Xcloud.id

Negara: Jerman

  • Sekjen PBB Tolak Rencana AS untuk Menggusur Warga Palestina dari Gaza – Halaman all

    Sekjen PBB Tolak Rencana AS untuk Menggusur Warga Palestina dari Gaza – Halaman all

    Sekjen PBB Tolak Rencana AS untuk Menggusur Warga Palestina dari Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Dalam pengarahan PBB pada hari Senin, juru bicara Farhan Haq menegaskan kembali penolakan PBB terhadap kebijakan apa pun yang bertujuan mengusir penduduk Gaza.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan tegas mengecam segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza, menyusul usulan Presiden AS Donald Trump untuk menggusur penduduk Jalur Gaza secara permanen. 

    Pernyataan Trump, yang menegaskan bahwa warga Palestina tidak boleh diizinkan kembali ke tanah air mereka, telah memicu kemarahan, yang memicu kekhawatiran bahwa Amerika Serikat dan “Israel” tengah memajukan rencana pembersihan etnis di Gaza.

    Dalam pengarahan PBB pada hari Senin, juru bicara Farhan Haq menegaskan kembali penolakan PBB terhadap kebijakan apa pun yang bertujuan untuk mengusir penduduk Gaza. 

    Menanggapi komentar Trump, Haq menyatakan, “Jelas, Sekretaris Jenderal tidak setuju dengan apa pun yang melibatkan pemindahan paksa penduduk.” 

    Ia juga menunjukkan bahwa Guterres sebelumnya telah memperingatkan bahwa tidak ada resolusi untuk warga Palestina yang melibatkan pembersihan etnis, dengan menegaskan bahwa setiap langkah untuk mengusir warga Palestina dari Gaza akan menjadi pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

    Pernyataan Trump, yang disampaikan pada hari itu, mengabaikan hak warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka, dan sebaliknya menganjurkan pemukiman kembali permanen di negara-negara asing. 

    Pernyataannya sejalan dengan upaya Israel yang telah lama dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk Gaza dan menghalangi kedaulatan Palestina di masa mendatang atas tanah mereka. 

    Para pemimpin Palestina dan kelompok hak asasi manusia telah mengecam usulan tersebut, dengan memperingatkan bahwa usulan tersebut mencerminkan kebijakan pengusiran massal Zionis yang dimulai pada tahun 1948, ketika ratusan ribu warga Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka.

    Respons internasional sangat negatif. Negara-negara Arab , termasuk Mesir, Yordania, dan Arab Saudi, telah menolak mentah-mentah usulan Trump, dengan menekankan bahwa pemindahan paksa warga Palestina akan menjadi tindakan perang dan pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak nasional mereka.

    Pemerintah Eropa , termasuk Jerman, Prancis, dan Inggris, juga telah menyatakan kekhawatiran, dengan menyatakan bahwa warga Palestina harus dapat kembali ke tanah air mereka dan merebut kembali tanah mereka. 

    Sementara itu, organisasi hak asasi manusia telah menggambarkan usulan Trump sebagai cetak biru untuk pembersihan etnis, dengan memperingatkan bahwa AS dan “Israel” sedang berusaha untuk mengubah demografi wilayah tersebut dengan cara yang secara permanen menggusur warga Palestina dari rumah mereka yang sah.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di sisi lain, secara terbuka menyambut baik usulan Trump, melihatnya sebagai peluang strategis untuk secara permanen menyingkirkan penduduk Palestina dari Gaza. 

    Dukungan Netanyahu telah memperdalam ketegangan dengan Mesir, yang menuduh “Israel” sengaja menghalangi upaya diplomatik untuk menstabilkan Gaza guna membenarkan agresi dan perampasan tanah yang berkelanjutan.

    Sebelumnya hari ini, mediator Mesir memperingatkan bahwa gencatan senjata saat ini di Gaza berisiko runtuh karena pelanggaran terus-menerus yang dilakukan “Israel” terhadap perjanjian tersebut, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan dan agresi militer yang berkelanjutan terhadap warga Palestina.

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di RI

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di RI

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Mandiri kembali menggelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, forum investasi terbesar di Indonesia yang telah memasuki tahun ke-14 penyelenggaraannya. Tahun ini, MIF mengangkat tema “Nourishing Future Growth”, menyoroti strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global serta peluang investasi yang semakin berkembang.

    Sebagai hasil kolaborasi antara Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas, dengan dukungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM), MIF 2025 menghadirkan lebih dari 22.000 peserta, termasuk 700 lebih investor asing dari berbagai negara. Forum ini juga menjadi ajang diskusi strategis yang menghadirkan pembuat kebijakan, pakar global, serta pelaku industri untuk menggali potensi investasi di Indonesia.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menegaskan pentingnya peran sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Bank Mandiri terus berkomitmen untuk mendukung investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, energi, telekomunikasi, serta industri makanan dan minuman di seluruh wilayah potensial Indonesia. Kami juga mengembangkan inovasi digital untuk meningkatkan akses layanan perbankan yang lebih luas melalui platform seperti Livin’ dan Kopra by Mandiri,” ujar Darmawan di Jakarta, Selasa (11/2).

    MIF 2025 menjadi lebih strategis di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi global, seperti perlambatan pertumbuhan di negara maju, ketegangan geopolitik, serta perubahan kebijakan moneter di berbagai negara. Oleh karena itu, diskusi dalam forum ini akan menitikberatkan pada berbagai aspek ekonomi makro, termasuk stabilitas moneter, investasi sektor riil, dan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

    Peluang Investasi dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi

    Dalam sesi Macro Day yang berlangsung hari ini, Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria, menjelaskan, Bank Mandiri turut mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi melalui berbagai program strategis. Salah satu terobosan terbaru dalam MIF 2025 adalah Business Matching “Energizing Private Sectors”, yang mempertemukan investor dengan korporasi besar Indonesia di sektor energi, manufaktur, dan hilirisasi mineral.

    Melalui sesi Business Matching ini, kami menargetkan percepatan investasi di lima sektor utama yang selaras dengan prioritas pemerintah, yaitu mineral mining & downstreaming, minyak & gas, manufaktur, energi terbarukan serta konstruksi dan infrastruktur dari 44 perusahaan dalam negeri dan luar negeri.

    “Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya akselerasi investasi di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Bank berlogo pita emas ini menambahkan, komitmen Bank Mandiri dalam membangun iklim investasi yang kondusif di Indonesia juga telah direalisasikan antara lain melalui kantor luar negeri (KLN) Bank Mandiri. Saat ini terdapat lima kantor luar negeri Bank Mandiri berada di Singapura, Hongkong, Shanghai (Tiongkok), Cayman Island, Dili (Timor Leste), dan dua kantor perusahaan anak di Kuala Lumpur (Malaysia) dan London (Inggris).

    Keberadaan KLN Bank Mandiri telah berhasil melayani lebih dari 100 ribu nasabah korporasi dan ritel dengan beragam layanan keuangan untuk mendukung bisnis nasabah. Tak hanya memfasilitasi kepentingan korporasi Indonesia di luar negeri, kehadiran KLN Bank Mandiri ini juga berperan untuk menjembatani kebutuhan korporasi global yang telah ataupun akan berbisnis di Indonesia.

    “Bank Mandiri memiliki jaringan luas dengan institusi keuangan, dengan lebih dari 900 bank Koresponden di 35 negara. Jaringan ini memperkuat posisi kami di pasar global dan mendukung pertumbuhan bisnis,” paparnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana mengatakan, penyelenggaraan MIF tahun ini bertepatan dengan awal masa pemerintahan baru Presiden Prabowo dengan program-program nasional yang strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengadaan 3 juta rumah murah, yang baru berjalan.

    “Melihat antusiasme para investor baik dalam maupun luar negeri dalam mengikuti Mandiri Investment Forum 2025 ini, kami yakin forum investasi terbesar di Indonesia ini akan mendukung pandangan investor domestik maupun asing yang positif akan potensi pertumbuhan Indonesia, dan melakukan investasi langsung di berbagai sektor industri di Indonesia,” ungkap Oki.

    Pada kesempatan ini Mandiri Sekuritas turut menyelenggarakan Site Visit atau kunjungan para investor ke perusahaan serta lokasi pusat dapur umum MBG dan perumahan murah, serta Corporate Day yang mempertemukan perusahaan Terbuka (Tbk) dengan para calon investor dalam format one-on-one atau small group meetings.

    Kedua agenda ini, berhasil menghadirkan 400 investor dengan sebanyak 40% di antaranya merupakan investor asing dari berbagai negara seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat (AS), Inggris Raya, Jerman, Norwegia, Uni Emirat Arab dan Australia. Adapun, total dana kelolaan para investor yang hadir pada MIF 2025 ini mencapai US$ 18,65 triliun, jauh lebih tinggi dari dana dana kelolaan investor pada MIF tahun lalu sebesar US$ 14 triliun.

    Optimisme Terhadap Stabilitas Makroekonomi

    Dari sisi makroekonomi, Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai Indonesia berada dalam posisi yang relatif kuat di tengah perlambatan ekonomi global. “Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia masih solid, didukung oleh kebijakan fiskal yang ekspansif, stabilitas inflasi, serta kinerja ekspor yang tetap positif di beberapa sektor unggulan. Kami juga melihat potensi perbaikan investasi seiring dengan tren pemangkasan suku bunga global,” kata Andry.

    Lebih lanjut, Andry menjelaskan pemangkasan suku bunga oleh bank sentral di berbagai negara dapat menjadi katalis bagi peningkatan aliran modal ke Indonesia. Namun, tantangan dari volatilitas pasar global tetap perlu diantisipasi.

    Terlepas dari tantangan global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,03%, tetap kompetitif dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.

    Tren investasi juga terus meningkat dengan pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,61%, tertinggi dalam enam tahun terakhir, yang mencerminkan optimisme investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. “Dengan berbagai indikator positif ini, Indonesia siap memasuki fase pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.” terang Andry.

    Dukungan Bank Mandiri untuk Ekosistem Digital dan Inklusi Keuangan

    Dalam era transformasi digital, Bank Mandiri terus berinovasi melalui penguatan ekosistem layanan perbankan digital. Hasilnya, Super App Livin’ by Mandiri telah mencatat 29,3 juta pengguna, dengan frekuensi transaksi mencapai 3,9 miliar transaksi pada tahun 2024, tumbuh 38% secara year on year (YoY). Di sisi lain, Kopra by Mandiri berhasil mengelola transaksi senilai Rp 22.700 triliun, dengan pertumbuhan volume transaksi sebesar 17% secara tahunan.

    “Kami percaya digitalisasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan inklusivitas layanan perbankan. Dengan inovasi berkelanjutan, kami berharap dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi nasabah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Darmawan.

    Dengan rangkaian acara yang berlangsung hingga 14 Februari 2025, MIF 2025 diharapkan menjadi katalisator bagi akselerasi investasi di Indonesia. Selain Macro Day, forum ini juga menghadirkan sesi Investment Day dan Corporate Day, yang akan mempertemukan investor dengan perusahaan-perusahaan Indonesia melalui diskusi dan pertemuan bisnis.

    “Kami mengajak para investor untuk menangkap peluang investasi di Indonesia, yang semakin menjanjikan dengan adanya berbagai reformasi kebijakan ekonomi. Kami optimis melalui MIF 2025, kita dapat memperkuat sinergi antara sektor keuangan, dunia usaha, dan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Darmawan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mandiri Investment Forum 2025 Kupas Strategi Investasi dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia – Page 3

    Mandiri Investment Forum 2025 Kupas Strategi Investasi dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Mandiri menyelenggarakan Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 dengan tema “Nourishing Future Growth,” yang berfokus pada strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global serta peluang investasi yang terus berkembang. Forum investasi terbesar di Indonesia yang telah memasuki tahun ke-14 ini merupakan hasil kolaborasi antara Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas, dengan dukungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM).

    Tahun ini, MIF 2025 menghadirkan lebih dari 22.000 peserta, termasuk lebih dari 700 investor asing dari berbagai negara. Selain itu, MIF juga menjadi platform diskusi strategis yang mempertemukan pembuat kebijakan, pakar global, serta pelaku industri untuk membahas potensi investasi di Indonesia.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menekankan pentingnya peran sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Bank Mandiri terus berkomitmen untuk mendukung investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, energi, telekomunikasi, serta industri makanan dan minuman di seluruh wilayah potensial Indonesia. Kami juga mengembangkan inovasi digital untuk meningkatkan akses layanan perbankan yang lebih luas melalui platform seperti Livin’ dan Kopra by Mandiri,” ujar Darmawan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    MIF 2025 menjadi lebih strategis di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi global, seperti perlambatan pertumbuhan di negara maju, ketegangan geopolitik, serta perubahan kebijakan moneter di berbagai negara. Oleh karena itu, diskusi dalam forum ini akan menitikberatkan pada berbagai aspek ekonomi makro, termasuk stabilitas moneter, investasi sektor riil, dan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

    Peluang Investasi dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi

    Dalam sesi Macro Day, Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria, menjelaskan, Bank Mandiri turut mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi melalui berbagai program strategis. Salah satu terobosan terbaru dalam MIF 2025 adalah Business Matching “Energizing Private Sectors”, yang mempertemukan investor dengan korporasi besar Indonesia di sektor energi, manufaktur, dan hilirisasi mineral.

    Melalui sesi Business Matching ini, Bank Mandiri menargetkan percepatan investasi di lima sektor utama yang selaras dengan prioritas pemerintah, yaitu mineral mining & downstreaming, minyak & gas, manufaktur, energi terbarukan serta konstruksi dan infrastruktur dari 44 perusahaan dalam negeri dan luar negeri.  

    “Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya akselerasi investasi di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Bank berlogo pita emas ini menambahkan, komitmen Bank Mandiri dalam membangun iklim investasi yang kondusif di Indonesia juga telah direalisasikan antara lain melalui kantor luar negeri (KLN) Bank Mandiri. Saat ini terdapat lima kantor luar negeri Bank Mandiri berada di Singapura, Hongkong, Shanghai (Tiongkok), Cayman Island, Dili (Timor Leste), dan dua kantor perusahaan anak di Kuala Lumpur (Malaysia) dan London (Inggris). 

    Keberadaan KLN Bank Mandiri telah berhasil melayani lebih dari 100 ribu nasabah korporasi dan ritel dengan beragam layanan keuangan untuk mendukung bisnis nasabah. Tak hanya memfasilitasi kepentingan korporasi Indonesia di luar negeri, kehadiran KLN Bank Mandiri ini juga berperan untuk menjembatani kebutuhan korporasi global yang telah ataupun akan berbisnis di Indonesia.

    “Bank Mandiri memiliki jaringan luas dengan institusi keuangan, dengan lebih dari 900 bank Koresponden di 35 negara. Jaringan ini memperkuat posisi kami di pasar global dan mendukung pertumbuhan bisnis,” paparnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana mengatakan, penyelenggaraan MIF tahun ini bertepatan dengan awal masa pemerintahan baru Presiden Prabowo dengan program-program nasional yang strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengadaan 3 juta rumah murah, yang baru berjalan. 

    “Melihat antusiasme para investor baik dalam maupun luar negeri dalam mengikuti Mandiri Investment Forum 2025 ini, kami yakin forum investasi terbesar di Indonesia ini akan mendukung pandangan investor domestik maupun asing yang positif akan potensi pertumbuhan Indonesia, dan melakukan investasi langsung di berbagai sektor industri di Indonesia,” ungkap Oki. 

    Pada kesempatan ini Mandiri Sekuritas turut menyelenggarakan Site Visit atau kunjungan para investor ke perusahaan serta lokasi pusat dapur umum MBG dan perumahan murah, serta Corporate Day yang mempertemukan perusahaan Terbuka (Tbk) dengan para calon investor dalam format one-on-one atau small group meetings.

    Kedua agenda ini, berhasil menghadirkan 400 investor dengan sebanyak 40% di antaranya merupakan investor asing dari berbagai negara seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat (AS), Inggris Raya, Jerman, Norwegia, Uni Emirat Arab dan Australia. Adapun, total dana kelolaan para investor yang hadir pada MIF 2025 ini mencapai US$ 18,65 triliun, jauh lebih tinggi dari dana dana kelolaan investor pada MIF tahun lalu sebesar US$ 14 triliun.

  • Eropa Jawab Ajakan Perang Terbaru dari AS, Blak-blakan Respons Begini

    Eropa Jawab Ajakan Perang Terbaru dari AS, Blak-blakan Respons Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa merespons genderang perang dagang baru dari Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump resmi memberlakukan tarif 25% pada impor baja dan aluminium mulai 12 Maret 2025. Langkah ini mendapat kecaman keras dari para pemimpin Eropa.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam kebijakan Trump dan berjanji akan mengambil tindakan balasan yang sepadan.

    “Saya sangat menyesalkan keputusan AS untuk memberlakukan tarif pada ekspor baja dan aluminium Eropa,” ujarnya dalam pernyataan resmi, dilansir AFP, Selasa (11/2/2025).

    “Tarif yang tidak berdasar terhadap Uni Eropa tidak akan dibiarkan begitu saja-kami akan merespons dengan tindakan yang tegas dan proporsional. UE akan bertindak untuk melindungi kepentingan ekonominya. Kami akan melindungi pekerja, bisnis, dan konsumen kami,” tambahnya.

    Senada dengan von der Leyen, Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Uni Eropa akan bersatu dan bertindak sebagai pasar terbesar di dunia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS ini.

    Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic juga mengkritik langkah Trump, dengan menyebutnya sebagai “skenario kalah-kalah” yang justru akan merugikan perekonomian AS sendiri.

    “Dengan menerapkan tarif, AS sebenarnya sedang memajaki warganya sendiri, menaikkan biaya bagi bisnisnya, dan memicu inflasi,” tegas Sefcovic dalam pertemuan parlemen di Strasbourg, Prancis.

    Adapun Trump menandatangani dua perintah eksekutif terkait kebijakan tarif ini, yakni tarif aluminium sebesar 25% akan dikenakan pada impor dari Argentina, Australia, Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan Inggris.

    Berikutnya tarif baja dengan persentase yang sama akan dikenakan pada impor dari negara-negara yang terkena tarif aluminium, ditambah dengan Brasil, Jepang, dan Korea Selatan.

    Selain itu, Trump juga mengisyaratkan bahwa tarif tambahan dapat diberlakukan terhadap mobil, obat-obatan, dan cip komputer di masa mendatang.

    Kebijakan tarif ini mengingatkan pada keputusan serupa yang diambil Trump saat menjabat sebagai presiden pada 2018, di mana AS memberlakukan tarif terhadap baja dan aluminium dari UE. Saat itu, UE merespons dengan menaikkan bea masuk untuk berbagai produk asal AS, sehingga memicu perang dagang antara kedua pihak.

    Kebijakan tarif Trump menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk Kamar Dagang Amerika Serikat untuk Uni Eropa (AmCham EU), yang memperingatkan bahwa tarif ini akan memberikan dampak negatif yang luas.

    “Keputusan ini akan memiliki dampak yang sangat luas dan mayoritasnya bersifat negatif terhadap lapangan kerja, kesejahteraan, dan keamanan di kedua sisi Atlantik,” kata pernyataan resmi AmCham EU pada Selasa.

    Dengan kebijakan baru ini, ketegangan perdagangan antara AS dan UE berpotensi meningkat, membawa dampak pada berbagai industri mulai dari baja dan aluminium hingga otomotif dan farmasi.

     

    (luc/luc)

  • Sri Mulyani Ungkap Tarif 25% Baja & Aluminium Trump Bisa Guncang Ekonomi

    Sri Mulyani Ungkap Tarif 25% Baja & Aluminium Trump Bisa Guncang Ekonomi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif 25% pada impor baja dan aluminium ke AS. Kebijakan itu disebut akan memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global.

    “Tidak hanya menerapkan tarif untuk Kanada, China, serta Meksiko, tetapi juga yang terbaru, yang terbaru untuk baja dan aluminium yang akan dikenakan dengan tarif 25%. Ini pasti akan mempengaruhi secara besar dalam hal rantai pasok, selain prospek ekonomi global,” kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Sri Mulyani menyoroti pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan melemah oleh berbagai lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) hingga Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Ini adalah saat di mana semua pemimpin serta negara harus terus berpikir terbuka dan berhati-hati saat membuat policy,” tuturnya.

    Tarif Impor Baja dan Aluminium

    Sebagai informasi, kebijakan terbaru Trump yakni resmi menandatangani perintah untuk mengenakan tarif 25% pada impor baja dan aluminium ke AS. Ini menjadi perang barunya ke global, terlebih kedua logam tersebut merupakan komponen vital dalam berbagai industri termasuk transportasi, konstruksi dan pengemasan.

    “Pada dasarnya kami akan mengenakan tarif 25% tanpa pengecualian pada semua aluminium dan baja,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif dikutip dari Finansial Post.

    Dikutip dari CNBC, negara yang paling dirugikan dengan kebijakan Trump ini kemungkinan adalah Kanada dan Meksiko. Kedua negara tersebut termasuk di antara pengekspor baja dan aluminium terbesar ke AS.

    Jerman juga merupakan eksportir baja besar ke AS dan kemungkinan akan terkena dampak negatif dari tarif tersebut. Hanya saja perusahaan Jerman Thyssenkrupp memperkirakan dampaknya sangat terbatas pada bisnisnya jika AS mengenakan tarif tambahan pada baja dan aluminium.

    Produsen baja tersebut mengatakan bahwa Eropa tetap menjadi pasar utamanya dan hanya produk khusus berkualitas tinggi yang diekspor ke AS.

    “Mayoritas penjualan Thyssenkrupp di AS berasal dari bisnis perdagangan dan bisnis pasokan otomotif. Pada prinsipnya, Thyssenkrupp memiliki posisi yang baik dalam bisnis-bisnis ini di AS dengan pangsa manufaktur lokal yang signifikan untuk pasar lokal. Sebagian besar produksi untuk pelanggan AS dilakukan di AS,” kata seorang juru bicara Thyssenkrupp melalui email.

    Tidak hanya itu, eksportir Asia seperti Korea Selatan, Vietnam dan Jepang juga termasuk di antara negara-negara yang kemungkinan logamnya terkena tarif impor Trump.

    (aid/ara)

  • Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru

    Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru

    Jakarta –

    Lebanon kini mengharapkan kembalinya masa tenang dengan berakhirnya masa transisi politik di Beirut. Pada Sabtu (8/2) kemarin, Presiden Joseph Aoun mengesahkan kabinet baru pemerintah yang dipilih Perdana Menteri Nawaf Salam, dan membubarkan pemerintahan sementara di bawah PM Najib Mikati.

    Menurut kantor kepresidenan, kabinet yang baru terdiri dari 24 orang menteri. Mereka sebagian besar adalah para ahli yang akan bekerja lintas partai untuk membangun kembali negara yang dilanda krisis, kata Aoun. Anggota milisi Syiah pro-Iran Hizbullah bukan bagian dari pemerintahan baru Lebanon.

    Melemahnya Hizbullah

    Sebagaimana digariskan konstitusi, perdana menteri baru adalah seorang Muslim Sunni. Nawaf Salam sebelumnya adalah Presiden Mahkamah Internasional, ICJ, di Den Haag, dan dianggap sebagai sosok netral. Para ahli melihat pemilihannya sebagai tanda melemahnya pengaruh politik Hizbullah, yang masih duduk di parlemen Beirut.

    Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, menyambut baik terbentuknya pemerintahan baru di Lebanon. “Pembentukan pemerintahan hari ini menandai babak baru dan cerah bagi Lebanon,” kata Utusan Khusus PBB Jeanine Hennis-Plasschaert.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    PM Salam berjanji untuk membawa Lebanon keluar dari krisis ekonomi. “Reformasi adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan,” kata pengacara berusia 71 tahun itu dalam pidato yang disiarkan televisi.

    Salam mengumumkan bahwa dia ingin memulihkan kepercayaan warga terhadap negara serta kepercayaan masyarakat internasional dan negara-negara tetangga Arab di Lebanon. Dia juga berjanji untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri perang baru-baru ini antara Israel dan Hizbullah Lebanon pada akhir November.

    Perang berkepanjangan di selatan

    Selama bertahun terakhir, Lebanon mengalami krisis politik dan ekonomi yang menguapkan daya beli masyarakat dan membebani kas negara. Kebuntuan politik berlangsung sejak 2022, ketika partai-partai di parlemen berulangkali gagal menyepakati pembentukan koalisi.

    Proporsi keagamaan sesuai konstitusi diakui terbukti menjadi rintangan tambahan. Karena menurut aturan yang berlaku, jabatan presiden harus diisi seorang Kristen Maronit, Perdana Menteri seorang Sunni, dan Ketua Parlemen seorang Syiah.

    Kebuntuan berakhir karena Hizbullah diyakini sudah banyak melemah akibat perang melawan Israel dan tergulingnya rejim Bashar Assad di Suriah. Situasi ini memungkinkan panglima militer Aoun untuk dipilih sebagai presiden, yang membuka jalan bagi kepemimpinan PM Salam.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Lebanon Sandra De Waele menyambut baik “komitmen pemerintah kepada agenda reformasi,” yang menurutnya mutlak”diperlukan untuk masa depan Lebanon”.

    Reformasi dan pemulihan

    Pemerintahan baru di Beritu menghadapi tugas berat, yakni menggulirkan reformasi untuk membuka kucuran dana pinjaman dari donor internasional, mengawasi gencatan senjata Israel-Hizbullah dan membangun kembali infrastruktur negara.

    “Saya berharap ini akan menjadi pemerintahan reformasi dan keselamatan,” kata Salam dalam pernyataan yang disiarkan televisi beberapa saat setelah kabinetnya diumumkan.

    Namun sebelum menjalankan kekuasaan, Salam harus mengajukan daftar kabinetnya untuk disetujui parlemen dalam waktu 30 hari. Parlemen Lebanon yang beranggotakan 128 orang sebagian besar didominasi oleh partai-partai tradisional berbasis sektarian. Pemerintah akan mengadakan sidang pertamanya pada Selasa (11/2) pagi, kata presiden dalam sebuah posting di X.

    rzn/ (DW/afp/ap)

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dejavu Dwifungsi ABRI

    Dejavu Dwifungsi ABRI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk TNI aktif yakni Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik alias Bulog.

    Penunjukan TNI aktif di jabatan sipil dianggap menabrak undang-undang dan mengingatkan kembali kepada dwifungsi ABRI. Namun demikian, Erick berdalih bahwa penunjukan itu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja BUMN pangan tersebut.  

    “Tentu saja penyegaran itu perlu dilakukan. Penugasan yang diberikan harus bisa dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu, kami melakukan review dan evaluasi,” ujar Erick di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Adapun, Novi Helmy Prasetya sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI terhitung sejak Februari 2024. Pria kelahiran 10 November 1971 di Bangkalan, Jawa Timur itu merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) dari Satuan Infanteri atau Kopassus.

    Novi diketahui menduduki sejumlah posisi strategis, di antaranya Kasiops Paspampres Grup A pada 2003, Wadan Grup B Paspampres di 2013, dan menempati posisi Danrem 061/Surya Kencana pada 2019-2020.

    Dia juga sempat menjabat posisi Aspers Kaskogabwilhan III, Kaskogartap I/Jakarta, Mayor Jenderal Pangdivif 3/Kostrad, dan Pangdam Iskandar Muda.

    Jenderal bintang dua ini turut melakukan sejumlah operasi militer, antara lain operasi Timor Timur 1996, operasi Tribuana tahun 1999 kemudian penugasan luar negeri melaksanakan Pengamanan VVIP RI 1 di Rusia tahun 2013, Inggris 2004, dan Jerman 2015.

    Pengangkatan Novi Helmy menjadi sorotan karena keputusan itu dinilai menyalahi Undang-undang TNI, sekaligus Undang-undang Dasar 1945.

    Novi pun mengakui hingga saat ini dirinya masih aktif sebagai prajurit. Sejak Februari 2024, dia tercatat masih menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. “Ya masih aktivitas [sebagai prajurit TNI],” kata Novi kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (9/2/2025).

    Aturan di UU TNI

    Tentara menduduki jabatan sipil sejatinya bukan suatu hal yang baru. Pada era Orde Baru, dimana sistem politik masih otoriter, banyak tentara yang menjadi pejabat di lingkungan kementerian bahkan kepala daerah hingga tingkat yang paling kecil di kelurahan.

    Namun demikian, sejak reformasi, ada gelombang besar untuk mengembalikan tentara ke tugas dan fungsinya secara tradisional. Dwifungsi ABRI dihilangkan. Secara eksplisit Undang-undang TNI telah mengatur secara tegas bahwa prajurit TNI aktif dilarang untuk menduduki jabatan sipil.

    Pasal 47 UU TNI, misalnya, mengatur prajurit atau siapapun yang berasal dari rumpun militer hanya bisa menduduki jabatan sipil jika mengundurkan diri atau memasuki masa purna tugas dari dinas kemiliteran.

    Kendati demikian, beleid tentang TNI juga memberikan relaksasi, bahwa prajurit TNI tetap bisa menduduki jabatan sipil namun terbatas.

    Jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif antara lain pejabat di kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

    Isu Dwifungsi ABRI

    Dwifungsi ABRI adalah salah satu doktrin militer yang telah hidup sejak era Bung Karno dan menjadi kekuatan mapan pada era rezim Suharto. Pelopor Dwifungsi ABRI atau militer adalah Jenderal AH Nasution.

    Harold Crouch (1999) dalam buku Militer dan Politik di Indonesia menulis bahwa hubungan militer dan politik tidak pernah dipisahkan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa pada masa revolusi kemerdekaan yang  berlangsung dari 1945-1949, tentara terlibat aktif dalam tindakan politik maupun militer.

    “Tiadanya tradisi yang apolitis di kalangan tentara lebih memudahkan memainkan pemimpin tentara memainkan peran mereka semacam revolusi,“ tulis Crouch.

    Tentara kemudian berperan dalam banyak bidang. Di bidang ekonomi, banyak perwira militer yang berperan di sana. Tentara pada era demokrasi liberal, juga memiliki wadah politik termasuk memiliki hak suara dalam Pemilu 1955. Pada perkembangannya, terutama setelah penerapan Demokrasi Terpimpin pada 1959, tentara menjadi kekuatan penyeimbang di pemerintahan.

    Tentara menjadi lawan kubu kiri yakni komunis (PKI) dalam tarik menarik pengaruh kepentingan, khususnya di lingkaran kekuasaan Sukarno. Peristiwa G30S 1965, yang ditandai oleh tindakan pasukan pengaman presiden alias Cakrabirawa menculik dan membunuh jenderal-jenderal Angkatan Darat, membalikkan keadaan.

    Kubu komunis kemudian terpental dari lingkaran kekuasaan. Elite-elitenya dibabar habis. Pengikutnya diburu dan dibantai oleh gelombang ’serangan balasan’ milisi dan militer secara langsung. Peneliti asal Australia Robert Crib menulis bahwa, jumlah korban tewas beragam, namun angka paling optimistis ada di angka 1 juta orang.

    Setelah 1965, militer berhasil menguasai keadaan. Mereka mengendalikan kehidupan masyarakat sipil. Wacana atau diskursus dibatasi. Suharto, jenderal AD yang pada waktu itu menjabat sebagai Pangkostrad, naik ke tampuk kekuasaan. Dia dilantik sebagai presiden menggantikan Sukarno pada 1967. Lahirlah Orde Baru.

    Dwifungsi ABRI menapaki wajah yang paling sempurna. Peran militer tidak terbatas ekonomi dan kaki tangan kekuasaan, bahkan penguasa tertinggi dari pemerintahan sipil pada waktu itu adalah seorang jenderal Angkatan Darat.

    Banyak penulis, salah satunya Max Lane dalam Unfinished Nation; Indonesia Before and After Suharto menyoroti menguatnya peran militer dalam politik Indonesia. Tokoh-tokoh militer memiliki jabatan strategis. Ali Moertopo salah satunya.

    Ali adalah orang yang menanamkan fondasi-fondasi penting Orde Baru. Salah satu strategi Ali Moertopo untuk memisahkan masyarakat dengan politik adalah dengan strategi massa mengambang. Partai-partai disederhanakan menjadi tiga. Gerakan pembangunan berlangsung massif.

    Di sisi lain jabatan-jabatan menteri hingga kepala daerah banyak diisi oleh orang-orang militer. Dwifungsi ABRI runtuh setelah munculnya gerakan demokratisasi pada 1998. Suharto tumbang. Pada tahun 2004 lahir UU TNI yang memisahkan peran TNI dalam kehidupan sipil. TNI kembali ke barak.

    Namun demikian, setelah lebih dari 20 tahun berlalu, saat ini mulai ada upaya melibatkan TNI di luar tugas dan fungsinya di bidang pertahanan negara. TNI mulai masuk jabatan sipil. 

    TNI Bantah Dwifungsi 

    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya itu sudah sesuai dengan Memorantum of Understanding (MoU) antara TNI dan BUMN.

    Menurutnya, TNI dan BUMN telah menjalin kerja sama strategis, salah satunya adalah menunjuk anggota TNI aktif menjadi Dirut Perum Bulog.

    “Jadi ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang telah didasarkan pada MoU antar kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya,” tutur Hariyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/2/2024).

    Dia menjelaskan bahwa penunjukan itu juga telah melewati tahap seleksi dan disepakati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Menurutnya, Mayjen TNI Novi Helmi sudah memenuhi unsur strategis dan kontribusi.

    “Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang bisa diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,” kata Hariyanto.

    Menurutnya, TNI dan Bulog akan memberi dukungan penuh untuk pengadaan beras dan gabah nasional 2025. Hal tersebut, kata Hariyanto sudah disepakati di dalam MoU.

    “Kerja sama ini akan memanfaatkan gudang-gudang TNI yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

  • Tolak Tawaran Trump, Elon Musk Tegaskan Tak Akan Beli Saham TikTok – Halaman all

    Tolak Tawaran Trump, Elon Musk Tegaskan Tak Akan Beli Saham TikTok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Miliarder kondang Elon Musk menegaskan tidak tertarik untuk mengakuisisi atau membeli saham TikTok.

    Pernyataan itu dilontarkan setelah Presiden Donald Trump memberikan saran kepada Musk untuk mengajukan tawaran pembelian bisnis aplikasi TikTok di pasar AS, sebagaimana dikutip dari New York Post.

    Bahkan untuk memperpanjang proses negosiasi antara perusahaan di bawah naungan ByteDance asal China tersebut dengan investor AS termasuk Elon Musk, pemerintahan Trump mencabut blokir terhadap TikTok pada 19 Januari 2025 lalu.

    Namun sayangnya usulan Donald Trump ditolak oleh Elon Musk, pemilik perusahaan Tesla Inc itu mengatakan tidak tertarik mengakuisisi TikTok. 

    Musk juga mengaku tak punya rencana apapun seandainya membeli TikTok, lantaran ia tidak menggunakan aplikasi video pendek sehingga tidak familiar dengan format yang ditawarkan aplikasi TikTok.

    “Saya belum mengajukan penawaran untuk TikTok dan saya tidak punya rencana apa pun jika saya memiliki TikTok,” kata Musk dalam sebuah video yang dirilis daring pada hari Sabtu oleh The WELT Group, yang dimiliki oleh perusahaan media Jerman Axel Springer.

    “Saya pribadi tidak menggunakan TikTok, jadi saya tidak begitu mengenalnya,” paparnya.

    CEO TikTok Tegaskan Tak Akan Jual Aplikasi

    Sebagai informasi, konflik panas yang menimpa TikTok bermula ketika AS menuduh China melakukan pencurian data. 

    Tudingan ini diperkuat usai tim peneliti menemukan source code di TikTok yang menunjukkan aplikasi tersebut memanen data seperti lokasi, perangkat yang digunakan, dan aplikasi apa saja yang ada di dalam HP pengguna.

    Dengan memanfaatkan data tersebut, AS khawatir warga negaranya dapat dikontrol oleh pemerintah China. Lantaran pemerintah negeri tirai bambu ini kerap memanfaatkan algoritma di media sosial, untuk membawa pengaruh ke pengguna.

    Buntut masalah ini Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang pada April yang mengharuskan ByteDance menjual TikTok kepada pemilik non-China. 

    Apabila ByteDance menolak aturan tersebut, maka aplikasi TikTok terancam dilarang beroperasi di AS.

    Namun pasca Donald Trump diangkat sebagai presiden baru AS, Trump berambisi menyelamatkan TikTok agar bisa kembali diakses oleh ratusan juga masyarakat AS. Sebagai imbalan Trump menginginkan saham aplikasi media sosial ini setidaknya 50 persen agar dimiliki oleh investor Amerika Serikat. 

    Sejauh ini beberapa perusahaan sudah menyatakan ketertarikan untuk memegang operasional TikTok di AS. Termasuk, Oracle, Amazon, dan Microsoft, adalah beberapa nama yang tertarik.

    Merespons permintaan itu, CEO TikTok Shou Chew menolak perintah Trump yang mengharuskan perusahaan menjual separuh saham. Sebagai gantinya, TikTok mendorong pemerintah AS untuk bekerjasama membentuk usaha patungan atau joint venture.

    Joint venture itu nantinya akan bermarkas di AS dengan tugas mengawasi keamanan data, menurut sumber yang familiar dengan proposal tersebut.

    “Sekarang ada proses yang harus ditindaklanjuti dan akan memastikan hasil akhirnya, sembari mempertahankan operasional TikTok,” kata juru bicara TikTok.

  • Komdigi akan Batasi Usia Anak Bikin Akun Medsos, Pengawasannya? – Page 3

    Komdigi akan Batasi Usia Anak Bikin Akun Medsos, Pengawasannya? – Page 3

    Aturan untuk membatasi usia anak dalam membuat dan mengakses media sosial juga telah diterapkan dan direncanakan di sejumlah negara. Dikutip dari laman Tech.co, berikut ini selengkapnya:

    1. Australia

    Pada November 2024, Australia menyetujui pelarangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Langkah tersebut mencakup platform seperti TikTok, Twitter, dan Facebook, meskipun YouTube mengabaikannya karena situs video tersebut dianggap mendidik.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan: “Ada hubungan kausal yang jelas antara maraknya media sosial dan bahaya terhadap kesehatan mental anak muda Australia.”

    2. Inggris

    Legislator Inggris mengesahkan Undang-Undang Keamanan Daring pada tahun 2023. RUU penting ini mengamanatkan standar yang lebih ketat untuk platform media sosial, termasuk dalam hal pembatasan usia.

    Sementara itu, para pembuat kebijakan telah menyerukan tindakan keras terhadap penggunaan media sosial oleh remaja.

    Menteri Negara untuk Sains, Inovasi, dan Teknologi Peter Kyle mengklaim bahwa larangan tersebut untuk melindungi kaum muda dari dampak buruk media sosial.

    3. Norwegia

    Pada tahun 2024, Norwegia juga mengumumkan niatnya untuk menaikkan batasan usia media sosial yang ada dari 13 menjadi 15 tahun.

    Negara tersebut mengakui bahwa hal itu akan menjadi perjuangan berat bagi Perdana Menteri Jonas Gahr Støre yang meminta politisi untuk melindungi anak muda dari sejumlah platform media sosial.

    Berdasarkan keterangan dari pemerintah pusat Norwegia, penelitian menemukan bahwa 58 persen anak berusia 10 tahun dan 72 persen anak berusia 11 tahun menggunakan media sosial.

    Pemerintah berencana untuk memperkenalkan langkah-langkah lain guna memastikan larangan barunya berjalan lebih baik. Salah satu solusi yang mungkin telah diusulkan adalah persyaratan rekening bank sebagai bentuk verifikasi.

    4. Prancis

    Pada tahun 2023, pemerintah Prancis memperkenalkan undang-undang yang melarang anak di bawah 15 tahun mengakses layanan daring tanpa izin orang tua.

    Sementara peraturan data Uni Eropa (UE) menetapkan bahwa remaja harus berusia 16 tahun untuk menyetujui pemrosesan data mereka, masing-masing negara anggota dapat menurunkan batas usia jika mereka anggap tepat.

    Seperti yang dilaporkan oleh Euro News, Presiden Emmanuel Macron sejak itu meminta Eropa untuk menstandardisasi usia 15 tahun untuk mengakses media sosial.

    5. Jerman

    Remaja Jerman berusia 16 tahun ke bawah saat ini memerlukan izin orang tua mereka untuk menggunakan media sosial.

    Meskipun peraturan yang berlaku cukup sederhana, perlu dicatat bahwa penggunaan media sosial di Jerman relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.

    Temuan dari Pew Research Center menggambarkan bahwa 79 persen orang di bawah usia 40 tahun menggunakan media sosial. Sebaliknya, media sosial digunakan oleh 90 persen orang di bawah usia 40 tahun di Prancis.

  • Pejabat Palestina Tanggapi Tuduhan Netanyahu terhadap Mesir: Masalah Terletak pada Pendudukan Israel – Halaman all

    Pejabat Palestina Tanggapi Tuduhan Netanyahu terhadap Mesir: Masalah Terletak pada Pendudukan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat senior Palestina mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu soal Mesir, Senin (10/2/2025).

    Netanyahu menuduh Mesir menghalangi warga Palestina yang akan meninggalkan Jalur Gaza.

    Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al-Sheikh mengatakan, tuduhan Netanyahu tersebut menyesatkan Mesir dan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya.

    Dengan tegas, Al-Sheikh mengatakan bahwa masalah utama di Gaza adalah pendudukan Israel. 

    “Tuduhan Netanyahu terhadap Republik Arab Mesir menyesatkan dan memutarbalikkan kebenaran bahwa masalahnya terletak pada pendudukan Israel dan pengepungannya terhadap rakyat Palestina, bukan di Mesir,” kata Hussein Al-Sheikh melalui X, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Tidak hanya itu, Al-Sheikh menegaskan bahwa Mesir telah banyak membantu Palestina selama ini.

    Mulai dari politik, material, maupun moral.

    Menurutnya, apa yang dilakukan Mesir dalam usulan pengusiran warga Palestina dari Gaza adalah langkah yang tepat dan terhormat.

    “(Mesir) telah mengambil sikap terhormat dalam mencegah pengusiran rakyat Palestina dari tanah air mereka dan telah mendukung keteguhan dan ketekunan mereka di tanah mereka. Salam untuk Mesir, para pemimpinnya, dan rakyatnya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Netanyahu dalam wawancara dengan Fox News pada Sabtu (8/2/2025) menuduh Mesir telah menghalangi warga Palestina meninggalkan Gaza.

    “Sudah saatnya bagi Mesir untuk memberikan kesempatan kepada warga Palestina untuk meninggalkan Gaza dan menekankan perlunya mencari negara “alternatif” bagi mereka,” klaim Netanyahu, dikutip dari Middle East Monitor.

    Tidak hanya itu, ia juga menganggap Mesir telah menjadikan Jalur Gaza sebagai ‘penjara terbuka’.

    “Dulu ada yang menuduh kami mengubah Gaza menjadi penjara besar, tapi sekarang mereka menolak gagasan (Presiden AS) Trump untuk mengeluarkan mereka dari penjara ini,” katanya.

    Namun tuduhan tersebut dibantah keras oleh Mesir.

    Kementerian Luar Negeri Mesir menolak klaim Netanyahu, dengan menyatakan mereka mengabaikan upaya bantuan Mesir yang sedang berlangsung, termasuk pengiriman lebih dari 5.000 truk bantuan kemanusiaan sejak gencatan senjata terakhir.

    Mesir juga mengatakan bahwa Netanyahu sengaja mengalihkan perhatian dari ‘pelanggaran berat’ yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina.

    Selain itu, Mesir juga dengan tegas menolak upaya pemindahan warga Palestina dari Gaza ke Mesir, Yordania atau Arab Saudi.

    Mereka menegaskan akan tetap mendukung warga Gaza sampai kapanpun.

    “Mesir menyatakan solidaritas penuh dengan rakyat Gaza yang berani mempertahankan tanah mereka dan memperjuangkan tujuan mereka yang adil dan sah meskipun mereka mengalami semua kekejaman,” kata pernyataan itu, dikutip dari Palestine Chronicle.

    Mesir menggarisbawahi bahwa pihaknya akan tetap mengikuti prinsip Arab dalam membela rakyat Palestina.

    “Mesir tetap berkomitmen pada posisi yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip Arab, dengan menekankan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tegasnya.

    Sebagai informasi, tuduhan Netanyahu ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.

    Terutama setelah beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump, mengisyaratkan rencana pemindahan warga Palestina dan pembangunan kembali Gaza di bawah kendali pihak asing. 

    Usulan ini telah menuai kecaman dari banyak negara, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Inggris, serta negara-negara Arab.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Netanyahu dan Konflik Palestina vs Israel