Xcloud.id

Negara: Jerman

  • Dihantam Embargo dan Krisis Ekonomi, Warga Rusia Serbu Barang Bekas

    Dihantam Embargo dan Krisis Ekonomi, Warga Rusia Serbu Barang Bekas

    Jakarta –

    Masyarakat Rusia kini semakin mengandalkan toko barang bekas dan bengkel reparasi sebagai alternatif pembelian barang baru. Menurut para ahli, kondisi ekonomi yang tidak stabil mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk memangkas pengeluaran, termasuk dalam hal perjalanan, hiburan, dan barang mewah.

    Tingkat inflasi Rusia pada 2024 mencapai 9,52 persen, yang melampaui perkiraan bank sentral yang mematok angka maksimal 8,5 persen. Upaya pemerintah untuk meredam lonjakan harga, termasuk menaikkan suku bunga, sejauh ini belum efektif.

    Ekonom Rusia, Igor Lipsiz, bahkan meyakini bahwa inflasi riil jauh lebih tinggi dari angka resmi. Dia membandingkan kondisi ekonomi Rusia saat ini dengan era Soviet, di mana anggaran negara lebih dialokasikan untuk kebutuhan militer, sementara isu sosial menjadi prioritas kedua. Dalam kondisi seperti ini, layanan reparasi dan penjualan barang bekas justru mendapat keuntungan.

    Barang mewah bekas

    Tren penjualan barang bekas berlabel mewah juga terus meningkat. Andrej Fedotowskij, pemilik butik “Komilfo” dan ketua Asosiasi Toko Barang Bekas Rusia, menyebut bahwa fenomena ini sebenarnya sudah muncul sebelum situasi ekonomi memburuk. Namun, sanksi Barat dan hengkangnya merek-merek besar dari Rusia akibat perang di Ukraina mempercepat perkembangannya.

    Menurut Fedotowskij, banyak pemilik barang mewah kini memilih menjual koleksi pribadi untuk mendapatkan kembali sebagian dari uang yang telah dibelanjakan.

    Di sisi lain, konsumen melihat ini sebagai peluang untuk memiliki barang bermerek dengan harga lebih terjangkau. Meskipun harga di toko barang bekas ikut naik sekitar 8 hingga 9 persen, angka ini tetap lebih rendah dibanding lonjakan harga barang baru yang diimpor secara tidak resmi ke Rusia.

    Selain alasan ekonomi, tren ini juga sejalan dengan gaya hidup berkelanjutan yang semakin populer secara global. Bahkan, kelompok masyarakat Rusia yang mapan secara finansial pun kini mulai beralih ke ekonomi sirkular dengan membeli barang bekas daripada yang baru.

    Fedotowskij juga mencatat bahwa permintaan terhadap barang mewah bekas paling tinggi terjadi di daerah yang mengalami lonjakan pendapatan, seperti kota-kota dengan industri pertahanan. “Di beberapa wilayah, gaji bulanan telah naik menjadi sekitar 2.000–3.000 euro,” ujarnya.

    Reparasi jadi pilihan

    Lonjakan harga barang baru, terutama barang impor, mendorong masyarakat Rusia untuk lebih memilih memperbaiki perangkat lama daripada membeli yang baru. Animo ini menyebabkan meningkatnya permintaan layanan reparasi, yang secara tidak langsung mengurangi limbah dan dampak lingkungan.

    Platform e-commerce Avito, yang awalnya berfokus pada jual beli antarindividu, kini menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan daring di Rusia dengan pendapatan mencapai sekitar 19 miliar euro pada 2023. Avito mencatat peningkatan tajam dalam permintaan barang bekas serta layanan reparasi.

    Menurut data Avito, jumlah iklan jasa reparasi perangkat rumah tangga naik 45 persen pada 2022 dan melonjak hingga 64 persen pada 2023. Permintaan untuk perbaikan mesin cuci dan pengering bahkan meningkat drastis hingga 181 persen. Namun, permintaan reparasi komputer turun 30 persen, diduga akibat kesulitan impor suku cadang akibat sanksi Barat.

    Tren ramah lingkungan atau adaptasi ekonomi?

    Organisasi lingkungan di Rusia menyambut baik meningkatnya minat terhadap barang bekas dan perbaikan perangkat sebagai langkah menuju konsumsi yang lebih berkelanjutan. Menurut asosiasi lingkungan “Razdelnyj Sbor” atau “Pemilahan Sampah”, lebih dari 78 persen tekstil yang dibuang di Rusia sebenarnya masih layak didaur ulang atau digunakan kembali.

    Irina Schasminowa dari “Razdelnyj Sbor” menyebut bahwa sekitar 20 persen keluarga di Rusia tidak mampu membeli pakaian baru, sementara di kota-kota besar, ratusan kilogram pakaian terbuang setiap harinya. Organisasi ini juga mencatat peningkatan partisipasi masyarakat dalam bursa tukar pakaian amal yang mereka selenggarakan.

    Namun, dampak krisis ekonomi terhadap sektor daur ulang masih menjadi tantangan besar. Anna Garkuscha dari “Razdelnyj Sbor” menyatakan bahwa banyak perusahaan pengolahan limbah menghadapi kesulitan memperbaiki peralatan mereka akibat sanksi. Beberapa pusat daur ulang bahkan terpaksa tutup karena masalah finansial dan kurangnya dukungan pemerintah.

    Menurut Garkuscha, situasi ekonomi justru meredam minat masyarakat terhadap isu lingkungan. “Daur ulang sering kali lebih mahal dibanding produksi baru, yang akhirnya membuat harga produk jadi lebih tinggi,” ujarnya. Ia pun berpendapat bahwa lonjakan minat terhadap barang bekas dan jasa reparasi lebih dipicu oleh faktor ekonomi ketimbang meningkatnya kesadaran lingkungan.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Macron Tawarkan Prancis sebagai Gerbang India ke Eropa

    Macron Tawarkan Prancis sebagai Gerbang India ke Eropa

    Jakarta –

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengakhiri lawatannya ke Prancis pekan dengan mengunjungi Marseille, kota pelabuhan di Mediterania. Presiden Prancis Emmanuel Macron mempromosikan Marseille sebagai pintu gerbang utama Eropa bagi Koridor Ekonomi India-Timur Tengah-Eropa, IMEC.

    IMEC, yang diumumkan pada KTT G20 2023 di New Delhi, adalah proyek jalur rel dan maritim yang bertujuan meningkatkan perdagangan antara India dan Eropa melalui Israel, Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. Koridor ini disebut-sebut sebagai pesaing potensial bagi inisiatif Sabuk dan Jalan, BRI, milik Cina.

    Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Joe Biden, memimpin inisiatif ini dengan dukungan Prancis, Italia, dan Jerman yang bergabung bersama India, Arab Saudi, serta UEA sebagai penandatangan perjanjian.

    “Marseille bisa menjadi pintu masuk utama ke pasar Eropa,” kata Macron, menggambarkan IMEC sebagai “katalis luar biasa” bagi proyek investasi dan kerja sama konkret.

    Di Marseille, Modi menghadiri presentasi CMA CGM Group, perusahaan logistik dan perkapalan Prancis yang ingin berkontribusi dalam merealisasikan IMEC.

    “Saat India memperluas jaringan perdagangan dan maritimnya, kerja sama dengan para pemimpin industri akan berperan penting dalam meningkatkan konektivitas, rantai pasokan, dan pertumbuhan ekonomi,” tulis Modi di media sosial.

    Prancis Incar Peran Sentral

    Tahun lalu, Macron menunjuk utusan khusus untuk IMEC guna memperkuat peran Prancis dalam proyek ini.

    Namun, analis India Swasti Rao mengatakan bahwa meskipun Prancis bisa menjadi jalur utama perdagangan India dengan Uni Eropa, Marseille bukan satu-satunya opsi.

    “Pelabuhan Marseille memang memiliki kapasitas besar, tetapi India juga mempertimbangkan opsi lain, seperti Pelabuhan Trieste di Italia,” katanya kepada DW.

    Italia bahkan dikabarkan akan menunjuk utusan khusus untuk IMEC guna memperdalam keterlibatannya dalam proyek ini.

    IMEC Hadapi Tantangan Besar

    Para ahli menilai IMEC menghadapi berbagai tantangan, mengingat pembangunan sepanjang 4.800 kilometer jalur pelabuhan, rel, dan infrastruktur transportasi lainnya yang melewati zona geopolitik sensitif.

    Arab Saudi telah mengumumkan investasi senilai USD20 miliar Namun, jumlah itu dinilai belum cukup untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Hingga kini, Uni Eropa belum mengalokasikan dana untuk proyek ini.

    Koridor IMEC dirancang untuk mengangkut barang dari India melalui Pelabuhan Khalifa di UEA, kemudian diteruskan dengan kereta melalui Arab Saudi dan Yordania ke Pelabuhan Haifa di Israel, sebelum dikirim ke Eropa melalui Laut Mediterania. Namun, banyak jalur rel di Timur Tengah masih belum tersedia.

    Saat ini, Cina adalah eksportir terbesar ke UE, sementara India berada di peringkat kesembilan. India masih sangat bergantung pada impor dari Cina, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa rantai pasokannya tetap terhubung dengan ekonomi Cina, membuat negara-negara Eropa tetap rentan terhadap dominasi pasokan dari Beijing.

    Perang Israel-Hamas yang berkecamuk sejak serangan Hamas pada 7 Oktober telah menghambat upaya normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel, menimbulkan keraguan atas kelangsungan IMEC melalui Timur Tengah.

    Prancis Jadi Mitra Strategis India di Eropa

    Meskipun IMEC menghadapi banyak tantangan, kunjungan Modi ke Prancis menunjukkan bahwa India tetap berupaya memperkuat hubungan bilateral dan perdagangan dengan Prancis.

    “Dari perspektif India, IMEC adalah cara ideal untuk membuka jalur perdagangan baru. Namun, situasi di Timur Tengah mengubah strategi,” kata analis Rao.

    “Kini India berupaya memperkuat konektivitas dengan Eropa, baik melalui IMEC maupun jalur lainnya,” tambahnya.

    „Prancis adalah pusat strategis India di Eropa,” ujarnya, menegaskan bahwa kerja sama bilateral bertujuan meningkatkan perdagangan India dengan UE, terlepas dari apakah IMEC benar-benar terwujud.

    India Incar Jet Tempur Prancis

    Selain perdagangan, kerja sama pertahanan juga menjadi pilar utama hubungan India-Prancis.

    Sumber DW melaporkan bahwa India berencana membeli 26 jet tempur Rafale buatan Prancis, menambah 33 unit yang sudah dimiliki Angkatan Udara India, IAF.

    India juga tengah mempertimbangkan pembelian tiga kapal selam Scorpene dari Prancis, melengkapi enam unit yang telah dibeli sebelumnya. Total nilai kontrak pertahanan ini mencapai €10,6 miliar.

    “Militer India tidak lagi tertarik pada peralatan Rusia,” ujar analis pertahanan Rahul Bedi dari New Delhi, merujuk pada dampak perang Ukraina terhadap reputasi senjata Rusia.

    Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, tahun lalu, Prancis kini menjadi eksportir senjata terbesar kedua di dunia, menggeser Rusia ke posisi ketiga.

    Pada KTT Kecerdasan Buatan (AI) di Paris, Modi duduk di antara Macron dan Wakil Presiden AS JD Vance, menegaskan persaingan Prancis dan AS dalam menjual peralatan militer ke India, yang merupakan pengimpor senjata terbesar di dunia.

    Setelah meninggalkan Prancis, Modi bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump, yang mengumumkan rencana peningkatan penjualan senjata AS ke India senilai miliaran dolar, termasuk jet tempur.

    Namun, analis India menilai New Delhi lebih memilih peralatan militer Prancis, meskipun harganya lebih mahal.

    “Peralatan Prancis lebih mahal dibanding buatan AS, tetapi memiliki lebih sedikit pembatasan,” kata Bedi.

    “Amerika Serikat menerapkan banyak protokol mengenai di mana dan terhadap siapa peralatan dapat digunakan. Prancis jauh lebih fleksibel,” tambahnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Uni Eropa Ubah Strategi Perang Dagang, Batasi Impor Pangan Asal AS Untuk Balas Sanksi Trump – Halaman all

    Uni Eropa Ubah Strategi Perang Dagang, Batasi Impor Pangan Asal AS Untuk Balas Sanksi Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi Uni Eropa (UE) mengumumkan rencana pembatasan baru terhadap produk makanan impor yang menggunakan pestisida beracun yang dilarang di blok tersebut.

    Menurut rancangan dokumen yang akan diterbitkan badan eksekutif blok tersebut, menerapkan prinsip bahwa produk pangan yang menggunakan pestisida paling berbahaya dilarang masuk ke pasar UE.

    Selain karena alasan kesehatan dan membahayakan lingkungan, hal tersebut dilakukan guna melindungi petani Eropa, mengenai standar ketat yang mereka hadapi di pasar global yang semakin kompetitif.

    Terlebih belakangan ini Presiden AS Donald Trump kembali memberlakukan kebijakan agresif yang mengancam para petani UE.

    Untuk tahap awal pembatasan ini akan menyasar produk pertanian AS seperti kedelai yang ditanam dengan pestisida yang dilarang di Eropa, menurut laporan tiga pejabat anonim yang dilansir dari USNews.

    Namun Komisi tersebut berencana untuk menghindari larangan menyeluruh dan mengambil keputusan berdasarkan kasus per kasus ketika memutuskan penggunaan pestisida beracun.

    Dengan mempertimbangkan realitas pasar dan negara asal, kata seorang pejabat Uni Eropa. 

    Guna mencapai tujuan tersebut, Uni Eropa akan meluncurkan penilaian dampak pada tahun ini untuk mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan terhadap posisi kompetitif UE.

    Serta dampak internasionalnya, termasuk kepatuhan terhadap peraturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

    Trump Cuek Hadapi Sanksi UE

    Merespon kebijakan baru Komisi UE, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku santai menghadapi sanksi baru Uni Eropa.

    Menurutnya rencana UE membatasi impor kedelai dan produk pangan AS hanya akan merugikan Eropa sendiri.

    “Itu tidak masalah. Saya tidak keberatan. Biarkan saja mereka lakukan. Itu hanya akan merugikan mereka sendiri,” kata Trump.

    Sementara itu Pejabat AS menegaskan bahwa seluruh tarif ini akan saling bertumpuk, memperberat beban perdagangan antara kedua wilayah.

    “Kami akan terus berupaya membuka pasar global bagi produk berkualitas tinggi dari Amerika,” ujar pejabat AS.

    Sebagai informasi hubungan dagang  AS dan Uni Eropa memanas setelah keputusan Trump untuk memberlakukan tarif 25 persen terhadap impor baja dan aluminium mulai 12 Maret kemarin.

    Masalah ini semakin kompleks pasca Trump kembali memperketat aturan impor dan  tarif tambahan terhadap mobil, farmasi, dan semikonduktor.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam kebijakan Trump. Ia berjanji akan mengambil tindakan balasan yang sepadan. 

    Sementara  Juru bicara Komisi Eropamenilai bahwa tarif timbal balik yang diusulkan Washington juga tidak dapat dibenarkan. 

    Karena secara umum, penerapan tarif akan melanggar hukum dan kontraproduktif secara ekonomi.

    “UE tidak melihat adanya pembenaran atas penerapan tarif terhadap ekspornya. Kami akan bereaksi untuk melindungi kepentingan bisnis, pekerja, dan konsumen Eropa dari tindakan yang tidak dapat dibenarkan,” kata badan eksekutif blok tersebut.

    Hal senada juga dilontarkan von der Leyen, Kanselir Jerman Olaf Scholz yang menegaskan bahwa Uni Eropa akan bersatu serta bertindak sebagai pasar terbesar di dunia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS ini.

    Blok tersebut kemudian merespons dengan mengenakan tarif sebesar 2,8 miliar euro pada barang-barang AS termasuk sepeda motor Harley-Davidson, wiski bourbon, dan jeans denim.

    Rencana untuk menerapkan tarif tambahan terhadap barang-barang AS senilai 3,6 miliar euro setelah tiga tahun dibatalkan ketika Joe Biden terpilih sebagai presiden.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Efesiensi APBN: Menuju Budaya Fiskal yang Berkualitas

    Efesiensi APBN: Menuju Budaya Fiskal yang Berkualitas

    Jakarta –

    Adalah tidak lazim bagi seorang presiden mendatangi Kementerian Keuangan untuk memantau kegiatan tutup buku APBN pada akhir tahun 2024. Seperti yang dikemukakan Sri Mulyani, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian detail pada realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Kunjungan ini kemudian ditindak lanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 yang memerintahkan penghematan anggaran sebesar minimal Rp 306.6 triliun (8.4% Rencana Belanja Negara tahun 2025). Tindak lanjut instruksi ini diharapkan dapat diselesaikan pada tanggal 14 Februari 2025.

    Kebijakan penghematan patut diapresiasi karena 2 hal. Pertama penulis belum pernah menemukan seorang presiden yang mau “menguliti” rimba angka di belakang APBN. Di banyak negara, presiden cukup memberikan “petunjuk” dan “tahu beres” soal detailnya. Dari kegiatan “menguliti” tadi presiden dan timnya mendapati banyak program yang disemati gelar “konyol” serta menitahkan agar program semacam itu dihapus. Dalam perkembangannya kemudian tidak hanya program yang “konyol”; pemangkasan juga meliputi program lain seperti “cipaka cipiki”, konsumsi rutin, perjalanan dinas, training dan konsultasi. Kedua, dibutuhkan suatu keberanian dan energi besar untuk mengubah arah dari mesin raksasa birokrasi apalagi untuk “berhemat”.

    Pemerintah yang baru memiliki janji politik yang sangat ambisius. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2029 sebesar 8% (angka yang terakhir terlihat pada tahun 1996). Tentu memerlukan dukungan “super” dari APBN. Penghematan yang diperoleh akan disalurkan kepada program-program andalan seperti Makanan Begizi Gratis (MBG), Hilirisasi Industri, Swasembada Pangan dan Energi. Semua program tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tentunya pihak swasta dan luar negeri dapat dilibatkan untuk pembiayaan ekonomi ini, tetapi pemerintah harus tetap jadi motornya.

    Kondisi kesehatan fiskal Indonesia saat ini tidak dapat dikatakan prima tetapi juga tidak mengalami penyakit berat. Defisit total (headline deficit) dalam 20 tahun terakhir kecuali era Covid dapat dijaga di bawah 3%, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun demikian sejak tahun 2012, APBN sering mengalami primary deficit (penerimaan lebih kecil dari pengeluaran, di luar cicilan utang: pokok dan bunga). Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah yang besar terutama untuk infrastruktur dan subsidi. Defisit primer adalah masalah serius yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat menutupi kebutuhan operasional sehari-hari sehingga harus berhutang. Keberadaan primary deficit memiliki implikasi tambahan utang pemerintah.

    Rasio utang pemerintah (% Produk Domestik Bruto; PDB) per November 2024 adalah sebesar 39.20%. Rasio ini dapat dikatakan cukup prudent dari standar internasional (rekomendasi Bank Dunia) yang sebesar 60% PDB. Rasio ini harus disikapi secara hati-hati karena lonjakan tiba-tiba dapat terjadi terutama jika memiliki denominasi valas dan kepercayaan investor anjlok secara tiba-tiba. Sekitar 28% utang pemerintah memiliki denominasi valas. Melihat indikator defisit primer fiskal serta utang pemerintah dapat dikatakan ada urgensi bagi penghematan yang sebaiknya dilakukan dalam dosis sedang (moderate).

    Pemerintah memiliki peran kunci bagi pertumbuhan ekonomi melalui fungsi penyediaan barang publik, stabilisasi dan kesejahteraan sosial (Stiglitz, 2000). Dampak langsung (melalui belanja operasional dan modal), porsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) berada pada kisaran 10%-15%. Dampak tidak langsung melalui multiplier effect diperkirakan lebih besar lagi. Dampak multiplier terjadi melalui penciptaan nilai ekonomi baru terkait (umumnya) realisasi investasi pemerintah (misalnya jalan dan bendungan). Dime et al (2021) memperkirakan porsi multiplier ini mencapai 12%-28% dari pertumbuhan ekonomi.

    Langkah penghematan (8.4% total belanja) ini belum dapat dikatakan drastis (austerity) hingga dampak terhadap perekonomian mestinya tidak besar. Tujuan pengalihan dana; di atas kertas, merupakan program yang mulia. Kurang gizi (apalagi stunting) hanya pantas terjadi pada negara gagal (atau sedang perang). Demikian pula hilirisasi, banyak anekdot di mana Indonesia mengkonsumsi suatu produk impor yang input pentingnya justru banyak diproduksi di dalam negeri (contoh LNG, gula, garam dan olahan mineral). Urgensi swasembada pangan dan energi tidak perlu dipertanyakan lagi.

    Terdapat beberapa catatan kritis untuk program ini. Pertama perhatian pada aspek teknis. Isu terbesar APBN terletak pada “hutan angkanya” (The Devil is in the details). Perlu ada tim pada level kementerian/lembaga yang dedicated, terlatih dan “ikhlas” membedah angka-angka tersebut untuk memastikan tidak ada “kecolongan”. Kedua pemangkasan harus dilakukan dengan pertimbangan yang komprehensif (serta forward looking). Efisiensi beberapa jenis pos misalnya perawatan jalan, kesehatan dan pendidikan justru menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar di masa depan (dibandingkan manfaat penghematannya kini).

    Ketiga, dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dikurangi dengan bauran kebijakan penyeimbang (counter cyle) seperti penurunan policy rate (berkoordinasi dengan Bank Indonesia) dan stimulus fiskal. Keempat, efisiensi harus disertai dengan peningkatan penerimaan utamanya perpajakan. Tulang punggung kebijakan fiskal adalah perpajakan yang optimal yang disertai dengan belanja yang berkualitas (Stiglitz dan Rosengard, 2015). Yang terpenting, Prabowo telah memberikan sinyal kuat bahwa kebijakan efisiensi APBN akan menjadi suatu budaya. Dengan demikian Suri Teladan adalah hal yang mutlak dan ini harus berasal dari RI-1. Javier Milei (Argentina), Joachim Gauck (Jerman) dan John Magufuli (Tanzania) adalah segelintir pimpinan negara yang mampu walk the talk sehingga membawanya sukses melakukan reformasi fiskal.

    Momen efisiensi anggaran dapat dijadikan langkah awal budaya fiskal yang berkualitas (anggaran hemat tetapi efektif). Pemerintah memang telah lama dikenal dan dimodelkan sebagai agen ekonomi yang boros dan tidak efisien. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara maju. Niskanen (1971) memandang pemerintah lebih mengutamakan besarnya budget dibandingkan efektivitasnya sehingga terjadi misalokasi dalam sumberdaya. Wolf (1979) menambahkan bahwa inefisiensi tersebut disebabkan tidak adanya “pesaing”. Teori Leviathan dari Brennan dan Buchanan (1980) mengemukakan peran prestise dan privilese politik yang diperoleh dari peningkatan ukuran suatu instansi pemerintah. Afonso et al (2013), Hood dan Dixon (2015) serta Afonso dan Kazemi (2017) adalah beberapa studi empiris utama yang mendukung teori-teori tersebut.

    Literatur di atas menunjukkan akar masalah (root cause) dari inefisiensi anggaran sehingga perlu menjadi perhatian, agar APBN yang efisien dan berkualitas dapat menjadi budaya. Negara adi daya seperti Amerika Serikat saja sampai harus membentuk “Kementerian Efisiensi-DOGE” yang dipimpin taipan teknologi besar dunia: Elon Musk. Bagaimana ceritanya Indonesia masih tenang dengan business as usual?

    Moch. Doddy Ariefianto
    Pengamat Ekonomi
    Dosen Binus University

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jarak Arab Saudi dan UEA Sejauh Jakarta-Bengkulu, Tempat Zelensky Tak Diundang Perundingan AS-Rusia – Halaman all

    Jarak Arab Saudi dan UEA Sejauh Jakarta-Bengkulu, Tempat Zelensky Tak Diundang Perundingan AS-Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Selasa (18/2/2025) pembicaraan antara wakil Amerika Serikat (AS) dengan Rusia jadwalnya digelar di Arab Saudi.

    Beredar luas pertemuan dua negara besar tersebut untuk membahas potensi berakhirnya perang Rusia-Ukraina.

    Namun dalam kesempatan itu, pihak Ukraina tak diundang.

    Padahal belum lama ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy  juga mengunjungai Uni Emirat Arab (UEA) yang jaraknya sekitar 851 kilometer jauhnya.

    Atau jika dibandingkan di Indonesia, jarak tersebut sama dengan jarak Jakarta ke Bengkulu.

    Adapun Zelenskyy bertemu dengan pemimpin Uni Emirat Arab pada hari Senin saat momentum tumbuh untuk potensi perundingan perdamaian yang mengakhiri perang Moskow di negara itu.

    Presiden AS Donald Trump minggu lalu mengisyaratkan akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Arab Saudi. UEA, tempat Abu Dhabi dan Dubai bernaung, telah lama disebut-sebut sebagai tempat yang memungkinkan untuk perundingan perdamaian.

    Hal ini mengingat populasi besar ekspatriat Rusia dan Ukraina yang telah membanjiri negara itu sejak perang dimulai, dan karena upaya UEA dalam pertukaran tahanan di masa lalu.

    Zelenskyy tiba di Abu Dhabi pada Minggu malam setelah menghadiri Konferensi Keamanan Munich di Jerman. Rekaman yang dirilis oleh kantornya menunjukkan dia dan istrinya, Olena Zelenska, disambut oleh seorang pejabat Emirat dan pasukan kehormatan di bandara pada Minggu malam.

    Zelenskyy telah melakukan perjalanan ke UEA sejak invasi besar-besaran Rusia pada tahun 2022, tetapi perjalanan ini adalah yang pertama bagi Zelenskyy ke UEA sejak perang dimulai.

    “Prioritas utama kami adalah memulangkan lebih banyak warga kami dari tahanan,” kata kantor Zelensky dalam pesan daring, seperti dikutip dari PBS.

    “Kami juga akan fokus pada investasi dan kemitraan ekonomi, serta program kemanusiaan berskala besar.”

    Kantor berita WAM milik pemerintah Uni Emirat Arab tidak segera melaporkan kedatangan Zelenskyy, yang merupakan hal yang tidak biasa.

    Kemudian pada hari Senin, kantor Zelenskyy mengunggah video pertemuannya dengan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pemimpin UEA dan penguasa Abu Dhabi.

    Zelenskyy mengatakan pertemuan tersebut melibatkan pejabat yang menandatangani kesepakatan yang “meliberalisasi akses ke pasar UEA secara maksimal untuk hampir semua barang Ukraina.”

    Menteri Ekonomi Ukraina Yuliia Svyrydenko dalam sebuah posting Facebook menyebut kesepakatan itu “benar-benar peristiwa bersejarah” karena merupakan kesepakatan pertama negara itu dengan negara Teluk Arab. Para pejabat juga sepakat untuk membentuk Dewan Investasi Ukraina-UEA.

    “Saya yakin bahwa perjanjian ini akan memberikan dorongan kuat bagi perekonomian kita, memperkuat kerja sama di sektor-sektor utama, dan meletakkan dasar bagi keterlibatan jangka panjang yang stabil antara negara kita,” tulis menteri tersebut.

    Kunjungan Zelensky ke Abu Dhabi dilakukan saat negara itu menjadi tuan rumah Pameran dan Konferensi Pertahanan Internasional dua tahunan yang memamerkan senjata minggu ini, tempat Ukraina dan Rusia memamerkan senjata — bahkan saat Moskow menghadapi sanksi Barat atas perang tersebut.

    Meskipun Ukraina tidak menjual senjata apa pun, kehadirannya di pameran itu sangat penting, kata Ivan Sybyriakov, manajer senior Pusat Sistem Tak Berawak di SPETS Techno Export.

    “Sangat penting untuk menunjukkan bahwa Ukraina bukanlah korban perang,” katanya. “Ukraina adalah pembela Eropa.”

    Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha mengunjungi stan Ukraina pada Senin sore, bahkan saat Rusia mencoba menjual helikopter dan persenjataan lainnya di pameran tersebut.

    “Kapasitas kami sekarang bisa memproduksi 4 juta pesawat nirawak per tahun meskipun ada perang,” kata Sybiha kepada wartawan. 

    “Kami bisa menguji pesawat nirawak atau produk kami langsung di medan perang. Itulah sebabnya kualitasnya sangat tinggi. Jadi saya sangat bangga, sebagai menteri dari negara yang sedang berperang, bisa mengunjungi pameran ini.”

    Uang Rusia terus membanjiri pasar real estat Dubai yang sedang naik daun. Penerbangan harian antara Emirates dan Moskow menyediakan jalur penyelamat bagi mereka yang melarikan diri dari wajib militer dan kaum elit Rusia. Departemen Keuangan AS di bawah mantan Presiden Joe Biden juga menyatakan kekhawatiran tentang jumlah uang tunai Rusia yang mengalir ke negara Jazirah Arab tersebut.

    Kunjungan Zelenskyy dilakukan setelah Denis Manturov, wakil perdana menteri pertama Rusia, berkunjung pada hari Minggu sebelumnya bersama pemimpin UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presiden negara tersebut dan penguasa Abu Dhabi. Sebuah pernyataan dari WAM menggambarkan pembicaraan tersebut berfokus pada “pengembangan hubungan UEA-Rusia dan cara-cara untuk memajukan kepentingan bersama, yang menguntungkan kedua negara dan rakyatnya.”

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memimpin delegasi ke Arab Saudi minggu ini untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Rusia mengenai perang tersebut. Ia akan bertemu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov, dan pejabat lainnya di Arab Saudi pada hari Selasa. Ukraina tidak akan hadir dalam pembicaraan tersebut.

    Jangkauan dan panggilan langsung Trump dengan Putin telah menjungkirbalikkan kebijakan AS selama bertahun-tahun di bawah Biden yang mengisolasi Moskow atas invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

    Sybiha menolak menjawab pertanyaan dari seorang wartawan tentang apa yang akan dia katakan kepada mitranya dari Amerika menjelang pertemuan tersebut.

    AS DAN RUSIA

    Diplomat tertinggi AS akan bertemu pejabat Rusia di Riyadh bersama penasihat keamanan nasional Presiden AS Donald Trump Mike Waltz dan utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah Steve Witkoff, menurut laporan.

    Rubio dilaporkan melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov pada hari Sabtu. Belum diketahui siapa saja perwakilan Rusia yang akan hadir.

    Pembicaraan tersebut menandai salah satu diskusi tatap muka tingkat tinggi pertama antara pejabat Rusia dan Amerika dalam beberapa tahun.

    Hal ini terjadi menjelang pertemuan yang diantisipasi antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Presiden AS Donald Trump mengatakan Presiden Putin ingin “menghentikan pertempuran” di Ukraina, diberitakan LBC.

    Sementara itu, para pemimpin Eropa tidak diundang ke perundingan damai di Arab Saudi, utusan Trump untuk Ukraina mengonfirmasi pada hari Sabtu. Namun, mereka akan membahas langkah mereka selanjutnya pada pertemuan puncak Paris pada hari Senin yang diketuai oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Perdana Menteri Sir Keir Starmer dan Kanselir Jerman Olaf Scholz telah diundang ke pertemuan yang diatur tergesa-gesa untuk membahas langkah Ukraina selanjutnya saat Eropa berebut tempat di meja perundingan. 

    Sir Keir mengatakan dia akan menghadiri pertemuan darurat tersebut dengan “pesan yang sangat jelas untuk teman-teman Eropa kita”.

    Dalam tulisannya di The Telegraph , ia menekankan bahwa “peran apa pun dalam membantu menjamin keamanan Ukraina berarti membantu menjamin keamanan benua kita, dan keamanan negara ini.”

    Ia berkata: “Kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar serius tentang pertahanan kita sendiri dan menanggung beban kita sendiri. Kita sudah membicarakannya terlalu lama – dan Presiden Trump benar menuntut kita untuk melanjutkannya.

    “Sebagai negara Eropa, kita harus meningkatkan anggaran pertahanan dan mengambil peran yang lebih besar di NATO. Negara-negara NATO non-AS telah meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 20 persen tahun lalu, tetapi kita harus melangkah lebih jauh.”

    Perdana Menteri juga mengatakan dia siap untuk mengirim “siap dan bersedia” untuk dikerahkan tentara Inggris sebagai bagian dari jaminan keamanan yang ditawarkan dalam setiap kesepakatan damai.

    Mendukung rencana tersebut, Menteri Kesehatan Wes Streeting mengatakan kepada LBC bahwa memastikan perdamaian di Ukraina sangat penting bagi keamanan Inggris.

    Ia mengatakan kepada Nick Ferarri: “Saya sangat yakin, seperti halnya Perdana Menteri, bahwa Ukraina adalah garis depan, bukan hanya pertahanan, kebebasan, dan keamanan Ukraina, tetapi juga kebebasan dan keamanan Inggris dan seluruh benua.”

    Streeting menambahkan: “Yang ingin disampaikan Perdana Menteri adalah bahwa selain mengamankan berakhirnya perang, kita juga perlu mengamankan perdamaian.”

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Bisakah China Gantikan AS sebagai Pemimpin Dunia?

    Bisakah China Gantikan AS sebagai Pemimpin Dunia?

    Jakarta –

    Kehadiran Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance minggu lalu di Munich Security Conference (MSC) tahun ini menarik begitu banyak perhatian dan menjadi sorotan internasional, terutama dari para pemimpin Eropa.

    Kembalinya Presiden AS Donald Trump ke Gedung Putih membuat para pemimpin negara-negara Uni Eropa cukup gelisah, dan ketidakpastian begitu terasa dalam konferensi tahun ini. Oleh karena itu, semua mata kini tertuju pada Vance untuk melihat bagaimana ia akan meredakan kekhawatiran itu.

    Namun, pidato Vance di Konferensi Keamanan München pada Jumat (14/02) pekan lalu itu justru memperburuk keadaan. Kritik tajamnya terhadap Eropa membuat banyak peserta kesal.

    Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius bahkan menyebut pernyataan Vance itu “tidak dapat diterima.” Komentar Vance tentang perang Rusia-Ukraina juga membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan, “hubungan yang terjalin selama puluhan tahun antara Eropa dan AS kini harus berakhir.”

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, yang juga berbicara di Konferensi Keamanan München itu menyampaikan pidatonya dengan lebih ramah dan bersahabat, saat merujuk Eropa. Ia mengatakan, negaranya melihat Eropa sebagai mitra bukan pesaing, dan menawarkan untuk memainkan “peran konstruktif” dalam dialog perdamaian Ukraina-Rusia.

    Wang Yi mengatakan kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz bahwa Cina siap memperdalam “kerja sama secara utuh” dengan Jerman sebagai bagian dari upaya bilateral positif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global.

    Kesempatan bagi Cina

    Sementara AS menarik diri dari forum dan perjanjian internasional serta mengancam untuk keluar dari NATO di bawah kepemimpinan Trump, Cina tampaknya justru semakin aktif terlibat dalam urusan global.

    Apakah ini berarti Beijing siap menggantikan Washington sebagai pemimpin global?

    “Tidak diragukan lagi bahwa sebagai kekuatan yang sedang naik daun, Cina ingin menjadi yang terbaik,” kata Graham Allison, profesor politik internasional di Universitas Harvard dan pakar Cina, kepada DW di sela-sela Konferensi Keamanan München.

    “Jika AS menarik diri dari perjanjian dagang, negara-negara yang menginginkan perjanjian dagang agar berkembang secara ekonomi, misalnya Cina, akan mengisi kekosongan ini,” tambahnya.

    Allison menegaskan, jika Trump terus meninggalkan badan-badan internasional, “Cina akan menjadi juaranya. Presiden Cina Xi Jinping telah melihat ada banyak peluang di luar sana, dan jika AS memainkan kartunya dengan buruk, itu memudahkan Beijing untuk lebih sukses.”

    Cina telah berinvestasi secara besar-besaran di banyak bagian dunia, termasuk Asia dan Afrika, yang meningkatkan pengaruhnya di kawasan-kawasan itu dalam beberapa dekade terakhir. Baik itu di Afganistan maupun Timur Tengah, Cina telah menggunakan pengaruhnya untuk menengahi konflik-konflik di sana.

    Bisakah Eropa dan Cina jadi lebih erat?

    Yao Yang, direktur Pusat Riset Ekonomi Cina di Universitas Peking, mengatakan kepada DW bahwa Eropa perlu mengadopsi kebijakan independen terhadap Cina, jika ingin menjalin hubungan yang lebih erat.

    “Jika AS (di bawah kepemimpinan Trump) ingin memberi lebih banyak prioritas pada masalah domestiknya, maka Eropa seharusnya melakukan hal yang sama,” kata Yao. “Eropa harus melakukannya untuk pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri mereka. Ada banyak ruang bagi Cina dan Eropa untuk berkolaborasi.”

    Namun, hubungan erat Cina dengan Rusia bisa menjadi hambatan. Beijing baru-baru ini menyambut langkah Trump untuk menjalin kontak dengan rekannya, Presiden Rusia Vladimir Putin, untuk mengakhiri perang di Ukraina dan mengatakan bahwa Cina siap memainkan perannya.

    “Cina ingin mempresentasikan dirinya sebagai pembawa perdamaian, bahwa mereka tidak mendukung perang, dan mereka ingin terlibat dalam upaya menghentikan perang,” menurut Allison.

    Yao juga meyakini bahwa mengakhiri perang Rusia di Ukraina adalah kepentingan ekonomi Cina. “Cina berdagang dengan Rusia dan Ukraina. Jadi Beijing pasti ingin mendorong perdamaian di wilayah itu,” tegasnya.

    Namun, agar Eropa dapat mempercayai Cina, akan sangat penting jika Presiden Xi tidak mendukung kesepakatan yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri.

    Wang Yi juga berusaha meyakinkan para pemimpin Eropa di München bahwa Cina dapat dipercaya, dan perdamaian di Ukraina bisa tercapai jika semua pihak yang terlibat berpartisipasi dalam negosiasi.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bamsoet Dukung Rencana OJK Terapkan ETF Kripto: Sejalan Tren Global

    Bamsoet Dukung Rencana OJK Terapkan ETF Kripto: Sejalan Tren Global

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan Exchange-Traded Fund (ETF) berbasis aset kripto. Rencana ini dinilai merupakan langkah penting untuk memajukan ekosistem kripto di Indonesia.

    Menurutnya, dengan regulasi yang tepat dan kerja sama yang baik antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat, ETF kripto dapat menjadi instrumen investasi yang inovatif dan bermanfaat bagi semua pihak.

    Diketahui, saat ini minat masyarakat terhadap investasi kripto terus meningkat. Hingga akhir 2024, tercatat jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 22,91 juta orang, dengan total nilai transaksi mencapai Rp 650,61 triliun. Data ini menunjukkan bahwa pasar aset kripto di Indonesia semakin berkembang pesat, dan tanpa adanya regulasi yang jelas, risiko yang dapat muncul bagi investor pun menjadi sangat besar.

    “Rencana penerapan ETF berbasis kripto oleh OJK merupakan langkah menuju masa depan investasi yang lebih aman dan terstruktur. Dengan meningkatnya jumlah investor kripto dan nilai transaksi yang mencapai angka fantastis, regulasi yang jelas dan tegas akan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekosistem kripto yang sehat di Indonesia. Dengan penerapan ETF berbasis kripto yang baik, Indonesia dapat menjadi salah satu negara unggulan dalam bidang investasi digital di kawasan Asia Tenggara,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (17/2/25).

    Ketua MPR RI ke-15 ini memaparkan dukungan terhadap pengembangan ETF berbasis kripto karena kemampuannya dalam memberikan akses yang lebih mudah dan aman kepada investor.

    Menurutnya, dengan menggunakan instrumen ETF, investor tidak perlu melakukan pembelian dan penyimpanan aset kripto secara langsung, yang sering kali menjadi tantangan bagi masyarakat awam. Pasalnya, ETF menawarkan bentuk investasi yang lebih terstruktur dan dapat diperdagangkan di bursa efek, sehingga meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar.

    “Penerapan ETF disertai dengan regulasi yang ketat akan meminimalisir risiko. Keputusan mengenai jenis aset kripto yang dapat digunakan sebagai underlying asset ETF akan didasarkan pada kriteria tertentu yang menjamin keberlanjutan dan keamanan pasar. Dengan langkah ini, OJK menunjukkan sikap proaktif dalam menghadapi volatilitas tinggi yang sering kali terjadi di pasar aset kripto,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan dukungan terhadap rencana penerapan ETF berbasis kripto juga berkaitan dengan pengawasan yang lebih baik terhadap transaksi aset kripto. Dengan adanya ETF berbasis kripto, kegiatan transaksi akan lebih terpantau, sehingga dapat mencegah praktik penipuan dan manipulasi pasar. Transparansi yang diberikan melalui ETF menjadi salah satu aspek krusial yang dapat diberikan agar masyarakat dapat berinvestasi dengan lebih percaya diri.

    “Rencana penerapan ETF kripto di Indonesia juga sejalan dengan tren global di mana semakin banyak negara yang mengatur instrumen investasi ini. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Jerman telah memiliki ETF kripto yang diperdagangkan di bursa efek mereka. Instrumen ini tidak hanya menarik minat investor, tetapi juga menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan bagi negara. Dengan meningkatnya jumlah investor, potensi penerimaan pajak dari transaksi kripto bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang baru dan berkelanjutan,” pungkas Bamsoet.

    (akd/ega)

  • WHO Serukan Label Peringatan Kanker Seperti Rokok pada Minuman Beralkohol di Seluruh Eropa

    WHO Serukan Label Peringatan Kanker Seperti Rokok pada Minuman Beralkohol di Seluruh Eropa

    JAKARTA – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis temuan baru pada Hari Jumat mengenai kurangnya kesadaran yang “mengkhawatirkan” tentang hubungan alkohol dengan kanker di seluruh Eropa, menyerukan peringatan seperti di bungkus rokok yang jelas dan menonjol di wilayah dengan peminum berat di dunia.

    Badan kesehatan global telah berulang kali memperingatkan, alkohol menyebabkan kanker dan telah mendukung pelabelan yang jelas, tetapi belum pernah sereseptif ini dalam seruannya untuk peraturan pemerintah yang baru.

    Awal tahun ini, Kepala Ahli Bedah Umum AS juga menyerukan peringatan risiko kanker pada label minuman beralkohol.

    Alkohol menyebabkan 800.000 kematian di seluruh Eropa setiap tahun tetapi hanya sebagian kecil dari populasi yang menyadari risikonya, kata kantor WHO di Eropa.

    Studi menemukan hanya 15 persen responden yang tahu bahwa alkohol dapat menyebabkan kanker payudara dan 39 persen menyadari hubungannya dengan kanker usus besar.

    “Meskipun kanker menjadi penyebab utama kematian akibat alkohol di Uni Eropa (UE), kesadaran publik tentang hubungan antara alkohol dan kanker masih sangat rendah,” kata WHO, melansir Reuters 15 Februari.

    Bergantung pada regulasi mandiri, seperti yang diinginkan industri, menimbulkan risiko produsen alkohol menggunakan “penempatan yang tidak mencolok dan pesan yang ambigu” atau menggunakan kode QR yang cenderung diabaikan oleh pembeli, katanya.

    Sebaliknya, minuman beralkohol harus menampilkan “peringatan kesehatan yang jelas dan menonjol” dalam format tertulis yang dapat dikombinasikan dengan gambar “untuk memaksimalkan jangkauan dan memberdayakan konsumen dengan informasi yang jelas dan akurat untuk membuat pilihan yang tepat tentang kesehatan mereka,” katanya.

    Piktogram dan pesan teks sederhana bisa sama efektifnya dengan foto yang lebih grafis, kata seorang juru bicara ketika ditanya tentang jenis peringatan.

    Saat ini, hanya tiga dari 27 negara Uni Eropa – Prancis, Lithuania dan Jerman – yang memiliki beberapa bentuk label peringatan, kata WHO.

    Sementara itu, Irlandia berencana untuk memberikan peringatan kanker yang lebih luas pada minuman beralkohol mulai Mei 2026, katanya.

  • Trump-Putin ‘Main Belakang’ di Perang Ukraina, Eropa Uring-uringan

    Trump-Putin ‘Main Belakang’ di Perang Ukraina, Eropa Uring-uringan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya mengubah arah diplomasi global dengan mengutamakan negosiasi langsung dengan Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina, sebuah langkah yang membuat para pemimpin Eropa dan pejabat Ukraina khawatir akan tersingkir dari proses tersebut.

    Dilansir The Associated Press, sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Trump, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz, dan utusan khusus Steve Witkoff, dikabarkan akan bertolak ke Arab Saudi dalam waktu dekat untuk melakukan pembicaraan dengan perwakilan Rusia.

    Namun, belum jelas sejauh mana pejabat Ukraina atau Eropa akan dilibatkan dalam perundingan yang direncanakan berlangsung di Riyadh.

    Seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa Washington masih melihat negosiasi ini sebagai tahap awal dan formatnya masih dapat berubah.

    “Presiden Zelensky akan terlibat dalam negosiasi,” kata Trump kepada wartawan pada Minggu (16/2/2025), tetapi ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    Langkah ini muncul setelah pernyataan dari sejumlah penasihat utama Trump, termasuk Wakil Presiden JD Vance, yang menimbulkan kekhawatiran di Kyiv dan berbagai ibu kota Eropa.

    Eropa Merasa Tersingkir dari Proses Negosiasi

    Dalam pidatonya di Munich Security Conference pada Sabtu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kekecewaannya terhadap pendekatan baru AS yang cenderung mengabaikan Eropa dalam proses perdamaian.

    “Dekade hubungan lama antara Eropa dan Amerika telah berakhir,” ujar Zelensky. “Mulai sekarang, segalanya akan berbeda, dan Eropa harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini.”

    Meskipun Gedung Putih membantah bahwa Eropa tidak diajak berkonsultasi, berbagai pertemuan tingkat tinggi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Trump masih meninggalkan banyak tanda tanya.

    Dalam kunjungannya ke Eropa, Vance telah berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, serta Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

    Namun, banyak pejabat Eropa yang tetap merasa bahwa mereka hanya menjadi penonton dalam strategi baru Trump ini.

    “Mereka mungkin tidak menyukai urutan negosiasi yang sedang berlangsung, tetapi mereka tetap dikonsultasikan,” ujar Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz dalam wawancara dengan Fox News Sunday. “Pada akhirnya, negosiasi ini berada di bawah kepemimpinan Presiden Trump untuk mengakhiri perang ini.”

    Rencana Negosiasi AS-Rusia: Ukraina di Posisi Lemah?

    Laporan terbaru menunjukkan bahwa Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah berbicara melalui telepon minggu lalu, di mana keduanya menyepakati dimulainya pembicaraan tingkat tinggi untuk mengakhiri perang.

    Awalnya, perundingan ini dipresentasikan sebagai dialog dua arah antara Washington dan Moskow, tetapi Trump kemudian mengklarifikasi bahwa Ukraina juga akan terlibat-meskipun tidak dijelaskan di tahap mana mereka akan berpartisipasi.

    Tidak jelas apakah ada perwakilan Ukraina yang akan bergabung dalam pembicaraan di Riyadh. Namun, seorang pejabat Ukraina mengatakan bahwa delegasi Kyiv saat ini sedang berada di Arab Saudi untuk membuka jalan bagi kemungkinan kunjungan Zelensky.

    Sementara itu, Trump mengeklaim bahwa Putin sebenarnya ingin mengakhiri perang tetapi mengingatkan bahwa Rusia tetaplah kekuatan militer yang tangguh.

    “Saya pikir dia ingin menghentikan pertempuran,” kata Trump. “Mereka memiliki mesin perang yang besar dan kuat. Anda tahu, mereka mengalahkan Hitler dan Napoleon. Mereka telah bertempur selama waktu yang sangat lama.”

    Pendekatan baru ini membuat beberapa mantan pejabat AS angkat bicara. Heather Conley, mantan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Eropa Tengah di era Presiden George W. Bush, mengatakan bahwa strategi Trump ini seolah menghidupkan kembali pendekatan geopolitik abad ke-19 dan awal abad ke-20.

    “AS tampaknya berusaha menciptakan pendekatan baru berdasarkan konsep kekuatan besar,” ujar Conley. “Seperti dalam sejarah, hanya negara-negara besar yang memutuskan nasib bangsa lain dan mengambil alih apa yang menguntungkan kepentingan ekonomi serta keamanan mereka, baik melalui pembelian maupun paksaan.”

    Pendekatan ini juga menimbulkan perdebatan internal di dalam pemerintahan Trump sendiri. Beberapa pejabat mendukung rekonsiliasi cepat dengan Rusia, sementara yang lain khawatir bahwa Putin hanya ingin memecah belah aliansi transatlantik dan meningkatkan pengaruh Rusia di Eropa.

    Trump Dorong Rusia Kembali ke G7, Eropa Berang

    Dalam pernyataannya pekan lalu, Trump juga menyebut bahwa ia ingin melihat Rusia kembali bergabung dengan kelompok negara-negara maju G7 (sebelumnya G8 sebelum Rusia dikeluarkan pada 2014).

    “Saya ingin mereka kembali. Saya pikir itu adalah kesalahan untuk mengeluarkan mereka,” ujar Trump. “Ini bukan soal apakah saya suka atau tidak suka Rusia, tetapi saya rasa Putin akan sangat senang jika bisa kembali.”

    Pernyataan ini memicu kemarahan di kalangan pejabat Eropa, yang selama bertahun-tahun telah memberlakukan sanksi terhadap Moskow atas aneksasi Krimea.

    Kesepakatan “Mineral Langka” dengan Ukraina

    Selain itu, ada juga ketegangan yang muncul terkait proposal AS agar Ukraina memberikan akses ke cadangan mineral langka sebagai imbalan atas bantuan militer senilai US$66 miliar yang telah diberikan Washington kepada Kyiv sejak perang dimulai.

    Presiden Zelensky sendiri dikabarkan menolak menandatangani kesepakatan ini untuk saat ini, karena merasa bahwa kesepakatan tersebut terlalu menguntungkan AS dan tidak memberikan jaminan keamanan yang cukup bagi Ukraina.

    Gedung Putih menilai penolakan Zelensky sebagai langkah yang tidak bijaksana dan menegaskan bahwa perjanjian itu justru akan mempererat hubungan ekonomi antara AS dan Ukraina, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Moskow.

    Eropa Bersiap Menghadapi Era Baru

    Dalam menghadapi pendekatan baru Trump ini, para pemimpin Eropa mulai menyesuaikan strategi mereka. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan bahwa ia akan mengumpulkan pemimpin Eropa di Paris pada Senin untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas langkah selanjutnya terkait Ukraina.

    “Angin persatuan sedang bertiup di Eropa, seperti yang belum pernah kita rasakan sejak masa pandemi Covid-19,” ujar Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot kepada media nasional.

    Langkah ini menandakan bahwa Eropa tidak akan tinggal diam menghadapi perubahan kebijakan Washington dan berusaha mencari cara untuk tetap memiliki suara dalam penyelesaian konflik di Ukraina.

    (luc/luc)

  • Eropa Bikin Pertemuan Sendiri soal Ukraina Gara-gara Tak Diajak Trump

    Eropa Bikin Pertemuan Sendiri soal Ukraina Gara-gara Tak Diajak Trump

    London –

    Pejabat Amerika Serikat (AS) dan Rusia akan bertemu di Arab Saudi untuk membahas perang Ukraina. Sejumlah negara Eropa pun membuat pertemuan sendiri lantaran tak diajak oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dilansir Reuters dan CNN, Minggu (16/2/2025), informasi itu disampaikan oleh seorang anggota parlemen AS dan sumber yang mengetahui rencana tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance di Jerman mengatakan Ukraina tidak diundang ke perundingan di Saudi dan Kyiv tidak akan bekerja sama dengan Rusia sebelum berkonsultasi dengan mitra strategis.

    Perwakilan AS Michael McCaul mengatakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, penasihat keamanan nasional AS Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Gedung Putih Steve Witkoff akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Namun, tidak ada penjelasan siapa pihak Rusia yang akan mereka temui.

    Di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, McCaul mengatakan tujuan perundingan tersebut adalah untuk mengatur pertemuan antara Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Zelensky demi membawa perdamaian dan mengakhiri konflik.

    Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana perundingan di Saudi. Trump sendiri telah berulang kali berjanji untuk segera mengakhiri perang Ukraina.

    Apa rencana negara-negara Eropa dalam pertemuan tersebut? Baca halaman selanjutnya.

    Upaya Trump Damaikan Ukraina-Rusia

    Foto: Presiden Donald Trump berbicara kepada wartawan di sela-sela menandatangani perintah eksekutif di Ruang Oval Gedung Putih (REUTERS/Kevin Lamarque Purchase Licensing Rights)

    Trump juga telah melakukan panggilan telepon terpisah kepada Putin dan Zelenskiy. Hal itu membuat sekutu-sekutu Washington di Eropa khawatir mereka akan disingkirkan dari proses perdamaian.

    Ketakutan tersebut sebagian besar dikonfirmasi ketika utusan Trump untuk Ukraina mengatakan Eropa tidak akan memiliki tempat di meja perundingan. AS juga mengirimkan kuesioner ke ibu kota-ibu kota Eropa untuk menanyakan apa yang dapat mereka kontribusikan sebagai jaminan keamanan bagi Kyiv.

    Sebelumnya, Menlu AS Rubio juga telah berbicara dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov, pada Sabtu (15/2). Mereka sepakat untuk melakukan kontak rutin guna mempersiapkan pertemuan antara Putin dan Trump.

    Zelensky mengatakan dia akan mengunjungi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki, tetapi tidak mengatakan kapan. Namun, pemimpin Ukraina itu mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk bertemu dengan pejabat AS atau Rusia selama kunjungan tersebut.

    Moskow menguasai seperlima wilayah Ukraina dan telah maju perlahan di wilayah timur selama berbulan-bulan, sementara pasukan Kiev yang lebih kecil bergulat dengan kekurangan tenaga kerja dan mencoba untuk mempertahankan sebagian wilayah di Rusia barat.

    Rusia telah menuntut Kiev untuk menyerahkan wilayah dan menjadi netral secara permanen berdasarkan kesepakatan damai apa pun. Ukraina menuntut Rusia untuk menarik diri dari wilayah yang direbutnya dan menginginkan keanggotaan NATO atau jaminan keamanan yang setara untuk mencegah serangan oleh Moskow.

    AS dan Eropa telah memberikan bantuan militer puluhan miliar dolar kepada Ukraina sejak perang dimulai. Trump mengatakan bahwa dia mendukung Ukraina tetapi sedang mencari jaminan untuk pendanaan AS bagi Kyiv.

    AS dan Ukraina saat ini sedang merundingkan kesepakatan yang dapat membuka kekayaan alam Ukraina yang melimpah bagi investasi AS. Tiga sumber mengatakan AS mengusulkan mengambil alih kepemilikan 50% mineral penting Ukraina. Zelensky mengatakan rancangan kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan keamanan yang dibutuhkan Kyiv.

    Harapan Presiden Ukraina

    Foto: Tim Penyelamat Ukraina Berjibaku Padamkan Api Usai Serangan Rudal Rusia (State Emergency Service of Ukraine via REUTERS)

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ingin utusan khusus Donald Trump, Keith Kellogg, mengunjungi garis depan Ukraina timur. Hal itu untuk melaporkan realitas di lapangan kepada presiden AS.

    “Sangat penting bagi saya bahwa ia melihat ini. Saya benar-benar ingin ia menyampaikan semua ini kepada Presiden Trump. Untuk menunjukkan kepadanya, memberi tahu dia,” kata Zelensky di Munich seperti dilansir AFP, Sabtu (16/2/2025).

    Zelensky berharap setelah melihat situasi di lokasi, dia berharap pihak Trump memahami apa yang terjadi. Dia menilai AS membutuhkan pengetahuan tersebut.

    “Dan saya pikir setelah itu kita mungkin akan lebih dekat untuk memahami bagaimana kita melihatnya. Itulah tujuan saya untuk masa depan yang dekat,” kata dia.

    “Pihak Amerika membutuhkan lebih banyak pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi,” imbuhnya.

    Eropa Gelar Pertemuan Sendiri

    Foto: PM Inggris Keir Starmer (AFP/OLI SCARFF)

    Para pemimpin Eropa pun berinisiatif untuk menggelar pertemuan darurat soal perang di Ukraina. Sebab, Eropa tak ikut dilibatkan oleh AS.

    Dilansir BBC, Minggu (16/2/2025), Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pertemuan darurat di Paris itu menjadi ‘momen sekali dalam satu generasi untuk keamanan nasional kita’. Dia mengatakan Eropa harus mengambil peran yang lebih besar di NATO.

    Eropa masih dihantui oleh perjanjian Minsk, yakni kesepakatan gencatan senjata yang gagal antara Ukraina dan Rusia yang dicapai pada tahun 2015. Pembicaraan tersebut, yang ditengahi oleh Prancis dan Jerman, berupaya untuk mengakhiri pertempuran di wilayah Donbas di Ukraina timur.

    Keir Starmer mengaku melihat peran Inggris sebagai upaya menyatukan AS dan Eropa. Dia mengaku ingin untuk memastikan pendekatan yang bersatu untuk perdamaian di Ukraina. Starmer akan mengunjungi Trump di Gedung Putih pada akhir bulan ini.

    Pertemuan lebih lanjut para pemimpin Eropa bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diharapkan terjadi setelah Starmer kembali dari Washington. Starmer menyatakan dirinya ‘berusaha untuk memastikan AS dan Eropa tetap bersatu’ sambil menambahkan keduanya tidak dapat membiarkan perpecahan apa pun dalam aliansi mengalihkan perhatian dari ‘musuh eksternal’.

    “Ini adalah momen sekali dalam satu generasi untuk keamanan nasional kita di mana kita terlibat dengan realitas dunia saat ini dan ancaman yang kita hadapi dari Rusia. Jelas Eropa harus mengambil peran yang lebih besar di NATO saat kita bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengamankan masa depan Ukraina dan menghadapi ancaman yang kita hadapi dari Rusia,” ujarnya.

    Menteri luar negeri Polandia Radoslaw Sikorski mengatakan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memanggil para pemimpin Eropa untuk mengadakan pertemuan.

    “Presiden Trump memiliki metode operasi, yang oleh Rusia disebut pengintaian melalui pertempuran. Anda menekan dan melihat apa yang terjadi, lalu Anda mengubah posisi, taktik yang sah. Dan kita perlu merespons,” kata Sikorski.

    Halaman 2 dari 4

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu