Negara: Jerman

  • UNESCO Pimpin Rekonstruksi Situs Sejarah yang Dirusak ISIS di Irak

    UNESCO Pimpin Rekonstruksi Situs Sejarah yang Dirusak ISIS di Irak

    Jakarta

    Pada musim gugur 2014, milisi Islamic State alias ISIS mengobarkan perang terhadap sejarah. Beragam situs kuno, tugu peringatan, gereja atau bahkan masjid di Irak dibuat rata dengan tanah karena dianggap bertentangan dengan hukum agama.

    Di negeri yang silih berganti membidani peradaban manusia itu, aksi pengrusakan para jihadis bukan cuma melumat sejarah bangsa, tapi juga warisan budaya dunia.

    Banyak bangunan dan situs budaya di Irak sejak lama telah terdaftar di bawah perlindungan UNESCO. Namun status tersebut tidak menghentikan ISIS meratakan kota kuno Hatra dan Nineveh, atau menghancurkan kota metropolitan Mosul di Irak utara, merusak tempat ibadah dan situs budaya, buku-buku dan manuskrip langka serta artefak dari perpustakaan dan museum. Ragam koleksi bersejarah dihancurkan atau dijarah untuk dijual di pasar gelap.

    Ketika militer Irak kembali merebut Mosul pada tahun 2017, tidak banyak yang tersisa. Banyak bangunan bersejarah yang hancur, beserta sekitar 130.000 rumah penduduk.

    Pembangunan kembali

    Sejak tahun 2018, UNESCO, bekerja sama dengan pemerintah Irak, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, untuk membangun kembali monumen sejarah yang dihancurkan ISIS. Proyek ini bertujuan memulihkan keragaman budaya dan agama, serta membangun kembali kota Mosul.

    Sejauh ini, UNESCO sudah menyelamatkan bangunan Masjid Al-Nouri yang terkenal dengan Menara Al-Hadba yang miring, Biara Al-Saa’a “Bunda Maria” dan Gereja Katolik Suriah Al-Tahira, Masjid Al-Aghawat dan Sekolah Al-Ekhlass di kota tua Mosul. Lebih dari 140 juta euro diinvestasikan dalam proyek ini.

    Untuk rekonstruksi Gereja Al-Tahira, sebanyak 30 buruh direkrut dari warga lokal, kata manajer konstruksi Anas Zeyad Abdulmalek di situs web UNESCO. Tawaran ini membuat penduduk setempat merasa terlibat.

    Dia mengaku kerap ditanya mengapa pembangunan gereja dan masjid dipercepat ketimbang pembangunan gedung rumah tinggal dan rumah sakit. “Nilai gereja dan masjid adalah tempat yang damai. Orang-orang berkumpul di sini untuk berdoa. Kami ingin mengembalikan kenangan dan warisan ini kepada masyarakat.”

    Abdulmalek melanjutkan, penting bagi umat Kristen dan Muslim untuk bekerja sama memulihkan kota. “Tujuan utama proyek ini adalah rekonsiliasi dan kohesi di Mosul, dengan segala keberagamannya, baik Kristen, Yahudi, maupun Muslim, yang telah hidup bersama secara damai di sini selama berabad-abad.”

    Wadah percampuran budaya

    Biara Al-Saa’a di pusat kota juga merupakan tempat pertemuan penting keagamaan, budaya, dan sosial. Ciri khasnya adalah menara lonceng yang merupakan satu-satunya di Mosul.

    Menara itu merupakan hadiah dari istri Napoleon III, Eugenie, kepada biarawan Dominikan di biara tersebut. Ia adalah menara lonceng pertama yang pernah dibangun di Irak. Jam menara, yang dipasang pada tahun 1880, berdetak setiap jam dan memberikan irama bagi kehidupan penduduk.

    Proses pemugaran hanya berlangsung selama sebelas bulan. Menara itu juga dilengkapi tiga lonceng baru, yang lagi-lagi dibuat di Prancis, tepatnya di sebuah pabrik pengecoran di Normandia.

    Identitas bangsa

    Salah satu tantangan terbesar adalah pemulihan Menara Al-Hadba, yang merupakan bagian dari Masjid Al-Nouri. Menara miring ini, meskipun condong, tidak pernah runtuh selama berabad-abad. Al-Hadba adalah simbol dan bagian dari identitas warga Mosul.

    Kehancuran bagian utama menara tersebut diumumkan sebagai sebuah tragedi nasional. Selama pertempuran untuk membebaskan Mosul pada tahun 2017, warga setempat membentuk rantai manusia untuk mencegah kehancuran total menara tersebut.

    Menjelang proses pembangunan kembali, warga dimintai pendapat apakah reruntuhan menara seharusnya dibiarkan tetap ada dan apakah sebuah salinan dari menara itu harus dibangun di sampingnya. “94 persen responden ingin menara tersebut dibangun kembali – tepat di tempat semula, dan persis seperti dulu: Dengan dekorasi yang sama, dengan kemiringan yang sama,” kata Kepala Proyek Menara, Omar Yasir Adil Taqa, di situs web UNESCO.

    Akhirnya diputuskan untuk membangun kembali menara di atas fondasi yang masih ada, meskipun mengalami kerusakan parah. Kini menara tersebut telah berdiri kembali, disusun dengan teliti dari batu asli yang berhasil diselamatkan oleh tim pembangunan dari ribuan ton puing.

    Monumen Budaya atau Infrastruktur?

    Menurut UNESCO, upaya restorasi di Mosul telah menciptakan 6.000 lapangan pekerjaan baru. Dengan bantuan para ahli restorasi, lebih dari 1.300 pemuda dilatih dalam kerajinan tradisional seperti tukang kayu, pemahat batu, dan pelukis.

    Pada 5 Februari, Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay akan mengunjungi Mosul untuk melihat bangunan yang telah dipulihkan sebagai penutupan dari pekerjaan konstruksi tersebut. Peresmian oleh Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Sudani akan dilakukan pada waktu yang akan datang.

    Mosul masih membutuhkan banyak waktu, uang, dan tenaga untuk memulihkan infrastrukturnya sepenuhnya. Sejauh ini, pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit masih dalam tahap perencanaan.

    Sementara itu, Bandara Internasional Mosul diperkirakan akan dibuka kembali tahun ini, menurut seorang juru bicara Kementerian Transportasi Irak kepada kantor berita “Ina”.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 13 Negara Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza, Timur Tengah Sudah Terbebani Populasi Pengungsi – Halaman all

    13 Negara Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza, Timur Tengah Sudah Terbebani Populasi Pengungsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza dari tanah mereka mendapat kecaman dari banyak kalangan.

    Mulai dari China, Malaysia, Iran, Indonesia hingga enam negara Arab menentang gagasan relokasi warga Gaza ini.

    Sejumlah negara Eropa juga menentang keras gagasan Trump merelokasi warga Gaza dan menyebut ide ini merupakan tindakan yang melanggar hukum.

    Trump berniat memindahkan warga Gaza ke sejumlah negara, seperti Mesir dan Yordania.

    Indonesia juga sempat disebut sebagai opsi lokasi relokasi warga Gaza.

    Berikut daftar negara yang menolak usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza:

    China

    Tiongkok menentang relokasi warga Gaza dari Palestina dan pengambil alihan wilayah ini sebagaimana usulan Trump.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan pemerintah meyakini warga Palestina yang berhak memerintah negara itu.

    “Itu adalah prinsip dasar pemerintah pasca konflik di Gaza,” kata Lin saat konferensi pers pada Rabu, dikutip dari Anadolu Agency.

    “Kami menentang pemindahan paksa warga Gaza,” imbuh dia.

    Malaysia

    Malaysia juga dengan tegas menolak usulan Trump soal relokasi warga Gaza.

    Dalam rilis resmi, Kementerian Luar Negeri Malaysia menentang keras rencana apapun untuk memindahkan secara paksa warga Gaza dari tanah air.

    “Malaysia dengan tegas menentang setiap usulan yang bisa menyebabkan pemindahan paksa atau pemindahan warga Palestina dari tanah air mereka,” terang rilis Kemlu Malaysia, dikutip dari AFP, Rabu (5/2/2025).

    Kemlu Malaysia menyatakan tindakan tak manusiawi seperti itu merupakan pembersihan etnis dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan berbagai resolusi PBB.

    Iran

    Iran turut menyampaikan penolakan serupa.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghei mengatakan gagasan itu sama saja membersihkan warga dari tanah air mereka.

    “Ide pembersihan warga Gaza sebagai bagian dari rencana pemusnahan kolonial rakyat Palestina telah lama berlangsung dengan menggunakan senjata dan amunisi mematikan Amerika, serta dukungan politik, intelijen, dan finansialnya,” kata Baghaei, dikutip dari Press TV Iran.

    Ia mengatakan kampanye genosida Israel selama 15 bulan gagal mengusir warga Palestina.

    Baghaei lalu mengatakan meski ada paksaan politik dan manipulasi demografi, Israel dan sekutu dekatnya AS tak bisa memaksa warga Palestina pergi.

    “Ini tanah air mereka dan mereka telah membayar harga yang sangat tinggi untuk tetap di sana dan melanjutkan perjuangan heroik mereka demi penentuan nasib sendiri dan kebebasan,” ujar Baghaei.

    Indonesia

    Dikutip dari CNN, Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak dengan tegas pemindahan warga Palestina.

    “Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina,” demikian rilis Kemlu, Rabu (5/2/2025).

    Menurut Kemlu, tindakan semacam itu menghambat realisasi kemerdekaan Palestina sebagaimana cita-cita solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

    Solusi dua negara merupakan kerangka yang disepakati komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. 

    Indonesia juga menyerukan komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka.

    6 Negara Arab: Arab Saudi, Mesir, UEA, Qatar, Yordania, dan perwakilan dari Otoritas Palestina

    Keenam negara Arab menggelar pertemuan di Kairo pada awal Februari untuk merespons perkembangan soal Gaza.

    Enam negara Arab menyampaikan penolakan soal gagasan Trump dalam surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada pekan lalu.

    Surat itu ditandatangani Menlu Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Yordania, dan perwakilan dari Otoritas Palestina.

    Dalam surat, keenam negara Arab itu menekankan bahwa Timur Tengah sudah terbebani dengan populasi pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi ke berbagai negara lain di dunia.

    Mereka juga menyoroti kondisi ekonomi dan sosial di kawasan ini sangat rentan.

    “Kita harus waspada agar tak meningkatkan risiko ketidakstabilan regional dengan pemindahan lebih lanjut, bahkan jika hanya sementara, karena hal ini bisa meningkatkan risiko radikalisasi dan kerusuhan di seluruh kawasan,” tulis keenam negara itu dalam surat, dikutip Axios.

    Jerman

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dengan tegas menolak gagasan Donald Trump mengambilalih Gaza, Al Mayadeen melaporkan.

    Baerbock memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mengusir penduduk sipil Gaza hanya akan memperdalam penderitaan dan memicu kerusuhan lebih lanjut.

    “Pengusiran penduduk sipil Palestina dari Gaza tidak hanya tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional,” ungkapnya.

    “Hal itu juga akan menyebabkan penderitaan baru dan kebencian baru,” katanya.

    Prancis

    Kementerian Luar Negeri Prancis menyuarakan sentimen ini.

    Prancis menegaskan tidak ada negara ketiga yang boleh mengambil alih kendali Gaza dan bahwa setiap keputusan tentang masa depannya harus sejalan dengan solusi dua negara. 

    Spanyol

    Demikian pula, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menolak gagasan pemukiman kembali secara paksa. 

    “Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang didukung Spanyol dan yang harus hidup berdampingan dan rukun [dengan Israel], menjamin kemakmuran dan keamanan bagi Negara Israel, yang karenanya kami juga menginginkan normalisasi penuh hubungan dengan negara-negara Arab,” katanya di Madrid dalam sebuah konferensi pers.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia juga mengkritik rencana tersebut, menggambarkannya sebagai pelanggaran hukum internasional dan memperingatkan potensi dampak kemanusiaannya.

    Para ahli telah mengemukakan sejumlah kendala yang membuat usulan Trump sangat tidak realistis. 

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • UNESCO Pimpin Rekonstruksi Situs Sejarah yang Dirusak ISIS di Irak – Halaman all

    UNESCO Pimpin Rekonstruksi Situs Sejarah yang Dirusak ISIS di Irak – Halaman all

    Pada musim gugur 2014, milisi Islamic State alias ISIS mengobarkan perang terhadap sejarah. Beragam situs kuno, tugu peringatan, gereja atau bahkan masjid di Irak dibuat rata dengan tanah karena dianggap bertentangan dengan hukum agama.

    Di negeri yang silih berganti membidani peradaban manusia itu, aksi pengursakan para jihadis bukan cuma melumat sejarah bangsa, tapi juga warisan budaya dunia.

    Banyak bangunan dan situs budaya di Irak sejak lama telah terdaftar di bawah perlindungan UNESCO. Namun status tersebut tidak menghentikan ISIS meratakan kota kuno Hatra dan Nineveh, atau menghancurkan kota metropolitan Mosul di Irak utara, merusak tempat ibadah dan situs budaya, buku-buku dan manuskrip langka serta artefak dari perpustakaan dan museum. Ragam koleksi bersejarah dihancurkan atau dijarah untuk dijual di pasar gelap.

    Ketika militer Irak kembali merebut Mosul pada tahun 2017, tidak banyak yang tersisa. Banyak bangunan bersejarah yang hancur, beserta sekitar 130.000 rumah penduduk.

    Pembangunan kembali

    Sejak tahun 2018, UNESCO, bekerja sama dengan pemerintah Irak, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, untuk membangun kembali monumen sejarah yang dihancurkan ISIS. Proyek ini bertujuan memulihkan keragaman budaya dan agama, serta membangun kembali kota Mosul.

    Sejauh ini, UNESCO sudah menyelamatkan bangunan Masjid Al-Nouri yang terkenal dengan Menara Al-Hadba yang miring, Biara Al-Saa’a “Bunda Maria” dan Gereja Katolik Suriah Al-Tahira, Masjid Al-Aghawat dan Sekolah Al-Ekhlass di kota tua Mosul. Lebih dari 140 juta euro diinvestasikan dalam proyek ini.

    Untuk rekonstruksi Gereja Al-Tahira, sebanyak 30 buruh direkrut dari warga lokal, kata manajer konstruksi Anas Zeyad Abdulmalek di situs web UNESCO. Tawaran ini membuat penduduk setempat merasa terlibat.

    Dia mengaku kerap ditanya mengapa pembangunan gereja dan masjid dipercepat ketimbang pembangunan gedung rumah tinggal dan rumah sakit. “Nilai gereja dan masjid adalah tempat yang damai. Orang-orang berkumpul di sini untuk berdoa. Kami ingin mengembalikan kenangan dan warisan ini kepada masyarakat.”

    Abdulmalek melanjutkan, penting bagi umat Kristen dan Muslim untuk bekerja sama memulihkan kota. “Tujuan utama proyek ini adalah rekonsiliasi dan kohesi di Mosul, dengan segala keberagamannya, baik Kristen, Yahudi, maupun Muslim, yang telah hidup bersama secara damai di sini selama berabad-abad.”

    Wadah percampuran budaya

    Biara Al-Saa’a di pusat kota juga merupakan tempat pertemuan penting keagamaan, budaya, dan sosial. Ciri khasnya adalah menara lonceng yang merupakan satu-satunya di Mosul.

    Menara itu merupakan hadiah dari istri Napoleon III, Eugénie, kepada biarawan Dominikan di biara tersebut. Ia adalah menara lonceng pertama yang pernah dibangun di Irak. Jam menara, yang dipasang pada tahun 1880, berdetak setiap jam dan memberikan irama bagi kehidupan penduduk.

    Proses pemugaran hanya berlangsung selama sebelas bulan. Menara itu juga dilengkapi tiga lonceng baru, yang lagi-lagi dibuat di Prancis, tepatnya di sebuah pabrik pengecoran di Normandia.

    Identitas bangsa

    Salah satu tantangan terbesar adalah pemulihan Menara Al-Hadba, yang merupakan bagian dari Masjid Al-Nouri. Menara miring ini, meskipun condong, tidak pernah runtuh selama berabad-abad. Al-Hadba adalah simbol dan bagian dari identitas warga Mosul.

    Kehancuran bagian utama menara tersebut diumumkan sebagai sebuah tragedi nasional. Selama pertempuran untuk membebaskan Mosul pada tahun 2017, warga setempat membentuk rantai manusia untuk mencegah kehancuran total menara tersebut.

    Menjelang proses pembangunan kembali, warga dimintai pendapat apakah reruntuhan menara seharusnya dibiarkan tetap ada dan apakah sebuah salinan dari menara itu harus dibangun di sampingnya. “94 persen responden ingin menara tersebut dibangun kembali – tepat di tempat semula, dan persis seperti dulu: Dengan dekorasi yang sama, dengan kemiringan yang sama,” kata Kepala Proyek Menara, Omar Yasir Adil Taqa, di situs web UNESCO.

    Akhirnya diputuskan untuk membangun kembali menara di atas fondasi yang masih ada, meskipun mengalami kerusakan parah. Kini menara tersebut telah berdiri kembali, disusun dengan teliti dari batu asli yang berhasil diselamatkan oleh tim pembangunan dari ribuan ton puing.

    Monumen Budaya atau Infrastruktur?

    Menurut UNESCO, upaya restorasi di Mosul telah menciptakan 6.000 lapangan pekerjaan baru. Dengan bantuan para ahli restorasi, lebih dari 1.300 pemuda dilatih dalam kerajinan tradisional seperti tukang kayu, pemahat batu, dan pelukis.

    Pada 5 Februari, Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay akan mengunjungi Mosul untuk melihat bangunan yang telah dipulihkan sebagai penutupan dari pekerjaan konstruksi tersebut. Peresmian oleh Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Sudani akan dilakukan pada waktu yang akan datang.

    Mosul masih membutuhkan banyak waktu, uang, dan tenaga untuk memulihkan infrastrukturnya sepenuhnya. Sejauh ini, pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit masih dalam tahap perencanaan.

    Sementara itu, Bandara Internasional Mosul diperkirakan akan dibuka kembali tahun ini, menurut seorang juru bicara Kementerian Transportasi Irak kepada kantor berita “Ina”.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Ukraina Diminta Pasok Bahan Penting ke AS sebagai Imbalan Bantuan Militer

    Ukraina Diminta Pasok Bahan Penting ke AS sebagai Imbalan Bantuan Militer

    Jakarta

    Presiden AS Donald Trump telah menyampaikan persyaratan untuk kelanjutan bantuan keuangan dan militer Amerika ke Ukraina. Menurut laporan tersebut, Washington hanya akan terus membantu Ukraina mempertahankan diri terhadap perang agresi Rusia jika Kyiv berjanji memasok logam tanah jarang ke Amerika Serikat.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memang mengisyaratkan kesediaannya, untuk memberikan negara-negara Barat akses ke bahan mentah yang banyak dicari di Ukraina sebagai “pengembalian atas investasi mereka.” Dia mengatakan sumber daya alam Ukraina termasuk “logam yang sangat penting senilai triliunan dolar.”

    Logam tanah jarang dibutuhkan untuk memproduksi banyak perangkat modern, termasuk telepon pintar dan kendaraan listrik, serta produk teknologi tinggi lainnya. Bahan mentah itu juga sangat diperlukan dalam produksi senjata dan industri kedirgantaraan.

    Cina saat ini mengendalikan bagian terbesar produksi logam tanah jarang. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia, porsi ini mencakup sekitar 40 persen kebutuhan Uni Eropa akan sumber daya ini. Pemasok penting lainnya adalah Australia, Afrika Selatan, Kanada, dan Brasil.

    Untuk mengurangi ketergantungan pada Beijing, Uni Eropa dan AS telah bekerja selama bertahun-tahun untuk memperluas dan meningkatkan produksi bahan baku penting di negara lain di seluruh dunia. Bahan baku penting itu mencakup uranium, titanium, litium, grafit, nikel dan aluminium.

    Potensi besar bahan baku strategis

    Menurut sebuah studi oleh Pusat Kompetensi Keamanan Energi NATO, volume pasar global untuk bahan baku penting telah berlipat ganda menjadi USD320 miliar dalam lima tahun terakhir. Prakiraan menunjukkan jumlah tersebut akan berlipat ganda lagi dalam lima tahun mendatang.

    Seperti yang dikemukakan para ahli NATO, Ukraina berpotensi menjadi pemasok utama berbagai bahan baku penting seperti titanium, litium, berilium, mangan, galium, uranium, zirkonium, grafit, apatit, fluorit, dan nikel, yang dapat mengarah pada diversifikasi “banyak, jika tidak semua” rantai pasokan global.

    Misalnya, deposit bijih titanium Ukraina dianggap sebagai yang terbesar di Eropa, mewakili tujuh persen dari sumber daya dunia. Lebih jauh lagi, Ukraina adalah salah satu dari sedikit negara yang telah menambang titanium, yang sangat diperlukan terutama dalam industri kedirgantaraan, kedokteran, otomotif, dan pembuatan kapal. Menurut studi NATO, Ukraina adalah salah satu pemasok titanium terpenting bagi industri pertahanan sebelum invasi besar-besaran Rusia.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Selain itu, Ukraina merupakan rumah bagi beberapa deposit litium terbesar yang terkonfirmasi di Eropa, dengan cadangan sekitar 500.000 ton. Bahan baku ini sangat dibutuhkan untuk produksi baterai, keramik, dan kaca. Ukraina juga merupakan produsen galium terbesar kelima di dunia, yang penting untuk produksi semikonduktor dan dioda pemancar cahaya, LED. Selain itu, Ukraina merupakan pemasok neon penting ke AS, gas yang dibutuhkan dalam produksi semikonduktor.

    Sebuah laporan yang diterbitkan di situs web Forum Ekonomi Dunia pertengahan 2024 menyebutkan, Komisi Eropa telah mengidentifikasi Ukraina sebagai sumber potensial lebih dari 20 bahan baku penting.

    Sebagian cadangan bahan mentah ada di wilayah yang diduduki Rusia

    Namun, para kritikus menunjukkan bahwa ekstraksi bahan baku penting yang optimal memerlukan koordinasi pemerintah, kerangka peraturan yang stabil, kebijakan pajak yang dapat diterima oleh perekonomian dan investasi besar. Belum jelas apakah Amerika Serikat akan mampu memulai perubahan struktural jika memperoleh kendali atas deposit bahan baku penting tertentu di Ukraina.

    Sementara itu, pihak berwenang di Kyiv sudah melaporkan langkah pertama ke arah ini dan tengah menyusun rencana konkret: “Saat ini kami tengah mempublikasikan data mineral-mineral ini dan telah mengembangkan sejumlah langkah regulasi dan hukum,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup Olena Kramarenko. Sasaran strategisnya adalah untuk “memasukkan Ukraina dalam strategi bahan mentah Uni Eropa”.

    Tetapi hambatan terbesar terhadap eksploitasi bahan baku penting di Ukraina adalah situasi perang yang masih berlangsung saat ini. Tidak ada informasi pasti tentang berapa banyak deposit logam tanah jarang yang berada di bawah kendali Rusia, dan berapa banyak yang sangat dekat dengan zona pertempuran.

    Para pakar Ukraina mengatakan kepada DW, Rusia mungkin berupaya mengendalikan sedikitnya dua deposit litium. Dari empat deposit yang diketahui di negara itu, hanya dua yang masih di bawah kendali Ukraina. Dua deposit lainnya ada di wilayah Zaporizhia dan Donetsk, yang saat ini diduduki oleh Rusia.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Manfaatkan Perang Dagang AS-China, Thailand Cari Strategi Gaet Investasi Semikonduktor

    Manfaatkan Perang Dagang AS-China, Thailand Cari Strategi Gaet Investasi Semikonduktor

    Bisnis.com, JAKARTA – Thailand berupaya untuk menyiapkan rancangan awal rencana strategis untuk sektor semikonduktornya dalam 90 hari ke depan. 

    Langkah tersebut dilakukan guna menarik investasi baru pada sektor tersebut di tengah perang dagang baru antara AS dan China.

    Narit Therdsteerasukdi, sekretaris jenderal Dewan Investasi Thailand (BOI) mengatakan, dewan semikonduktor nasional negara itu akan menyewa konsultan untuk mengembangkan peta jalan industri.

    Narit, yang berada langsung di bawah perdana menteri, juga sedang melakukan roadshow ke Amerika Serikat dan Jepang untuk menggalang investasi semikonduktor di Thailand.

    Thailand, negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia, mengalami lonjakan sebesar 35% dalam nilai permohonan investasi masuk tahun lalu ke angka tertinggi dalam satu dekade sebesar 1,14 triliun baht aatau US$33,5 miliar.

    “Saya memperkirakan nilai total aplikasi (tahun ini) akan lebih besar dibandingkan tahun lalu, didorong oleh investasi di sektor elektronik dan digital,” kata Narit dikutip dari Reuters, Jumat (7/2/2025).

    Thailand menempati peringkat kedua di belakang India dalam analisis negara-negara berkembang teratas untuk manufaktur semikonduktor, menurut laporan tahun 2024 oleh perusahaan konsultan A.T. Kearney.

    Mereka menargetkan sekitar 500 miliar baht dalam investasi baru di semikonduktor pada 2029.

    “Kami fokus di (segmen elektronika daya). Misalnya semikonduktor yang digunakan pada kendaraan listrik, pusat data, atau sistem penyimpanan energi. Kami pikir ini adalah kekuatan kami,” kata Narita.

    Perusahaan dengan fasilitas terkait chip di Thailand termasuk Analog Devices yang berbasis di Massachusetts, membuka tab baru, Sony, dan Toshiba. Pembuat chip Jerman Infineon dan anak perusahaan dari Foxsemicon Integrated Technology asal Taiwan juga telah mengumumkan proyek baru di Thailand.

    Industri semikonduktor global telah bergejolak dalam beberapa tahun terakhir ketika AS dan China bersaing memperebutkan supremasi teknologi. Beberapa rantai pasokan telah beralih ke Asia Tenggara dan gejolak lebih lanjut mungkin terjadi pada masa jabatan Trump yang kedua. 

    Selama akhir pekan, Trump mengumumkan tarif 10% terhadap impor China sebagai bagian dari rencana luas untuk meningkatkan neraca perdagangan AS.

    Investasi dalam pembuatan papan sirkuit cetak, komponen penting untuk perangkat listrik yang digunakan dalam segala hal mulai dari ponsel pintar hingga kendaraan listrik, juga meningkat pesat sejak tahun 2023 di Thailand, menurut BOI.

    “Alasan utamanya adalah perang dagang,” kata Narit, “Salah satu alasan investor memilih Thailand sebagai lokasinya adalah posisi kami sebagai negara netral.”

    Thailand menghadapi banyak persaingan dari Malaysia, yang menyumbang 13% dari pengujian dan pengemasan chip global dan menargetkan investasi lebih dari US$100 miliar untuk sektor ini.

  • Rencana Trump Ambil Alih Gaza Bikin Dunia Murka

    Rencana Trump Ambil Alih Gaza Bikin Dunia Murka

    Jakarta

    Rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza membuat dunia murka. Palestina, Arab Saudi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga negara-negara sekutu AS menentang rencana Trump tersebut.

    Dirangkum detikcom, Kamis (6/2/2025), Trump, saat berbicara dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, secara mengejutkan mencetuskan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina di sana ke tempat-tempat lainnya.

    Dalam pernyataannya, Trump mencetuskan “kepemilikan jangka panjang” oleh AS atas Jalur Gaza. Dia sesumbar menyebut AS akan meratakan Jalur Gaza dan membersihkan semua bangunan yang hancur di sana untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

    Dia mengklaim hal itu akan “sangat dibanggakan” dan membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah.

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, menolak tegas rencana Trump dan menegaskan Palestina tidak akan melepaskan tanah, hak dan situs-situs suci mereka.

    Ditegaskan juga Abbas bahwa Jalur Gaza merupakan bagian integral dari tanah negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Penolakan juga disampaikan oleh Hamas, dengan salah satu pejabat seniornya, Sami Abu Zuhri, mengecam rencana Trump itu sebagai upaya mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

    “Kami menganggapnya sebagai resep untuk menimbulkan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena masyarakat Gaza tidak akan membiarkan rencana seperti itu terjadi,” sebutnya.

    Daftar Negara yang Menolak Rencana Trump

    Foto: Donald Trump (Jim Watson/AFP/Getty Images).

    Arab Saudi

    Saudi menolak upaya apa pun untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Ditegaskan oleh Riyadh bahwa posisinya dalam mendukung Palestina tidak dapat dinegosiasikan.

    Mesir

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty menyerukan rekonstruksi cepat Jalur Gaza tanpa harus mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut, setelah Trump melontarkan usulan mengejutkan tersebut.

    Dalam percakapan dengan Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Mustafa di Kairo, Abdelatty menekankan “pentingnya melanjutkan proyek pemulihan dini… dengan laju yang dipercepat… tanpa warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, terutama dengan komitmen mereka terhadap tanah mereka dan penolakan untuk meninggalkannya”.

    Yordania

    Raja Yordania Abdullah II menolak “upaya apa pun” untuk mengambil alih wilayah Palestina dan mengusir warganya.

    Dalam pertemuan dengan Abbas, Raja Abdullah II mendesak upaya “untuk menghentikan kegiatan permukiman dan menolak setiap upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, menekankan perlunya menempatkan warga Palestina di tanah mereka”.

    Uni Emirat Arab

    Uni Emirat Arab secara tegas menolak setiap upaya untuk menggusur warga Palestina dan menyangkal “hak mereka yang tidak dapat dicabut”.

    Turki

    Menlu Turki Hakan Fidan menyebut rencana Trump untuk mengambil alih Gaza “tidak bisa diterima”.

    Indonesia Termasuk Negara yang Menolak Rencana Trump

    Foto: Donald Trump (Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA).

    Indonesia

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menolak tegas upaya paksa merelokasi warga Palestina.

    “Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina,” kata Kemlu dalam keterangan yang diunggah di akun X-nya, Rabu (5/2/).

    Malaysia

    Penolakan serupa juga disampaikan Malaysia, yang menyebut rencana Trump itu mengarah pada “pembersihan etnis” dan melanggar hukum internasional.

    “Malaysia sangat menentang usulan apa pun yang dapat mengarah pada pengusiran paksa atau perpindahan warga Palestina dari tahan air mereka. Tindakan tidak manusiawi semacam itu merupakan pembersihan etnis dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

    Liga Arab Sebut Rencana Trump Picu Ketidakstabilan

    Liga Arab menolak rencana Trump yang dinilai hanya akan memicu ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan Timur Tengah. Liga Arab juga menegaskan kembali penolakan terhadap rencana menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Blok regional beranggotakan 22 negara itu menyebut langkah semacam itu merupakan “resep untuk ketidakstabilan” dan akan menjadi “pelanggaran hukum internasional”.

    PBB: Rencana Trump Ambil Alih Gaza Sangat Mengejutkan

    Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, mengaku terkejut dengan rencana Trump mengambil alih Gaza. Dia menyebut rencana itu “tidak jelas”.

    Kepala badan HAM PBB, Volker Turk, menegaskan bahwa mendeportasi orang dari wilayah pendudukan dilarang keras. Dia menekankan soal “hak untuk menentukan nasib sendiri” yang dimiliki warga Gaza, yang disebutnya sebagai “prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara”.

    Inggris-Prancis-Jerman

    PM Inggris Keir Starmer memberikan reaksi keras terhadap rencana Trump dengan menegaskan bahwa warga Palestina “harus diizinkan pulang” ke Jalur Gaza. Starmer juga kembali menegaskan dukungannya untuk pembentukan negara Palestina.

    “Mereka harus diizinkan pulang. Mereka harus diizinkan untuk membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam membangun kembali menuju kepada solusi dua negara,” tegas Starmer saat berbicara kepada parlemen Inggris.

    Prancis menyampaikan penolakan keras terhadap rencana Trump, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka, Christophe Lemoine, menyebut langkah semacam itu akan melanggar hukum internasional dan memicu ketidakstabilan kawasan.

    Lemoine menegaskan bahwa masa depan Gaza harus dalam konteks negara Palestina di masa depan dan tidak boleh dikuasai oleh negara ketiga.

    Menlu Jerman Annalena Baerbock menegaskan Jalur Gaza merupakan “milik warga Palestina” setelah Trump melontarkan rencana untuk mengambil alih wilayah Palestina tersebut.

    “Penduduk sipil di Gaza tidak boleh diusir dan Gaza tidak boleh diduduki atau dihuni kembali secara permanen,” tegas Baerbock.

    China

    China menentang rencana pemindahan paksa terhadap warga Gaza, dan mengharapkan semua pihak akan berpegang teguh pada gencatan senjata dan pemerintahan pascaperang sebagai peluang membawa masalah Palestina pada jalur penyelesaian politik yang benar berdasarkan solusi dua negara.

    Rusia

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan keyakinan bahwa penyelesaian konflik Timur Tengah hanya mungkin terjadi berdasarkan solusi dua negara.

    Brasil

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak keras rencana Trump mengambil alih Gaza.

    “Itu tidak masuk akal … Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh setiap manusia,” tegas Lula da Silva, sembari menegaskan dukungan pada solusi dua negara dan mengecam tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida”.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Utang atau Realokasi, Bagaimana Jerman Ingin Menambah Belanja Pertahanan? – Halaman all

    Utang atau Realokasi, Bagaimana Jerman Ingin Menambah Belanja Pertahanan? – Halaman all

    Dalam skenario invasi adidaya nuklir, sistem pertahanan Jerman hanya mampu bertahan selama beberapa hari, demikian peringatan pakar militer nasional. Sejak perang di Ukraina, pemerintah di Berlin sibuk membenahi anggaran Bundeswehr yang dipaksa menghemat selama lebih dari dua dekade.

    Untuk menjembatani pendanaan, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengucurkan anggaran tambahan yang disebut “asset khusus” untuk belanja militer sebesar 100 miliar Euro pada awal 2022 silam.

    Namun menjelang pemilu legislatif yang dipercepat, Jerman kembali mendebatkan bagaimana membiayai ekspansi Bundeswehr di tengah cekaknya kas negara.

    Pada tahun 2024, anggaran pertahanan Jerman dipatok sebesar 52 miliar Euro, ditambah sekitar 20 miliar Euro per tahun dari dana khusus militer. Jumlah tersebut belum ditambah bantuan militer untuk Ukraina.

    Secara keseluruhan, Jerman membelanjakan sekitar 90,6 miliar Euro tahun lalu untuk pertahanan. Artinya, pemerintah di Berlin berhasil memenuhi syarat minimal belanja militer di NATO, yang sebesar dua persen dari Produk Domestik Bruto, PDB. Tuntutan ini berulang kali disuarakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Eropa.

    Dana khusus habis tahun 2027

    Perkaranya, pengeluaran militer sebesar 2% di Jerman hanya bersifat sementara, dan dihitung selama dana khusus sebesar 100 miliar Euro masih dibayarkan hingga tahun 2027.

    Menurut Menteri Pertahanan Boris Pistorius, dana belanja tambahan tersebut akan sudah diikat secara kontraktual pada tahun ini. Uang itu kemudian akan dibelanjakan paling lambat akhir tahun 2027, antara lain untuk membiayai pemesanan jet tempur siluman F-35A, helikopter serbu, pengangkut personel lapis baja, pesawat patroli maritim, fregat dan sistem pertahanan rudal Patriot.

    Kebutuhannya tinggi, terutama karena Bundeswehr telah mengirimkan sebagian cadangan senjata ke Ukraina. Dengan pengadaan alutsista yang baru, Pistorius ingin memulihkan “kesiapan perang” Bundeswehr, dalam menghadapi ancaman invasi.

    Pemilihan umum legislatif kali ini bisa menjadi kesempatan bagi Jerman untuk melembagakan dana tambahan ke dalam anggaran tahunan. Akibat kisruh politik di Berlin, pemerintah sejauh ini belum menerbitkan rencana belanja untuk tahun 2025. Namun menurut laporan media, anggaran militer hanya akan ditambah sebanyak 1,2 miliar menjadi 53,25 miliar Euro.

    Padahal, untuk mencapai target dua persen dalam jangka menengah, Jerman harus menambah anggaran militer sebanyak antara 28 hingga 30 miliar euro per tahun.

    Kandidat kanselir Jerman dari partai konseratif CDU, Friedrich Merz menegaskan bulan Desember lalu di Berlin, Bundeswehr membutuhkan “setidaknya 80 miliar Euro per tahun.”

    “Kita harus menutup celah ini paling lambat pada tahun 2027. Tugas ini akan menuntut upaya yang sangat besar, dan tidak dapat dilakukan tanpa mengubah prioritas dalam anggaran”, ujar Merz.

    CDU realokasi anggaran belanja

    Bagi Merz, penambahan belanja militer tidak harus dibiayai lewat utang baru. “Kami tetap berpegang pada aturan pembatasan utang dalam Undang-Undang Dasar,” tulis Partai Uni Kristen Demokrat, CDU, dalam program politiknya.

    Sebagai gantinya, Merz mengusulkan untuk merelokasi anggaran demi mendukung angkatan bersenjata Jerman. “Hal ini harusnya bisa tercapai dengan anggaran negara yang lebih dari 1000 miliar euro.”

    Selain itu, Merz menegaskan bahwa CDU memahami “sasaran dua persen NATO sebagai batas bawah, bukan batas atas.”

    Meski demikian, Jerman menolak imbauan Presiden AS Donald Trump bahwa setiap negara anggota NATO harus mengalokasikan lima persen dari PDB-nya untuk pertahanan.

    Menteri Ekonomi Robert Habeck, calon kanselir dari Partai Hijau, bahkan mengusulkan anggaran sekitar tiga setengah persen dari PDB untuk pertahanan dalam beberapa tahun mendatang.

    Namun berbeda dengan usulan CDU, Partai Hijau menilai pemerintah “akan membutuhkan pinjaman lebih tinggi dalam jangka menengah,” demi membiayai modernisasi Bundeswehr.

    Dana Khusus kedua?

    Salah satu isu yang kembali dibahas adalah pembentukan dana khusus kedua untuk militer Jerman. Namun, Menteri Pertahanan Boris Pistorius menolak gagasan tersebut. “Bagi saya, yang penting adalah tidak membuatnya lagi dalam bentuk dana khusus, karena dana khusus tidak menggambarkan kenaikan biaya operasional untuk pengadaan peralatan militer baru,” ujar Pistorius.

    Dalam artian, biaya untuk bahan bakar, suku cadang, pemeliharaan, dan personel yang bertambah akibat pembelian sistem senjata baru.

    Selama Perang Dingin, Jerman Barat memang terbiasa mengalokasikan sejumlah besar uang untuk pertahanan. Rata-rata tiga persen dari PDB digunakan untuk membeli tank, pesawat tempur, dan membangun jaringan barak yang padat. Pada tahun 1963, pengeluaran pertahanan bahkan mencapai 4,9 persen dari PDB.

  • Trump Kembali Nyatakan AS Ingin Ambil Alih Gaza Meski Dikecam Dunia

    Trump Kembali Nyatakan AS Ingin Ambil Alih Gaza Meski Dikecam Dunia

    Jakarta

    Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Gaza, Palestina, mendapatkan kecaman keras dari berbagai pihak. Trump kembali menegaskan AS tetap akan mengambil alih Gaza

    Dilansir BBC, Kamis (6/2/2025), Trump menyampaikan hal tersebut di platform Truth Social miliknya. Dia menyebut Israel akan menyerahkan Gaza kepada AS.

    “Jalur Gaza akan diserahkan ke Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran. Warga Palestina, seperti Chuck Schumer (nama politikus AS), sudah akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di kawasan tersebut,” tulis Trump.

    Diketahui, Chuck Schumer adalah pemimpin minoritas di Senat dan seorang Demokrat. Dalam pidatonya pekan lalu, Schumer mengkritik Trump ‘sembrono dan melanggar hukum’.

    Kembali ke Trump, dia mengatakan orang-orang akan bahagia dan aman jika rencananya terwujud. Meski demikian, Trump mengatakan dirinya tak berencana mengirim tentara AS ke Gaza.

    “Mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk bahagia, aman, dan bebas. AS, bekerja sama dengan tim pembangunan yang hebat dari seluruh dunia, akan perlahan dan hati-hati memulai pembangunan yang akan menjadi salah satu pembangunan terbesar dan paling spektakuler di dunia. Tidak diperlukan tentara dari AS! Stabilitas kawasan akan berkuasa!!!,” jelas Trump.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan AS akan mengambil alih Gaza saat menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2). Sontak pernyataan Trump ini mendapatkan reaksi keras dari sejumlah negara, salah satunya Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

    “Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” demikian pernyataan kantor kepresidenan Palestina.

    Seruan Trump itu, jelas Abbas, adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Perdamaian tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina.

    “Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade, dilanggar,” tegas Abbas dalam pernyataannya.

    Salah satu warga Palestina, Amir Karaja mengatakan kepada CNN bahwa ia lebih baik memakan puing-puing daripada dipaksa meninggalkan tanah airnya.

    “Kami teguh di sini,” kata Karaja kepada CNN pada hari Rabu (5/2).

    Karaja sedang membersihkan sisa-sisa puing di rumahnya di kamp Nuseirat di Gaza tengah. Bangunan itu menyerupai rumah boneka setelah seluruh dinding depannya runtuh dan memperlihatkan bagian dalam interior yang rusak.

    “Ini tanah kami, dan kami adalah pemilik tanah yang jujur dan sejati. Saya tidak akan tergusur. Tidak (Trump) atau siapa pun dapat mencabut kami dari Gaza,” kata Karaja.

    Rencana Trump itu juga ditentang oleh banyak negara seperti Iran, Jerman, Prancis, bahkan PBB. Indonesia juga menjadi salah satu yang menolak rencana Trump.

    (isa/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Usai Gencatan Senjata, Situasi Kemanusiaan di Kongo Timur Tetap Dramatis

    Usai Gencatan Senjata, Situasi Kemanusiaan di Kongo Timur Tetap Dramatis

    Kinshasa

    Aliran air dan listrik kembali aktif di sebagian besar pemukiman warga di Kota Goma, di timur Republik Demokratik Kongo, DRC, Afrika. Ketenangan berjejak usik kota berpenduduk lebih dari satu juta orang itu dikuasai gerilyawan Gerakan 23 Maret atau M23 akhir Januari silam.

    Pendudukan Goma oleh milisi M23 dicapai setelah pertempuran selama berhari-hari melawan militer Kongo. Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, pertempuran menewaskan setidaknya 900 orang.

    Namun, air dan listrik tidak cukup untuk menstabilkan situasi kemanusiaan, seperti yang dijumpai reporter DW di Goma.

    Penjarahan rumah sakit

    Tugas paling mendesak saat ini adalah penanggulangan jenazah demi mencegah wabah penyakit. Bantuan medis mutlak diperlukan karena hampir semua rumah sakit di Goma beroperasi di luar batas kapasitas. Ribuan orang dikabarkan mengalami luka-luka dalam serbuan gerilyawan M23.

    DW mengunjungi rumah sakit Palang Merah Internasional yang mengaku harus menampung 290 pasien dengan hanya 146 tempat tidur. Mereka yang tidak mendapat ruang, diinapkan di dalam tenda di luar bangunan rumah sakit.

    “Saat ini, kami sangat membutuhkan obat-obatan dan perlengkapan medis lain untuk perawatan yang layak,” kata Dokter Abdouraman Sidibe.

    “Suplai kami di rumah sakit dijarah, yang tentunya mempersulit penanganan medis. Kami sudah meminta obat-obatan kepada mitra-mitra kami, tapi kami masih menunggu jawaban sudah sejak 10 hari.”

    Gencatan senjata sepihak oleh M23

    Belum jelas, apakah gencatan senjata sepihak oleh M23 sejak hari Selasa (04/02) akan mampu menstabilkan situasi keamanan di Goma. Gerilyawan Tutsi yang didukung Rwanda itu mengumumkan, pihaknya tidak berkeinginan “mengambil alih kontrol atas Kota Bukavu atau wilayah lain,” tulis mereka, merujuk pada kota Kongo di dekat perbatasan Rwanda di selatan Danau Kivu.

    Militer dan pemerintah Kongo bereaksi skeptis. Gerilayawan M23, “mengatakan sesuatu, tapi melakukan hal sebaliknya,” kata juru bicara militer Sylvain Ekenge seperti dikutip Reuters.

    “Mereka mengumumkan gencatan senjata untuk mengorganisir diri dan memperkuat pertahanan.”

    Pengumuman gencatan senjata sepihak selalu terlihat bagus, kata Stephanie Wolters, peneliti di Institut Studi Keamanan di Afrika Selatan, ISS. “Jika pihak Kongo yang melanggar gencatan senjata, mereka akan berada dalam posisi lebih buruk lagi,” kata Wolters kepada DW. Deklarasi itu dinilai memperkuat daya tawar M23 di meja perundingan.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Antara perang atau perundingan

    Proses damai diharapkan bisa diawali di KTT darurat Komunitas Afrika Timur, EAC, dan Komunitas Pembangunan Afrika Selatan, SADC, mulai hari Jumat (07/02) pekan ini di Tanzania.

    Presiden Rwanda Paul Kagame sudah menyatakan akan hadir. Namun, Presiden DRC Felix Tshisekedi belum memberikan jawaban. Padahal, pertemuan tersebut digelar khusus untuk membahas situasi keamanan di timur Kongo.

    Menurut PBB, Rwanda mendukung pemberontakan M23 secara logistik, militer, dan bahkan secara aktif dengan mengirimkan tentaranya sendiri. Pemerintah di Kigali dengan tegas menolak laporan tersebut.

    Gerakan M23 digalang gerilyawan etnis Tutsi, yang menjadi korban genosida oleh etnis Hutu di Rwanda pada tahun 1994. Sebagian besar warga Hutu di Rwanda, termasuk terduga pelaku genosida, melarikan diri ke Kongo menyusul kemenangan milisi Tutsi yang dipimpin oleh Presiden Kagame saat ini.

    Ancaman perang terbuka tidak hanya muncul dalam bentuk retorika di Kigali dan Kinshasa semata. Uganda dilaporkan juga telah memperkuat kemampuan tempurnya di perbatasan menuju Kongo timur, dengan sekitar 5.000 tentara.

    Kongo Timur yang sangat kaya sumber daya alam telah menjadi tempat berkecamuknya dua perang besar antara tahun 1996 dan 2003, yang melibatkan tentara dan milisi pemberontak, serta menelan korban hingga enam juta jiwa.

    UNHCR tuntut koridor kemanusiaan

    Selama 20 tahun sejak berakhirnya Perang Kongo Kedua, situasi keamanan tidak pernah benar-benar stabil. Kehadiran milisi membawa serta pertempuran, penjarahan, dan pemerkosaan, yang mendorong warga sipil untuk mengungsi.

    Bahkan sebelum eskalasi terbaru dimulai, badan pengungsi PBB UNHCR menghitung 4,6 juta warga sipil mengungsi secara internal dari provinsi-provinsi bermasalah Kivu Utara dan Selatan.

    “Kami menerima laporan mengenai pemblokiran jalan dan hambatan lain terhadap penduduk yang bergerak untuk mencari keselamatan,” kata juru bicara UNHCR Eujin Byun kepada DW.

    “Itulah sebabnya kami menuntut jaminan rute yang aman untuk bantuan kemanusiaan dan pengungsi.”

    UNHCR belum mengamati adanya pergerakan pengungsi besar-besaran ke negara-negara tetangga, kata Byun. “Kita tidak boleh lupa bahwa orang-orang di Kongo timur telah mengungsi berkali-kali. Mereka ingin tetap tinggal di negara mereka.”

    Saat ini, sangat penting secara politik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, yang dapat memaksa orang melarikan diri melintasi batas negara.

    Namun, jika koalisi bentukan M23 melanjutkan serangan setelah gencatan senjata berakhir, lebih banyak penduduk akan mengungsi ke provinsi Kivu Selatan. Hingga akhir pekan, posisi M23 hanya berjarak sekitar 60 kilometer dari ibu kota provinsi Bukavu yang berpenduduk satu juta orang.

    Sebelum gencatan senjata diumumkan, DW berbicara kepada penduduk yang ingin mengungsi: “Goma tidak jauh dari Bukavu. Warga di sana tidak meninggalkan rumah mereka selama tiga hari. Kami khawatir hal yang sama dapat terjadi di Bukavu,” kata seorang perempuan kepada DW.

    Sebab itu dia berniat melarikan diri melintasi perbatasan ke Burundi.

    Jika M23 mengepung Bukavu, banyak penduduk kota dapat mengambil keputusan yang sama.

    Ditulis dalam bahasa Jerman dengan kontribusi Zanem Zaidi di Goma dan Jonas Gerding di Kinshasa

    Lihat juga Video ‘Kongo Chaos! Massa Serang Kedubes di Kinshasa’:

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 10 Negara Pengekspor Mobil Terbesar di Dunia, China dan Jepang Bersaing

    10 Negara Pengekspor Mobil Terbesar di Dunia, China dan Jepang Bersaing

    Jakarta

    10 Negara Pengekspor Mobil Terbesar di Dunia, China dan Jepang Bersaing

    Industri otomotif merupakan salah satu sektor penting yang mendukung perekonomian global. Jutaan unit mobil diproduksi dan didistribusikan ke berbagai penjuru dunia untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang terus meningkat.

    Perekonomian dunia mencatat, ada 10 negara dengan ekspor mobil terbesar di dunia. Nilai ekspor tersebut sangat besar yang pastinya berdampak pada kemajuan ekonomi negara tersebut.

    Daftar 10 Negara dengan Ekspor Mobil Terbesar di Dunia

    Mengutip laman Tendata, berikut negara dengan nilai ekspor mobil terbesar di dunia berdasarkan data pada 2023.

    Jerman: USD 177,2 miliar atau sekitar Rp 2.896 triliun (kurs Rp 16.345)Jepang: USD 110,9 miliar atau sekitar Rp 1.812 triliunChina: USD 77,7 miliar atau sekitar Rp 1.270 triliunKorea Selatan: USD 68,3 miliar atau sekitar Rp 1.116 triliunAmerika Serikat: USD 63 miliar atau sekitar Rp 1.029 triliunMeksiko: USD 57,3 miliar atau sekitar 936 triliunBelgia: USD 43,1 miliar atau sekitar Rp 704 triliunSpanyol: USD 40.6 miliar atau sekitar Rp 663,6 triliunKanada: USD 37,9 miliar atau sekitar Rp 619 triliunBritania Raya: USD 36,9 miliar atau sekitar Rp 603 triliun.

    Dalam data tersebut, Jepang dan China bersaing meningkatkan nilai ekspor mobil. Dikutip dari CNN, Jepang mengekspor 5,97 juta kendaraan ke seluruh dunia. Sedangkan China mengekspor 5,22 juta mobil, bus, dan truk di 2023 sesuai data dari China Passenger Car Association (CPCA).

    Jumlah ini berbeda dengan data Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) yang menyatakan, negara tersebut telah mengekspor 4,42 juta kendaraan pada 2023. Total tersebut berbeda dengan data yang dilaporkan China Auto Manufactoring Association sebesar 4,91 juta kendaraan (vehicle).

    Terlepas dari perbedaan data tersebut, China berhasil mengejar capaian negara dengan ekspor mobil terbesar sebelumnya. Hal ini dipicu besarnya permintaan dari Rusia dan meningkatnya ketertarikan global pada electrik vehicle (EC) mobil listrik.

    (H2) Bagaimana Eksportir Mobil dari China di Tahun 2024-2025?

    China tentunya terus meningkatkan teknologi dan kapasitas ekspor serta produksi mobil. Mengutip laman South China Morning Post, ekspor mobil China berpotensi meningkat terutama untuk mobil listrik serta kendaraan lain dengan energi terbarukan.

    Menurut Hua Chuang Securities, pengiriman mobil dari China ke luar negeri bisa lebih dari 5,57 juta per unit di 2025. Jumlah ini naik 14 persen dari tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih kecil dari proyeksi kenakan 29 persen di tahun 2024 dan 58 persen di tahun 2023.

    Beberapa pabrikan China yang kendaraan listriknya mendunia adalah Geely, BYD, dan Great Wall Motor. Geely fokus pada teknologi mobil listrik, sementara BYD mengembangkan baterai dan kendaraan listrik lainnya. Sedangkan Great Wall Motor mengkhususkan diri pada SUV dan truk pikap.

    Perkiraan ini dapat terjadi karena China tercatat sebagai produsen mobil terbesar di dunia pada 2024.
    China memiliki kapasitas untuk memproduksi lebih dari dua kali lipat permintaan mobil dalam negeri. Negara ini juga membebaskan biaya sebagian besar produksi mobilnya untuk ekspor.

    (elk/row)