjalanan menuju Jerman. Kasus itu pun dikawal Tometten.

    Gugatan dari warga Austria sampai ke Mahkamah Eropa di Luksemburg, yang memutuskan bahwa pemerintah Jerman tidak boleh memberlakukan atau memperpanjang pemeriksaan di perbatasan tanpa alasan jelas.

    “Kodex Schengen sudah diubah dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, negara anggota bisa memberlakukan pemeriksaan lebih lama, untuk dua tahun dan dalam kasus tertentu bisa diperpanjang dua kali, kata Johanna Hase dari Institut Politik Eropa di Berlin kepada DW. “Negara bisa memperpanjang aksi pemeriksaan perbatasan selama maksimal tiga tahun dengan alasan yang sama, atau tentunya dengan alasan yang baru.”

    Kembalinya antrian kendaraan

    Di Görlitz, pemeriksaan perbatasan mengembalikan masalah yang sejak lama disangka telah hilang. “Macet terjadi di jalan tol, di dalam kota dan di pintu perbatasan, kata Wolinski. Belum lagi, perasaan tidak nyaman dipelototi aparat keamanan. Semua itu seharusnya tidak lagi mendominasi kehidupan di Görlitz.

    Gugatannya secara eksplisit dialamatkan kepada “Kepolisian Federal Jerman,” yang menolak mengomentari kasus yang masih berlangsung.

    Menurut Kodex Schengen, pemeriksaan perbatasan bisa diberlakukan dalam kondisi darurat dan “bahaya yang serius,” misalnya ancaman terhadap keamanan nasional.

    Pemerintah harus menyusun argumen hukum yang kuat, serta tidak bisa memperpanjang pemeriksaan sesukanya.

    “Apakah ancamannya memang besar sehingga memaksa Jerman menggunakan instrumen terakhir yakni pemeriksaan perbatasan, semuanya masih penuh tanda tanya, kata Hase. “Saya juga penasaran bagaimana kasusnya akan berkembang.”

    Schengen dan Dublin

    Kebijakan Jerman giat memeriksa perbatasan, dikuatkan oleh Aturan Dublin yang mewajibkan agar pengungsi ditampung di negara persinggahan pertama di UE. Artinya, proses suaka menjadi urusan negara di perbatasan terluar seperti Yunani atau Italia.

    Namun faktanya, aturan ini sering dilanggar, entah lewat kelihaian sindikat penyelundupan, atau “praktik main mata” aparat di perbatasan.

    “Saya sarankan untuk mempertimbangkan investasi keamanan di tempat lain,” kata Wolinski. “Saya yakin bahwa polisi perbatasan Polandia, yang menjaga perbatasan timur kami dan juga perbatasan luar Uni Eropa, akan senang jika orang-orang yang berjaga di perbatasan mendapat dukungan.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • LAPORAN DARI FRANKFURT: Tiga Perusahaan Indonesia Pamerkan Produknya di Heimtextil 2025

    LAPORAN DARI FRANKFURT: Tiga Perusahaan Indonesia Pamerkan Produknya di Heimtextil 2025

    Bisnis.com, FRANKFURT — PT Ateja Tritunggal, PT Harvestindo International, dan PT Sinar Mega Adimulia turut berpartisipasi untuk memamerkan produknya di The Heimtextil 2025 yang berlangsung di Frankfurt, Jerman, pada 14—17 Januari 2025.

    Ateja, produsen kain pelapis dengan reputasi internasional, kembali hadir tahun ini di Heimtextil untuk menjaga eksistensinya dalam radar di pasar tekstil global. Ateja memamerkan produknya di Hall 6.1 Blok D.10 Messe Frankfurt.

    Tiar Juliardi Simbolon, General Manager of Home Furnishing and Drapery Ateja Tritunggal, mengatakan bahwa pihaknya berpartisipasi rutin dalam pameran internasional di banyak negara, tidak hanya di Jerman tapi juga di Amerika Serikat, Vietnam, dan China.

    “Untuk Heimtextil, mungkin ini partisipasi yang ke-8 kalinya. Kami sempat absen 2 tahun saat pandemi tapi kembali hadir sejak 2023,” ujarnya saat ditemui Bisnis.com, Kamis (16/1/2025).

    Ateja merupakan perusahaan tekstil milik konglomerat asal Bandung, Subianto Tjandra serta dua saudaranya yakni Agus Tjandra dan Kurniadi Tjandra. Perusahaan ini telah membangun reputasi yang kuat di industri tekstil selama lebih dari 50 tahun. Mereka baru saja merayakan ulang tahun emas perusahaan pada tahun lalu.

    Ateja Tritunggal di The Heimtextil 2025Perbesar

    Tiar berharap partisipasi Ateja di The Heimtextil 2025 dapat menghubungkan perusahaan dengan lebih banyak mitra dan pembeli yang strategis di seluruh dunia. Hingga kini, Ateja telah melayani pasar ekspor ke 88 negara.

    Perusahaan fokus memproduksi kain pelapis matras, sarung jok mobil, gorden, serta bahan untuk kebutuhan luar ruangan. “Kami memproduksi setidaknya 3 juta meter kain pelapis per bulan. Mayoritas output untuk pelapis matras,” jelas Tiar.

    The Heimtextil 2025 juga bukan pengalaman baru bagi Harvestindo International. Perusahaan yang beroperasi di Tangerang ini telah berpartisipasi untuk yang keempat kalinya di pameran tekstil berskala global tersebut.

    Vision Hua, Sales Manager Harvestindo International, mengatakan bahwa pameran Heimtextil selalu menjadi pintu bagi perusahaan untuk membuka pasar ekspor secara lebih luas.

    Terlebih, Heimtextil tahun ini diramaikan oleh lebih dari 3.000 perusahaan dengan 95% peserta internasional dari 130 negara. Tahun lalu saja, Messe Frankfurt mencatat 4,1 juta pembeli profesional bertansaksi di Heimtextil.

    “Pasar ekspor mendominasi komposisi penjualan perusahaan sekitar 70%, di mana sisanya kami pasarkan di Indonesia,” terang Vision.

    Perbesar

    Harvestindo merupakan perusahaan milik pemodal China yang beroperasi di Indonesia sejak 2007. Mereka memproduksi serat poliester dari bahan plastik bekas. Produknya digunakan untuk isian mainan, bantal, selimut, bantal sofa, kain pelapis dan lainnya.

    “Mayoritas diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat. Sebagian juga ke negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, dan Filipina.”

    Perusahaan ketiga yang juga hadir di The Heimtextil 2025 yakni Sinar Mega Adimulia. Ini bisa jadi pengalaman pertama bagi perusahaan yang juga terafiliasi dengan pemodal China ini karena tahun lalu tidak ikut memamerkan produknya di Messe Frankfurt.

    Sinar Mega menempatkan produknya di Hall 4.2 Blok G.75. Saat Bisnis.com menyambangi booth-nya, tampak perempuan baya asal Tiongkok tengah melayani salah seorang pembeli. Jika dilihat dari instalasinya, Sinar Mega memamerkan sejumlah produk kain tekstil seperti poliester, katun, viskosa, dan lainnya.

    Perbesar

  • Tanda Kehancuran Elon Musk Dimulai, Ini Penyebabnya

    Tanda Kehancuran Elon Musk Dimulai, Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Jerman menyatakan akan mengambil tindakan keras kepada platform X milik Elon Musk. Mereka menyebut perkembangan di platform media sosial yang dulu bernama Twitter itu makin tak karuan.

    Musk dituduh mencampuri urusan politik Eropa, dengan intervensinya sejak September 2024, termasuk seruan agar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer diganti.

    Musk juga melabeli Kanselir Jerman Olaf Scholz sebagai “orang bodoh yang tidak kompeten” dan mendesak pemungutan suara alternatif untuk Jerman yang beraliran sayap kanan.

    Orang terkaya di dunia itu telah menyiratkan kritiknya soal imigrasi, yang ia yakini mengancam masa depan negara-negara Eropa.

    “Kami makin tidak senang dengan perkembangan di sana,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman, dikutip dari Reuters, Kamis (16/1/2025).

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa mereka terus memantau platform X dan perdebatan di sekitarnya. Pemerintah Jerman juga memutuskan untuk mengintensifkan kehadiran mereka di platform BlueSky, platform media sosial yang terdesentralisasi dan terbuka. Platform ini dirancang untuk menjadi alternatif Twitter yang lebih sehat dan aman.

    Bluesky kabarnya mendapat penambahan jutaan pengguna baru yang memilih meninggalkan X.

    Secara spesifik, Bluesky berhasil meraup 2,5 juta pengguna baru dalam sepekan. Saat ini, total penggunanya tercatat mencapai 16 juta.

    Bluesky merupakan salah satu dari beberapa aplikasi pesaing X yang menawarkan alternatif platform mikroblog pasca Musk mencaplok Twitter dan mengubah namanya. Bluesky terhitung masih baru, didirikan pada 2021 silam.

    Elon Musk Berulah, X Ditinggal

    Bersamaan dengan itu, kabar soal X yang makin ditinggalkan kini sedang ramai beredar. Aplikasi penggantinya juga sudah banyak yang bermunculan.

    Salah satunya, media sosial Mastodon yang makin banyak digunakan usai netizen mencari pengganti aplikasi alternatif selain X.

    Perusahaan mengatakan bahwa unduhan aplikasi resminya naik 47% di iOS. Sementara di Android naik 17%. Dengan demikian total pendaftaran bulanan naik sekitar 27% menjadi 90.000.

    Pesaing yang open-source ini tidak seperti X yang tersentralisasi, Mastodon terdiri dari ribuan jaringan sosial yang berbeda, terintegrasi ke dalam web yang disebutnya “fediverse.”

    “Kami mungkin belum menjadi yang terbesar dalam hal jumlah, tetapi Mastodon (dan fediverse) telah membuktikan dirinya sebagai platform komunikasi yang efektif dan andal selama 8 tahun terakhir dan tidak bergantung pada modal ventura untuk bertahan,” kata Pendiri Mastodon Eugen Rochko, dikutip dari PCMag.

    Beberapa waktu yang lalu, sejumlah pengguna X menutup akun mereka setelah Hari Pemilihan Umum di AS.

    Analis lalu lintas internet Similarweb mengatakan 115.000 pengunjung web berbasis AS menonaktifkan akun X mereka pada 6 November. Ini merupakan angka penurunan terbesar dalam satu hari sejak Elon Musk mengambil alih platform tersebut pada Oktober 2022.

    Musk telah menjadi pendukung vokal Presiden terpilih Donald Trump, dan mengizinkan pemulihan akun tokoh sayap kanan yang kontroversial.

    Kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) berdampak pada media sosial X milik Elon Musk.

    X diketahui menjadi salah satu alat yang digunakan Musk untuk menyebar kampanye demi memenangkan Donald Trump.

    (fab/fab)

  • Warga Rayakan Gencatan Senjata di Gaza, Tapi Tantangan Besar Menanti

    Warga Rayakan Gencatan Senjata di Gaza, Tapi Tantangan Besar Menanti

    Jakarta –

    Warga Palestina di Gaza merayakan kabar tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas dengan sorak-sorai dan pelukan.

    Randa Sameeh, seorang pengungsi Gaza, menyatakan kegembiraannya. “Kami kehilangan begitu banyak, ini seperti mimpi buruk yang akan segera berakhir,” ujarnya.

    Kabar kesepakatan itu diharapkan akan mengakhiri perang selama lebih dari 15 bulan yang telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina dan 1.200 warga Israel. Meski Israel memperingatkan masih ada beberapa poin yang belum terselesaikan, gencatan senjata dijadwalkan dimulai pada hari Minggu (19/01) pukul 12:15 waktu setempat.

    Kesepakatan gencatan senjata ini dimediasi oleh Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir, dengan negosiasi panjang dan alot yang berlangsung di Doha. Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengonfirmasi bahwa kesepakatan itu mencakup gencatan senjata dan pembebasan 33 sandera. Ia juga menyerukan ketenangan menjelang pemberlakuan gencatan senjata tersebut.

    Presiden Israel, Isaac Herzog, mendukung kesepakatan ini sebagai langkah moral dan kemanusiaan yang penting untuk membawa kembali para sandera. Sementara itu, Hamas menyebut kesepakatan ini sebagai hasil dari “keteguhan rakyat Palestina dan perlawanan di Gaza.”

    Peran AS dan ucapan terima kasih Netanyahu

    Presiden Joe Biden mengumumkan, “gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera telah dicapai,” yang merupakan hasil dari “diplomasi gigih dan menyakitkan” Amerika Serikat. Biden juga menekankan, upaya diplomatik AS sejak Mei tahun lalu, telah memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kesepakatan ini.

    “Diplomasi saya tidak pernah berhenti untuk menyelesaikan hal ini,” kata Biden seraya menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai “salah satu negosiasi tersulit” dalam kariernya.

    Netanyahu memuji Trump atas komitmennya bahwa “AS akan bekerja sama dengan Israel agar Gaza tidak pernah menjadi tempat perlindungan terorisme lagi.” Netanyahu juga menyampaikan terima kasih kepada Biden atas bantuannya dalam memajukan kesepakatan pembebasan sandera.

    Pakar soroti tantangan besar dalam proses gencatan senjata

    “Bagian paling menantang dari kesepakatan gencatan senjata Gaza adalah pelaksanaan tahap kedua,” kata analis kontra-terorisme Hans-Jakob Schindler. Tantangan ini mencakup pembebasan sisa sandera, penarikan tentara Israel dari sebagian besar Gaza, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. “Jika tidak ada pihak yang mengambil alih, kemungkinan besar Hamas akan kembali berkuasa. Selain itu, pembangunan kembali Gaza dan menciptakan gencatan senjata berkelanjutan menjadi tantangan besar,” ujar Schindler.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Israel yang berasal dari kubu sayap kanan, Bezalel Smotrich, menentang kesepakatan ini, dan menyebutnya “berbahaya” bagi keamanan Israel. Ia menilai kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata dapat merugikan negara. Kesepakatan ini masih harus mendapatkan persetujuan kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan pemungutan suara diperkirakan berlangsung pada Kamis (16/01).

    Militer Israel telah menamai misinya untuk memulangkan sandera sebagai “Wings of Freedom,” namun Netanyahu belum memberikan pengumuman resmi hingga detail akhir disepakati.

    Bagaimana respons global?

    Pemimpin Mesir Abdel Fattah el-Sissi menegaskan pentingnya percepatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, menyebut gencatan senjata sebagai hasil dari “upaya berat selama lebih dari setahun oleh Mesir, Qatar, dan AS.” Ia juga menyatakan, koordinasi pembukaan kembali perbatasan Rafah untuk penyaluran bantuan sedang berlangsung.

    ICRC menyatakan siap membantu pelaksanaan kesepakatan. Presiden ICRC, Mirjana Spoljaric, mengatakan: “Kami siap memfasilitasi operasi pembebasan sebagaimana disepakati para pihak yang berunding, agar sandera dan tahanan bisa kembali ke rumah.” Ia juga menegaskan perlunya komitmen politik untuk “mengutamakan kemanusiaan dan menghormati aturan perang.”

    Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan: “Gencatan senjata ini harus menghilangkan hambatan besar keamanan dan politik untuk memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan yang sangat mendesak.” UNICEF menambahkan bahwa kesepakatan ini “sangat terlambat,” mengingat dampak perang yang telah menewaskan lebih dari 14.500 anak di Gaza.

    Para pemimpin Eropa menyambut baik kesepakatan ini. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebutnya sebagai “harapan bagi seluruh kawasan.” Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta kesepakatan dilaksanakan “secara konsekuen,” sementara PM Inggris Keir Starmer menyatakan: “Setelah bulan-bulan pertumpahan darah yang menghancurkan, ini adalah berita yang sudah lama dinantikan oleh rakyat Israel dan Palestina.”

    rs/gtp/as (AFP, Reuters, AP, dpa)

    (ita/ita)