Xcloud.id

Negara: Jerman

  • Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru – Halaman all

    Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru – Halaman all

    Lebanon kini mengharapkan kembalinya masa tenang dengan berakhirnya masa transisi politik di Beirut. Pada Sabtu (8/2) kemarin, Presiden Joseph Aoun mengesahkan kabinet baru pemerintah yang dipilih Perdana Menteri Nawaf Salam, dan membubarkan pemerintahan sementara di bawah PM Najib Mikati.

    Menurut kantor kepresidenan, kabinet yang baru terdiri dari 24 orang menteri. Mereka sebagian besar adalah para ahli yang akan bekerja lintas partai untuk membangun kembali negara yang dilanda krisis, kata Aoun. Anggota milisi Syiah pro-Iran Hizbullah bukan bagian dari pemerintahan baru Lebanon.

    Melemahnya Hizbullah

    Sebagaimana digariskan konstitusi, perdana menteri baru adalah seorang Muslim Sunni. Nawaf Salam sebelumnya adalah Presiden Mahkamah Internasional, ICJ, di Den Haag, dan dianggap sebagai sosok netral. Para ahli melihat pemilihannya sebagai tanda melemahnya pengaruh politik Hizbullah, yang masih duduk di parlemen Beirut.

    Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, menyambut baik terbentuknya pemerintahan baru di Lebanon. “Pembentukan pemerintahan hari ini menandai babak baru dan cerah bagi Lebanon,” kata Utusan Khusus PBB Jeanine Hennis-Plasschaert.

    PM Salam berjanji untuk membawa Lebanon keluar dari krisis ekonomi. “Reformasi adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan,” kata pengacara berusia 71 tahun itu dalam pidato yang disiarkan televisi.

    Salam mengumumkan bahwa dia ingin memulihkan kepercayaan warga terhadap negara serta kepercayaan masyarakat internasional dan negara-negara tetangga Arab di Lebanon. Dia juga berjanji untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri perang baru-baru ini antara Israel dan Hizbullah Lebanon pada akhir November.

    Perang berkepanjangan di selatan

    Selama bertahun terakhir, Lebanon mengalami krisis politik dan ekonomi yang menguapkan daya beli masyarakat dan membebani kas negara. Kebuntuan politik berlangsung sejak 2022, ketika partai-partai di parlemen berulangkali gagal menyepakati pembentukan koalisi.

    Proporsi keagamaan sesuai konstitusi diakui terbukti menjadi rintangan tambahan. Karena menurut aturan yang berlaku, jabatan presiden harus diisi seorang Kristen Maronit, Perdana Menteri seorang Sunni, dan Ketua Parlemen seorang Syiah.

    Kebuntuan berakhir karena Hizbullah diyakini sudah banyak melemah akibat perang melawan Israel dan tergulingnya rejim Bashar Assad di Suriah. Situasi ini memungkinkan panglima militer Aoun untuk dipilih sebagai presiden, yang membuka jalan bagi kepemimpinan PM Salam.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Lebanon Sandra De Waele menyambut baik “komitmen pemerintah kepada agenda reformasi,” yang menurutnya mutlak”diperlukan untuk masa depan Lebanon”.

    Reformasi dan pemulihan

    Pemerintahan baru di Beritu menghadapi tugas berat, yakni menggulirkan reformasi untuk membuka kucuran dana pinjaman dari donor internasional, mengawasi gencatan senjata Israel-Hizbullah dan membangun kembali infrastruktur negara.

    “Saya berharap ini akan menjadi pemerintahan reformasi dan keselamatan,” kata Salam dalam pernyataan yang disiarkan televisi beberapa saat setelah kabinetnya diumumkan.

    Namun sebelum menjalankan kekuasaan, Salam harus mengajukan daftar kabinetnya untuk disetujui parlemen dalam waktu 30 hari. Parlemen Lebanon yang beranggotakan 128 orang sebagian besar didominasi oleh partai-partai tradisional berbasis sektarian. Pemerintah akan mengadakan sidang pertamanya pada Selasa (11/2) pagi, kata presiden dalam sebuah posting di X.

    rzn/ (DW/afp/ap)

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Ribuan Umat Kristiani di Papua Bersatu dalam Penulisan Tangan Alkitab, Cetak Rekor MURI

    Ribuan Umat Kristiani di Papua Bersatu dalam Penulisan Tangan Alkitab, Cetak Rekor MURI

    Manokwari, Beritasatu.com – Dalam rangka memperingati 170 tahun pewartaan Injil di Tanah Papua, Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah (YISB) melalui program Terang Papua menggelar sebuah acara bersejarah yaitu menulis tangan 31.171 ayat lengkap keseluruhan Alkitab. Kegiatan ini melibatkan 3.870 umat Kristiani dari berbagai gereja, termasuk Gereja GKI di Tanah Papua, 48 denominasi Gereja Kristen lainnya, serta satu Gereja Katolik. Penulisan berlangsung serentak di 58 lokasi yang tersebar di Papua.

    PGGP Papua Barat juga menggerakkan gereja, sekolah, dan masyarakat di Kota Manokwari untuk berpartisipasi dalam acara ini, sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah masuknya Injil ke Papua.

    Ketua dari Persekutuan Gereja-Gereja di Papua Barat Pdt Daniel Sukan, berharap dengan acara penulisan ayat-ayat Alkitab, masyarakat dapat mempelajari dan mengilhami Alkitab lebih dalam dan menjadikannya dasar iman mereka. 

    Perayaan ini sekaligus menjadi penghormatan bagi dua misionaris Jerman, Carl Wilhelm Ottouw dan Johann Gotlob Geissler, yang pertama kali membawa Injil ke Pulau Mansinam pada 5 Februari 1855. 

    YISB dan Ribuan Umat Kristiani Pecahkan Rekor MURI dengan Penulisan Tangan Alkitab. – (-/Istimewa)

    Dalam hal ini, untuk mengenang momen bersejarah tersebut, setiap peserta dalam acara ini menulis tangan sebanyak 8 hingga 10 ayat Alkitab. Proses penulisan berlangsung selama 1 jam 30 detik sebelum dikumpulkan dalam sebuah prosesi ibadah.

    Hasil tulisan tangan tersebut kemudian diserahkan secara simbolis oleh 68 pendeta kepada Ketua Sinode GKI dan Ketua PGGP Papua Barat dalam sebuah upacara di GKI Elim Kwawi, Manokwari. Acara ini pun mencetak sejarah dengan meraih Piagam Penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas rekor “Alkitab yang Ditulis Tangan oleh Peserta Terbanyak”.

  • Dimulai Akhir Februari, Simak Jadwal MotoGP 2025

    Dimulai Akhir Februari, Simak Jadwal MotoGP 2025

    Jakarta –

    MotoGP 2025 akan dimulai kurang dari sebulan lagi. Kejuaraan roda dua tersebut dibuka di Buriram, Thailand dan ditutup di Valencia, Spanyol. Biar tak ketinggalan serunya balapan musim ini, berikut kami rangkum jadwal MotoGP 2025!

    Jadwal MotoGP 2025 mengalami banyak perubahan dibandingkan musim sebelumnya. Sebab, untuk pertama kali dalam sejarah, perlombaan dibuka di Asia Tenggara.

    Padahal, sebelumnya, kompetisi selalu dimulai dari Losail, Qatar. Kini, atau musim depan, balapan di sana harus mundur ke seri keempat setelah MotoGP Thailand, Argentina dan Amerika Serikat.

    Dibuka di Thailand, berikut jadwal MotoGP 2025. Foto: dok. Ducati

    Selepas Qatar, balapan tak langsung dilanjutkan ke benua-benua Asia lain. Seluruh pebalap melanjutkan perjalanan jauh ke benua Eropa. Balapan di sana akan dimulai dari Spanyol dan ditutup di Italia.

    Berikut detikOto rangkum jadwal MotoGP 2025 yang dibuka di Thailand. Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

    Setelahnya, perlombaan baru dilanjutkan ke benua Asia dengan Jepang sebagai pembuka. Kemudian balapan di Mandalika, Indonesia, digelar 3-5 Oktober atau tepat sebelum MotoGP Australia.

    Berikut Jadwal MotoGP 2025MotoGP Thailand: 28 Februari – 2 Maret 2025MotoGP Argentina: 14-16 Maret 2025MotoGP Amerika: 28-30 Maret 2025MotoGP Qatar: 11-13 April 2025MotoGP Spanyol: 25-27 April 2025MotoGP Prancis: 9-11 Mei 2025MotoGP British: 23-25 Mei 2025MotoGP Aragon: 6-8 Juni 2025MotoGP Italia: 20-22 Juni 2025MotoGP Belanda: 27-29 Juni 2025MotoGP Jerman: 11-13 Juli 2025MotoGP Ceko: 18-20 Juli 2025MotoGP Austria: 15-17 Agustus 2025MotoGP Hungaria: 22-24 Agustus 2025MotoGP Catalunya: 5-7 September 2025MotoGP San Marino: 12-14 September 2025MotoGP Jepang: 26-28 September 2025MotoGP Indonesia: 3-5 Oktober 2025MotoGP Australia: 17-19 Oktober 2025MotoGP Malaysia: 24-26 Oktober 2025MotoGP Portugal: 7-9 November 2025MotoGP Valencia: 14-16 November 2025.

    (sfn/dry)

  • Scholz dan Merz Saling Serang dalam Debat Pertama Calon Kanselir Jerman

    Scholz dan Merz Saling Serang dalam Debat Pertama Calon Kanselir Jerman

    Jakarta –

    Politik dalam negeri Jerman mendominasi duel TV pertama antara Olaf Scholz dan Friedrich Merz, Minggu (9/2). Pertukaran kedua calon kanselir Jerman itu sempat diselingi sejumlah isu internasional, beberapa menit tentang perang Ukraina dan Presiden AS Donald Trump.

    Selama 90 menit, Scholz dari Partai Sosialdemokrat, SPD, dan Merz, kandidat dari partai konservatif Uni Kristen Demokrat, CDU, saling beradu gagasan bagaimana mengatasi masalah terbesar, kelesuan ekonomi, pertahanan dan arus migrasi.

    Sentimen publik sedang tidak berpihak kepada petahana dan partai SPD. Kendati hari pencoblosan pada tanggal 23 Februari sudah dekat, dukungan bagi SPD enggan beranjak dari kisaran 15%, menurut sejumlah jajak pendapat teranyar.

    Padahal, Scholz memenangkan pemilu legislatif terakhir pada September 2021 dengan lebih dari 25 persen suara. Pemilu kali ini sebabnya menjadi ujian bagi masa depannya di SPD. Jika, sebagaimana yang diprediksi, Friedrich Merz memenangkan kekanseliran, Scholz dipastikan bakal pensiun dini.

    Momentum bagi partai konservatif

    Koalisi konservatif CDU/CSU saat ini memimpin dalam jajak pendapat dengan sekitar 30 persen. Dukungan tidak menyusut setelah CDU turut mengandalkan suara partai radikal kanan demi mengetatkan kebijakan keimigrasian yang akhirnya gagal di parlemen. Buntutnya, ratusan ribu orang berdemonstrasi di depan kantor CDU di Berlin, di München jumlah demonstran bahkan berkisar 250.000 orang.

    SPD dan Scholz menuduh Merz melakukan “pelanggaran tabu,” dan “ingkar janji,” karena pernah bersumpah tidak akan bekerja sama dengan partai ekstremis Alternatif untuk Jerman, AfD. Di Jerman, sikap tersebut sudah menjadi konsensus umum di antara partai-partai moderat di parlemen.

    “Kami mendengar dari Merz tahun lalu bahwa tidak akan ada kerja sama dengan AfD – dan sekarang sudah ada.” Menurutnya, kini tidak lagi bisa dipastikan, apakah Merz akan teguh memegang janjinya tersebut, kata Scholz dalam debat TV akhir pekan kemarin.

    Merz bantah ingkar

    Dalam pertukaran tersebut, Merz kembali menegaskan betapa realita politik tidak mengizinkan adanya kerja sama dengan AfD. “Kita sangat berbeda dalam berbagai isu, terutama yang menyangkut Eropa, NATO, mata uang euro, Rusia, Amerika – tidak ada titik temu antara AfD dan CDU, dalam koalisi apa pun, dalam level toleransi apa pun.”

    Namun titik temu tersebut muncul dalam pengetatan kebijakan keimigrasian yang dikampanyekan Merz. Menurut program CDU, Jerman harus kembali mengontrol dan mengusir pengungsi di perbatasan. Bagi Scholz, kedua kebijakan tidak hanya melanggar hukum Eropa, tapi juga berpeluang tipis untuk bisa diloloskan.

    “Saya tidak tahu bagaimana seseorang bisa sangat bodoh. Kebijakan ini mengancam semua yang telah diupayakan Jerman dalam mereformasi sistem suaka di Uni Eropa, dan semua itu untuk sebuah kebijakan, yang bisa dipastikan akan ditolak Mahkamah Eropa dan pengadilan administrasi,” kata dia.

    Merz menjawab bahwa pengusiran pencari suaka dimungkinkan oleh konstitusi. “Kami memperoleh dukungan yang sangat kuat dari masyarakat terhadap kebijakan ini. Hasil jajak pendapat juga menunjukkan peningkatan. Jadi, ini tidak mungkin sepenuhnya salah.” Bahkan, “kami mendapat ratusan anggota baru” di CDU, kilahnya.

    Serangan personal

    Scholz dan Merz tidak pernah menyukai satu sama lain, atau berhemat kata pedas ketika melayangkan kritik. “Anda tidak mampu,” pekik Merz dalam berbagai pidato di parlemen. Penampilan kanselir dianggapnya “memalukan,” dan betapa Scholz tidak lebih dari sekedar “makelar kekuasaan.”

    Scholz sebaliknya membalas dengan menyebut Merz dengan sebutan “Fritze”, singkatan nama Friedrich yang juga berarti “seorang tukang,” yang gemar menceritakan “omong kosong,” tukasnya dalam dialek Jerman Utara.

    Ketika ditanya, bagaimana rivalitas kedua figur akan berdampak pada perundingan koalisi paskapemilu, Merz mengatakan, “Saya tidak merasa terhina dengan ucapan kanselir, saya beranggapan begitu pula sebaliknya, bahwa dia tidak menganggap personal apa yang saya katakan.”

    “Saya yakin, sudah lazim dalam demokrasi bahwa kami saling berdebat,” kata Scholz.

    Ramai isu Domestik

    Kedua partai terutama terbelah soal rem utang bagi pemerintah, yang tertanam di dalam konstitusi demi mencegah belanja berlebihan demi kepentingan politik satu golongan. SPD ingin melonggarkan batasan utang demi membiayai investasi masa depan, terutama modernisasi militer yang kian genting. Pandangan serupa dikampanyekan Partai Hijau.

    CDU dan Partai Liberal Demokrat, FDP, menolak penambahan utang baru, dan sebaliknya menjanjikan dana tambahan investasi dan belanja militer lewat pertumbuhan ekonomi dan pengetatan anggaran sosial. Menurut Merz, jika pemerintah berhasil mendorong 400.000 pengangguran untuk kembali bekerja, negara akan berhemat enam miliar Euro.

    Salah satu cara yang digagas CDU adalah dengan menyusun mekanisme sanksi bagi penerima bantuan negara yang menolak bekerja.

    Wara-wiri koalisi

    Dua pekan jelang pencoblosan, Merz yang merupakan calon favorit, sudah harus menjawab pertanyaan wartawan seputar pembentukan koalisi. Tanpa AfD, CDU hanya memiliki FDP di spektrum kanan, yang sejauh ini belum berhasil melampaui ambang batas lima persen.

    Merz sebabnya tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan kedua partai kiri-tengah, SPD dan Partai Hijau. Dia menyaratkan, koalisi pemerintah di masa depan harus mampu menghasilkan kebijakan politik yang mencegah menguatnya AfD, yang berarti pengetatan kebijakan kemigrasian.

    “Siapapun yang ingin memerintah bersama kami, harus mau bergerak dan berkompromi,” kata dia. “Setelah tanggal 23 Februari nanti, kita harus bisa saling berdialog secara bijak dan mencari solusi atas masalah di Jerman. Jika kita berhasil, maka saya akan sangat puas,” imbuhnya setelah acara debat.

    Siapa pemenang duel?

    Survei yang dilakukan setelah acara debat di televisi menempatkan Olaf Scholz sebagai pemenang duel dengan dukungan 37 persen, sementara 34 persen memilih Friedrich Merz. Adapun sebanyak 29 persen responden tidak melihat perbedaan.

    Keduanya mengaku puas atas hasil debat televisi, yang menurut Merz merupakan “pelajaran bagi demokrasi.” Bagi Scholz, demokrasi berarti bertukar pandangan pada posisi yang berbeda dan saya pikir saya mampu mengemukakan beberapa poin yang sangat bagus.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Bekukan Dana USAID, Negara-negara Akan Beralih ke China?

    AS Bekukan Dana USAID, Negara-negara Akan Beralih ke China?

    Jakarta –

    Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menangguhkan dana bantuan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development/USAID) telah membuat proyek-proyek yang didanai AS di sekitar 130 negara terhenti. Hal ini memiliki konsekuensi dramatis bagi jutaan orang dan pekerja bantuan kemanusiaan di seluruh dunia.

    Trump menuduh badan pembangunan USAID melakukan pemborosan. Pada 6 Februari lalu, ia menulis di platform “Truth Social”, “Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.

    Para politisi oposisi di AS menuduh Trump membahayakan perjuangan global melawan kelaparan, penyakit, dan konflik.

    “Ini bukan tentang amal,” kata Andy Kim, Senator AS dari Partai Demokrat untuk New Jersey, di CNN.

    “Ini adalah tentang peran kita dalam lingkungan global yang sangat kritis saat ini,” tegasnya.

    “USAID adalah salah satu alat terbaik kami untuk melawan pengaruh keuangan dan ekonomi dari Cina,” lanjutnya.

    ‘Cina juga merupakan teman yang baik’

    Kedua negara adidaya ini juga menggunakan bantuan asing dalam persaingan mereka untuk mendapatkan supremasi global. Persaingan ini sangat jelas terlihat di Indo-Pasifik, misalnya di Bangladesh. Negara ini memiliki kepentingan strategis bagi Cina, dan dengan populasi lebih dari 170 juta jiwa, negara ini merupakan pasar utama bagi barang-barang Cina.

    Cina tidak mengungkapkan angka bantuan luar negerinya, tetapi para peneliti di College of William and Mary di negara bagian Virginia, AS, memperkirakan bahwa Cina telah membiayai 138 proyek pembangunan di Bangladesh sejak tahun 2000, dengan nilai sebesar 21 miliar dolar AS (sekitar Rp343 triliun).

    Sejauh ini, AS telah menentang hal ini, di mana pada tahun 2024 saja, AS telah memberikan bantuan senilai $393 juta (sekitar Rp5,8 triliun) kepada negara tersebut.

    “Bangladesh telah menjalin kemitraan yang sangat baik dengan USAID dan pemerintah AS untuk waktu yang lama,” kata Jashim Uddin, direktur Asosiasi Lembaga Pembangunan di Bangladesh (Association of Development Agencies in Bangladesh/ADAB), kepada DW dalam sebuah wawancara telepon. Ia menyatakan harapannya agar AS segera melanjutkan bantuannya.

    Asosiasi yang dipimpinnya menyatukan lebih dari 1.000 organisasi non-pemerintah.AS, sembari menambahkan, “AS telah mendanai kami sejak awal kemerdekaan kami pada tahun 1971.”

    Uddin mengatakan bahwa penghentian bantuan AS saat ini menyebabkan masalah yang signifikan bagi negaranya, di mana ribuan staf kini telah dirumahkan.

    “Ini adalah masalah yang sangat besar bagi kami sekarang. Ini akan melemahkan masyarakat sipil di Bangladesh. Ketidakstabilan sosial akan muncul dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi dan peningkatan kemiskinan. Semua ini akan diperparah,” kata Uddin yang juga menyarankan agar pemerintahnya secara aktif mencari donor baru.

    “Kita perlu melakukan diversifikasi pendanaan. Cina juga merupakan teman baik Bangladesh,” katanya, seraya berharap bahwa Cina sekarang dapat memperluas dukungannya dengan memasukkan bantuan kemanusiaan dan dukungan untuk proyek-proyek sosial.

    Cina berfokus pada proyek-proyek berskala besar

    USAID bekerja dengan organisasi lokal, China Aid, yang didirikan pada tahun 2018 yang berfokus pada pinjaman dan proyek-proyek infrastruktur besar. Namun, kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama: untuk mengamankan pengaruh pemerintah mereka di negara-negara mitra utama.

    Dengan Belt and Road Initiative (BRI), Cina saat ini mencoba untuk mengikat lebih dari 145 negara melalui proyek-proyek besar bersama seperti jembatan, jalan, dan pelabuhan.

    Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Cina pada tahun 2024 menggambarkan bantuan pembangunan AS sebagai “egois, sombong, munafik, buruk, dan dengan ceroboh mencampuri urusan internal negara lain demi keuntungannya sendiri. Bantuan luar negeri AS membawa dampak negatif yang serius terhadap perdamaian dan pembangunan dunia.”

    Meski begitu, pertarungan pengaruh antara AS dan Cina bukanlah permainan zero-sum di mana salah satu pihak memenangkan apa yang dikalahkan oleh pihak lain, kata Evan Cooper, yang mengepalai proyek “Menata Ulang Diplomasi AS” di lembaga pemikir Stimson Center di Washington.

    “Saya kira runtuhnya USAID, pembekuan dana dan pemecatan karyawannya tidak akan membuat para pesaing AS tiba-tiba mendapatkan pengaruh yang sangat besar di dunia,” katanya kepada DW melalui telepon.

    Pembekuan dana mungkin akan menyebabkan runtuhnya industri bantuan pembangunan.

    “Namun hal ini tidak akan membuat Cina melangkah masuk untuk mengisi kekosongan,” katanya.

    Indonesia bersiap hadapi dampak pembekuan dana USAID

    Melansir Tempo, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rolliansyah “Roy” Soemirat, menyatakan bahwa Indonesia telah menyiapkan langkah antisipatif apabila kebijakan ini berdampak pada kerja sama bilateral dengan AS. Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025, Roy menjelaskan bahwa hingga kini belum ada informasi resmi terkait program USAID yang akan terkena dampak langsung dari keputusan tersebut.

    “Beberapa hibah yang diberikan USAID melalui mekanisme Bilateral Development Cooperation Framework periode 2020-2026 sudah berjalan selama beberapa tahun. Kami masih menunggu informasi resmi lebih lanjut dari pihak AS mengenai kelanjutan hibah ini,” ujar Roy.

    Meski begitu, Roy menekankan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan AS yang telah terjalin selama 75 tahun akan tetap kokoh. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil oleh negara mitra, termasuk AS, selalu dipertimbangkan dengan matang dan didasarkan pada prinsip saling menghormati.

    Mungkinkah Jerman turun tangan?

    “Tidak ada yang lebih menguntungkan bagi Cina selain penarikan Amerika,” kata Volkmar Klein, juru bicara kelompok parlemen untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan blok konservatif Jerman, Christian Democrats dan Christian Social Union (CDU/CSU).

    Hal ini akan memperkuat posisi Cina dan mengikis kepercayaan pada Amerika Serikat, kata Klein.

    Setelah AS, Jerman adalah donor terbesar di dunia. Apa dampak dari langkah terbaru ini terhadap kebijakan pembangunan di Jerman?

    “Saya kira tidak akan mempengaruhi kepercayaan terhadap kerja sama dengan kami. Sebaliknya, kami dipandang sebagai mitra yang dapat diandalkan, dan seharusnya tetap demikian,” kata Klein.

    Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang beraliran kiri-tengah baru-baru ini membuat pernyataan yang sama mengenai RBB. Menurutnya, Eropa sekarang harus melihat apa yang dapat dicapai bersama.

    “Kita akan lebih baik untuk lebih memperkuat kerjasama pembangunan kita, bukan memotongnya,” katanya.

    Kaum konservatif Klein memimpin dalam jajak pendapat. Jika mereka menjadi partai terkuat dan membangun pemerintahan Jerman yang baru setelah pemilihan umum federal pada tanggal 23 Februari nanti, Klein ingin mendorong mereka untuk mengemban lebih banyak tanggung jawab internasional.

    “Namun kami tidak dapat mengimbangi kekurangan Amerika,” tegasnya.

    “Amerika membayar sekitar enam kali lipat lebih banyak untuk kerja sama pembangunan dibandingkan Jerman. Jadi, adalah ilusi belaka jika kita berpikir bahwa kita dapat menutupi kekurangan tersebut.”

    Hampir semua karyawan USAID diberhentikan

    Menurut beberapa media AS, hanya sekitar 300 dari 10.000 karyawan USAID yang saat ini diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Tidak jelas berapa banyak proyek pembangunan yang akan diizinkan Trump untuk dimulai kembali setelah tinjauan 90 hari.

    Sudah lama sekali kerja sama pembangunan tidak pernah dibahas seheboh sekarang, terutama di Amerika Serikat dan sekitarnya.

    USAID juga kemungkinan akan menjadi topik dalam Konferensi Keamanan Munich, yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 Februari 2025. Perwakilan dari Cina, Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio diperkirakan akan hadir.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tanda Kehancuran Elon Musk Makin Terlihat, Ini Bukti Terbaru

    Tanda Kehancuran Elon Musk Makin Terlihat, Ini Bukti Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Miliarder Elon Musk mendapat keuntungan besar gara-gara mendukung kampanye Presiden AS Donald Trump. Saat ini, ia mengepalai Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) dan memiliki kekuasaan untuk merombak struktur pemerintahan agar lebih ramping.

    Ia juga memasukkan orang-orang dekatnya ke Gedung Putih, serta mengganti orang-orang lama. Tak cuma itu, DOGE juga berhasil meminta akses informasi sensitif negara, termasuk data pribadi jutaan masyarakat AS.

    Kendati demikian, tanda kehancuran Musk tampak lewat tekanan bertubi-tubi pada platform X miliknya. Platform tersebut menjadi salah satu tool penting dalam memenangkan Trump.

    Pekan lalu, kejaksaan Prancis mengatakan pihaknya membuka penyelidikan terhadap X atas dugaan bias algoritma. Hal ini diumumkan hanya beberapa hari sebelum AI Summit di Paris yang mengundang beberapa pemimpin negara dunia seperti Wakil Presiden AS JD Vance dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

    Para eksekutif Google, Microsoft, dan raksasa teknologi lainnya juga dijadwalkan hadir dalam ajang besar di industri teknologi tersebut.

    Kantor kejaksaan di Paris mengatakan investigasi terhadap X dilakukan setelah menerima laporan dari regulator pada Januari lalu. Otoritas menilai bias algoritma pada X telah mendistorsi pengoperasian sistem pemrosesan data otomatis.

    X tidak merespons permintaan komentar.

    Investigasi di Prancis menandai daftar panjang kekhawatiran global terhadap kekuatan X. Secara pribadi, Musk telah menggunakan X untuk mendukung partai-partai sayap kanan dan gerakan-gerakan di berbagai negara termasuk Jerman dan Inggris, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang campur tangan asing yang tidak semestinya.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Jerman menyatakan akan mengambil tindakan keras kepada platform X milik Elon Musk. Mereka menyebut perkembangan di platform media sosial itu makin tak karuan.

    Musk dituduh mencampuri urusan politik Eropa, dengan intervensinya sejak September 2024, termasuk seruan agar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer diganti.

    Musk juga melabeli Kanselir Jerman Olaf Scholz sebagai “orang bodoh yang tidak kompeten” dan mendesak pemungutan suara alternatif untuk Jerman yang beraliran sayap kanan.

    Anggota parlemen Perancis yang berhaluan tengah, Eric Bothorel, mengatakan bahwa ia telah menulis surat kepada unit kejahatan siber J3 di kantor kejaksaan Paris dengan kekhawatirannya bahwa X menggunakan algoritma yang bias, menurut laporan Franceinfo.

    “Jaksa dan asisten khusus dari unit kejahatan siber global sedang menganalisisnya dan melakukan pemeriksaan teknis awal,” kata kantor kejaksaan Paris melalui email kepada Reuters.

    “Saya mengirim surat ke kantor kejaksaan siber J3 mengenai hal ini pada 12 Januari,” tulis Bothorel di X.

    Sebagai informasi, Unit J3 dari kantor kejaksaan Paris tahun lalu memimpin penyelidikan terhadap bos Telegram Pavel Durov, yang ditangkap setelah mendarat di bandara Paris.

    Durov, yang dibebaskan dengan jaminan, membantah klaim tersebut, namun Telegram mengatakan pihaknya bekerja sama lebih erat dengan polisi untuk menghapus konten ilegal.

    Unit J3 telah menunjukkan kesediaan untuk menggunakan undang-undang baru dan agresif untuk menargetkan pemilik platform besar.

    Sebelumnya, X diblokir selama lebih dari sebulan di Brasil pada 2024 karena gagal menghentikan penyebaran informasi yang salah, sebelum akhirnya mematuhi perintah Mahkamah Agung yang mengizinkan jaringan tersebut dibangun kembali.

    Pengguna Ramai Tinggalkan X

    Pasca kemenangan Trump, X juga mengalami penurunan drastis pada basis pengguna aktifnya. Similarweb mengatakan 115.000 pengunjung web berbasis AS menonaktifkan akun X mereka pada 6 November 2024 lalu. Ini merupakan angka penurunan terbesar dalam satu hari sejak Elon Musk mengambil alih platform tersebut pada Oktober 2022.

    Banyak yang memilih beralih ke layanan pesaing X seperti Bluesky, Mastodon, hingga Threads. BlueSky merupakan aplikasi yang memiliki kaitan dengan pendiri Twitter, Jack Dorsey. Sementara Threads adalah aplikasi milik raksasa teknologi Meta, yang dari segi tampilan mirip dengan X.

    Dalam sebuah laporan, Bluesky memperkecil ketertinggalan dari Threads. Mashable menyebutkan BlueSky menambah 3,5 juta pengguna aktif harian beberapa dalam masa pemilu AS.

    Jumlah itu memperkecil ketertinggalan BlueSky menjadi hanya 1,5 kali lipat dari Threads. Basis pengguna BlueSky mengalami peningkatan signifikan selama pemilu Amerika Serikat (AS) 5 November 2024 lalu. Data Similarweb yang dikutip Financial Times menyebutkan peningkatan sejak saat itu mencapai 300%.

    Sementara itu, Mastodon mengatakan bahwa unduhan aplikasi resminya naik 47% di iOS. Sementara di Android naik 17%. Dengan demikian total pendaftaran bulanan naik sekitar 27% menjadi 90.000, dalam periode pemilu AS.

    (fab/fab)

  • Meta PHK 4.000 Karyawan di Seluruh Dunia, Terungkap dari Bocoran Memo Internal – Page 3

    Meta PHK 4.000 Karyawan di Seluruh Dunia, Terungkap dari Bocoran Memo Internal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perusahaan internet dan jejaring media sosial Meta Platform, Inc (Meta) yang merupakan induk Facebook dkk dikabarkan akan melakukan PHK karyawan.

    Mengutip Business Insider, Senin (10/2/2025), setidaknya hampir 4.000 karyawan yang akan terdampak kebijakan PHK ini. Jumlah tersebut setara dengan 5 persen karyawan.

    Laporan Mint menyebut, PHK akan dilakukan pada 10 Februari 2024. Informasi ini berdasarkan memo internal yang bocor dan dilihat oleh Business Insider.

    Karyawan yang terdampak PHK ini disebut berada di berbagai negara. Business Insider mengungkap, mereka yang berada di Asia Pasifik mendapatkan informasi PHK lebih dahulu, diikuti pekerja di Eropa, Timur Tengah, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Latin.

    Karyawan di Eropa seperti di Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda akan dikecualikan dari PHK karena peraturan setempat akan mengikuti proses manajemen kinerja setempat.

    Langkah Meta PHK karyawan ini dilakukan saat perusahaan teknologi ini mengambil sikap tegas terhadap karyawan berkinerja buruk.

    Business Insider melaporkan, PHK juga dilakukan sebagai upaya Meta mempersiapkan keuangan mereka untuk rencana investasi kecerdasan buatan besar-besaran tahun ini.

    Laporan tersebut mengutip pernyataan dari CEO Meta Mark Zuckerberg. Saat itu, Zuckerberg mengatakan kepada stafnya pada Januari lalu melalui memo internal, bahwa perusahaan akan meningkatkan standar dan mengambil langkah cepat untuk menyingkirkan karyawan berkinerja buruk.

    Setelah Meta melakukan perekrutan besar-besaran selama pandemi Covid-19 lalu, perusahaan besar seperti Microsoft, Amazon, Salesforce, dan lain-lainnya justru mem-PHK karyawan dalam jumlah ribuan. 

     

  • Trump Mau Desak Rusia Akhiri Perang, Zelensky Setuju Beri AS Imbalan Mineral Langka di Ukraina – Halaman all

    Trump Mau Desak Rusia Akhiri Perang, Zelensky Setuju Beri AS Imbalan Mineral Langka di Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan ia berbicara melalui telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengenai kemungkinan mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Sebagai pendonor militer terbesar Ukraina, Donald Trump memberikan tawaran kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, agar AS menjadi penengah untuk mengakhiri perang yang berlangsung sejak 24 Februari 2022.

    “Saya telah melakukan percakapan telepon dengan Putin,” kata Donald Trump kepada wartawan di Air Force One, Minggu (9/2/2025).

    Donald Trump mengungkapkan Putin tidak ingin melihat lebih banyak orang-orang mati dalam perang.

    “Ia (Putin) ingin melihat orang-orang berhenti sekarat. Semua orang yang meninggal. Orang-orang muda, muda, dan cantik. Mereka seperti anak-anak Anda, dua juta jumlahnya – dan tanpa alasan,” katanya.

    Ia kemudian kembali mengatakan, Rusia tidak akan pernah menginvasi Ukraina pada tahun 2022 jika dirinya menjadi Presiden AS saat itu.

    Menurutnya, hubungan baiknya dengan Putin dapat mencegah perang itu terjadi, tidak seperti hubungan pendahulunya, Joe Biden, dengan Putin.

    “Saya harap ini cepat. Setiap hari orang-orang meninggal. Perang ini sangat buruk di Ukraina. Saya ingin mengakhiri semua ini,” kata Donald Trump.

    Beralih ke penasihat keamanan nasionalnya, Mike Waltz, yang bersamanya di Air Force One, Donald Trump berkata, “Mari kita adakan pertemuan-pertemuan ini .”

    “Mereka ingin bertemu. Setiap hari orang-orang meninggal. Tentara muda yang tampan terbunuh. Pemuda, seperti anak-anakku. Di kedua belah pihak. Di seluruh medan perang,” kata Donald Trump.

    Meski mengungkapkan banyak hal, Donald Trump menolak untuk mengungkapkan durasi percakapan mereka.

    “Lebih baik saya tidak mengatakannya,” kata Donald Trump kepada wartawan.

    AS Minta Imbalan Mineral Langka di Ukraina

    Keinginan Donald Trump untuk menengahi pembicaraan antara Rusia dan Ukraina tidak datang secara gratis, melainkan AS sedang berupaya mendapatkan akses terhadap mineral langka di Ukraina sebagai imbalannya.

    Pada Jumat (7/2/2025) lalu, Donald Trump mengungkapkan keinginannya untuk menegosiasikan kesepakatan senilai $500 juta dengan Ukraina untuk akses ke mineral tanah dan gas langka dengan imbalan jaminan keamanan sebagai bagian dari setiap penyelesaian perdamaian potensial dengan Rusia.

    “Kami ingin membuat kesepakatan dengan Ukraina, di mana mereka akan menyediakan apa yang kami berikan kepada mereka, yakni mineral tanah langka dan hal-hal lainnya,” kata Donald Trump.

    Mineral-mineral ini dibutuhkan untuk membuat telepon pintar, baterai, magnet, laser, dan teknologi modern lainnya.

    Meskipun disebut tanah langka, sebenarnya tidak terlalu langka, tetapi sulit diekstraksi dan dimurnikan, termasuk litium, grafit, uranium, dan titanium.

    Sementara itu, Zelensky mengatakan Donald Trump harus bertemu dengannya terlebih dahulu sebelum berbicara dengan Putin.

    “Kunjungan Utusan Khusus AS untuk Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg, diperkirakan akan dilakukan pada bulan Februari,” kata Andriy Yermak, kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, pada Jumat lalu.

    Sementara itu minggu ini, Wakil Presiden AS JD Vance diperkirakan akan bertemu dengan Zelensky di Konferensi Keamanan Munich, Jerman.

    PRESIDEN UKRAINA – Foto ini diambil pada Minggu (9/2/2025) dari website resmi Presiden Ukraina pada Sabtu (8/2/2025) malam, memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato dan mengatakan Rusia bersiap untuk memperpanjang perang dengan memperluas industri senjata. Zelensky setuju untuk memberi AS akses terhadap mineral langka di Ukraina. (Kantor Presiden Ukraina)

    Zelensky Setuju dengan Tawaran Donald Trump

    Zelensky menyetujui tawaran AS untuk memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina dengan imbalan akses AS terhadap mineral langka di Ukraina.

    Ia menekankan Ukraina tidak hanya menyerahkan sumber dayanya namun juga kemitraan dan investasi, bahkan kepada mitra strategis, merujuk pada AS.

    “Kami memiliki mineral. Itu tidak berarti kami memberikannya kepada siapa pun, bahkan kepada mitra strategis. Ini tentang kemitraan—investasikan uang Anda, berinvestasilah dalam pembangunan,” kata Zelensky kepada Reuters.

    “Kita perlu mengembangkan sektor ini bersama-sama dan menghasilkan pendapatan. Yang terpenting, ini menjamin keamanan dunia Barat dan benua Eropa, mencegah sumber daya ini jatuh ke tangan pencuri—Rusia dan sekutunya,” kata Zelensky seperti diberitakan Rubryka, Minggu.

    Zelensky menekankan Ukraina memiliki cadangan titanium dan uranium terbesar di dunia, menekankan nilai ekonominya yang sangat besar.

    “Sumber daya ini bernilai miliaran, bahkan triliunan. Itulah sebabnya kami bekerja sama dengan AS, dengan mengatakan, ‘Buka bisnis di sini. Mari kita gali dan olah sumber daya ini bersama-sama. Mari kita hasilkan uang bersama.’ Kami menyambut investasi dari mereka yang membantu membela negara kita karena niat Putin jelas,” kata Zelensky.

    Presiden Ukraina menekankan menjaga sumber daya alam Ukraina adalah masalah keamanan nasional.

    Ia mengatakan 20 persen wilayah Ukraina yang diduduki Rusia memiliki sumber daya mineral yang lebih rendah dan Rusia berhasil mengeruk cadangan batu bara.

    Zelensky mengatakan Ukraina memiliki cadangan titanium terbesar di Eropa, selain memiliki emas, batu bara, dan bijih mangan.

    “Amerika Serikat membutuhkan bahan-bahan ini untuk kemajuan dalam penerbangan, industri luar angkasa, dan kedokteran,” tambah Zelensky.

    Zelensky juga mengonfirmasi ia telah menyerahkan peta lokasi sumber daya tersebut di Ukraina kepada tim Donald Trump.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Kanselir Jerman Sebut Rencana Trump Soal Ambil Alih Gaza sebagai ‘Skandal’

    Kanselir Jerman Sebut Rencana Trump Soal Ambil Alih Gaza sebagai ‘Skandal’

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan ide kontroversial untuk mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza. Kanselir Jerman, Olaf Scholz menyebut rencana Trump tersebut sebagai ‘skandal’.

    Diketahui rencana Trump yang menyatakan AS harus mengambil alih Jalur Gaza memicu kemarahan dunia. Trump juga berencana untuk merelokasi penduduk Gaza dan mengubahnya menjadi ‘Riviera Timur Tengah’.

    Dilansir AFP, Senin (10/2/2025), Scholz, berbicara dalam debat TV pra-pemilu, menyebut rencana itu sebagai “skandal” dan mengatakan “relokasi penduduk tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional”.

    Sementara saingannya dalam pemilihan konservatif, Friedrich Merz mengatakan “Saya sependapat dengan penilaian ini”.

    Namun Merz menambahkan bahwa pernyataan Trump adalah “bagian dari serangkaian proposal yang datang dari pemerintah Amerika”. Menurut Merz, publik harus melihat apa sebenarnya maksud pernyataan Trump tersebut.

    “Kita harus menunggu dan melihat apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan serius dan bagaimana hal itu akan dilaksanakan. Mungkin ada banyak retorika yang terlibat,” tutur Merz.

    Trump soal Ambil Alih Jalur Gaza

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan ide kontroversial untuk mengambil alih dan memiliki jalur Gaza. Usulan itu ditentang keras dunia.

    Dirangkum detikcom, Minggu (9/2/2025), ide tersebut disampaikan Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Secara mengejutkan, Trump menyatakan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina di sana ke tempat-tempat lainnya.

    Trump mencetuskan “kepemilikan jangka panjang” oleh AS atas Jalur Gaza. Dia sesumbar menyebut AS akan meratakan Jalur Gaza dan membersihkan semua bangunan yang hancur di sana untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

    Dia mengklaim hal itu akan “sangat dibanggakan” dan membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah.

    Dalam pernyataan terbarunya, Trump menyebut Israel akan menyerahkan Jalur Gaza kepada AS setelah perang melawan Hamas berakhir.

    “Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran,” cetus Trump dalam pernyataan terbarunya via media sosial Truth Social, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (7/2/2025).

    Trump, dalam pernyataannya, juga menegaskan bahwa tentara AS tidak akan diperlukan di Jalur Gaza. Penegasan ini mengklarifikasi pernyataan sebelumnya ketika dia menolak untuk mengesampingkan pengerahan pasukan militer AS ke Jalur Gaza.

    Dunia bereaksi keras atas ide kontroversial Trump. Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, menolak tegas rencana Trump dan menegaskan Palestina tidak akan melepaskan tanah, hak dan situs-situs suci mereka.

    Lihat juga Video: Ide Trump Relokasi Warga Gaza Ditolak Sana-sini

    (yld/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Elon Musk Sebut Tak Minat Akuisisi TikTok

    Elon Musk Sebut Tak Minat Akuisisi TikTok

    Bisnis.com, JAKARTA – Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, menyatakan tidak berminat mengakuisisi TikTok, yang merupakan aplikasi video popular.

    Sebagai informasi, Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya mencoba melarang aplikasi besutan Bytedance Ltd asal China dengan alasan keamanan nasional.

    Dilansir Bloomberg pada Minggu (9/2/2025), Elon Musk berkomentar mengenai isu pembelian TikTok pada sebuah konferensi di Jerman, yang diselenggarakan oleh konglomerat media Jerman AxelSpringer, Mathias Doepfner, pada bulan lalu.

    “Saya tidak pernah mengajukan penawaran untuk TikTok,” ujarnya yang bergabung melalui video pada konferensi tersebut.

    Video Elon Musk itu dirilis secara publik oleh penerbit koran Die Welt pada Sabtu kemarin. “Saya tidak punya rencana apapun mengenai apa yang akan dilakukan jika punya TikTok,” tambahnya.

    Dia juga menyebut tidak menggunakan aplikasi populer itu secara personal. “Saya tidak berhasrat untuk mengakuisisi TikTok,” kata Elon Musk, yang membeli Twitter pada 2022 sebelum mengganti nama layanan media sosial tersebut menjadi X.

    Membeli Twitter merupakan pengecualian, katanya, dan beralasan media sosial itu dibeli untuk menjaga kebebasan berbicara.

    Bloomberg News pada bulan Januari melaporkan bahwa pejabat China sedang mengevaluasi kemungkinan yang akan memungkinkan orang terkaya di dunia dan pendukung Presiden Donald Trump itu untuk mengakuisisi bisnis TikTok di AS jika perusahaan tersebut gagal menghindar dari larangan pemerintah Paman Sam.

    Dalam satu skenario, X milik Elon Musk akan mengambil alih TikTok AS dan menjalankan bisnis tersebut bersama-sama, orang-orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Bloomberg.

    Pada hari pertama Trump menjabat, dia menandatangani perintah eksekutif yang menghentikan sementara penjualan paksa atau penutupan TikTok, memberi perusahaan dan induknya di China lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan. Perintah itu dikeluarkan beberapa jam setelah pelantikan Trump, yang dihadiri oleh CEO Bytedance Shou Chew.

    Perintah itu menandai perubahan terbaru dalam upaya selama bertahun-tahun di Washington untuk melarang aplikasi tersebut karena masalah keamanan. Trump — yang mendukung larangan selama masa jabatan pertamanya — berubah pikiran setelah aplikasi itu membantunya memenangkan suara pemilih muda.

    “Kami memenangkan suara kaum muda. Saya pikir saya memenangkannya melalui TikTok, jadi saya punya tempat yang hangat di hati saya untuk TikTok,” katanya.

    Meski menyatakan tidak berminat akuisisi TikTok, Elon Musk diyakini mirip dengan Trump, yang selalu bisa berubah pikiran.